Dokumen tersebut membahas tentang manajemen aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian ASN dan jenis-jenis pegawai ASN, hak dan kewajiban pegawai ASN, serta organisasi dan larangan-larangan yang berlaku bagi ASN."
Dokumen tersebut membahas mengenai reorientasi dan restrukturisasi SDM aparatur daerah melalui solusi jangka pendek berupa pemberian tunjangan dan solusi jangka panjang melalui perbaikan sistem keseluruhan seperti sistem penggajian, rekruitmen, penilaian kinerja, promosi, reward dan punishment, serta diklat. Dibahas pula mengenai berbagai metode evaluasi jabatan dan komponen penghitungan besaran tambahan penghasilan bagi PNS da
Dokumen tersebut membahas kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan peraturan-peraturan terkait akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang SKP untuk kenaikan pangkat PNS, mencakup dasar hukum dan kegunaan SKP, masa kenaikan pangkat, career path dan kompetensi ASN, serta tahapan penilaian kinerja.
Dokumen tersebut berisi laporan pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja Gerakan Pramuka Kota Gorontalo tahun 2013 dan 2014. Terdapat 5 bidang program yaitu pembinaan anggota muda, pembinaan anggota dewasa, organisasi dan hukum, keuangan serta pengabdian masyarakat. Beberapa kegiatan yang sedang berjalan antara lain pelatihan kepemimpinan, perkemahan, dan pengembangan gugus depan. Rencana kerja 2014 meliputi
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian ASN dan jenis-jenis pegawai ASN, hak dan kewajiban pegawai ASN, serta organisasi dan larangan-larangan yang berlaku bagi ASN."
Dokumen tersebut membahas mengenai reorientasi dan restrukturisasi SDM aparatur daerah melalui solusi jangka pendek berupa pemberian tunjangan dan solusi jangka panjang melalui perbaikan sistem keseluruhan seperti sistem penggajian, rekruitmen, penilaian kinerja, promosi, reward dan punishment, serta diklat. Dibahas pula mengenai berbagai metode evaluasi jabatan dan komponen penghitungan besaran tambahan penghasilan bagi PNS da
Dokumen tersebut membahas kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan peraturan-peraturan terkait akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang SKP untuk kenaikan pangkat PNS, mencakup dasar hukum dan kegunaan SKP, masa kenaikan pangkat, career path dan kompetensi ASN, serta tahapan penilaian kinerja.
Dokumen tersebut berisi laporan pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja Gerakan Pramuka Kota Gorontalo tahun 2013 dan 2014. Terdapat 5 bidang program yaitu pembinaan anggota muda, pembinaan anggota dewasa, organisasi dan hukum, keuangan serta pengabdian masyarakat. Beberapa kegiatan yang sedang berjalan antara lain pelatihan kepemimpinan, perkemahan, dan pengembangan gugus depan. Rencana kerja 2014 meliputi
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)Pratiwi Gitomartoyo
1. PPPK merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang ASN Pasal 6.
2. Penetapan kebutuhan PPPK dilakukan berdasarkan Anjab dan ABK untuk 5 tahun dan ditetapkan Menteri setiap tahunnya.
3. Pengadaan PPPK melalui pengadaan jabatan tertentu dan seleksi yang terdiri dari administrasi, kompetensi dasar, dan bidang.
Dokumen tersebut membahas tentang jabatan fungsional perencana, meliputi:
1. Perbedaan antara jabatan fungsional dan struktural serta mekanisme kenaikan pangkat dan jabatan yang berdasarkan prestasi kerja untuk jabatan fungsional.
2. Unsur-unsur dan prinsip penilaian angka kredit perencana berdasarkan pendidikan, kegiatan perencanaan, pengembangan profesi, dan penunjang.
3. Mekanisme penilaian, penetap
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan TOR dan RAB serta teknik perencanaan aktivitas. Topik utama yang dibahas adalah struktur anggaran, klasifikasi belanja, penyusunan TOR dan RAB, serta teknik perencanaan kegiatan."
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mencakup dasar hukum, komponen-komponen LAKIP, dan format penyajian LAKIP.
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang workshop penguatan kapasitas penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kecamatan. Terdapat beberapa poin penting yaitu proses penyusunan indikator kinerja yang baik harus memenuhi kriteria SMART, langkah-langkah penyusunan indikator kinerja, serta evaluasi pelaksanaan musrenbang di daerah yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca musrenbang.
Keputusan Kepala Desa menetapkan pemberhentian beberapa perangkat desa sebelumnya dan mengangkat seorang sekretaris desa baru. Keputusan ini didasarkan pada perubahan susunan organisasi perangkat desa sesuai peraturan terbaru serta hasil seleksi dan rekomendasi dari camat.
Pengembangan karier pns dalam jabatan struktural & fungsionalTatang Suwandi
Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional diatur berdasarkan kualifikasi, syarat pendidikan, pengalaman kerja, dan prestasi. PNS dapat dipindahkan antar jabatan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Permendagri ini mengatur tentang jabatan fungsional berbasis kinerja untuk jabatan fungsional. Dokumen ini menjelaskan tentang pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat fungsional, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Dokumen ini juga mengatur tentang kenaikan jenjang jabatan, kenaikan pangkat, dan ketentuan lainnya seperti ketentuan penutup.
Rangkuman dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang Renja Perangkat Daerah yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistematika dokumen Renja PD dan tahapan penyusunan Renja PD mulai dari persiapan, ranc
Dokumen tersebut membahas tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di Indonesia. Terdapat dua jenis kenaikan pangkat yaitu reguler dan pilihan, dengan syarat-syarat tertentu untuk masing-masing. Dokumen ini juga membandingkan peraturan kenaikan pangkat sebelumnya dan menjelaskan sistem serta prosedur kenaikan pangkat PNS secara lengkap.
Dokumen tersebut merupakan peraturan pemerintah tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang definisi, jenis, status, fungsi, hak dan kewajiban, serta lembaga-lembaga terkait dengan pengelolaan Aparatur Sipil Negara seperti Komisi Aparatur Sipil Negara.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya peningkatan kapasitas pegawai negeri sipil di Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur, baik dari segi pengetahuan maupun moralitas, agar dapat berperan optimal dalam memberdayakan masyarakat tani.
Dokumen ini merekomendasikan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa X Kecamatan Y Kabupaten Ogan Komering Ilir. Rekomendasi ini didasarkan pada peraturan terkait dan surat kepala desa serta kepala dinas terkait. Dokumen ini menyetujui usulan penggantian dan pengangkatan perangkat desa baru sesuai perubahan susunan organisasi, serta memerintahkan kepala desa untuk mencabut dan mengangkat kembali perang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya. Dokumen ini menjelaskan tentang ruang lingkup tugas Analis Kebijakan, jenjang jabatan, unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, serta instansi pembina jabatan fungsional Analis Kebijakan.
permenpan 45 tahun 2013 tentang jabatan fungsional analis kebijakan dan angka...Ridho Fitrah Hyzkia
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya. Jabatan ini bertugas melakukan kajian dan analisis kebijakan publik. Terdiri dari 4 jenjang yaitu Analis Kebijakan Pertama hingga Analis Kebijakan Utama. Unsur utama yang dinilai angka kreditnya adalah pendidikan, kajian kebijakan, dan pengembangan profesi. Lembaga Administrasi Negara bertugas se
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)Pratiwi Gitomartoyo
1. PPPK merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang ASN Pasal 6.
2. Penetapan kebutuhan PPPK dilakukan berdasarkan Anjab dan ABK untuk 5 tahun dan ditetapkan Menteri setiap tahunnya.
3. Pengadaan PPPK melalui pengadaan jabatan tertentu dan seleksi yang terdiri dari administrasi, kompetensi dasar, dan bidang.
Dokumen tersebut membahas tentang jabatan fungsional perencana, meliputi:
1. Perbedaan antara jabatan fungsional dan struktural serta mekanisme kenaikan pangkat dan jabatan yang berdasarkan prestasi kerja untuk jabatan fungsional.
2. Unsur-unsur dan prinsip penilaian angka kredit perencana berdasarkan pendidikan, kegiatan perencanaan, pengembangan profesi, dan penunjang.
3. Mekanisme penilaian, penetap
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan TOR dan RAB serta teknik perencanaan aktivitas. Topik utama yang dibahas adalah struktur anggaran, klasifikasi belanja, penyusunan TOR dan RAB, serta teknik perencanaan kegiatan."
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mencakup dasar hukum, komponen-komponen LAKIP, dan format penyajian LAKIP.
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang workshop penguatan kapasitas penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kecamatan. Terdapat beberapa poin penting yaitu proses penyusunan indikator kinerja yang baik harus memenuhi kriteria SMART, langkah-langkah penyusunan indikator kinerja, serta evaluasi pelaksanaan musrenbang di daerah yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca musrenbang.
Keputusan Kepala Desa menetapkan pemberhentian beberapa perangkat desa sebelumnya dan mengangkat seorang sekretaris desa baru. Keputusan ini didasarkan pada perubahan susunan organisasi perangkat desa sesuai peraturan terbaru serta hasil seleksi dan rekomendasi dari camat.
