Peraturan Daerah ini mengatur tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten Nunukan. Ada beberapa jenis SIUP yakni SIUP Kecil, Menengah, Besar, dan Perseroan Terbuka. Semua perusahaan perdagangan di Nunukan wajib memiliki SIUP kecuali usaha kecil milik perorangan. SIUP berlaku selama 5 tahun dan harus didaftar ulang. Prosedur penerbitan SIUP diajukan ke Bupati melal

1. 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 08 TAHUN 2008
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NUNUKAN,
Menimbang : a. bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai salah satu legalitas usaha
dibidang perdagangan perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban
dalam pelaksanaan penerbitan Izin;
b. bahwa pelaksanaan sebagian tugas Pemerintah Daerah yang lebih transparan akan
dapat meningkatkan kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat;
c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ribusi Surat Izin Usaha Perdagangan
( SIUP);
Mengingat : 1. Undang – Undang Ganguan ( Hinder Oodonantic ) Staatsblad Tahun 1926 Nomor
226 setelah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ordonantic
staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1982 Undang – undang Nomor Tahun 1995
tentang Wajib daftar Perusahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian Wajib daftar
Perusahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3587);
6. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoneisa Nomor 3611);
7. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupatenn Kutai, Barat, Kabupaten Kutai Timur
dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahann
Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahunn 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3962);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. 2
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Unda
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Peleyanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Imdonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten
Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Surat Izin
Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor
8 Seri E Nomor 05);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

3. 3
dan
BUPATI NUNUKAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
(SIUP).
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud Undang-
Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,
Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten kutai Timur dan Kota
Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
tentang PerubahanAatas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.
3. Bupat adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dsebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan
5. Dinas Perindutrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Nunukan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi wewenang tertentu dibidang retribusi sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Fima,Kongsi,
Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejinis lembaga, dana pension, bentuk usaha
tetap serta bentuk usaha lainnya
8. Kas Daerah adalah Kas daerah Kabupaten Nunukan
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha
perdagangan yang bersifat tetap dan berkelanjutan, didirikan, bekerja dan
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untukyujuan
memperoleh keuntungan.
10. Perseroan Terbuka adalah Perseroan yang modal dan jumla pemengan sahan
memenuhi kreteria tertentu atau pertseroan yang melakukan penawaran umum
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.
11. Surat izin usaha perdagangan selanjutnya disebut SIUP adalah sura izin untuk dapat
melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
12. Surat Izin Usaha perseorangan terbatas selanjutnya di sebut SIUP Perseroan terbuka
( Tbk) adalah surat Izi bagi Perseroang terbuka yang melakukan kegiatan usaha
perdagangan dan telah menjual sahamnya kepada masyarakat, badan Usaha dan
Perorangan asing melalui penawaran secara umum dan terbukaberdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Bendahara penerima adala orang ang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada satuan perangkat daerah.
14. Perwakilan Perusahan adalah Perusahan yang bertindak mewakili kantor Pusat
perusahan yang menunjuk untuk melakukan suatu Kegiatan dan/ atau peguirusan
sesuai dengan wewenang yang diberikan;

4. 4
15. Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas yang
bertanggung jawab dibidang perdagangan dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Nunukan;
BAB II
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Subyek Penerbitan SIUP
Pasal 2
Setiap Perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Nunukan wajib
memiliki SIUP dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 3
SIUP terdiri atas:
a. SIUP Kecil;
b. SIUP Menengah;
c. SIUP Besar; dan
d. SIUP Perseroan Terbuka.
Pasal 4
(1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih
(netto) seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tidak
temasuk tanah dan bangunan tempat usaha
(2) SIUP Menengah wajib dimilik oleh oleh perusahaan dengan modal dan kekayaan
bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta
Rupiah)sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) tidak temasuk
tanah dan bangunan tempat usaha.
(3) SIUP Besar Wajib dimliki oleh perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih
(netto) seluruhny diatas Rp.500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) tidak
termasuk tanah dan tempat usaha.
(4) SIUP Perseroang Terbuka (TBK) wajib dimiliki wajib dimiliki oleh perusahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bertatus Perseroan terbuka dan telah
menjual saham perusahaan paling banyak 49 % dari seluruh jumlah saham
perusahaan kepada badan usaha dan/atau perorangan asing melalui penawaran
secara umum dan terbuka.
Pasal 5
(1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikecualikan
terhadap;
a.Perusahaan yang kecil perorangan yang:
1.tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan;
2.diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota
keluarga/kerabat terdekat
b. pedangan keliling, pedangan asongan,pedangan pinggir jalan atau pedangan
kaki lima.

