[Ringkasan] Pedoman ini memberikan panduan bagi Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (UPPB) dalam menerapkan sistem jaminan mutu bokar agar mampu menghasilkan bokar bermutu secara konsisten. Pedoman ini mencakup persyaratan UPPB dan sistem manajemennya, persyaratan penerapan jaminan mutu bokar, serta penerbitan Surat Keterangan Asal Bokar.

2. PEDOMAN
PENERAPAN SISTEM JAMINAN MUTU
BOKAR
DIREKTORAT MUTU DAN STANDARDISASI
DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2011

4. DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ………………………….. i
DAFTAR ISI …………………………………... ii
DAFTAR LAMPIRAN …………………………. iii
I PENDAHULUAN …………………………....... 1
II. TUJUAN DAN SASARAN ……………………. 2
III. RUANG LINGKUP ……………………………. 3
IV. ACUAN NORMATIF ………………………….. 3
V. ISTILAH DAN DEFINISI …………………....... 4
VI. PERSYARATAN UPPB ………………………. 5
VII PERSYARATAN PENERAPAN JAMINAN
MUTU BOKAR ………………......................... 6
VIII PENERBITAN SURAT KETERANGAN
ASAL – BOKAR (SKA-B) ............................... 14
LAMPIRAN ……………………………………..
ii

5. DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Uraian Halaman
1 Contoh AD dan ART UPPB ................... 17
2 Contoh Format Dokumen Penerapan
Sistem Jaminan Mutu UPPB ................... 34
3 I. Koagulan yang telah diteliti oleh
Pusat Penelitian Karet PT Riset
Perkebunan Nusantara (No surat
169/RPN/IV/2011) dan
II. Rekomendasi Bahan Penggumpal
Lateks dari Pusat Penelitian Karet,
Balai Penelitian Karet Sembawa,
Palembang, Sumatera Selatan (Surat
Nomor : 112/BPS/KHP/IV/2011).
……………………………………………… 72
4 Laporan Penerbitan SKA-B ……………. 74
iii

6. PEDOMAN
PENERAPAN SISTEM JAMINAN MUTU
BOKAR
I. PENDAHULUAN
Karet merupakan salah satu komoditi pertanian andalan dan
merupakan sumber penerimaan devisa negara Indonesia yang
cukup penting. Sebagai negara penghasil karet terbesar ke dua di
dunia setelah Thailand, produktivitas dan mutu bokar Indonesia
masih belum seperti yang diharapkan.
Dalam rangka pengembangan mutu bokar telah diterbitkan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 38/Permentan/OT.140/8/2008
tanggal 12 Agustus tahun 2008 tentang Pedoman Pengolahan Dan
Pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar) yang ditindaklanjuti dengan
Peraturan Menteri perdagangan No.53/M-DAG /PER /10/2009
tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor Standar
Indonesia Rubber.
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut perlu pembinaan
pembinaan penerapan jaminan mutu di tingkat UPPB, agar bokar
yang dihasilkan dan diperdagangkan memenuhi standar yang
dipersyaratkan. Bagi UPPB yang telah menerapkan Sistem Jminan
Mutu akan memperoleh nomor register dari Dinas kabupaten/Kota
yang membidangi perkebunan dan selanjutnya UPPB tersebut dapat
menerbitkan Surat Keterangan Asal Bokar (SKA B). Adanya SKA-B
merupakan jaminan bahwa Bokar yang diperdagangkan tersebut
dihasilkan oleh UPPB yang sudah diregistrasi.
Dalam rangka memfasilitasi proses penerapan jaminan mutu Bokar
untuk nilai tambah dan daya saing ekspor maka Ditjen PPHP
Pedoman Jaminan Mutu yang dapat menjadi acuan bagi UPPB
dalam menerapkan Standar Jaminan Mutu.
1

7. dan reviatalisasi perkebunan melalui Gerakan Nasional Perbaikan
mutu Bahan Olahan Karet (Bokar).
Kebijakan tersebut harus ditindaklanjuti dengan pembinaan
penerapan jaminan mutu di tingkat Unit Pengolahan dan Pemasaran
Bokar (UPPB) agar bokar yang diperdagangkan memenuhi standar
yang dipersyaratkan. Penerapan sistem jaminan mutu juga bertujuan
untuk menjamin konsistensi mutu bokar dan ketertelusuran asal-usul
produk yang dihasilkan.
Penerapan jaminan mutu produk hasil pertanian adalah sertifikat
jaminan mutu dan atau label yang menyatakan kesesuaian produk
terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang
diacu atau keterangan lain dari otoritas yang berwenang yang
menunjukan jaminan mutu produk. Untuk mendapatkan sertifikat
jaminan mutu, UPPB harus menerapkan sistem jaminan mutu agar
mutu bokar memberikan nilai tambah dan daya saing terhadap
produk pertanian.
Dalam rangka memfasilitasi penerapan sistem jaminan mutu pada
UPPB, maka Direktorat Mutu dan Standardisasi, Ditjen Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Pertanian perlu menyusun Pedoman
Penerapan Sistem Jaminan Mutu Bokar Bersih pada UPPB.
II. TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan
Sebagai acuan bagi UPPB dalam menerapkan Sistem
Jaminan Mutu Bokar agar mampu menghasilkan bokar
yang bermutu secara konsisten.
2. Sasaran
Dalam penerapan sistem jaminan mutu Bokar sasarannya
adalah : UPPB dan Pembina mutu/penyuluh.
2

8. III. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup pedoman ini meliputi persyaratan UPPB; persyaratan
penerapan jaminan mutu bokar, penerbitan Surat Keterangan Asal
Bokar (SKA-B).
IV. ACUAN NORMATIF
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara tahun 1984 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3274).
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4411).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan
Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara 4437).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 199,Tambahan Lembaran Negara 4020).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara 4737).
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
08/MPP/Kep/5/1986 tentang Standardisasi, Sertifikasi,
Akreditasi dan Perdagangan jis keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdangan Nomor 384/MPP/Kep/8/1999.
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu.
3

9. 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005
tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007.
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/
OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha
Perkebunan.
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan
/OT.140/2/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi
Nasional di Bidang Pertanian.
12. Peraturan Menteri Pertanian No.38/Permentan/OT.1401/8
/2008 tentang Pedoman dan Pengolahan Bahan Olah Karet
(Bokar).
13. Peraturan Menteri perdagangan No.53/M-DAG /PER
/10/2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi
Ekspor Standar Indonesia Rubber.
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/ Permentan/ OT.140/
12/ 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian.
V. ISTILAH DAN DEFINISI
1. Lateks adalah getah segar berbentuk cair dan berwarna
putih susu yang keluar dari sadapan pohon karet Hevea
brasiliensis.
2. Bahan olah karet yang selanjutnya disebut BOKAR adalah
lateks dan atau gumpalan yang dihasilkan pekebun
kemudian diolah lebih lanjut secara sederhana sehingga
menjadi bentuk lain yang bersifat lebih tahan untuk disimpan
serta tidak tercampur dengan kontaminan.
3. Kontaminan adalah bahan lain bukan karet yang tercampur
dalam proses pengolahan bokar dan berpengaruh
menurunkan mutu.
4. Unit Pengolahan dan Pemasaran BOKAR yang selanjutnya
disebut UPPB adalah satuan usaha atau unit usaha yang
dibentuk oleh dua atau lebih kelompok pekebun sebagai
4

10. tempat penyelenggaraan bimbingan teknis pekebun,
pengolahan, penyimpanan sementara dan pemasaran
BOKAR.
5. Surat Tanda Registrasi UPPB yang selanjut-nya disebut
STR-UPPB adalah dokumen tertulis sebagai bentuk
legalitas terdaftar dari pemerintahan kabupaten/kota yang
menunjuk-kan bahwa kegiatan pengolahan dan pemasaran
BOKAR mendapat bimbingan dan pembinaan dari
pemerintah.
6. Surat Keterangan Asal Bokar yang selanjutnya disebut
dengan SKA B adalah dokumen tertulis yang diterbitkan
UPPB sebagai pelengkap administrasi dalam proses
perdagangan bokar yang menjelaskan tentang nama dan
alamat pengolah, jenis, berat timbangan serta tingkat mutu
BOKAR.
7. Pedagang Bokar adalah perorangan warga Negara
Indonesia dan atau perusahaan yang terdaftar pada instansi
berwenang yang melakukan kegiatan pembelian BOKAR di
tingkat usahatani dan menjualnya kembali kepada pabrik
pengolahan Bokar atau industri karet.
8. Nomor Registrasi adalah nomor yang diberikan kepada
UPPB yang berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
VI. PERSYARATAN UPPB
Persyaratan UPPB dalam penyiapan sistem jaminan mutu bokar
adalah :
1. UPPB dibentuk oleh satu atau lebih kelompok pekebun.
2. Luas areal kebun minimal 100 ha dengan produksi lateks
minimal 800 kg setiap tiga hari.
3. Memiliki fungsi pengolahan dan atau pemasaran bokar.
4. Memiliki tenaga teknis terampil untuk mengembangkan
keterampilan dan pendampingan, kegiatan penyadapan,
penggunaan peralatan, pelaksanaan pengolahan dan atau
pemasaran serta pengenalan baku/persyaratan mutu.
5

11. 5. Mengembangkan usaha dengan melakukan kemitraan
antara lain meliputi kerjasama penyediaan bahan
penggumpal, sarana produksi, pemasaran, transportasi dan
permodalan.
6. Mempunyai kepengurusan minimal terdiri dari Ketua,
Sekretaris dan Bendahara yang tidak bisa dirangkap oleh
pengurus kelompok pekebun.
7. UPPB mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga (AD dan ART) yang disusun dan ditetapkan
berdasarkan musyawarah anggota kelompok pekebun.
8. UPPB mempunyai sarana kerja untuk bidang administrasi
dan teknis sesuai dengan fungsinya.
VII. PERSYARATAN PENERAPAN JAMINAN MUTU
BOKAR
Persyaratan penerapan sistem jaminan mutu Bokar terdiri atas :
1. Persyaratan Manajemen
1.1 Organisasi :
UPPB dapat berfungsi sebagai unit lembaga produksi yang
menghasilkan dan atau memperdagangkan produk bokar
bermutu, harus mempunyai susunan pengurus minimal
sebagaimana tercantum pada struktur organisasi di bawah
ini.
6

12. Ketua
Bendahara Sekretaris
Bidang Pembelian dan Bidang Bidang Bidang
Pemasaran Saprodi Teknis Pengawasan
PPoktan/Gapoktan
Bagan. 1 Struktur Organisasi UPPB
Contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran 2.
1.1.1 Kriteria Pengurus UPPB dipersyaratkan sebagai berikuti :
1) Berasal dari anggota Poktan/pokbun;
2) Dipilih sesuai dengan AD dan ART UPPB;
3) Tidak mempunyai jabatan rangkap di kelompok.
1.1.2 Tugas dan Fungsi Pengurus minimal mempunyai tugas
sebagai berikut :
1.1.2.1 Ketua :
1) Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi
pelaksanaan tugas serta bertanggungjawab penuh
terhadap operasional unit usaha UPPB;
2) Melakukan inovasi dan pengembangan terhadap unit
usaha untuk meningkatkan kompetensi, omset dan laba
3) Mencari peluang pasar;
4) Melakukan koordinasi dengan instansi teknis;
7

13. 5) Memfasilitasi pertemuan anggota minimal satu kali
dalam setahun pada waktu setelah pengawasan
internal dilakukan;
6) Melakukan dokumentasi terhadap semua keputusan
tentang petani yang memperoleh persetujuan maupun
petani yang memperoleh sanksi.
1.1.2.2 Sekretaris :
1) Membantu ketua dalam menyusun dan melaksanakan
administrasi;
2) Bersama dengan bidang pengawasan mendata anggota
dengan form pendaftaran yang minimal berisi : Nama
Petani, Nama Kelompok, Nama UPPB, Nomor Anggota,
Lokasi Kebun (Desa, Kec), Luas Lahan, Jumlah
Tegakan (TBM/TM), Prediksi Produksi);
3) Mengagendakan surat masuk dan surat keluar
4) Menyimpan arsip-arsip UPPB;
5) Membuat buku/kartu anggota;
6) Membuat laporan pertemuan-pertemuan di UPPB.
1.1.2.3 Bendahara :
1) Membantu ketua dalam urusan keuangan;
2) Membuat buku kas harian;
3) Membuat laporan bulanan transaksi penjualan;
4) Membuat laporan bulanan pengeluaran;
5) Menyimpan rekening UPPB;
6) Membuat laporan keuangan setiap bulan maupun
laporan akhir tahun;
7) Menyiapkan perhitungan sisa hasil usaha dibuat setiap
akhir bulan berjalan untuk memudahkan penghitungan
bonus dan dana jasa bagi pengurus UPPB.
1.1.2.4 Bidang Teknis :
1) Melakukan kunjungan secara teratur kepada kelompok
petani, saran-saran guna peningkatan kualitas produk
serta jika ada permasalahan;
8

14. 2) Melakukan penyuluhan kepada kelompok petani dalam
rangka peningkatan produktivitas, penanganan pasca
panen dan pengolahan bokar bersih serta
pemasarannya;
3) Membantu kelompok dan atau pekebun melakukan
pendataan untuk keperluan pengisian buku harian
petani;
4) Melakukan pembinaan kepada kelompok petani agar
dapat mengolah hasil sesuai standar internal.
1.1.2.5 Tugas Bidang Saprodi :
1) Menyediakan kebutuhan saprodi pekebun anggota /
kelompok;
2) Menyalurkan kebutuhan saprodi kepada anggota /
kelompok;
3) Membuat laporan penyaluran saprodi.
1.1.2.6 Tugas Bidang Pengawasan :
1) Melakukan pendaftaran / registrasi petani / kelompok;
2) Melakukan kunjungan secara rutin ke tempat-tempat
pooling/pembelian untuk memastikan prosedur
pembelian dijalankan;
3) Menyusun laporan/dokumentasi terhadap hasil
pengawasan, disampaikan kepada Ketua untuk dapat
ditindaklanjuti.
1.1.2.7 Tugas Bidang Pembelian dan Pemasaran:
1) Melakukan pembelian bokar dari petani anggota
gapoktan sesuai prosedur pembelian yang ada;
2) Melakukan pengecekan kualitas bokar yang akan dibeli;
3) Melakukan pencatatan terhadap data-data termasuk
volume produk hasil pembelian yang dilakukan;
4) Menjamin bahwa bokar terjaga mutunya selama
pengangkutan dari kelompok tani ke gudang;
5) Melakukan pemasaran bokar;
6) Membuat laporan pembelian dan pemasaran.
9

15. 2. Persyaratan Dokumentasi
Dalam rangka penerapan sistem jaminan mutu, dokumen mutu
yang dipersiapkan meliputi : dokumen penerapan sistem jaminan
mutu bokar, Standar Prosedur Operasi (SPO) mulai dari
penyadapan, pengolahan, penyimpanan sampai dengan pemasaran
bokar sesuai dengan lingkup kegiatan UPPB. Dokumen pendukung
dan formulir catatan yang diperlukan dalam rangka penerapan SPO
bokar. Contoh dokumen penerapan sistem jaminan mutu bokar pada
lampiran 2.
3. Persyaratan teknis
3.1. Persyaratan teknis mutu bokar meliputi :lateks kebun, sit angin,
slab dan lump yakni :
3.1.1 Baku mutu lateks kebun sebagai berikut :
1) Kadar Karet Kering (KKK) tidak melebihi 20%;
2) Bersih dari benda lain berupa kayu, daun dan
atau kontaminan;
3) Berwarna putih dan berbau segar.
3.1.2 Baku mutu sit angin sebagai berikut:
1) Bahan penggumpal yang digunakan asam semut
atau bahan penggumpal lain yang direkomendasikan;
2) ketebalan lembaran sit untuk :
• Mutu I : tebal >3 mm,
• Mutu II : 5 mm dan
• Mutu III : 10 mm;
3) Tidak terdapat kontaminan.
3.1.3 Baku mutu slab sebagai berikut :
1) bahan dasar diperoleh dari gumpalan lump mangkok
dan atau gumpalan buatan dengan bahan penggumpalan
asam semut;
10

16. 2) gumpalan digiling atau dikempa untuk mengeluarkan
air/serumnya;
3) ketebalan slab :
• mutu I paling tebal 50 mm,
• mutu II 100 mm
• mutu III 150 mm.
4) tidak mengandung kontaminan;
5) selama penyimpanan tidak direndam dalam air atau terkena
sinar matahari langsung.
3.1.4 Baku mutu lump sebagai berikut :
1) tidak mengandung kontaminan
2 ) ketebalan lump :
• mutu I : < 50 mm,
• mutu II : 100 mm
• mutu III : 150 mm.
3) selama penyimpanan tidak direndam dalam air atau
terkena sinar matahari langsung.
3.2. Bahan Penggumpal.
Bahan penggumpal yang digunakan adalah asam semut atau
bahan penggumpal lain yang tidak merusak mutu karet sesuai
rekomendasi Lembaga Penelitan Karet yang tercantum dalam
Lampiran 3.
3.3 Persyaratan Pengolahan Bokar
3.1 Lateks.
1) Lateks merupakan bentuk awal produk yang diperoleh
melalui teknik penyadapan yang benar, dilakukan oleh
tenaga terampil dengan meggunakan peralatan yang baik.
2) Teknik penyadapan yang benar merupakan cara penyadapan
pohon dengan mempertimbangkan kondisi pohon, pola
penyadapan, waktu dan frekwensi;
3) Tenaga terampil merupakan tenaga penyadap dari dalam
11

17. dan / atau luar keluarga pekebun untuk menghasilkan lateks
tanpa merusak bidang sadap tanaman;
4) Peralatan yang baik merupakan peralatan yang
digunakan pada kegiatan penyadapan hingga pengumpulan
lateks memenuhi persyaratan kebersihan dan tidak korosif;
5) Untuk memperoleh lateks kebun sebagai berikut:
- lateks hasil penyadapan di mangkok sadap dalam jangka
waktu paling lama 5 jam setelah penyadapan dikumpulkan
pada wadah yang bersih dan kering.
- untuk menghindari penggumpalan secara alami, gunakan
bahan pengawet sesuai anjuran lembaga penelitian karet.
- Apabila terjadi penggumpalan segera dipisahkan dari
wadah agar tidak berpengaruh secara menyeluruh.
3.2. Sit angin
Untuk mengolah lateks menjadi sit angin adalah sebagai berikut.
1) Lateks yang belum mengalami penggumpalan alami (pra-
koagulas) terlebih dahulu diencerkan dengan air bersih
hingga kadar karet kering (KKK) menjadi 15%;
2) Lateks yang telah diencerkan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, lebih dahulu disaring dengan alat penyaring berukuran
20 mesh;
3) Lateks yang telah disaring dimasukkan dalam bak
penggumpal dan dibubuhi bahan penggumpal asam semut
atau bahan penggumpal lainnya yang direkomendasikan;
4) Lateks dalam bak penggumpal yang telah dibubuhi bahan
penggumpal dibiarkan membeku selama 2 hingga 6 jam
sampai terbentuk gumpalan siap digiling; Gumpalan yang
diperoleh dikeluarkan dari bak penggumpal kemudian
dipipihkan dengan cara menekan gumpalan menggunakan
tangan atau alat lain di atas alas yang dijaga kebersihannya;
5) Lembaran gumpalan kemudian digiling tipis dengan
menggunakan mesin giling tangan (hand-mangel) polos
sebanyak 4 kali, dan setiap kali menggiling jarak gigi pengatur
disetel agar menghasilkan lembaran sit setebal 5 mm,
kemudian digiling satu kali dengan gilingan beralur hingga
12

18. diperoleh ketebalan sit 3 mm;
6) Lembaran sit kemudian dicuci dengan air bersih untuk
mrnghilangkan bahan penggumpal yang tertinggal;
7) Lembaran sit yang diperoleh dikeringkan dengan cara
digantung diatas rak untuk diangin anginkan di udara
terbuka selama paling kurang 10 hari dan tidak terkena sinar
matahari langsung.
3.3 Slab
Untuk menghasilkan slab sesuai baku mutu adalah sebagai berikut :
1) slab diperoleh dengan cara mengumpulkan lateks hasil
penyadapan dalam wadah dan selanjutnya dituang dalam
bak penggumpal dengan ketebalan 50 mm, ditambahkan
bahan pengumpal, diaduk dan dibiarkan hingga menggumpal;
2) gumpalan (koagulum) yang diperoleh selanjutnya dipipihkan
dengan tangan atau pemukul kayu di atas yang bersih
atau dengan menggunakan gilingan tangan (hand mangel),
atau dengan menggunakan bahan dasar lump mangkok hasil
penyadapan, yang dipipihkan dahulu dengan tangan atau
pemukul kayu diatas alas yang bersih;
3) lump mangkok yang sudah dipipihkan ditata berjajar satu
lapis dengan rapi dalam bak pembuku yang bersih dengan
ketebalan tidak lebih 50 mm, kemudian disiram dengan lateks
yang bersih dan telah dicampur dengan bahan penggumpal
hingga terbungkus seluruhnya oleh lapisan lateks;
4) Gumpalan yang telah dipipihkan berbentuk slab
tipis dengan ketebalan 50 mm;
5) selanjutnya ditiriskan diatas rak selama 1-2 minggu dan
dihindarkan dari sinar matahari langsung.
3.4 Lump
Untuk menghasilkan lump sesuai baku mutu adalah sebagai
berikut :
1) Lump mangkok dipipihkan dengan tangan atau
menggunakan pemukul kayu di atas alas yang bersih hingga
menjadi pipih;
13

19. 2) gumpalan pipih selanjutnya digiling dengan gilingan tangan
(hand mangel) polos atau menggunakan kempa khusus hingga
tipis;
3) gumpalan tipis yang dihasilkan ditiriskan dan dianginkan di
atas rak selama 1-2 minggu dan tidak boleh terkena sinar
matahari langsung.
VIII. PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL - BOKAR
(SKA-B)
Berdasarkan persyaratan UPPB yang sudah ditetapkan di atas,
maka prosedur penerbitan SKA-B sebagai berikut :
1. UPPB mengajukan permohonan register secara tertulis kepada
Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan;
2. Apabila permohonan tersebut disetujui, akan dilakukan penilaian
lapangan;
3. Berdasarkan penilaian dokumen dan lapangan apabila hasilnya
sesuai maka Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi
perkebunan dapat menerbitkan rekomendasi Surat Tanda
Register (STR);
4. Selanjutnya UPPB yang telah mendapat (STR) dari Dinas
Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan, berhak
menerbitkan SKA-B;
5. Isi SKA-B minimal memuat hal-hal sebagai berikut :
Nama UPPB :
Alamat UPPB :
Telp/Faks :
Nomor Register UPPB :
Nomor SKA-B :
Jenis Volume Ket
No Tujuan Penjualan
Bokar (kg)
14

20. SKA-B tersebut ditandatangani oleh Ketua UPPB atau yang
diberi kuasa dan diberi stempel UPPB serta jumlah salinan SKA-
B dibuat sesuai dengan kebutuhan termasuk untuk arsip.
6. UPPB wajib melaporkan SKA-B yang diterbitkan setiap bulan
kepada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan
meliputi jumlah SKA-B, Volume tonase (kg), tujuan penjualan dll.
Contoh formulir tercantum dalam lampiran 4.
Agar tidak terjadi penyimpangan dalam penerbitan SKA-B maka
perlu diatur ketentuan –ketentuan sebagai berikut :
1. UPPB hanya boleh menerbitkan SKA-B yang dihasilkan oleh
anggotanya;
2. Untuk memenuhi kuota yang dibutuhkan oleh Industri Crumb
Rubber, UPPB boleh membeli bokar dari UPPB lain dengan
syarat menunjukan SKA-B milik UPPB masing-masing;
3. Bagi UPPB yang menerbitkan SKA-B untuk bokar yang
bukan dari anggotanya akan dijatuhi sanksi.
15

21. Contoh SKA-B :
SURAT KETERANGAN ASAL BOKAR
(SKA –B)
Nama UPPB : Sekawan
Alamat UPPB : Desa muaro, Kec. Batanghari Kab.
Muaro Jambi
Telp/Faks : 0741-66454 /0741- 66453
Nomor Register UPPB : 02-14-0411-0001
Nomor SKA-B : 14-0411-0001
Jenis Volume Ket
No Tujuan Penjualan
Bokar (kg)
1 Lump 100 Pabrik Indokaret
2 Sheet 100 Jl.Durian No 40 Jambi -
Muaro Jambi, 14 April 2011
Ketua UPPB
(Sukirno)
Keterangan :
1. Tulisan yang tercetak miring diatas dapat diganti sesuai
kebutuhan.
2. Pengertian Nomor Register UPPB 02-14-0411-0001
- 02 : Provisi Sumatera Utara
- 14 : Kabupaten Langkat
- 0411 : bulan April tahun 2011
- 0001 : nomor urut register 1
3. Pengertian Nomor SKA-B 14-0411-0001
- 14 : tanggal penerbitan SKA-B
- 04 : bulan penerbitan SKA-B
- 11 : tahun penerbitan SKA-B
- 0001 : nomor urut SKA-B (dalam 4 digit)
16

22. LAMPIRAN

23. Lampiran 1.
CONTOH AD dan ART UNIT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
BOKAR (UPPB) ………..(Sebut Namanya)
ANGGARAN DASAR
UPPB ...................
BAB I
NAMA TEMPAT DAN KEDUDUKAN
Pasal 1
1. Badan usaha ini bernama Unit Pengolahan dan Pemsaran Bokar
( UPPB) ................. Selanjutnya dalam anggaran dasar ini di
sebut UPPB.
2. UPPB berkedudukan di :
Desa : ............................
Kecamatan : ............................
Kabupaten : .............................
3. UPPB dapat membuka jaringan pelayanan berupa kantor
cabang/perwakilan di tempat lain dalam wilayah negara Republik
Indonesia.
BAB II
LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP
Pasal 2
1. UPPB berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.
2. UPPB berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong.
Pasal 3
UPPB dalam melaksanakan kegiatannya berdasar pada prinsip-
prinsip sebagai berikut :
1. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding
dengan besarnya simpanan masing-masing anggota.
17

24. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.
BAB III
TUJUAN DAN USAHA
Pasal 4
1. UPPB bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya yang berdomisili di
lingkungan tempat berdirinya UPPB.
2. UPPB bertujuan untuk mendidik, meningkatkan serta mewadahi
pengurus dan anggotanya untuk mengembangkan kemampuan
usaha (entrepreneurship) yang berguna bagi dirinya pribadi dan
masyarakat dalam arti luas.
Pasal 5
Untuk mencapai maksud dan tujuan UPPB menyelenggarakan
usaha :
1. Melaksanakan perdagangan bokar : pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan dan memasarkan.
2. Pengadaan-penyaluran saprodi karet.
3. Pengadaan-penyaluran sembako dan kebutuhan sekunder
lainya untuk kepentingan anggota dan masyarakat.
4. Menyelenggarakan unit simpan pinjam untuk anggota.
5. Mengadakan kerja sama/kemitraan.
6. Menjalankan usaha dibidang jasa – jasa lainnya.
BAB IV
KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 6
1. Anggota adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa.
2. Keanggotaan ditandai telah mengisi form pendaftaran dan telah
menandatangani surat pernyataan kepatuhan terhadap
peraturan yang dikeluarkan pengurus UPPB.
3. Yang dapat diterima menjadi anggota adalah WNI yang
memenuhi syarat :
a. Berdomisili di wilayah Kabupaten Muaro Jambi
18

25. b. Sanggup untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan
sukarela sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
c. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan lain yang telah
disepakati dalam rapat anggota serta peraturan – peraturan
yang berlaku.
4. Keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat di buktikan dengan
catatan dalam buku anggota dan kartu anggota .
Pasal 7
1. Setiap anggota mempunyai kewajiban :
a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,
Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota
b. Melunasi simpanan pokok dan simpanan sukarela yang
telah diputuskan dalam rapat anggota.
c. Berpartisipasi dalam usaha yang telah diselenggarakan oleh
UPPB
d. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan
berdasarkan atas asas kekeluargaan
e. Menanggung kerugian sesuai dengan ketentuan dalam
Anggaran Dasar.
2. Setiap anggota mempunyai hak :
a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara
dalam rapat anggota.
b. Memilih dan atau dipilih menjadi pengurus dan atau
karyawan UPPB .....................
c. Meminta diadakan rapat anggota dan rapat anggota luar
biasa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran
Dasar ini.
d. Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di
luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta.
e. Mendapatkan pelayanan dari UPPB yang sama antar
sesama anggota.
f. Meminta keterangan mengenai perkembangan UPPB
..............
g. Mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan jasa
usaha masing-masing anggota terhadap UPPB
.......................
19

26. h. Mendapatkan Sisa Hasil Penyelesaian apabila UPPB
...................dibubarkan.
Pasal 8
1. Keanggotaan UPPB ................... berakhir, bilamana anggota :
a. Meninggal dunia.
b. Berhenti atas permintaan sendiri.
c. Diberhentikan oleh pengurus karena :
- tidak memenuhi syarat keanggotaan
- tidak ikut berpartisipasi dalam UPPB ...................
selama 1 (satu) tahun berturut-turut
- terbukti melakukan tindak pidana kejahatan
2. Permintaan berhenti secara tertulis kepada pengurus.
3. Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat
dibuktikan dengan catatan dalam buku anggota.
4. Seseorang yang diberhentikan oleh pengurus sebagai anggota,
dapat meminta pertimbangan kepada rapat anggota berikutnya.
BAB V
RAPAT ANGGOTA
Pasal 9
1. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
UPPB.
2. Rapat anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam
setahun.
3. Rapat anggota mempunyai wewenang antara lain :
a. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
(AD/ART).
b. Menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi,
managemen dan usaha UPPB.
c. Memilih pengurus.
d. Mengesahkan pertanggung jawaban pengurus dalam
melaksanakan tugasnya termasuk laporan keuangan/neraca
dan perhitungan hasil usaha.
e. Pembagian sisa hasil usaha.
4. Rapat anggota dapat diadakan atas :
a. Permintaan tertulis dari 10% jumlah anggota.
b. Keputusan rapat pengurus.
20

27. Pasal 10
1. Rapat anggota sah jika di hadiri lebih dari separuh jumlah
anggota.
2. Apabila quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak
tercapai, maka pelaksanaan rapat anggota ditunda untuk paling
lama tujuh hari.
3. Apabila pada pelaksanaan rapat anggota kedua sebagai mana
dimaksud dalam ayat 2 quorum tetap tidak terpenuhi, maka
rapat anggota dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh 1/2 +1
dari anggota yang hadir dan keputusannya sah serta mengikat
bagi semua anggota.
Pasal 11
1. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan atas musyawarah
mufakat.
2. Jika dalam keputusan rapat anggota tidak tercapai secara
mufakat, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara
(voting) dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Keputusan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak.
b. Setiap anggota hanya mempunyai hak satu suara.
c. Anggota yang tidak hadir tidak dapat memakilkan suaranya.
3. Setiap penyelenggaran rapat anggota, harus dibuat berita acara
rapat yang ditandatangani oleh pimpinan dan notulis rapat.
4. Setiap keputusan rapat anggota harus di tandatangani oleh
ketua dan sekretaris UPPB.
5. Rapat anggota paling lambat diadakan paling lambat 3 (tiga)
bulan dari tahun buku yang telah lampau.
Pasal 12
Untuk merubah Anggaran Dasar UPPB harus diadakan rapat
anggota luar biasa. Perubahan Anggaran Dasar harus dihadiri oleh
sekurang-kurang nya ¾ dari jumlah anggota yang hadir dan
keputuannya sah apabila disetujui.
21

