Privasi Online dan Perlindungan Data PribadiICT Watch
Dokumen tersebut merangkum tentang perlindungan data pribadi dan privasi. Dokumen tersebut menjelaskan definisi data pribadi dan privasi serta pentingnya perlindungan terhadap data pribadi seseorang. Dokumen tersebut juga membahas tantangan yang muncul seiring perkembangan teknologi digital terkait pengelolaan dan perlindungan data pribadi.
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Perlindungan Data Pribadi Menghadirkan NegaraIGF Indonesia
Presented by Rosarita Niken Widiastuti (KEMKOMINFO)
ID IGF 2016
Sesi Hukum 1 - Mendesak Kesadaran Privasi dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
Jakarta, 15 November 2016
Dinamika Etika dan Regulasi Internet Indonesia Pasca Revisi UU ITEICT Watch
Dinamika Etika dan Regulasi Internet Indonesia Pasca Revisi UU ITE. Silakan baca juga artikel "Jangan Mau Dibohongi Pake UU ITE!" http://internetsehat.id/2016/12/jangan-mau-dibohongi-pake-uu-ite/
Pengakomodasian Standar Internasional Legislasi Nasional Perlindungan Data Pr...ICT Watch
Dokumen tersebut membahas pentingnya memperhatikan standar internasional dalam merumuskan undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia, termasuk berbagai bentuk standar internasional, prinsip-prinsip dan hak-hak yang perlu diakomodasi, serta rekomendasi untuk memahami berbagai pertimbangan dalam pengakomodasian standar internasional ke dalam undang-undang nasional.
Seri buku literasi digital kebijakan cybersecurity dalam perspektif multistak...literasi digital
Cybersecurity merupakan istilah yang luas dan kompleks yang meliputi berbagai dimensi seperti keamanan informasi, cybercrime, dan cyber conflict. Dokumen ini menjelaskan pentingnya pemahaman yang tepat terhadap cybersecurity mengingat beragam pemangku kepentingan yang terlibat beserta tantangan yang dihadapi masing-masing pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan cybersecurity."
idigf - sosbud - elsam - indri saptaningrumIGF Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang kebebasan berekspresi dan akses internet sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun, dokumen juga mengungkapkan adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di internet tanpa mekanisme perlindungan hak asasi yang jelas seperti privasi data pribadi, serta penggunaan ketentuan hukum yang kabur dalam pembatasan tersebut
Privasi Online dan Perlindungan Data PribadiICT Watch
Dokumen tersebut merangkum tentang perlindungan data pribadi dan privasi. Dokumen tersebut menjelaskan definisi data pribadi dan privasi serta pentingnya perlindungan terhadap data pribadi seseorang. Dokumen tersebut juga membahas tantangan yang muncul seiring perkembangan teknologi digital terkait pengelolaan dan perlindungan data pribadi.
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Perlindungan Data Pribadi Menghadirkan NegaraIGF Indonesia
Presented by Rosarita Niken Widiastuti (KEMKOMINFO)
ID IGF 2016
Sesi Hukum 1 - Mendesak Kesadaran Privasi dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
Jakarta, 15 November 2016
Dinamika Etika dan Regulasi Internet Indonesia Pasca Revisi UU ITEICT Watch
Dinamika Etika dan Regulasi Internet Indonesia Pasca Revisi UU ITE. Silakan baca juga artikel "Jangan Mau Dibohongi Pake UU ITE!" http://internetsehat.id/2016/12/jangan-mau-dibohongi-pake-uu-ite/
Pengakomodasian Standar Internasional Legislasi Nasional Perlindungan Data Pr...ICT Watch
Dokumen tersebut membahas pentingnya memperhatikan standar internasional dalam merumuskan undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia, termasuk berbagai bentuk standar internasional, prinsip-prinsip dan hak-hak yang perlu diakomodasi, serta rekomendasi untuk memahami berbagai pertimbangan dalam pengakomodasian standar internasional ke dalam undang-undang nasional.
