PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPA...Kota Serang
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian bantuan keuangan oleh pemerintah kota Serang kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD kota Serang berdasarkan hasil pemilihan umum. Bantuan diberikan secara proporsional sesuai jumlah kursi yang diperoleh setiap tahun anggaran.
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG HARI JADI KOTA SERANGKota Serang
Peraturan Daerah ini menetapkan hari jadi Kota Serang pada tanggal 10 Agustus 2007 berdasarkan diberlakukannya Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Serang. Hari jadi ini ditetapkan untuk memperingati berdirinya pemerintahan otonom Kota Serang dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan daerah.
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2...Kota Serang
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang tahun 2009-2029. Rencana ini bertujuan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Serang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Rencana ini juga menjabarkan strategi dan arahan keb
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK HOTELKota Serang
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur tentang Pajak Hotel. Dokumen ini menetapkan bahwa pajak hotel dipungut atas pelayanan di hotel dengan tarif 10% dari nilai pembayaran. Pajak dikenakan kepada pengusaha hotel dan wajib dibayar di wilayah Kota Serang berdasarkan perhitungan dengan mengalikan tarif pajak dengan nilai transaksi.
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK REKLAMEKota Serang
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2008 mengatur tentang Pajak Reklame di Kota Serang. Dokumen ini menjelaskan ketentuan umum tentang pajak reklame, termasuk definisi istilah, nama, objek dan subjek pajak reklame, serta jenis-jenis reklame yang menjadi objek pajak.
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER ...Kota Serang
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPA...Kota Serang
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian bantuan keuangan oleh pemerintah kota Serang kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD kota Serang berdasarkan hasil pemilihan umum. Bantuan diberikan secara proporsional sesuai jumlah kursi yang diperoleh setiap tahun anggaran.
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG HARI JADI KOTA SERANGKota Serang
Peraturan Daerah ini menetapkan hari jadi Kota Serang pada tanggal 10 Agustus 2007 berdasarkan diberlakukannya Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Serang. Hari jadi ini ditetapkan untuk memperingati berdirinya pemerintahan otonom Kota Serang dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan daerah.
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2...Kota Serang
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang tahun 2009-2029. Rencana ini bertujuan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Serang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Rencana ini juga menjabarkan strategi dan arahan keb
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK HOTELKota Serang
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur tentang Pajak Hotel. Dokumen ini menetapkan bahwa pajak hotel dipungut atas pelayanan di hotel dengan tarif 10% dari nilai pembayaran. Pajak dikenakan kepada pengusaha hotel dan wajib dibayar di wilayah Kota Serang berdasarkan perhitungan dengan mengalikan tarif pajak dengan nilai transaksi.
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK REKLAMEKota Serang
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2008 mengatur tentang Pajak Reklame di Kota Serang. Dokumen ini menjelaskan ketentuan umum tentang pajak reklame, termasuk definisi istilah, nama, objek dan subjek pajak reklame, serta jenis-jenis reklame yang menjadi objek pajak.
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER ...Kota Serang
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini menetapkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013 dengan total anggaran meningkat menjadi Rp2,3 triliun dari semula Rp2,1 triliun. Peningkatan terjadi pada pendapatan daerah sebesar Rp145 miliar dan belanja daerah sebesar Rp207 miliar.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penanaman modal di Kabupaten Banyumas dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum dan pelayanan yang memadai kepada penanam modal.
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian definisi istilah, penambahan istilah baru, dan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini membentuk dana cadangan sebesar Rp. 25 miliar untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013. Dana cadangan akan disediakan dalam 2 tahun anggaran dengan alokasi Rp. 12,5 miliar per tahun.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN AT...iniPurwokerto
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KED...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur perubahan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas dengan merubah organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan merubah organisasi Badan Lingkungan Hidup dengan menambah organisasi Subbidang di bawah Bidang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas untuk tahun 2011 dengan total pendapatan sebesar Rp1,4 triliun, belanja Rp1,5 triliun sehingga defisit Rp85 miliar. Untuk menutup defisit tersebut, pembiayaan bersumber dari sisa anggaran tahun sebelumnya dan pinjaman dengan total Rp121 miliar
Peraturan ini memperbarui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD dengan mengubah beberapa ketentuan terkait penganggaran, penjabaran, dan pelaporan hibah serta bantuan sosial agar sesuai dengan peraturan terbaru.
