SlideShare a Scribd company logo
Kajian
Perencanaan Pembangunan Tata Ruang
Wilayah Berdasarkan Pendekatan Ekonomi
Dengan Dasar Potensi dan Pengembangannya
Samarinda, 30 November 2015
Latar Belakang
UU No
26/2007
UU 23/2014
Seluruh kabupaten/kota perlu menyusun rencana tata ruang
sebagai arahan pelaksanaan pembangunan
Daerah kabupaten/kota menyusun rencana,
melaksanakan dan mengendalikan
penyelenggaraan pengelolaan perkotaan
Perda Kota
Samarinda No
2/2014
Pengembangan kegiatan budidaya
untuk mendukung pembangunan
kota
Pendekatan Dalam
Perencanaan
Struktur Sektor Ekonomi Tahun 2000, 2010-2013 (%)
Lapangan Usaha 2000 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pertanian 2,38 2,14 1,51 1,45 1,55
Pertambangan dan
Penggalian
5,39 8,54 20,92 14,76 12,07
Industri Pengolahan 31,90 19,59 14,61 14,27 13,95
Listrik dan Air Minum 1,55 1,16 0,92 0,99 0,93
Konstruksi/Bangunan 4,16 5,25 4,05 4,29 4,42
Perdagangan, Restoran &
Hotel
21,59 29,35 30,79 35,69 38,32
Angkutan dan Komunikasi 11,02 9,67 7,45 7,18 7,18
Keuangan 12,85 12,39 10,34 11,55 11,65
Jasa-jasa 9,16 11,92 9,41 9,82 9,92
JUMLAH 100 100 100 100 100
Bagaimana peta
pembangunan wilayah
berdasarkan potensi dan
pengembangannya?
Permasalahan
Potensi Pengembangan
Peta
pembangunan
wilayah
T U J U A N
Kerangka
Pikir Pembangunan Tata
Ruang Wilayah
E K O N O M I
Potensi Pengembangan
Rekomendasi
LOKUS KAJIAN
Loa Janan Ilir
Sungai Kunjang
Samarinda Ulu
Samarinda Utara
Palaran
Samarinda Ilir
Samarinda Kota
Sambutan
Kecamatan
Samarinda
Seberang
Sungai Pinang
Metode
Penelitian
• Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif
• Sumber data: menggunakan data sekunder, dimana sumber-sumber
data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur berupa laporan,
buku, jurnal, artikel dan data lain baik di media cetak maupun
elektronik. Data terkait PDRB, jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja,
jumlah investasi baru, sarpras dan data lain terkait kajian
• Fokus penelitian ini adalah pada upaya menemukenali potensi daerah
(dalam hal ini adalah kecamatan) berdasar sektor ekonomi. Sektor
ekonomi yang dimaksud terdiri atas Pertanian; Industri Pengolahan;
Perdagangan, dan restoran serta; Pengangkutan dan Komunikasi
Wilayah dapat berkembang melalui
berkembangnya sektor unggulan pada wilayah
tersebut yang mendorong pengembangan sektor
lainnya, sehingga pengembangan sektor menjadi
salah satu pendekatan yang perlu
dipertimbangkan untuk pengembangan wilayah
(Djakapermana, 2010)
LuasWilayah, Kepadataan Penduduk dan Jumlah Penduduk Kota Samarinda Menurut Kecamatan
Tahun 2013
Kecamatan Luas Wilayah
(km2)
Penduduk Kepadatan
(jiwa/km2)
Palaran 221,29 73.383 246
Samarinda Ilir 17,18 36.604 4.271
Samarinda Kota 11,12 48.342 3.292
Sambutan 100,95 63.715 479
Samarinda Seberang 12,49 62.740 5.101
Loa Janan Ilir 26,13 126.302 2.401
Sungai Kunjang 43,04 134.659 2.935
Samarinda Ulu 22,12 105.695 6.088
Sungai Pinang 34,16 99.894 3.094
Samarinda Utara 229,52 99.894 435
J u m l a h
2013 718,00 805.688 1.122
2012 718,00 781.184 1.088
2011 718,00 755.630 1.052
2010 718,00 727.500 1.013
Kecamatan Kawasan Budi Daya (Ha)
Bandara Daerah
Militer
Hutan
Rakyat
Industri Pariwisata Perdagangan
dan Jasa
Permukiman Pertanian Tambang Luas
Kawasan
Budidaya
(Ha)
Loa Janan
Ilir
1,46 488,30 54,89 54,56 5,15 1.194,61 322,26 135,69 2.256,92
Palaran 1,53 6.691,72 156,96 5.983,28 2.956,50 1277,41 17.067,40
Samarinda
Ilir
13,07 14,65 273,64 301,36
Samarinda
Kota
2,48 82,80 179,73 265,01
Samarinda
Seberang
7,18 21,54 1,93 29,72 445,37 8,65 26,53 540,93
Samarinda
Ulu
896,03 2,37 164,15 2.994,74 25,92 467,50 4.5
50,72
Samarinda
Utara
103 13,97 4.604,78 3,92 38,87 11,06 6.721,73 6.141,16 685,24 18.324,13
Sambutan 877,79 57,03 6.120,42 602,37 356,47 8.014,08
Sungai
Pinang
46,83 14,86 2.184,48 250,53 181,55 2.678,26
Sungai
Kunjang
1.303,75 165,78 118,10 3.649,66 77,43 449,76 5.764,48
Pemetaan potensi ekonomi pada masing-masing
kecamatan berdasarkan tiga cluster:
• Leading cluster, yaitu dimana potensi ekonomi yang
ada di kecamatan menjadi unggulan;
• Potential cluster, dimana potensi ekonomi yang ada di
kecamatan bukan yang menjadi unggulan, namun
memiliki potensi untuk terus dikembangkan;
• Opportunity cluster, dimana potensi ekonomi yang ada
di kecamatan tidak memiliki nilai, namun jika dilihat
dari aspek lainnya seperti kondisi geografisnya, maka
dapat dipertimbangkan untuk dikembangkan
Kecamatan
Cluster
Leading Potential Opportunity
Samarinda Kota Perikanan Darat,Unggas, Perdagangan Besar dan Eceran* Restoran, Pos
Samarinda Ulu Perdagangan Besar dan Eceran Tanaman Pangan, perkebunan, perikanan Darat,Ternak,
Unggas, Restoran, Pos
Industri Kecil dan RumahTangga
Samarinda Ilir Perikanan Darat,Ternak, Unggas, Perdagangan Besar dan
Eceran, Restoran
