Dokumen tersebut merupakan kajian perencanaan pembangunan tata ruang Kota Samarinda berdasarkan pendekatan ekonomi dengan memetakan potensi pembangunan setiap kecamatan. Kajian ini mengelompokkan potensi ekonomi 10 kecamatan di Kota Samarinda ke dalam tiga cluster (unggulan, berpotensi, dan peluang) berdasarkan sektor ekonomi masing-masing. Dokumen ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk meng
Instrumen pengendalian pemanfaattan ruang di Indonesia.
Sebuah rekomendasi untuk memasukkan aspek-aspek science dan lingkungan hidup dalam proses tata ruang di Indonesia
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Instrumen pengendalian pemanfaattan ruang di Indonesia.
Sebuah rekomendasi untuk memasukkan aspek-aspek science dan lingkungan hidup dalam proses tata ruang di Indonesia
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Penataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di IndonesiaFitri Indra Wardhono
Dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia dikenal berbagai jenis rencana menurut hirarkhinya, seperti RTRW, RTBL, RDTR, DED dan sebagainya. Di sini ditelaah bagaimana kedudukan RDTR, RTBL dan PZ dalam sistem tersebut.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran I - Kriteria Pengklasifikasian Zona dan Subzona Batang Tubuh RDTR
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Penataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di IndonesiaFitri Indra Wardhono
Dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia dikenal berbagai jenis rencana menurut hirarkhinya, seperti RTRW, RTBL, RDTR, DED dan sebagainya. Di sini ditelaah bagaimana kedudukan RDTR, RTBL dan PZ dalam sistem tersebut.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran I - Kriteria Pengklasifikasian Zona dan Subzona Batang Tubuh RDTR
KEK Tanjung Lesung dan Implikasi Untuk Ekonomi Wilayah Bantenbramantiyo marjuki
Does Tanjung lesung specialized economic zone will boost Banten Economic income? or it is just mere an agglomeration of economic activity that will just increasing of the regional disparities of Banten and Indonesia.
Peningkatan pelayanan investasi daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi, mendukung, dan mendorong investasi dari sektor swasta dalam wilayah mereka. Ini mencakup berbagai layanan yang ditujukan untuk mempermudah proses investasi, menjaga iklim investasi yang kondusif, dan memberikan dukungan kepada investor. Kondisi ini pada gilirannya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Perencanaan Pembangunan Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Pendekatan Ekonomi Dengan Dasar Potensi dan Pengembangannya
1. Kajian
Perencanaan Pembangunan Tata Ruang
Wilayah Berdasarkan Pendekatan Ekonomi
Dengan Dasar Potensi dan Pengembangannya
Samarinda, 30 November 2015
2. Latar Belakang
UU No
26/2007
UU 23/2014
Seluruh kabupaten/kota perlu menyusun rencana tata ruang
sebagai arahan pelaksanaan pembangunan
Daerah kabupaten/kota menyusun rencana,
melaksanakan dan mengendalikan
penyelenggaraan pengelolaan perkotaan
Perda Kota
Samarinda No
2/2014
Pengembangan kegiatan budidaya
untuk mendukung pembangunan
kota
8. LOKUS KAJIAN
Loa Janan Ilir
Sungai Kunjang
Samarinda Ulu
Samarinda Utara
Palaran
Samarinda Ilir
Samarinda Kota
Sambutan
Kecamatan
Samarinda
Seberang
Sungai Pinang
9. Metode
Penelitian
• Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif
• Sumber data: menggunakan data sekunder, dimana sumber-sumber
data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur berupa laporan,
buku, jurnal, artikel dan data lain baik di media cetak maupun
elektronik. Data terkait PDRB, jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja,
jumlah investasi baru, sarpras dan data lain terkait kajian
• Fokus penelitian ini adalah pada upaya menemukenali potensi daerah
(dalam hal ini adalah kecamatan) berdasar sektor ekonomi. Sektor
ekonomi yang dimaksud terdiri atas Pertanian; Industri Pengolahan;
Perdagangan, dan restoran serta; Pengangkutan dan Komunikasi
10. Wilayah dapat berkembang melalui