5. 5
(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat
diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.
(3) apabila ketentua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c
dapat mengurus SIUP, maka tidak dikenakan retribusi
Pasal 6
(1) Perusahaan yang telah memiliki SIUP dilarang melakukan
a. perdagangan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai sebagaimana
tercantum dalam SIUP;
b. kegiatan penghipunan dana dari masyarakat;dan
c. kegiatan perdagangan berjangka komoditi.
(2) Dikecualikan terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c apabila telah memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan untuk
melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-Undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Masa Berlaku SIUP
Pasal 7
(1) SIUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan uasha perdagangan.
(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran
ulang setiap 5 (Lima) Tahun sekali
BAB III
KEWENAGAN
Pasal 8
(1) Bupati dapat melimpahkan wewenang penerbitan SIUP kepada Pejabat/kepala
instansi yang bertanggung jawab dibidang perdagang atau kepal unit
pelaksana teknis
(2) Unit pelaksana teknis dalam menjalankan tugasnya tetap berkoordinasi dengan
pejabat/ dinas yang bertanggung jawab dibidang perdagangan dalam
penerbitan SIUP.
(3) Khusus untuk kawasan perdagang bebas dan pelabuhan bebas, Bupati
melimpahkan mengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

6. 6
BAB IV
TATA CARA PENERBITAN SIUP
PASAL 9
(1) SP- SIUP diajukan kepada Bupati melalui kepala dinas/instansi yang berwenang
dibidang perdagangan selaku pejabat penerbit SIUP.
(2) SP-SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditanda tangani diatas
materai cukup oleh pemilik/direktur utama penanggung jawerai cukup
ditandatangani oleh pemilik/direktur utama penanggung jawab perusahaan.
(3) Terhadap pihak ketiga yang mengurus penerbitan SIUP, wajib melampirkan
surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pemilik/direktiur
utama /penanggung jawab perusahaan.
Pasal 10
(1). SP- SIUP sebagaimana diaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib dilengkapi
dengan dokumen:
a.Perusahaan yang berbadan hukum perseroan Terbatas (PT):
1. photo copy akta Notaris pendirian dan perubahan perusahaan dan surat
keputusan pengesahaan badan hukum Perseroan Terbatas dari
depertemen Hukum dan Hak Asasi Menusia (Ham )
2. photo Copy KTP pemilik/direktu utama/penanggung Jawab
Perusahaan
3. Neraca perusahaan; dan
4. pas photo pemilik/direktur utama/penanggung jawab perusahaan
ukuran 4 x 6 cm sbanyak 2 (dua) lembar.
b. Perusahaan Perseroan Terbatas (Tbk)
1. Photo Copy SIUP sebelum menjadi perseroan terbuka (Tbk)
2. Photo copy akta nataris pendirian dan perubahan peusahan dan surat
persetujuan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dari
Depertemen Hukum dan Hak asasi Menusia;
3. surat keterangan dari badan Pengawas Pasar Modal bahwa perusahaan
yang bersangkutan telah melakukan penawaran umum secara luas
dan terbuka;
4. photo copy KTP Pemilik / direktur Utama/penanggung jawab
Perusahaan;
5. photo copy Surat tanda Penerima Laporan Keungan Tahunan
Perusahaan STP-LKTP tahun buku terakhir; dan
6. pas photo pemilik/direktur utama penanggung jawab peruahaan ukuran
4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) Lembar.
c. Perusahaan yang berbadan Hukum koperasi:
1. photo copy pendirian koperasi yang telah mendapat pegesahan dari
instansi yang berwenang;
2. photo copy KTP pengurus / pimpinan/ penanggung jawab koperasi;
3. Neraca perusahaan; dan
4. pas Photo Pemilik / direktur utama /penanggungjawab perusahaan
ukuran 4 x 6 cm 2 (dua)Lembar
d. Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma:
1. photo copy akta Notaris pendirian perusahaan yang telah didaftarkan
pada Pengedilan Negeri;
2. Photo copy KTP pemilik/direktur utama/penanggungjawab perusahan;
3. Neraca perusahaan; dan
4. pas photo pemilik /direktur utama /penanggung jawab perusahaan
ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
(2).Dalam hal penyampaian berkas atau dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat(1), pemohon wajib menunjukkan berkas atau dokumen asli dan akan
dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah dilakukan
pemeriksaan mengenai keabsahannya.

