Keputusan Inspektur Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2011 membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar untuk mengawasi pelaksanaan pengendalian intern secara intensif dan menyeluruh. Satuan Tugas ini beranggotakan penanggung jawab dan koordinator wilayah yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian intern di masing-masing wilayah kerja.
Staf Ahli Bupati Bengkulu Selatan memberikan saran kepada Bupati untuk melakukan rekrutmen pejabat aparatur sipil negara secara terbuka dan berdasarkan kompetensi melalui penerbitan peraturan bupati dan pembentukan panitia seleksi guna mendapatkan pejabat yang profesional dan memenuhi harapan organisasi.
1.01 peningkatan integritas dan nilai etikaMikhail Rasyid
Pedoman ini membahas penegakan integritas dan nilai etika sebagai salah satu sub unsur lingkungan pengendalian SPIP. Integritas adalah konsistensi antara nilai dan tindakan, sedangkan etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan buruk. Penegakan integritas dilakukan dengan menyusun kode etik sebagai pedoman perilaku dan menerapkannya secara konsisten."
Dokumen tersebut merangkum prosedur pelaksanaan kegiatan Satuan Pengawas Internal (SPI) di Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang. SPI bertugas melakukan pemeriksaan internal untuk memastikan kegiatan rumah sakit berjalan sesuai kriteria dan tujuan. Prosedur pelaksanaan audit internal meliputi persiapan, pelaksanaan audit, dan monitoring hasil rekomendasi.
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawasFatihElluqmani
Dokumen tersebut membahas pelatihan kepemimpinan pengawas yang mencakup agenda pengendalian pelaksanaan kegiatan. Agenda tersebut bertujuan untuk melatih peserta mengendalikan kegiatan pelayanan publik dengan memanfaatkan perencanaan, anggaran, pengawasan, pengendalian, dan teknologi informasi secara optimal. Dokumen tersebut juga menjelaskan teknik dan hasil yang diharapkan dari pelatihan pengendalian pelaksanaan ke
Dokumen ini membahas analisis isu-isu terkait kebidanan dan kandungan di RSUD Lakipadada dengan menggunakan alat analisis APKL dan USG. Isu yang mendapat peringkat tertinggi adalah rendahnya pengetahuan dan partisipasi pasien pasca salin terhadap kontrasepsi. Dokumen juga menjelaskan rencana kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan tentang keluarga berencana melalui penyuluhan dan konseling di ruang perawatan nif
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyelenggaraan uji kompetensi dan mekanisme pengangkatan melalui perpindahan jabatan bagi jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN dan jabatan fungsional pranata keuangan APBN. Uji kompetensi dilaksanakan untuk mengukur kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional tersebut.
Staf Ahli Bupati Bengkulu Selatan memberikan saran kepada Bupati untuk melakukan rekrutmen pejabat aparatur sipil negara secara terbuka dan berdasarkan kompetensi melalui penerbitan peraturan bupati dan pembentukan panitia seleksi guna mendapatkan pejabat yang profesional dan memenuhi harapan organisasi.
1.01 peningkatan integritas dan nilai etikaMikhail Rasyid
Pedoman ini membahas penegakan integritas dan nilai etika sebagai salah satu sub unsur lingkungan pengendalian SPIP. Integritas adalah konsistensi antara nilai dan tindakan, sedangkan etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan buruk. Penegakan integritas dilakukan dengan menyusun kode etik sebagai pedoman perilaku dan menerapkannya secara konsisten."
Dokumen tersebut merangkum prosedur pelaksanaan kegiatan Satuan Pengawas Internal (SPI) di Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang. SPI bertugas melakukan pemeriksaan internal untuk memastikan kegiatan rumah sakit berjalan sesuai kriteria dan tujuan. Prosedur pelaksanaan audit internal meliputi persiapan, pelaksanaan audit, dan monitoring hasil rekomendasi.
