Perda Nomor 4 tahun 2011

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan
bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai
pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas
pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk
lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah, maka perlu
melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kelembagaan
Organisasi Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan beban kerja dan untuk meningkatkan pelayanan
terhadap Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat dipandang perlu meningkatkan Kelembagaan Kantor
Kepegawaian Daerah menjadi Badan Kepegawaian Daerah dan
Pendidikan Pelatihan;
c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Organisasi
Perangkat Daerah dengan melakukan perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat, yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten
Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

2. - 2 -
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4106);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
15.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 56).

3. - 3 -
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 6
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat Nomor 59) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d sehingga berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 2
(2) Badan terdiri dari :
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana;
c. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
d. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan.
2. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VI A dan diantara
Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 11 pasal yakni Pasal 47 A sampai dengan Pasal
47 K sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB VI A
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 47 A
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan merupakan unsur pendukung
tugas Bupati, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 47 B
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang
administrasi umum, pengadaan, pembinaan dan pengembangan dan pemberdayaan,
mutasi, informasi kepegawaian serta tugas pembantuan.

4. - 4 -
Pasal 47 C
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 47B, Badan Kepegawaian
Daerah dan Pendidikan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengadaan, pembinaan dan kesejahteraan,
pengembangan dan pemberdayaan, mutasi dan informasi kepegawaian;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang
pengadaan, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan mutasi dan informasi
kepegawaian;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang kepegawaian daerah;
d. Pelaksanaan tugas pembantuan pemerintahan dibidang kepegawaian daerah;
e. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Pasal 47 D
(1) Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Dan Pendidikan Pelatihan terdiri dari :
a. Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pengadaan dan Mutasi;
d. Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Dan Pendidikan Pelatihan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 47 E
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Badan.
Pasal 47 F
(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Program.
(2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

5. - 5 -
Bagian Ketiga
Bidang Pengadaan dan Mutasi
Pasal 47 G
Bidang Pengadaan dan Mutasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
Pasal 47 H
(1) Bidang Pengadaan dan Mutasi terdiri dari :
a. Sub Bidang Pengadaan dan Pengangkatan Kepegawaian;
b. Sub Bidang Mutasi.
(2) Tiap-tiap sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Bagian Keempat
Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
Pasal 47 I
Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
Pasal 47 J
(1) Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari :
(a) Sub Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai;
(b) Sub Bidang Pembinaan dan Pemberhentian.
(2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Bagian Kelima
Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 47 K
Bidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
Pasal 47 L
(1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
(a) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
(b) Sub Bidang Pengolahan data.
(2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

6. - 6 -
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak
pada tanggal Desember 2011
BUPATI PAKPAK BHARAT,
dto
REMIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak
pada tanggal Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
dto
HOLLER SINAMO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011 NOMOR 4

7. - 7 -
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
I. UMUM
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah perlu
dibantu oleh Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan faktor kemampuan
keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas beban kerja yang meliputi sasaran tugas
yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas serta luas wilayah kerja, Kantor
Kepegawaian Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagai perangkat daerah yang
khusus menangani tentang kepegawaian dirasa perlu ditingkatkan statusnya menjadi
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidkan Pelatihan dikarenakan meningkatnya
cakupan tugas-tugas di bidang kepegawaian dan juga untuk kelancaran pelaksanaan
manajemen PNS Kabupaten Pakpak Bharat yang didukung dengan tersedianya
sarana dan prasarana penunjang tugas.
Dengan perubahan kelembagaan perangkat daerah akan mempengaruhi
perubahan baik dari segi nomenklatur jabatan struktural maupun tugasnya sehingga
penyelesaian masalah kepegawaian lebih cepat terselesaikan.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 99

8. 8
BAGAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN
BUPATI PAKPAK BHARAT,
dto
REMIGO YOLANDO BERUTU
BADAN
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAG
UMUM
BIDANG
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
SUB BIDANG
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
SUB BIDANG
PENGOLAHAN DATA
SUBBAG
KEUANGAN
SUBBAG
PROGRAM
SEKRETARIAT
BIDANG
PENGADAAN DAN
MUTASI
SUB BIDANG
PENGADAAN DAN
PENGANGKATAN
KEPEGAWAIAN
SUB BIDANG
MUTASI
BIDANG
PENGEMBANGAN,
PEMBINAAN DAN
KESEJAHTERAAN
PEGAWAI
SUB BIDANG
PENGEMBANGAN DAN
KESEJAHTERAAN
PEGAWAI
SUB BIDANG
PEMBINAAN DAN
PEMBERHENTIAN
UPT
Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor : 4 Tahun 2011
Tanggal : 5 Desember 2011
Tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat