1. Dokumen membahas kebijakan pembangunan daerah khususnya desa menuju tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kebijakan ini mencakup model pembangunan desa berbasis SDGs, prioritas penggunaan dana desa, dan delapan tipe desa yang diharapkan tercapai sesuai dengan 18 tujuan SDGs Desa.

1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH MENUJU
TERCAPAINYA SGD’s DESA
Drs.R HERI IBNU WIBOWO

2. 2

3. LATAR BELAKANG SGD’s
Kemiskinan sampai sekarang menjadi persoalan yang tidak pernah hilang di dunia. Dunia
menanggapinya dengan menyepakati suatu pertemuan pada September 2000 yang diikuti
oleh 189 Negara dengan melahirkan deklarasi yang dikenal dengan The Millenium
Development Goals (MDGs). Salah satu targetnya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin
hingga 50% pada tahun 2015.
Dengan berakhirnya MDGs yang berhasil mengurangi penduduk miskin dunia hampir
setengahnya, selanjutnya lahirlah Sustainable Development Goals (SDGs) yang muncul saat
pertemuan pada tanggal 25-27 September 2015 di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa-
Bangsa), New York, Amerika Serikat. Acara tersebut merupakan lahirnya kesepakatan
pengesahan dokumen SDGs yang dihadiri perwakilan dari 193 Negara. Acara ini merupakan
lanjutan dari kesepakatan dokumen SDGs pada tanggal 2 Agustus 2015 yang berlokasi di New
York. Saat itu sebanyak 193 negara anggota PBB mengumumkan dokumen berjudul
“Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” atau
“Mengalihrupakan Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.”
Dokumen SDGs pun lahir untuk meneruskan dan memantapkan capaian-capaian MDGs
sebelumnya agar berlanjut hingga seterusnya.

4. LATAR BELAKANG KEHADIRAN
KEBIJAKAN SDGs DESA
Arahan Presiden Joko Widodo pada
22 Oktober 2019:
1. Dana desa harus dirasakan seluruh
warga desa, terutama golongan
terbawah
2. Dampak pembangunan desa harus
lebih dirasakan, melalui pembangunan
desa yang lebih terfokus
4

6. KOMITMEN
1. Indonesia berkomitmen melaksanakan SDGs untuk transformasi
peradaban global yang lebihadil, damai, sejahtera,
setaradanberkelanjutan.
2. Komitmen tersebut diwujudkan dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
3. Presiden menegaskan bahwa pencapaian SDGs sekaligus menjadi tolok
ukur tercapainya agenda pembangunan nasional.

7. DASAR PEMIKIRAN
1. Menghargai keberadaan bangsa Indonesia yang sangat beragam dalam
agama, budaya, bahasa, adat istiadat, dll.
2. Menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang
produktif agar bertahan, bahkan berkembang.
3. SDGs Desa adalah pembangunan total atas desa.
4. Generasi mendatang tetap menjadi bagian dari pelaksanaan dan
pemanfaatan pembangunan.

8. PRINSIP SDG’s
1. Universal–komprehensif dan berpusat pada manusia.
2. Integration–terintegrasi pada semua dimensisosial,
ekonomi, dan lingkungan.
3. No one left behind–melibatkan semua pemangku
kepentingan, memberikan manfaat bagi semua terutama
yang rentan.

9. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal an Transmigrasi Nomor 13
Tahun 2020 tentangPrioritasunaan Dana Desa Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

10. KONTRIBUSI PERCEPATAN SDGs DESA TERHADAP PENCAPAIAN
TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN (1)
Aksi SDGs Desa berkontribusi sebesar 74% terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan
Nasional Berkelanjutan
ASPEK KEWILAYAHAN
• 91% wilayah Indonesia adalah wilayah desa (Kemendagri, 2019)
• 11 Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan berkaitan erat dengan kewilayahan desa
• Aksi menuju tercapainya 12 SDGs Desa (7-18) berkontribusi 91% pencapaian Tujuan
Pembangunan Nasional Berkelanjutan (nomor 7-17)
ASPEK KEWARGAAN
• 43% penduduk Indonesia ada di desa (BPS, 2020)
• 6 Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan berkaitan erat dengan warga desa
• Aksi menuju tercapainya 6 SDGs Desa berkontribusi 43% pencapaian Tujuan
Pembangunan Nasional Berkelanjutan (nomor 1-6)
10

