Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ...Joy Irman
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Secara garis besar mengatur tentang pengertian istilah, organisasi pengelola keuangan daerah, perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pengawasan dan pelaporan keuangan daerah.
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desaDodi Palowan
Peraturan ini mengatur pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, mencakup pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi. Transfer ke daerah terdiri dari dana perimbangan, insentif daerah, otonomi khusus, dan keistimewaan DIY. Dana desa bersumber dari APBN untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan di desa.
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis pengelolaan dana alokasi khusus Kementerian Dalam Negeri tahun 2012. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup dan bidang DAK, proses perencanaan dan pemrograman, serta koordinasi pelaksanaan DAK antara pemerintah pusat dan daerah.
Peraturan Bupati Pakpak Bharat mengatur pedoman pemberian hibah yang bersumber dari APBD. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Calon penerima hibah mengajukan usulan secara tertulis kepada kepala daerah, kemudian dievaluasi oleh SKPD terkait.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ...Joy Irman
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Secara garis besar mengatur tentang pengertian istilah, organisasi pengelola keuangan daerah, perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pengawasan dan pelaporan keuangan daerah.
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desaDodi Palowan
Peraturan ini mengatur pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, mencakup pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi. Transfer ke daerah terdiri dari dana perimbangan, insentif daerah, otonomi khusus, dan keistimewaan DIY. Dana desa bersumber dari APBN untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan di desa.
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis pengelolaan dana alokasi khusus Kementerian Dalam Negeri tahun 2012. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup dan bidang DAK, proses perencanaan dan pemrograman, serta koordinasi pelaksanaan DAK antara pemerintah pusat dan daerah.
Peraturan Bupati Pakpak Bharat mengatur pedoman pemberian hibah yang bersumber dari APBD. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Calon penerima hibah mengajukan usulan secara tertulis kepada kepala daerah, kemudian dievaluasi oleh SKPD terkait.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2019 mengatur pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial dari pemerintah provinsi Bali kepada berbagai pihak dengan tujuan untuk mendukung program pemerintah, melestarikan budaya Bali, dan melindungi lingkungan alam Bali.
Peraturan ini mengatur pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Termasuk di dalamnya adalah ketentuan umum mengenai definisi istilah yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)Syukriy Abdullah
Peraturan ini memperbarui aturan pengelolaan keuangan daerah terkait perubahan undang-undang dan peraturan terkini seperti penganggaran tahun jamak, pengelolaan dana BOS, dan penanganan belanja tanggap darurat bencana.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pedoman pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Provinsi Sumatera Barat. Pedoman ini mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dan badan layanan umum daerah. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang fleksibel berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan praktik bisnis yang se
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut meliputi penambahan/pengurangan istilah dan penjelasan mengenai pelimpahan kewenangan pengguna anggaran, tugas bendahara penerimaan dan pengeluaran, serta klasifikasi jenis pendapatan dan belanja daerah.
Keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban negara serta segala sesuatu milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menurut undang-undang. Pengelolaan keuangan negara diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, profesionalitas, transparansi, serta pengawasan oleh badan pemeriksa yang independen.
RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat 2010-2015 menetapkan rencana pembangunan untuk lima tahun ke depan dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis dan berkeadilan sosial serta melindungi hak asasi manusia di Kabupaten Pakpak Bharat. Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan satuan kerja dalam menyusun rencana kerja dan strategis untuk melaksanakan program pembangunan.
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi PemerintahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini menetapkan standar akuntansi pemerintahan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Standar ini terdiri dari 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan dapat dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis.
Peraturan ini menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011. Pedoman ini mencakup tantangan pembangunan, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan, sinkronisasi dengan prioritas nasional, dan daftar program kementerian sesuai prioritas nasional 2011. Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
Laporan panitia khusus mengenai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2010 di Sulawesi Tenggara memberikan ringkasan realisasi anggaran, rekomendasi untuk pemerintah daerah, dan meminta perhatian atas poin rekomendasi tersebut.