Perikanan Laut, Pos Industri Kecil dan RumahTangga
Samarinda Seberang Perikanan Laut, Perikanan Darat,Unggas, Perdagangan
Besar dan Eceran,Angkutan Sungai, Industri Kecil dan
RumahTangga
Tanaman Pangan, Perkebunan,Ternak, Restoran, Pos
Samarinda Utara Tanaman Pangan, Perkebunan,Ternak,Unggas,
Perdagangan Besar dan Eceran, Industri Kecil dan Rumah
Tangga
Perikanan Darat, Restoran, Angkutan Sungai, Pos Angkutan Darat
Palaran Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan Darat,Ternak,
Unggas, Restoran, Angkutan Sungai, Industri Kecil dan
RumahTangga
Perikanan Laut, Perdagangan Besar dan Eceran, Pos
Sungai Pinang Unggas, Perdagangan Besar dan Eceran Perikanan Darat,Ternak, Restoran, Pos, Industri Kecil dan
RumahTangga
Tanaman pangan, Perkebunan
Sungai Kunjang Perikanan Darat,Ternak, Unggas, Perdagangan Besar dan
Eceran
Perkebunan, Perikanan Laut, Restoran, Pos Tanaman Pangan
Sambutan Tanaman Pangan , Perkebunan, Perikanan Laut Perikanan
Darat,Ternak,Angkutan Sungai,WarungTelekomunikasi
Unggas, Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran, Pos Industri Kecil dan RumahTangga
Loa Janan Ilir Perikanan Darat,Tanaman Pangan, Perdagangan Besar
dan Eceran, Industri Kecil dan RumahTangga
Perikanan Laut,Ternak,Unggas, Restoran, Pos
Kesimpulan
• Pemetaan potensi ekonomi berbasis kecamatan dirumuskan dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang
kota samarinda secara umum dan perencanaan kawasan budidaya masing-masing kecamatan secara khusus.
Dengan demikian, pola perencanaan dan pengembangan potensi masing-masing kecamatan dapat terintegrasi
dan tepat guna.
• Potensi ekonomi masing-masing kecamatan dikelompokkan atau ditetapkan ke dalam 3 cluster ekonomi, yaitu
Leading cluster, Potential cluster, dan Opportunity cluster.
• Sektor-sektor yang tergolong leading sector pada seluruh kecamatan yang ada relatif adalah sektor perikanan
darat dan Perdagangan Besar dan Eceran. Adapun sektor ekonomi yang tergolong potential sector pada seluruh
kecamatan yang ada relatif adalah Restoran dan Pos.
• Bergesernya dominasi sektor industri ke sektor perdagangan, hotel dan restoran juga terlihat dengan
berkembang dan semakin banyaknya restoran di Samarinda. Di Kecamatan Samarinda Ilir dan Palaran, potensi
sub sektor restoran bahkan menjadi leading cluster dan menjadi potential cluster di kecamatan lainnya.
• Pergeseran perekonomian Samarinda menjadi kota perdagangan menunjukkan potensi besar Samarinda
terhadap sektor non SDA (batubara dan kayu), dan berpotensi meningkat dengan ketergantungan daerah
(kabupaten/Kota) sekitarnya
• Terkait opportunity sector, relatif hanya terdapat pada Kecamatan Samarinda Ulu, Sambutan, dan Samarinda Ilir
dengan potensi sektor Industri Kecil dan Rumah Tangga; Kecamatan Samarinda Utara dengan potensi sektor
angkutan darat; serta Kecamatan Sungai Pinang dan Sungai Kunjang dengan potensi sektor tanaman pangan.
Rekomendasi
• Fokus arah pembangunan daerah sebaiknya mempertimbangkan cluster ekonomi yang telah dipetakan
tersebut khususnya pada area Potential cluster dan Opportunity cluster. Hal ini mengingat kelompok potensi
ekonomi tersebut membutuhkan dukungan kebijakan dan political will pemerintah daerah sehingga cluster-
cluster tersebut dapat menjadi leading sector di masing-masing kecamatan.
• Dokumen perencanaan dan penganggaran daerah perlu menetapkan secara annual-basis program dan
kegiatan yang mendorong peningkatan Potential cluster dan Opportunity cluster pada masing-masing
kecamatan.
• Pemerintah daerah perlu mendorong dan membina pelaku-pelaku usaha lokal di masing-masing kecamatan
(tiap-tiap cluster) melalui upaya pemberian pelatihan, penyuluhan, seminar, bantuan kredit, perizinan, dan lain-
lain.
• Masih luasnya wilayah Kota Samarinda juga menuntut agar penyebaran pengembangan ekonomi daerah tidak
menumpuk di pusat kota dan menghindari metropolitan-trap, sehingga pemerintah daerah perlu mengatur
regulasi usaha ekonomi pada wilayah-wilayah penunjang pusat kota atau menumbuhkan pusat-pusat kota
baru. Dengan demikian, diharapkan penumpukan beban ekonomi dan sosial tidak lagi bertumpu pada satu
kecamatan tertentu saja.
Rekomendasi
• Perlu bank data yang lengkap terkait potensi ekonomi masing-masing
kecamatan, sebagai bahan perumusan dan pengambilan kebijakan ekonomi
daerah.
• Diperlukan koordinasi yang sinergis dan berkesinambungan antara Bappeda
sebagai instansi yang mengkoordinir tata ruang daerah dengan instansi-
instansi teknis yang menangani sektor-sektor tersebut.
• Perencanaan tata ruang pada dasarnya tidak menciptakan yang baru,
namun mengakomodir, mengatur dan menggiatkan yang sudah berjalan
• Penguatan perijinan dengan insentif dan disinsentif-nya dalam peningkatan
potential cluster di daerah, baik sektor perdagangan maupun sektor lainnya.
Semoga Bermanfaat