Seri buku literasi digital kebijakan cybersecurity dalam perspektif multistak...literasi digital
Cybersecurity merupakan istilah yang luas dan kompleks yang meliputi berbagai dimensi seperti keamanan informasi, cybercrime, dan cyber conflict. Dokumen ini menjelaskan pentingnya pemahaman yang tepat terhadap cybersecurity mengingat beragam pemangku kepentingan yang terlibat beserta tantangan yang dihadapi masing-masing pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan cybersecurity."
idigf - sosbud - elsam - indri saptaningrumIGF Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang kebebasan berekspresi dan akses internet sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun, dokumen juga mengungkapkan adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di internet tanpa mekanisme perlindungan hak asasi yang jelas seperti privasi data pribadi, serta penggunaan ketentuan hukum yang kabur dalam pembatasan tersebut
Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Meningkatnya pemanfaatan teknologi internet, selain membuka banyak kesempatan dan peluang pengembangan, termasuk kemudahan dalam pertukaran informasi, pada sisi lain juga telah membuka kerawanan baru terjadinya intervensi terhadap privasi. Peredaran data dalam format digital yang tidak lagi mengenal batas ruang dan teritorial menjadikan semakin mudahnya data‐data pribadi seseorang terpapar atau dipindahtangankan secara semena‐mena, tanpa kontrol dari pemilik data.
Perlindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di suatu negara, tanpa terkecuali Indonesia. Perlindungan tersebut merupakan faktor penentu akan adanya kepercayaan daring (online trust), yang merupakan hal penting dalam transaksi digital. Privasi dan data pribadi menjadi sebuah hal yang penting karena pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan akan privasi dan data pribadinya terancam. Salah satu perlindungan privasi dan data pribadi tersebut berkenaan bagaimana data pribadi tersebut akan diproses termasuk data sensitif dari pengguna yang apabila disebarkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pemiliknya. Ancaman-ancaman yang timbul dari lemahnya perlindungan privasi dan data pribadi tersebut memiliki korelasi garis lurus dengan pertubuhan ekonomi yang dihasilkan dari transaksitransaksi dalam jaringan (online)
Dokumen tersebut membahas upaya meningkatkan akses internet di Indonesia melalui jaringan RT/RW-net yang dikelola secara koperasi. RT/RW-net diharapkan dapat meningkatkan literasi digital masyarakat dengan menggunakan frekuensi nirkabel 2.4 GHz dan 5 GHz secara legal serta membentuk badan hukum koperasi untuk mengelola pembagian biaya dan manfaat jaringan.
This slide is about privacy protection in Internet age. Presented during forum group discussion (FGD) conducted by R&D of ministry of communication and information Indonesia.
Talk about threat to privacy, example of cases and regulation.
Perlindungan Hak Atas Privasi di InternetICT Watch
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya perlindungan hak atas privasi di internet di Indonesia, termasuk pengertian konsep privasi, ancaman terhadap privasi seperti praktik pemantauan dan intersepsi komunikasi, serta upaya yang perlu dilakukan untuk memperkuat perlindungan privasi di Indonesia."
1. Masalah keamanan siber kini menjadi isu penting bagi semua pihak karena informasi menjadi komoditas yang sangat berharga dan mudah diakses secara digital.
2. Infrastruktur kritis menjadi sasaran serangan siber karena dapat melumpuhkan layanan penting bagi masyarakat.
3. Pelaku serangan siber dapat berupa perorangan, organisasi bahkan negara, dengan berbagai motif seperti mencuri data, pemerasan, dan kerusakan
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDPIGF Indonesia
Dokumen tersebut merangkum tentang perlindungan data pribadi dan privasi. Dokumen tersebut menjelaskan definisi data pribadi dan privasi serta pentingnya perlindungan terhadap data pribadi seseorang. Dokumen tersebut juga membahas tantangan yang muncul seiring perkembangan teknologi digital terkait pengelolaan dan perlindungan data pribadi.
