SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
4a,l
Menimbang
Mengingat
:4.
b.
:1.
2.
3.
4.
5.
BUPATI PAKPAK BHARAT
PERATURAil BUPATI PAKPAK BHARAT
NotoR ta TAHUN zolz
TENTANG
PENGGAIIITI TRAHSPORTASI DA}I AKOIUIODASI
TENAGA GURU' PEGA}VAI KOMITE SEKOLAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DENGAN RAHUAT TUHAN YAHG IIIAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
bahwa untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang optimal
kepada masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat dipandang perlu
mendukung Tenaga Guru/Pegawai Komite Sekolah yang ditetapkan
oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah;
bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a perlu ditetapkan
pengganti transport dan akomodasi kepada Tenaga Guru/Pegawai
Komite Sekolah dalam suatu Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor I Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten
Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a272);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2Oo4' tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AA4 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2OA4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20C/- Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a 38);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor aa96);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2AAT
tentang Standar Penilaian Pendidikan;
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 58);
Menetapkan
itEiltuTusKAN :
PERATURA}I BUPATI TET{TAI{G PE}IGGAf{TI TRANSPORTASI
DAil AKOMOBASI TEI{AGA GURU'PEGAWAI KOifrITE SEKOLAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT.
BAB I
KETENTUAIT UUUU
Paaal {
Dalam Keputusan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat;
Pengganti Transportasi adalah biaya perjalanan yang diberikan kepada petugas
yang akan mendukung proses belajar mengajar di sekolah;
Akomodasiadalah biaya yang berhubungan dengan kebutuhan ditempat tugas;
Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat
dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan
pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan prasekolah, jalur
pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah;
Pemutusan hubungan Kerja adalah pemberhentian kerja sebagai tenaga Honorer
Komite;
Tenaga Guru/Komite Sekolah adalah Tenaga Guru dan Komite yang diangkat oleh
Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah berdasarkan kebutuhan pelayanan
Pendidikan disekolah,
BAB II
AZAS UMUM PEMBERIAN PENGGANTI TRANSPORTASI DAH AKOMODASI
TEhIAGA GURU'PEGAWAI KOIIiITE SEKOLAH
Pasal 2
(1) Pengganti transportasi dan akomodasi Tenaga GurulPegawai Komite Sekolah
diberikan dalam rangka mewujudkan pelayanan pendidikan yang optimal.
(2) Pengganti transportasi dan akomodasi diberikan kepada Tenaga Guru/Pegawai
Komite Sekolah yang mengabdi di TK, SD, SLB, SMP, SMA dan SMK.
6.
7.
8.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j
BAB III
PENETAPAN SASARAN
Pasal 3
Nama penerima pengganti transportasi dan akomodasi Tenaga Guru/Pegawai Komite
Sekolah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas atas dasar usul Kepala
Sekolah dan diseleksi berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
BAB IV
ANGGARAN PENGGANTI TRANSPORTASI DAN AKOMODASI
Pasal 4
Anggaran pengganti transportasi dan akomodasi secara keseluruhan bersumber dari
4PBD -Kabupaten
Pakpak Bhamt yang ditampung pada klanja Langsung pada DPA
Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat.
Pasal 5
Besaran pengganti transportiasi dan akomdasi Tenaga Guru/Pegararai Komite Sekolah
adalah sebagai berikut :
a. Pengganti Transport Gunr/Pegawai tidak tetap TiUSLBISD sebear Rp 5OO.O0O,-/
bulan;
b. Pengganti Transport untuk GurulPegawai tidak tetap SMP sebear Rp 6@.000,J
bulan;
c. lglgg"nti Transport untuk Gunr/ Pegawai tidak tetap SI,IA/SMK sebesar Rp
700.000,-lbulan;
d. Pengganti transport untuk Penjaga Sekolah SMP dan SMA/SMK sebesar Rp
400.000,-/ bulan.
BAB V
SISTEM PEIIBAYARAN
Pasal 6
(1) Pengganti transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal s
dibayarkan melalui jasa perbankan
(2, Tenaga GurulPegawai Komite Sekolah yang menerima pengganti transportasi dan
akomodasidiwajibkan membuka rekening di Bank SUMUT.
(3) Pengganti transportasi dan akomodasi Tenaga Guru/Pegawai Komite Sekolah
ditransfer langsung ke rekening bank penerima.
(4') Penerima pengganti transportasi dan akomodasi sebagairnana dimaksud dalam ayat
(2) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menandatangani Tanda Bukti
Penerimaan di Bank Sumut.
Pasal 7
Tim PengelolalPenyalur berkoordinasi dengan Bank SUMUT Capem Salak untuk
selanjutnya mentransfer Dana Bantuan Transportasi dan Akomodasi Tenaga Honorer
Komite Sekolah ke rekening masing-masing penerima.
BAB VI
HAK DAN I(EWAJIBAN
Pas*l 8
HAK
Guru/Pqawai Tenaga Komite Sekolah hrhak menerima pengganti transportasi dan
akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai leniang tempat tugas.
Pasal 9
KEWAJIBA]tI
(1) Guru/Pegawai Tenaga Komite Sekolah melaksanakan tugas sesuai dengan Surat
Keputusan kepala SekolahlKomite Sekolah.
(2) GurulPegawai Tenaga Komite Sekolah mematuhi segala peratran yang berlaku
disekolah tempat tugas masing-masing-
(3) GurulPega*ai Tenaga Kornite Sekolah wajib mengisi dafiar hadir sesuai hari efektif
sekolah.
a (4) GurulPegawaiTenaga Komite Sekolah tidak menuntut untuk diangkat meniadi Calon
Pryawai Negeri Sipil"
BAB VII
sAt{KSt
Pasal 10
(1) Guru/Pega*rai Tenaga Komite Sekolah yang tidak melaksanakan tugas dapat
dikenakan sanksi oleh Kepala Sekolah.
(21 $anksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
a. Teguran lisan diberikan apabila se@!a kumulatif ketidakhadiran sampai 5 (lima)
hari tanpa keterangan yang tidak dapat diperhngrgungiawabkan;
b. Pemutumn Hubungan Kega.
Pasal {{
(1) Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b
akan dilakukan apabila Gun"dPegawai Tenaga Komite Sekolah sudah menerima S
{tga} kali teguran tertulis.
(2) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (Z) huruf b
dilaporkan oleh Kepala Sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabuiaten Pakpak
Bharat ur*uk pemberhentian pembayamn pengganti transportasidan akomodasi.
'
BAE YIII
KETET'ITUAH PEHUTUP
Pasal {2
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang nengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- -
A,
Pasal {3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak
pada tanggal ?o laauani zol2
BUPATI PAKPAK BHARAT,
REi'IIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak ,
pada tanggal ?-0 lanuart 2A12
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
SINAilO
Utama ltluda, lVlc
198602 1 AA2
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN z$fl NOMOR I?,