7. 7
(3).Setelah melakukan pemeriksaan mengenai keabsahan atau dokumen
perusahaan, pejabat penerbit SIUP/pejabat yang ditunjuk selanjutnya melakukan;
a.melakukan pemeriksaan atau melakukan survey lokasi perusahaan;dan
bmemuat berita acara hasil pemeriksaan lokasi perusahaan.
Pasal 11
Perusahaan yang dikecualikan untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat mengajukan SP-SIUP kepada Bupati atau
Pejabat penerbit SIUP/pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan photo copy KTP
pemilik/penanggung jawab perusahaan.
Pasal 1
(1) Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP secara
lengkap dan benar, pejabat penerbit SIUP menerbitkan SIUP dengan
ketentuan sebagai berikut;
a.warna putih untuk SIUP Kecil;
b.warna biru untuk SIUP Menengah;
c.warna Kuning untuk SIUP Perseroan Besar;dan
d.warna Hijau untuk SIUP Perseroan Terbuka (Tbk)
(2) Apabila SIUP dinilai belum lengkap dan benar, pejabat penerbit SIUP/pejabat
yang ditunjuk membuat surat penolakan pemberian SIUP kepada pemohan
SIUP paling lambat 3 (hari) kerja terhitung sejak diterimamya SP-SIUP.
(3) Pemohan SIUP yang ditolak permohanannya dapat mengajukan kembali
permohonan SIUP setelah memenuhi persyaratan.
Pasal 13
(1) perusahaan yang telah memilik SIUP selambat –lambatnya dalam jangka 3
(tiga) hari bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya SIUP, wajib
mendaftarkan perusahaanya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 34 Tahun 2002 tentang
Pendaftaran Perusahaan.
(2) Khusus untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas,pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam waktu paling
lambat 30 (tiga) hari setelah pengesahaan atau persetujuan diberikan.
PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN
(1) Pemilik SIUP atau pengurus perusahaan yang telah memiliki SIUP yang akan
membuka Kantor Cabang/ perwakilan perusahaan,wajib melapor secara tertulis
kepada Bupati atau pejabat penertbit SIUP/pejabat yang ditunjuk ditempat
kedudukan kantor cabang/perwakilan perusahann berada.
(2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan
dokumen sebagai berikut:
a.photo copy SIUP kantor pusat perusahaan yang telah dilegilisir oleh pejabat
penrbit SIUP/pejabat yang ditunjuk;
b.photo copy akta notaries pembukuan kantor cabang/perwakilan
perusahaan;dan
c.photo copy KTP dan surat penunjukan sebagai penanggungjawab kantor
cabang/perwkilan perusahaan.
(3) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap dan
benar, Bupati atau pejabat penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk mencatat dan
mendaftarkan dalam buku register pembukuan kantor cabang/perwakilan
perusahaan dan membubuhkan tanda tangan,cap stempel pada copy SIUP
perusahaan induk sebagai bukti bahwa SIUP dimaksud telah berlaku juga bagi
kantor cabang/perwakilan perusahaan.