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawasFatihElluqmani
Dokumen tersebut membahas pelatihan kepemimpinan pengawas yang mencakup agenda pengendalian pelaksanaan kegiatan. Agenda tersebut bertujuan untuk melatih peserta mengendalikan kegiatan pelayanan publik dengan memanfaatkan perencanaan, anggaran, pengawasan, pengendalian, dan teknologi informasi secara optimal. Dokumen tersebut juga menjelaskan teknik dan hasil yang diharapkan dari pelatihan pengendalian pelaksanaan ke
Dokumen ini membahas analisis isu-isu terkait kebidanan dan kandungan di RSUD Lakipadada dengan menggunakan alat analisis APKL dan USG. Isu yang mendapat peringkat tertinggi adalah rendahnya pengetahuan dan partisipasi pasien pasca salin terhadap kontrasepsi. Dokumen juga menjelaskan rencana kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan tentang keluarga berencana melalui penyuluhan dan konseling di ruang perawatan nif
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyelenggaraan uji kompetensi dan mekanisme pengangkatan melalui perpindahan jabatan bagi jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN dan jabatan fungsional pranata keuangan APBN. Uji kompetensi dilaksanakan untuk mengukur kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional tersebut.
PerMenKes No. 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Kualitas Air MinumJoy Irman
Pemerintah Indonesia berencana memperluas program vaksinasi COVID-19 ke seluruh provinsi. Targetnya, vaksinasi bisa mencakup seluruh warga Indonesia hingga akhir 2022. Hal ini penting untuk mencapai kekebalan komunitas dan memutus mata rantai penyebaran virus.
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit agar terhindar dari risiko penularan penyakit dan pencemaran lingkungan. Persyaratan tersebut meliputi penataan ruang bangunan, konstruksi, dan fasilitas yang harus memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. Rumah sakit juga diwajibkan mengelompokkan ruangan berdasarkan tingkat risiko penularan penyakit.
Dalam 3 kalimat, dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk tentang pendapatan daerah, belanja pegawai, insentif, dan bagan akun standar APBD. Dokumen ini memberikan penjelasan mengenai kerangka hukum dan teknis penyusunan anggaran daerah.
program K3 MFK terintegrasi di Puskesmas.pptxNIKEN70
Berisi program manajemen risiko dan pengelolaan fasilitas serta keselamatan (MFK) di Puskesmas yang mencakup 7 program utama yaitu mutu dan keselamatan pasien, manajemen risiko, MFK dan K3, PPI, serta terintegrasi dalam RUK dan RPK. Terdapat berbagai kegiatan seperti identifikasi risiko, penyusunan panduan, simulasi, pelatihan, evaluasi, dan lainnya guna menjamin keamanan, kenyamanan, dan efisiensi fas
Dokumen tersebut merupakan jadwal dinas dan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan dokumentasi. Pelaksanaan mencakup pengkajian mulut secara menyeluruh, penetapan diagnosis dan perencanaan, evaluasi, komunikasi, tindakan pencegahan dan pengobatan, serta dokumentasi hasil pelayanan ke dalam lembar catatan terintegrasi.
Rapat koordinasi Satuan Intelkam Polres Metro Jakarta Selatan membahas perubahan standar pelayanan dan SOP terkait penerbitan SKCK, Surat Ijin Keramaian, dan Rekomendasi. Rapat menyimpulkan perlu mereview standar dan SOP terbaru sesuai peraturan terkini, menghitung ulang waktu pelayanan, serta menambah petugas sidik jari untuk mempercepat proses (<=3 kalimat).
Keputusan Inspektur Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2010 menetapkan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar untuk mendorong budaya etis dan mencegah perilaku tidak etis agar terwujud aparat pengawas yang kredibel dan kinerja optimal. Kode etik terdiri dari prinsip integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi serta aturan perilaku yang menjelaskannya lebih
Dokumen tersebut merangkum rencana proyek perubahan untuk meningkatkan penyusunan sasaran kerja pegawai di lingkungan pemerintah kota Palu. Proyek ini akan dilaksanakan dengan memberikan asistensi kepada pegawai untuk menyusun sasaran kerja masing-masing sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi pegawai dan tercapainya penilaian kinerja yang objektif.
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahUlfah Hanum
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Ruang lingkupnya meliputi pejabat pengelola barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan.