11. KEWARGAAN
KEWILAYAHAN
KONTRIBUSI PERCEPATAN SDGs DESA TERHADAP
PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BERKELANJUTAN (2)
11

12. CAPAIAN SDGs INDONESIA
• Capaian SDGs Indonesia cenderung meningkat, namun relatif lambat
• Ranking Indonesia dalam pencapaian SDGs mengalami penurunan dari baseline 2016
CAPAIAN (%) RANKING DUNIA
Sumber: Sustainable Development Report 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
12

13. MODEL PEMBANGUNAN DESA DITURUNKAN DARI SDG’s NASIONAL MENJADI
SDG’s DESA
SDGs Desa adalah
upaya terpadu
percepatan pencapaian
Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan melalui
perwujudan:
1. Desa tanpa kemiskinan
dan kelaparan
2. Desa ekonomi tumbuh
merata
3. Desa peduli kesehatan
4. Desa peduli lingkungan
5. Desa peduli pendidikan
6. Desa ramah
perempuan
7. Desa berjejaring
8. Desa tanggap budaya
1.persentase capaian
atas 18 Tujuan SDGs
Desa
2.capaian atas 8 tipe
desa berdasarkan
SDGs Desa
3.Leveling Indeks
Desa, dalam kategori
sangat tinggi (A),
tinggi (B), sedang
(C), rendah (D) dan
sangat rendah (E);
secara kualitatif
menjadi tertinggal,
berkembang, mandiri
1.Setiap desa dapat
mengetahui kondisi
desa masing-masing,
sementara Kades
mengetahui data
BNBA di desanya
2.Rekomendasi semua
perencanaan jangka
menengah dan
tahunan merujuk
kepada data SDGs,
dan diarahkan untuk
mencapai SDGs
desa, kec, kab/kota,
provinsi
1. Adanya arah
perencanaan
pembangunan desa
berbasis kondisi
faktual (evidence)
2. Intervensi K/L,
Pemda (Provinsi,
Kab/kota) dan
swasta untuk
mendukung
pembangunan desa
Tercapainya
Tujuan Pembangunan
Nasional
Berkelanjutan (SDGs
Nasional)
Output:
Profil Desa
Situasi &
Kondisi Desa Target
• Pasal 6: Dalam rangka mendukung pencapaian TPB, Kementerian/Lembaga terkait melakukan penyediaan dan pemutakhiran data
• Pasal 17: Menteri/Kepala Lembaga menyampaikan setiap tahun laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB Nasional
kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional
13

14. SDGs Desa
14

15. 1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa
– pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes/BUMDesma
– penyediaan listrik Desa; dan
– pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola
– BUMDes/ BUMDesma
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa
– pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan
teknologi informasi dan komunikasi;
– pengembanganDesawisata;
– penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa; dan
– Desa inklusif.
3. Adaptasi kebiasaan baru: Desa Aman Covid-19
15
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2021

16. TIPE DESA SESUAI SDGs DESA (1)
DESA TANPA
KEMISKINAN &
KELAPARAN
DESA EKONOMI
TUMBUH MERATA
DESA PEDULI
KESEHATAN
DESA PEDULI
LINGKUNGAN
16

17. TIPE DESA SESUAI SDGs DESA (2)
DESA PEDULI
PENDIDIKAN
DESA RAMAH
PEREMPUAN DESA BERJEJARING
DESA TANGGAP
BUDAYA
17

18. 1. Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%
2. Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan
mencapai 100%
3. Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%
4. Keluarga miskin mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian
layak mencapai 100%
5. Keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100%
18
DESA TANPA KEMISKINAN DAN KELAPARAN
1. Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0%
2. Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100%
3. Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan

19. 1. PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta
2. Pekerja sektor formal minimal 51%
3. Terdapat akses permodalan formal, dan UMKM mendapat aksesnya
4. Tingkat pengangguran terbuka 0%
5. PKTD menyerap >50% penganggur di desa
6. Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%
7. Tempat kerja memiliki fasilitas kesehatan dan keamanan mencapai 100%
8. Wisatawanmeningkat, dan kontribusi wisata mencapai 8% PDB Desa
19
DESA EKONOMI TUMBUH MERATA (1)
1. Jalan kondisi baik mencapai 100%
2. Dermaga/tambatan perahu kondisi baik mencapai 100%
3. Laju pertumbuhan industri rumah tangga, kecil dan menengah di atas pertumbuhan
PDB Desa
4. Kontribusi industri pengolahan 8% PDB Desa
5. Industri yang mencemari udara mencapai 0%

