Perkembangan Skema dan keberterimaan Indonesia Suistainable Palm Oil

1. 8 March 2016
1
PERKEMBANGAN SKEMA DAN
KEBERTERIMAAN INDONESIA
SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)
Sekretariat Komisi ISPO
2
 Komitmen internasional
 UUD 45
 UU No. 39 th 2014
 Referensi kpd tuntutan pembeli dan komitmen dari
produsen
 Uni Eropa dan seluruh jaringannya diluar negeri hanya
akan membeli minyak sawit yang sustainable pd th 2015
 Pembuatan ISPO didukung oleh Kementerian terkait,
asosiasi GAPKI,GIMNI, APROBI, DMSI, beberapa LSM
dan tenaga ahli dari bidang penelitian dan Universitas
 Telah didiskusikan dgn BSN dan KAN, serta
kemungkinan mengadopsi ISPO menjadi SNI.
2

2. 8 March 2016
2
 Standar Internasional yang diakui oleh WTO,
ISO, IEC, dan CODEX
 Standar nasional yang berlaku di dalam
negeri , Standar ISPO berlaku nasional
karena terdiri dari ketentuan yang berlaku
di Indonesia Standar ISPO juga disebut
sebagai persyaratan, di WTO yang
diutamakan ialah standar negara
 Standar grup atau asosiasi yang berlaku
hanya untuk anggotanya saja.
T
U
J
U
A
N
I
S
P
O
MENDORONG USAHA PERKEBUNAN
UNTUK MENTAATI PERATURAN
YANG TELAH DIKELUARKAN
PEMERINTAH
MENINGKATKAN KESADARAN
PENGUSAHA KELAPA SAWIT UNTUK
MEMPERBAIKI LINGKUNGAN
MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN
MENINGKATKAN DAYA SAING
MINYAK SAWIT INDONESIA DI
PASAR INTERNASIONAL

3. 8 March 2016
3
5
 Permentan No 11 tahun 2015 : “Sistem Sertifikasi Kelapa
Sawit Berkelanjutan Indonesia” bersifat wajib dan
sukarela. (revisi dari permentan 19 tahun 2011)
 Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
mengatur mengenai kepatuhan dalam aspek/segi hukum,
ekonomi, lingkungan dan sosial beserta sanksi bagi
mereka yang melanggar dan merupakan serangkaian
persyaratan yang terdiri dari prinsip, kriteria dan indikator
serta panduan yang dipersyaratkan untuk pengelolaan
perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan pabrik
kelapa sawit (PKS), serta memiliki ukuran yang pasti dan
tidak mentoleransi kesalahan.
5
6
 Untuk memastikan Permentan 11/2015 telah diterapkan
secara baik dan konsisten Penilaian (conformity
Assessment) atau Audit
 Penilaian atau audit ISPO, dilakukan oleh Lembaga
Sertifikasi independen yang telah diakreditasi KAN
atau Badan Akreditasi lainnya yang telah mempunyai
saling pengakuan (MRA) dengan KAN dan
mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO
6

4. 8 March 2016
4
7
7
Sistem
Sertifikasi
Permentan 11/2015
KLAIM PRODUK
MINYAK SAWIT
BERKELANJUTAN
INDONESIA/
ISPO
8
1. TBT – WTO
2. ISO (17021-2006, 19011-2011, 9001-2008, 14001-2004, 17000-
2004)
3. IAF (International Accreditation Forum)
4. PP No. 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional
5. Keppres No. 78 tahun 2001, tentang Komite Akreditasi Nasional
6. Sistem Sertifikasi Nasional tahun 2010
7. UU Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian No. 20/2014
8

5. 8 March 2016
5
 PERMENTAN NO 11 TAHUN 2015 TENTANG
SISTEM SERTIFIKASI KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN INDONESIA
I Wajib (Mandatory)
II Sukarela (Voluntary)
I. Bersifat wajib bagi :
1. Perusahaan perkebunan yang melakukan
usaha budidaya perkebunan terintegrasi
dengan usaha pengolahan (BATAS WAKTU
18 SEPTEMBER 2015)
2. Perusahaan perkebunan yang melakukan
usaha budidaya perkebunan (BATAS WAKTU
18 MARET 2017),
3. Perusahaan perkebunan yang melakukan
pengolahan hasil perkebunan (BATAS
WAKTU 18 MARET 2017).
10

