PERTANYAAN DAN METODE
• Pertanyaan:
• Bagaimana tren percakapan tentang “kecurangan pemilu” di media
online dan media sosial?
• Isu apa saja yang banyak diangkat terkait “kecurangan pemilu” ini?
• Metode:
• Keyword: kecurangan, curang
• Periode: sebelum dan sesudah tanggal pencoblosan (7-23 Februari 2024)
• Sumber data: berita online dan Twitter/X
2. PERTANYAAN DAN METODE
• Pertanyaan:
• Bagaimana tren percakapan tentang “kecurangan pemilu” di media
online dan media sosial?
• Isu apa saja yang banyak diangkat terkait “kecurangan pemilu” ini?
• Metode:
• Keyword: kecurangan, curang
• Periode: sebelum dan sesudah tanggal pencoblosan (7-23 Februari
2024)
• Sumber data: berita online dan Twitter/X
2
3. TREN KECURANGAN PEMILU DI X
3
Tren percakapan “kecurangan” sejak
14 Feb 2024 masih terus tinggi
4. TREN KECURANGAN DI BERITA ONLINE
4
Tren pemberitaan “kecurangan” sejak 12 Feb 2024
masih terus tinggi
7. DAFTAR DUGAAN KECURANGAN DI MEDIA
SOSIAL
1. Kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif mewarnai Pilpres 2024.
2. Cawe-cawe Presiden Jokowi untuk memenangkan Prabowo-Gibran.
3. Dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri.
4. Kontak Tim Hukum Nasional AMIN untuk melaporkan pelanggaran, kecurangan,
intimidasi, dan pidana pemilu.
5. Potensi manipulasi hasil survey.
6. Kecurangan dalam penyaluran bansos di tahun pemilu.
7. Kenaikan anggaran bansos yang meroket di tahun pemilu.
8. Kenaikan gaji TNI-Polri, ASN, dan pensiunan PNS di tahun pemilu.
9. Politik gentong babi: penggunaan uang negara untuk mempengaruhi pemilihan.
10. Pelanggaran etika berat di Mahkamah Konstitusi dan ketidaknetralan penyelenggara
negara.
11. Politisasi bansos dan pengerahan aparatur desa.
12. Pelanggaran etika oleh ketua KPU dan anggotanya.
13. Gagalnya Sirekap dan kegagalan dalam mengelola data suara secara transparan.
7
8. ANALISIS SENTIMEN KECURANGAN PEMILU
8
Narasi Negatif:
1. Tuduhan kecurangan terstruktur, sistimatis, dan
masif dalam pemilu.
2. Potensi penggunaan hak angket dan pemakzulan
presiden terkait dugaan kecurangan.
3. Manipulasi dalam penghitungan suara dan quick
count.
4. Protes dan demonstrasi publik menentang hasil
pemilu yang dianggap curang.
5. Dorongan untuk penerapan hak angket DPR
sebagai alat investigasi.
6. Kecurangan pemilu berpotensi merusak demokrasi
dan memberdayakan penjahat politik.
7. Pernyataan dari tokoh dan lembaga yang
mengecam kecurangan pemilu.
Narasi Positif:
1. Menantang publik untuk membuktikan kecurangan di
MK.
2. Kecurangan dilakukan oleh semua paslon.
10. ANALISIS BERITA KECURANGAN PEMILU
1.Persepsi Masyarakat terhadap Integritas Pemilu:
• Pemberitaan menunjukkan adanya keraguan signifikan dalam masyarakat terkait integritas
pemilu.
• Narasi tentang kecurangan, pelanggaran, dan ketidakpuasan terhadap proses pemilu
mencerminkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem pemilu.
• Isu-isu seperti gagalnya Sirekap dan kegagalan dalam mengelola data suara secara
transparan menambah skeptisisme.
2.Tanggapan Institusi Pengawas Pemilu:
• Bawaslu dan KPU sebagai institusi pengawas pemilu berusaha menanggapi isu-isu yang
muncul, namun tanggapan mereka sering kali dilihat skeptis oleh publik.
• Kritik terhadap Bawaslu dan KPU menunjukkan kebutuhan akan transparansi dan
akuntabilitas yang lebih tinggi dalam proses pemilu.
3.Dampak Sosial:
• Narasi negatif terkait pemilu dapat meningkatkan ketegangan sosial, terutama jika
dipercaya oleh sejumlah besar masyarakat.
• Seruan untuk aksi dan demonstrasi sebagai respons terhadap dugaan kecurangan
menimbulkan potensi konflik sosial.
10
11. KESIMPULAN DARI MEDIA SOSIAL DAN ONLINE
• Sejak pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 hingga seminggu lebih setelahnya (23 Februari
2024), tren percakapan dan pemberitaan tentang kecurangan dalam Pemilu 2024 masih terus
tinggi.
• Isu kecurangan yang banyak dibahas dan diberitakan meliputi kecurangan sebelum pencoblosan,
dan saat dan setelah pencoblosan.
• Dugaan kecurangan sebelum pencoblosan:
• Kecurangan Sistematis dan Intervensi Politik:
• Pilpres 2024 dicirikan oleh dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif,
termasuk intervensi langsung dari Presiden untuk mendukung pasangan tertentu.
• Kecurangan mencakup penyalahgunaan bansos untuk tujuan politik, peningkatan
anggaran bansos dan gaji ASN dalam tahun pemilu, serta politik uang yang
melibatkan penggunaan dana negara.
• Pelanggaran Etika dan Penyalahgunaan Wewenang:
• Pelanggaran etika berat di Mahkamah Konstitusi, ketidaknetralan penyelenggara
negara, dan perilaku tidak etis oleh ketua dan anggota KPU menunjukkan adanya
penyalahgunaan wewenang dan kegagalan dalam menjaga integritas proses pemilu.
• Dugaan kecurangan pada saat dan pasca pencoblosan:
• Dugaan adanya kecurangan dalam sistem Sirekap KPU yang bertujuan untuk memenangkan
paslon tertentu.
• Dugaan tercoblosnya surat suara untuk paslon tertentu.
• Dugaan adanya manipulasi data dalam sistem Sirekap KPU yang menguntungkan paslon
tertentu.
11