Pengembangan karier pns dalam jabatan struktural & fungsionalTatang Suwandi
Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional diatur berdasarkan kualifikasi, syarat pendidikan, pengalaman kerja, dan prestasi. PNS dapat dipindahkan antar jabatan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Permendagri ini mengatur tentang jabatan fungsional berbasis kinerja untuk jabatan fungsional. Dokumen ini menjelaskan tentang pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat fungsional, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Dokumen ini juga mengatur tentang kenaikan jenjang jabatan, kenaikan pangkat, dan ketentuan lainnya seperti ketentuan penutup.
Rangkuman dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang Renja Perangkat Daerah yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistematika dokumen Renja PD dan tahapan penyusunan Renja PD mulai dari persiapan, ranc
Dokumen tersebut membahas tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di Indonesia. Terdapat dua jenis kenaikan pangkat yaitu reguler dan pilihan, dengan syarat-syarat tertentu untuk masing-masing. Dokumen ini juga membandingkan peraturan kenaikan pangkat sebelumnya dan menjelaskan sistem serta prosedur kenaikan pangkat PNS secara lengkap.
Dokumen tersebut merupakan peraturan pemerintah tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang definisi, jenis, status, fungsi, hak dan kewajiban, serta lembaga-lembaga terkait dengan pengelolaan Aparatur Sipil Negara seperti Komisi Aparatur Sipil Negara.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya peningkatan kapasitas pegawai negeri sipil di Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur, baik dari segi pengetahuan maupun moralitas, agar dapat berperan optimal dalam memberdayakan masyarakat tani.
Dokumen ini merekomendasikan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa X Kecamatan Y Kabupaten Ogan Komering Ilir. Rekomendasi ini didasarkan pada peraturan terkait dan surat kepala desa serta kepala dinas terkait. Dokumen ini menyetujui usulan penggantian dan pengangkatan perangkat desa baru sesuai perubahan susunan organisasi, serta memerintahkan kepala desa untuk mencabut dan mengangkat kembali perang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya. Dokumen ini menjelaskan tentang ruang lingkup tugas Analis Kebijakan, jenjang jabatan, unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, serta instansi pembina jabatan fungsional Analis Kebijakan.
permenpan 45 tahun 2013 tentang jabatan fungsional analis kebijakan dan angka...Ridho Fitrah Hyzkia
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya. Jabatan ini bertugas melakukan kajian dan analisis kebijakan publik. Terdiri dari 4 jenjang yaitu Analis Kebijakan Pertama hingga Analis Kebijakan Utama. Unsur utama yang dinilai angka kreditnya adalah pendidikan, kajian kebijakan, dan pengembangan profesi. Lembaga Administrasi Negara bertugas se
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya. Jabatan fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan karier yang bertugas melakukan kajian dan analisis kebijakan. Instansi pembina jabatan ini adalah Lembaga Administrasi Negara, yang antara lain menyusun pedoman dan mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Analis Kebijakan. Jenjang jabatan terdiri atas Analis Keb
Peraturan ini mengatur tentang jabatan fungsional auditor dan angka kreditnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi auditor saat ini. Dokumen ini menjelaskan definisi istilah terkait seperti pembinaan, auditor, aparat pengawasan intern pemerintah, dan angka kredit. Selain itu, juga dijelaskan tugas dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian
Peraturan ini mengatur tentang jabatan fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri pada instansi pemerintah. Jabatan ini termasuk dalam rumpun kualitas dan keamanan, dan merupakan jabatan karier dengan empat jenjang, yaitu Ahli Pertama hingga Ahli Utama. Kementerian Perindustrian ditunjuk sebagai instansi pembina yang bertugas menyusun standar kompetensi dan melakukan pelatihan.
Peraturan Daerah ini mengatur perubahan struktur organisasi beberapa dinas di Pemerintah Kota Cirebon, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, mencakup kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi, kategori dan jenjang jabatan, tugas, unsur kegiatan, dan hasil kerja yang harus dicapai."
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, mencakup kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi, kategori dan jenjang jabatan, tugas, unsur kegiatan, dan hasil kerja yang harus dicapai."
Dokumen tersebut merangkum organisasi dan tugas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016. Badan ini terdiri atas 6 bidang dan 3 sub bagian di bawah sekretariat, yang semuanya bertugas dalam pengadaan pegawai, mutasi, pelatihan, penilaian kinerja, dan manajemen informasi sesuai peraturan perundang-undangan terkait aparatur sipil negara.
Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Peraturan ini mengatur tentang proses penetapan sasaran kinerja pegawai dan ekspektasi kinerja, pelaksanaan kinerja, pemberian umpan balik, evaluasi kinerja berkala dan tahunan, serta pemberian penghargaan dan sanksi.
Peraturan ini mengatur tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil (PNS) yang terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan dan pemantauan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut, dan sistem informasi kinerja PNS. Tujuannya untuk menyelaraskan tujuan instansi dengan sasaran kinerja pegawai, mengukur dan menilai kinerja, serta menentukan tindak lanjut hasil penilaian kinerja.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Peraturan bupati nomor 98 tentang evaluasi jabatan
1. BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 98 TAHUN 2015
TENTANG
NILAI DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan pegawai
perlu mempertimbangkan nilai dan kelas jabatan (job
value dan job class) sesuai dengan hasil analisis dan
evaluasi jabatan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bantul tentang Nilai dan Kelas Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 5679);
2. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun
1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peratuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi
Jabatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun
2007 Nomor 13) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2007 Nomor
14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 17 Tahun
2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Organisasi
Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2011 Seri D Nomor 17);
3. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007
Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 19 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan se-
Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Seri D Nomor 16 Tahun 2007);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun
2009 tentang Pembentukan Organisasi Badan
Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun
2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 14
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun
2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D
Nomor 06);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG NILAI DAN KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL.
4. BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab,
wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu
organisasi Negara.
5. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan
secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai
faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan
nilai jabatan dan kelas jabatan
6. Nilai jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang
mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi
jabatan.
7. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan
berdasarkan nilai suatu jabatan.
8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam
rangka memimpin satuan organisasi.
9. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang
pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu
serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya
disyaratkan dengan angka kredit.
10. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang
pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada ketrampilan tertentu dan untuk kenaikan
jabatan dan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
Pasal 2
Nilai dan kelas jabatan digunakan sebagai dasar penyusunan/penyempurnaan
peta jabatan, penyusunan/penyempurnaan struktur organisasi, pengangkatan
pegawai dalam jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, penyusunan
formasi, perumusan pengembangan pegawai, mutasi, dan redistribusi pegawai
serta pemberian tunjangan kinerja
BAB II
NILAI DAN KELAS JABATAN
Pasal 3
(1) Nilai dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
dihasilkan dari proses evaluasi jabatan.
5. (2) Proses evaluasi jabatan dilakukan dengan metode Sistem Evaluasi Faktor
atau Factor Evaluation System (FES).
(3) Faktor-faktor yang dipergunakan dalam Sistem Evaluasi Faktor terdiri atas:
a. Faktor Evaluasi Jabatan Struktural;
b. Faktor Evaluasi Jabatan Fungsional.
(4) Faktor yang dipergunakan dalam evaluasi jabatan struktural meliputi :
a. Faktor 1. Ruang Lingkup dan Dampak Program
b. Faktor 2. Pengaturan Organisasi
c. Faktor 3. Wewenang Penyeliaan dan Manajerial
d. Faktor 4. Hubungan Personal, yang terdiri atas :
1) Sifat Hubungan
2) Tujuan Hubungan
e. Faktor 5. Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan
f. Faktor 6. Kondisi Lain atau Kesulitan dan kerumitan dalam
melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab penyeliaan,
yang dapat dipengaruhi oleh situasi khusus meliputi :
1) Ragam pekerjaan;
2) Operasi giliran kerja(shift);
3) Pegawai berfluktuasi atau batas waktu yang selalu berubah;
4) Penyebaran fisik;
5) Situasi khusus penyusunan staf;
6) Dampak progam tertentu;
7) Perubahan teknologi;
8) Bahaya khusus dan kondisi keselamatan kerja.
(5) Faktor yang dipergunakan dalam evaluasi jabatan fungsional meliputi :
a. Faktor 1. Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan
b. Faktor 2. Pengawasan Penyelia
c. Faktor 3. Pedoman
d. Faktor 4. Kompleksitas
e. Faktor 5. Ruang Lingkup dan Dampak
f. Faktor 6. Hubungan Personal
g. Faktor 7. Tujuan Hubungan
h. Faktor 8. Persyaratan Fisik
i. Faktor 9. Lingkungan Pekerjaan.