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktek bisnis yang sehat guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. BLU harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif untuk mendapatkan status BLU dan dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keu
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Ditetapkan pula definisi-definisi terkait pengelolaan keuangan daerah seperti pengertian pemerintah daerah, daerah otonom, keuangan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan lain-lain.
Peraturan ini mengatur pedoman umum penyaluran bantuan hibah di Kabupaten Pakpak Bharat. Hibah diberikan kepada organisasi semi pemerintah untuk mendukung fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Penerima hibah harus memenuhi persyaratan administrasi dan melaporkan penggunaan dana sesuai perjanjian.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2019 mengatur pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial dari pemerintah provinsi Bali kepada berbagai pihak dengan tujuan untuk mendukung program pemerintah, melestarikan budaya Bali, dan melindungi lingkungan alam Bali.
Peraturan ini mengatur pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Termasuk di dalamnya adalah ketentuan umum mengenai definisi istilah yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)Syukriy Abdullah
Peraturan ini memperbarui aturan pengelolaan keuangan daerah terkait perubahan undang-undang dan peraturan terkini seperti penganggaran tahun jamak, pengelolaan dana BOS, dan penanganan belanja tanggap darurat bencana.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pedoman pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Provinsi Sumatera Barat. Pedoman ini mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dan badan layanan umum daerah. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang fleksibel berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan praktik bisnis yang se
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut meliputi penambahan/pengurangan istilah dan penjelasan mengenai pelimpahan kewenangan pengguna anggaran, tugas bendahara penerimaan dan pengeluaran, serta klasifikasi jenis pendapatan dan belanja daerah.
Keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban negara serta segala sesuatu milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menurut undang-undang. Pengelolaan keuangan negara diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, profesionalitas, transparansi, serta pengawasan oleh badan pemeriksa yang independen.
RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat 2010-2015 menetapkan rencana pembangunan untuk lima tahun ke depan dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis dan berkeadilan sosial serta melindungi hak asasi manusia di Kabupaten Pakpak Bharat. Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan satuan kerja dalam menyusun rencana kerja dan strategis untuk melaksanakan program pembangunan.
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi PemerintahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini menetapkan standar akuntansi pemerintahan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Standar ini terdiri dari 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan dapat dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis.
Peraturan ini menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011. Pedoman ini mencakup tantangan pembangunan, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan, sinkronisasi dengan prioritas nasional, dan daftar program kementerian sesuai prioritas nasional 2011. Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
Laporan panitia khusus mengenai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2010 di Sulawesi Tenggara memberikan ringkasan realisasi anggaran, rekomendasi untuk pemerintah daerah, dan meminta perhatian atas poin rekomendasi tersebut.
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktek bisnis yang sehat guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. BLU harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif untuk mendapatkan status BLU dan dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keu
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Ditetapkan pula definisi-definisi terkait pengelolaan keuangan daerah seperti pengertian pemerintah daerah, daerah otonom, keuangan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan lain-lain.
Peraturan ini mengatur pedoman umum penyaluran bantuan hibah di Kabupaten Pakpak Bharat. Hibah diberikan kepada organisasi semi pemerintah untuk mendukung fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Penerima hibah harus memenuhi persyaratan administrasi dan melaporkan penggunaan dana sesuai perjanjian.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Klaten pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan tujuan meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan daerah. Penyertaan modal dilakukan dengan membeli saham sesuai anggaran dan dilaksanakan oleh Bupati. PT Bank mempunyai kewajiban laporan dan Pemerintah Daerah mempunyai hak mendapatkan deviden.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah Kabupaten Banyumas pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto untuk periode 2013-2014 dengan total alokasi dana sebesar Rp6,3 miliar. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan operasional bank, pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas pedoman pengelolaan keuangan daerah meliputi perubahan definisi istilah, pengaturan pendanaan tanggap darurat bencana, dan penganggaran tahun jamak.
Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2011 mengatur pedoman umum penyaluran dana bantuan sosial di Kabupaten Pakpak Bharat. Peraturan ini mengatur tentang penganggaran, prosedur penyaluran, kewajiban penerima bantuan, dan ketentuan penutup. Dana bantuan sosial dialokasikan untuk organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan pemerintah desa. Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungj
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyumas pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp. 5,5 miliar pada tahun 2013 dan Rp. 1,5 miliar pada tahun 2014, dengan tujuan meningkatkan kemampuan operasional bank, pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini membentuk dana cadangan sebesar Rp. 25 miliar untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013. Dana cadangan akan disediakan dalam 2 tahun anggaran dengan alokasi Rp. 12,5 miliar per tahun.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO...iniPurwokerto
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas untuk tahun 2011 dengan total pendapatan sebesar Rp1,4 triliun, belanja Rp1,5 triliun sehingga defisit Rp85 miliar. Untuk menutup defisit tersebut, pembiayaan bersumber dari sisa anggaran tahun sebelumnya dan pinjaman dengan total Rp121 miliar
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini menetapkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013 dengan total anggaran meningkat menjadi Rp2,3 triliun dari semula Rp2,1 triliun. Peningkatan terjadi pada pendapatan daerah sebesar Rp145 miliar dan belanja daerah sebesar Rp207 miliar.
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG HIBAH DAN BANSOSuyun saepul
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Jawa Barat. Perubahan ini meliputi penghapusan dan perubahan definisi istilah dalam pasal 1 untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi,
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013 memberikan ringkasan kinerja keuangan dan pembangunan pada tahun tersebut. Kinerja keuangan mencapai target pendapatan dan belanja, sedangkan kinerja pembangunan meliputi berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat sesuai prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daer
Peraturan Bupati Pakpak Bharat mengatur tentang pengganti transportasi dan akomodasi bagi tenaga guru dan komite sekolah di Kabupaten Pakpak Bharat. Pengganti transportasi dan akomodasi diatur besaran dan cara pembayarannya melalui rekening bank, serta sanksi bagi yang tidak menjalankan tugas.
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis penerbitan kartu izin berjualan di Kabupaten Pakpak Bharat. Dokumen ini menjelaskan syarat dan prosedur permohonan, penerbitan, perpanjangan, hak dan kewajiban pemegang kartu izin berjualan, serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaannya.
Peraturan Bupati Pakpak Bharat mengatur tentang izin usaha pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan. Dokumen ini menjelaskan ketentuan umum, bentuk usaha, persyaratan perizinan, dan tata cara memperoleh izin termasuk proses verifikasi lapangan dan rekomendasi dari dinas terkait sebelum penerbitan izin.
Peraturan Bupati Pakpak Bharat mengatur tentang izin usaha industri di Kabupaten Pakpak Bharat. Peraturan ini mengatur tentang persyaratan, tata cara permohonan, penerbitan, masa berlaku, hak dan kewajiban pemegang izin usaha industri. Semua usaha industri baik mekanis maupun non mekanis wajib memiliki izin dari Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal.
Dokumen tersebut merupakan peraturan bupati tentang izin usaha ketenagalistrikan di Kabupaten Pakpak Bharat. Peraturan ini mengatur tentang jenis-jenis tenaga listrik dan pengusahaannya, ketentuan izin, bentuk usaha dan kapasitas pembangkit, serta masa berlaku izin ketenagalistrikan.
Peraturan Bupati Pakpak Bharat mengatur tentang izin pemakaian kekayaan daerah seperti tanah, bangunan, alat-alat berat dan pertanian. Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis beserta persyaratan ke Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu, kemudian akan diverifikasi oleh dinas terkait sebelum Bupati memberikan izin. Jangka waktu izin dan biaya tambahan diatur apabila melewati batas waktu
Peraturan Bupati Pakpak Bharat mengatur tentang wajib daftar perusahaan di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat. Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal ditetapkan sebagai Kantor Pendaftaran Perusahaan yang bertugas menerima permohonan pendaftaran dan menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan. Semua bentuk perusahaan wajib mendaftar kecuali perusahaan negara, perusahaan kecil peror
1. Menimbang
Mengingat '. 1.