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Kesadaran Privasi atas Data Pribadi di IndonesiaIGF Indonesia
Presented by Sinta Dewi Rosadi (Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran)
ID IGF 2016
Sesi Hukum 1 - Mendesak Kesadaran Privasi dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
Jakarta, 15 November 2016
Dokumen tersebut membahas pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang perlindungan data pribadi, sementara ancaman pelanggaran privasi semakin meningkat. Rancangan undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang setara dengan negara lain dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Dimensi Internasional dalam Konsepsi Perlindungan Data Pribadi IndonesiaICT Watch
Dokumen tersebut membahas dimensi internasional dalam konsepsi perlindungan data pribadi di Indonesia. Dokumen tersebut membandingkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia dengan undang-undang serupa di negara Asia lain serta mengidentifikasi beberapa aspek yang perlu diperbaiki seperti penjelasan mengenai prinsip-prinsip perlindungan data, hak-hak subjek data, dan sanksi pidana. Dokumen tersebut juga memberikan saran unt
ID IGF 2016 - Hukum 2 - Cybersecurity dan HAMIGF Indonesia
Presented by Wahyudi Djafar (ELSAM)
ID IGF 2016
Sesi Hukum 2 - Mengintegrasikan Hak Asasi Manusia dalam Pelembagaan Kebijakan Keamanan Dunia Maya: Tawaran Bagi Indonesia
Jakarta, 15 November 2016
Seri buku literasi digital - pengantar tata kelola internet edisi revisi 2018...literasi digital
Modul ini membahas analogi dan pendekatan yang dapat digunakan dalam memahami tata kelola internet. Beberapa analogi yang disebutkan adalah internet sebagai telepon, surat, televisi, perpustakaan, mesin fotokopi, dan jalan tol. Namun demikian, analogi memiliki keterbatasan karena internet mencakup berbagai layanan."
Seminar Keamanan Informasi Sesi I
"Regulasi dan Kebijakan dalam bidang Keamanan Informasi"
Aidil Chendramata, Direktur Keamanan Informasi Kemkominfo
Jakarta, 1 Desember 2014
2020 07-02 cyber crime n data security-ign mantraIGN MANTRA
1. Dokumen tersebut membahas mengenai ancaman dan perlindungan data pribadi di era digital. Terdapat berbagai jenis ancaman seperti phishing, malware, kebocoran data, serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perlindungan data seperti UU ITE, PDP, dan GDPR.
2. Untuk memitigasi risiko tersebut, dibutuhkan langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data, otentikasi dua faktor, manajemen password yang
Perlindungan Data Pribadi di Era Disrupsi 4.0 - Problem dan UsulanIsmail Fahmi
Dokumen tersebut membahas perlindungan data pribadi di era disrupsi 4.0 dan menawarkan beberapa usulan. Definisi data pribadi dibahas beserta para pihak terkait seperti pengendali, prosesor, dan pemilik data. Diketahui bahwa praktik pengumpulan foto KTP dan selfie KTP di Indonesia berisiko melanggar prinsip perlindungan data. Usulan jangka pendek mendorong verifikasi melalui Dukcapil dan jangka panjang membang
Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Meningkatnya pemanfaatan teknologi internet, selain membuka banyak kesempatan dan peluang pengembangan, termasuk kemudahan dalam pertukaran informasi, pada sisi lain juga telah membuka kerawanan baru terjadinya intervensi terhadap privasi. Peredaran data dalam format digital yang tidak lagi mengenal batas ruang dan teritorial menjadikan semakin mudahnya data‐data pribadi seseorang terpapar atau dipindahtangankan secara semena‐mena, tanpa kontrol dari pemilik data.
Perlindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di suatu negara, tanpa terkecuali Indonesia. Perlindungan tersebut merupakan faktor penentu akan adanya kepercayaan daring (online trust), yang merupakan hal penting dalam transaksi digital. Privasi dan data pribadi menjadi sebuah hal yang penting karena pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan akan privasi dan data pribadinya terancam. Salah satu perlindungan privasi dan data pribadi tersebut berkenaan bagaimana data pribadi tersebut akan diproses termasuk data sensitif dari pengguna yang apabila disebarkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pemiliknya. Ancaman-ancaman yang timbul dari lemahnya perlindungan privasi dan data pribadi tersebut memiliki korelasi garis lurus dengan pertubuhan ekonomi yang dihasilkan dari transaksitransaksi dalam jaringan (online)
Dokumen tersebut membahas upaya meningkatkan akses internet di Indonesia melalui jaringan RT/RW-net yang dikelola secara koperasi. RT/RW-net diharapkan dapat meningkatkan literasi digital masyarakat dengan menggunakan frekuensi nirkabel 2.4 GHz dan 5 GHz secara legal serta membentuk badan hukum koperasi untuk mengelola pembagian biaya dan manfaat jaringan.
This slide is about privacy protection in Internet age. Presented during forum group discussion (FGD) conducted by R&D of ministry of communication and information Indonesia.
Talk about threat to privacy, example of cases and regulation.
Perlindungan Hak Atas Privasi di InternetICT Watch
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya perlindungan hak atas privasi di internet di Indonesia, termasuk pengertian konsep privasi, ancaman terhadap privasi seperti praktik pemantauan dan intersepsi komunikasi, serta upaya yang perlu dilakukan untuk memperkuat perlindungan privasi di Indonesia."
1. Masalah keamanan siber kini menjadi isu penting bagi semua pihak karena informasi menjadi komoditas yang sangat berharga dan mudah diakses secara digital.
2. Infrastruktur kritis menjadi sasaran serangan siber karena dapat melumpuhkan layanan penting bagi masyarakat.
3. Pelaku serangan siber dapat berupa perorangan, organisasi bahkan negara, dengan berbagai motif seperti mencuri data, pemerasan, dan kerusakan
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDPIGF Indonesia
Dokumen tersebut merangkum tentang perlindungan data pribadi dan privasi. Dokumen tersebut menjelaskan definisi data pribadi dan privasi serta pentingnya perlindungan terhadap data pribadi seseorang. Dokumen tersebut juga membahas tantangan yang muncul seiring perkembangan teknologi digital terkait pengelolaan dan perlindungan data pribadi.
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Kesadaran Privasi atas Data Pribadi di IndonesiaIGF Indonesia
Presented by Sinta Dewi Rosadi (Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran)
ID IGF 2016
Sesi Hukum 1 - Mendesak Kesadaran Privasi dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
Jakarta, 15 November 2016
Dokumen tersebut membahas pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang perlindungan data pribadi, sementara ancaman pelanggaran privasi semakin meningkat. Rancangan undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang setara dengan negara lain dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Dimensi Internasional dalam Konsepsi Perlindungan Data Pribadi IndonesiaICT Watch
Dokumen tersebut membahas dimensi internasional dalam konsepsi perlindungan data pribadi di Indonesia. Dokumen tersebut membandingkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia dengan undang-undang serupa di negara Asia lain serta mengidentifikasi beberapa aspek yang perlu diperbaiki seperti penjelasan mengenai prinsip-prinsip perlindungan data, hak-hak subjek data, dan sanksi pidana. Dokumen tersebut juga memberikan saran unt
ID IGF 2016 - Hukum 2 - Cybersecurity dan HAMIGF Indonesia
Presented by Wahyudi Djafar (ELSAM)
ID IGF 2016
Sesi Hukum 2 - Mengintegrasikan Hak Asasi Manusia dalam Pelembagaan Kebijakan Keamanan Dunia Maya: Tawaran Bagi Indonesia
Jakarta, 15 November 2016
Seri buku literasi digital - pengantar tata kelola internet edisi revisi 2018...literasi digital
Modul ini membahas analogi dan pendekatan yang dapat digunakan dalam memahami tata kelola internet. Beberapa analogi yang disebutkan adalah internet sebagai telepon, surat, televisi, perpustakaan, mesin fotokopi, dan jalan tol. Namun demikian, analogi memiliki keterbatasan karena internet mencakup berbagai layanan."