(6) Nilai dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
6. BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI BANTUL,
ttd
SIGIT SAPTO RAHARJO
Diundangkan di Bantul
pada Tanggal 30 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd
RIYANTONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 98
7. LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 98 TAHUN 2015
TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL
BUKU I
NILAI DAN KELAS JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
2015
8. NILAI DAN KELAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
NO NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
NILAI
JABATAN
FAKTOR 1-
RUANG
LINGKUP
DAN DAMPAK
PROGRAM
FAKTOR 2-
PENGATURAN
ORGANISASI
FAKTOR 3-
WEWENANG
PENYELIAAN
DAN
MANAJERIAL
FAKTOR 4- HUBUNGAN PERSONAL FAKTOR 5-
KESULITAN
DALAM
PENGARAHAN
PEKERJAAN
FAKTOR 6 -
KONDISI LAIN
JUMLAH
SITUASI
KHUSUS
SUBFAKTOR 4A -
SIFAT
HUBUNGAN
SUBFAKTOR 4B -
TUJUAN
HUBUNGAN
Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai
1 Bupati 17 4730 5 900 3 350 3 900 4 100 4 125 8 1030 6 1325 1
2 Wakil Bupati 17 4205 5 900 3 350 3 900 4 100 4 125 4 505 6 1325 1
3 Sekretaris Daerah 16 4040 5 900 3 350 3 900 4 100 4 125 3 340 6 1325 1
4 Asisten Administrasi Umum 15 3540 5 900 2 250 3 900 3 75 3 100 3 340 3 975 1
5 Asisten Pemerintahan 15 3540 5 900 2 250 3 900 3 75 3 100 3 340 3 975 1
6 Asisten Perekonomian dan Pembangunan 15 3540 5 900 2 250 3 900 3 75 3 100 3 340 3 975 1
7 Inspektur Inspektorat 15 3515 4 775 3 350 3 900 3 75 3 100 3 340 3 975 0
8 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
15 3515 4 775 3 350 3 900 3 75 3 100 3 340 3 975 1
9 Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset
15 3515 4 775 3 350 3 900 3 75 3 100 3 340 3 975 0
10 Direktur RSUD Panembahan Senopati 15 3305 3 550 3 350 2 775 2 50 3 100 4 505 3 975 0
11 Kepala Dinas Kesehatan 15 3305 3 550 3 350 2 775 2 50 3 100 4 505 3 975 0
12 Kepala Dinas Pendidikan Dasar 15 3305 3 550 3 350 2 775 2 50 3 100 4 505 3 975 0
13 Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan
Non Formal
15 3305 3 550 3 350 2 775 2 50 3 100 4 505 3 975 0
14 Kepala Badan Kepegawaian Daerah 14 3140 3 550 3 350 2 775 2 50 3 100 3 340 3 975 0
15 Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga,
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana
14 3140 3 550 3 350 2 775 2 50 3 100 3 340 3 975 0
16 Kepala Badan Lingkungan Hidup 14 3140 3 550 3 350 2 775 2 50 3 100 3 340 3 975 0
17 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 14 3140 3 550 3 350 2 775 2 50 3 100 3 340 3 975 1
18 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 14 3140 3 550 3 350 2 775 2 50 3 100 3 340 3 975 1
19 Kepala Dinas Pekerjaan Umum 14 3140 3 550 3 350 2 775 2 50 3 100 3 340 3 975 0
20 Kepala Dinas Perhubungan 14 3140 3 550 3 350 2 775 2 50 3 100 3 340 3 975 1
21 Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi
14 3140 3 550 3 350 2 775 2 50 3 100 3 340 3 975 1
22 Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan 14 3140 3 550 3 350 2 775 2 50 3 100 3 340 3 975 1
23 Kepala Dinas Sosial 14 3140 3 550 3 350 2 775 2 50 3 100 3 340 3 975 0
24 Kepala Dinas Sumber Daya Air 14 3140 3 550 3 350 2 775 2 50 3 100 3 340 3 975 0
25 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 14 3140 3 550 3 350 2 775 2 50 3 100 3 340 3 975 1
9. NO NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
NILAI
JABATAN
FAKTOR 1-
RUANG
LINGKUP
DAN DAMPAK
PROGRAM
FAKTOR 2-
PENGATURAN
ORGANISASI
FAKTOR 3-
WEWENANG
PENYELIAAN
DAN
MANAJERIAL
FAKTOR 4- HUBUNGAN PERSONAL FAKTOR 5-
KESULITAN
DALAM
PENGARAHAN
PEKERJAAN
FAKTOR 6 -
KONDISI LAIN
JUMLAH
SITUASI
KHUSUS
SUBFAKTOR 4A -
SIFAT
HUBUNGAN
SUBFAKTOR 4B -
TUJUAN
HUBUNGAN
Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai
Transmigrasi
26 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 14 3140 3 550 3 350 2 775 2 50 3 100 3 340 3 975 0
27 Kepala Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan
14 3105 2 350 3 350 2 775 2 50 3 100 4 505 3 975 1
28 Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
14 2940 2 350 3 350 2 775 2 50 3 100 3 340 3 975 0
29 Kepala Dinas Perijinan 14 2940 2 350 3 350 2 775 2 50 3 100 3 340 3 975 0
30 Sekretaris DPRD 14 2940 2 350 3 350 2 775 2 50 3 100 3 340 3 975 0
31 Staf Ahli Bidang Ekonomi 14 2800 4 775 2 250 3 900 4 100 4 125 3 340 1 310 0
32 Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan
Sumber Daya Manusia
14 2800 4 775 2 250 3 900 4 100 4 125 3 340 1 310 0
33 Staf Ahli Bidang Pembangunan 14 2800 4 775 2 250 3 900 4 100 4 125 3 340 1 310 0
34 Staf Ahli Bidang Pemerintahan 14 2800 4 775 2 250 3 900 4 100 4 125 3 340 1 310 0
35 Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum 14 2800 4 775 2 250 3 900 4 100 4 125 3 340 1 310 0
36 Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan
Sosial
12 2290 3 550 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
37 Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan
Aset
12 2290 3 550 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
38 Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan 12 2290 3 550 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
39 Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian 12 2290 3 550 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
40 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah
12 2290 3 550 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
41 Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
Sekretariat Daerah
12 2290 3 550 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
42 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 12 2290 3 550 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
43 Kepala Bagian KPPD Sekretariat Daerah 12 2290 3 550 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
44 Kepala Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah
12 2290 3 550 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
45 Kepala Bagian Pemerintahan Desa
Sekretariat Daerah
12 2290 3 550 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
46 Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah 12 2290 3 550 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
47 Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah
12 2290 3 550 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
48 Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah 12 2290 3 550 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
10. NO NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
NILAI
JABATAN
FAKTOR 1-
RUANG
LINGKUP
DAN DAMPAK
PROGRAM
FAKTOR 2-
PENGATURAN
ORGANISASI
FAKTOR 3-
WEWENANG
PENYELIAAN
DAN
MANAJERIAL
FAKTOR 4- HUBUNGAN PERSONAL FAKTOR 5-
KESULITAN
DALAM
PENGARAHAN
PEKERJAAN
FAKTOR 6 -
KONDISI LAIN
JUMLAH
SITUASI
KHUSUS
SUBFAKTOR 4A -
SIFAT
HUBUNGAN
SUBFAKTOR 4B -
TUJUAN
HUBUNGAN
Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai
49 Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
12 2290 3 550 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
50 Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
12 2290 3 550 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
51 Sekretaris Inspektorat 12 2290 3 550 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
52 Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang
RSUD Panembahan Senopati
12 2290 3 550 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
53 Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD
Panembahan Senopati
12 2290 3 550 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
54 Camat 12 2190 2 350 3 350 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
55 Kepala Kantor Arsip 12 2190 2 350 3 350 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
56 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik
12 2190 2 350 3 350 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
57 Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Desa
12 2190 2 350 3 350 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
58 Kepala Kantor Pemuda dan Olah Raga 12 2190 2 350 3 350 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
59 Kepala Kantor Pengelolaan Pasar 12 2190 2 350 3 350 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
60 Kepala Kantor Pengolahan Data
Telematika
12 2190 2 350 3 350 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
61 Kepala Kantor Perpustakaan Umum 12 2190 2 350 3 350 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
62 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
12 2190 2 350 3 350 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 1
63 Kepala Bidang Administrasi dan
Kesejahteraan BKD
11 2090 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
64 Kepala Bidang Akuntansi DPPKAD 11 2090 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
65 Kepala Bidang Anggaran DPPKAD 11 2090 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
66 Kepala Bidang Aset DPPKAD 11 2090 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
67 Kepala Bidang Data dan Pengkajian
BKKPP dan KB
11 2090 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
68 Kepala Bidang Data, Penelitian dan
Pengembangan Bappeda
11 2090 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
69 Kepala Bidang Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi BKKPP dan KB
11 2090 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
70 Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan 11 2090 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
11. NO NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
NILAI
JABATAN
FAKTOR 1-
RUANG
LINGKUP
DAN DAMPAK
PROGRAM
FAKTOR 2-
PENGATURAN
ORGANISASI
FAKTOR 3-
WEWENANG
PENYELIAAN
DAN
MANAJERIAL
FAKTOR 4- HUBUNGAN PERSONAL FAKTOR 5-
KESULITAN
DALAM
PENGARAHAN
PEKERJAAN
FAKTOR 6 -
KONDISI LAIN
JUMLAH
SITUASI
KHUSUS
SUBFAKTOR 4A -
SIFAT
HUBUNGAN
SUBFAKTOR 4B -
TUJUAN
HUBUNGAN
Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai
Pemberdayaan Keluarga BKKPP dan KB
71 Kepala Bidang Ketahanan Pangan BKP3 11 2090 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
72 Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan
BKD
11 2090 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
73 Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
BKKPP dan KB
11 2090 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
74 Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pemberdayaan Masyarakat Bappeda