berkembangnya sektor unggulan pada wilayah
tersebut yang mendorong pengembangan sektor
lainnya, sehingga pengembangan sektor menjadi
salah satu pendekatan yang perlu
dipertimbangkan untuk pengembangan wilayah
(Djakapermana, 2010)
11. LuasWilayah, Kepadataan Penduduk dan Jumlah Penduduk Kota Samarinda Menurut Kecamatan
Tahun 2013
Kecamatan Luas Wilayah
(km2)
Penduduk Kepadatan
(jiwa/km2)
Palaran 221,29 73.383 246
Samarinda Ilir 17,18 36.604 4.271
Samarinda Kota 11,12 48.342 3.292
Sambutan 100,95 63.715 479
Samarinda Seberang 12,49 62.740 5.101
Loa Janan Ilir 26,13 126.302 2.401
Sungai Kunjang 43,04 134.659 2.935
Samarinda Ulu 22,12 105.695 6.088
Sungai Pinang 34,16 99.894 3.094
Samarinda Utara 229,52 99.894 435
J u m l a h
2013 718,00 805.688 1.122
2012 718,00 781.184 1.088
2011 718,00 755.630 1.052
2010 718,00 727.500 1.013
12. Kecamatan Kawasan Budi Daya (Ha)
Bandara Daerah
Militer
Hutan
Rakyat
Industri Pariwisata Perdagangan
dan Jasa
Permukiman Pertanian Tambang Luas
Kawasan
Budidaya
(Ha)
Loa Janan
Ilir
1,46 488,30 54,89 54,56 5,15 1.194,61 322,26 135,69 2.256,92
Palaran 1,53 6.691,72 156,96 5.983,28 2.956,50 1277,41 17.067,40
Samarinda
Ilir
13,07 14,65 273,64 301,36
Samarinda
Kota
2,48 82,80 179,73 265,01
Samarinda
Seberang
7,18 21,54 1,93 29,72 445,37 8,65 26,53 540,93
Samarinda
Ulu
896,03 2,37 164,15 2.994,74 25,92 467,50 4.5
50,72
Samarinda
Utara
103 13,97 4.604,78 3,92 38,87 11,06 6.721,73 6.141,16 685,24 18.324,13
Sambutan 877,79 57,03 6.120,42 602,37 356,47 8.014,08
Sungai
Pinang
46,83 14,86 2.184,48 250,53 181,55 2.678,26
Sungai
Kunjang
1.303,75 165,78 118,10 3.649,66 77,43 449,76 5.764,48
13. Pemetaan potensi ekonomi pada masing-masing
kecamatan berdasarkan tiga cluster:
• Leading cluster, yaitu dimana potensi ekonomi yang
ada di kecamatan menjadi unggulan;
• Potential cluster, dimana potensi ekonomi yang ada di
kecamatan bukan yang menjadi unggulan, namun
memiliki potensi untuk terus dikembangkan;
• Opportunity cluster, dimana potensi ekonomi yang ada
di kecamatan tidak memiliki nilai, namun jika dilihat
dari aspek lainnya seperti kondisi geografisnya, maka
dapat dipertimbangkan untuk dikembangkan
14. Kecamatan
Cluster
Leading Potential Opportunity
Samarinda Kota Perikanan Darat,Unggas, Perdagangan Besar dan Eceran* Restoran, Pos
Samarinda Ulu Perdagangan Besar dan Eceran Tanaman Pangan, perkebunan, perikanan Darat,Ternak,
Unggas, Restoran, Pos
Industri Kecil dan RumahTangga
Samarinda Ilir Perikanan Darat,Ternak, Unggas, Perdagangan Besar dan
Eceran, Restoran
Perikanan Laut, Pos Industri Kecil dan RumahTangga
Samarinda Seberang Perikanan Laut, Perikanan Darat,Unggas, Perdagangan
Besar dan Eceran,Angkutan Sungai, Industri Kecil dan
RumahTangga
Tanaman Pangan, Perkebunan,Ternak, Restoran, Pos
Samarinda Utara Tanaman Pangan, Perkebunan,Ternak,Unggas,
Perdagangan Besar dan Eceran, Industri Kecil dan Rumah
Tangga
Perikanan Darat, Restoran, Angkutan Sungai, Pos Angkutan Darat
Palaran Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan Darat,Ternak,
Unggas, Restoran, Angkutan Sungai, Industri Kecil dan
RumahTangga
Perikanan Laut, Perdagangan Besar dan Eceran, Pos
Sungai Pinang Unggas, Perdagangan Besar dan Eceran Perikanan Darat,Ternak, Restoran, Pos, Industri Kecil dan
RumahTangga
Tanaman pangan, Perkebunan
Sungai Kunjang Perikanan Darat,Ternak, Unggas, Perdagangan Besar dan
Eceran
Perkebunan, Perikanan Laut, Restoran, Pos Tanaman Pangan
Sambutan Tanaman Pangan , Perkebunan, Perikanan Laut Perikanan
Darat,Ternak,Angkutan Sungai,WarungTelekomunikasi
Unggas, Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran, Pos Industri Kecil dan RumahTangga
Loa Janan Ilir Perikanan Darat,Tanaman Pangan, Perdagangan Besar
dan Eceran, Industri Kecil dan RumahTangga
Perikanan Laut,Ternak,Unggas, Restoran, Pos
15. Kesimpulan
• Pemetaan potensi ekonomi berbasis kecamatan dirumuskan dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang
kota samarinda secara umum dan perencanaan kawasan budidaya masing-masing kecamatan secara khusus.
Dengan demikian, pola perencanaan dan pengembangan potensi masing-masing kecamatan dapat terintegrasi
dan tepat guna.
• Potensi ekonomi masing-masing kecamatan dikelompokkan atau ditetapkan ke dalam 3 cluster ekonomi, yaitu
Leading cluster, Potential cluster, dan Opportunity cluster.
• Sektor-sektor yang tergolong leading sector pada seluruh kecamatan yang ada relatif adalah sektor perikanan
darat dan Perdagangan Besar dan Eceran. Adapun sektor ekonomi yang tergolong potential sector pada seluruh
kecamatan yang ada relatif adalah Restoran dan Pos.
• Bergesernya dominasi sektor industri ke sektor perdagangan, hotel dan restoran juga terlihat dengan
berkembang dan semakin banyaknya restoran di Samarinda. Di Kecamatan Samarinda Ilir dan Palaran, potensi
sub sektor restoran bahkan menjadi leading cluster dan menjadi potential cluster di kecamatan lainnya.
• Pergeseran perekonomian Samarinda menjadi kota perdagangan menunjukkan potensi besar Samarinda
terhadap sektor non SDA (batubara dan kayu), dan berpotensi meningkat dengan ketergantungan daerah
(kabupaten/Kota) sekitarnya
• Terkait opportunity sector, relatif hanya terdapat pada Kecamatan Samarinda Ulu, Sambutan, dan Samarinda Ilir
dengan potensi sektor Industri Kecil dan Rumah Tangga; Kecamatan Samarinda Utara dengan potensi sektor
angkutan darat; serta Kecamatan Sungai Pinang dan Sungai Kunjang dengan potensi sektor tanaman pangan.
16. Rekomendasi
• Fokus arah pembangunan daerah sebaiknya mempertimbangkan cluster ekonomi yang telah dipetakan
tersebut khususnya pada area Potential cluster dan Opportunity cluster. Hal ini mengingat kelompok potensi
ekonomi tersebut membutuhkan dukungan kebijakan dan political will pemerintah daerah sehingga cluster-
cluster tersebut dapat menjadi leading sector di masing-masing kecamatan.
• Dokumen perencanaan dan penganggaran daerah perlu menetapkan secara annual-basis program dan
kegiatan yang mendorong peningkatan Potential cluster dan Opportunity cluster pada masing-masing
kecamatan.
• Pemerintah daerah perlu mendorong dan membina pelaku-pelaku usaha lokal di masing-masing kecamatan
(tiap-tiap cluster) melalui upaya pemberian pelatihan, penyuluhan, seminar, bantuan kredit, perizinan, dan lain-
lain.
• Masih luasnya wilayah Kota Samarinda juga menuntut agar penyebaran pengembangan ekonomi daerah tidak
menumpuk di pusat kota dan menghindari metropolitan-trap, sehingga pemerintah daerah perlu mengatur
regulasi usaha ekonomi pada wilayah-wilayah penunjang pusat kota atau menumbuhkan pusat-pusat kota
baru. Dengan demikian, diharapkan penumpukan beban ekonomi dan sosial tidak lagi bertumpu pada satu
kecamatan tertentu saja.
17. Rekomendasi
• Perlu bank data yang lengkap terkait potensi ekonomi masing-masing
kecamatan, sebagai bahan perumusan dan pengambilan kebijakan ekonomi
daerah.
• Diperlukan koordinasi yang sinergis dan berkesinambungan antara Bappeda
sebagai instansi yang mengkoordinir tata ruang daerah dengan instansi-
instansi teknis yang menangani sektor-sektor tersebut.
• Perencanaan tata ruang pada dasarnya tidak menciptakan yang baru,
namun mengakomodir, mengatur dan menggiatkan yang sudah berjalan
• Penguatan perijinan dengan insentif dan disinsentif-nya dalam peningkatan
potential cluster di daerah, baik sektor perdagangan maupun sektor lainnya.