Peraturan Bupati Pakpak Bharat mengatur pedoman pemberian hibah yang bersumber dari APBD. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Calon penerima hibah mengajukan usulan secara tertulis kepada kepala daerah, kemudian dievaluasi oleh SKPD terkait.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah Kabupaten Banyumas pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto untuk periode 2013-2014 dengan total alokasi dana sebesar Rp6,3 miliar. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan operasional bank, pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas. Badan ini dibentuk untuk meningkatkan penanggulangan bencana di daerah yang rawan bencana. Badan ini berada di bawah Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Terdiri dari unsur pengarah yang memberi masukan kebijakan, dan unsur pelaksana yang melaksanakan penanggulangan bencana secara ter
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO...iniPurwokerto
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian definisi istilah, penambahan istilah baru, dan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDAN...Kota Serang
http://www.kotaserang.com/2013/12/kumpulan-perda-kota-dan-kabupaten-serang.html
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KOTA SERANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas untuk periode 2013-2014. Penyertaan modal dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan PDAM serta pendapatan daerah. Jumlah penyertaan modal yang dianggarkan adalah Rp9,2 miliar untuk tahun 2013 dan Rp17,5 miliar untuk tahun 2014.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi D...iniPurwokerto
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini menetapkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013 dengan total anggaran meningkat menjadi Rp2,3 triliun dari semula Rp2,1 triliun. Peningkatan terjadi pada pendapatan daerah sebesar Rp145 miliar dan belanja daerah sebesar Rp207 miliar.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penanaman modal di Kabupaten Banyumas dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum dan pelayanan yang memadai kepada penanam modal.
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian definisi istilah, penambahan istilah baru, dan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini membentuk dana cadangan sebesar Rp. 25 miliar untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013. Dana cadangan akan disediakan dalam 2 tahun anggaran dengan alokasi Rp. 12,5 miliar per tahun.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN AT...iniPurwokerto
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KED...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur perubahan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas dengan merubah organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan merubah organisasi Badan Lingkungan Hidup dengan menambah organisasi Subbidang di bawah Bidang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas untuk tahun 2011 dengan total pendapatan sebesar Rp1,4 triliun, belanja Rp1,5 triliun sehingga defisit Rp85 miliar. Untuk menutup defisit tersebut, pembiayaan bersumber dari sisa anggaran tahun sebelumnya dan pinjaman dengan total Rp121 miliar
Peraturan ini memperbarui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD dengan mengubah beberapa ketentuan terkait penganggaran, penjabaran, dan pelaporan hibah serta bantuan sosial agar sesuai dengan peraturan terbaru.
Peraturan Bupati Pakpak Bharat mengatur pedoman pemberian hibah yang bersumber dari APBD. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Calon penerima hibah mengajukan usulan secara tertulis kepada kepala daerah, kemudian dievaluasi oleh SKPD terkait.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah Kabupaten Banyumas pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto untuk periode 2013-2014 dengan total alokasi dana sebesar Rp6,3 miliar. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan operasional bank, pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas. Badan ini dibentuk untuk meningkatkan penanggulangan bencana di daerah yang rawan bencana. Badan ini berada di bawah Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Terdiri dari unsur pengarah yang memberi masukan kebijakan, dan unsur pelaksana yang melaksanakan penanggulangan bencana secara ter
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO...iniPurwokerto
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian definisi istilah, penambahan istilah baru, dan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDAN...Kota Serang
http://www.kotaserang.com/2013/12/kumpulan-perda-kota-dan-kabupaten-serang.html
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KOTA SERANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas untuk periode 2013-2014. Penyertaan modal dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan PDAM serta pendapatan daerah. Jumlah penyertaan modal yang dianggarkan adalah Rp9,2 miliar untuk tahun 2013 dan Rp17,5 miliar untuk tahun 2014.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
Similar to PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi D...iniPurwokerto
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Blora. Ditetapkan pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Staf Ahli Bupati yang bertugas membantu pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Blora. Diatur pula susunan organisasi masing-masing unsur tersebut beserta tugas pokok dan tanggung jawabnya.