11 2090 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
75 Kepala Bidang Penaatan Hukum dan
Pengembangan Kapasitas Badan
Lingkungan Hidup
11 2090 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
76 Kepala Bidang Penagihan DPPKAD 11 2090 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
77 Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan
DPPKAD
11 2090 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
78 Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan
BKD
11 2090 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
79 Kepala Bidang Pendidikan, Kebudayaan
dan Kesehatan Bappeda
11 2090 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
80 Kepala Bidang Pengadaan dan
Pengembangan BKD
11 2090 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
81 Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan
Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber
Daya Alam BLH
11 2090 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
82 Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran
dan Dokumen Lingkungan Hidup BLH
11 2090 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
83 Kepala Bidang Pengendalian Program
Bappeda
11 2090 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
84 Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian,
Perikanan, Kelautan dan Kehutanan BKP3
11 2090 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
85 Kepala Bidang Perbendaharaan DPPKAD 11 2090 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
86 Kepala Bidang Perekonomian Bappeda 11 2090 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
87 Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
Bappeda
11 2090 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
88 Sekretaris Badan / Dinas 11 2090 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
12. NO NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
NILAI
JABATAN
FAKTOR 1-
RUANG
LINGKUP
DAN DAMPAK
PROGRAM
FAKTOR 2-
PENGATURAN
ORGANISASI
FAKTOR 3-
WEWENANG
PENYELIAAN
DAN
MANAJERIAL
FAKTOR 4- HUBUNGAN PERSONAL FAKTOR 5-
KESULITAN
DALAM
PENGARAHAN
PEKERJAAN
FAKTOR 6 -
KONDISI LAIN
JUMLAH
SITUASI
KHUSUS
SUBFAKTOR 4A -
SIFAT
HUBUNGAN
SUBFAKTOR 4B -
TUJUAN
HUBUNGAN
Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai
89 Sekretaris Kecamatan 11 2090 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 0
90 Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja 11 2090 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 2 575 1
91 Kepala Bagian Hukum Sekretariat DPRD 11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
92 Kepala Bagian Keuangan RSUD
Panembahan Senopati
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
93 Kepala Bagian Keuangan, Rumah Tangga
dan Aset Sekretariat DPRD
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
94 Kepala Bagian Pengembangan RSUD
Panembahan Senopati
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
95 Kepala Bagian Persidangan dan Risalah
Sekretariat DPRD
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
96 Kepala Bagian Umum RSUD Panembahan
Senopati
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
97 Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD 11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
98 Kepala Bidang Angkutan Dinas
Perhubungan
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
99 Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan
Sosial Dinas Sosial
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
100 Kepala Bidang Bina Program Dinas
Pendidikan Dasar
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
101 Kepala Bidang Bina Program Dinas
Pendidikan Menengah dan Non Formal
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
102 Kepala Bidang Bina Usaha dan
Pengawasan Pengendalian Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
103 Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU 11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
104 Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas
Dukcapil
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
105 Kepala Bidang Hubungan Industrial dan
Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas
Nakertrans
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
106 Kepala Bidang Jalan Dinas PU 11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
107 Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Budpar 11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
108 Kepala Bidang Kehutanan Dinas Pertahut 11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
13. NO NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
NILAI
JABATAN
FAKTOR 1-
RUANG
LINGKUP
DAN DAMPAK
PROGRAM
FAKTOR 2-
PENGATURAN
ORGANISASI
FAKTOR 3-
WEWENANG
PENYELIAAN
DAN
MANAJERIAL
FAKTOR 4- HUBUNGAN PERSONAL FAKTOR 5-
KESULITAN
DALAM
PENGARAHAN
PEKERJAAN
FAKTOR 6 -
KONDISI LAIN
JUMLAH
SITUASI
KHUSUS
SUBFAKTOR 4A -
SIFAT
HUBUNGAN
SUBFAKTOR 4B -
TUJUAN
HUBUNGAN
Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai
109 Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan
Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
110 Kepala Bidang Keperawatan dan Mutu
RSUD Panembahan Senopati
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
111 Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas
Pertahut
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
112 Kepala Bidang Keselamatan Teknik,
Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
113 Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat Sat Pol PP
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 1
114 Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Air
Dinas SDA
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
115 Kepala Bidang Koperasi Dinas Perindagkop 11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
116 Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas
Perhubungan
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
117 Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi Dinas SDA
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
118 Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas
Kerja Dinas Nakertrans
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
119 Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi
Dinas Perijinan
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
120 Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi
Sosial Dinas Sosial
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
121 Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
122 Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD
Panembahan Senopati
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
123 Kepala Bidang Pemasaran dan Kemitraan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
124 Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Sehat Dinas Kesehatan
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
125 Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas
Perindagkop
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
126 Kepala Bidang Penanggulangan Masalah 11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
14. NO NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
NILAI
JABATAN
FAKTOR 1-
RUANG
LINGKUP
DAN DAMPAK
PROGRAM
FAKTOR 2-
PENGATURAN
ORGANISASI
FAKTOR 3-
WEWENANG
PENYELIAAN
DAN
MANAJERIAL
FAKTOR 4- HUBUNGAN PERSONAL FAKTOR 5-
KESULITAN
DALAM
PENGARAHAN
PEKERJAAN
FAKTOR 6 -
KONDISI LAIN
JUMLAH
SITUASI
KHUSUS
SUBFAKTOR 4A -
SIFAT
HUBUNGAN
SUBFAKTOR 4B -
TUJUAN
HUBUNGAN
Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai
Kesehatan Dinas Kesehatan
127 Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas
Dukcapil
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
128 Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
Dinas Dukcapil
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
129 Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan
Dinas Perijinan
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
130 Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas
Dinas Dikmenof
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
131 Kepala Bidang Pendidikan Menengah
Kejuruan Dinas Dikmenof
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
132 Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
Dinas Dikdas
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
133 Kepala Bidang Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama Dinas Dikdas
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
134 Kepala Bidang Penegakan Peraturan
Daerah Sat Pol PP
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 1
135 Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kerja Dinas Nakertrans
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
136 Kepala Bidang Pengaduan, Pengawasan
dan Pengendalian Dinas Perijinan
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
137 Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan
Non Formal Dinas Dikmenof
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
138 Kepala Bidang Pengembangan Peternakan
Dinas Pertahut
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
139 Kepala Bidang Pengembangan Sosial dan
Agama Dinas Sosial
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
140 Kepala Bidang Penunjang Medik RSUD
Panembahan Senopati
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
141 Kepala Bidang Perdagangan Dinas
Perindagkop
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
142 Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas
Kelautan dan Perikanan
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
143 Kepala Bidang Perindustrian Dinas 11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
15. NO NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
NILAI
JABATAN
FAKTOR 1-
RUANG
LINGKUP
DAN DAMPAK
PROGRAM
FAKTOR 2-
PENGATURAN
ORGANISASI
FAKTOR 3-
WEWENANG
PENYELIAAN
DAN
MANAJERIAL
FAKTOR 4- HUBUNGAN PERSONAL FAKTOR 5-
KESULITAN
DALAM
PENGARAHAN
PEKERJAAN
FAKTOR 6 -
KONDISI LAIN
JUMLAH
SITUASI
KHUSUS
SUBFAKTOR 4A -
SIFAT
HUBUNGAN
SUBFAKTOR 4B -
TUJUAN
HUBUNGAN
Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai
Perindagkop
144 Kepala Bidang Perkebunan dan
Holtikultura Dinas Pertahut
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
145 Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
Sat Pol PP
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
146 Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Pengembangan Dinas Sumber Daya Air