28. BAB VI
DEWAN PENASEHAT
Pasal 13
1. Dewan Penasehat UPPB adalah yang diterapkan oleh rapat
anggota dan telah memenuhi syarat yang tertentu.
2. Anggota dewan penasehat UPPB dapat memberikan saran dan
atau pendapat kepada pengurus untuk kemajuan UPPB baik
diminta ataupun tidak diminta akan tetapi tidak mengikat
pengurus.
3. Anggota dewan penasehat tidak menerima gaji akan tetapi dapat
diberikan uang gaji sesuai dengan keputusan rapat anggota.
BAB VII
PENGURUS
Pasal 14
1. Pengurus UPPB dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat
anggota.
2. Pemilihan pengurus dilaksanakan secara demokratis dan tata
cara pemilihannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Pengurus adalah pemegang kuasa rapat anggota.
4. Yang dapat dipilih menjadi pengurus adalah :
a. Bertaqwa kepada Allah SWT.
b. Memiliki sifat jujur, ketrampilan kerja dan perilaku yang baik
didalam maupun diluar UPPB.
c. Tidak pernah dihukum akibat melakukan perbuatan tercela.
5. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan anggota
pengurus yang masa jabatannya habis dapat dipilih kembali.
6. Nama dan susunan pengurus ditulis dalam buku pengurus.
Pasal 15
1. Setelah tahun buku UPPB ……………….. ditutup, paling lambat
1(satu) bulan sebelum diadakan rapat anggota tahunan,
pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat antar lain :
a. Keadaan organisasi dan usaha UPPB serta hasil usaha
yang dicapai.
b. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir
tahun buku dan perhitungan hasil usaha tahun yang
berjalan serta penjelasan atas dokumen tersebut.
22

29. c. Laporan ini harus ditandatangani oleh ketua, sekretaris
dan bendahara UPPB.
2. Pengurus berhak dan berwenang, antara lain:
a. Mengangkat pengelola (karyawan) sesuai dengan
perkembangan UPPB dan atau mengangkat pembantu
pengurus dari anggota.
b. Menggunakan fasilitas atau sarana maupun dana yang
tersedia sesuai keputusan rapat anggota.
c. Menerima dan atau menolak anggota baru serta
memberhentikan anggota.
d. Menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai keputusan
rapat anggota.
e. Meminta jasa audit dan atau jasa lainnya kepada
akuntan publik.
f. Melakukan upaya-upaya dalam rangka
mengembangkan usaha UPPB.
Pasal 16
1. Setiap pengurus dapat diberhentikan oleh anggota apabila :
a. Melakukan kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi
UPPB dan atau anggotanya.
b. Tidak mentaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan
keputusan rapat anggota.
c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan
dengan gerakan dalam rangka mensejahterakan
anggotanya.
BAB VIII
PEMBUKUAN
Pasal 17
1. UPPB wajib menyelenggarakan pembukuan tentang usahanya
2. Tahun buku UPPB mulai tanggal 1 Januari s/d 31 Desember.
3. UPPB wajib pada setiap tutup tahun buku mengadakan
perhitungan hasil usaha dan membuat laporan keuangan.
4. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus
ditandatangani oleh anggota pengurus.
5. Pengurus dapat menentukan kebijakan sistem administrasi
pembukuan.
23

30. Pasal 18
Setiap anggota dan pengurus dapat menelaah buku catatan
perhitungan keuangan dan laporan kinerja keuangan UPPB.
BAB IX
MODAL USAHA
Pasal 19
1. Modal UPPB terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
2. Modal sendiri dapat berasal dari :
a. Simpanan pokok
b. Simpanan sukarela
c. Laba hasil usaha
d. Hibah
e. Donasi
3. Modal pinjaman dapat berasal dari :
a. Anggota
b. Bank dan lembaga keuangan lainnya
c. Sumber lainnya yang sah
4. Selain modal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, UPPB
dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari hasil
usaha UPPB dan yang berasal dari modal penyertaan.
Pasal 20
1. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya sendiri pada
UPPB simpanan pokok sebesar Rp,-
……………………………..dan simpanan sukarela yang besarnya
tidak ditentukan. Simpanan pokok dan simpanan sukarela akan
diperhitungkan sebagai dasar perhitungan pembagian Sisa Hasil
Usaha (SHU) sesuai dengan proporsinya yang akan
diperhitungkan pada setiap tutup buku.
2. Uang simpanan pokok harus dibayar sekaligus, akan tetapi
pengurus dapat mengijinkan anggota untuk melunasinya dalam
waktu paling lama 2 (dua) kali angsuran.
3. Pada waktu keanggotaan berakhir simpanan pokok dan
simpanan sukarela dapat diminta kembali secara akumulatif.
Persyaratan pengembalianya diatur lebih lanjut dalam rapat
anggota.
24

31. 4. Uang simpanan pokok dan simpanan sukarela tidak dapat
diminta kembali selama masih menjadi anggota aktif.
BAB X
SISA HASIL USAHA
Pasal 21
Sisa hasil usaha UPPB merupakan pendapatan yang diperoleh
dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan
kewajiban lainnya. Sisa Hasil Usaha yang diperoleh pembagiannya
diatur sebagai berikut :
1. 15% untuk dana pengembangan (modal kerja) UPPB
2. 30% untuk dana pengurus UPPB
3. 12,5% untuk dana anggota UPPB
4. 12,5% untuk dana karyawan (insentif bonus untuk
peningkatan kinerja Unit Usaha UPPB)
5. 2,5% untuk dana sosial
6. 15% untuk kas
7. 12,5% untuk bagi hasil Simpanan Suka Rela (SSR)
Pembagian dan persentase dapat diubah sesuai dengan keputusan
rapat anggota.
BAB XI
SANKSI-SANKSI
Pasal 22
1. Setiap anggota yang melanggar ketentuan sebagaimana yang
diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,
Peraturan Khusus, Keputusan Rapat Anggota dan Peraturan
lainnya yang berlaku akan dikenakan sanksi secara bertahap
mulai dari peringatan pertama, kedua, ketiga, skorsing sampai
pemberhentian dengan hormat.
2. Setiap anggota yang tidak melaksanakan kewajiban dalam
transaksi usaha dan mencemarkan nama baik UPPB, dikenakan
sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.
3. Rapat anggota dapat memutuskan untuk memberhentikan
pengurus apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,
Peraturan Khusus, Keputusan Rapat Anggota dan Peraturan
lainnya yang berlaku.
25

32. 4. Karyawan yang melanggar surat perjanjian/kontrak kerja hingga
mengakibatkan kerugian bagi UPPB dapat diberhentikan dan
penyelesaian kewajiban atas kerugian yang diderita oleh UPPB
dilakukan secara musyawarah /kekeluargaan.
5. Sanksi-sanksi dimaksud pada ayat 1, 2, 3 dan 4 tidak menutup
kemungkinan dilakukan penuntutan oleh UPPB sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.
BAB XII
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 23
Rapat anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga yang memuat
ketentuan pelaksanaan dalam Anggaran Dasar UPPB serta hal-hal
yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Anggaran Dasar ini.
BAB XIII
PENUTUP
Pasal 24
Demikian Anggaran Dasar UPPB .................................. ini
ditetapkan oleh Rapat Anggota pada tanggal
..........................................2011.
26

33. ANGGARAN RUMAH TANGGA
UPPB............................
BAB I
UMUM
Pasal 1
Anggaran Rumah Tangga memuat peraturan pelaksanaan
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar.
Pasal 2
Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan
Anggaran Dasar.
Pasal 3
Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah, ditambah atau
dikurangi melalui keputusan Rapat Anggota dengan memperhatikan
pasal 1, ART ini.
BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 4
1. Keanggotaan UPPB........................ bersifat sukarela dan terbuka
2. Setiap anggota adalah orang yang telah menyetujui dan
bersedia untuk mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga, Peraturan Khusus dan Ketentuan-Ketentuan
UPPB..........................lain.
3. Keanggotaan baru dinyatakan sah apabila sudah membayar
simpanan pokok dan tercatat dalam bentuk buku daftar anggota.
4. Seorang anggota UPPB.................... dinyatakan sah berhenti
dari keanggotaannya, baik atas dasar kemauan sendiri maupun
karena diberhentikan oleh UPPB.........................., apabila
keberhentiannya itu sudah dicatat di dalam daftar anggota
dengan mencantumkan tanggal dan sebab-sebab berhentinya
kemudian ditandatangani oleh ketua.
27

34. BAB III
PENGURUS
Pasal 5
1. Pengurus dipilih dan disahkan oleh Rapat Anggota.
2. Pengurus memimpin dan mengelola UPPB...................... secara
penuh berdasarkan aturan UPPB.
3. Pengurus paling sedikit terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris dan
Bendahara.
4. Pengurus menyusun dan menetapkan peraturan tentang
kepegawaian UPPB.......................
5. Pengurus wajib bertanggungjawab atas keabsahan dan
kerahasiaan serta keamanan dokumen
UPPB…………………………………
6. Pengurus dapat diberikan imbalan jasa sesuai dengan rasio
yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar UPPB.
7. Pembagian tugas pengurus merupakan hak prerogatif dari ketua
dengan memperhatikan masukan-masukan dan pertimbangan
dari pengurus yang lain.
8. Tugas-tugas pengurus secara bersama-sama atau sendiri-
sendiri yang belum diatur dalam AD/ART
UPPB………………………… ditetapkan dalam Peraturan
khusus.
BAB IV
KARYAWAN
Pasal 6
1. Apabila usaha UPPB………………………. sudah cukup
berkembang dan tidak mungkin dikelola oleh pengurus saja,
maka pengurus dapat mengangkat karyawan.
2. Karyawan menerima gaji dari UPPB dengan berpedoman
kepada Anggaran Dasar.
3. Ketentuan mengenai tugas dan kewajiban karyawan diatur
dalam peraturan khusus.
28

35. BAB V
UNIT USAHA UPPB.......................
Pasal 7
1. Perdagangan bokar : pengumpulan, pengolahan, penyimpanan
dan memasarkan sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran
Dasar Pasal 5 merupakan usaha dasar sesuai dengan potensi
yang dimiliki.
2. Untuk mendukung perdagangan Bokar, dibentuk unit usaha
pengadaan penyaluran saprodi karet minimal untuk keperluan
anggota..
3. Menyelenggarakan unit simpan pinjam untuk anggota untuk
mendukung anggota yang membutuhkan bantuan keuangan
bagi peruntukan usahanya dan keperluan pribadi lainnya.
4. Dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota
dan masyarakat disekitar berdirinya UPPBi sesuai dengan
Anggaran DasarUPPB pasal 5 ayat 1, UPPB mengadakan Unit
Usaha Pelayanan Kebutuhan Pokok dan kebutuhan sekunder
lainnya sebagai usaha bagi UPPB.
5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang perkaretan.
6. Menjalankan usaha dibidang jasa – jasa lainnya.
Pasal 8
1. Hasil keuntungan dari Unit Usaha UPPB akan diperhitungkan
sebagai laba hasil usaha UPPB.
2. Penghitungan laba hasil usaha (SHU) UPPB yang berasal dari
unit usaha dilakukan secara proporsional sebagaimana
dimaksud dalam Anggaran Dasar UPPB pasal 21.
Pasal 9
Untuk meningkatkan kinerja unit usaha UPPB, maka diberikan
insentif yang besarnya diatur dan ditetapkan dalam rapat anggota
sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Dasar pasal 21 point
4.
29

36. BAB VI
UNIT USAHA PERDAGANGAN BOKAR
Pasal 10
Susunan Kepengurusan dari usaha UPPB ............ adalah sebagai
berikut :
a. Ketua
b. Sekretaris
c. Bendahara
d. Bidang Pembelian dan Pemasaran
e. Bidang teknis
f. Bidang Pengawasan
g. Bidang Saprodi
Pasal 11
Pembagian dan deskripsi tugas dari masing-masing personil adalah :
1. Ketua
a. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi pelaksanaan
tugas serta bertanggungjawab penuh terhadap jalannya
operasional unit UPPB.
b. Melakukan inovasi dan pengembangan terhadap unit usaha
untuk meningkatkan kompetensi, omset dan laba.
c. Mencari peluang pasar.
d. Melakukan koordinasi dengan Instansi teknis.
e. Pertemuan minimal satu kali dalam setahun pada waktu
setelah Pengawasan internal dilakukan.
f. Melakukan dokumentasi terhadap semua keputusan
tentang petani yang memperoleh persetujuan maupun petani
yang memperoleh sanksi.
2. Sekretaris
a. Membantu Ketua dalam menyusun dan melaksanakan
administarasi.
b. Melakukan pendaftaran anggota.
c. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar.
d. Menyimpan arsip-arsip UPPB.
e. Membuat buku/kartu anggota.
f. Membuat laporan pertemuan-pertemuan di UPPB.
30

37. 3. Bendahara
a. Membantu ketua dalam urusan keuangan.
b. Membuat Buku kas harian.
c. Membuat laporan bulanan transaksi penjualan.
d. Membuat laporan bulanan pengeluaran.
e. Menyiapkan perhitungan Sisa Hasil Usaha sesuai dengan
proporsi sebagaimana dimaksud dalam AD RT yang dibuat
setiap akhir bulan berjalan untuk memudahkan
penghitungan bonus dan dana jasa bagi pengurus UPPB.
4. Bidang Pembelian dan Pemasaran
a. Bertanggungjawab atas pembelian Bokar dari petani
anggota pokbun/Gapokbun sesuai prosedur pembelian.
b. Melakukan pengecekan kualitas Bokar yang akan dibeli.
c. Menjamin bahwa Bokar terjaga mutunya selama
pengangkutan dari kelompok tani ke gudang.
d. Memasarkan bokar.
e. Membuat laporan transaksi pembelian dan pemasaran bokar
per bulan.
5. Bidang teknis
a. Melakukan kunjungan secara teratur kepada kelompok
petani, saran-saran guna peningkatan kualitas produk
serta jika ada permasalahan.
b. Melakukan penyuluhan kepada kelompok petani dalam
rangka peningkatan produktivitas, penanganan pasca panen
dan pengolahan Bokar bersih serta pemasarannya.
c. Membantu kelompok dan atau pekebun melakukan
pendataan untuk keperluan pengisian Buku Harian Petani.
d. Melakukan pembinaan kepada kelompok petani agar dapat
mengolah hasil sesuai standar internal.
e. Membuat laporan pelaksanaan teknis penerapan system
jaminan mutu bokar anggota.
6. Bidang Pengawasan
a. Melakukan penagawasan terhadap petani/kelompok
anggota UPPB.
b. Melakukan pengawasan secara rutin atau berlaka ke
tempat-tempat pooling/pembelian untuk memastikan
prosedur pembelian dijalankan.
31

38. c. Menyusun Laporan/dokumentasi terhadap hasil
pengawasan.
7. Tugas Bidang Saprodi
a. Menyediakan kebutuhan saprodi pekebun
anggota/kelompok.
b. Menyalurkan kebutuhan saprodi kepada anggota/kelompok.
c. Membuat laporan penyaluran saprodi.
d. Mencari dan mendapatkan sumber yang paling murah untuk
pemenuhan saprodi dan atau barang kebutuhan sekunder
dari UPPB.
e. Bertanggungjawab atas pelayanan dan penjualan saprodi
dan barang kebutuhan sekunder UPPB, sembako yang
disediakan oleh UPPB.
f. Mencatat dan membuat laporan transaksi penjualan harian
saprodi dan barang kebutuhan sekunder.
g. Membuat rekapitulasi total penjualan saprodi.
BAB VII
PENGATURAN KEUANGAN
Pasal 12
1. Dalam penyelenggaraan Unit Usaha Kebutuhan Pokok,
pengurus berhak untuk mendapatkan imbalan jasa sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 21
mengenai Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
2. Perhitungan alokasi keuangan sebagaimana yang dimaksud
dalam Anggaran Dasar Pasal 21 point 2 adalah sebagai berikut :
a. Ketua ........ ......................%
b. Sekretaris : ......................%
c. Bendahara ...................... %
d. Bagian Pembelian dan Pemasaran ............%
e. Bagian Saprodi .............%
f. Bagian Teknis .............%
g. Bidang Pengawasan .............%
3. Perhitungan alokasi keuangan yang berkenaan dengan insentif
bonus untuk peningkatan kinerja unit usaha UPPB sebagaimana
32

39. yang dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 21 point 4 adalah
sebagai berikut :
a. Ketua ........ ......................%
b. Sekretaris : ......................%
c. Bendahara ...................... %
d. Bagian Pembelian dan Pemasaran ............%
e. Bagian Saprodi .............%
f. Bagian Teknis .............%
g. Bidang Pengawasan .............%
BAB VIII
KONSINYASI
Pasal 13
Dalam penyelenggaraan usahanya, Unit Usaha Saprodi UPPB dapat
mengadakan kerjasama dengan pihak lain berupa konsinyasi barang
dagangan dengan perincian pembagian keuntungan sebagai
berikut :
a. UPPB …………………. %
b. Pemilik barang/investor ………..%
BAB IX
PERATURAN KHUSUS
Pasal 14
Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran Rumah Tangga ini akan
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus.
BAB X
PENUTUP
Pasal 15
Demikian Anggaran Rumah Tangga ini dibuat dan disahkan oleh
Rapat Anggota pada tanggal ........ tahun 2011
33

40. Lampiran 2 : Contoh Format Dokumen Penerapan Sistem Jaminan
Mutu UPPB
.
DOKUMEN PENERAPAN SISTEM JAMINAN MUTU
UPPB
Nama UPPB
……………………………….
Alamat :
Desa :…
Kecamatan :…
Kabupaten : …
Provinsi : ….
Nomor Salinan :
Pemegang salinan :
Status Distribusi : Terkendali
Tidak Terkendali
34

41. LEMBAR PENGESAHAN
DOKUMEN PENERAPAN SISTEM JAMINAN MUTU
UPPB
Nama Unit Usaha : ………………………….
Lokasi, tanggal-bulan-tahun
Tim Penyusun: Disahkan, oleh
Ketua Pimpinan UPPB
(…………………..) (…………………..)
Tanda tangan dan Nama Tanda tangan dan Nama
35

42. Nomor : 1
PANDUAN UPPB
Tanggal Pengesahan :
Nama
Revisi / tanggal revisi :
UPPB PERUBAHAN
Halaman : …dari ….
DOKUMEN
Paraf Koordinator UPPB :
Pencatatan perubahan dokumen selalu dimutakhirkan dan dilakukan
dengan format sebagai berikut :
Perubahan Dokumen
Tabel Perubahan
Mencabut Memasukan Paraf
Nomor
No dokumen Revisi ke ../ Revisi ke ../
Halaman Halaman
tanggal tanggal
36

43. Nomor : 2
PANDUAN UPPB
Tanggal Pengesahan :
Nama
Revisi / tanggal revisi :
UPPB DISTRIBUSI
Halaman : …dari …
DOKUMEN
Paraf Koordinator UPPB :
Distribusi dokumen sistem jaminan mutu dicatat dan selalu
dimutahirkan dengan menggunakan formulis sebagai berikut :
Tabel Distribusi Dokumen
Pemegang Dokumen
No No Dokumen Keterangan
Nama Jabatan
1 Asli A Kepala UPPB Terkendali
Tidak
2 Copy 1 B Kepala Bidang …
terkendali
3 Copy 2 C
4 Copy 3 D
5
6
7
37

44. Nomor : 3
PANDUAN UPPB
Tanggal Pengesahan :
Nama
Revisi / tanggal revisi :
UPPB DAFTAR INDUK
Halaman : …dari …
DOKUMEN
Paraf Koordinator UPPB :
Dokumen sistem mutu di daftar dan selalu dimutahirkan
menggunakan formulir sebagai berikut :
Tanggal
Dokumen
Nomor Nama pengesa Pejabat yang Ketera
Penun
Dokumen Dokumen han/ mengesahkan ngan
jang
Revisi
38

45. Nomor : 4
PANDUAN UPPB
Tanggal Pengesahan :
Nama
Revisi / tanggal revisi :
UPPB
DAFTAR ISI Halaman : …dari ….
Paraf Koordinator UPPB :
LEMBAR PENGESAHAN
1. PERUBAHAN DOKUMEN
2. DISTRIBUSI DOKUMEN
3. DAFTAR INDUK DOKUMEN
4. DAFTAR ISI
5. KEBIJAKAN MUTU
6. ORGANISASI DAN STAF UPPB
7. PROFIL UPPB
8. STANDAR INTERNAL
9. SOP PERSIAPAN PENYADAPAN KARET
10. SOP PENYADAPAN KARET
11. SOP PRODUKSI SIT ANGIN
12. SOP SLAB
13. SOP LUMP
14. SOP PENERIMAAN DAN PENJUALAN BOKAR DI UPPB
15. KELUHAN PELANGGAN
39

46. PANDUAN Nomor : 5
UPPB Tanggal Pengesahan :
Nama
Revisi / tanggal revisi :
UPPB KEBIJAKAN
Halaman : …dari …
MUTU
Paraf Koordinator UPPB :
Visi
Misi
1.
2.
3.
40

47. Nomor : 6
PANDUAN UPPB
Tanggal Pengesahan :
Nama
ORGANISASI Revisi / tanggal revisi :
UPPB
DAN Halaman : …dari …
STAF UPPB Paraf Koordinator UPPB :
1. Bagan Organisasi, minimal meliputi :
a. Ketua UPPB
b. Bendahara
c. Sekretaris
d. Bidang Pembelian dan pemasaran
e. Bidang Saprodi
f. Bidang teknis
g. Bidang pengawasan
Ketua
Bendahara Sekretaris
Bidang Pembelian dan Bidang Bidang Bidang
Pemasaran Saprodi Teknis Pengawasan
PPoktan/Gapoktan
Bagan 1. Bagan Alir Organisasi
41