More Related Content

What's hot

Rancangan tahunan bola jaring 2019
Rancangan tahunan bola jaring 2019Rancangan tahunan bola jaring 2019
Rancangan tahunan bola jaring 2019nuurhafizasaad
 
Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Permen nomor 79 tahun 2014
Permen nomor 79 tahun 2014Permen nomor 79 tahun 2014
Permen nomor 79 tahun 2014Fida Tinani
 
Pelantikan, Fungsi & Senarai Tugas Sekretariat TKRS Daerah
Pelantikan, Fungsi & Senarai Tugas Sekretariat TKRS DaerahPelantikan, Fungsi & Senarai Tugas Sekretariat TKRS Daerah
Pelantikan, Fungsi & Senarai Tugas Sekretariat TKRS DaerahAli Mohamad
 
Struktur imppk 2014 2015
Struktur imppk 2014 2015Struktur imppk 2014 2015
Struktur imppk 2014 2015IMPPRK KOSAREK
 
Pemeneg pan rb no. 16 tahun 2009. jabatan fungsional guru dan angka kreditnya
Pemeneg pan rb no. 16 tahun 2009. jabatan fungsional guru dan angka kreditnyaPemeneg pan rb no. 16 tahun 2009. jabatan fungsional guru dan angka kreditnya
Pemeneg pan rb no. 16 tahun 2009. jabatan fungsional guru dan angka kreditnyaZhe Zheis
 
Peraturan menteri pan dan reformasi birokrasi
Peraturan menteri pan dan reformasi birokrasiPeraturan menteri pan dan reformasi birokrasi
Peraturan menteri pan dan reformasi birokrasihyppan
 
Salinan permen diknas no. 58 th.2014
Salinan permen diknas no. 58 th.2014Salinan permen diknas no. 58 th.2014
Salinan permen diknas no. 58 th.2014amunib
 
Presentasi Inpassing Guru Bukan Pns
Presentasi Inpassing Guru Bukan PnsPresentasi Inpassing Guru Bukan Pns
Presentasi Inpassing Guru Bukan Pnssriyandi djoeweri
 
Konsep sdsmp-satu-atap-ws-satu-atap-2007-1233410414826511-1
Konsep sdsmp-satu-atap-ws-satu-atap-2007-1233410414826511-1Konsep sdsmp-satu-atap-ws-satu-atap-2007-1233410414826511-1
Konsep sdsmp-satu-atap-ws-satu-atap-2007-1233410414826511-1Tommy Bucci
 