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
147 Kepala Bidang Sarana Prasarana dan
Agribisnis Dinas Pertahut
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
148 Kepala Bidang Sarana, Obyek dan Daya
Tarik Wisata Dinas Budpar
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
149 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
Dinas Kesehatan
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
150 Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas
Pertahut
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
151 Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PU 11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
152 Kepala Bidang Transmigrasi Dinas
Nakertrans
11 2045 2 350 2 250 1 450 2 50 1 30 3 340 2 575 0
153 Kepala UPT Balai Latihan Kerja 11 1920 2 350 2 250 1 450 1 25 1 30 4 505 1 310 0
154 Kepala UPT Laboratorium Lingkungan 11 1920 2 350 2 250 1 450 1 25 1 30 4 505 1 310 0
155 Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan 11 1920 2 350 2 250 1 450 1 25 1 30 4 505 1 310 0
156 Kepala UPT Puskesmas 11 1920 2 350 2 250 1 450 1 25 1 30 4 505 1 310 1
157 Kepala UPT Sanggar Kegiatan Belajar 11 1920 2 350 2 250 1 450 1 25 1 30 4 505 1 310 0
158 Kepala UPT Balai Benih Ikan 10 1620 2 350 2 250 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 0
159 Kepala UPT Balai Benih Pertanian 10 1620 2 350 2 250 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 0
160 Kepala UPT Jaminan Kesehatan Daerah 10 1620 2 350 2 250 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 0
161 Kepala UPT Kebersihan, Pertamanan,
Persampahan dan Permakaman
10 1620 2 350 2 250 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 0
162 Kepala UPT Pengamatan Pengairan 10 1620 2 350 2 250 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 1
163 Kepala UPT Pengolahan Pupuk Organik 10 1620 2 350 2 250 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 0
164 Kepala UPT Rumah Potong Hewan 10 1620 2 350 2 250 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 0
165 Kepala Seksi Belanja Langsung DPPKAD 9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
166 Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung
DPPKAD
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
16. NO NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
NILAI
JABATAN
FAKTOR 1-
RUANG
LINGKUP
DAN DAMPAK
PROGRAM
FAKTOR 2-
PENGATURAN
ORGANISASI
FAKTOR 3-
WEWENANG
PENYELIAAN
DAN
MANAJERIAL
FAKTOR 4- HUBUNGAN PERSONAL FAKTOR 5-
KESULITAN
DALAM
PENGARAHAN
PEKERJAAN
FAKTOR 6 -
KONDISI LAIN
JUMLAH
SITUASI
KHUSUS
SUBFAKTOR 4A -
SIFAT
HUBUNGAN
SUBFAKTOR 4B -
TUJUAN
HUBUNGAN
Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai
167 Kepala Seksi Inventarisasi dan
Penghapusan DPPKAD
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
168 Kepala Seksi Keberatan DPPKAD 9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
169 Kepala Seksi Pembukuan DPPKAD 9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
170 Kepala Seksi Penagihan dan Piutang
DPPKAD
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
171 Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran dan
Pelayanan DPPKAD
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
172 Kepala Seksi Penetapan DPPKAD 9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
173 Kepala Seksi Pengendalian Anggaran
DPPKAD
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
174 Kepala Seksi Pengendalian Operasional,
Pemeriksaan dan Penindakan DPPKAD
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
175 Kepala Seksi Pengolahan Data dan
Laporan Bidang Akuntansi DPPKAD
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
176 Kepala Seksi Pengolahan Data dan
Pengendalian Bidang Aset DPPKAD
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
177 Kepala Seksi Penilaian dan Optimalisasi
Bidang Aset DPPKAD
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
178 Kepala Seksi Perencanaan Anggaran
DPPKAD
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
179 Kepala Seksi Verifikasi dan Informasi
Pendapatan DPPKAD
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
180 Kepala Sub Bagian Administrasi Bupati dan
Wakil Bupati Bagian Protokol Sekretariat
Daerah
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
181 Kepala Sub Bagian Administrasi Sekda dan
Asisten Bagian Protokol Sekretariat Daerah
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
182 Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan dan
Aparatur Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
183 Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian
Hukum Sekretariat Daerah
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
184 Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum 9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
17. NO NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
NILAI
JABATAN
FAKTOR 1-
RUANG
LINGKUP
DAN DAMPAK
PROGRAM
FAKTOR 2-
PENGATURAN
ORGANISASI
FAKTOR 3-
WEWENANG
PENYELIAAN
DAN
MANAJERIAL
FAKTOR 4- HUBUNGAN PERSONAL FAKTOR 5-
KESULITAN
DALAM
PENGARAHAN
PEKERJAAN
FAKTOR 6 -
KONDISI LAIN
JUMLAH
SITUASI
KHUSUS
SUBFAKTOR 4A -
SIFAT
HUBUNGAN
SUBFAKTOR 4B -
TUJUAN
HUBUNGAN
Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
185 Kepala Sub Bagian Evaluasi, Data dan
Laporan Inspektorat
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
186 Kepala Sub Bagian Investasi dan
Kerjasama Bagian KPPD Sekretariat
Daerah
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
187 Kepala Sub Bagian Kekayaan Desa Bagian
Pemdes Sekretariat Daerah
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
188 Kepala Sub Bagian Kelembagaan Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
189 Kepala Sub Bagian Kelembagaan Desa
Bagian Pemdes Sekretariat Daerah
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
190 Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan
Standarisasi Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
191 Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat
Daerah
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
192 Kepala Sub Bagian Pemberitaan Bagian
Humas Sekretariat Daerah
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
193 Kepala Sub Bagian Penerangan dan
Promosi Bagian Humas Sekretariat Daerah
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
194 Kepala Sub Bagian Pengembangan
Otonomi Daerah Bagian Tapem Sekretariat
Daerah
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
195 Kepala Sub Bagian Pengembangan Potensi
Perdagangan, Industri dan Jasa Bagian
KPPD Sekretariat Daerah
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
196 Kepala Sub Bagian Pengembangan
Sumber Daya Alam Bagian KPPD
Sekretariat Daerah
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
197 Kepala Sub Bagian Pengendalian Program
Bagian AP Sekretariat Daerah
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
198 Kepala Sub Bagian Pengumpulan dan
Distribusi Informasi Bagian Humas
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
18. NO NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
NILAI
JABATAN
FAKTOR 1-
RUANG
LINGKUP
DAN DAMPAK
PROGRAM
FAKTOR 2-
PENGATURAN
ORGANISASI
FAKTOR 3-
WEWENANG
PENYELIAAN
DAN
MANAJERIAL
FAKTOR 4- HUBUNGAN PERSONAL FAKTOR 5-
KESULITAN
DALAM
PENGARAHAN
PEKERJAAN
FAKTOR 6 -
KONDISI LAIN
JUMLAH
SITUASI
KHUSUS
SUBFAKTOR 4A -
SIFAT
HUBUNGAN
SUBFAKTOR 4B -
TUJUAN
HUBUNGAN
Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai
Sekretariat Daerah
199 Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah
Bagian Tapem Sekretariat Daerah
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
200 Kepala Sub Bagian Perangkat Desa Bagian
Pemdes Sekretariat Daerah
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
201 Kepala Sub Bagian Percepatan
Pembangunan Bagian AP Sekretariat
Daerah
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
202 Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
Inspektorat
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
203 Kepala Sub Bagian Pertanahan Bagian
Tapem Sekretariat Daerah
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
204 Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan
Sekretariat Daerah
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
205 Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan
Santel Bagian Umum Sekretariat Daerah
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
206 Kepala Sub Bagian Tata Laksana Acara
Bagian Protokol Sekretariat Daerah
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
207 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bagian
Umum Sekretariat Daerah
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
208 Kepala Sub Bagian Teknis Administrasi
Pembangunan Bagian AP Sekretariat
Daerah
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
209 Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian
dan Keuangan Inspektorat
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
210 Kepala Sub Bidang Administrasi
Kepegawaian BKD
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
211 Kepala Sub Bidang Advokasi, Konseling
dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga
Berencana dan Kesehatan Reproduksi
BKKPP dan KB
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
212 Kepala Sub Bidang Analisis dan
Perencanaan Diklat BKD
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
213 Kepala Sub Bidang Data, Statistik dan 9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
19. NO NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
NILAI
JABATAN
FAKTOR 1-
RUANG
LINGKUP
DAN DAMPAK
PROGRAM
FAKTOR 2-
PENGATURAN
ORGANISASI
FAKTOR 3-
WEWENANG
PENYELIAAN
DAN
MANAJERIAL
FAKTOR 4- HUBUNGAN PERSONAL FAKTOR 5-
KESULITAN
DALAM
PENGARAHAN
PEKERJAAN
FAKTOR 6 -
KONDISI LAIN
JUMLAH
SITUASI
KHUSUS
SUBFAKTOR 4A -
SIFAT
HUBUNGAN
SUBFAKTOR 4B -
TUJUAN
HUBUNGAN
Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai
Pelaporan BAPPEDA
214 Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan
Jasa dan Pariwisata BAPPEDA
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
215 Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan
Pensiun BKD
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
216 Kepala Sub Bidang Kesehatan BAPPEDA 9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
217 Kepala Sub Bidang Kesejahteraan BKD 9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