6. 8 March 2016
6
11
II. Bersifat Sukarela bagi :
1. Usaha kebun plasma,
2. Usaha kebun swadaya,
3. Perusahaan perkebunan yang
memproduksi minyak kelapa sawit untuk
energi terbarukan.
PENILAIAN KESESUAIAN ISPO
(AUDIT)

7. 8 March 2016
7
1
3
1. Sertifikasi Perusahaan Perkebunan
2. Sertifikasi Usaha Kebun Swadaya
3. Sertifikasi Usaha Kebun Plasma
4. Sertifikasi Kelapa Sawit Untuk Energi
Terbarukan
13
Tipe Sertifikasi ISPO :
1.Tipe sertifikasi perusahaan perkebunan dan pekebun
(Grower Certification)
2.Tipe Sertifikasi rantai pasok (supply chain certification)
1. Kebun yang memasok kepada PKS-nya (mill),
minimal bahan baku dari kebun sendiri sebesar
20%
2. Kebun yang telah menghasilkan (TM), kebun yang
belum menghasilkan belum dapat disertifikasi
3. Kebun yang mengirimkan buahnya/ memasok ke
unit pengolahan (terintegrasi) yang telah memiliki
sertifikat ISPO (sesuai Permentan 11/2015).

8. 8 March 2016
8
S
E
R
T
I
F
I
K
A
S
I
P
E
R
U
S
A
H
A
A
N
P
E
R
K
E
B
U
N
A
N
I. Pra Sertifikasi
Penilaian Usaha
Perkebunan
Berdasarkan
Permentan No. 7
Tahun 2009
II. Penilaian Kesesuaian
(Audit) Berdasarkan
Permentan No. 11
Tahun 2015
15
 Penilaian kesesuaian (audit) mengacu
Permentan No. 11 Tahun 2015 dilakukan oleh
Lembaga Sertifikasi independen yang telah
diakreditasi KAN dan mendapatkan
pengakuan dari Komisi ISPO.
 Perusahaan perkebunan yang dapat
mengajukan permohonan sertifikasi ISPO
adalah perusahaan yang telah memperoleh
Penilaian Usaha Perkebunan dengan hasil
kebun Kelas I, II atau III 16

9. 8 March 2016
9
1. Perusahan perkebunan yang terintegrasi dalam 1 unit usaha
(profit entity),
2. Perusahan perkebunan yang terintegrasi dalam 1 unit
usaha (profit entity) dapat juga disertifikasi untuk energi
terbarukan (sesuai dengan kebutuhan),
3. Unit perusahaan perkebunan yang hanya melakukan usaha
budidaya Perkebunan,
4. Unit perusahaan perkebunan yang hanya melakukan usaha
pengolahan Perkebunan,
5. Mempunyai 2 (dua) orang internal auditor yg telah lulus
pelatihan auditor ISPO dan melakukan audit internal dalam
rangka memelihara perusahan perkebunan sawit dalam
menerapkan persyaratan ISPO. Bagi group perusahaan
perkebunan minimal mempunyai 5 (lima) orang auditor.
6. Group perusahaan perkebunan dimana anak perusahaan
anggota group masing-masing telah mendapatkan
sertifikat ISPO.
17
1. Perizinan dan legalitas Usaha perkebunan
2. Manajemen perkebunan
3. Moratorium izin lokasi pembukaan lahan baru
4. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan
5. Tanggung jawab terhadap pekerja
6. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan
ekonomi masyarakat
7. Peningkatan usaha secara berkelanjutan