8. 8
BAB VI
PERUBAHAN SIUP
Pasal 15
(1) Setiap terjadi perubahan data perusahaan data perusahaan temasuk perubahan
modal, kekayaan bersih,jumlah danatau kepemilikan saham, perusahaan wajib
mengajukan surat ertulis kepada Bupati atau pejabat penerbit /pejabat yang
ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadi perubahan.
(2) Terhadap perubahan data perusahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
perusahaan wajib mengajukan permohonan perubahan SIUP
Kecil/menegah/Besar/perusahaan Terbuka (tbk) dengan mengisi Formolir SP-
SIUP.
(3) Terhadap perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat penerbit
SIUP/pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat persetujuan perubahan SIUP.
(4) Jika terjadi perubahan Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SIUP
dan persetujuan perubahan SIUP telah terbit dari pejabat yang berwenang,maka
SIUP yang lama dicabut tidak berlaku lagi.
Pasal 16
(1) Dalam hal SIUP rusak atau tidak dapat terbaca,perusahaan yang bersangkutan
harus mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Bupati atau pejabat
penerbit SIUP/pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh SIUP pengganti.
(2) Permohonan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
dengan dilengkapi;
a.Surat keterangan kehilangan dari kepolisian;atau
b.SIUP asli yang rusak atau tidak terbaca
(3) Paling lambat 5 (lima ) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan
penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau pejabat penerbit
SIUP/pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP pengganti dengan membubuhkan kata
pengganti disebelah kiri atas.
BAB VII
RETRIBUSI
PASAL 17
Setiap peusahaan yang mengajukan SIUP dikenakan retribusi, yang diatur
dalam peraturan Daerah tersendiri.
BAB VIII
PELAPORAN
PASAL 18
(1) Pemilik SIUP atau pengurus perusahaan yang telah memiliki SIUP wajib
menyampaikan laporan kegiatan perusahaanya kepada Bupati atau pejabat
penerbit SIUPpejabat yang ditunjuk.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh:
a. pemilik SIUP kecil dengan modal kekayaan bersih diatas RP.50.000.000,-
(lima puluh juta Rupiah sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua rtaus Juta
rupiah ) tidak termasuk tanah dan banguanan tempat usaha, setiap 1
(Satu)t tahun sekali selambt-lambatnya pertanggal 31 januari tahun
brikutnya.
b. Pemilik SIUP menengah dan SIU besar sebanyak 2 (dua) kali dalam
setahun .;dan
c. Pemilk SIUP Perseronn terbuka (Tbk)sebanyak dua kali dalam setahun

9. 9
(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf b dan huruf c
dilakukan dengan jadwal sebagai berikut;
a. Laporan selambat-lambatnya etiap tanggal 31 juli tahun berjalan;dan
b. Laporan kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31 januari tahun
berikutnya.
(4) Pemilik SIUP kecil yang modal dan kekayaan bersih seluruhnya dibawah
Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah ) tidak termasuk degan tanah dan
bangunan tempat usaha, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan
kegiatan perusahaan.
Pasal 19
Pemilik SIUP atau pengurus perusahaan yang telah memiliki SIUP wajib memberikan
laporan dan data/ informasi mengenai pelaksanaan kegiatan usahan sewaktu-waktu
apabila diminta oleh Bupati atau pejabat penerbit SIUP/pejabat yang ditunjuk.
Pasal 20
(1) Pemilik SIUP atau pengurus perusahaan yang telah memliki SIUp yang tidak
melakaukan kegiatan usaha selama 6 (enem) bulan berturut-turut atau menutup
perusahaanya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati atau
pejabat penerbit SIUP/pejabat yang ditunjuk desertai alas an penutupan dan
mengembalikan SIUP asli
(2) Bupati atau pejabat penerbit SIUP/pejabat yang ditunjuk yang menerima laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengeluarkan keputusan penutupan
perusahaan.
Pasal 21
(1) bupati atau pejabat penerbit SIUP/pejabat yang ditunjuk menyampaikan
laporan perkembangan data penerbit, usaha perdagangan kepada
pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
(2) Laporan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) disampaikan 2 (dua) kali
dalam 1 (satu) tahun dengan jadwal sebagai berikut:
a. laporan pertama periode Januari sampai dengan juni tahun berjalan,
selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli tahun berjalan;dan
b. Laporan kedua periode Juli sampai dengan desember tahun berjalan,
selambat-lambatnya setiap tanggal 31 januari tahun beruikutnya.
BAB IX
PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 22
(1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
penerbitan SIUP berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh
instansi terkait dan berwenang dengan berpedoman pada ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemerintah
Kabupaten Nunukan sewaktu-waktu dapat melakukan penerbitan/razia bagi
pemilik SIUP/Perusahaan.
(3) Pembinaan,Pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) untuk kelancaran pelaksanaannya Bupati dapat membentuk Tim.
(4) Pengaturan terhadap pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian akan diatur dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

10. 10
BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 23
(1) Selain oleh Penyidik POLRI sebagaimana dimksud dalam Undang-Undang nomor 8
tahun 1981
Pelaksanaan terhadap Peratura Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati
Pasal 23
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan
Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 02 April 2008
BUPATI NUNUKAN,
ttd
H. ABDULHAFID ACHMAD
Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 02 April 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ttd
ZAINUDDIN HZ
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2008 NOMOR 09 SERI C NOMOR
01
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
MUHAMMAD AMIN, SH

11. 11

12. 12