218 Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Pangan
BKP3
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
219 Kepala Sub Bidang Konservasi Sumber
Daya Alam BLH
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
220 Kepala Sub Bidang Mutasi BKD 9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
221 Kepala Sub Bidang Pelayanan KB dan
Kesehatan Reproduksi BKKPP dan KB
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
222 Kepala Sub Bidang Pemberdayaan
Distribusi dan Konsumsi BKP3
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
223 Kepala Sub Bidang Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga BKKPP dan KB
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
224 Kepala Sub Bidang Pemberdayaan
Masyarakat BAPPEDA
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
225 Kepala Sub Bidang Pembinaan Ketahanan
Keluarga BKKPP dan KB
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
226 Kepala Sub Bidang Pemerintahan
BAPPEDA
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
227 Kepala Sub Bidang Penaatan Hukum BLH 9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
228 Kepala Sub Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan BAPPEDA
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
229 Kepala Sub Bidang Penelitian dan
Pengembangan BAPPEDA
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
230 Kepala Sub Bidang Pengadaan BKD 9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
231 Kepala Sub Bidang Penganggaran
BAPPEDA
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
232 Kepala Sub Bidang Pengembangan
Kapasitas BLH
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
20. NO NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
NILAI
JABATAN
FAKTOR 1-
RUANG
LINGKUP
DAN DAMPAK
PROGRAM
FAKTOR 2-
PENGATURAN
ORGANISASI
FAKTOR 3-
WEWENANG
PENYELIAAN
DAN
MANAJERIAL
FAKTOR 4- HUBUNGAN PERSONAL FAKTOR 5-
KESULITAN
DALAM
PENGARAHAN
PEKERJAAN
FAKTOR 6 -
KONDISI LAIN
JUMLAH
SITUASI
KHUSUS
SUBFAKTOR 4A -
SIFAT
HUBUNGAN
SUBFAKTOR 4B -
TUJUAN
HUBUNGAN
Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai
233 Kepala Sub Bidang Pengembangan
Kelembagaan Petani dan Penyuluh BKP3
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
234 Kepala Sub Bidang Pengembangan
Partisipasi Perempuan dan
Pengarusutamaan Gender BKKPP dan KB
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
235 Kepala Sub Bidang Pengembangan
Program, Penyuluhan, Informasi dan
Teknologi BKP3
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
236 Kepala Sub Bidang Pengendalian BAPPEDA 9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
237 Kepala Sub Bidang Pengendalian
Dokumen Lingkungan Hidup BLH
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
238 Kepala Sub Bidang Pengendalian
Kerusakan Lingkungan Hidup BLH
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
239 Kepala Sub Bidang Pengendalian
Pencemaran Lingkungan Hidup BLH
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
240 Kepala Sub Bidang Pengkajian
Pengembangan dan Penyebarluasan
Informasi Badan Kesejahteraan Keluarga,
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
241 Kepala Sub Bidang Pengolahan dan
Pengelolaan Data BKKPP dan KB
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
242 Kepala Sub Bidang Penilaian dan
Pengembangan BKD
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
243 Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan BKD
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
244 Kepala Sub Bidang Perlindungan Hak-Hak
Perempuan dan Anak BKKPP dan KB
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
245 Kepala Sub Bidang Pertanian, Perikanan,
Kehutanan dan Kelautan BAPPEDA
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
246 Kepala Sub Bidang Sarana Prasarana dan
Penataan Ruang BAPPEDA
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
247 Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup BAPPEDA
9 1500 1 175 1 100 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 0
21. NO NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
NILAI
JABATAN
FAKTOR 1-
RUANG
LINGKUP
DAN DAMPAK
PROGRAM
FAKTOR 2-
PENGATURAN
ORGANISASI
FAKTOR 3-
WEWENANG
PENYELIAAN
DAN
MANAJERIAL
FAKTOR 4- HUBUNGAN PERSONAL FAKTOR 5-
KESULITAN
DALAM
PENGARAHAN
PEKERJAAN
FAKTOR 6 -
KONDISI LAIN
JUMLAH
SITUASI
KHUSUS
SUBFAKTOR 4A -
SIFAT
HUBUNGAN
SUBFAKTOR 4B -
TUJUAN
HUBUNGAN
Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai
248 Kepala Sub Bagian Fasilitasi dan
Dokumentasi Hukum Setwan
9 1475 1 175 1 100 1 450 1 25 2 75 3 340 1 310 0
249 Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat
dan Protokol Setwan
9 1475 1 175 1 100 1 450 1 25 2 75 3 340 1 310 0
250 Kepala Sub Bagian Hukum, Pemasaran
dan Kemitraan RSUD Panembahan
Senopati
9 1475 1 175 1 100 1 450 1 25 2 75 3 340 1 310 0
251 Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas
Pendidikan
9 1475 1 175 1 100 1 450 1 25 2 75 3 340 1 310 0
252 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
Badan dan Dinas
9 1475 1 175 1 100 1 450 1 25 2 75 3 340 1 310 0
253 Kepala Sub Bagian Keuangan Set DPRD 9 1475 1 175 1 100 1 450 1 25 2 75 3 340 1 310 0
254 Kepala Sub Bagian Pendidikan dan
Penelitian RSUD Panembahan Senopati
9 1475 1 175 1 100 1 450 1 25 2 75 3 340 1 310 0
255 Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan
Aset RSUD Panembahan Senopati
9 1475 1 175 1 100 1 450 1 25 2 75 3 340 1 310 0
256 Kepala Sub Bagian Persidangan Bagian
Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD
9 1475 1 175 1 100 1 450 1 25 2 75 3 340 1 310 0
257 Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan
Sekretariat DPRD
9 1475 1 175 1 100 1 450 1 25 2 75 3 340 1 310 0
258 Kepala Sub Bagian Program Badan dan
Dinas
9 1475 1 175 1 100 1 450 1 25 2 75 3 340 1 310 0
259 Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
Kecamatan
9 1475 1 175 1 100 1 450 1 25 2 75 3 340 1 310 0
260 Kepala Sub Bagian Program, Keuangan
dan Aset Sat Pol PP
9 1475 1 175 1 100 1 450 1 25 2 75 3 340 1 310 0
261 Kepala Sub Bagian Risalah Bagian
Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD
9 1475 1 175 1 100 1 450 1 25 2 75 3 340 1 310 0
262 Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan
Aset Sekretariat DPRD
9 1475 1 175 1 100 1 450 1 25 2 75 3 340 1 310 0
263 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor 9 1475 1 175 1 100 1 450 1 25 2 75 3 340 1 310 0
264 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat
DPRD
9 1475 1 175 1 100 1 450 1 25 2 75 3 340 1 310 0
265 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT 9 1475 1 175 1 100 1 450 1 25 2 75 3 340 1 310 0
22. NO NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
NILAI
JABATAN
FAKTOR 1-
RUANG
LINGKUP
DAN DAMPAK
PROGRAM
FAKTOR 2-
PENGATURAN
ORGANISASI
FAKTOR 3-
WEWENANG
PENYELIAAN
DAN
MANAJERIAL
FAKTOR 4- HUBUNGAN PERSONAL FAKTOR 5-
KESULITAN
DALAM
PENGARAHAN
PEKERJAAN
FAKTOR 6 -
KONDISI LAIN
JUMLAH
SITUASI
KHUSUS
SUBFAKTOR 4A -
SIFAT
HUBUNGAN
SUBFAKTOR 4B -
TUJUAN
HUBUNGAN
Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai
266 Kepala Sub Bagian Umum Badan/Dinas 9 1475 1 175 1 100 1 450 1 25 2 75 3 340 1 310 0
267 Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian RSUD Panembahan Senopati
9 1475 1 175 1 100 1 450 1 25 2 75 3 340 1 310 0
268 Kepala Sub Bagian Umum Dinas Dikdas
dan Dikmenof
9 1475 1 175 1 100 1 450 1 25 2 75 3 340 1 310 0
269 Kepala Sub Bagian Umum Kecamatan 9 1475 1 175 1 100 1 450 1 25 2 75 3 340 1 310 0
270 Kepala Sub Bagian Verifikasi dan
Akuntansi RSUD Panembahan Senopati
9 1475 1 175 1 100 1 450 1 25 2 75 3 340 1 310 0
271 Sekretaris Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
9 1475 1 175 1 100 1 450 1 25 2 75 3 340 1 310 0
272 Kepala UPT Pengelolaan Pendidikan Dasar
Kecamatan
9 1445 1 175 2 250 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 1
273 Kepala Seksi Akuisisi dan Pengolahan
Kantor Perpustakaan Daerah
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
274 Kepala Seksi Angkutan Barang dan Khusus
Dinas Perhubungan
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
275 Kepala Seksi Angkutan Umum Dinas
Perhubungan
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
276 Kepala Seksi Aplikasi Telematika Kantor
PDT
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
277 Kepala Seksi Bangunan dan Gedung Dinas
PU
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
278 Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan
Bencana Dinas Sosial
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
279 Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan
Kemitraan Dinas Pertahut
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
280 Kepala Seksi Bina Gizi Masyarakat Dinas
Kesehatan
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
281 Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat
Satuan Pol PP
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
282 Kepala Seksi Bina Usaha Dinas Kelautan
dan Perikanan
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
283 Kepala Seksi Bina Usaha Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat Dinas
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
23. NO NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
NILAI
JABATAN
FAKTOR 1-
RUANG
LINGKUP
DAN DAMPAK
PROGRAM
FAKTOR 2-
PENGATURAN
ORGANISASI
FAKTOR 3-
WEWENANG
PENYELIAAN
DAN
MANAJERIAL
FAKTOR 4- HUBUNGAN PERSONAL FAKTOR 5-
KESULITAN
DALAM
PENGARAHAN
PEKERJAAN
FAKTOR 6 -
KONDISI LAIN
JUMLAH
SITUASI
KHUSUS
SUBFAKTOR 4A -
SIFAT
HUBUNGAN
SUBFAKTOR 4B -
TUJUAN
HUBUNGAN
Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai
Kesehatan
284 Kepala Seksi Budaya dan Kesenian Dinas
Budpar
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
285 Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan
Lingkungan Hidup Kecamatan
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
286 Kepala Seksi Energi Dinas SDA 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
287 Kepala Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan
Simpan Pinjam Dinas Perindagkop
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
288 Kepala Seksi Holtikultura Dinas Pertahut 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
289 Kepala Seksi Hubungan Industrial dan
Syarat Kerja Dinas Nakertrans
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
290 Kepala Seksi Informasi dan Penempatan