48. Nomor : 6
PANDUAN UPPB
Tanggal Pengesahan :
Nama
Revisi / tanggal revisi :
UPPB ORGANISASI DAN
Halaman : …dari
STAF UPPB
Paraf Koordinator UPPB :
2. Kriteria dan Uraian Tugas
2.1 Kriteria Pengurus UPPB dipersyaratkan sebagai berikut :
1) Berasal dari anggota Gapoktan.
2) Dipilih sesuai dengan AD/ART UPPB.
3) Tidak mempunyai jabatan rangkap di kelompok atau di
Gapoktan.
2.2 Tugas dan Fungsi Pengurus :
2.2.1 Ketua :
1) Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi
pelaksanaan tugas serta bertanggungjawab penuh
terhadap jalannya operasional unit usaha UPPB
2) Mencari peluang pasar.
3) Mengorganisir pelaksanaan registrasi.
4) Melakukan koordinasi dengan Instansi teknis.
5) Pertemuan minimal 1 kali dalam setahun pada waktu
setelah Pengawasan internal dilakukan dan sebelum
dimulai pembelian.
6) Melakukan dokumentasi terhadap semua keputusan
tentang petani yang memperoleh persetujuan maupun
petani yang memperoleh sanksi.
2.2.2 Sekretaris.
1) Membantu Ketua dalam menyusun dan melaksanakan
administarasi
2) Bersama dengan Bidang Pengawsan mendata anggota
dengan form pendaftaran yang minimal berisi : Nama
Petani, Nama Kelompok, Nama UPPB, Nomor Anggota,
42

49. Nomor : 6
PANDUAN UPPB
Tanggal Pengesahan :
Nama
Revisi / tanggal revisi :
UPPB ORGANISASI DAN
Halaman : …dari
STAF UPPB
Paraf Koordinator UPPB :
3) Lokasi Kebun (Desa, Kec), Luas Lahan, Jumlah
Tegakan (TBM/TM), Prediksi Produksi).
4) Mengagendakan surat masuk dan surat keluar.
5) Menyimpan arsip-arsip UPPB.
6) Membuat buku/kartu anggota.
7) Membuat laporan pertemuan-pertemuan di UPPB.
2.2.3 Bendahara :
1) Membantu ketua dalam urusan keuangan.
2) Membuat Buku kas harian.
3) Membuat laporan bulanan transaksi penjualan.
4) Membuat laporan bulanan pengeluaran.
5) Menyimpan rekening UPPB.
6) Membuat laporan keuangan setiap bulan maupun
laporan akhir tahun.
7) Menyiapkan perhitungan Sisa Hasil Usaha dibuat setiap
akhir bulan berjalan untuk memudahkan penghitungang
bonus dan dana jasa bagi pengurus UPPB.
43

50. Nomor : 6
PANDUAN UPPB
Tanggal Pengesahan :
Nama
Revisi / tanggal revisi :
UPPB ORGANISASI
Halaman : …dari
DAN STAF UPPB
Paraf Koordinator UPPB :
2.2.4 Bidang Teknis
1) Melakukan kunjungan secara teratur kepada kelompok
petani, saran-saran guna peningkatan kualitas produk
serta jika ada permasalahan.
2) Melakukan penyuluhan kepada kelompok petani dalam
rangka peningkatan produktivitas, penanganan pasca
panen dan pengolahan Bokar bersih serta
pemasarannya.
3) Membantu kelompok dan atau pekebun melakukan
pendataan untuk keperluan pengisian Buku Harian
Petani.
4) Melakukan pembinaan kepada kelompok petani agar
dapat mengolah hasil sesuai standar internal.
2.2.5 Tugas Bidang Saprodi
1) Menyalurkan kebutuhan saprodi kepada
anggota/kelompok.
2) Menyediakan kebutuhan saprodi pekebun
anggota/kelompok.
3) Membuat laporan penyaluran saprodi.
2.2.6 Tugas Bidang Pengawasan
1) Melakukan pendaftaran/registrasi petani/kelompok.
2) Melakukan kunjungan secara rutin ke tempat-tempat
pooling/pembelian untuk memastikan prosedur
pembelian dijalankan.
44

51. Nomor : 6
PANDUAN UPPB
Tanggal Pengesahan :
Nama
Revisi / tanggal revisi :
UPPB ORGANISASI
Halaman : …dari
DAN STAF UPPB
Paraf Koordinator UPPB :
3) Menyusun Laporan/dokumentasi terhadap hasil
pengawasan.
2.2.7. Tugas Bidang Pembelian dan Pemasaran:
1) Melakukan pembelian Bokar dari petani anggota
pokbun/Gapokbun sesuai prosedur pembelian yang ada.
2) Melakukan pengecekan kualitas Bokar yang akan dibeli.
3) Melakukan pencatatan terhadap data-data termasuk
volume produk hasil pembelian yang dilakukan.
4) Menjamin bahwa Bokar terjaga mutunya selama
pengangkutan dari kelompok tani ke gudang.
5) Melakukan pemasaran Bokar.
6) Membuat laporan pembelian dan pemasaran.
45

52. Nomor : 6
PANDUAN UPPB
Tanggal Pengesahan :
Nama
Revisi / tanggal revisi :
UPPB ORGANISASI
Halaman : …dari
DAN STAF UPPB
Paraf Koordinator UPPB :
3. PERSONALIA
KUALIFIKASI /
NO. NAMA BAGIAN PELATIHAN
PENDIDIKAN
46

53. Nomor : 7
PANDUAN UPPB
Tanggal Pengesahan :
Nama Revisi / tanggal revisi :
UPPB …dari
PROFIL UPPB Halaman :
…
Paraf Koordinator UPPB :
1. Data UPPB:
1) Nama : ………………………………
2) Alamat : ………………………………
3) AD/ART UPPB di tetapkan pada ...........,................,.......
4) Jumlah Anggota : ………………………………
5) Luas Lahan : ………………………………
6) Proses Produksi : ………………………………
2. Profil Usaha :
Pengolahan Bokar
Simpan Pinjam
Penyaluran Saprodi
Penyaluran Sembako
Kemitraan Usaha
47

54. PANDUAN Nomor : 8
UPPB Tanggal Pengesahan :
Nama Revisi / tanggal revisi :
UPPB STANDAR …dari
Halaman :
INTERNAL …
Paraf Koordinator UPPB :
1. Acuan Standar
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor
38/Permentan/Ot.140/8/2008 Tentang Pedoman
Pengolahan Dan Pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar)
• Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
nomor : 53/m-dag/per/10/2009 tentang Pengawasan
Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor Standard Indonesian
Rubber yang diperdagangkan
• SNI 06-2047-2002 tentang Bahan Olahan Karet
2. Standar Internal
Contoh standar internal penerapan sistem jaminan mutu pada
pengolahan dan pemasaran Bokar :
STANDAR INTERNAL UPPB BOKAR
Dari hasil diskusi dengan Tim Penyusun Dokumen UPPB,
maka di sepakati beberapa aturan yang harus dipenuhi oleh
anggota kelompok :
1. Setiap petani/Kelompok tani yang akan menjadi anggota
harus didata dan mengisi formulir registrasi yang
disampaikan Petugas bidang Pengawasan.
2. Setiap petani/Kelompok tani yang akan menjadi anggota
wajib menandatangani Surat pernyataan akan mematuhi
aturan UPPB.
3. Setiap petani/Kelompok tani yang disarankan mengambil
saprodi pada UPPB.
4. Petani/Kelompok tani diwajibkan masuk UPPB.
5. Petani/Kelompok tani wajib memproduksi bokarnya sesuai
SOP yang ditentukan UPPB dan juga bersedia diawasi oleh
petugas UPPB dalam penerapan sistem jaminan mutu
Bokar.
48

55. PANDUAN Nomor : 8
UPPB Tanggal Pengesahan :
Revisi / tanggal revisi :
Nama
STANDAR …dari
UPPB Halaman :
INTERNAL …
Paraf Koordinator UPPB :
6. Bila Petani/Kelompok setelah diawasi tidak menjalankan
SOP Pengolahan Bokar, akan diberikan sangsi, mulai dari
peringatan sampai dengan dikeluarkan menjadi anggota.
7. Pengurus UPPB ditunjuk berdasarkan musyawarah dan
mufakat sesuai AD/ART UPPB.
8. Pengurus UPPB yang ditunjuk wajib mendahulukan
kepentingan anggotanya dalam rangka mensejahterakan
anggotanya.
9. UPPB menetapkan bahan penggumpal seperti tercantum
pada Lampiran 3 dan disarankan anggota untuk
menggunakannya.
10. Anggota UPPB dapat meminjam sarana kerja, peralatan
pengolahan kepada UPPB dengan biaya yang telah
ditetapkan pengurus.
11. Pengurus UPPB akan meregistrasi UPPBnya ke Dinas
Perkebunan.
12. Pengurus UPPB menjamin kontrak jual beli dengan pabrik
pengolaha Bokar atau pedagang Bokar dalam rangka
memenuhi kuota volume kontrak jual beli.
13. Setiap hari UPPB menyediakan informasi harga pembelian
Bokar kepada anggota UPPB dengan cara menempelkan
dipapan pengumuman UPPB setempat.
14. Persyaratan Kualitatif
Lateks Kebun
Lateks kebun tidak boleh dicampur dengan air, bubur
lateks ataupun serum lateks.
Lateks kebun tidak boleh dimasuki benda-benda lain
seperti kayu ataupun kotoran lain.
Lateks kebun tidak terlihat nyata adanya kotoran.
Lateks kebun berwarna putih dan berbau segar.
49

56. PANDUAN Nomor : 8
UPPB Tanggal Pengesahan :
Nama Revisi / tanggal revisi :
UPPB STANDAR …dari
Halaman :
INTERNAL …
Paraf Koordinator UPPB :
Sit Angin
Digumpalkan dengan asam semut atau bahan
penggumpal lain atau gumpalan alami lateks kebun di
dalam wadah sadap.
Tidak boleh dicampur dengan gumpalan yang tidak
segar.
Gumpalan dapat digiling atau dikempa untuk
mengeluarkannya.
Tidak nyata adanya kotoran.
Selama penyimpanan tidak boleh direndam didalam air
atau terkena sinar matahari langsung.
50