10. 8 March 2016
10
 ISPO terdiri dari 49 kriteria and 143 indikator,
berikut panduan dan ketentuan yang digunakan
serta sanksi terkait dengan ketentuan yang
ditetapkan.
 Karena semua kriteria berdasarkan peraturan yang
berlaku (kira kira 185) terkait dengan kegiatan
perkelapasawitan, penerapan ISPO tidak akan
memberatkan industri minyak sawit. Beberapa
ketentuan telah diundangkan sejak tahun 1960-an
pelaksana industri wajib melakukan ketentuan
tersebut, dengan penerapan ISPO atau tanpa
penerapan ISPO.
1.1 izin Lokasi
1.2 Izin Usaha Perkebunan
1.3 Hak Atas Tanah
1.4 Penggunaan lahan dari Kawasan Hutan
1.5 Pembangunan kebun untuk masyarakat
sekitar
1.6 Lokasi Perkebunan
1.7 Hak Tanah Ulayat
1.8 Tanah Terlantar
1.9 Sengketa Lahan
1.10 Bentuk Badan Hukum

11. 8 March 2016
11
 Penilaian setiap kriteria harus runut mengikuti
ketentuan dari pemberian izin pertama
 Sanksi dapat dilihat pada SK yang mendukung,
tidak semua kegiatan dikenakan sanksi tetapi ada
yang harus mengikuti panduan.
 Untuk ketentuan ini lihat UU no.5 tahun 1960
tentang Peraturan dasar Pokok Agraria, PP no.4
tahun 1996 tentang HGU, HGB dan HP PP no.24
tahun 1997 , Permen Agraria no 3 tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah no.24
tahun 1997 dll
2.1 Perencanaan Perkebunan
2.2 Penerapan Teknis Budidaya dan
Pengolahan hasil
2.2.1 Pedoman Teknis Budidaya
2.2.1.1 Pembukaan lahan
2.2.1.2 Konservasi terhadap sumber dan
kualitas air
2.2.1.3 Perbenihan
2.2.1.4 Penanaman pada lahan mineral
2.2.1.5 Penanaman pada lahan gambut
2.2.1.6 Pemeliharaan tanaman
2.2.1.7 Pengendalian organisma pengganggu
2.2.1.8 Pemanenan

12. 8 March 2016
12
2.2.2.1 Pengangkutan buah
2.2.2.2 Penerimaan TBS
2.2.2.3 Pengolahan TBS
2.2.2.4 Pengolahan limbah
2.2.2.5 Pengolahan Limbah
2.3 Tumpang tindih dengan usaha
pertambangan
2.4 Sengketa lahan dan kompensasi
2.5 Rencana dan realisasi
pembangunan kebun dan paberik
2.6 Pemberian informasi kepada
instansi terkait

13. 8 March 2016
13
 Penerbitan izin lokasi dan izin usaha perkebunan
ditunda
 Penundaan izin lokasi di hutan alam , lahan
gambut yg berlokasi di hutan konversi, hutan
lindung,hutan produksi biasa/tetap, hutan
produksi yang dapat dikonversi dan areal
penggunaan lain
 Lokasi diatas sesuai dengan peta indikatif yang
diterbitkan oleh Kementrian kehutanan
4.1 Kewajiban Pengelola kebun yang
memiliki pabrik
4.2 Kewajiban terkait izin lingkungan
4.3 Pengelolaan limbah bahan berbahaya
dan beracun
4.4 Gangguan sumber yang tidak
bergerak
4.5 Pencegahan dan penangulangan
kebakaran

14. 8 March 2016
14
4.6 Pelestarian Keanekaragaman Hayati
4.7 Kawasan Lindung
4.8 Konservasi kawasan dengan potensi
erosi tinggi
4.9 Mitigasi Gas Rumah Kaca
5.1 Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK3
5.2 Kesejahteraan dan peningkatan
kemampuan pekerja
5.3 Penggunaan pekerja anak dan
diskriminasi pekerja( suku, ras, gender
dan agama)
5.4 Pembentukan serikat pekerja
5.5 Pembentukan Koperasi

15. 8 March 2016
15
6.1 Tanggung jawab sosial dan
lingkungan masyarakat
6.2 Pemberdayaan masyarakat
adat/penduduk asli
6.3 Pengembangan usaha lokal
Perbaikan dan peningkatan usaha yang
menjamin penerapan minyak sawit yang
berkelanjutan