Tenaga Kerja Dinas Nakertrans
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
291 Kepala Seksi Informasi dan Teknologi
Dinas Perijinan
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
292 Kepala Seksi Kedaduratan dan Logistik
BPBD
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 1
293 Kepala Seksi Kelahiran, Kematian,
Pengakuan dan Pengangkatan Anak Dinas
Dukcapil
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
294 Kepala Seksi Kelembagaan Sosial dan
Partisipasi Sosial Masyarakat Dinas Sosial
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
295 Kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
296 Kepala Seksi Kemitraan Usaha Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
297 Kepala Seksi Kepahlawanan,
Kesetiakawanan Sosial dan
Pengembangan Kehidupan Beragama
Dinas Sosial
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
298 Kepala Seksi Keperawatan dan Kebidanan
RSUD Panembahan Senopati
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
299 Kepala Seksi Kerjasama Satuan Polisi
Pamong Praja
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
300 Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
24. NO NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
NILAI
JABATAN
FAKTOR 1-
RUANG
LINGKUP
DAN DAMPAK
PROGRAM
FAKTOR 2-
PENGATURAN
ORGANISASI
FAKTOR 3-
WEWENANG
PENYELIAAN
DAN
MANAJERIAL
FAKTOR 4- HUBUNGAN PERSONAL FAKTOR 5-
KESULITAN
DALAM
PENGARAHAN
PEKERJAAN
FAKTOR 6 -
KONDISI LAIN
JUMLAH
SITUASI
KHUSUS
SUBFAKTOR 4A -
SIFAT
HUBUNGAN
SUBFAKTOR 4B -
TUJUAN
HUBUNGAN
Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai
Veteriner Dinas Pertahut
301 Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat Desa
Kantor PMD
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
302 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Kecamatan
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 1
303 Kepala Seksi Kewaspadaan dan
Ketahanan Nasional Kantor Kesbangpol
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
304 Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya
Alam dan Produksi Bahan Baku Industri
Dinas Pertahut
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
305 Kepala Seksi Kurikulum dan Tenaga
Kependidikan pada Bidang Pendidikan
Menengah Atas Dinas Dinkmenof
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
306 Kepala Seksi Kurikulum dan Tenaga
Kependidikan pada Bidang Pendidikan
Menengah Kejuruan Dinas Dikmenof
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
307 Kepala Seksi Kurikulum dan Tenaga
Kependidikan pada Bidang Pendidikan
Sekolah Dasar Dinas Dikdas
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
308 Kepala Seksi Kurikulum dan Tenaga
Kependidikan pada Bidang Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama Dinas Dikdas
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
309 Kepala Seksi Layanan Perpustakaan
Keliling Kantor Perpustakaan Daerah
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
310 Kepala Seksi Layanan Pustaka dan
Informasi Kantor Perpustakaan Daerah
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
311 Kepala Seksi Manajemen Rekayasa dan
Operasional Lalu Lintas Dinas
Perhubungan
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
312 Kepala Seksi Mutasi Penduduk Dinas
Dukcapil
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
313 Kepala Seksi Mutu dan Audit Klinik RSUD
Panembahan Senopati
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
314 Kepala Seksi Nomor Induk Kependudukan, 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
25. NO NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
NILAI
JABATAN
FAKTOR 1-
RUANG
LINGKUP
DAN DAMPAK
PROGRAM
FAKTOR 2-
PENGATURAN
ORGANISASI
FAKTOR 3-
WEWENANG
PENYELIAAN
DAN
MANAJERIAL
FAKTOR 4- HUBUNGAN PERSONAL FAKTOR 5-
KESULITAN
DALAM
PENGARAHAN
PEKERJAAN
FAKTOR 6 -
KONDISI LAIN
JUMLAH
SITUASI
KHUSUS
SUBFAKTOR 4A -
SIFAT
HUBUNGAN
SUBFAKTOR 4B -
TUJUAN
HUBUNGAN
Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai
Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
Dinas Dukcapil
315 Kepala Seksi Olah Raga Kantor PORA 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
316 Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
Satuan Polisi Pamong Praja
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 2
317 Kepala Seksi Operasi Jaringan Irigasi Dinas
SDA
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
318 Kepala Seksi Padi Dinas Pertahut 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
319 Kepala Seksi Palawija Dinas Pertahut 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
320 Kepala Seksi Pelayanan Dinas Perijinan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
321 Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
322 Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar
dan Rujukan Dinas Kesehatan
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
323 Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan
Dinas Pertahut
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
324 Kepala Seksi Pelayanan Medik Penunjang
dan Bedah Sentral RSUD Panembahan
Senopati
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 1
325 Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang
Dinas PU
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
326 Kepala Seksi Pembangunan Jalan Dinas
PU
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
327 Kepala Seksi Pemberdayaan Koperasi dan
UKM Dinas Perindagkop
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
328 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
329 Kepala Seksi Pembinaan Pemakai Air
Dinas SDA
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
330 Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan
Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 1
331 Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Dinas PU 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
332 Kepala Seksi Pemerliharaan Jaringan
Irigasi Dinas SDA
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
333 Kepala Seksi Pemuda Kantor PORA 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
26. NO NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
NILAI
JABATAN
FAKTOR 1-
RUANG
LINGKUP
DAN DAMPAK
PROGRAM
FAKTOR 2-
PENGATURAN
ORGANISASI
FAKTOR 3-
WEWENANG
PENYELIAAN
DAN
MANAJERIAL
FAKTOR 4- HUBUNGAN PERSONAL FAKTOR 5-
KESULITAN
DALAM
PENGARAHAN
PEKERJAAN
FAKTOR 6 -
KONDISI LAIN
JUMLAH
SITUASI
KHUSUS
SUBFAKTOR 4A -
SIFAT
HUBUNGAN
SUBFAKTOR 4B -
TUJUAN
HUBUNGAN
Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai
334 Kepala Seksi Pencegahan dan
Kesiapsiagaan BPBD
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
335 Kepala Seksi Pendaftaran, Seleksi dan
Pemindahan Dinas Nakertrans
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
336 Kepala Seksi Pendapatan Kantor
Pengelolaan Pasar
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
337 Kepala Seksi Pendataan dan Informasi
Dinas Pendidikan Dasar
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
338 Kepala Seksi Pendataan dan Informasi
Dinas Pendidikan Menengah dan Non
Formal
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
339 Kepala Seksi Pendataan dan Perluasan
Kerja Dinas Nakertrans
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
340 Kepala Seksi Pendataan Dinas Perijinan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
341 Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
dan Taman Kanak-Kanak Dinas Dikmenof
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
342 Kepala Seksi Pendidikan Non Formal dan
Informal Dinas Dikmenof
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
343 Kepala Seksi Penetapan Dinas Perijinan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
344 Kepala Seksi Pengaduan Dinas Perijinan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
345 Kepala Seksi Pengamatan, Pencegahan
dan Pemberantasan Penyakit Hewan Dinas
Pertahut
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
346 Kepala Seksi Pengawasan dan
Pengendalian Dinas Perijinan
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
347 Kepala Seksi Pengawasan
Ketenagakerjaan Dinas Nakertrans
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
348 Kepala Seksi Pengawasan Pengendalian
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
349 Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya
Air Dinas SDA
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
350 Kepala Seksi Pengelolaan Data Kantor PDT 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
351 Kepala Seksi Pengelolaan Kantor Arsip 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
27. NO NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
NILAI
JABATAN
FAKTOR 1-
RUANG
LINGKUP
DAN DAMPAK
PROGRAM
FAKTOR 2-
PENGATURAN
ORGANISASI
FAKTOR 3-
WEWENANG
PENYELIAAN
DAN
MANAJERIAL
FAKTOR 4- HUBUNGAN PERSONAL FAKTOR 5-
KESULITAN
DALAM
PENGARAHAN
PEKERJAAN
FAKTOR 6 -
KONDISI LAIN
JUMLAH
SITUASI
KHUSUS
SUBFAKTOR 4A -
SIFAT
HUBUNGAN
SUBFAKTOR 4B -
TUJUAN
HUBUNGAN
Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai
352 Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air
Dinas Pertahut
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
353 Kepala Seksi Pengembangan dan Sarana
pada Bidang Pendidikan Menengah Atas
Dinas Dikmenof
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
354 Kepala Seksi Pengembangan dan Sarana
pada Bidang Pendidikan Menengah
Kejuruan Dinas Dikmenof
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
355 Kepala Seksi Pengembangan dan Sarana
pada Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
Dinas Dikdas
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
356 Kepala Seksi Pengembangan dan Sarana
pada Bidang Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama Dinas Dikdas
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
357 Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik
Wisata Dinas Budpar
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
358 Kepala Seksi Pengembangan
Kelembagaan, Teknologi dan Sumber Daya
Manusia Dinas Kelautan dan Perikanan
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
359 Kepala Seksi Pengembangan
Penangkapan dan Sarana Prasarana Dinas
Kelautan dan Perikanan
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
360 Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan
Dalam dan Luar Negeri Dinas Perindagkop
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
