Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas kerangka umum penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra K/L) untuk periode 2015-2019. Dibahas landasan hukum, tahapan pembangunan nasional, kedudukan Renstra K/L, alur dan mekanisme penyusunannya, serta hal-hal baru seperti perubahan arsitektur program dan kegiatan beserta penjelasan mengenai input, output, outcome, indikator kinerja program dan kegiatan.
Surat dinas Kabupaten Lampung Utara mengajukan usulan kenaikan pangkat Achmad Avandi, S.E, M.M yang bekerja sebagai Kasi Tata Bangunan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Surat tersebut menyertakan berkas lengkap yang diperlukan untuk proses kenaikan pangkat tersebut.
Dokumen tersebut menjelaskan proses penetapan standar satuan harga untuk belanja pegawai dan barang/jasa pemerintah. Prosesnya meliputi identifikasi jenis barang dan vendor, survey lapangan untuk mengumpulkan data harga, analisis data menggunakan statistik deskriptif untuk menentukan nilai rata-rata, minimum dan maksimum, serta penyusunan lampiran keputusan bupati yang berisi daftar standar harga barang/jasa.
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahUlfah Hanum
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Ruang lingkupnya meliputi pejabat pengelola barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan.
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015Joko Riswanto
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan cara pembuatan Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK). TOR digunakan untuk menginformasikan gambaran umum kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga, mencakup latar belakang, penerima manfaat, strategi, waktu, dan biaya. Dokumen ini juga menjelaskan format dan contoh pengisian TOR untuk pengajuan anggaran dan pelaksanaan ke
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari rencana pembangunan daerah Kota Tebing Tinggi untuk periode 2023-2026, khususnya untuk tahun 2024. Dokumen tersebut menjelaskan prioritas pembangunan yang meliputi peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur, ekonomi kreatif, dan reformasi birokrasi serta tema pembangunan untuk tahun 2024 tentang peningkatan pembangunan kota melalui sumber
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas kerangka umum penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra K/L) untuk periode 2015-2019. Dibahas landasan hukum, tahapan pembangunan nasional, kedudukan Renstra K/L, alur dan mekanisme penyusunannya, serta hal-hal baru seperti perubahan arsitektur program dan kegiatan beserta penjelasan mengenai input, output, outcome, indikator kinerja program dan kegiatan.
Surat dinas Kabupaten Lampung Utara mengajukan usulan kenaikan pangkat Achmad Avandi, S.E, M.M yang bekerja sebagai Kasi Tata Bangunan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Surat tersebut menyertakan berkas lengkap yang diperlukan untuk proses kenaikan pangkat tersebut.
Dokumen tersebut menjelaskan proses penetapan standar satuan harga untuk belanja pegawai dan barang/jasa pemerintah. Prosesnya meliputi identifikasi jenis barang dan vendor, survey lapangan untuk mengumpulkan data harga, analisis data menggunakan statistik deskriptif untuk menentukan nilai rata-rata, minimum dan maksimum, serta penyusunan lampiran keputusan bupati yang berisi daftar standar harga barang/jasa.
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahUlfah Hanum
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Ruang lingkupnya meliputi pejabat pengelola barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan.
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015Joko Riswanto
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan cara pembuatan Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK). TOR digunakan untuk menginformasikan gambaran umum kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga, mencakup latar belakang, penerima manfaat, strategi, waktu, dan biaya. Dokumen ini juga menjelaskan format dan contoh pengisian TOR untuk pengajuan anggaran dan pelaksanaan ke
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari rencana pembangunan daerah Kota Tebing Tinggi untuk periode 2023-2026, khususnya untuk tahun 2024. Dokumen tersebut menjelaskan prioritas pembangunan yang meliputi peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur, ekonomi kreatif, dan reformasi birokrasi serta tema pembangunan untuk tahun 2024 tentang peningkatan pembangunan kota melalui sumber
Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...Johan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja aparatur sipil negara pemerintah provinsi Banten seperti kepemimpinan, kompensasi, hukuman disiplin, dan budaya organisasi.
2) Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja aparatur sipil negara. Rendahnya disiplin kerja akan berdampak pada buruknya kinerja.
3) Untuk
Rekomendasi dari Camat Delima Kabupaten Pidie untuk permohonan dana rehabilitasi Dayah Tgk. Chik Reubee Bambong Kecamatan Delima. Rekomendasi menyatakan tidak keberatan atas permohonan asalkan memenuhi persyaratan dan undang-undang yang berlaku.
Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Klaten menunjuk narasumber dan moderator untuk dua kegiatan, yaitu Forum Musyawarah Tingkat Desa tentang Keluarga Berencana dan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja.