Juknis pola pembinaan edit akhir tuti 0901
Juknis pola pembinaan edit akhir tuti 0901Juknis pola pembinaan edit akhir tuti 0901
Juknis pola pembinaan edit akhir tuti 0901Suaidin -Dompu
 
Permen nomor 79 tahun 2014 muatan lokal
Permen nomor 79 tahun 2014  muatan lokalPermen nomor 79 tahun 2014  muatan lokal
Permen nomor 79 tahun 2014 muatan lokalHj.Dini Indriani,M.Pd
 
Permenpan no 16 Tahun 2009
Permenpan no 16 Tahun 2009Permenpan no 16 Tahun 2009
Permenpan no 16 Tahun 2009Guss No
 

What's hot (17)

Proposal raker 2014
Proposal raker  2014Proposal raker  2014
Proposal raker 2014
 
Proposal satap
Proposal satapProposal satap
Proposal satap
 
Rancangan tahunan bola jaring 2019
Rancangan tahunan bola jaring 2019Rancangan tahunan bola jaring 2019
Rancangan tahunan bola jaring 2019
 
Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Permen nomor 79 tahun 2014
Permen nomor 79 tahun 2014Permen nomor 79 tahun 2014
Permen nomor 79 tahun 2014
 
Pelantikan, Fungsi & Senarai Tugas Sekretariat TKRS Daerah
Pelantikan, Fungsi & Senarai Tugas Sekretariat TKRS DaerahPelantikan, Fungsi & Senarai Tugas Sekretariat TKRS Daerah
Pelantikan, Fungsi & Senarai Tugas Sekretariat TKRS Daerah
 
Struktur imppk 2014 2015
Struktur imppk 2014 2015Struktur imppk 2014 2015
Struktur imppk 2014 2015
 
Pemeneg pan rb no. 16 tahun 2009. jabatan fungsional guru dan angka kreditnya
Pemeneg pan rb no. 16 tahun 2009. jabatan fungsional guru dan angka kreditnyaPemeneg pan rb no. 16 tahun 2009. jabatan fungsional guru dan angka kreditnya
Pemeneg pan rb no. 16 tahun 2009. jabatan fungsional guru dan angka kreditnya
 
Peraturan menteri pan dan reformasi birokrasi
Peraturan menteri pan dan reformasi birokrasiPeraturan menteri pan dan reformasi birokrasi
Peraturan menteri pan dan reformasi birokrasi
 
Salinan permen diknas no. 58 th.2014
Salinan permen diknas no. 58 th.2014Salinan permen diknas no. 58 th.2014
Salinan permen diknas no. 58 th.2014
 
Presentasi Inpassing Guru Bukan Pns
Presentasi Inpassing Guru Bukan PnsPresentasi Inpassing Guru Bukan Pns
Presentasi Inpassing Guru Bukan Pns
 
Konsep sdsmp-satu-atap-ws-satu-atap-2007-1233410414826511-1
Konsep sdsmp-satu-atap-ws-satu-atap-2007-1233410414826511-1Konsep sdsmp-satu-atap-ws-satu-atap-2007-1233410414826511-1
Konsep sdsmp-satu-atap-ws-satu-atap-2007-1233410414826511-1
 
Juknis pola pembinaan edit akhir tuti 0901
Juknis pola pembinaan edit akhir tuti 0901Juknis pola pembinaan edit akhir tuti 0901
Juknis pola pembinaan edit akhir tuti 0901
 
Permen nomor 79 tahun 2014 muatan lokal
Permen nomor 79 tahun 2014  muatan lokalPermen nomor 79 tahun 2014  muatan lokal
Permen nomor 79 tahun 2014 muatan lokal
 
H. DARIZAL BASIR
H. DARIZAL BASIRH. DARIZAL BASIR
H. DARIZAL BASIR
 
PP PAN No 16 2009
PP PAN No 16   2009PP PAN No 16   2009
PP PAN No 16 2009
 
Permenpan no 16 Tahun 2009
Permenpan no 16 Tahun 2009Permenpan no 16 Tahun 2009
Permenpan no 16 Tahun 2009
 

Similar to PENGGANTI TRANSPORTASI

Permendikbud no 26 tahun 2017 bos
Permendikbud no 26 tahun 2017 bosPermendikbud no 26 tahun 2017 bos
Permendikbud no 26 tahun 2017 bosRisou Kun
 
Juknis bos-apbd-2016-draf
Juknis bos-apbd-2016-drafJuknis bos-apbd-2016-draf
Juknis bos-apbd-2016-drafMira Restu
 
Perbup no.-4-thn.-2010-perubahan-perbup-beasiswa
Perbup no.-4-thn.-2010-perubahan-perbup-beasiswaPerbup no.-4-thn.-2010-perubahan-perbup-beasiswa
Perbup no.-4-thn.-2010-perubahan-perbup-beasiswappbkab
 
