1. Menimbang:
Mengingat : 1.
BUPATI PAKPAK BHARAT
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR t3 TAHUN 20ii
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
bahwa pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan yang
potensial dalam penyelenggataan pemerintahan dan pembangunan
daerah;
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah secara khusus pajak reklame, maka perlu
ditetapkan Sistem Prosedur Pemungutan Pajak Reklame dalam suatu
Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor I Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten
Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4272);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20A4 tentang Perbendaharuan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 44OO);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
b.
2.
4.
5.
flembaran Negara... ........./2

2. 6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aa34;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
504e);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4578),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran SKPD dan Bendahara pengeluaran
Pembantu SKPD serta Penyampaiannya;
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang pokok-pokok
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 64);
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 88).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Menetapkan :
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kepala Daerah adalah Bupati pakpak Bharat;
2. Kepala Dinas. ............13

3. a
J
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah;
3. Daerah adalah wilayah Kabupaten Pakpak Bharat;
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah Kontribusi wajib kepada daerah
oleh Orang Pribadi atau Badan selanjutnya disebut Objek Pajak yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang
dipergunakan untuk Pembangunan Daerah;
5. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya
dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan,
atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang
dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan / atau dinikmati oleh masyarakat;
7 . Pemasangan reklame selama 1 (satu) hari sampai dengan 150 (seratus lima puluh) hari
disebut reklame tidak tetap, dan pemasangan reklame lebih dari 150 (seratus lima
puluh) hari disebut reklame tetap;
8. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan
kawasan tertentu yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame;
9. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi
pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang
wilayah untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha;
10. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan
besarnya pajak reklame;
11. Kawasan Campuran adalah kawasan dengan pemanfaatan ruang lebih dari satu
peruntukan;
12. Kawasan Perdagangan adalah kawasan dengan mayoritas peruntukan perdagangan;
13. Kawasan Wisata Alam adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan pariwisata
alam;
14. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan
reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang
menjadi tanggungannya;
15. Jenis naskah adalah jenis reklame yang memuat isi naskah reklame;
16. Lokasi status tanah adalah status kepemilikan atas tanah tempat diselenggarakannya
reklame;
17. Konsesi adalah pembayaran yang dilakukan oleh penyelenggara reklame atas
pemanfaatan lokasi reklame berdasarkan nilai strategis reklame;
18. Pemsangan reklame selama 1 (satu) hari sampai dengan 150 (seratus lima puluh) hari
disebut reklame tidak tetap, dan pemasangan reklame lebih dari 150 (seratus lima
puluh) hari disebut reklame tetap;
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat / blanko yang
dipergunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang
terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati;
20. Pemun gutan...... . . I 4

4. 4
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan
subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan
pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
Pasal 2
Jenis Reklame berdasarkan waktu terdiri dari :
(1) Reklame tetap antara lain adalah reklame papan/billboard/megatron adalah reklame yang
terbuat dari papan kayu, seng atau bahan lain yang dipasang dengan tiang, digantungkan,
dibuat pada bangunan, dinding, pohon dan sebagainya. untuk jenis megatron ditambah
dengan peralatan mekanik elektronlk;
(2) Reklame tidak tetap, antara lain:
a. reklame kain adalah reklame yang dibuat dari kain atau bahan yang dipersamakan
dengan kain;
b. reklame melekat adalah reklame berbentuk selebaran atau yang dipersamakan
dengan itu dan disebarkan serta ditempelkan pada tempat-tempat umum;
c. reklame selebaran adalah reklame berbentuk selebaran atau yang dipersamakan
dengan itu dan disebarkan pada tempat-tempat umum;
d. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditulis atau
dipasang pada kendaraan, antara lain kendaraan roda dua, roda empat, becak, dokar
atau kendaraan lain yang dipersamakan.
BAB II
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 3
(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
(2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dihitung memperhatikan
faktor jenis bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan,
jumlah reklame, dan ukuran media reklame.
Pasal 4
Tarif pajak sebesar 25o/o (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame.
Pasal 5
(1) Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) ditentukan dengan rumus sebagai berikut.
NSR = Nilai Jual Jenis Reklame X Jumlah Reklame X lndeks Lokasi Penempatan X
Waktu X Ukuran Media Reklame.
(2) Tabel Nilai. .....15