Peraturan Daerah ini mengatur perubahan struktur organisasi beberapa dinas di Pemerintah Kota Cirebon, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian.
Peraturan ini mengatur tentang uraian tugas dan fungsi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ilir. Badan ini bertugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan di bidang KB dan melaksanakan tugas pemerintah terkait koordinasi KB. Terdiri dari sekretariat, bidang KB, dan beberapa subbidang yang masing-masing memiliki tugas khusus mendukung terlaksananya program KB di kabupaten.
PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR : 31 TAHUN 2008Trisno Setiawan
Peraturan ini mengatur tentang uraian tugas jabatan struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan. Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan dan dibantu oleh Sekretaris serta empat bidang yakni Pengadaan dan Mutasi Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan, Dokumentasi dan Kepangkatan, serta Pemberhentian dan Pensiun. Uraian tugas masing-masing jabatan struktural diatur secara rinci dalam
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...inideedee
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 139 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
Peraturan ini mengatur tentang rincian tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas jabatan struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Dokumen ini menjelaskan tugas Kepala Badan dan Sekretaris Badan dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik, ekonomi, pemerintahan, dan kesejahteraan masyarak
No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...ppbkab
Dokumen tersebut merupakan peraturan daerah tentang perubahan organisasi dan tata kerja dinas di Kabupaten Pakpak Bharat, khususnya mengenai pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari sebelumnya Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dalam hal administrasi kependudukan dan catatan sipil.
PERATURAN DAERAH NO.2 TAHUN 2014 TENTANG KELEMBAGAAN SEKDA DAN SEKWAN PROVINSI LAMPUNG
Similar to PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG (20)
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
1. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
Nomor : 820
Tahun 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2010
– 2015, dipandang perlu menyusun kembali Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Serang yang sesuai dengan kebutuhan dan
potensi daerah;
b. bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang yang telah
dibentuk pada tahun 2008 dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya selama kurun waktu 2 (dua) tahun lebih masih dirasakan
kurang optimal, efektif dan efisien;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Serang.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);
3. Undang-undang.........
2. -23. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabtan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten
Serang (Lembaran Derah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor
772).
Dengan…….
3. -3Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
Dan
BUPATI SERANG
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.
Daerah adalah Kabupaten Serang;
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;
3.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah;
4.
Bupati adalah Bupati Serang;
5.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Serang;
6.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
7.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang;
8.
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Serang;
9.
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Asisten I
adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membawahkan : Bagian Pemerintahan
Umum, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Bagian Pemerintahan Desa;
adalah
Sekretariat
Dewan
10. Asisten Bidang Administrasi Pembangunan yang selanjutnya disebut Asisten II
adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membawahkan : Bagian Perekonomian,
Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Hubungan Masyarakat dan Bagian
Kesejahteraan Rakyat;
11. Asisten Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Asisten III adalah
Asisten Sekretaris Daerah yang membawahkan : Bagian Umum, Bagian Aset,
Bagian Akuntansi, Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
13. Kelompok……….
4. -413. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi
tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung
kelancaran tugas pokok dan fungsi Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekratariat
DPRD Kabupaten Serang;
15. Staf Ahli adalah staf ahli Bupati Serang yang mempunyai tugas memberikan
pemikiran atau pertimbangan teknis kepada Bupati mengenai masalah tertentu
dalam pelaksanaan tugas;
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD Kabupaten Serang.
BAB III
SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Pertama
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 3
(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf Pimpinan Pemerintah Daerah;
(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 4
Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun
kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah serta
lembaga lainnya yang termasuk perangkat daerah.
Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten I………..
5. -5b. Asisten I, membawahkan :
1. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan :
a. Sub Bagian Bina Pemerintahan Daerah;
b. Sub Bagian Bina Kesatuan Bangsa dan Perangkat Kecamatan;
c. Sub Bagian Bina Administrasi Pertanahan.
2. Bagian Hukum, membawahkan :
a. Sub Bagian Perundang-undangan;
b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia ;
c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
3. Bagian Organisasi, membawahkan :
a. Sub Bagian Kelembagaan;
b. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
c. Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan.
4. Bagian Pemerintahan Desa, membawahkan :
a. Sub Bagian Administrasi Desa;
b. Sub Bagian Perangkat Desa;
c. Sub Bagian Kelembagaan Desa.
c.
Asisten II, membawahkan :
1. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan :
a. Sub Bagian Bina Produksi Daerah ;
b. Sub Bagian Bina BUMD;
c. Sub Bagian Promosi Unggulan Daerah.
2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
a. Sub Bagian Penyusunan Program;
b. Sub Bagian Pengendalian Program;
c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
a. Sub Bagian Pembinaan Mental;
b. Sub Bagian Bina Keagamaan;
c. Sub Bagian Bina Kemasyarakatan.
4. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan :
a. Sub Bagian Sandi dan Jaringan Komunikasi;
b. Sub Bagian Protokoler;
c. Sub Bagian Kemitraan Media Masa.
d. Asisten III, membawahkan :
1. Bagian Umum, membawahkan :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
c. Sub Bagian Keuangan.
2. Bagian Aset, membawahkan :
a. Sub Bagian Penatausahaan dan Inventarisasi;
b. Sub Bagian Pemanfaatan, Pengamanan dan Pengawasan;
c. Sub Bagian Verifikasi Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan
3. Bagian Akuntansi, membawahkan :
a. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Analisis Keuangan Daerah;
4. Bagian…….
6. -64. Bagian Anggaran dan Perbendaharaan, membawahkan :
a. Sub Bagian Anggaran;
b. Sub Bagian Perbendaharaan;
c. Sub Bagian Kas Daerah.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Bagian Pertama
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 6
(1)
Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD;
(2)
Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD diangkat oleh Bupati
dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan DPRD;
(3)
Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 7
Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.
Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8
(1)
Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :
a. Sekretaris Dewan;
b. Bagian Umum, membawahkan :
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
3. Sub Bagian Humas dan Protokol.
c. Bagian.............
7. -7c.
Bagian Keuangan, membawahkan:
1. Sub Bagian Program dan Anggaran;
2. Sub Bagian Perbendaharaan;
3. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi;
d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahkan:
1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
2. Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD.
3. Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 9
(1)
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat dibentuk Kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(2)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(3)
Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh
Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
(4)
Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
BAB VI
STAF AHLI
Pasal 10
(1)
Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu 5 (lima) staf ahli;
(2)
Staf Ahli berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
(3)
Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil;
(4)
Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi
perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah ini;
(5)
Staf Ahli dalam pelaksanaan tugas secara administratif dikoordinasikan oleh
Sekretaris Daerah;
(6)
Hal-hal yang berkaitan dengan Staf Ahli diatur lebih lanjut oleh Bupati;
BAB VIII.............
8. -8BAB VIII
ESELONERING
Pasal 11
(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II/a;
(2) Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli merupakan
jabatan struktural eselon II/b;
(3) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III/a;
(4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV/a.
BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 12
Seluruh pembiayaan pelaksanaan kegiatan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD serta Staf Ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan
dengan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang telah ada tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan belum ada penggantinya.
BAB X…….
9. -9BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Penjabaran tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.
Pasal 15
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 Desember 2011
BUPATI SERANG
Cap/Ttd
A. TAUFIK NURIMAN
Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG
Cap/Ttd
LALU ATHARUSSALAM R
LEMBARAN
DAERAH
KABUPATEN
SERANG
TAHUN
2011
NOMOR
820