Perbup no.-15-ttg.-pemberian-bantuan-kepada-siswa-dan-guru-kls-unggulan-sekol...
Perbup no.-15-ttg.-pemberian-bantuan-kepada-siswa-dan-guru-kls-unggulan-sekol...Perbup no.-15-ttg.-pemberian-bantuan-kepada-siswa-dan-guru-kls-unggulan-sekol...
Perbup no.-15-ttg.-pemberian-bantuan-kepada-siswa-dan-guru-kls-unggulan-sekol...ppbkab
 
SK TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2016
SK TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2016SK TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2016
SK TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2016vie akbar
 
Permendikbud th. 2016 no. 017
Permendikbud th. 2016 no. 017Permendikbud th. 2016 no. 017
Permendikbud th. 2016 no. 017ust setya
 
Permendiknas no-15-tahun-2010-tentang-standar-pelayanan-minimal-pendidikan-dasar
Permendiknas no-15-tahun-2010-tentang-standar-pelayanan-minimal-pendidikan-dasarPermendiknas no-15-tahun-2010-tentang-standar-pelayanan-minimal-pendidikan-dasar
Permendiknas no-15-tahun-2010-tentang-standar-pelayanan-minimal-pendidikan-dasarYanti Sriyulianti
 
Permendikbud no 79 tahun 2014 tentang muatan lokal kurikulum 2013
Permendikbud no 79 tahun 2014 tentang muatan lokal kurikulum 2013Permendikbud no 79 tahun 2014 tentang muatan lokal kurikulum 2013
Permendikbud no 79 tahun 2014 tentang muatan lokal kurikulum 2013Welly Indriany
 
Permen nomor 79 tahun 2014 mulok kurikulum 2013
Permen nomor 79 tahun 2014 mulok kurikulum 2013Permen nomor 79 tahun 2014 mulok kurikulum 2013
Permen nomor 79 tahun 2014 mulok kurikulum 2013Winarto Winartoap
 
Permendiknas no-28-tahun-2010-tentang-penugasan-kepala-sekolah
Permendiknas no-28-tahun-2010-tentang-penugasan-kepala-sekolahPermendiknas no-28-tahun-2010-tentang-penugasan-kepala-sekolah
Permendiknas no-28-tahun-2010-tentang-penugasan-kepala-sekolahNur Rohman
 
Permendiknas no-28-tahun-2010-tentang-penugasan-kepala-sekolah
Permendiknas no-28-tahun-2010-tentang-penugasan-kepala-sekolahPermendiknas no-28-tahun-2010-tentang-penugasan-kepala-sekolah
Permendiknas no-28-tahun-2010-tentang-penugasan-kepala-sekolahSMK YZA 2 KOTA BOGOR
 
18 juknis ppdb 2016 2017
18 juknis ppdb 2016 201718 juknis ppdb 2016 2017
18 juknis ppdb 2016 2017brigasta
 
Peraturan Menteri No 8 Tahun 2013
Peraturan Menteri No 8 Tahun 2013Peraturan Menteri No 8 Tahun 2013
Peraturan Menteri No 8 Tahun 2013jeeroloo
 
Perka bkn-nomor-1-tahun-2016-pelaksanaan-pengalihan-pns-daerah-kabupaten-kota...
Perka bkn-nomor-1-tahun-2016-pelaksanaan-pengalihan-pns-daerah-kabupaten-kota...Perka bkn-nomor-1-tahun-2016-pelaksanaan-pengalihan-pns-daerah-kabupaten-kota...
Perka bkn-nomor-1-tahun-2016-pelaksanaan-pengalihan-pns-daerah-kabupaten-kota...nasyiha
 
Permendikbud nomor 20 tahun 2019
Permendikbud nomor 20 tahun 2019Permendikbud nomor 20 tahun 2019
Permendikbud nomor 20 tahun 2019Chusnul Labib
 

Similar to PENGGANTI TRANSPORTASI (20)

Permendikbud no 26 tahun 2017 bos
Permendikbud no 26 tahun 2017 bosPermendikbud no 26 tahun 2017 bos
Permendikbud no 26 tahun 2017 bos
 
Juknis bos-apbd-2016-draf
Juknis bos-apbd-2016-drafJuknis bos-apbd-2016-draf
Juknis bos-apbd-2016-draf
 
Perbup no.-4-thn.-2010-perubahan-perbup-beasiswa
Perbup no.-4-thn.-2010-perubahan-perbup-beasiswaPerbup no.-4-thn.-2010-perubahan-perbup-beasiswa
Perbup no.-4-thn.-2010-perubahan-perbup-beasiswa
 
Perbup no.-15-ttg.-pemberian-bantuan-kepada-siswa-dan-guru-kls-unggulan-sekol...
Perbup no.-15-ttg.-pemberian-bantuan-kepada-siswa-dan-guru-kls-unggulan-sekol...Perbup no.-15-ttg.-pemberian-bantuan-kepada-siswa-dan-guru-kls-unggulan-sekol...
Perbup no.-15-ttg.-pemberian-bantuan-kepada-siswa-dan-guru-kls-unggulan-sekol...
 
SK TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2016
SK TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2016SK TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2016
SK TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2016
 
Permen 19 2005
Permen 19 2005Permen 19 2005
Permen 19 2005
 
Permendikbud th. 2016 no. 017
Permendikbud th. 2016 no. 017Permendikbud th. 2016 no. 017
Permendikbud th. 2016 no. 017
 
Permendiknas no-15-tahun-2010-tentang-standar-pelayanan-minimal-pendidikan-dasar
Permendiknas no-15-tahun-2010-tentang-standar-pelayanan-minimal-pendidikan-dasarPermendiknas no-15-tahun-2010-tentang-standar-pelayanan-minimal-pendidikan-dasar
Permendiknas no-15-tahun-2010-tentang-standar-pelayanan-minimal-pendidikan-dasar
 
Sk tim bos 2018
Sk tim bos 2018Sk tim bos 2018
Sk tim bos 2018
 
Spk mi sudah di edit
Spk mi sudah di editSpk mi sudah di edit
Spk mi sudah di edit
 
Permen 7
Permen 7Permen 7
Permen 7
 
Permendikbud no 79 tahun 2014 tentang muatan lokal kurikulum 2013
Permendikbud no 79 tahun 2014 tentang muatan lokal kurikulum 2013Permendikbud no 79 tahun 2014 tentang muatan lokal kurikulum 2013
Permendikbud no 79 tahun 2014 tentang muatan lokal kurikulum 2013
 
Permen nomor 79 tahun 2014 mulok kurikulum 2013
Permen nomor 79 tahun 2014 mulok kurikulum 2013Permen nomor 79 tahun 2014 mulok kurikulum 2013
Permen nomor 79 tahun 2014 mulok kurikulum 2013
 
Permendiknas no-28-tahun-2010-tentang-penugasan-kepala-sekolah
Permendiknas no-28-tahun-2010-tentang-penugasan-kepala-sekolahPermendiknas no-28-tahun-2010-tentang-penugasan-kepala-sekolah
Permendiknas no-28-tahun-2010-tentang-penugasan-kepala-sekolah
 
Permendiknas no-28-tahun-2010-tentang-penugasan-kepala-sekolah
Permendiknas no-28-tahun-2010-tentang-penugasan-kepala-sekolahPermendiknas no-28-tahun-2010-tentang-penugasan-kepala-sekolah
Permendiknas no-28-tahun-2010-tentang-penugasan-kepala-sekolah
 
18 juknis ppdb 2016 2017
18 juknis ppdb 2016 201718 juknis ppdb 2016 2017
18 juknis ppdb 2016 2017
 
Peraturan Menteri No 8 Tahun 2013
Peraturan Menteri No 8 Tahun 2013Peraturan Menteri No 8 Tahun 2013
Peraturan Menteri No 8 Tahun 2013
 
Perka bkn-nomor-1-tahun-2016-pelaksanaan-pengalihan-pns-daerah-kabupaten-kota...
Perka bkn-nomor-1-tahun-2016-pelaksanaan-pengalihan-pns-daerah-kabupaten-kota...Perka bkn-nomor-1-tahun-2016-pelaksanaan-pengalihan-pns-daerah-kabupaten-kota...
Perka bkn-nomor-1-tahun-2016-pelaksanaan-pengalihan-pns-daerah-kabupaten-kota...
 
Permendikbud nomor 20 tahun 2019
Permendikbud nomor 20 tahun 2019Permendikbud nomor 20 tahun 2019
Permendikbud nomor 20 tahun 2019
 
Permen 28 th 10 ttg ks
Permen 28 th 10 ttg ksPermen 28 th 10 ttg ks
Permen 28 th 10 ttg ks
 

More from ppbkab

Informasi lppd tahun 2013
Informasi lppd tahun 2013Informasi lppd tahun 2013
Informasi lppd tahun 2013ppbkab
 
Bio data dprd kabupaten pakpak bharat masa jabatan 2009
Bio data dprd kabupaten pakpak bharat masa jabatan 2009Bio data dprd kabupaten pakpak bharat masa jabatan 2009
Bio data dprd kabupaten pakpak bharat masa jabatan 2009ppbkab
 
Per bup no.11-ttg-pedoman-teknis-perkuatan-permodalan-usaha-melalui-knpb
Per bup no.11-ttg-pedoman-teknis-perkuatan-permodalan-usaha-melalui-knpbPer bup no.11-ttg-pedoman-teknis-perkuatan-permodalan-usaha-melalui-knpb
Per bup no.11-ttg-pedoman-teknis-perkuatan-permodalan-usaha-melalui-knpbppbkab
 
Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...
Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...
Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...ppbkab
 
Perbup no.-9-thn-2011-petunjuk-teknis-penerbitan-kib
Perbup no.-9-thn-2011-petunjuk-teknis-penerbitan-kibPerbup no.-9-thn-2011-petunjuk-teknis-penerbitan-kib
Perbup no.-9-thn-2011-petunjuk-teknis-penerbitan-kibppbkab
 
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbdPeraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbdppbkab
 
Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...
Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...
Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...ppbkab
 
Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...
Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...
Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...ppbkab
 
Peraturan bupati-no.-44-ttg-izin-penyelenggaraan-reklame
Peraturan bupati-no.-44-ttg-izin-penyelenggaraan-reklamePeraturan bupati-no.-44-ttg-izin-penyelenggaraan-reklame
Peraturan bupati-no.-44-ttg-izin-penyelenggaraan-reklameppbkab
 
Peraturan bupati-no.-39-ttg-izin-usaha-restoran
Peraturan bupati-no.-39-ttg-izin-usaha-restoranPeraturan bupati-no.-39-ttg-izin-usaha-restoran
Peraturan bupati-no.-39-ttg-izin-usaha-restoranppbkab
 
Peraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industri
Peraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industriPeraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industri
Peraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industrippbkab
 
Peraturan bupati-no.-37-ttg-izin-usaha-ketenagalistrikan
Peraturan bupati-no.-37-ttg-izin-usaha-ketenagalistrikanPeraturan bupati-no.-37-ttg-izin-usaha-ketenagalistrikan
Peraturan bupati-no.-37-ttg-izin-usaha-ketenagalistrikanppbkab
 
Peraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerah
Peraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerahPeraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerah
Peraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerahppbkab
 
Peraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksi
Peraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksiPeraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksi
Peraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksippbkab
 
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaanPeraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaanppbkab
 
Peraturan bupati-no.-31-ttg-surat-izin-usaha-perdagangan
Peraturan bupati-no.-31-ttg-surat-izin-usaha-perdaganganPeraturan bupati-no.-31-ttg-surat-izin-usaha-perdagangan
Peraturan bupati-no.-31-ttg-surat-izin-usaha-perdaganganppbkab
 
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasiPeraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasippbkab
 
Peraturan bupati-no.-29-ttg-izin-mendirikan-bangunan
Peraturan bupati-no.-29-ttg-izin-mendirikan-bangunanPeraturan bupati-no.-29-ttg-izin-mendirikan-bangunan
Peraturan bupati-no.-29-ttg-izin-mendirikan-bangunanppbkab
 
Peraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-ho
Peraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-hoPeraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-ho
Peraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-hoppbkab
 
Peraturan bupati-no.-17-ttg-penjabaran-perubahan-a nggaran-pendapatan-dan-bel...
Peraturan bupati-no.-17-ttg-penjabaran-perubahan-a nggaran-pendapatan-dan-bel...Peraturan bupati-no.-17-ttg-penjabaran-perubahan-a nggaran-pendapatan-dan-bel...
Peraturan bupati-no.-17-ttg-penjabaran-perubahan-a nggaran-pendapatan-dan-bel...ppbkab
 

More from ppbkab (20)

Informasi lppd tahun 2013
Informasi lppd tahun 2013Informasi lppd tahun 2013
Informasi lppd tahun 2013
 
Bio data dprd kabupaten pakpak bharat masa jabatan 2009
Bio data dprd kabupaten pakpak bharat masa jabatan 2009Bio data dprd kabupaten pakpak bharat masa jabatan 2009
Bio data dprd kabupaten pakpak bharat masa jabatan 2009
 
Per bup no.11-ttg-pedoman-teknis-perkuatan-permodalan-usaha-melalui-knpb
Per bup no.11-ttg-pedoman-teknis-perkuatan-permodalan-usaha-melalui-knpbPer bup no.11-ttg-pedoman-teknis-perkuatan-permodalan-usaha-melalui-knpb
Per bup no.11-ttg-pedoman-teknis-perkuatan-permodalan-usaha-melalui-knpb
 
Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...
Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...
Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...
 
Perbup no.-9-thn-2011-petunjuk-teknis-penerbitan-kib
Perbup no.-9-thn-2011-petunjuk-teknis-penerbitan-kibPerbup no.-9-thn-2011-petunjuk-teknis-penerbitan-kib
Perbup no.-9-thn-2011-petunjuk-teknis-penerbitan-kib
 
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbdPeraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
 
Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...
Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...
Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...
 
Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...
Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...
Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...
 
Peraturan bupati-no.-44-ttg-izin-penyelenggaraan-reklame
Peraturan bupati-no.-44-ttg-izin-penyelenggaraan-reklamePeraturan bupati-no.-44-ttg-izin-penyelenggaraan-reklame
Peraturan bupati-no.-44-ttg-izin-penyelenggaraan-reklame
 
Peraturan bupati-no.-39-ttg-izin-usaha-restoran
Peraturan bupati-no.-39-ttg-izin-usaha-restoranPeraturan bupati-no.-39-ttg-izin-usaha-restoran
Peraturan bupati-no.-39-ttg-izin-usaha-restoran
 
Peraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industri
Peraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industriPeraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industri
Peraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industri
 
Peraturan bupati-no.-37-ttg-izin-usaha-ketenagalistrikan
Peraturan bupati-no.-37-ttg-izin-usaha-ketenagalistrikanPeraturan bupati-no.-37-ttg-izin-usaha-ketenagalistrikan
Peraturan bupati-no.-37-ttg-izin-usaha-ketenagalistrikan
 
Peraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerah
Peraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerahPeraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerah
Peraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerah
 
Peraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksi
Peraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksiPeraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksi
Peraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksi
 
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaanPeraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
 
Peraturan bupati-no.-31-ttg-surat-izin-usaha-perdagangan
Peraturan bupati-no.-31-ttg-surat-izin-usaha-perdaganganPeraturan bupati-no.-31-ttg-surat-izin-usaha-perdagangan
Peraturan bupati-no.-31-ttg-surat-izin-usaha-perdagangan
 
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasiPeraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
 
Peraturan bupati-no.-29-ttg-izin-mendirikan-bangunan
Peraturan bupati-no.-29-ttg-izin-mendirikan-bangunanPeraturan bupati-no.-29-ttg-izin-mendirikan-bangunan
Peraturan bupati-no.-29-ttg-izin-mendirikan-bangunan
 
Peraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-ho
Peraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-hoPeraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-ho
Peraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-ho
 
Peraturan bupati-no.-17-ttg-penjabaran-perubahan-a nggaran-pendapatan-dan-bel...
Peraturan bupati-no.-17-ttg-penjabaran-perubahan-a nggaran-pendapatan-dan-bel...Peraturan bupati-no.-17-ttg-penjabaran-perubahan-a nggaran-pendapatan-dan-bel...
Peraturan bupati-no.-17-ttg-penjabaran-perubahan-a nggaran-pendapatan-dan-bel...
 