More Related Content

What's hot

Analisis potensi wilayah daerah
Analisis potensi wilayah daerahAnalisis potensi wilayah daerah
Analisis potensi wilayah daerah
M Putra
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Penataan Ruang
 
Bab ii tinjauan kebijakan 2504
Bab ii tinjauan kebijakan 2504Bab ii tinjauan kebijakan 2504
Bab ii tinjauan kebijakan 2504
Guruh Pratama Zulkarnaen
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANG
Dadang Solihin
 
Kak database perumahan
Kak database perumahanKak database perumahan
Kak database perumahan
amrin syahrafi
 
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di IndonesiaRDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
Fitri Indra Wardhono
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
ushfia
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
 
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian PertanahanKonsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
ushfia
 
Bab i Proposal Teknis Studio Perencanaan Wonogiri Kelompok 4a
Bab i Proposal Teknis Studio Perencanaan Wonogiri Kelompok 4aBab i Proposal Teknis Studio Perencanaan Wonogiri Kelompok 4a
Bab i Proposal Teknis Studio Perencanaan Wonogiri Kelompok 4aLatifah Tio
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Desa
Formasi Org
 
1 laporan pendahuluan rtdr kp rengasdengklok
1 laporan pendahuluan rtdr kp rengasdengklok1 laporan pendahuluan rtdr kp rengasdengklok
1 laporan pendahuluan rtdr kp rengasdengklok
muhfidzilla
 
Konsep dasar dan Implementasi Indeks Kinerja Pembangunan Daerah
Konsep dasar dan Implementasi Indeks Kinerja Pembangunan Daerah Konsep dasar dan Implementasi Indeks Kinerja Pembangunan Daerah
Konsep dasar dan Implementasi Indeks Kinerja Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfPPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
HackEuy
 
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Deki Zulkarnain
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Penataan Ruang
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Andes Asmuni
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Dadang Solihin
 

What's hot (20)

Analisis potensi wilayah daerah
Analisis potensi wilayah daerahAnalisis potensi wilayah daerah
Analisis potensi wilayah daerah
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
 
Bab ii tinjauan kebijakan 2504
Bab ii tinjauan kebijakan 2504Bab ii tinjauan kebijakan 2504
Bab ii tinjauan kebijakan 2504
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANG
 
Kak database perumahan
Kak database perumahanKak database perumahan
Kak database perumahan
 
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di IndonesiaRDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian PertanahanKonsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
 
Bab i Proposal Teknis Studio Perencanaan Wonogiri Kelompok 4a
Bab i Proposal Teknis Studio Perencanaan Wonogiri Kelompok 4aBab i Proposal Teknis Studio Perencanaan Wonogiri Kelompok 4a
Bab i Proposal Teknis Studio Perencanaan Wonogiri Kelompok 4a
 
Matriks itbx 2
Matriks itbx 2Matriks itbx 2
Matriks itbx 2
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Desa
 
1 laporan pendahuluan rtdr kp rengasdengklok
1 laporan pendahuluan rtdr kp rengasdengklok1 laporan pendahuluan rtdr kp rengasdengklok
1 laporan pendahuluan rtdr kp rengasdengklok
 
Konsep dasar dan Implementasi Indeks Kinerja Pembangunan Daerah
Konsep dasar dan Implementasi Indeks Kinerja Pembangunan Daerah Konsep dasar dan Implementasi Indeks Kinerja Pembangunan Daerah
Konsep dasar dan Implementasi Indeks Kinerja Pembangunan Daerah
 
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfPPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
 
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
 
Analisis wilayah
Analisis wilayahAnalisis wilayah
Analisis wilayah
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 

Viewers also liked

Profil Penataan Ruang Banten
Profil Penataan Ruang BantenProfil Penataan Ruang Banten
Profil Penataan Ruang Bantenzoronoazoro
 
Tataruang Wilayah Kota
Tataruang Wilayah KotaTataruang Wilayah Kota
Tataruang Wilayah Kota
Deddy Supriady Bratakusumah
 
130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr
Yustus Rona
 
Bab i
Bab iBab i
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar Perencanaan
Dadang Solihin
 
PERENCANAAN PADA SEBUAH PEMBANGUNAN
PERENCANAAN PADA SEBUAH PEMBANGUNAN PERENCANAAN PADA SEBUAH PEMBANGUNAN
PERENCANAAN PADA SEBUAH PEMBANGUNAN
MOSES HADUN
 
THE OWNERS PERSPECTIVE
THE OWNERS PERSPECTIVETHE OWNERS PERSPECTIVE
THE OWNERS PERSPECTIVE
Iwan Sutriono
 
Organisasi dan Tata Kerja
Organisasi dan Tata KerjaOrganisasi dan Tata Kerja
Organisasi dan Tata Kerja
Rahma Anggraeni
 
