SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
( DPPA SKPD ) 
KECAMATAN PARGETTENG-GETTENG SENGKUT 
TAHUN ANGGARAN 2011 
KODE NAMA FORMULIR 
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah 
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n 
Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Rinc i an Dokumen P e l a k s ana an P e rub ahan Ang g a r an Be l anj a 
Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah 
R e k a p i t u l a s i D o k ume n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n 
Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 
Rinc i an Dokumen P e l a k s ana an P e rub ahan Ang g a r an Be l anj a 
Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker ja Perangkat 
Daerah 
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n 
Penerimaan Pembiayaan Daerah 
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n 
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
DPPA SKPD 
DPPA SKPD 1 
DPPA SKPD 2.1 
DPPA SKPD 2.2 
DPPA SKPD 2.2.1 
DPPA SKPD 3.1 
DPPA SKPD 3.2
Formulir 
DPPA SKPD 
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
Tahun Anggaran 2011 
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib 
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 
Unit Organisasi : 1 . 20 . 12 KECAMATAN PARGETTENG-GETTENG SENGKUT 
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 12 . 01 KECAMATAN PARGETTENG-GETTENG SENGKUT 
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
KODE 
REKENING 
URAIAN 
Bertambah/ 
Jumlah (Rp) (Berkurang) 
Sebelum 
Perubahan 
Setelah 
Perubahan 
(Rp) % 
1 2 3 4 5 6 
5 BELANJA 1.575.229.358,00 1.339.601.978,00 (235.627.380,00) (14,96) 
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.099.541.758,00 856.714.378,00 (242.827.380,00) (22,08) 
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.099.541.758,00 856.714.378,00 (242.827.380,00) (22,08) 
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 475.687.600,00 482.887.600,00 7.200.000,00 1,51 
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.475.000,00 19.475.000,00 0,00 0,00 
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 379.618.250,00 386.818.250,00 7.200.000,00 1,90 
5 . 2 . 3 Belanja Modal 76.594.350,00 76.594.350,00 0,00 0,00 
SURPLUS / (DEFISIT) (1.575.229.358,00) (1.339.601.978,00) 235.627.380,00 (14,96) 
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN 
NO. URAIAN 
TRIWULAN 
I II III IV JUMLAH 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.1 Belanja Tidak Langsung 396.053.964,00 306.207.863,00 154.452.551,00 0,00 856.714.378,00 
2.2 Belanja Langsung 167.578.975,00 128.618.975,00 115.568.075,00 71.121.575,00 482.887.600,00 
3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SALAK, 16 November 2011 
Menyetujui 
SEKRETARIS DAERAH 
Drs. HOLLER SINAMO, MM 
NIP. 196105081986021002 
Formulir DPPA SKPD Halaman 1

More Related Content

What's hot

23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkutkabupaten_pakpakbharat
 
19. Badan kepegawaian daerah dan diklat
19. Badan kepegawaian daerah dan diklat19. Badan kepegawaian daerah dan diklat
19. Badan kepegawaian daerah dan diklatkabupaten_pakpakbharat
 
10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerahkabupaten_pakpakbharat
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkutkabupaten_pakpakbharat
 
10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerahkabupaten_pakpakbharat
 
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanam modal
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanam modal8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanam modal
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanam modalkabupaten_pakpakbharat
 

What's hot (20)

23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
 
18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten
 
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
 
25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube
 
26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada
 
15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd
 
24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar
 
19. Badan kepegawaian daerah dan diklat
19. Badan kepegawaian daerah dan diklat19. Badan kepegawaian daerah dan diklat
19. Badan kepegawaian daerah dan diklat
 
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
 
25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube
 
10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
 
15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd
 
10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah
 
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
 
20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak
 
26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada
 
11. Satuan polisi pamong praja
11. Satuan polisi pamong praja11. Satuan polisi pamong praja
11. Satuan polisi pamong praja
 
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanam modal
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanam modal8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanam modal
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanam modal
 