BUPATI PAKPAK BHARAT
PERATURAN BUPAT! PAKPAK BHARAT
NOMOR q TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN HIBAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
Bahwa untuk mendukung peningkatan peran dan fungsi organisasi .semi
pemerintah di Kabupaten Fakpak Bharat perlu diberikan bantuan hibah sehingga
organisasi beroperasi dengan baik;
baiwa untuk kelancaran plnyaluran bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada
hrruf "a" diatas, perlu diteiapkan pedoman umum penyaluran bantuan hibah
dalam suatu Peraturan BuPati.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias
Selatan, Kabufaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di
Provinsi sumatera Utara (Lenrbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4272),
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
NegarJRepublik lndonesia Tahun 2003 Nomor 4T,Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 42eq',
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355) ;
Undang-Unda-ng Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
tanggrJng jawa6 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia T-ahun
ZO0+ Nom6r 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400),
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negira Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomo!-12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 No 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844)',
Undang-Undang Nomor 33 Tahun2OO4 Tentang Perimbangan Keuangan antara
pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor '126, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4438),
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49'
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140'
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578),
1'.peraturan.../2
2.
4
5
6
7
9.
. */
/a^
-rl
3
B
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614) ,
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia No 4737);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan
Perbendaharuan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor '15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk
Hukum Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Teknis
Pengelolaan Barang Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59);
Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor.11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 64);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN HIBAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah
Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6dalah Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Peja-bat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.
6. Belanja Hibah adalah suatu bentuk instrumen bantuan pemerintah daerah, bark berbentuk uang,
barang dan jasa yang diberikan pemerintah daerah kepada organisasi semi pemerintah
'10
11
12.
13
14
15
16.
17
18
2
3. BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud dan tujuan belanja hibah adalah untuk:
1. Memfasilitasi terselenggaranya fungsi pelayanan umum kepada masyarakat organisasi semi
pemerintah dalam rangka mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Meningkatkan mutu pendidikan melalui pemberian Dana BOS SMP Swasta'
3. Pemberian hibah diharapkan bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselengga ranya
fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
BAB III
PENERIMA HIBAH
Pasal 3
Penerima hibah setiap tahun akan ditentukan kemudian dengan Surat Keputusan Bupati.
BAB IV
SUMBER DANA DAN JUMLAH HIBAH
Pasal 4
(1) Dana Hibah bersumber dari Dana Alokasi Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat.
(2) Jumlah dana hibah yang diberikan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat akan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
BAB V
PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH
Pasal 5
Prosedur pemberian hibah kepada masing-masing komponen penerima hibah adalah sebagai berikut .
1. Pemberian hibah pada prinsipnya bersifat tidak mengikat.
2. Pemerintah Daerah bersama penerima hibah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah.
3. Pemberian hibah harus memenuhi persyaratan administrasi terkait dengan aspek penganggaran,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penyaluran hibah yang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung dilakukan melalui transfer
dana ke rekening penerima hibah.
J
4. BAB VI
KEWAJIBAN PENERIMA HIBAH
Pasal 6
Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 diwajibkan untuk :
1' Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana lierja dan anggaran yang telah mendapat
pengesahan.
2. Membuka rekening pada PT. Bank Sumut Capem Salak untuk transfer dana hibah.
3 Mempertanggungjawabkan penerimaan hibah sebagai objek pemeriksaan dalam bentuk laporan
realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang iatr seiuai
'surat
peryanjian hibah dan ketentuan
yang berlaku.
Pasal 7
Penerima hibah wajib menyerahkan surat pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Bupati
c/q Kepala Dinas Pendapatan, Pengelotaan Keuingan dan Aset DJ6rah selambat- lambatnya 1 (satu)
,"--. bulan setelah kegiatan berakhir.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak
pada tanggal f uart-t 261l
BUPATI PAKPAK BHARAT,
REMIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak
pada tanggal I' prt, af- 201 1
SEK PAKPAK BHARAT,
GANDI WARTHA MANIK
PEMBINA UTAMA MADYA
NrP. 1 95406221 976031 005
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011 NOMOR
4
RETARIS DAERAH KABUPATEN
[r,,-l