Seminar Keamanan Informasi Sesi I
"Regulasi dan Kebijakan dalam bidang Keamanan Informasi"
Aidil Chendramata, Direktur Keamanan Informasi Kemkominfo
Jakarta, 1 Desember 2014
2020 07-02 cyber crime n data security-ign mantraIGN MANTRA
1. Dokumen tersebut membahas mengenai ancaman dan perlindungan data pribadi di era digital. Terdapat berbagai jenis ancaman seperti phishing, malware, kebocoran data, serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perlindungan data seperti UU ITE, PDP, dan GDPR.
2. Untuk memitigasi risiko tersebut, dibutuhkan langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data, otentikasi dua faktor, manajemen password yang
Perlindungan Data Pribadi di Era Disrupsi 4.0 - Problem dan UsulanIsmail Fahmi
Dokumen tersebut membahas perlindungan data pribadi di era disrupsi 4.0 dan menawarkan beberapa usulan. Definisi data pribadi dibahas beserta para pihak terkait seperti pengendali, prosesor, dan pemilik data. Diketahui bahwa praktik pengumpulan foto KTP dan selfie KTP di Indonesia berisiko melanggar prinsip perlindungan data. Usulan jangka pendek mendorong verifikasi melalui Dukcapil dan jangka panjang membang
Blockchain dapat menjadi jembatan antara IoT dan Big Data dengan memungkinkan demokratisasi data secara aman dan transparan melalui sistem yang terdesentralisasi. Teknologi ini dapat menyelesaikan masalah kepemilikan data pribadi seperti rekam medis pasien atau data kepemilikan tanah secara efektif.
Keamanan Siber dan Demokrasi: Hacking, Leaking, and DoxingIsmail Fahmi
Misi untuk menyerang pribadi sering terjadi dan menimbulkan kekhawatiran banyak pihak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di ranah digital.
Metode yang paling sering digunakan untuk misi ini adalah:
Doxing, yaitu mencari informasi private tentang seseorang, lalu dibuka di kanal media sosial atau media online, dengan tujuan yang jahat untuk menyerang orang tersebut. Informasinya bisa benar, namun jika dibuka di Internet akan merugikan korban.
Disinformasi, yaitu membuat dan menyebarkan informasi yang tidak benar tentang seseorang dengan tujuan untuk meneror atau membangun opini negatif publik terhadap korban.
Peretasan (biasanya bukan oleh buzzer), yaitu mendapatkan akses terhadap akun media sosial korban, dengan tujuan untuk meneror, membungkam korban, mengirim pesan melalui akun korban, atau mengetahui informasi private yang dimiliki korban lalu kadang membukanya di Internet.
RAS (Report as Spam), yaitu ramai-ramai melaporkan sebuah akun agar disuspend oleh platform.
Untuk serangan dengan konten yang mengandung disinformasi, biasanya dilakukan menggunakan akun bot atau anonim, dengan tujuan tidak bisa dilacak atau dikenai hukuman. Setelah pesan mulai viral, postingan asli dihapus, lalu bot atau akun anonim tersebut ditutup atau diganti namanya.
Teknologi Informasi (TI) adalah teknologi yang menggunakan computer untuk menyimpan, mengambil, dan mentransmisikan (mengirimkan) data atau informasi.
Agar dapat berinteraksi dengan perangkat lain, TI dapat ditambah dengan peralatan komunikasi, seperti jaringan komputer, telekomunikasi, dan internet. Dengan tambahan peralatan komunikasi tersebut, penggunanya dapat berkomunikasi dan mentransmisikan informasi tanpa dibatasi ruang
dan waktu. TI yang ditambah peralatan komunikasi ini disebut Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
12. etika dan masalah social dalam sistem informasiYoyo Sudaryo
Dokumen tersebut membahas tentang etika dalam sistem informasi dan masyarakat informasi. Isu-isu etika yang diangkat antara lain privasi data, keamanan informasi, dan hak atas kepemilikan informasi personal di era digital. Dokumen tersebut juga membahas tantangan terhadap privasi di internet seperti penggunaan cookie, serta berbagai bentuk kejahatan siber seperti spamming dan hacking.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem informasi dan bagaimana sistem informasi mendukung berbagai proses bisnis organisasi. Sistem informasi digunakan untuk mengelola operasi, mendukung interaksi dengan pelanggan, dan membuat keputusan bisnis. Sistem informasi terdiri atas empat komponen yaitu manusia, teknologi, proses, dan data.