20. 1. Koefisien Gini desa di bawah 0,200
2. Tingkat kemiskinan 0%
3. Status perkembangan desa A (setara mandiri)
4. Indeks kebebasan sipil mencapai skor 100
5. Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100%
6. Tersedia perdes/SK Kades tentang advokasi pekerja migran
20
DESA EKONOMI TUMBUH MERATA (2)
1. Tersedia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan
pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga
2. Tersedia unit pengolah sampah

21. 1. BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk
2. Unmeet need pelayanan kesehatan mencapai 0%
3. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan
terampil mencapai 100%
4. Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup mencapai 0
5. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mencapai 0
6. Imunisasi dasar lengkap pada bayi mencapai 100%
7. Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0%
8. Jumlah RT yang menjalankan eliminasi malaria, kusta, filariasis (kaki gajah) mencapai 100%
9. Persentase perokok <18 tahun mencapai 0%
10.Posyandu yang menangani kesehatan jiwa pada 100% RT
11.Korban penyalahgunakan NAPZA (narkoba) 100% ditangani panti rehabilitasi sosial
12.Korban mati dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 0%
13.Prevalensi pemakaian kontrasepsi jangka pendek dan jangka panjang pada orang menikah
usia produktif (usia 18-49 tahun) mencapai 100%
14.Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) mencapai 0%
15.Total Fertility Rate (TFR) di bawah 1,5
21
DESA PEDULI KESEHATAN (1)

22. 22
DESA PEDULI KESEHATAN (2)
1. Rumah kumuh mencapai 0%
2. Pengamanan dilaksanakan di 100% RT
3. Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel
pengguna moda transportasi umum >50%
4. Penduduk yang pindah ke kota <15%
5. Swsta dan organisasi kemasyarakatan
cangkrukan untuk pembangunan desa
6. Budaya yang dilestarikan mencapai 100%
7. Indeks resiko bencana (IRB) seluruh RT
mencapai 0%
8. Tersedia peringatand ini bencana
9. Terdapat pengolahan sampaj dan
Penanganan sampah keluarga mencapai
100%
10.Terdapat taman/lapangan di desa
1. Akses terhadap layanan air minum dan sanitasi layak
mencapai 100% keluarga
2. Keluarga dan industri yang dilayani air baku mencapai
100%
3. Keluarga dan industri pengguna fasilitas air limbah dan
lumpur tinja mencapai 100%
4. Kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, tidak
berasa di seluruh RT
5. Terdapat perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah,
tata kelola sumber daya air
6. Pengurangan ongkos air irigasi pada industri bagi yang
menerapkan air limbah yang aman untuk pertanian
7. Tersedianya perdes/SK Kades pelestarian lingkungan di
sekitar aliran sungai
8. Tersedianya informasi dari stasiun hidrologi dan klimatologi
terdekat
9. Tersedianya informasi sumber daya air
10. Jumlah mata air tetap (tidak berkurang)
11. Terdapat kegiatan penanaman pohon disekitar aliran dan
pengerukan sungai serta danau
12. Air danau dan sungai tidak berwrna, tidak berbau, tidak
berasa
13. Tidak ada lahan tandus dan erosi

23. 1. keluarga pengguna listrik mencapai 100%, dengan konsumsi >1.200 KwH/kapita
2. Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100%
3. Pengguna bauran/campuran energi terbarukan mencapai 60% keluarga
4. Keluarga pengguna minyak untuk transportasi dan memasak <50%
23
DESA PEDULI LINGKUNGAN (1)
1. Indeks Risiko Bencana (IRT) mencapai 0 di seluruh RT

24. 1. Tersedia perdes/SK Kades tentang tata ruang desa dan perlindungan sumberdaya
laut
2. Penangkapan ikan meningkat secara wajar (tidak eksploitatif) sesuai jenis ikan
3. Luas kawasan konservasi perairan minimal 33% dari luas desa
4. Tidak ada illegal fishing
24
DESA PEDULI LINGKUNGAN (2)
1. Tersedia perdes/SK Kades tentang pelestarian keanekaragaman hayati
2. Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas desa
3. Luas lahan hutan rusak dan lahan kritis di hutan mencapai 0%, pemanfaatan kayu
dari hutan yang direstorasi
4. Peningkatan satwa yang terancam punah >50%
5. Perusak lingkungan yang dipidana mencapai 100%