Measuring commitment-seknas-fitra-indonesia
Measuring commitment-seknas-fitra-indonesiaMeasuring commitment-seknas-fitra-indonesia
Measuring commitment-seknas-fitra-indonesia
Aksi SETAPAK
 
Proposal pt.arga wastu asli
Proposal pt.arga wastu asliProposal pt.arga wastu asli
Proposal pt.arga wastu asli
Yunan Maramis
 
Perencanaan laboratorium
Perencanaan laboratoriumPerencanaan laboratorium
Perencanaan laboratorium
Muhammad Wakil
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi BantenRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
Penataan Ruang
 
Software Project Management - Proses Manajemen Proyek
Software Project Management - Proses Manajemen ProyekSoftware Project Management - Proses Manajemen Proyek
Software Project Management - Proses Manajemen Proyek
Dudy Ali
 
Sistem penyaliran tambang
Sistem penyaliran tambangSistem penyaliran tambang
Sistem penyaliran tambang
Hadi Kennedy
 
Prospek Pembangunan Kota Baru
Prospek Pembangunan Kota BaruProspek Pembangunan Kota Baru
Prospek Pembangunan Kota Baru
Deddy Supriady Bratakusumah
 
3. makalah reklamasi lahan bekas tambang 3
3. makalah reklamasi lahan bekas tambang 33. makalah reklamasi lahan bekas tambang 3
3. makalah reklamasi lahan bekas tambang 3
Adjie_Soerozheo88
 
Company profil PT. Agro Bumi Indonesia
Company profil PT. Agro Bumi IndonesiaCompany profil PT. Agro Bumi Indonesia
Company profil PT. Agro Bumi Indonesia
Uftori Wasit
 
Manajemen ruang-lingkup-proyek
Manajemen ruang-lingkup-proyekManajemen ruang-lingkup-proyek
Manajemen ruang-lingkup-proyek
Fajar Baskoro
 
Integrasi tataruang dan pertanahan
Integrasi tataruang dan pertanahanIntegrasi tataruang dan pertanahan
Integrasi tataruang dan pertanahan
Yulianto Dwi Prasetyo
 

Viewers also liked (20)

Profil Penataan Ruang Banten
Profil Penataan Ruang BantenProfil Penataan Ruang Banten
Profil Penataan Ruang Banten
 
Tataruang Wilayah Kota
Tataruang Wilayah KotaTataruang Wilayah Kota
Tataruang Wilayah Kota
 
130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar Perencanaan
 
PERENCANAAN PADA SEBUAH PEMBANGUNAN
PERENCANAAN PADA SEBUAH PEMBANGUNAN PERENCANAAN PADA SEBUAH PEMBANGUNAN
PERENCANAAN PADA SEBUAH PEMBANGUNAN
 
THE OWNERS PERSPECTIVE
THE OWNERS PERSPECTIVETHE OWNERS PERSPECTIVE
THE OWNERS PERSPECTIVE
 
Organisasi dan Tata Kerja
Organisasi dan Tata KerjaOrganisasi dan Tata Kerja
Organisasi dan Tata Kerja
 
Measuring commitment-seknas-fitra-indonesia
Measuring commitment-seknas-fitra-indonesiaMeasuring commitment-seknas-fitra-indonesia
Measuring commitment-seknas-fitra-indonesia
 
Proposal pt.arga wastu asli
Proposal pt.arga wastu asliProposal pt.arga wastu asli
Proposal pt.arga wastu asli
 
Perencanaan laboratorium
Perencanaan laboratoriumPerencanaan laboratorium
Perencanaan laboratorium
 
Metodologi Penyusunan RIPPDA
Metodologi Penyusunan RIPPDAMetodologi Penyusunan RIPPDA
Metodologi Penyusunan RIPPDA
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi BantenRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
 
Software Project Management - Proses Manajemen Proyek
Software Project Management - Proses Manajemen ProyekSoftware Project Management - Proses Manajemen Proyek
Software Project Management - Proses Manajemen Proyek
 
Sistem penyaliran tambang
Sistem penyaliran tambangSistem penyaliran tambang
Sistem penyaliran tambang
 
Prospek Pembangunan Kota Baru
Prospek Pembangunan Kota BaruProspek Pembangunan Kota Baru
Prospek Pembangunan Kota Baru
 
3. makalah reklamasi lahan bekas tambang 3
3. makalah reklamasi lahan bekas tambang 33. makalah reklamasi lahan bekas tambang 3
3. makalah reklamasi lahan bekas tambang 3
 
Company profil PT. Agro Bumi Indonesia
Company profil PT. Agro Bumi IndonesiaCompany profil PT. Agro Bumi Indonesia
Company profil PT. Agro Bumi Indonesia
 
Manajemen ruang-lingkup-proyek
Manajemen ruang-lingkup-proyekManajemen ruang-lingkup-proyek
Manajemen ruang-lingkup-proyek
 
Integrasi tataruang dan pertanahan
Integrasi tataruang dan pertanahanIntegrasi tataruang dan pertanahan
Integrasi tataruang dan pertanahan
 

Similar to Perencanaan Pembangunan Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Pendekatan Ekonomi Dengan Dasar Potensi dan Pengembangannya

PPT ANTARA RPIK 10 12 2022.pptx
PPT ANTARA RPIK 10 12 2022.pptxPPT ANTARA RPIK 10 12 2022.pptx
PPT ANTARA RPIK 10 12 2022.pptx
abdullahalfarabi11
 