16. 8 March 2016
16
1. Izin usaha perkebunan
2. Hak atas tanah sesuai peraturan
di bidang pertanahan
3. Izin lingkungan
4. Penetapan usaha perkebunan
kelas I, kelas II atau kelas III.
31
3232
 PANDUAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN ATAU
LINGKUNGAN SNI ISO 19011-2012 (ISO 19011-2011,
GUIDELINES FOR AUDITING MANAGEMENT SYSTEM ).
 UNIT KEBUN YANG DISERTIFIKASI DINILAI BERDASARKAN P&K
ISPO PERUSAHAAN PERKEBUNAN (LAMPIRAN II ATAU III ATAU
IV) DENGAN CONTOH MINIMUM 0.8 x (Z), SEDANGKAN UNTUK
SURVEILANCE DIAMBIL 0.6√y DENGAN PEMBULATAN KEATAS
(DIAMBIL DARI KEBUN YANG BELUM DINILAI PADA SERTIFIKASI
AWAL), Z ADALAH FAKTOR RESIKO.
 ISPO PERUSAHAAN PERKEBUNAN BERLAKU MANDATORY,
TEMUAN NON COMFORMANCES TIDAK DAPAT DITOLERIR
SAMPAI DAPAT DIBUKTIKAN BAHWA PERBAIKAN TELAH
DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN DALAM BATAS
WAKTU 6 (ENAM) BULAN
 JIKA DALAM WAKTU TERSEBUT SETELAH AUDIT, NON
CONFORMANCES TIDAK DAPAT DIPERBAIKI, MAKA AUDIT
ULANG LENGKAP WAJIB DILAKUKAN OLEH LS YANG SAMA.
 MASA BERLAKU SERTIFIKAT ADALAH 5 (LIMA) TAHUN DAN
SEKALI DALAM SETAHUN AKAN DILAKUKAN SURVEILANCE.

17. 8 March 2016
17
Mekanisme Sertifikasi ISPO Perusahaan Perkebunan
1. PERUSAHAAN PERKEBUNAN
2. LEMBAGA SERTIFIKASI INDEPENDEN
3. PERMOHONAN KE KOMISI ISPO UNTUK
MENDAPATKAN PENGAKUAN ISPO
4. SEKRETARIAT KOMISI ISPO
MENILAI KELENGKAPAN DOKUMEN
5. TIM PENILAI KOMISI ISPO
6. REKOMENDASI HASIL
PENILAIAN
7. PENGAKUAN SERTIFIKAT OLEH KOMISI
ISPO DAN DIUMUMKAN KE PUBLIK MELALUI
ISPO WEBSITE
8. PENERBITAN SERTIFIKASI
ISPO OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI
Sekretariat memberitahu
pemohon untuk memenuhi
kelengkapan
• IUP/IUP-B/ IUP-P/ SPUP ; HGU
Izin Lingkungan
• Penilaian Kelas Kebun I, II dan III
Tidak memenuhi
syarat
3
4
PENILAIAN KESESUAIAN (AUDIT) MENGACU
PERMENTAN NO.11TAHUN 2015
DILAKUKAN OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI
YANG TELAH DIAKREDITASI KAN DAN
MENDAPATKAN PENGAKUAN KOMISI ISPO.
34

18. 8 March 2016
18
 OBYEK SERTIFIKASI/AUDITI – plasma
* MANAJER (USAHA KEBUN PLASMA)
* KOPERASI, KELOMPOK TANI
* PEKEBUN (penggarap atau pemilik) dan
kebunnya.
 OBYEK SERTIFIKASI/AUDITI – swadaya
* KOPERASI
* KELOMPOK TANI
* PEKEBUN (penggarap atau pemilik) dan
kebunnya.
35
 SYARAT PERMOHONAN SERTIFIKASI (PLASMA)
• DOKUMEN PEMBENTUKAN USAHA KEBUN PLASMA
• COPY SERTIFIKAT ISPO KEBUN INTI
• DAFTAR ANGGOTA KT, KOPERASI
• HAK ATAS TANAH (SHM).
 SYARAT PERMOHONAN SERTIFIKASI (SWADAYA)
• DOKUMEN PEMBENTUKAN KOPERASI, KT
• DAFTAR ANGGOTA KT, KOPERASI
• HAK ATAS TANAH (SHM, GIRIK/LETTER C, AKTE JUAL BELI
DAN SURAT KEPEMILIKAN TANAH YG SAH LAINNYA.
36

