PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
1. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PPKD
TAHUN ANGGARAN 2011
KODE NAMA FORMULIR
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n
Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinc i an Dokumen P e l a k s ana an P e rub ahan Ang g a r an Be l anj a
Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
R e k a p i t u l a s i D o k ume n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n
Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Rinc i an Dokumen P e l a k s ana an P e rub ahan Ang g a r an Be l anj a
Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker ja Perangkat
Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n
Penerimaan Pembiayaan Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
DPPA SKPD
DPPA SKPD 1
DPPA SKPD 2.1
DPPA SKPD 2.2
DPPA SKPD 2.2.1
DPPA SKPD 3.1
DPPA SKPD 3.2
2. Formulir
DPPA SKPD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Tahun Anggaran 2011
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 02 PPKD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING
URAIAN
Bertambah/
Jumlah (Rp) (Berkurang)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp) %
1 2 3 4 5 6
4 PENDAPATAN 263.843.628.417,00 322.555.962.519,00 58.712.334.102,00 22,25
4 . 2 DANA PERIMBANGAN 248.125.777.941,00 255.650.488.673,00 7.524.710.732,00 3,03
4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 20.879.661.941,00 28.404.372.673,00 7.524.710.732,00 36,04
4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 198.404.616.000,00 198.404.616.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 28.841.500.000,00 28.841.500.000,00 0,00 0,00
4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 15.717.850.476,00 66.905.473.846,00 51.187.623.370,00 325,67
4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya
3.270.154.876,00 3.270.154.876,00 0,00 0,00
4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 8.166.735.600,00 59.354.358.970,00 51.187.623.370,00 626,78
4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya
4.280.960.000,00 4.280.960.000,00 0,00 0,00
5 BELANJA 22.665.054.000,00 23.104.608.040,00 439.554.040,00 1,94
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 22.665.054.000,00 23.104.608.040,00 439.554.040,00 1,94
5 . 1 . 4 Belanja Hibah 4.574.850.000,00 4.576.560.000,00 1.710.000,00 0,04
5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 13.950.204.000,00 14.388.048.040,00 437.844.040,00 3,14
5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
3.140.000.000,00 3.140.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 241.178.574.417,00 299.451.354.479,00 58.272.780.062,00 24,16
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 22.993.339.356,00 23.353.254.620,15 359.915.264,15 1,57
6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya
22.993.339.356,00 23.353.254.620,15 359.915.264,15 1,57
6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.850.000.000,00 1.292.351.825,05 (557.648.174,95) (30,14)
6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1.850.000.000,00 1.292.351.825,05 (557.648.174,95) (30,14)
PEMBIAYAAN NETTO 21.143.339.356,00 22.060.902.795,10 917.563.439,10 4,34
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
1 Pendapatan 80.638.992.600,00 80.638.992.600,00 80.638.992.600,00 80.638.984.719,00 322.555.962.519,00
2.1 Belanja Tidak Langsung 6.135.000.000,00 8.151.357.040,00 7.441.543.000,00 1.376.708.000,00 23.104.608.040,00
2.2 Belanja Langsung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan 23.353.254.620,15 0,00 0,00 0,00 23.353.254.620,15
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 1.292.351.825,05 0,00 0,00 1.292.351.825,05
SALAK, 16 November 2011
Menyetujui
SEKRETARIS DAERAH
Drs. HOLLER SINAMO, MM
NIP. 196105081986021002
Formulir DPPA SKPD Halaman 1