361 Kepala Seksi Pengembangan Produksi
Industri Dinas Perindagkop
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
362 Kepala Seksi Pengembangan Sistem
Informasi Sumber Daya Air Dinas SDA
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
363 Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya
dan Permukiman Desa Kantor PMD
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
364 Kepala Seksi Pengendalian Bencana Dinas
SDA
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
365 Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi
Dinas Perhubungan
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
28. NO NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
NILAI
JABATAN
FAKTOR 1-
RUANG
LINGKUP
DAN DAMPAK
PROGRAM
FAKTOR 2-
PENGATURAN
ORGANISASI
FAKTOR 3-
WEWENANG
PENYELIAAN
DAN
MANAJERIAL
FAKTOR 4- HUBUNGAN PERSONAL FAKTOR 5-
KESULITAN
DALAM
PENGARAHAN
PEKERJAAN
FAKTOR 6 -
KONDISI LAIN
JUMLAH
SITUASI
KHUSUS
SUBFAKTOR 4A -
SIFAT
HUBUNGAN
SUBFAKTOR 4B -
TUJUAN
HUBUNGAN
Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai
366 Kepala Seksi Pengendalian dan
Pengawasan Tata Ruang DPU
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
367 Kepala Seksi Pengendalian dan
Penyuluhan Dinas Dukcapil
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
368 Kepala Seksi Pengendalian Lembaga
Latihan Dinas Nakertrans
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
369 Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Dinas
Kesehatan
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
370 Kepala Seksi Pengendalian Sumber Daya
Air Dinas SDA
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
371 Kepala Seksi Pengolahan Data dan
Informasi Dinas Dukcapil
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
372 Kepala Seksi Penunjang Klinik RSUD
Panembahan Senopati
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 1
373 Kepala Seksi Penunjang Non Klinik RSUD
Panembahan Senopati
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 1
374 Kepala Seksi Penyediaan dan
Pengembangan Pakan Ternak Dinas
Pertahut
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
375 Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan
Kesehatan Matra Dinas Kesehatan
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
376 Kepala Seksi Penyelenggaraan
Kefarmasian dan Sarana Kesehatan Dinas
Kesehatan
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
377 Kepala Seksi Penyelenggaraan Kesehatan
Ibu dan Anak Dinas Kesehatan
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
378 Kepala Seksi Penyelenggaraan
Pembiayaan Kesehatan dan Kemitraan
Dinas Kesehatan
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
379 Kepala Seksi Penyelenggaraan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kesehatan Dinas Kesehatan
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
380 Kepala Seksi Penyelenggaraan Promosi
Kesehatan Dinas Kesehatan
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
29. NO NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
NILAI
JABATAN
FAKTOR 1-
RUANG
LINGKUP
DAN DAMPAK
PROGRAM
FAKTOR 2-
PENGATURAN
ORGANISASI
FAKTOR 3-
WEWENANG
PENYELIAAN
DAN
MANAJERIAL
FAKTOR 4- HUBUNGAN PERSONAL FAKTOR 5-
KESULITAN
DALAM
PENGARAHAN
PEKERJAAN
FAKTOR 6 -
KONDISI LAIN
JUMLAH
SITUASI
KHUSUS
SUBFAKTOR 4A -
SIFAT
HUBUNGAN
SUBFAKTOR 4B -
TUJUAN
HUBUNGAN
Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai
381 Kepala Seksi Penyelenggaraan Regulasi
Kesehatan Dinas Kesehatan
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
382 Kepala Seksi Penyelenggaraan Surveilans
Dinas Kesehatan
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
383 Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
Sat Pol PP
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 1
384 Kepala Seksi Penyuluhan dan Motivasi
Masyarakat Dinas Nakertrans
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
385 Kepala Seksi Penyusunan Tata Ruang
Dinas PU
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
386 Kepala Seksi Perencanaan dan Pelaporan
pada Bidang Bina Program Dinas
Pendidikan Dasar
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
387 Kepala Seksi Perencanaan dan Pelaporan
pada Bidang Bina Program Dinas
Pendidikan Menengah dan Non Formal
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
388 Kepala Seksi Perencanaan dan
Pengendalian Kantor Pengelolaan Pasar
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
389 Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian dan
Pengesahan Anak Dinas Dukcapil
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
390 Kepala Seksi Perkebunan Dinas Pertahut 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
391 Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan
Sosial Dinas Sosial
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
392 Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Dinas
Pertahut
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
393 Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman
Dinas PU
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
394 Kepala Seksi Produksi Budidaya dan
Perbenihan Dinas Kelautan dan Perikanan
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
395 Kepala Seksi Produksi Ternak Non
Ruminansia Dinas Pertahut
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
396 Kepala Seksi Produksi Ternak Ruminansia
Dinas Pertahut
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
397 Kepala Seksi Produktivitas dan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
30. NO NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
NILAI
JABATAN
FAKTOR 1-
RUANG
LINGKUP
DAN DAMPAK
PROGRAM
FAKTOR 2-
PENGATURAN
ORGANISASI
FAKTOR 3-
WEWENANG
PENYELIAAN
DAN
MANAJERIAL
FAKTOR 4- HUBUNGAN PERSONAL FAKTOR 5-
KESULITAN
DALAM
PENGARAHAN
PEKERJAAN
FAKTOR 6 -
KONDISI LAIN
JUMLAH
SITUASI
KHUSUS
SUBFAKTOR 4A -
SIFAT
HUBUNGAN
SUBFAKTOR 4B -
TUJUAN
HUBUNGAN
Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai
Standarisasi Dinas Nakertrans
398 Kepala Seksi Program dan Pengembangan
Kantor Arsip
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
399 Kepala Seksi Promosi dan Bimbingan
Wisata Dinas Budpar
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
400 Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama
Investasi Dinas Perindagkop
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
401 Kepala Seksi Rawat Jalan, Rawat Inap dan
Gawat Darurat RSUD Panembahan
Senopati
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 1
402 Kepala Seksi Rehabilitasi dan
Pengembangan Jaringan Irigasi Dinas SDA
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
403 Kepala Seksi Rehabilitasi dan Peningkatan
Jalan Dinas PU
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
404 Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BPBD
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
405 Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang
Cacat Dinas Sosial
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
406 Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan
Korban NAPZA Dinas Sosial
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
407 Kepala Seksi Sanitasi Dinas PU 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
408 Kepala Seksi Sarana dan Pengendalian
Investasi Dinas Perindagkop
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
409 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas
Perhubungan
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
410 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kantor
Pemuda dan Olah Raga
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
411 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kantor
Pengelolaan Pasar
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
412 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kantor
Pengolahan Data Telematika
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
413 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Wisata
Dinas Budpar
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
414 Kepala Seksi Sarana dan Usaha Industri 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
31. NO NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
NILAI
JABATAN
FAKTOR 1-
RUANG
LINGKUP
DAN DAMPAK
PROGRAM
FAKTOR 2-
PENGATURAN
ORGANISASI
FAKTOR 3-
WEWENANG
PENYELIAAN
DAN
MANAJERIAL
FAKTOR 4- HUBUNGAN PERSONAL FAKTOR 5-
KESULITAN
DALAM
PENGARAHAN
PEKERJAAN
FAKTOR 6 -
KONDISI LAIN
JUMLAH
SITUASI
KHUSUS
SUBFAKTOR 4A -
SIFAT
HUBUNGAN
SUBFAKTOR 4B -
TUJUAN
HUBUNGAN
Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai Level Nilai
Dinas Perindagkop
415 Kepala Seksi Sarana dan Usaha
Perdagangan Dinas Perindagkop
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
416 Kepala Seksi Sarana Produksi dan Data
Statistik Dinas Pertahut
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
417 Kepala Seksi Satuan Perlindungan
Masyarakat Sat Pol PP
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
418 Kepala Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan
Dinas Budpar
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
419 Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Kecamatan
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
420 Kepala Seksi Tata Usaha dan Pengamanan
Hasil Hutan Dinas Pertahut
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
421 Kepala Seksi Telekomunikasi dan
Informatika Dinas Perhubungan
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
422 Kepala Seksi Usaha Ekonomi Desa dan
Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
Kantor PMD
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
423 Kepala Seksi Wawasan Kebangsaan dan
Politik Dalam Negeri Kantor Kesbangpol
9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 0
424 Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah
Atas
8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 0
425 Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah
Kejuruan
8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 0
426 Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah
Pertama
8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 0
PENJABAT BUPATI BANTUL,
ttd
SIGIT SAPTO RAHARJO
32. LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 98 TAHUN 2015
TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL
BUKU II
NILAI DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
2015