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
BappedaLampungUtara
 
Penumbuhkembangan Wirausaha-dekranasda.pptx
Penumbuhkembangan Wirausaha-dekranasda.pptxPenumbuhkembangan Wirausaha-dekranasda.pptx
Penumbuhkembangan Wirausaha-dekranasda.pptx
BIdangPembinaanUKMPr
 
LAPORAN IbM PEMETAAN POTENSI UNGGULAN BERBASIS CLUSTER DI DESA KLANTINGSARI K...
LAPORAN IbM PEMETAAN POTENSI UNGGULAN BERBASIS CLUSTER DI DESA KLANTINGSARI K...LAPORAN IbM PEMETAAN POTENSI UNGGULAN BERBASIS CLUSTER DI DESA KLANTINGSARI K...
LAPORAN IbM PEMETAAN POTENSI UNGGULAN BERBASIS CLUSTER DI DESA KLANTINGSARI K...
suningterusberkarya
 
Program dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastrukturProgram dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastrukturPetrus Poling Wairmahing
 
Evaluasi Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Wi...
Evaluasi Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Wi...Evaluasi Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Wi...
Evaluasi Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Wi...
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Program Pioritas Disperindag jawa timur.ppt
Program Pioritas Disperindag jawa timur.pptProgram Pioritas Disperindag jawa timur.ppt
Program Pioritas Disperindag jawa timur.ppt
penssky
 
Bahan rapat 14 jan 2014
Bahan rapat 14 jan 2014Bahan rapat 14 jan 2014
Bahan rapat 14 jan 2014
Moh TP
 
ExsumWPS20.pdf
ExsumWPS20.pdfExsumWPS20.pdf
ExsumWPS20.pdf
YukeMaestroWicaksono1
 
IbM MANAJEMEN BARBEKU (BARANG BEKAS BERKUALITAS) UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI ...
IbM MANAJEMEN BARBEKU (BARANG BEKAS BERKUALITAS)  UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI ...IbM MANAJEMEN BARBEKU (BARANG BEKAS BERKUALITAS)  UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI ...
IbM MANAJEMEN BARBEKU (BARANG BEKAS BERKUALITAS) UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI ...
suningterusberkarya
 
Analisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docx
Analisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docxAnalisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docx
Analisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docx
SalsabilaZahra20
 
Analisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docx
Analisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docxAnalisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docx
Analisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docx
SalsabilaZahra20
 
Proposal alsintan centre humbahas
Proposal alsintan centre humbahasProposal alsintan centre humbahas
Proposal alsintan centre humbahas
Zebulon Sitompul
 
Musrenbang RKPD Kota Singkawang Tahun 2020
Musrenbang RKPD Kota Singkawang Tahun 2020Musrenbang RKPD Kota Singkawang Tahun 2020
Musrenbang RKPD Kota Singkawang Tahun 2020
Pemerintah Kota Singkawang
 
KEK Tanjung Lesung dan Implikasi Untuk Ekonomi Wilayah Banten
KEK Tanjung Lesung dan Implikasi Untuk Ekonomi Wilayah BantenKEK Tanjung Lesung dan Implikasi Untuk Ekonomi Wilayah Banten
KEK Tanjung Lesung dan Implikasi Untuk Ekonomi Wilayah Banten
bramantiyo marjuki
 
Materi Seminar Kelas Potensi Pertanian Kepri
Materi Seminar Kelas Potensi Pertanian KepriMateri Seminar Kelas Potensi Pertanian Kepri
Materi Seminar Kelas Potensi Pertanian Kepri
misbahbalitbangtan
 
PPT STUDIO PERANCANGAN KELOMPOK 11 MORUT.pptx
PPT STUDIO PERANCANGAN KELOMPOK 11 MORUT.pptxPPT STUDIO PERANCANGAN KELOMPOK 11 MORUT.pptx
PPT STUDIO PERANCANGAN KELOMPOK 11 MORUT.pptx
RizaldyPutra2
 
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
DinaSepti2
 

Similar to Perencanaan Pembangunan Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Pendekatan Ekonomi Dengan Dasar Potensi dan Pengembangannya (20)

PPT ANTARA RPIK 10 12 2022.pptx
PPT ANTARA RPIK 10 12 2022.pptxPPT ANTARA RPIK 10 12 2022.pptx
PPT ANTARA RPIK 10 12 2022.pptx
 
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
 
Penumbuhkembangan Wirausaha-dekranasda.pptx
Penumbuhkembangan Wirausaha-dekranasda.pptxPenumbuhkembangan Wirausaha-dekranasda.pptx
Penumbuhkembangan Wirausaha-dekranasda.pptx
 
Ekposta
EkpostaEkposta
Ekposta
 
LAPORAN IbM PEMETAAN POTENSI UNGGULAN BERBASIS CLUSTER DI DESA KLANTINGSARI K...
LAPORAN IbM PEMETAAN POTENSI UNGGULAN BERBASIS CLUSTER DI DESA KLANTINGSARI K...LAPORAN IbM PEMETAAN POTENSI UNGGULAN BERBASIS CLUSTER DI DESA KLANTINGSARI K...
LAPORAN IbM PEMETAAN POTENSI UNGGULAN BERBASIS CLUSTER DI DESA KLANTINGSARI K...
 
Program dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastrukturProgram dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastruktur
 
Evaluasi Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Wi...
Evaluasi Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Wi...Evaluasi Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Wi...
Evaluasi Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Wi...
 