20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak
 

Similar to DPPA SKPD Ringkasan

7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasikabupaten_pakpakbharat
 
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunankabupaten_pakpakbharat
 
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasikabupaten_pakpakbharat
 
5. Badan perencanaan pembangunan daeah
5. Badan perencanaan pembangunan daeah5. Badan perencanaan pembangunan daeah
5. Badan perencanaan pembangunan daeahkabupaten_pakpakbharat
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kbkabupaten_pakpakbharat
 
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerahkabupaten_pakpakbharat
 

Similar to DPPA SKPD Ringkasan (12)

7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
 
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
 
21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan
 
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
 
11. Satuan polisi pamong praja
11. Satuan polisi pamong praja11. Satuan polisi pamong praja
11. Satuan polisi pamong praja
 
5. Badan perencanaan pembangunan daeah
5. Badan perencanaan pembangunan daeah5. Badan perencanaan pembangunan daeah
5. Badan perencanaan pembangunan daeah
 
12. Dewan perwakilan rakyat daerah
12. Dewan perwakilan rakyat daerah12. Dewan perwakilan rakyat daerah
12. Dewan perwakilan rakyat daerah
 
21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan
 
15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
 
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
 
25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube
 

More from kabupaten_pakpakbharat

32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengahkabupaten_pakpakbharat
 
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangankabupaten_pakpakbharat
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahkabupaten_pakpakbharat
 
17. Pejabat pengelola keuangand daerah
17. Pejabat pengelola keuangand daerah17. Pejabat pengelola keuangand daerah
17. Pejabat pengelola keuangand daerahkabupaten_pakpakbharat
 

More from kabupaten_pakpakbharat (8)

Manual book v 3
Manual book v 3Manual book v 3
Manual book v 3
 
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
 
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
 
29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan
 
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
 
14. sekretariat daerah
14. sekretariat daerah14. sekretariat daerah
14. sekretariat daerah
 
17. Pejabat pengelola keuangand daerah
17. Pejabat pengelola keuangand daerah17. Pejabat pengelola keuangand daerah
17. Pejabat pengelola keuangand daerah
 

Recently uploaded

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 

Recently uploaded (8)

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 

DPPA SKPD Ringkasan

  • 1. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) KECAMATAN PARGETTENG-GETTENG SENGKUT TAHUN ANGGARAN 2011 KODE NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rinc i an Dokumen P e l a k s ana an P e rub ahan Ang g a r an Be l anj a Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah R e k a p i t u l a s i D o k ume n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rinc i an Dokumen P e l a k s ana an P e rub ahan Ang g a r an Be l anj a Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker ja Perangkat Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Penerimaan Pembiayaan Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Pengeluaran Pembiayaan Daerah DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD 2.2.1 DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2
  • 2. Formulir DPPA SKPD RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi : 1 . 20 . 12 KECAMATAN PARGETTENG-GETTENG SENGKUT Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 12 . 01 KECAMATAN PARGETTENG-GETTENG SENGKUT RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Bertambah/ Jumlah (Rp) (Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 5 BELANJA 1.575.229.358,00 1.339.601.978,00 (235.627.380,00) (14,96) 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.099.541.758,00 856.714.378,00 (242.827.380,00) (22,08) 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.099.541.758,00 856.714.378,00 (242.827.380,00) (22,08) 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 475.687.600,00 482.887.600,00 7.200.000,00 1,51 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.475.000,00 19.475.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 379.618.250,00 386.818.250,00 7.200.000,00 1,90 5 . 2 . 3 Belanja Modal 76.594.350,00 76.594.350,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.575.229.358,00) (1.339.601.978,00) 235.627.380,00 (14,96) RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 1 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1 Belanja Tidak Langsung 396.053.964,00 306.207.863,00 154.452.551,00 0,00 856.714.378,00 2.2 Belanja Langsung 167.578.975,00 128.618.975,00 115.568.075,00 71.121.575,00 482.887.600,00 3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALAK, 16 November 2011 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Drs. HOLLER SINAMO, MM NIP. 196105081986021002 Formulir DPPA SKPD Halaman 1