19. 8 March 2016
19
Prinsip dan kriteria ISPO, kebun plasma
1. LEGALITAS USAHA KEBUN PLASMA
(al :sertifikat tanah, STD-B, dok kerjasama)
2. MANAJEMEN USAHA KEBUN PLASMA
(al :SOP,GAP, pencatatan)
3. PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN
(al :izin lingkungan, SPPL)
4. TANGGUNG JAWAB THD K3
5. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6. PENINGKATAN USAHA SCR BERKELANJUTAN
Prinsip dan kriteria ISPO, kebun SWADAYA
1. LEGALITAS USAHA KEBUN SWADAYA
(al :sertifikat tanah, STD-B, dok kerjasama,
KT&KOPERASI)
2. ORGANISASI PEKEBUN DAN PENGELOLAAN
USAHA KEBUN SWADAYA.
(al :GAP, pencatatan)
3. PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN
(al :izin lingkungan- SPPL)
4. PENINGKATAN USAHA SCR BERKELANJUTAN

20. 8 March 2016
20
PELAKSANAAN AUDIT (PLASMA)
◦ SELURUH DOKUMEN YANG DIGUNAKAN OLEH
MANAJER (USAHA KEBUN PLASMA) DAN/ KOPERASI.
◦ PENERAPAN PRINSIP DAN KRITERIA
◦ KOMPETENSI DARI PEKEBUN
◦ KONFIRMASI THD PENERAPAN PRINSIP DAN
KRITERIA
39
PELAKSANAAN AUDIT (SWADAYA)
◦ SELURUH DOKUMEN YANG DIGUNAKAN OLEH
KOPERASI/KT
◦ PENERAPAN PRINSIP DAN KRITERIA
◦ KOMPETENSI DARI PEKEBUN
◦ KONFIRMASI THD PENERAPAN PRINSIP DAN
KRITERIA
40

21. 8 March 2016
21
Mekanisme Sertifikasi ISPO Plasma/swadaya
1. MANAJER (PLASMA) DAN/KOPERASI
2. LEMBAGA SERTIFIKASI INDEPENDEN
3. PERMOHONAN KE KOMISI ISPO UNTUK
MENDAPATKAN PENGAKUAN ISPO
4. SEKRETARIAT KOMISI ISPO
MENILAI KELENGKAPAN DOKUMEN
5. TIM PENILAI KOMISI ISPO
6. REKOMENDASI HASIL
PENILAIAN
7. PENGAKUAN SERTIFIKAT OLEH KOMISI
ISPO DAN DIUMUMKAN KE PUBLIK MELALUI
ISPO WEBSITE
8. PENERBITAN SERTIFIKASI
ISPO OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI
Sekretariat memberitahu
pemohon untuk memenuhi
kelengkapan
• COPY SERTIFIKAT ISPO INTI
. DOK PLASMA/KOPERASI
• SRT KEPEMILIKAN TNH
Tidak memenuhi
syarat
1. PT Mutuagung Lestari
2. PT Sucofindo (Persero)
3. PT Tuv Nord Indonesia
4. PT Tuv Rheinland Indonesia
5. PT SAI Global
6. PT Mutu Hijau Indonesia
7. PT SGS Indonesia
8. PT Llyod’s Register Indonesia
9. PT BSI Indonesia
10.Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan
11.PT AJA Indonesia
12.PT. Agri Mandiri Lestari
Lembaga Sertifikasi yang telah diakui
(approved) oleh Komisi ISPO :

22. 8 March 2016
22
1. PT. Surveyor Indonesia
2. PT. Agro Teenera Prima
3. PT. Gagas Dinamiga Aksenta
4. PT. Shantika Valuindo Lestari
43
1. Lembaga Pendidikan Perkebunan Yogyakarta
(LPP Yogya)
44