Dokumen tersebut berisi penilaian kinerja pegawai negeri sipil bernama Gerhana Putra oleh pejabat penilai Rismal Riandi. Dokumen mencakup identitas pegawai dan pejabat penilai, unsur-unsur yang dinilai seperti sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja, serta nilai akhir prestasi kerja. Berdasarkan dokumen tersebut, nilai akhir prestasi kerja Gerhana Putra adalah 86,98 atau dikategorikan baik.
Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Dadang Solihin
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut berisi profil Dadang Solihin selaku Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas; (2) Dokumen tersebut juga membahas mengenai evaluasi kinerja pembangunan, jenis evaluasi, dan mekanisme monitoring serta pelaporan; (3) Dokumen tersebut memberikan gambaran singkat mengenai peran evaluasi dalam perencanaan pembangunan.
Pmk no _7_th_2019_ttg_kesehatan_lingkungan_rumah_sakit (1)Anjas Asmara, S.Si
Peraturan ini mengatur tentang kesehatan lingkungan rumah sakit di Indonesia. Tujuannya adalah mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat di rumah sakit dan melindungi sumber daya manusia dari faktor risiko lingkungan. Peraturan ini menetapkan standar mutu lingkungan dan persyaratan kesehatan rumah sakit serta penyelenggaraan kesehatan lingkungan melalui penyehatan, pengamanan, pengendalian, dan pengawasan.
PerMenKes No. 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Kualitas Air MinumJoy Irman
Pemerintah Indonesia berencana memperluas program vaksinasi COVID-19 ke seluruh provinsi. Targetnya, vaksinasi bisa mencakup seluruh warga Indonesia hingga akhir 2022. Hal ini penting untuk mencapai kekebalan komunitas dan memutus mata rantai penyebaran virus.
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit agar terhindar dari risiko penularan penyakit dan pencemaran lingkungan. Persyaratan tersebut meliputi penataan ruang bangunan, konstruksi, dan fasilitas yang harus memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. Rumah sakit juga diwajibkan mengelompokkan ruangan berdasarkan tingkat risiko penularan penyakit.
Dalam 3 kalimat, dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk tentang pendapatan daerah, belanja pegawai, insentif, dan bagan akun standar APBD. Dokumen ini memberikan penjelasan mengenai kerangka hukum dan teknis penyusunan anggaran daerah.
program K3 MFK terintegrasi di Puskesmas.pptxNIKEN70
Berisi program manajemen risiko dan pengelolaan fasilitas serta keselamatan (MFK) di Puskesmas yang mencakup 7 program utama yaitu mutu dan keselamatan pasien, manajemen risiko, MFK dan K3, PPI, serta terintegrasi dalam RUK dan RPK. Terdapat berbagai kegiatan seperti identifikasi risiko, penyusunan panduan, simulasi, pelatihan, evaluasi, dan lainnya guna menjamin keamanan, kenyamanan, dan efisiensi fas
Dokumen tersebut merupakan jadwal dinas dan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan dokumentasi. Pelaksanaan mencakup pengkajian mulut secara menyeluruh, penetapan diagnosis dan perencanaan, evaluasi, komunikasi, tindakan pencegahan dan pengobatan, serta dokumentasi hasil pelayanan ke dalam lembar catatan terintegrasi.
Rapat koordinasi Satuan Intelkam Polres Metro Jakarta Selatan membahas perubahan standar pelayanan dan SOP terkait penerbitan SKCK, Surat Ijin Keramaian, dan Rekomendasi. Rapat menyimpulkan perlu mereview standar dan SOP terbaru sesuai peraturan terkini, menghitung ulang waktu pelayanan, serta menambah petugas sidik jari untuk mempercepat proses (<=3 kalimat).
Keputusan Inspektur Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2010 menetapkan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar untuk mendorong budaya etis dan mencegah perilaku tidak etis agar terwujud aparat pengawas yang kredibel dan kinerja optimal. Kode etik terdiri dari prinsip integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi serta aturan perilaku yang menjelaskannya lebih
Dokumen tersebut merangkum rencana proyek perubahan untuk meningkatkan penyusunan sasaran kerja pegawai di lingkungan pemerintah kota Palu. Proyek ini akan dilaksanakan dengan memberikan asistensi kepada pegawai untuk menyusun sasaran kerja masing-masing sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi pegawai dan tercapainya penilaian kinerja yang objektif.
