Dokumen ini berisi ringkasan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2011, yang mencakup penambahan anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp391 miliar dan perencanaan pelaksanaan perubahan anggaran per triwulan.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
1. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2011
KODE NAMA FORMULIR
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n
Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinc i an Dokumen P e l a k s ana an P e rub ahan Ang g a r an Be l anj a
Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
R e k a p i t u l a s i D o k ume n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n
Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Rinc i an Dokumen P e l a k s ana an P e rub ahan Ang g a r an Be l anj a
Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker ja Perangkat
Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n
Penerimaan Pembiayaan Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
DPPA SKPD
DPPA SKPD 1
DPPA SKPD 2.1
DPPA SKPD 2.2
DPPA SKPD 2.2.1
DPPA SKPD 3.1
DPPA SKPD 3.2
2. Formulir
DPPA SKPD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Tahun Anggaran 2011
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 2 . 02 Kehutanan
Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 . 01 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING
URAIAN
Bertambah/
Jumlah (Rp) (Berkurang)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp) %
1 2 3 4 5 6
4 PENDAPATAN 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) (100,00)
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) (100,00)
4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) (100,00)
5 BELANJA 7.505.074.088,00 7.423.512.204,00 (81.561.884,00) (1,09)
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.398.803.688,00 1.971.305.304,00 (427.498.384,00) (17,82)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.398.803.688,00 1.971.305.304,00 (427.498.384,00) (17,82)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.106.270.400,00 5.452.206.900,00 345.936.500,00 6,77
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.675.000,00 47.975.000,00 (1.700.000,00) (3,42)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.863.224.700,00 3.254.826.200,00 391.601.500,00 13,68
5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.193.370.700,00 2.149.405.700,00 (43.965.000,00) (2,00)
SURPLUS / (DEFISIT) (7.497.274.088,00) (7.423.512.204,00) 73.761.884,00 (0,98)
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
1 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 Belanja Tidak Langsung 859.863.728,00 680.395.448,00 306.270.047,00 124.776.081,00 1.971.305.304,00
2.2 Belanja Langsung 351.255.300,00 3.293.275.400,00 1.084.650.350,00 723.025.850,00 5.452.206.900,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALAK, 16 November 2011
Menyetujui
SEKRETARIS DAERAH
Drs. HOLLER SINAMO, MM
NIP. 196105081986021002
Formulir DPPA SKPD Halaman 1