23. 8 March 2016
23
1. Kapasitas pabrik belum diperbarui setelah ada
kenaikan produksi
2. Sebagian kebun belum memiliki HGU
3. Izin Pengelolaan limbah B3 (TPS, Pengumpul,
pengangkut, pengolah) belum lengkap
4. Izin pelepasan kawasan hutan yang belum ada
5. Nama perusahaan yang tidak sama dengan akte
6. Terdapat sengketa lahan
7. Sebagian kebun belum memiliki SPUP/IUP.
 Jumlah Laporan Audit yang diterima Set.
Komisi ISPO = 292 LHA
 Perusahaan yang telah disertifikasi = 149
Perusahaan
 Laporan yang akan dinilai oleh Tim Penilai =
28 LHA
 Laporan yang terkendala = 31 LHA
 Laporan yang sedang diverifikasi = 58 LHA
 Laporan survailance 26 LHA
46

24. 8 March 2016
24
 Pada umumnya pengusaha tidak mengetahui
ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah,
terkecuali ketentuan perizinan
 Pengusaha anggota RSPO tidak mengetahui bila
beberapa kriteria bertentangan dgn peraturan yang
berlaku
 Oleh karena itu isu yang ada di permukaan
menyatakan bahwa ISPO sulit diterapkan dan
biayanya tinggi
 Banyak pengusaha enggan menerapkan ISPO
terutama pengusaha asing yang menganggap
standar lain lebih unggul
1. MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KEPEDULIAN PERUSAHAAN
PERKEBUNAN UNTUK SERTIFIKASI ISPO
2. MEMPERSIAPKAN KETERSEDIAAN AUDITOR ISPO
3. MENINGKATKAN KOORDINASI DAN PERAN PEMDA (al :
PENYELESAIAN MASALAH HAK ATAS TANAH, PENETAPAN KELAS
KEBUN, FASILITASI DAN PEMBINAAN, PENERBITAN STD-B DAN
SPPL, PEMBENTUKAN/PENGEMBANGAN KOPERASI PEKEBUN)
4. MENINGKATKAN VERIFIKASI LAPORAN AUDIT ISPO
5. MENINGKATKAN FREKWENSI PEMBAHASAN LAPORAN AUDIT ISPO
(DI TIM PENILAI MAUPUN KOMISI ISPO)
6. MENDORONG PENYELESAIAN MASALAH PENUNDAAN
PERSETUJUAN SERTIFIKASI
7. PENGEMBANGAN MODEL SERTIFIKASI KEBUN PLASMA/SWADAYA
8. KOORDINASI DENGAN LEMBAGA SERTIFIKASI SECARA INTENSIF

25. 8 March 2016
25
49
1
Compliance with legal requirements
for land use development and
management for oil palm cultivation
and mill.
Shall comply with applicable local and national laws and
regulations; and ratified international conventions, and
agreements to which a member country is a signatory. Oil palm
cultivation shall not diminish the legal land rights of other
legitimate users including native customary rights which shall also
not be threatened or reduced
2
Protection of the use of primary forest
and peatlands.
Oil palm cultivation and milling shall not take place on primary
forest or peatlands designated for protection of nature, ecosystem
services and social or cultural values.
3 Best practices for oil palm cultivation
and mill.
Shall adopt best management practices which take into account
economic, environmental and social considerations.
4 Transparency and accountability.
Shall provide, upon request, adequate information to relevant
stakeholders in a transparent manner, to allow for effective
participation in decision making, except for information which is
legally prohibited or commercially confidential or where disclosure
would result in a negative environment, social or economic
outcome.
5 Environmental management and
monitoring.
An environmental policy and management plan– appropriate to
the tenure, scale and intensity of the operations – shall be
established, communicated, implemented and kept up-to-date.
6
Responsibility to workers.
Shall demonstrate commitment to responsible occupational safety
and health considerations; and provide adequate employment
and living conditions.
7
Social responsibility.
Shall demonstrate commitment to responsible considerations and
outcomes of social impacts for employees, and local communities
and indigenous peoples affected by operational activities
8
Development of new planting
Development of new plantations or expanding existing areas
shall consider the social, environmental and economic impacts in
planning, management and operation
9
Continual improvement.
An action plan for continual improvement in key areas of
operations, appropriate to scale and intensity of operations, shall
be developed and implemented.
50

26. 8 March 2016
26
5
1
TERIMA KASIH
51
Komisi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Indonesia/ Komisi ISPO