Program Pioritas Disperindag jawa timur.ppt
Program Pioritas Disperindag jawa timur.pptProgram Pioritas Disperindag jawa timur.ppt
Program Pioritas Disperindag jawa timur.ppt
 
Bahan rapat 14 jan 2014
Bahan rapat 14 jan 2014Bahan rapat 14 jan 2014
Bahan rapat 14 jan 2014
 
ExsumWPS20.pdf
ExsumWPS20.pdfExsumWPS20.pdf
ExsumWPS20.pdf
 
IbM MANAJEMEN BARBEKU (BARANG BEKAS BERKUALITAS) UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI ...
IbM MANAJEMEN BARBEKU (BARANG BEKAS BERKUALITAS)  UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI ...IbM MANAJEMEN BARBEKU (BARANG BEKAS BERKUALITAS)  UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI ...
IbM MANAJEMEN BARBEKU (BARANG BEKAS BERKUALITAS) UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI ...
 
Analisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docx
Analisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docxAnalisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docx
Analisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docx
 
Analisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docx
Analisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docxAnalisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docx
Analisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docx
 
Proposal alsintan centre humbahas
Proposal alsintan centre humbahasProposal alsintan centre humbahas
Proposal alsintan centre humbahas
 
Musrenbang RKPD Kota Singkawang Tahun 2020
Musrenbang RKPD Kota Singkawang Tahun 2020Musrenbang RKPD Kota Singkawang Tahun 2020
Musrenbang RKPD Kota Singkawang Tahun 2020
 
KEK Tanjung Lesung dan Implikasi Untuk Ekonomi Wilayah Banten
KEK Tanjung Lesung dan Implikasi Untuk Ekonomi Wilayah BantenKEK Tanjung Lesung dan Implikasi Untuk Ekonomi Wilayah Banten
KEK Tanjung Lesung dan Implikasi Untuk Ekonomi Wilayah Banten
 
Materi Seminar Kelas Potensi Pertanian Kepri
Materi Seminar Kelas Potensi Pertanian KepriMateri Seminar Kelas Potensi Pertanian Kepri
Materi Seminar Kelas Potensi Pertanian Kepri
 
Bappenas
BappenasBappenas
Bappenas
 
PPT STUDIO PERANCANGAN KELOMPOK 11 MORUT.pptx
PPT STUDIO PERANCANGAN KELOMPOK 11 MORUT.pptxPPT STUDIO PERANCANGAN KELOMPOK 11 MORUT.pptx
PPT STUDIO PERANCANGAN KELOMPOK 11 MORUT.pptx
 
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
 

More from Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN

Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKNPolicy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdfBuku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020
Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020
Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020
Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020
Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)
Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)
Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019
Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019
Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Policy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
Policy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASNPolicy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
Policy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Policy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASN
Policy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASNPolicy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASN
Policy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASN
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017
Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017
Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Kajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpim
Kajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpimKajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpim
Kajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpim
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Telaahan TPP Kaltim 2016
Telaahan TPP Kaltim 2016Telaahan TPP Kaltim 2016
Telaahan TPP Kaltim 2016
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Policy Brief 2016 (Diskresi)
Policy Brief 2016 (Diskresi)Policy Brief 2016 (Diskresi)
Policy Brief 2016 (Diskresi)
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Policy Brief 2016 (Potensi SDM)
Policy Brief 2016 (Potensi SDM)Policy Brief 2016 (Potensi SDM)
Policy Brief 2016 (Potensi SDM)
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)
Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)
Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Policy Brief 2016 (kapasitas desa)
Policy Brief 2016 (kapasitas desa)Policy Brief 2016 (kapasitas desa)
Policy Brief 2016 (kapasitas desa)
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Presentasi potensi SDM sebatik/ Perbatasan
Presentasi potensi SDM sebatik/ PerbatasanPresentasi potensi SDM sebatik/ Perbatasan
Presentasi potensi SDM sebatik/ Perbatasan
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 

More from Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN (20)

Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
 
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKNPolicy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
 
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdfBuku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
 
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
 
Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020
Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020
Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020
 
Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020
Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020
Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020
 
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
 
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
 
Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)
Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)
Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)
 
Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019
Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019
Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019
 
Policy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
Policy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASNPolicy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
Policy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
 
Policy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASN
Policy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASNPolicy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASN
Policy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASN
 
Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017
Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017
Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017
 
Kajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpim
Kajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpimKajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpim
Kajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpim
 
Telaahan TPP Kaltim 2016
Telaahan TPP Kaltim 2016Telaahan TPP Kaltim 2016
Telaahan TPP Kaltim 2016
 
Policy Brief 2016 (Diskresi)
Policy Brief 2016 (Diskresi)Policy Brief 2016 (Diskresi)
Policy Brief 2016 (Diskresi)
 
Policy Brief 2016 (Potensi SDM)
Policy Brief 2016 (Potensi SDM)Policy Brief 2016 (Potensi SDM)
Policy Brief 2016 (Potensi SDM)
 
Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)
Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)
Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)
 
Policy Brief 2016 (kapasitas desa)
Policy Brief 2016 (kapasitas desa)Policy Brief 2016 (kapasitas desa)
Policy Brief 2016 (kapasitas desa)
 
Presentasi potensi SDM sebatik/ Perbatasan
Presentasi potensi SDM sebatik/ PerbatasanPresentasi potensi SDM sebatik/ Perbatasan
Presentasi potensi SDM sebatik/ Perbatasan
 

Recently uploaded

Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
rtkwbc
 

Recently uploaded (12)

Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
 

Perencanaan Pembangunan Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Pendekatan Ekonomi Dengan Dasar Potensi dan Pengembangannya

