Peraturan Desa Sirnajaya Nomor 04 Tahun 2013 mengatur tentang pungutan desa untuk tahun 2013. Pungutan tersebut berlaku untuk berbagai pelayanan administrasi seperti surat keterangan nikah, akte kelahiran, rekomendasi izin usaha, dan lainnya dengan tarif bervariasi. Peraturan ini juga mengatur sanksi bagi yang menyalahgunakan dana pungutan dan mewajibkan pelaporan pertanggungjawaban keuangan oleh RW ke

1. PERATURAN DESA SIRNAJAYA
KECAMATAN GUNUNGHALU KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : 04 TAHUN 2013
TENTANG
PUNGUTAN DESA TAHUN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIRNAJAYA
Menimb
ang
: 1. Bahwapelayanankepadamasyarakatterhadapsegalakepentinganperlupenyelesaianadminis
trasi yang tertib, cepat, tepatdanmemuaskanolehPemerintahDesa;
2. Bahwauntukmencapaihaltersebutperluadanyadanapenunjang yang
dapatdiperolehdarimasyarakat yang membutuhkan /
berkepentingansebagaiwujudperansertaataspelayanan yang diterimadariPemerintahDesa;
3. Bahwawujudpencapaianperansertatersebutberupakesediaansecaraikhlasmemberikanbiay
aAdministrasisebagaiPendapatanDesa;
4. BahwauntukituperluditetapkandenganPeraturanDesa.
Mengin
gat
: 1. Undang-undangNomor 32 tahun 2004, tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimanadenganUndang-UndangNomor 8 Tahun 2005
tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantuUndang-UndangNomor 3 Tahun 2005
tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan
Daerah menjadiUndang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, TambahanLembaran Negara RepublikInspnesiaNomor 4548 );
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004,
tentangPerimbanganKeuanganPemerintahPusatdanPemerintah Daerah Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun 2004 Nomor 125
danTambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. PeraturanPemerintahNomor 72 Tahun 2005 tentangDesa ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005, TanbahanLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4587 );
4. PeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 58 Tahun 2006
tentangPengelolaanKeuangan Daerah;
5. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006
tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah KabupatenBandung Barat Nomor4Tahun 2010tentangKeuanganDesa;
DenganPersetujuanBersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIRNAJAYA
dan
KEPALA DESA SIRNAJAYA
MEMUTUSKAN :
Meneta
pkan
:PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA TAHUN 2013

2. Pasal 1
KETENTUAN UMUM
DalamPeraturanDesaini yang dimaksuddengan :
1. DesaadalahDesaSirnajaya.
2. PemerintahDesaadalahPemerintahDesaSirnajaya.
3. BPD adalahBadanPermusyawaratanDesaSirnajaya.
4. RWadalah RW di wilayahDesaSirnajaya.
Pasal 2
PUNGUTAN PEMERINTAH DESA
1. Setiapanggotamasyarakat yang mendapatkanpelayananadministrasipenerbitansurat –
suratketerangan/rekomendasiperijinandariPemerintahDesadipungutbiayasesuaidenganjen
issebagaiberikut:
( 1 ). RekomendasiDesaijinpunyakerja /hajat : Rp. 5.000,00
( 2 ). Rekomendasiijinusaha : Rp. 25.000,00
( 3 ). Rekomendasiijintempatkerja / usaha : Rp. 50.000,00
( 4 ). SuratKeterangannikahdanrujuk : Rp. 20.000,00
( 5 ). SuratKeteranganTalaqdancerai : Rp. 50.000,00
( 6 ). SuratKeterangankelahiran / aktekelahiran : Rp. 5.000,00
( 7 ). SuratKeteranganpindahtempat : Rp. 10.000,00
( 8 ). SuratKeteranganbepergian / Jalan : Rp. 5.000,00
( 9 ). Rekomendasimutasitanah : Rp. 50.000,00
( 10 ). Suratketerangan : KTP,SKCK, KreditBank : Rp. 5.000,00
1. Biayatersebutdalamayat 1
pasalinibelumtermasukuntukbiayamendapatkanrekomendasidariPemerintahatasan /
instansiterkait.
2. Dalamhalinipenerbitanstrukkematiantidakdipungutbiayaapapun.
Pasal 3
PUNGUTAN RT
1. RWdapatmengadakanpungutandenganberpedomanpadahasilmusyawarahwarganya.
2. Setiappungutan yang dilakukanoleh RWharusmendapatkanpersetujuandariKepalaDesa.

3. 3. Untukkeperluanayat 2 pasalinimakaKetua
RWmengajukanpermohonantertulisdilampiridaftarhadirdankeputusanrapat RW yang
membahastentangPungutan RW.
1. Pungutan
RWharusdapatdipertanggungjawabkanpengelolaannyakepadawargadanKepalaDesa.
2. Pertanggungjawabansebagaimanadimaksudpadaayat 4
pasalinidilakukanpadaacaramusyawarahbulananataulapanankepadawarga,
danpadaakhirtahunkepadaKepalaDesa.
3. JenisPungutan
RWdisesuaikandengankebutuhandenganmemperhatikanadatistiadatdankondisiwarga RW.
Pasal 4
KETENTUAN SANKSI
1. Barangsiapa yang
dengansengajaatautidaksengajamenyalahgunakanataumenghilangkanuangpungutandiwaj
ibkanuntukmengganti/mengembalikansesegeramungkin.
2. Batas waktupengembalian paling lambat 1 ( satu )
bulansejakuangdihilangkanatauberdasarkankesepakatanpihak-pihakterkait/berwenang.
3. Apabilaketentuansebagaimanapadaayat 2 ( dua ) pasalinitidakterpenuhimaka proses
penyelesaianselanjutnyadilaksanakansesuaiperaturanperundang-undangan yang berlaku.
Pasal 5
PENGAWASAN
1. BPD
berhakmelakukanpengawasanterhadapPelaksanaanPungutanDesadenganmemintaketera
ngankepadaKepalaDesa.
2. DalamhalpelaksanaanPungutan RW BPD dapatmemintaketerangankepadaKetua RW.
3. Pengawasandapatdilakukansecarakelembagaanmaupunsecaraperseoranganolehangota
BPD.
4. Pengawasan yang dilakukan BPD tidakdalamkapasitaspemeriksa.
Pasal 6
KETENTUAN PERALIHAN
PadasaatberlakunyaPeraturanDesainimakaPeraturanDesatentangPungutanbiayapenggantiongkos

4. cetak / administrasidinyatakantidakberlakulagi.
Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP
PeraturanDesainimulaiberlakupadatanggalditetapkandanberlakusurutsejaktangal10 Pebruari 2013,
agar setiap orang mengetahuinya, PemerintahDesawajibmenyebarluaskankepadamasyarakat.
Ditetapkan di : SIRNAJAYA
PadaTanggal : 10 Pebruari2013
KEPALA DESA SIRNAJAYA
ASEP SUPRIADI