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)dodimeigo
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, meliputi persiapan swakelola, penetapan spesifikasi teknis, penyusunan harga perkiraan sendiri, dan contoh perhitungan HPS untuk barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultansi."
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Muh Saleh
Permendagri 59/2021 mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis, meliputi mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, pelaksanaan SPM, hingga pelaporan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dicapai.
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAHYudhi Aldriand
Dokumen tersebut merupakan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah yang mengatur tentang jenis, format, penyusunan, dan pengurusan berbagai jenis naskah dinas di instansi pemerintah guna menciptakan komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dokumen tersebut merupakan contoh format kerangka acuan kerja (KAK) untuk pengadaan barang atau jasa pemerintah yang mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, spesifikasi barang, waktu pelaksanaan, sumber pendanaan, dan persyaratan lainnya sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan.
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat yang meliputi rumah layak huni dan lingkungan yang sehat serta aman yang didukung prasarana dan sarana. Dokumen tersebut juga menjelaskan indikator, target capaian, dan pembiayaan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota."
1. Diperlukan pengadaan komputer di depo obat IGD rumah sakit untuk mengintegrasikan data pemakaian obat dan alat dengan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) yang telah berjalan
2. Saat ini hanya modul IGD yang mencatat tindakan dan inventory saja, sedangkan pemakaian obat dan alat belum terintegrasi
3. Pengadaan komputer diharapkan dapat mengintegrasikan semua data pelayanan ke dalam satu basis
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...Mikhail Rasyid
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang reviu atas dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk menjamin kualitas perencanaan dan anggaran daerah. Lingkup reviu mencakup rencana kerja pemerintah daerah, rencana kerja perangkat daerah, kebijakan umum anggaran dan prioritas belanja, serta rencana kerja dan anggaran satuan ker
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan, penertiban, dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah di Provinsi Banten khususnya yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan ruas jalan provinsi. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam melakukan penegakan peraturan daerah serta tahapan proses penegakannya mulai dari pembinaan, penert
Laporan perjalanan dinas dari Raha ke Kendari untuk konsultasi urusan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pelayanan publik di kantor gubernur. Hasilnya adalah peran penting staf ahli dalam memberikan masukan kepada bupati dan diperlukannya analisis kebijakan yang komprehensif untuk kesejahteraan publik berdasarkan visi dan misi. Kesimpulannya adalah pentingnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi ant
1. Ada beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana desa seperti perencanaan yang kurang memadai dan belum sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, serta tata kelola dan akuntabilitas keuangan desa yang masih perlu ditingkatkan.
2. Monitoring BLT Desa menunjukkan bahwa BLT Desa efektif menjaga pendapatan dan meningkatkan belanja keluarga penerima manfaat.
3. Masih ada permasalahan dalam perencana
Contoh SK Gubernur Pembentukan Pokja AMPL Povinsiinfosanitasi
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan membentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang bertugas mengkoordinasikan program air bersih dan sanitasi serta memberikan masukan kebijakan. Kelompok kerja ini terdiri dari tim koordinasi dan pelaksana yang meliputi unsur pemerintah provinsi dan universitas.
Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan ini memberikan persetujuan alokasi anggaran sebesar Rp15,021,595,000 untuk Balai Penkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan untuk mendanai program riset dan inovasi serta dukungan manajemen pada tahun 2022.
Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...Johan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja aparatur sipil negara pemerintah provinsi Banten seperti kepemimpinan, kompensasi, hukuman disiplin, dan budaya organisasi.
2) Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja aparatur sipil negara. Rendahnya disiplin kerja akan berdampak pada buruknya kinerja.
3) Untuk
Rekomendasi dari Camat Delima Kabupaten Pidie untuk permohonan dana rehabilitasi Dayah Tgk. Chik Reubee Bambong Kecamatan Delima. Rekomendasi menyatakan tidak keberatan atas permohonan asalkan memenuhi persyaratan dan undang-undang yang berlaku.
Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Klaten menunjuk narasumber dan moderator untuk dua kegiatan, yaitu Forum Musyawarah Tingkat Desa tentang Keluarga Berencana dan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja.
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)dodimeigo
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, meliputi persiapan swakelola, penetapan spesifikasi teknis, penyusunan harga perkiraan sendiri, dan contoh perhitungan HPS untuk barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultansi."
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Muh Saleh
Permendagri 59/2021 mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis, meliputi mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, pelaksanaan SPM, hingga pelaporan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dicapai.
