Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan

1. TEORI
PEMBANGUNAN
NAMA: PURNAMA PUTRA
NIM: 21102035
PROGRAM STUDI: ILMU PEMERINTAHAN
DOSEN PENGAMPU:SHAHRIL BUDIMAN, S.Sos, MPM
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK RAJA HAJI TANJUNG PINANG

2. A. Pemerataan Pembangunan
Pemerataan pembangunan adalah Pembangunan dilaksanakan secara merata dan adil pada setiap
daerah yang ditana air. Dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, untuk
terciptanya Kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara pembangunan nasional dan
Pembangunan daerah dikembangkan atas dasar keutuhan negara kesatuan. Sebagai Negara kesatuan
yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan
kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk Menyelenggarakan Otonomi Daerah.
Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi
Pemerintah Daerah dalam Mengatur daerahnya sendiri, termasuk dalam kegiatan perekonomian.
Pesan yang Mendasar dari UU No. 22 tahun 1999 adalah mendorong proses pemberdayaan
(peningkatan ekonomi), menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan Peran serta
masyarakat.
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN BERKEADILAN

3. B. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur menuju Pembangunan yang Berkeadilan
Pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan
Infrastruktur kembali menjadi prioritas dalam kerangka pembangunan nasional, terutama sejak
dimulainya era kepemimpinan Presiden Jokowi. Hal tersebut tercermin dalam paket-paket kebijakan
ekonomi yang hingga sekarang sudah mencapai sebanyak duabelas paket kebijakan ekonomi.
Pembangunan infrastruktur tersebut dalam rangka mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan,
kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata, dan industri. Urgensi pembangunan infrastruktur ini adalah
dalam rangka meningakatkan laju pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan nasional.Definisi
infrastruktur menurut Grigg (1988) adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan,
drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan
dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.
-Peranan penting infrastruktur dalam pembangunan
Infrastruktur berperan penting sebagai penunjang pembangunan karena ia mempunyai peran vital dalam
mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan,
kesehatan dan lain-lain
- Infrastruktur Merata untuk Pembangunan yang Berkeadilan
Dalam sudut pandang ekonomi kontribusi infrastruktur dalam pembangunan adalah untuk mengatasi
masalah-masalah pembangunan yang meliputi kesenjangan, pengangguran, dan kemiskinan.

4. C. Arah Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur
Pemerataan pembangunan daerah terus ditingkatkan dengan mendorong pertumbuhan di Kawasan
Timur Indonesia lebih tinggi, tetapi tetap mempertahankan momentum pertumbuhan wilayah
Jawa. Pilar pemerataan pembangunan bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh
lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antarwilayah, pemerataan infrastruktur sehingga
kemiskinan akut berhasil dientaskan.Seperti yang diketahui, wilayah barat Indonesia saat ini masih
menyumbang 80 persen pertumbuhan ekonomi. Sementara wilayah timur hanya berkisar 20
persen. Mengatasi hal ini, Bappenas telah membuat arah pengembangan daerah berdasarkan
potensi lokal.
D.Usaha Pemerataan Pembangunan di Desa & Kota serta Dampaknya
Kegiatan pembangunan di desa tidak sama dengan di kota. Biasanya, pembangunan sarana dan
prasarana di desa menggunakan bahan baku dari sumber daya alam di desa tersebut. Begitu pula
dengan tenaga kerjanya, yakni penduduk desa setempat.Sementara pembangunan sarana dan
prasarana di kota lebih lengkap dan beragam sehingga memiliki daya tarik bagi masyarakat yang
menempati maupun wisatawan. Keadaan ini mengakibatkan ketimpangan pembangunan antara
wilayah desa dan wilayah kota.

5. - Usaha Pemerataan Pembangunan di Desa dan Kota
1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat desaUsaha ini dapat ditempuh dengan program wajib
belajar 12 tahun.
2. Membuka kesempatan kerjaUpaya ini dapat menekan arus urbanisasi dari desa ke kota.
3. Mengadakan penyuluhan, pelatihan serta pembinaanPerlu dilakukan penyuluhan dan pelatihan
untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di desa.
4. Perbaikan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di desa masih jauh dari fasilitas
penunjang yang ada di kota. Di daerah pegunungan, akses jalan masih perlu perbaikan.

6. • Dampak positif interaksi desa dan kota bagi
desa
a.Meningkatnya pengetahuan penduduk desa
akibat dari pembangunan sarana dan prasarana
yang memadai.
b.Interaksi antara desa dan kota yang saling
menguntungkan dapat mengurangi
ketertinggalan wilayah desa.
c.Kesenjangan ekonomi antara kedua wilayah
berkurang.
d.Aksesibilitas wilayah desa semakin mudah
karena akses transportasi yang memadai.
e.Masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi
(IPTEK) dapat membantu kegiatan
perekonomian dan pendidikan di desa.
- Dampak Interaksi Desa dan Kota
• Dampak positif interaksi desa dan kota bagi kota
a.Meningkatnya akses transportasi yang
menghubungkan desa dan kita berdampak baik bagi
pertumbuhan ekonomi kedua wilayah.
b.Terpenuhinya kebutuhan bahan baku untuk sektor
industri di kota. Sumber daya alam (SDA) desa yang
melimpah membantu kegiatan produksi dan tenaga
kerja di kota.
c.Pernikahan antarsuku yang akan meningkatkan
rasa cinta tanah air serta persatuan dan kesatuan
yang kuat.
d.Adanya proses akulturasi karena ragam budaya
yang masuk karena datangnya penduduk desa ke
kota.

7. • Dampak negatif interaksi desa dan kota bagi
desa
a). Berkurangnya tenaga ahli di desa karena
banyaknya penduduk desa yang melakukan
urbanisasi.
b). Terjadinya penetrasi kebudayaan dari kota ke
desa yang tidak sejalan dengan tradisi di wilayah
desa.
c). Adanya perubahan tata guna lahan yang
mengakibatkan lingkungan di pedesaan menjadi
rusak.
d). Kepadatan penduduk di wilayah desa karena
banyaknya orang yang kembali ke desa setelah pergi
ke kota
• Dampak negatif interaksi desa dan kota bagi kota
a). Tingginya jumlah penduduk di kota akibat
urbanisasi membuat kinerja pelayanan umum
menjadi kurang optimal.
b). Meningkatnya jumlah pengangguran dan
penduduk miskin di kota. Hal ini disebabkan oleh
ketidaksiapan penduduk desa yang datang ke kota
untuk mencari pekerjaan.
c). Hadirnya daerah-daerah kumuh dan liar di
bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, kolong
jembatan, dan kuburan.
d). Masuknya orang-orang dengan beragam budaya
dapat memunculkan konflik antar-etnis.

8. E.Kebijakan Pemerataan Ekonomi
Ekonomi yang berkeadilan harus diperkuat agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat
pembangunan. Agar ekonomi lebih adil dan merata, masyarakat kelas bawah membutuhkan modal
(equity) untuk meningkatkan kualitas hidupnya, bukan sekadar equality atau kesamaan
perlakuan.Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang
bertumpu pada 3 pilar yaitu lahan, kesempatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia
(SDM). Dari ketiga pilar utama tersebut, terdapat 10 bidang yang dinilai menjadi sumber
ketimpangan di masyarakat.

9. TERIMA
KASIH