57. Nomor :9
Nama
SOP Tanggal :
UPPB Revisi Tgl :
PERSIAPAN Halaman : …dari
PENYADAPAN KARET Disahkan :
Tujuan : Untuk mempersiapkan penyadapan
Ruang Lingkup : Penentuan matang sadap, Persiapan buka
sadap
Definisi : Nihil
Acuan : Pedoman Penanganan Pasca Panen
Karet Dit. Penanganan Pasca Panen
Ditjen PPHP 2007
Penanggung Jawab : Petani Karet
Langkah -Langkah :
1. Penentuan Matang Sadap
1) Umur Tanaman : 5-6 tahun
2) Lilit Batang
Lilit batang 45 cm atau lebih pada ketinggian 100cm
dari pertautan okulasi
Pengukuran dilakukan mulai tanaman berumur 4
tahun, diulang setiap 6 bulan
3) Matang sadap kebun
Jumlah tanaman yang matang sadap pohon sudah
mencapai 60% atau lebih
51

58. Nomor :9
Nama
SOP Tanggal :
UPPB Revisi Tgl :
PERSIAPAN Halaman : …dari
PENYADAPAN KARET Disahkan :
2. Persiapan Buka Sadap
Penggambaran bidang sadap dilakukan pada kebun
matang sadap kebun hanya pada tanaman yang
matang
sadap pohon
Tinggi bukaan sadap 130 cm diatas pertautan
okulasi
Arah dan sudut kemiringan irisan sadap
- Arah irisan sadap dari kiri atas ke kanan
bawah memotong pembuluh lateks yang
posisinya miring dari kanan atas ke kiri bawah
o o
- Sudut kemiringan irisan sadap 30 – 40
terhadap bidang datar (untuk bidang sadap
o
bawah) dan 45 (untuk bidang sadap atas).
Panjang irisan ½ S (irisan miring sepanjang ½
spiral)
Letak bidang sadap pada arah Timur-Barat
(pada jarak antar tanaman yang pendek), sama
dengan arah pergerakan penyadapan)
2) Pemasangan talang dan mangkuk sadap
Talang terbuat dari seng lebar 2,5 cm panjang ±
8cm
Dipasang pada jarak 5-1 0cm dari ujung irisan
sadap bagian bawah mangkuk dipasang pada
jarak 15-20 cm dibawah talang sadap
Dokumen terkait : Nihil
52

59. Nomor : 9.1
Nama
SOP Tanggal :
UPPB Revisi Tgl :
PENYADAPAN KARET Halaman : …dari
Disahkan :
Tujuan : Untuk mendapatkan lateks
Ruang Lingkup : Penyadapan
Definisi : Nihil
Acuan : Pedoman Penanganan Pasca Panen
Karet Dit. Penanganan Pasca Panen
Ditjen PPHP 2007
Penanggung Jawab : Petani Karet
Langkah -Langkah :
• Penyadapan dilakukan pada pagi hari (Pukul 05.00 – 07.30)
• Peralatan sadap harus bersih, Pisau sadap harus bersih dan
tajam
• Kemiringan bidang sadap 45 derajat
• Kedalaman irisan sadap : 1 mm – 1,5 mm
• Ketebalan irisan sadap : 1,5 mm – 2 mm
• Frekuensi penyadapan
o hari sekali (d/3) untuk 2 tahun pertama
o hari sekali (d/2) untuk tahun selanjutnya
• Lateks diangkut ketempat pengolahan dengan
meminimalkan goncangan dan tidak terkena sinar matahari
langsung
• Mencampur latex yang diperoleh dari penyadapan
dengan amonia
Dokumen terkait : Nihil
53

60. Nomor : 9.2
Nama
SOP Tanggal :
UPPB PRODUKSI SIT ANGIN Revisi Tgl :
(Unsmoked Sheet/USS) Halaman : …dari
Disahkan :
Tujuan : Untuk mendapatkan lateks sit angin
Ruang Lingkup : Penyaringan Lateks, Pengenceran,
pembekuan, pemeraman
Definisi : Nihil
Acuan : 1. Permentan No.8 Tahun 2008,
Pedum Pasca Panen Karet.
2. Pedoman Penanganan Pasca
Panen Karet Dit. Penanganan
Pasca Panen Ditjen PPHP 2007.
Penanggung Jawab : Petani Karet
Langkah -Langkah :
54

61. Nomor : 9.2
Nama
SOP Tanggal :
UPPB PRODUKSI SIT ANGIN Revisi Tgl :
(Unsmoked Sheet/USS) Halaman : …dari
Disahkan :
55

62. Nomor : 9.2
Nama
SOP Tanggal :
UPPB PRODUKSI Revisi Tgl :
SIT ANGIN Halaman : …dari
Disahkan :
(Unsmoked
Sheet/USS)
Langkah-langkah
1. Lateks kebun disaring dengan saringan 20 mesh (saringan
terbuat dari baja anti karat).
2. Pengenceran dengan menambahkan air bersih ke dalam lateks
hingga diperoleh Kadar Kering Karet (KKK) baku 12-15%. Air
yang digunakan untuk pengenceran harus jernih, tidak berbau,
tidak berwarna. Pemberian air dilakukan sedemikian rupa
sehingga tidak berbusa.
3. Lateks yang telah diencerkan selanjutnya diambil 5-6 liter
dituang ke dalam bak pembeku (bak terbuat dari bahan
aluminium atau plastic ukuran 50 cm X 25 cm X 6 cm), kemudian
ditambahkan 370 ml asam forma/semut 1%, diaduk.
4. Busa yang timbul selama pembekuan dibuang dan untuk
menghindari adanya kotororan bak perlu ditutup. Pembekukan
selama 15—30 menit.
5. Ditambahkan air di bagian atas bekuan untuk mencuci sisa
asam selanjutnya diperam selama urang lebih 1 jam.
6. Bekuan yang dihasilkan digiling lima kali dengan gilingan polos
dan sekali dengan gilingan beralur sambil disemprot dengan air.
7. Lemabaran sit yang diperoleh kemudian dimasukan ke dalam
bak pencuci untuk menghilangkan sisa asam, sisa serum dan
kotoran yang menempel selama penggilingan.
8. Penirisan yaitu : lembaran sit yang telah dicuci tiris untuk
menghilangkan air di permukaan lembaran dengan
menggantung pada rak-rak tempat teduh, kurang lebih 15 menit.
9. Selanjutnya di keringkan di dalam gudan pengering, selama
pengeringan dinding gudang dibuka pada siang hari dan ditutup
pada malam hari untuk mengatur kelembaban dan temperatu
ruang pengeringan. Lama pengeringan 5 hari.
Dokumen terkait : Nihil
56

63. Nomor : 9.3
Nama
SOP Tanggal :
UPPB PRODUKSI SLAB Revisi Tgl :
Halaman : …dari
Disahkan :
Tujuan : Untuk membuat slab lump sesuai standar
spesifikasi
Ruang Lingkup : Pencetakan Slab Lump, Pengeringan,
Definisi : Nihil
Acuan : 1.
Penanggung : Petani Karet
Jawab
Langkah - :
Langkah
57

64. Nomor : 9.3
Nama
SOP Tanggal :
UPPB PRODUKSI SLAB Revisi Tgl :
Halaman : …dari
Disahkan :
58

65. Nomor : 9.3
Nama
SOP Tanggal :
UPPB Revisi Tgl :
PRODUKSI SLAB Halaman : …dari ….
Disahkan :
Langkah-langkah :
1. Lateks hasil penyadapan dituang dalam bak penggumpal
dengan ketebalan 50 mm, ditambahkan bahan
pengumpal, diaduk dan dibiarkan hingga menggumpal.
2. Gumpalan (koagulum) yang diperoleh selanjutnya
dipipihkan dengan tangan atau pemukul kayu di atas
yang bersih atau dengan menggunakan gilingan tangan
(hand mangel).
3. Bila menggunakan bahan dasar hasil penyadapan lump
mangkok, lump mangkok yang sudah dipipihkan ditata
berjajar satu lapis dengan rapi dalam bak pembuku yang
bersih dengan ketebalan tidak lebih 50 mm, kemudian
disiram dengan lateks yang bersih dan telah dicampur
dengan bahan penggumpal hingga terbungkus
seluruhnya oleh lapisan lateks.
4. Gumpalan yang telah dipipihkan berbentuk
slab tipis dengan ketebalan 50 mm selanjutnya diitiriskan
diatas rak selama 1-2 minggu dan dihindarkan dari sinar
matahari langsung.
Dokumen terkait : Nihil
59

66. Nomor : 9.4
Nama UPPB SOP Tanggal :
Revisi Tgl :
Halaman : …dari
PRODUKSI LUMP Disahkan :
Tujuan : Untuk membuat lump
Ruang Lingkup : Pencetakan Lump,
Definisi : Lump adalah lateks kebun yang dibiarkan
membeku secara alamiah
Acuan : Permentan No.8 Tahun 2008, Pedum Pasca
Panen Karet.
Penanggung Jawab : Petani Karet
Alur proses :
Langkah kerja :
Lateks kebun dibiarkan membeku di dalam mangkok atau untuk
mempercepat pembekuan ditambahkan asam format/asam semut
atau pembelu asap caik ke dalam mangkok
Dokumen terkait : Nihil
60

67. Nomor : 10
Nama UPPB SOP Tanggal :
Revisi Tgl :
Halaman : …dari
PENERIMAAN DAN
….
PENJUALAN BOKAR
Disahkan :
DI UPPB
Tujuan : Untuk mmeningkatkan jaminan mutu dan nilai
jual Bokar
Ruang lingkup : Penerimaan dan penimbangan Bokar,
penyimpanan, penjualan, penerimaan hasil
penjualan dan pembayaran di Kelompok.
Definisi : Codeh adalah metode uji mutu dengan cara
melakukan
memotong / membelah Bokar
Acuan : Permentan No. 38 Tahun 2008
Penanggung Jawab : Bidang Pembelian dan Pemasaran
Langkah-Langkah Prosedur :
1. Penerimaan dan Penimbangan Bokar
a. Penerimaan dan Penimbangan Bokar
- Penerimaan Bokar ditingkat kelompok tani dilakukan
oleh bagian produksi dengan melakukan uji mutu
secara visual (codeh) dan dibandingkan dengan
spesifikasi Bokar Dok A.1
- Bokar yang diterima dari anggota kelompok terdaftar
sesuai daftar anggota petani Form F. 1
- Bokar yang tidak memenuhi standar tidak diterima, dan
Bokar yang memenuhi standar diterima.
- Bokar yang diterima dan Bokar yang tidak diterima
ditimbang kemudian dicatat dalam Form F-2
61