  • 1. Kajian Perencanaan Pembangunan Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Pendekatan Ekonomi Dengan Dasar Potensi dan Pengembangannya Samarinda, 30 November 2015
  • 2. Latar Belakang UU No 26/2007 UU 23/2014 Seluruh kabupaten/kota perlu menyusun rencana tata ruang sebagai arahan pelaksanaan pembangunan Daerah kabupaten/kota menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan Perda Kota Samarinda No 2/2014 Pengembangan kegiatan budidaya untuk mendukung pembangunan kota
  • 4. Struktur Sektor Ekonomi Tahun 2000, 2010-2013 (%) Lapangan Usaha 2000 2010 2011 2012 2013 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Pertanian 2,38 2,14 1,51 1,45 1,55 Pertambangan dan Penggalian 5,39 8,54 20,92 14,76 12,07 Industri Pengolahan 31,90 19,59 14,61 14,27 13,95 Listrik dan Air Minum 1,55 1,16 0,92 0,99 0,93 Konstruksi/Bangunan 4,16 5,25 4,05 4,29 4,42 Perdagangan, Restoran & Hotel 21,59 29,35 30,79 35,69 38,32 Angkutan dan Komunikasi 11,02 9,67 7,45 7,18 7,18 Keuangan 12,85 12,39 10,34 11,55 11,65 Jasa-jasa 9,16 11,92 9,41 9,82 9,92 JUMLAH 100 100 100 100 100
  • 5. Bagaimana peta pembangunan wilayah berdasarkan potensi dan pengembangannya? Permasalahan
  • 7. Kerangka Pikir Pembangunan Tata Ruang Wilayah E K O N O M I Potensi Pengembangan Rekomendasi
  • 8. LOKUS KAJIAN Loa Janan Ilir Sungai Kunjang Samarinda Ulu Samarinda Utara Palaran Samarinda Ilir Samarinda Kota Sambutan Kecamatan Samarinda Seberang Sungai Pinang
  • 9. Metode Penelitian • Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif • Sumber data: menggunakan data sekunder, dimana sumber-sumber data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur berupa laporan, buku, jurnal, artikel dan data lain baik di media cetak maupun elektronik. Data terkait PDRB, jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja, jumlah investasi baru, sarpras dan data lain terkait kajian • Fokus penelitian ini adalah pada upaya menemukenali potensi daerah (dalam hal ini adalah kecamatan) berdasar sektor ekonomi. Sektor ekonomi yang dimaksud terdiri atas Pertanian; Industri Pengolahan; Perdagangan, dan restoran serta; Pengangkutan dan Komunikasi
  • 10. Wilayah dapat berkembang melalui berkembangnya sektor unggulan pada wilayah tersebut yang mendorong pengembangan sektor lainnya, sehingga pengembangan sektor menjadi salah satu pendekatan yang perlu dipertimbangkan untuk pengembangan wilayah (Djakapermana, 2010)
  • 11. LuasWilayah, Kepadataan Penduduk dan Jumlah Penduduk Kota Samarinda Menurut Kecamatan Tahun 2013 Kecamatan Luas Wilayah (km2) Penduduk Kepadatan (jiwa/km2) Palaran 221,29 73.383 246 Samarinda Ilir 17,18 36.604 4.271 Samarinda Kota 11,12 48.342 3.292 Sambutan 100,95 63.715 479 Samarinda Seberang 12,49 62.740 5.101 Loa Janan Ilir 26,13 126.302 2.401 Sungai Kunjang 43,04 134.659 2.935 Samarinda Ulu 22,12 105.695 6.088 Sungai Pinang 34,16 99.894 3.094 Samarinda Utara 229,52 99.894 435 J u m l a h 2013 718,00 805.688 1.122 2012 718,00 781.184 1.088 2011 718,00 755.630 1.052 2010 718,00 727.500 1.013
  • 12. Kecamatan Kawasan Budi Daya (Ha) Bandara Daerah Militer Hutan Rakyat Industri Pariwisata Perdagangan dan Jasa Permukiman Pertanian Tambang Luas Kawasan Budidaya (Ha) Loa Janan Ilir 1,46 488,30 54,89 54,56 5,15 1.194,61 322,26 135,69 2.256,92 Palaran 1,53 6.691,72 156,96 5.983,28 2.956,50 1277,41 17.067,40 Samarinda Ilir 13,07 14,65 273,64 301,36 Samarinda Kota 2,48 82,80 179,73 265,01 Samarinda Seberang 7,18 21,54 1,93 29,72 445,37 8,65 26,53 540,93 Samarinda Ulu 896,03 2,37 164,15 2.994,74 25,92 467,50 4.5 50,72 Samarinda Utara 103 13,97 4.604,78 3,92 38,87 11,06 6.721,73 6.141,16 685,24 18.324,13 Sambutan 877,79 57,03 6.120,42 602,37 356,47 8.014,08 Sungai Pinang 46,83 14,86 2.184,48 250,53 181,55 2.678,26 Sungai Kunjang 1.303,75 165,78 118,10 3.649,66 77,43 449,76 5.764,48
  • 13. Pemetaan potensi ekonomi pada masing-masing kecamatan berdasarkan tiga cluster: • Leading cluster, yaitu dimana potensi ekonomi yang ada di kecamatan menjadi unggulan; • Potential cluster, dimana potensi ekonomi yang ada di kecamatan bukan yang menjadi unggulan, namun memiliki potensi untuk terus dikembangkan; • Opportunity cluster, dimana potensi ekonomi yang ada di kecamatan tidak memiliki nilai, namun jika dilihat dari aspek lainnya seperti kondisi geografisnya, maka dapat dipertimbangkan untuk dikembangkan
