Standar Nasional Indonesia mengatur tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Dokumen ini membahas persyaratan teknis dan administrasi untuk pembangunan perumahan serta penyediaan sarana lingkungan. Lokasi perumahan harus sesuai dengan rencana tata ruang dan memenuhi kriteria keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan fleksibilitas.

1. Universitas Muhammadiyah
Pare-Pare
STANDAR NASIONAL
INDONESIA

2. Standar Nasional Indonesia Tata cara perencanaan lingkungan perumahan
di perkotaan ini berlaku untuk:
DK184601
Perumahan dan Pemukiman

3. a) Rancangan bangunan hunian, prasarana dan
sarana lingkungan harus memenuhi persyaratan
teknis kesehatan dan keselamatan sesuai
Standar Nasional Indonesia.
b) Pembangunan perumahan harus memenuhi
persyaratan adminsitrasi yang berkaitan dengan
perizinan pembangunan, perizinan layak huni
dan sertifikasi tanah, yang diatur oleh
Pemerintah Kota/Kabupaten setempat.
DK184601
Perumahan dan Pemukiman

4. a) Perencanaan pembangunan lingkungan
perumahan harus menyediakan pusat-pusat
lingkungan yang menampung berbagai sector
kegiatan (ekonomi, social, budaya), dari skala
lingkungan terkecil (250 penduduk) hingga skala
terbesar (120.000 penduduk), yang ditempatkan
dan ditata terintegrasi dengan pengambangan
desain dan perhitungan kebutuhan sarana dan
prasarana lingkungan.
DK184601
Perumahan dan Pemukiman

5. a) Dalam merencanakan kebutuhan lahan untuk sarana
lingkungan didasarkan pada beberapa ketentuan khusus, yaitu :
 Besaran standar ini direncanakan untuk kawasan dengan
kepadatan penduduk < 200 jiwa/ha.
 Untuk mengatasi kesulitan mendapatkan lahan, beberapa
sarana bangunan dengan tidak mengurai kualitas
lingkungan secara menyeluruh,
 Untuk kawasan yang berkepadatan > 200 jiwa/ha diberikan
reduksi 15 – 30% terhadap persyaratan kebutuhan lahan,
dan
 Perencanaan prasarana lignkungan, utilitas umum dan
sarana lingkungan harus direncanakan secara terpadu
dengan mempertimbangkan keberadaan prasarana dan
sarana yang telah ada dengan tidak mengurangi kualitas
dan kuantitas secara menyeluruh.
DK184601
Perumahan dan Pemukiman

6. Lokasi lingkungan perumahan dan permukiman
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a) Lokasi perumahan harus sesuai dengan rencana
peruntukan lahan yang diatur dalam rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) setempat dengan criteria
sebagai berikut :
 Kriteria keamanan, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa
lokasi tersebut bukan merupakan kawasan lindung (protected area),
olahan pertanian, hutan produksi, daerah buangan limbah pabrik,
daerah bebas bangunan pada area bandara, daerah di bawah
jaringan listrik tegangan tinggi.
 Kriteria kesehatan, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa
lokasi tersebut bukan daerah yang mempunyai pencemaran udara
di atas ambang batas, pencemaran air permukaan dan air tanah
dalam.
 Kriteria kenyamanan, dicapai dengan kemudahan pencapaian
(aksesibilitas), kemudahan berkomunikasi (internal/eksternal,
langsung atau tidak langsung), kemudahan berkegiatan (prasarana
dan sarana lingkungan tersedia).
DK184601
Perumahan dan Pemukiman

7.  Kriteria keindahan/keserasian/keteraturan (kompatibilitas),
dicapai dengan penghijauan, mempertahankan karakteristik
topografi dan lingkungan yang ada, misalnya tidak meratakan bukit,
mengurug seluruh rawa atau danau/setu/sungai/kali dan
sebagainya.
 Kriteria fleksibilitas, dicapai dengan mempertimbangkan
kemungkinan pertumbuhan fisik/pemekaran lingkungan perumahan
dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan
prasarana.
 Kriteria keterjangkauan jarak, dicapai dengan mempertimbangkan
jarak pencapaian ideal kemampuan orang berjalan kaki sebagai
pengguna lingkungan terhadap penempatan sarana dan prasarana
utilitas lingkungan dan, kriteria lingkungan berjati diri, dicapai
dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan karakter social
budaya masyarakat setempat, terutama aspek kontekstual terhadap
lingkungan tradisional/local setempat.
DK184601
Perumahan dan Pemukiman

8. • Tidak terganggu oleh polusi (air, udara,
suara)
• Dapat disediakan air bersih (air minum)
• Memberi kemungkinan untuk berkembang
• Mempunyai aksebilitas yang baik.
• Mudah dan aman mencapai tempat kerja
• Tidak di bawah permukaan air Juga dalam
menentukan lokasi daerah perumahan ini
harus pula diperhatikan segi-segi social
seperti adanya tempat-tempat keramat/
bersejarah dan penghidupan penduduknya.
Lokasi daerah perumahan haruslah
memenuhi beberapa persyaratan
DK184601
Perumahan dan Pemukiman