68. Nomor : 10
Nama UPPB SOP Tanggal :
Revisi Tgl :
Halaman : …dari
PENERIMAAN DAN
Disahkan :
PENJUALAN BOKAR
DI UPPB
b. Penerimaan di tingkat Gapoktan
- Penerimaan Bokar di tingkat Gapoktan dilakukan oleh
bagian produksi dengan melakukan uji mutu secara
visual (codeh) dan dibandingkan dengan spesifikasi
Bokar Dok A-1
- Bokar yang diterima dari KT yang terdaftar sesuai daftar
anggota Gapoktan yang tercatat Form F-3
- Bokar yang tidak memenuhi standar tidak diterima dan
Bokar yang memenuhi standar diterima.
- Bokar yang diterima dan tidak diterima ditimbang serta
dicatat menggunakan Form F-4
c. Penyimpanan
- Penyimpanan sementara di gudang dikelompokkan
sesuai dengan umur simpan.
- Tidak boleh terkena sinar matahari langsung
- Tidak boleh terkena air
- Tempat penyimpanan harus bersih
- Tidak boleh langsung menyentuh lantai (diletakan
diatas papan /palet)
- Harus diberi jalur untuk jalan.
d. Penjualan
- Penjualan Bokar dicatat sesuai dengan Form F-2.5
- Bak sarana pengangkut harus dibersihkan terlebih
dahulu sebelum Bokar dimuat
- Jumlah muatan tidak boleh melebihi kapasitas muatan
sarana angkutan
- Tenaga muat Bokar digudang harus disiapkan dan
sudah terlatih (memilih dan menyusun sesuai umur
simpan Bokar)
62

69. Nomor : 10
Nama UPPB SOP Tanggal :
Revisi Tgl :
Halaman : …dari
PENERIMAAN DAN
….
PENJUALAN BOKAR
Disahkan :
DI UPPB
- Setelah dimuat harus ditutup dengan terpal yang diikat
dengan kuat untuk menghindari cuaca yang tidak baik
(mempertahankan mutu Bokar)
- Seksi pemasaran harus mengawal Bokar sampai tujuan
pasar dan membawa Surat Pengantar Bokar (DO)
e. Penerimaan Hasil Penjualan
- Seksi pemasaran harus melapor ke pembagian
pembelian Bokar
- Seksi pemasaran harus mengikuti proses penimbangan
dan mencatat hasil penimbangan
- Menerima hasil penjualan dan diserahkan ke bendahara
gapoktan (Cek atau Cash)
f. Pembayaran di Kelompok
- ...
- ...
Dokumen terkait :
- Dokumen A- 1 : Spesifikasi Bokar
- Form F- 1 : Daftar Anggota Kelompok
- Form F- 3 : Daftar Penerimaan Bokar Kelompok
- Form F- 3 : Daftar Anggota Gapoktan
- From F- 4 : Daftar Penerimaan Bokar Gapoktan
- Form F-2.5 : Kartu Penjualan
63

70. FORM F-1 : DAFTAR PETANI ANGGOTA KELOMPOK
No. Nama Alamat Nomor Produk yang Keterangan
Petani Register dihasilkan
FORM F-2 : CATATAN PENERIMAAN BOKAR KELOMPOK
Tanggal Nama No Jenis/Jmlh Tanda Jenis / Keterangan
Petani Register Bokar Label Jumlah
yang Bokar
diterima yang
ditolak
FORM F- 3 : DAFTAR POKTAN ANGGOTA UPPB
No Nama Alamat Nomor Produk Keterangan
Kelompok Register yang
dihasilkan
64

71. Dokumen A-1 : Spesifikasi Bokar
Persyaratan Kualitatif
Lateks Kebun
Lateks kebun tidak boleh dicampur dengan air, bubur
lateks ataupun serum lateks.
Lateks kebun tidak boleh dimasuki benda-benda lain
seperti kayu ataupun kotoran lain
Lateks kebun tidak terlihat nyata adanya kotoran
Lateks kebun berwarna putih dan berbau segar.
Sit Angin
Digumpalkan dengan asam semut atau bahan
penggumpal lain atau gumpalan alami lateks kebun di
dalam wadah sadap.
Tidak boleh dicampur dengan gumpalan yang tidak
segar
Gumpalan dapat digiling atau dikempa untuk
mengeluarkannya
Tidak nyata adanya kotoran
Selama penyimpanan tidak boleh direndam didalam air
atau terkena sinar matahari langsung.
65

72. Persyaratan Kuantitatif (Spesifikasi Persyaratan Mutu)
Persyaratan
No. Parameter Satuan Lateks Sit Slab Lump
Kebun
1. Kadar Karet
min
Mutu I % 28 - - -
Mutu II % 20 - - -
2. Ketebalan (T)
Mutu I mm - 3 ≤ 50 50
Mutu II mm - 5 51 - 100 100
Mutu III mm - 10 101 - 150 150
Mutu IV mm - - > 150 > 150
3 Kebersihan - Tidak ada Tidak ada Tidak ada kotoran Tidak ada
(B) kotoran kotoran kotoran
4 Jenis - - Asam Asam semut dan Asam semut
Koagulan semut dan bahan lain yang dan bahan lain
bahan lain tidak merusak yang tidak
yang tidak mutu karet serta merusak mutu
merusak penggumpal alami karet serta
mutu karet penggumpal
alami
66

73. Nomor : 11
PANDUAN UPPB
Tanggal Pengesahan :
Nama UPPB Revisi / tanggal revisi :
KELUHAN PELANGGAN
Halaman : ….dari..
Paraf Koordinator UPPB :
TABEL. KELUHAN PELANGGAN
Nama dan Alamat Penanggung
No Tanggapan Tanggal Penyelesaian Tanggal
Pelanggan jawab
67

74. Form. F4 Formulir Pendaftaran Anggota
FORMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA
(Contoh)
I. IDENTITAS ANGGOTA
Nama Anggota : Nama Petugas Pendaftar :
Nama Kelompok Pekebun : Tanggal Pendaftaran :
Alamat (Distrik, Kampung) :
Tempat Penjualan :
II. KONDISI KEBUN ANGGOTA
Jumlah Tegakan Kebutuhan Saprodi /th
Nama Luas Status
Tanaman Pupuk Pestisid Peralat Lai
No
Lokasi / Kebun Kebun Umur Tanaman
Belum (kg) a an nny
Blok (m2) (Sendiri/ Tanam Menghasil
Menghasilk (unit) a
Kebun sewa) an kan (TM)
an (TBM)
68

75. III. PRODUKSI BOKAR
Produksi Bokar (kg)
Nama Lokasi /
No Lateks Lump slab Sit Sit Dll..
Blok Kebun
angin asalan
IV. CATATAN PETUGAS (jika ada)
69

76. Form : F 5 Surat Pernyataan
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : ……………………………………………
Tempat/Tgl. Lahir : ……………………………………………
Alamat : ……………………………………………
Jabatan` : Anggota Kelompok pekebun …………
Dengan ini menyatakan bahwa :
1. Saya akan mengikuti semua aturan main yang ditetapkan
oleh Unit Pengolahan (UPPB) sesuai dengan sesuai
dengan standar internal yang ditetapkan.
2. Saya akan melakukan penanganan pasca panen Bokar
sesuai dengan SOP yang telah disepakati.
3. Apabila saya melanggar dengan sengaja atau tidak
sengaja, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai
dengan standar internal yang ditetapkan dalam kelompok.
Demikian surat perjanjian ini saya buat dengan sesungguhnya dan
tanpa paksaan dari pihak manapun.
……………..,………… 2011
Yang membuat pernyataan,
Meterai Rp
6000
( ………………………….)
Anggota
70

77. Form.6 KARTU PENJUALAN
Gapoktan/Pokbun ...........
NAMA ANGGOTA : ............................................................
KODE ANGGOTA : ............................................................
ALAMAT : ...............................................................................................
HASIL PENJUALAN TAHUN 200…
PERKIRAAN HASIL : .................................KG
TGL JUMLAH TOTAL HARGA TANDA TANGAN PEMBAYARAN TANDA TANGAN
PENJUALAN (KG) HARGA/ KG (RP) (RP) PETANI PENIMBANG (RP) PETANI JURU BAYAR
CATATAN:
Lembar 1 Kartu Penjualan dipegang oleh Petani
Lembar 2 Kartu Penjualan dipegang oleh Pembeli
71

78. Lampiran 3 :
III. Koagulan yang telah diuji oleh Pusat Penelitian Karet
PT Riset Perkebunan Nusantara (No surat
169/RPN/IV/2011).
No Merk Produsen Spesifikasi Pemakaian
1 Sintas 90 PT. Sintas Cairan jernih Direkomendasik
Kurama Bahan aktif asam an dengan
Perdana format dosis 4 ml
koagulan/kg
karet kering
2 ODIA PT. Cairan coklat Direkomendasik
Cocotama jernih an dengan dosis
Makmur Bahan aktif asap 22 ml
Abadi cair koagulan/kg
karet kering
3 Deorub K PT. Global Cairan coklat Direkomendasik
Deorub jernih an dengan dosis
Bahan aktif Asap 15 ml
cair koagulan/kg
karet kering
4 Specta PT. Kian Cairan jernih Direkomendasis
Bangun kan dengan
Pradiza dosis 41,9
mg/kg karet
kering untuk
ADS (Air Dried
sheet)
72

79. IV. Rekomendasi Bahan Penggumpal Lateks dari Pusat
Penelitian Karet, Balai Penelitian Karet Sembawa,
Palembang, Sumatera Selatan (Surat Nomor :
112/BPS/KHP/IV/2011).
Tabel 1. Jenis bahan dan dosis koagulan untuk BOKAR
No. Jenis/Nama Bahan Dosis
1. Asam semut 4 cc/kg karet kering atau 180 cc
(2%)/kg lateks
2. - Asap cair - 33 cc/kg/ karet kering atau
murni 100 cc (10%)/kg lateks
- Asap cair - 17 cc/kg karet kering atau
formula 100 cc (5%)/kg lateks
(Deorub K)
- Asap cair - 17 cc/kg karet kering atau
formula 100 cc (5%)/kg lateks
(Deorub SOP)
Tabel 2. Spesifikasi asap cair
No. Parameter Nilai Hasil Metode
1. Warna - Coklat tua Visual
2. Berat g/ml Minimal 1.0005 ASTM D1298-
Jenis 85
3. Derajat - Minimal 3 Kertas pH (pH
Keasaman meter)
(pH)
4. Kadar % Minimal 2 Metode titrasi
asam
5. Kadar % Minimal 2 -
Fenol
6. Kadar Air % Maksimal 85 Titrasi Karl
Fischer
7. Odour - Over level Odourmeter
73

80. Lampiran 4. Laporan Penerbitan SKA-B
Yth. ..
Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan
Kabupaten/Kota…..
Di
…………
Terlampir disampaikan laporan realisasi penerbitan SKA-B
dari UPPB………..bulan ……tahun…..sebagai berikut :
Laporan Realisasi Penerbitan SKA-B
UPPB…….
Bulan : …..
Tahun : …..
Desa/Kec.Kab : …..
No. No. SKA-B Volume Tujuan Keterangan
(ton) Penjualan
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima
kasih.
………………,20…..
Kepala UPPB
…………….
74