  • 14. Kecamatan Cluster Leading Potential Opportunity Samarinda Kota Perikanan Darat,Unggas, Perdagangan Besar dan Eceran* Restoran, Pos Samarinda Ulu Perdagangan Besar dan Eceran Tanaman Pangan, perkebunan, perikanan Darat,Ternak, Unggas, Restoran, Pos Industri Kecil dan RumahTangga Samarinda Ilir Perikanan Darat,Ternak, Unggas, Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran Perikanan Laut, Pos Industri Kecil dan RumahTangga Samarinda Seberang Perikanan Laut, Perikanan Darat,Unggas, Perdagangan Besar dan Eceran,Angkutan Sungai, Industri Kecil dan RumahTangga Tanaman Pangan, Perkebunan,Ternak, Restoran, Pos Samarinda Utara Tanaman Pangan, Perkebunan,Ternak,Unggas, Perdagangan Besar dan Eceran, Industri Kecil dan Rumah Tangga Perikanan Darat, Restoran, Angkutan Sungai, Pos Angkutan Darat Palaran Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan Darat,Ternak, Unggas, Restoran, Angkutan Sungai, Industri Kecil dan RumahTangga Perikanan Laut, Perdagangan Besar dan Eceran, Pos Sungai Pinang Unggas, Perdagangan Besar dan Eceran Perikanan Darat,Ternak, Restoran, Pos, Industri Kecil dan RumahTangga Tanaman pangan, Perkebunan Sungai Kunjang Perikanan Darat,Ternak, Unggas, Perdagangan Besar dan Eceran Perkebunan, Perikanan Laut, Restoran, Pos Tanaman Pangan Sambutan Tanaman Pangan , Perkebunan, Perikanan Laut Perikanan Darat,Ternak,Angkutan Sungai,WarungTelekomunikasi Unggas, Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran, Pos Industri Kecil dan RumahTangga Loa Janan Ilir Perikanan Darat,Tanaman Pangan, Perdagangan Besar dan Eceran, Industri Kecil dan RumahTangga Perikanan Laut,Ternak,Unggas, Restoran, Pos
  • 15. Kesimpulan • Pemetaan potensi ekonomi berbasis kecamatan dirumuskan dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang kota samarinda secara umum dan perencanaan kawasan budidaya masing-masing kecamatan secara khusus. Dengan demikian, pola perencanaan dan pengembangan potensi masing-masing kecamatan dapat terintegrasi dan tepat guna. • Potensi ekonomi masing-masing kecamatan dikelompokkan atau ditetapkan ke dalam 3 cluster ekonomi, yaitu Leading cluster, Potential cluster, dan Opportunity cluster. • Sektor-sektor yang tergolong leading sector pada seluruh kecamatan yang ada relatif adalah sektor perikanan darat dan Perdagangan Besar dan Eceran. Adapun sektor ekonomi yang tergolong potential sector pada seluruh kecamatan yang ada relatif adalah Restoran dan Pos. • Bergesernya dominasi sektor industri ke sektor perdagangan, hotel dan restoran juga terlihat dengan berkembang dan semakin banyaknya restoran di Samarinda. Di Kecamatan Samarinda Ilir dan Palaran, potensi sub sektor restoran bahkan menjadi leading cluster dan menjadi potential cluster di kecamatan lainnya. • Pergeseran perekonomian Samarinda menjadi kota perdagangan menunjukkan potensi besar Samarinda terhadap sektor non SDA (batubara dan kayu), dan berpotensi meningkat dengan ketergantungan daerah (kabupaten/Kota) sekitarnya • Terkait opportunity sector, relatif hanya terdapat pada Kecamatan Samarinda Ulu, Sambutan, dan Samarinda Ilir dengan potensi sektor Industri Kecil dan Rumah Tangga; Kecamatan Samarinda Utara dengan potensi sektor angkutan darat; serta Kecamatan Sungai Pinang dan Sungai Kunjang dengan potensi sektor tanaman pangan.
  • 16. Rekomendasi • Fokus arah pembangunan daerah sebaiknya mempertimbangkan cluster ekonomi yang telah dipetakan tersebut khususnya pada area Potential cluster dan Opportunity cluster. Hal ini mengingat kelompok potensi ekonomi tersebut membutuhkan dukungan kebijakan dan political will pemerintah daerah sehingga cluster- cluster tersebut dapat menjadi leading sector di masing-masing kecamatan. • Dokumen perencanaan dan penganggaran daerah perlu menetapkan secara annual-basis program dan kegiatan yang mendorong peningkatan Potential cluster dan Opportunity cluster pada masing-masing kecamatan. • Pemerintah daerah perlu mendorong dan membina pelaku-pelaku usaha lokal di masing-masing kecamatan (tiap-tiap cluster) melalui upaya pemberian pelatihan, penyuluhan, seminar, bantuan kredit, perizinan, dan lain- lain. • Masih luasnya wilayah Kota Samarinda juga menuntut agar penyebaran pengembangan ekonomi daerah tidak menumpuk di pusat kota dan menghindari metropolitan-trap, sehingga pemerintah daerah perlu mengatur regulasi usaha ekonomi pada wilayah-wilayah penunjang pusat kota atau menumbuhkan pusat-pusat kota baru. Dengan demikian, diharapkan penumpukan beban ekonomi dan sosial tidak lagi bertumpu pada satu kecamatan tertentu saja.
  • 17. Rekomendasi • Perlu bank data yang lengkap terkait potensi ekonomi masing-masing kecamatan, sebagai bahan perumusan dan pengambilan kebijakan ekonomi daerah. • Diperlukan koordinasi yang sinergis dan berkesinambungan antara Bappeda sebagai instansi yang mengkoordinir tata ruang daerah dengan instansi- instansi teknis yang menangani sektor-sektor tersebut. • Perencanaan tata ruang pada dasarnya tidak menciptakan yang baru, namun mengakomodir, mengatur dan menggiatkan yang sudah berjalan • Penguatan perijinan dengan insentif dan disinsentif-nya dalam peningkatan potential cluster di daerah, baik sektor perdagangan maupun sektor lainnya.