"
Teks tersebut membahas tentang pengumpulan data dan privasi data. Teknologi informasi saat ini banyak menghasilkan data dari internet, media sosial, komunikasi, CCTV, dan Internet of Things. Dokumen juga menjelaskan 13 prinsip perlindungan privasi data internasional yang meliputi pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan akses data secara sah dan etis.
Keamanan dan Privasi Data Pengguna di Bidang Fintech - Polines - Oktober 2020...Ensign Handoko
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang keamanan dan privasi data pengguna di era digital dan fintech
2. Ada beberapa ancaman keamanan siber seperti phising dan hacking yang sering menargetkan data finansial pengguna
3. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan seperti RUU PDP untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi pengguna.
Implikasi UU PDP terhadap Tata Kelola Data Sektor Kesehatan - Rangkuman UU Pe...Eryk Budi Pratama
Sosialisasi UU Pelindungan Data Pribadi untuk sektor kesehatan.
Webinar Serial TIK I-2022
Diselenggarakan oleh:
*INDOHCF - KREKI - IODTI - FORKOMTIKNAS - Z-COURSE*
TOPIK:
*Implikasi UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) Terhadap Tata Kelola Data di Sektor Kesehatan*
Rancangan Undang - Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 20 Sept 2022. Sambil menunggu peraturan pelaksanaannya, maka perlu lebih mencermati isi regulasi tsb dan mendiskusikan bagaimana implikasinya bagi sektor kesehatan baik Faskes, BPJS, Masyarakat dan stakeholder kesehatan lainnya
Internet of Things (IoT) didefinisikan sebagai infrastruktur global yang memungkinkan layanan canggih berdasarkan pada interkoneksi fisik dan virtual antara berbagai perangkat melalui internet. IoT melibatkan 3 komponen utama yaitu perangkat fisik yang dilengkapi sensor, konektivitas ke internet, dan basis data di cloud. Implementasi IoT memudahkan pengawasan dan pengendalian jarak jauh melalui pertukaran data otomatis antar perangkat yang terhubung ke
Aktivasi 2FA di Media Sosial Lewat PonselICT Watch
Autentikasi Dua Faktor atau Two Factor Authentication (2FA) adalah sebuah metoda untuk menambahkan lapisan keamanan pada akun media sosial kita, selain password
Salah satu contohnya adalah dengan mengirimkan kode khusus melalui SMS ke nomor telepon selular setiap kali ada upaya untuk login ke akun medsos yang kita miliki.
Mengaktifkan 2FA akan mempersulit pihak lain untuk dapat masuk dan mengambil alih / meretas akun kita
RUU Pelindungan Data Pribadi mengatur tentang hak dan kewajiban pemilik data pribadi, pengendali data, dan prosesor data dalam memproses dan melindungi data pribadi. Dokumen ini juga membahas sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran peraturan perlindungan data pribadi.
Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur tentang hak-hak pemilik data pribadi, jenis data pribadi, syarat sah pemrosesan data pribadi, dan larangan pengungkapan data pribadi yang bersifat spesifik tanpa persetujuan pemilik data. Tujuannya untuk melindungi privasi warga negara dan menjamin penghormatan terhadap pentingnya pelindungan data pribadi.
Tantangan Perlindungan Privasi dan Keterbukaan InformasiICT Watch
Tantangan Perlindungan Privasi. Indonesia cukup tertinggal dalam diskursus perlindungan hak atas privasi terutama jika melihat kerangka legislasi dari perlindungan hak atas privasi, baik dari segi waktu maupun variasi perlindungannya. Walaupun perlindungan privasi sebenarnya sudah dikenal lama di Indonesia Setidaknya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana memuat beberapa pasal tindak pidana yang terkait dengan privasi seperti larangan untuk membuka surat – surat, juga larangan memasuki tanah/properti pribadi, dan tindak pidana lain yang terkait dengan kejahatan jabatan.
