Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2011 mengatur pedoman umum penyaluran dana bantuan sosial di Kabupaten Pakpak Bharat. Peraturan ini mengatur tentang penganggaran, prosedur penyaluran, kewajiban penerima bantuan, dan ketentuan penutup. Dana bantuan sosial dialokasikan untuk organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan pemerintah desa. Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungj

1. BUPATI PAKPAK BHARAT
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR .5 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
bahwa untuk memenuhi nraksud Pasal 45 dan Pasal 133 Peraturan Menteri
Dalar-ri i'.liijei-i I'icrt.i,-ri
.lli l-ailLrrt 2006 lentang Pedoman Perrgelolaan Keuangan
Dacran pf ,'1,,t SrDri&t pengatulan pecloilan umLtm clana bantuan sostal kabupaten
Pakpak Bharat ;
bahwa berdasarkarr pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a'
diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias
Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003
Nomor 29, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4272),
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik lndonesra Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 42BO),
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
[-embaran Negara Reoublik lndonesra Nomor 4355)
Lini'ji:rrci-i.lrrd.lr-tc i1i;iit.;i' 1lj Tanirrr 2C04 te ntang penreriksaan pengelol;:an dan
i artgguilg Javvau Keuangan Negara (Len-roarari Negara Republik lndonesra Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik lnclonesia Nomor 44OO),
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerrntahan Daerah
(Lembaran Negara Republrk lndonesia Tahun 2004 Nomor l2s, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagarmana telalr drubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nom or 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2ao4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republrk lndonesra
-Iahun
2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik,lndonesia Nomor 4844),
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4438),
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntarrsr
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Norn or 49
Tambahan Lembaran Neqara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 4503) :
f '€ri-i:jlir ai'r l'i;ilr;:rrrri.:ir Nc,rlr-;i"-i'i "l'anrrn
2005 tentancl Hibah Kepaila Daerah
(Lemoararl irlegara RepuOlrx incionesra "ianun 2005 Nomor 139. Tanibahan
Lembaran Negara Republrk lndonesia Nomor 4577) ,
Peraturan Pernerintah Nomor 58 Talrun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republrk lndonesia Tahun 2005 Nomor .140,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1gg7 tentang l-untutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan darr Barang Daerah :
ll.Peraturart . /2
1
,' ,ii
,!
Menimbang a.
Mengingat .1
b
2
A
6
o
10
J.
4.
7.
B

2. tt.
12
13.
16
17
Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja lnstansj Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614) ,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk
Hukum Daerah ,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Teknis
Pengelolaan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan
Pengelolaan Keuangan Daerdh;
Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Organrsasi dan Tata Kerla Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran
D i: e i :r ir ii a l-l it p ;,r le ir ir :l x 1,,;-r k [:] lt a r at N o ni o r 5 9 )
Peraturan Daeran Kaoupaten Paxpak Bharat Nomor .11
Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 64),
14
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
BANTUAN SOSIAL
UMUM PENYALURAN DANA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
3. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja
pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagar bendaharawan umum daerah.
5. Perangkat Daerah adalah organisasr/lembaga pada pemerintah daerah yang beftanggurtg1awab
kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6 Bantuan Sosial adalah selLrrrlah Lrang yang Crberikan pemerintah daerah kepada lembaga pemerintah.
organisasi ncn perrelrnta:i-r ienrl,raga so:;ial dan rriasy:lrakai yarrg drharapkan menrrrgkatkan kualrtas
kehidupan sosral dan ekonomi masyarakat serta dapat mendorong penrngkatan parlrsipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan
BAB II
PENGGANGGARAN
Pasal 2
(1) Penganggaran bantuan sosial kabupaten Pakpak Bharat dibebankan kepada
Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
(2) Bantuan Sosial yang tercantum dalam APBD diuraikan menurut kelompok/jenis bantuan per kode
rekening.
APBD dalarn DPA

3. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) merupakan pagu maksimal yang dapat
diberikan kepada SKPD/ Penerima bantuan dengan jenis kegiatan sebagai berikut
a. Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan - Keagamaan
b. Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan - Kesenian
c. Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan - Olah Raga
d Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan - Pendidikan r '
e. Bantuan Sosiai Orqairisersi Kerr-i.isyarakatan - Veteran
f Bantuan Sosial Organrsasr Kemasyarakatan - Penyutuhan
g Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan - Badan Ker.lasama Kabupaten Seluruh lndonesia
h Bantuan Sosial Organisasr Kemasyarakatan - Kelembagaan Adat -
i. Bantuan Sosial Organisasr Kemasyarakatan - Kepemudaan
j. Bantuan Sosial Crganisasr Kemasyarakatan - Petani
k. Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan - Masyarakat
l. Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan - Lainnya
m. Bantuan Kepada Partai Politik
n Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa - Bantuan ADD
Pasal 4
(1) Bantuan sosial sehagaimana dimaksud Pasal 3 diatas pada prinsipnya adalah diperuntukkan
untuk kebutuhan
a. braya operasronal ;
b. biaya pembinaan ;
c. biaya kesejahteraan ;
d peningkatan kesejahteraan ,
e, bantuan pendidikan ;
f bantuan kerjasama :
g bantuan stimulus.
(2) Pemberian bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dilakukan secara selektif dan didasarkan
pada pertimbangan tingkat kegunaan dan keadaan/ kondisi penerima bantuan bagi kepentingan
daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
BAB III
PROSEDUR PENYALURAN DANA
Pasal 5
(1) Penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan darr Bupati
(2) Masing-masing komponen penerima bantuan sosial wajib mengalukan rencana
kebutuhan/kegiatan dengan tidak melampauijumlah dana yang ditetapkan dalam DPA.
(3) Rencana kebutuhan dana yang diajukan harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi darr
masing-masing SKPD/lnstansi yang menangani
Pasal 6
Penyaluran dana bagi lembaga pemerintah, lenrbaga swasta yang peruntukannya merupakan bantuan
operasional dan pemhinaan Cilaklrkan secara lertahap sesuai derrgan .langka waktu pelaksanaan
kegiatan (pertrll,,r-rlal.) ltr-rtr.:l< ii:-ii-la i-rileral,,l-.i'r;ri tji:--rlul;::h;-r;'tl;tra lain
a) TK Mitokona Salak
b) TK Pembina Kerajaan
c) TK Mipandena STU Julu
d) TK Sibande
3
i .ir il
:i,i
Pasal 3

4. e) TK PGGS
f) SDLB
g) SMP Swasta Sekata Tinada
h) SMP Swasta Itham At- Kahfi
i) MAS Sibande
Pasal 7
Khusus bantuan keagamaan, jumrah yang diberikan bersifat stimulus
dengan mempe,timbangkan azas pemerataan yang disesuaikan dengan
dan dilakukan secara
kemampuan dana.
Bantuan kepada Partal politik
peraturan perundang-undangan.
Pasal 8
yang mempunyai wakil di DPRD dapat dilakukan sesuai dengan
Bantuan Keuangan kepada
desa menetapkan Anggaran
Pasa! 9
P_emerintah Desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD)
Belanja dan Pendapatan Desa sesuai peraturan
dapat disalurkan setelah
yang berlaku.
BAB IV
KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN
Penerima bantuan sosial, bantuan parlai
menyampaikan laporan pertanggungjawaban
undangan yang berlaku.
Pasal 10
politik dan bantuan alokasi dana desa diwajibkan
penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang_
Pasal 11
Penerimaan bantuan keagamaan diwajibkan menandatangani Berita Acara serah terima dana
diatas materai Rp.6.000,-
bantuan
(1)
Pasal 12
P-enerima dana operasional, bantuan pembinaan oleh lembaga pemerintah dan lembaga swasia
diwajibkan menyampatkan laporan pertanggungjawaban untuk dapat mengajukan realisasi dana
selanjutnya.
Penerima dana bantuan diwajibkan membuka nomor rekening pada pT Bank Sumut Cabang
Pembantu Salak sebagai tuluan transfer dana.
(2)
4

5. BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Bupatr ini mirlai berlaku sejak tanggal drundangkan
Agar setiap orang dapat i-nengetahliinya, nremerrntahkan pengundangan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Peraturan Bupatr
201 1
Ditetapkan di Salak
pada tanggal f $wet
BUPATI PAKPAK BHARAT,
REMIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak
pada tanggal L M trA-Y 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
GANDI WARTHA MANIK
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 1 95446221 976031 005
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011 NOMOR
'
5
ini dengan