9. a) Ketentuan dasar fisik lingkungan perumahan dan
permukiman harus memenuhi factor-faktor berikut ini :
 Ketinggian lahan tidak berada di bawah permukaan
air setempat kecuali dengan rekayasa/penyelesaian
teknis.
 Kemiringan lahan tidak melebihi 15% dengan
ketentuan :
• Tanpa rekayasa untuk kawasan yang terletak
pada lahan bermorfologi datar landai dengan
kemiringan 0 – 8%
• Diperlukan rekayasa teknis untuk lahan dengan
kemiringan 8 – 15%.
DK184601
Perumahan dan Pemukiman

10. DK184601 Perumahan dan Pemukiman
a) Bagi jenis-jenis prasarana dan sarana-sarana lain pendekatannya
dilakukan atas satuan penduduk yang dapat mendukung adanya
sarana prasarana tersebut. Untuk ketetapan perhitungan perlu
dicari data-data menganai penduduk relevan untuk jenis
prasarana dan sarana tersebut. Berikut adalah data dasar
lingkungan perumahan dan permukiman :
1 RT Terdiri dari 150 – 250 jiwa penduduk
1 RW 2.500 jiwa penduduk (terdiri dari 8 – 10 RT)
1 Kelurahan 30.000 jiwa penduduk ( terdiri dari 10 – 12 RW)
1 Kecamatan 120.000 jiwa penduduk (terdiri dari 4 – 6 kelurahan)
1 Kota : Terdiri dari sekurang-kurangnya 1 kecamatan

11. ATA
a) Struktur/ order adalah tata atur lingkungan perumahan
yang menjamin pemakai berorientasi dan dapat
memahami lingkungannya. Tata atur ini mencakup
pengolahan dan pengaturan unsur-unsur fisik pembentuk
arsitektur kota atau arsitektur kawasan perumahan.
1 RT Terdiri dari 150 – 250 jiwa penduduk
1 RW 2.500 jiwa penduduk (terdiri dari 8 – 10 RT)
1 Kelurahan 30.000 jiwa penduduk ( terdiri dari 10 – 12
RW)
1 Kecamatan 120.000 jiwa penduduk (terdiri dari 4 – 6
kelurahan)
1 Kota : Terdiri dari sekurang-kurangnya 1
kecamatan
DK184601 Perumahan dan Pemukiman

12. T E R I M A K A S I H

13. a. Sarana Penghuni Perumahan adalah sebagai salah satu sarana hunian yang sangat erat
kaitannya dengan tata cara kehidupan masyarakat. Besaran sarana-sarana ini dapat diketahui
melalui :
Luas perpetakan tanah untuk rumah
• Untuk menentukan luas minimum rata-rata dari
perpetakan tanah harus dipertimbangkan factor-
faktor kehidupan manusianya, factor alamnya dan
peraturan bangunan setempat
Contoh :
• Bila kebutuhan udara segar per orang per jam 15 m 3 dengan
pergantian udara di dalam ruang sebanyak-banyaknya 2 kali per
jam dan tinggi plafond rata-rata 2,5 m, maka :
• Luas lantai per orang :
• Jadi bila 1 umpi terkecil terdiri dari 4 orang (ayah, ibu + 2 anak)
maka kebutuhan luas lantai = minimum : Luas lantai utama 4 x 6
m2 = 24 m2 Luas lantai pelayanan diambil
3KK1 1532 Perencanaan dan Perancangan
Perumahan Pemukiman

14. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa.
Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies
30%
Category Title
25%
Category Title
20%
Category Title
10%
Category Title
10%
Category Title
5%
Category Title
3KK1 1532 Perencanaan dan Perancangan
Perumahan Pemukiman

15. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Maecenas porttitor
congue massa. Fusce
posuere, magna sed
pulvinar ultricies
20XX 20XX 20XX
Category 50,000 400,000 1,600,000
Category 500,000 4,000,000 16,000,000
Category 75 80 90
Category 5,625,000 48,000,000 216,000,000
Category 0 0 0
Category 5,625,000 48,000,000 216,000,000
Category 1,687,500 9,600,000 21,600,000
Category 562,500 2,400,000 10,800,000
Category 281,250 2,400,000 4,320,000
Category 7,593,750 52,800,000 187,920,000
3KK1 1532 Perencanaan dan Perancangan
Perumahan Pemukiman

16. BIG IMAGE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Maecenas porttitor congue massa

17. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Maecenas porttitor congue massa
1 RT Terdiri dari 150 – 250 jiwa penduduk
1 RW 2.500 jiwa penduduk (terdiri dari 8 – 10
RT)
1 Kelurahan 30.000 jiwa penduduk ( terdiri dari 10 –
12 RW)
1 Kecamatan 120.000 jiwa penduduk (terdiri dari 4 –
6 kelurahan)
1 Kota : Terdiri dari sekurang-kurangnya 1
kecamatan