25. 1. Akses anak ke SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA berakreditasi minimal B mencapai 100%
2. Akses anak ke pesantren mencapai 100%
3. APK PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA mencapai 100%
4. APM PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA laki-laki dan perempuan mencapai
100%
5. Angka melek aksara latin dan non latin pada penduduk usia di atas 15 tahun
mencapai 100%
6. Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun
7. Tersedia Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan
25
DESA PEDULI PENDIDIKAN

26. 1. Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan
minimal 30%
2. Terdapat perdes/SK Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan,
informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
3. Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0%
4. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif mencapai
100%
5. Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18
tahun
6. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)
mencapai 0%
7. APK SMA/SMK/MA/sederajat mencapai 100%
8. Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat
desa minimal 30%
9. Persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes dan berpartisipasi dalam
pembangunan desa minimal 30%
10.Unmeet need kebutuhan ber-KB mencapai 0%, dan Pasangan Usia Subur (PUS)
memahami metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis 26
DESA RAMAH PEREMPUAN

27. 1. Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Desa di atas 12% per tahun
2. Terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga
internasional
3. Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi
4. Komoditas desa yang diekspor meningkat
5. Informasi kondisi sosial dan ekonomi desa dapat diakses publik
6. Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang
statistik di desa
7. Tersedia data SDGs setiap tahun
27
DESA BERJEJARING

28. 1. Kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan
terhadap anak mencapai 0%
2. Terselenggara gotong royong antar penduduk
berbeda agama, ras, golongan
3. Pekerja anak mencapai 0%
4. Perdagangan manusia mencapai 0%
5. Tersedia layanan hukum untuk orang miskin, orang
miskin yang memperoleh bantuan hukum
mencapai 0%
6. Proses pengadaan barang dan jasa terbuka untuk
publik
7. Laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan
keuangan diterima dalam Musdes
8. SOTK pemerintahan desa sesuai peraturan yang
berlaku
9. Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi
10. Perempuan dalam BPD dan peragkat desa
mencapai minimal 30%
11. Indeks lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan
hak politik mencapai 100
12. Cakupan kepemilikan akte kelahiran 100%
13. Penanganan terhadap aduan pelanggaran karena
suku, agama, ras, dan golongan mencapai 100%
14. Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat
diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan
seluruh pengaduan informasi ditangani
28
DESA TANGGAP BUDAYA
1. Kegiatan tolong menolong yang didasarkan
pada ajaran agama
2. Tokoh agama berpartisipasi dalam musdes
dan implementasi pembangunan desa
3. Terdapat kegiatan santunan/pemeliharaan
anak yatim dan orang miskin
4. SOTK pemerintah desa sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku
5. Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun
6. Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes,
APBDes
7. Tersedia peta batas desa yang telah
ditetapkan oleh bupati/walikota
8. Bumdes/ma terakreditasi minimal B
9. Budaya yang dilestarikan mencapai 100%,
lembaga adat aktif
10.Penyelesaian masalah sosial melalui
pendekatan budaya >50%
11.Aset desa meningkat
12.Lembaga kemasyarakatan desa yang ikut
musdes >30%

29. Arah Kebijakan & Sasaran
Pembangunan
Kabupaten Temanggung
2021
Reformasi
birokrasi (good
governance)
Percepatan
pengurangan
kemiskinan
Pemerataan
pembangunan
wilayah
Peningkatan kesadaran dan
kepatuhan masyarakat terhadap
tata ruang dan lingkungan hidup

30. PENDEKATAN
1.Political will.
2.Strong legal basis.
3.Good Strategy

31. PROSES KEBIJAKAN
1. Membentuk Tim Koordinasi Daerah guna tercapainya SDG’s Desa.
2. Pembahasan working grup Tim Koordinasi Daerah tentang SDG’s Desa.
3. Menyusun Draft Rencana Aksi Daerah Menuju Tercapainya SDG.s Desa.
4. Proses Konsultasi Publik
5. Menetapan Rencana Aksi Daerah Menuju Tercapainya SDG.s Desa.
6. Launching dan Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Menuju Tercapainya
SDG.s Desa.