Privasi dan Keamanan Internet
Kerahasiaan pribadi atau keleluasaan pribadi (Bahasa Inggris: privacy) adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk menutup atau melindungi kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka.
Privasi dan Perlindungan Data Pribadi.
Kerahasiaan pribadi atau keleluasaan pribadi (Bahasa Inggris: privacy) adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk menutup atau melindungi kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka.
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan DataICT Watch
Buku ini membahas tentang privasi sebagai hak asasi manusia, perlindungan data pribadi, dan surveilans komunikasi. Privasi dijelaskan sebagai hak untuk membatasi siapa yang memiliki akses terhadap informasi dan komunikasi pribadi seseorang. Buku ini juga membahas berbagai bentuk pengumpulan dan penggunaan data pribadi serta metode surveilans komunikasi seperti pemantauan internet, telepon, lokasi, dan video. Tujuannya adal
Dokumen tersebut memberikan panduan bagi netizen cerdas untuk menjaga privasi, waspada hoaks, dan melawan bullying di internet dengan cara mengatur privasi data pribadi, memeriksa fakta sebelum berbagi informasi, serta melaporkan tindakan bullying dan mendukung korban."
Dokumen tersebut membahas tentang literasi digital, termasuk dampak positif dan negatif teknologi digital, serta pedoman untuk menggunakan teknologi secara cerdas dan aman.
Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2016ICT Watch
Dokumen tersebut berisi laporan survei penetrasi dan perilaku pengguna internet di Indonesia yang meliputi 34 halaman dengan informasi tentang jumlah pengguna internet, akses internet, aktivitas online dan demografis pengguna internet.
Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet (Sebuah Pengantar)ICT Watch
Dokumen ini membahas kerangka perlindungan anak di ranah maya di Indonesia, meliputi latar belakang masalah, komitmen global sebagai pedoman, aktivitas anak online, konten yang menyalahgunakan anak, daftar prioritas nasional perlindungan anak di ranah maya. Tujuannya adalah mengidentifikasi risiko, membangun kesadaran, mengurangi risiko, membagikan pengetahuan, dan meningkatkan pengawasan serta pelaporan pelanggaran hak anak.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan tersebut mencakup penambahan definisi penyelenggara sistem elektronik, ketentuan tentang penghapusan informasi elektronik atas permintaan orang yang bersangkutan, serta peran pemerintah dalam melindungi kepentingan umum dan melakukan pencegahan informasi dan dokumen elektronik yang dilarang.
The document summarizes discussions from the Indonesia National Dialogue on Internet Governance Forum held in Jakarta on November 15, 2016. It covered topics such as Indonesia's digital sovereignty and resiliency; integrating human rights in cyberspace security policy; challenges in building regulations for over-the-top services; roles of stakeholders in developing digital startups; and using the internet to create positive social change. Key recommendations included defining national resilience for cyberspace policy, boosting local over-the-top services, and improving multi-stakeholder collaboration.
Netizen Indonesia Kini (Oktober - Desember 2016) ICT Watch
Kondisi keamanan siber di Indonesia memburuk dengan kasus kejahatan siber meningkat 389% antara 2014-2015. Indonesia menjadi target kedua terbesar kejahatan siber di dunia pada 2013. Pemerintah Indonesia membutuhkan strategi keamanan siber nasional yang kuat untuk menanggulangi tantangan baru ini.
Indonesia Netizen Facts (October - December 2016) ICT Watch
Indonesia's tax authority is investigating Google Asia Pacific over alleged unpaid taxes from advertising revenue in Indonesia estimated at over $400 million in 2015. The authority believes Google Indonesia, a local subsidiary, paid less taxes than the potential revenue generated in Indonesia through Google's Asia Pacific headquarters in Singapore. Separately, Indonesia participated in workshops organized by ITU and ASEAN on child online protection where it presented its initiative to develop a national COP roadmap. ASEAN leaders also adopted a new 2025 connectivity master plan focusing on digital technologies and their potential economic benefits for the region.