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahUlfah Hanum
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Ruang lingkupnya meliputi pejabat pengelola barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan.
Dokumen tersebut berisi penilaian kinerja pegawai negeri sipil bernama Gerhana Putra oleh pejabat penilai Rismal Riandi. Dokumen mencakup identitas pegawai dan pejabat penilai, unsur-unsur yang dinilai seperti sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja, serta nilai akhir prestasi kerja. Berdasarkan dokumen tersebut, nilai akhir prestasi kerja Gerhana Putra adalah 86,98 atau dikategorikan baik.
Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Dadang Solihin
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut berisi profil Dadang Solihin selaku Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas; (2) Dokumen tersebut juga membahas mengenai evaluasi kinerja pembangunan, jenis evaluasi, dan mekanisme monitoring serta pelaporan; (3) Dokumen tersebut memberikan gambaran singkat mengenai peran evaluasi dalam perencanaan pembangunan.
Pmk no _7_th_2019_ttg_kesehatan_lingkungan_rumah_sakit (1)Anjas Asmara, S.Si
Peraturan ini mengatur tentang kesehatan lingkungan rumah sakit di Indonesia. Tujuannya adalah mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat di rumah sakit dan melindungi sumber daya manusia dari faktor risiko lingkungan. Peraturan ini menetapkan standar mutu lingkungan dan persyaratan kesehatan rumah sakit serta penyelenggaraan kesehatan lingkungan melalui penyehatan, pengamanan, pengendalian, dan pengawasan.
Peraturan ini mengatur tentang jabatan fungsional auditor dan angka kreditnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi auditor saat ini. Dokumen ini menjelaskan definisi istilah terkait seperti pembinaan, auditor, aparat pengawasan intern pemerintah, dan angka kredit. Selain itu, juga dijelaskan tugas dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian
Peraturan Bupati Banjarnegara ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Dokumen ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi RSUD serta Direktur RSUD.
No. 4 ttg perubahan atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 ttg org dan...ppbkab
Peraturan ini mengubah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Pakpak Bharat.
Nomor 71 Tahun 2018 tentang UPTD Puskesmas Dinkes PP dan KB.pdfBakpiaPTok
Peraturan Bupati Malinau No. 71 Tahun 2018 mengatur tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau. Dokumen ini membentuk 12 Puskesmas di wilayah Kabupaten Malinau dan mengatur tugas, fungsi, dan susunan organisasi masing-masing Puskesmas.
Rangkaian peraturan daerah ini mengatur tentang pengadaan pegawai negeri sipil daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dokumen ini menjelaskan tentang penyusunan formasi, prosedur pengajuan formasi, penetapan formasi, serta tahapan pengadaan pegawai negeri sipil daerah mulai dari perencanaan, pengumuman, persyaratan, pelamaran, hingga pengangkatan.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KED...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur perubahan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas dengan merubah organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan merubah organisasi Badan Lingkungan Hidup dengan menambah organisasi Subbidang di bawah Bidang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.
Renstra inspektorat hasil revisi april 2018Risda Siburian
Renstra Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat 2016-2021 menjelaskan tugas Inspektorat meliputi pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah dan desa serta pembinaan aparatur. Dokumen ini menetapkan tujuan, strategi, program, dan kegiatan Inspektorat selama 5 tahun ke depan sesuai peraturan dan untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 mengatur tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi dan tugas pokok setiap satuan organisasi di dalam Dinas Daerah Kabupaten Bandung seperti Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Dokumen tersebut merupakan rencana kerja inspektorat kabupaten Banjar untuk memastikan terlaksananya pengawasan dan pengendalian internal secara efektif dan meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan melalui serangkaian program dan kegiatan seperti pengawasan berkala, penyusunan kebijakan dan prosedur, pelatihan tenaga pengawasan, serta penanganan pengaduan masyarakat.
Perjanjian kinerja tahun 2018 antara Inspektorat Kabupaten Banjar dan unit-unit terkait menetapkan target-target kinerja untuk mencapai manajemen pemerintahan yang efektif dan transparan meliputi peningkatan kapabilitas pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, serta profesionalisme aparatur.
Rencana Aksi Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2018 berfokus pada peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan internal, penataan sistem dan prosedur, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, serta penanganan pengaduan masyarakat. Beberapa target utama meliputi peningkatan frekuensi pengawasan internal, penyempurnaan kebijakan dan prosedur, pelatihan tenaga pemeriksa, serta intensifikasi penanganan pengaduan
Rencana Kerja tahun 2018 SKPD Inspektorat memfokuskan pada pengawasan internal secara berkala, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penanganan pengaduan masyarakat. Beberapa program utama adalah pelaksanaan pengawasan 225 kali, pelatihan 75% aparatur, serta penyelesaian 80% kasus pengaduan. Total pagu anggaran yang dialokasikan adalah Rp. 639,65 miliar.
Rencana Kerja Tahun 2017 SKPD Inspektorat membahas program dan kegiatan prioritas untuk peningkatan pengawasan internal, penataan sistem dan prosedur pengawasan, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur pengawasan. Target utama adalah terlaksananya pengawasan internal secara berkala, penyusunan dokumen sistem dan prosedur pengawasan, serta terdidik dan terlatihnya 30 orang sumber daya manusia.
Dokumen tersebut merupakan perjanjian kinerja tahun 2017 antara Inspektur Kabupaten Banjar beserta empat urban wilayah dengan Bupati Banjar. Perjanjian ini mencakup target-target kinerja untuk meningkatkan sistem pengawasan internal, penanganan pengaduan masyarakat, serta profesionalisme aparatur pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dokumen tersebut merupakan rencana strategi Inspektorat Kabupaten Banjar untuk periode 2016-2021. Rencana strategi ini disusun untuk menjadi pedoman kerja inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah. Dokumen ini juga menjelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Banjar.
Dokumen tersebut merupakan Kerangka Acuan Kerja Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2015. Dokumen ini membahas visi, misi, tujuan, dan strategi Inspektorat untuk memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Banjar melalui pengawasan yang profesional.
1. Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 21 A Km. 37.900 Telp. (0511) 4772500 Martapura
Kode Pos 70613 KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR
NOMOR 09 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR,
Menimbang : a. bahwa agar Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banjar terlaksana secara intensif dan menyeluruh
perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) Inspektorat Kabupaten Banjar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
ditetapkan Keputusan Inspektur tentang Pembentukan Satuan Tugas
Penyelenggaraan Satuan Pemerintah Intern Pemerintah (SPIP) di
Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar.
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);
2. 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64
tahun 2005;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor Kep 06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor Kep 06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Kepala
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep-
713/K/SU/2002;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun
2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banjar;
11. Keputusan Bupati Banjar Nomor 515 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Penanggung Jawab Satuan Tugas Penyelenggara SPIP mempunyai tugas :
1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan
penerapan SPIP di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar;
2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan
keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-
undangan;
3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan
perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan
Inspektorat Kabupaten Banjar;
4. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan Inspektorat
Kabupaten Banjar;
5. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan Inspektorat
Kabupaten Banjar;
6. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan
penerapan SPIP di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar;
7. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan
sumber daya manusia di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar;
8. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan Inspektorat
Kabupaten Banjar;
9. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran,
kompleksitas, dan sifat dari tugas Inspektorat Kabupaten Banjar.
3. Koordinator Wilayah Satuan Tugas Penyelenggara SPIP mempunyai tugas :
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penerapan SPIP pada masing-
masing wilayah kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar;
2. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing wilayah kerja di
Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar;
3. Menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja masing-masing
wilayah kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar;
4. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku masing-masing wilayah kerja
di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar;
5. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran,
kompleksitas, dan sifat dari tugas masing-masing wilayah kerja di
Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar;
6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Penanggung Jawab SPIP
Inspektorat Kabupaten Banjar.
KETIGA : Sekretariat Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) Inspektorat Kabupaten Banjar mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan
yang diperlukan;
2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan
penyelenggaraan SPIP;
3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;
4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada
Penanggung Jawab.
KEEMPAT : Masa Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP adalah selama 1 (satu)
tahun sejak berakhirnya masa kerja Satuan Tugas tahun sebelumnya.
KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat
Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2011.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 13 Januari 2011
INSPEKTUR,
ttd
Ir. H. IMAM SUHARJO, MT