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAHYudhi Aldriand
Dokumen tersebut merupakan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah yang mengatur tentang jenis, format, penyusunan, dan pengurusan berbagai jenis naskah dinas di instansi pemerintah guna menciptakan komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dokumen tersebut merupakan contoh format kerangka acuan kerja (KAK) untuk pengadaan barang atau jasa pemerintah yang mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, spesifikasi barang, waktu pelaksanaan, sumber pendanaan, dan persyaratan lainnya sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan.
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat yang meliputi rumah layak huni dan lingkungan yang sehat serta aman yang didukung prasarana dan sarana. Dokumen tersebut juga menjelaskan indikator, target capaian, dan pembiayaan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota."
1. Diperlukan pengadaan komputer di depo obat IGD rumah sakit untuk mengintegrasikan data pemakaian obat dan alat dengan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) yang telah berjalan
2. Saat ini hanya modul IGD yang mencatat tindakan dan inventory saja, sedangkan pemakaian obat dan alat belum terintegrasi
3. Pengadaan komputer diharapkan dapat mengintegrasikan semua data pelayanan ke dalam satu basis
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...Mikhail Rasyid
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang reviu atas dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk menjamin kualitas perencanaan dan anggaran daerah. Lingkup reviu mencakup rencana kerja pemerintah daerah, rencana kerja perangkat daerah, kebijakan umum anggaran dan prioritas belanja, serta rencana kerja dan anggaran satuan ker
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan, penertiban, dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah di Provinsi Banten khususnya yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan ruas jalan provinsi. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam melakukan penegakan peraturan daerah serta tahapan proses penegakannya mulai dari pembinaan, penert
Laporan perjalanan dinas dari Raha ke Kendari untuk konsultasi urusan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pelayanan publik di kantor gubernur. Hasilnya adalah peran penting staf ahli dalam memberikan masukan kepada bupati dan diperlukannya analisis kebijakan yang komprehensif untuk kesejahteraan publik berdasarkan visi dan misi. Kesimpulannya adalah pentingnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi ant
1. Ada beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana desa seperti perencanaan yang kurang memadai dan belum sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, serta tata kelola dan akuntabilitas keuangan desa yang masih perlu ditingkatkan.
2. Monitoring BLT Desa menunjukkan bahwa BLT Desa efektif menjaga pendapatan dan meningkatkan belanja keluarga penerima manfaat.
3. Masih ada permasalahan dalam perencana
Contoh SK Gubernur Pembentukan Pokja AMPL Povinsiinfosanitasi
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan membentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang bertugas mengkoordinasikan program air bersih dan sanitasi serta memberikan masukan kebijakan. Kelompok kerja ini terdiri dari tim koordinasi dan pelaksana yang meliputi unsur pemerintah provinsi dan universitas.
Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan ini memberikan persetujuan alokasi anggaran sebesar Rp15,021,595,000 untuk Balai Penkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan untuk mendanai program riset dan inovasi serta dukungan manajemen pada tahun 2022.
Peraturan Menteri Keuangan ini menetapkan Standar Biaya Keluaran untuk Tahun Anggaran 2019. Standar Biaya Keluaran tersebut berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga dan satu kementerian negara/lembaga tertentu. Standar Biaya Keluaran digunakan sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran, referensi penyusunan prakiraan maju, dan bahan penghitungan pagu indikatif tahun berikut
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.pdfpowder jhambazt
Keputusan Menteri Dalam Negeri menetapkan hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, serta nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berdasarkan perubahan peraturan dan kebijakan. Keputusan ini menggantikan keputusan sebelumnya dan mulai berlaku setelah ditetapkan.
Tayangan Penilaian Kinerja Pegawai SKP 2022 BRIN 8 1 2023_FINAL.pdfWAHYUCATURAdinugroho1
1. Dokumen menjelaskan proses pengelolaan kinerja pegawai di Lingkungan BRIN mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindak lanjut berdasarkan peraturan dan perencanaan yang berlaku.
2. Proses pengelolaan kinerja meliputi penyusunan MPH dan SKP, pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja, hingga penetapan predikat kinerja berdasarkan kualitas kinerja pegawai.
3. Tujuan pengelola
[Ringkasan]
Dokumen ini berisi ringkasan rencana pelaksanaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya untuk tahun 2013 dengan total anggaran Rp8,78 miliar yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp3,49 miliar dan belanja langsung sebesar Rp5,29 miliar.
Perwal Kota Binjai Nomor 33 tahun 2020 tentang ASB TA 2021julisasmoheadi1
Dokumen tersebut merupakan peraturan walikota tentang analisis standar belanja tahun anggaran 2021 di Kota Binjai, Sumatera Utara. Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, jenis, dan komponen analisis standar belanja yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran belanja daerah.
Dokumen ini menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2013. Dokumen ini mengatur ketentuan umum RKPD dan membahas evaluasi kinerja pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan."
Similar to Standar Satuan Harga Kabupaten Bogor.pptx (20)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
Tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2021 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
DASAR HUKUM
3. MAKSUD DAN TUJUAN..?
Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Standar Satuan
Harga (SSH) Bertujuan Untuk Menentukan
Penggolongan Secara Khusus Mengenai Satuan Harga
Barang Keperluan Satuan Unit Kerja Yang Ada Di
Kabupaten Bogor Dengan Titik Berat Pada
Keseragaman, Kualitas Kapasitas Dan Bentuk Yang
Memudahkan Dalam Perencanaan Pengadaan Yang
Berpatokan Pada Harga Satuan.
4. PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA
(SSH)
Besaran harga disusun berdasarkan :
1. Survey harga pasar.
2. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan
secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber
data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Daftar biaya/tarif yang di keluarkan oleh
pabrikan/ distributor tunggal.
4. Tarif/harga barang yang dikeluarkan Pemerintah.
5. Internet.
5. BESARAN STANDAR SATUAN HARGA
(SSH)
Besaran penambahan koefisien penyesuaian di susun
berdasarkan :
1. Harga Barang di tambah Prediksi Inflasi, Kenaikan
Harga dan Lain-lain di Tahun Anggaran Belanja
maksimal 5% (lima persen) tidak termasuk pajak.
2. Norma indeks dari informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan.
6. OBJEK PENYUSUNAN STANDAR SATUAN
HARGA (SSH)
ANTARA LAIN :
1. ALAT TULIS KANTOR
2. BARANG CETAKAN
3. BARANG INVENTARIS
4. BARANG SPESIFIK (Dari Setiap SKPD)
7. BARANG SPESIFIK
Barang Spesifik adalah Barang yang ditentukan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mengacu kepada
kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah.
8. CONTOH FORMAT UPLOAD SIPD
kode uraian spek satuan harga
rekening rekening_2 rekening_3 rekening_4 rekening_5 rekening_6 rekening_
7
rekening_8 rekening_9 rekening_10 kelompok
1.1.7.01.03.06.006 Flashdisk
Kapasitas
64 Gb
Buah 225250 5.1.02.01.01.0024
1
1.1.7.01.03.06.006 Flashdisk
Kapasitas
32 Gb
Buah 123500 5.1.02.01.01.0024
1
1.1.7.01.03.06.006 Flashdisk
Kapasitas
16 Gb
Buah 99250 5.1.02.01.01.0024
1
1.1.7.01.03.06.006 Flashdisk
Kapasitas 8
Gb
Buah 92400 5.1.02.01.01.0024
1
Kodefikasi barang Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 di
susun berdasarkan : Permendagri 108 tahun 2016 tentang Penggolongan
dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
Kodefikasi barang Tahun Anggaran 2023 di susun berdasarkan
Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. CO
NTOH FORMAT PENAMBAHAN
KODE REKENING
id_standar_harga kode uraian rekening kelompok
6089859 1.1.7.01.03.06.006.00614 Flashdisk 5.1.02.01.01.0026 1
6089856 1.1.7.01.03.06.006.00611 Flashdisk 5.1.02.01.01.0026 1
6089857 1.1.7.01.03.06.006.00612 Flashdisk 5.1.02.01.01.0026 1
6089858 1.1.7.01.03.06.006.00613 Flashdisk 5.1.02.01.01.0026 1
* Dengan Catatan Barang Yang Ingin Ditambahkan Kode
Rekening Telah Ter Upload Di SIPD.
10. PROGES STANDAR SATUAN
HARGA (SSH)
Komponen/Item SSH yang Telah Ter Upload ke dalam SIPD :
1. Tahun Anggaran 2021 = 32.949 Item yang telah Ter Uploud
2. Tahun Anggaran 2022 = 10.443 Item yang telah Ter Uploud
3. Tahun Anggaran 2023 = 8.280 Item yang telah Ter Uploud
11. INFORMASI TAMBAHAN
1. Standar Satuan Harga Hanya mengakomodir Harga
Barang dalam Satuan yang jelas dan terukur misalkan
buah, unit, pcs dan lain lain.
2. Standar Satuan Harga tidak Mengakomodir Harga Barang
yang tidak terukur misalkan Paket, Lot, dan Lain lain.
3. Barang-barang yang merupakan komponen pembentuk
ASB dan HSPK Harus tersedia juga dalam Standar
Satuan Harga di SIPD
12. Mohon maaf apabila ada
kekurangan dalam menyampaikan
materi.
KAMI UCAPKAN