32. TANTANGAN PELAKSANAAN
1. Memastikan penerapan prinsip inklusif dan no one left behind.
2. Memastikan ketersediaan database yang komprehensif dan terintegrasi.
3. Integrasi program seluruh pemangku kepentingan secara setara.
4. Menyelaraskan Rencana Aksi Daerah ke dalam agenda pembangunan.
5. Menyelaraskan prioritas pemerintah dan non-pemerintah.

33. PRINSIP MONITORING DAN EVALUASI
1. Trust Building.
2.Participation.
3.Accountable

34. BEBERAPA KEGIATAN SESUAI ARAH KEBIJAKAN
DAERAH YANG TELAH DILAKSANAKAN DAERAH
DALAM RANGKA IKUT MENDUKUNG
TERCAPAINYA SGD’s DESA
34

35. RENCANA AKSI PEMULIHAN EKONOMI PASCA COVID 19
KABUPATEN TEMANGGUNG 2021
DKPPP
1. Prog. Penyediaan & pengembangan Sarana
Pertanian Rp 10.742.750.200
2. Prog. Penyediaan & Pengembangan
Prasarana Pertanian Rp 20.981.250.000
3. Prog. Peningk. diversifikasi & ketahanan
pangan masyarakat
Rp 2.435.000.000
DINKOPDAG
Prog. Pengembangan Ekspor
Rp 460.000.000
DPRKPLH
Prog. Pengelolaan Persampahan –TPS
Desa Rp 6.800.000.000
DINPERINAKER
1. Prog. Perencanaan &
Pembangunan Industri Rp
837.715.500
2. Prog. Hubungan Industrial
Rp 346.000.000
DPM
1. Prog. Pengembangan Iklim
Penanaman Modal Rp
345.000.000
2. Prog. Promosi Penanaman Modal
Rp 370.000.000
DINBUDPAR
1. Prog. Peningk. daya tarik destinasi
pariwisata Rp 3.814.000.000
2. Prog. Pemasaran Pariwisata Rp
1.350.000.000
3. Prog. Pengemb. Sumber Daya Pariwisata &
Ekonomi Kreatif
Rp 685.000.000
Total 12 Program
Rp 49.166.715.700,-

36. VAKSINASI COVID-
19
Pencanangan Vaksinasi
tgl 25 Januari 2021
Peringkat 5 Nasional
Capaian vaksinasi Tahap l
(84,95%). Berdasarkan rekap data
Nasional per 28 Januari 2021.

37. 37

38. INOVASI
MustikaDesa:
Masyarakat Unggul
Sejahtera dengan Tani
Pekarangan dan Desa
Bebas Sampah

39. INOVASI 2021 SALAH SATU BENTUK PENCAPAIAN SGD’s
DESA
1. Pertumbuhan
pendapatan
keluarga.
2. Pertumbuhan
ekonomi yang
pro lingkungan.
3. Pemenuhan
kebutuhan
dasar klp
miskin:
pangan, gizi
kesehatan.
1. Mampu memenuhi
kebutuhan pangan,
kesehatan, dan
aspek
kesejahteraan
lainnya (%
produksi pangan,
pengurangan
sampah dr
sumbernya).
2. Menurunkan
kemiskinan (%
angka kemiskinan
di bawah rata2.
prov/nas
Outcome
1. SDM meningkat
kualitasnya (IPM
stabil).
2. Menghasilkan
produktivitas
ekonomi yang
berkualitas (%PDRB
atau % PE).
3. Menghasilkan
masyarakat yang
hidup dalam tatanan
yang harmoni
dengan sesama dan
alam (IKLH)
RKP 2021 “Mempercepat Pemulihan
Ekonomi dan Reformasi Sosial
Dampak
MUSTIKA DESA:
Tani Pekarangan dan
Desa Bebas Sampah
Menumbuhkan kecakapan
masyarakat desa dalam
memanfaatkan potensi
lingkungan: jml RT tani
pekarangan
Menumbuhkan pemahaman
peduli lingkungan
berkelanjutan dalam proses
produksi dan konsumsi (green
economy):
jml usaha pengolah limbah
sampah
Menumbuhkan budaya mandiri
dalam meningkatkan Ekonomi:
• Jml RT yg menambah usaha
keluarga dari tani pekarangan
• Jml org yg bekerja di usaha
daur ulang sampah
Output
Masalah RKPD 2021:
1. Kemiskinan
terdampak Covid-
19.
2. Penurunan
kemampuan
ekonomi.
3. Isu Lingkungan
Inovasi