5. 5
(2) Tabel Nilai Jual Jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :
NO Jenis Reklame NilaiJual
(Rp/M'z/Hari)
Keterangan
1 2 3 4
a. Reklame papan / billboard I
megatron dan sejenisnya.
- Dari Bahan Kayu
- Dari Bahan Plastik
- Dari Bahan Logam / Seng.
600
500
700
b. Reklame Kain 500
c. Reklame Melekat / Sticker
- Dari Bahan kertas
- Dari bahan Plastik
400
500
d. Reklame Selebaran / Sablon
- Dari Bahan Kertas
- Dari Bahan Plastik
400
500
e. Reklame Berjalan 300
(3) lndeks Lokasi Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. lndeks Lokasi Penempatan Strategis = 2;
b. lndeks Lokasi Penempatan Non Strategis = l.
(4) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Hari.
(5) Ukuran Media Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah M2, dan dalam
menghitung pajak reklame yang ukurannya kurang dari 0,5 M2 dibulatkan menjadi 0,5 M2
dan ukuran diatas 0,5 M2 yang kurang dari 1 M2 diburatkan menjadi 1 M2.
(6) Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan oleh faktor-faktor
antara lain :
a. kelompokjalan;
b. luas reklame;
c. sudut pandang reklame;
d. harga dasar pemasangan dan pemeliharaan.
(7) Contoh Perhitungan Pajak Reklame :
a. Reklame papan merek terbuat dari kayu atau papan ukuran 2 M x 5 M = 10 M2,
dipasang dibadan jalan raya (Strategis) sebanyak 1 buah selama 30 hari.
NSR = 600 X 1 buah X2X 30 hariX 10M,
= Rp. 360.000,-
Jumlah Pajak Reklame papan merek tersebut adalah :
25 o/o
X Rp. 864.000,- = Rp. 90.000,-/ 30 hari
b. reklame .........16

6. 6
b. Reklame papan merek terbuat dari kayu atau papan ukuran 2 M x 5 M = 10 M2,
dipasang dilingkungan tanah/usaha (Non Strategis) sendiri sebanyak 1 buah selama
30 hari.
NSR = Rp. 600 X 1 buah X 1 X 30 hariX 10 M2
= Rp. 180.000,-
Jumlah Pajak Reklame papan merek tersebut adalah :
25 o/o
X Rp. 180.000,- = Rp. 45.000,-/ 30 hari
BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 6
Kepala Dinas mempunyai kewenangan menerbitkan surat Ketetapan pajak Daerah (sKp-
Daerah) bagi setiap objek / wajib pajak yang dikenakan pajak reklame, dengan pelaksanaan
pemungutannya adalah sebagai berikut :
a. Tingkat kabupaten.
Apabila pengadaan reklame yang dilakukan oleh perusahaan yang berasal dari luar
daerah.
b. Tingkat kecamatan.
Apabila pengadaan reklame yang dilakukan oleh pengusaha dalam daerah.
Pasal 7
(1) Penyelenggara reklame wajib memperoleh ijin tertulis dari Bupati Cq. Kepala Kantor
Pelayanan Perijinan dan penanaman Modal daerah.
(2) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor pelayanan perijinan dan
Penanaman Modal.
(3) Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku khusus untuk jenis
Reklame Papan / Billboard / Megatron sebagaimana dimaksud pasal 2butir a.
(4) Penyelenggara reklame untuk jenis Reklame kain, Reklame melekat / sticker, Reklame
selebaran / sablon dan Reklame berjalan, menyampaikan permohonan secara tertulis
kepada Bupati Cq. Kepala Dinas.
(5) Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud ayat (4) mencakup :
a. nama penyelenggara reklame;
b. alamat penyelenggara reklame;
c. jenis reklame;
d. jenis bahan reklame;
e. jumlah (unit / buah / Iembar) reklame;
f. waktu llamanya penyelenggaraan reklame;
g. ukuran, media reklame;
h. alamat / lokasi penyelenggara reklame.
(6) pejabat ... . . ..../7

7. 7
(6) Pejabat benruenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini yaitu Kepala Dinas
untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKp Daerah).
(7) Penyelenggara reklame menyetorkan Pajak Reklame kepada bendahara penerimaan dan
/ atau petugas pemungut Pajak Reklame Dinas.
(8) Hasil pemungutan Pajak Reklame disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Nomor
281.01.02.000005-0 selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten pakpak Bharat.
REMI
Diundangkan di Salak
pada tanggal 24 /rXr,tstuS 2011
*"WAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
GANDIWARTHA MANIK
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011
NOMOR iIB
Ditetapkan di Salak
pada tanggal L4 Aacelug
BUPATI PAKPAK BHARAT,-
2011