PENGGANTI TRANSPORTASI

  • 1. 4a,l Menimbang Mengingat :4. b. :1. 2. 3. 4. 5. BUPATI PAKPAK BHARAT PERATURAil BUPATI PAKPAK BHARAT NotoR ta TAHUN zolz TENTANG PENGGAIIITI TRAHSPORTASI DA}I AKOIUIODASI TENAGA GURU' PEGA}VAI KOMITE SEKOLAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DENGAN RAHUAT TUHAN YAHG IIIAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT, bahwa untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat dipandang perlu mendukung Tenaga Guru/Pegawai Komite Sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah; bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a perlu ditetapkan pengganti transport dan akomodasi kepada Tenaga Guru/Pegawai Komite Sekolah dalam suatu Peraturan Bupati. Undang-Undang Nomor I Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a272); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 32 tahun 2Oo4' tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AA4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 tahun 2OA4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20C/- Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a 38); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aa96);
  • 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah ; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2AAT tentang Standar Penilaian Pendidikan; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 58); Menetapkan itEiltuTusKAN : PERATURA}I BUPATI TET{TAI{G PE}IGGAf{TI TRANSPORTASI DAil AKOMOBASI TEI{AGA GURU'PEGAWAI KOifrITE SEKOLAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT. BAB I KETENTUAIT UUUU Paaal { Dalam Keputusan Bupati ini, yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat; Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat; Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat; Pengganti Transportasi adalah biaya perjalanan yang diberikan kepada petugas yang akan mendukung proses belajar mengajar di sekolah; Akomodasiadalah biaya yang berhubungan dengan kebutuhan ditempat tugas; Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah; Pemutusan hubungan Kerja adalah pemberhentian kerja sebagai tenaga Honorer Komite; Tenaga Guru/Komite Sekolah adalah Tenaga Guru dan Komite yang diangkat oleh Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah berdasarkan kebutuhan pelayanan Pendidikan disekolah, BAB II AZAS UMUM PEMBERIAN PENGGANTI TRANSPORTASI DAH AKOMODASI TEhIAGA GURU'PEGAWAI KOIIiITE SEKOLAH Pasal 2 (1) Pengganti transportasi dan akomodasi Tenaga GurulPegawai Komite Sekolah diberikan dalam rangka mewujudkan pelayanan pendidikan yang optimal. (2) Pengganti transportasi dan akomodasi diberikan kepada Tenaga Guru/Pegawai Komite Sekolah yang mengabdi di TK, SD, SLB, SMP, SMA dan SMK. 6. 7. 8. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j
  • 3. BAB III PENETAPAN SASARAN Pasal 3 Nama penerima pengganti transportasi dan akomodasi Tenaga Guru/Pegawai Komite Sekolah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas atas dasar usul Kepala Sekolah dan diseleksi berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. BAB IV ANGGARAN PENGGANTI TRANSPORTASI DAN AKOMODASI Pasal 4 Anggaran pengganti transportasi dan akomodasi secara keseluruhan bersumber dari 4PBD -Kabupaten Pakpak Bhamt yang ditampung pada klanja Langsung pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat. Pasal 5 Besaran pengganti transportiasi dan akomdasi Tenaga Guru/Pegararai Komite Sekolah adalah sebagai berikut : a. Pengganti Transport Gunr/Pegawai tidak tetap TiUSLBISD sebear Rp 5OO.O0O,-/ bulan; b. Pengganti Transport untuk GurulPegawai tidak tetap SMP sebear Rp 6@.000,J bulan; c. lglgg"nti Transport untuk Gunr/ Pegawai tidak tetap SI,IA/SMK sebesar Rp 700.000,-lbulan; d. Pengganti transport untuk Penjaga Sekolah SMP dan SMA/SMK sebesar Rp 400.000,-/ bulan. BAB V SISTEM PEIIBAYARAN Pasal 6 (1) Pengganti transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal s dibayarkan melalui jasa perbankan (2, Tenaga GurulPegawai Komite Sekolah yang menerima pengganti transportasi dan akomodasidiwajibkan membuka rekening di Bank SUMUT. (3) Pengganti transportasi dan akomodasi Tenaga Guru/Pegawai Komite Sekolah ditransfer langsung ke rekening bank penerima. (4') Penerima pengganti transportasi dan akomodasi sebagairnana dimaksud dalam ayat (2) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menandatangani Tanda Bukti Penerimaan di Bank Sumut. Pasal 7 Tim PengelolalPenyalur berkoordinasi dengan Bank SUMUT Capem Salak untuk selanjutnya mentransfer Dana Bantuan Transportasi dan Akomodasi Tenaga Honorer Komite Sekolah ke rekening masing-masing penerima.
  • 4. BAB VI HAK DAN I(EWAJIBAN Pas*l 8 HAK Guru/Pqawai Tenaga Komite Sekolah hrhak menerima pengganti transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai leniang tempat tugas. Pasal 9 KEWAJIBA]tI (1) Guru/Pegawai Tenaga Komite Sekolah melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Keputusan kepala SekolahlKomite Sekolah. (2) GurulPegawai Tenaga Komite Sekolah mematuhi segala peratran yang berlaku disekolah tempat tugas masing-masing- (3) GurulPega*ai Tenaga Kornite Sekolah wajib mengisi dafiar hadir sesuai hari efektif sekolah. a (4) GurulPegawaiTenaga Komite Sekolah tidak menuntut untuk diangkat meniadi Calon Pryawai Negeri Sipil" BAB VII sAt{KSt Pasal 10 (1) Guru/Pega*rai Tenaga Komite Sekolah yang tidak melaksanakan tugas dapat dikenakan sanksi oleh Kepala Sekolah. (21 $anksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. Teguran lisan diberikan apabila se@!a kumulatif ketidakhadiran sampai 5 (lima) hari tanpa keterangan yang tidak dapat diperhngrgungiawabkan; b. Pemutumn Hubungan Kega. Pasal {{ (1) Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b akan dilakukan apabila Gun"dPegawai Tenaga Komite Sekolah sudah menerima S {tga} kali teguran tertulis. (2) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (Z) huruf b dilaporkan oleh Kepala Sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabuiaten Pakpak Bharat ur*uk pemberhentian pembayamn pengganti transportasidan akomodasi. ' BAE YIII KETET'ITUAH PEHUTUP Pasal {2 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang nengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati. - - A,
  • 5. Pasal {3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Ditetapkan di Salak pada tanggal ?o laauani zol2 BUPATI PAKPAK BHARAT, REi'IIGO YOLANDO BERUTU Diundangkan di Salak , pada tanggal ?-0 lanuart 2A12 KABUPATEN PAKPAK BHARAT SINAilO Utama ltluda, lVlc 198602 1 AA2 BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN z$fl NOMOR I?,