Hasil Survei Privasi Online Indonesia 2016ICT Watch
Survei online tentang perspektif netizen Indonesia terhadap privasi di internet melibatkan 641 responden. Mayoritas responden adalah pria (69.73%), berusia 18-25 tahun (35.26%), dan berpendidikan sarjana S1 (47.89%). Sebagian besar mengakses internet lewat telepon seluler/smartphone (67.86%), di rumah (58.5%), dan untuk sosialisasi/komunikasi (32.19%). Hampir setengah responden (54.55%) berpendapat bahwa regulasi per
The document presents the Master Plan on ASEAN Connectivity 2025, which aims to achieve a seamlessly and comprehensively connected ASEAN community by 2025. It outlines initiatives to enhance sustainable infrastructure, digital innovation, seamless logistics, regulatory excellence, and people mobility across Southeast Asia. The plan seeks to promote regional competitiveness, inclusiveness, and a stronger sense of community through improved physical, institutional, and social connections between ASEAN countries.
2. Guidelines for the Regulation of
Computerized Personal Data Files
Adopted by General Assembly resolution 45/95 of 14 December 1990
• 1. Principle of lawfulness and fairness
• 2. Principle of accuracy
• 3. Principle of the purpose-specification
• 4 . Principle of interested-person access
• 5. Principle of non-discrimination
• 6. Power to make exceptions
• 7. Principle of security
• 8. Supervision and sanctions
• 9. Transborder data flows
• 10. Field of application
Prinsip Komputerisasi Data Pribadi
3. • McKinsey defines it as datasets so large that
typical database software tools are unable to
capture, store, manage, and analyze them. Such a
definition allows for the fact that the size of
datasets regarded as “big” will also grow with the
advance of technology.
• However, in a big data world where anonymized
data can easily be linked up, it is not very hard to
build a profile of a person without traditional
means of identification
such as a name or address.
Tentang Big Data
4. • Once anonymized to protect privacy, the same data,
tools and methodologies can also reveal insights on
changes in human well-being, real-time trends on
population behavior or perceptions related to
sustainable development issues.
• We never attempt to re-identify anonymized data,
without the knowledge or proper consent of the data
subject
Prinsip Proteksi Data UN GP
12. • Data pribadi adalah setiap data tentang
kehidupan seseorang baik yang
teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi
secara tersendiri atau dikombinasi dengan
informasi lainnya baik secara langsung
maupun tidak langsung melalui sistem
elektronik dan/atau non elektronik
Data Pribadi Menurut RUU
13. • Data Pribadi adalah Data Perseorangan
Tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga
kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
• Data Perseorangan Tertentu adalah setiap
keterangan yang benar dan nyata yang
melekat dan dapat diidentifikasi, baik
langsung maupun tidak langsung, pada
masing-masing individu yang
pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Data Pribadi Menurut RPM
14. • Persistent Identifier (PI): referensi yang
konsisten dan dalam rentang waktu lama,
merujuk pada obyek digital tertentu.
• Salah satu PI: user-agent pada browser.
• User –agent: skrip komputer yang membantu
komputer menginisiasi dan melakukan
komunikasi ke sejumlah komputer lain dalam
jaringan / Internet.
Persistent Identifier
16. • Bagaimana dengan teknologi Internet of Things
(IoT) yang memiliki identitas unik?
• Bagaimana kalau dikombinasikan antara (set
data) berisi alamat IP, user-agent, geo-location,
nomor unik perangkat ponsel, dll?
• Bagaimana jika dikombinasikan dengan set data
lainnya yang terbuka terkait psiko / demografis?
• Bagaimana dengan prinsip perlindungan data di
Indonesia menyikapi (retensi data, pengiriman
data ke luar jurisdiksi Indonesia, dll?
Pertanyaan Membara!