40. Mustika Desa
Masyarakat Unggul Sejahtera
dengan Tani Pekarangan dan
Desa Bebas Sampah
Tani Pekarangan Desa Bebas Sampah
mengurangi pengeluaran untuk konsumsi sehari-
hari & menambah penghasilan
meningkatkan kesadaran di rumah tangga untuk
memilah dan mengurangi sampah
konservasi lahan pekarangan sampah di desa/kelurahan terkelola dengan baik
pelestarian lingkungan menurunkan sampah yang masuk ke TPA
pelestarian penganekaragaman konsumsi
pangan lokal
Sinergitas dengan Program lain (sampah organik
utk mendukung Tani Pekarangan)
Meningkatkan Kapasitas SDM Desa Meningkatkan Kapasitas SDM Desa

41. Tani Pekarangan
2020
Hibah kepada 40 Kelompok Tani Rp 600.000.000,-
Sosialisasi dan Bintek kepada Kelompok Tani
Pendampingan dari PPL Wilayah Binaan
Pemasaran Hasil Tani Pekarangan melalui Pasar Tani Pekarangan (PASTAKARAN)
- Outlet Pastakaran
- Pastakaran Online (Delivery Order)
- Pastakaran on the road
- Rata-rata omzet Rp 5 juta/hari
APBD untuk Tani Pekarangan 2020 Rp 783.000.000,-
APBDesa untuk Tani Pekarangan 2020 Rp 3.214.599.914,- ; 2021 Rp 2.617.249.000,-
Partisipasi penduduk miskin: 35.114.760.000 yaitu 50% dari
70.229.520.0
00
BLT DD = 33.190.800.000
PKH = 37.038.720.000

42. Desa Bebas Sampah
2020
Pembentukan Dewan Persampahan
ToT Fasilitator Persampahan Kecamatan 88 orang
ToT Fasilitator Persampahan Desa/Kel 1.254 orang
Bintek Penggiat Sampah Rumah Tangga (PSRT) 11.280 orang
Pembangunan TPSD dan Sarpras Pengelolaan Sampah Lainnya (Dana Desa)
Pembuatan Biopori, Komposter, Alat Insenerasi Sampah Tanpa Asap, Reaktor Cacing, dan
Budidaya Black Soldier Fly
APBD untuk Desa Bebas Sampah 2020 Rp 5.950.071.000,- ; 2021 Rp 8.135.000.000,-
APBDesa untuk Desa Bebas Sampah 2020 Rp 11.357.560.321,- ; 2021 Rp 8.889.173.746,-
Koperasi TEBAS (TEmanggung BAbas Sampah)

43. PEMULIHAN
EKONOMI DAN
REFORMASI
SOSIAL
1. Perda 10/2020 ttg Pengelolaan Sampah;
2. Perbup 46/2016 ttg Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
3. Perbup 35/2018 ttg Kebijakan dan Strategi Daerah Kab.
Temanggung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga &
Sampah sejenis sampah Rumah Tangga;
4. Perbup 50/2018 ttg Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Perbup 53/2018 ttg Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
6. Perbup 6/2021 ttg Penggunaan DD, ADD, BHP, BHR Tahun
2021;
7. SE Bupati P/541/520/22/X/2019 tgl 21 Okt 2019 ttg Gerakan
Pengelolaan Sampah, Ketahanan Pangan, dan Penguatan
Kelembagaan Desa;
8. SK Bupati 520/393/2020 tentang Kelompok Penerima Hibah dari
APBD Kab. Temanggung Kegiatan Pengembangan KRPL Tani
Pekarangan TA 2020;
9. SK Bupati 660.2/38/ 2020 ttg Dewan Persampahan Kab.
Temanggung Masa Bhakti 2020-2024;
10.Juknis Penganggaran dan Pelaksanaan Program Tani
Pekarangan Tingkat Desa.
Dukung
an
regulasi

44. MATURSUWUN
BangkitBersatuBergerakMaju
menujuTemanggungTentrem
MaremGandem