Materi Sosialisasi Kompetensi Kader Kesehatan di Puskesmas materi 25 kompeten...
Peran PPNI dlm Praktek Perawatan Profesional.ppt
1. PERAN PPNI DALAM PRAKTIK
KEPERAWATAN PROFESIONAL
H. Subhan, SKM., S.Kep., M.Kes
Ketua DPW PPNI Sumatera Selatan
SEMINAR KEPERAWATAN DALAM RANGKA PELANTIKAN
DPD PPNI OKU TIMUR DAN DPK PPNI SE-OKU TIMUR
Martapura, 15 Oktober 2022
2. Nama : Subhan
HP : 08127806737
Riwayat Pendidikan :
SPK Kesdam II/SWJ Palembang
1992
Akper Kesdam II/SWJ Palembang
1997
Sarjana Kesehatan Masyarakat
2002
Sarjana Keperawatan 2022
Magister KESEHATAN MASYARAKAT
2018
Pengalaman kerja :
• Perawat Pelaksana RS AK Gani Palembang
• Perawat Pelaksana IGD RS dr. M.Hoesin Palembang
• Perawat Pelaksana BHC RSMH Palembang
• Kepala Ruangan Kelas 1 dan NHCU BHC RSMH Palembang
• Ka. Unit Pelayanan Darah RSMH Palembang
• Kepala Instalasi Sterilisasi Sentral dan Binatu RSMH
Palembang
• Staf Dosen Pengajar di Akper Kesdam II/SWJ Palembang
• Dosen pengajar di STIKES aisiyah Palembang
• Dosen penagajar di STIKES Siti Khodijah Palembang
• Pengajar BTCLS/ENIL HIPGABI Sumsel
• Pengajar TKHI Embarkasi SUMSEL
Pengalaman Organisasi :
• Ketua PW HIPGABI SUMSEL 2012-2017
• Ketua PW HIPGABI SUMSEL 2017-2022
• Ketua DPW PPNI Sumsel 2016-2021
• Ketua DPW PPNI Sumsel 2022-Sekarang
• Anggota Bidang Hubungan Dalam Negri 2021- Sekarang
3. FAKTA SAAT INI
• Praktik keperawatan yang dilakukan oleh perawat dinilai sangat penting dalam
keberhasilan perawatan pasien atau keluarga di rumah sakit maupun komunitas.
• Jumlah kumulatif tenaga perawat teregistrasi atau memiliki surat tanda registrasi (STR)
mulai 2012 hingga 2021 tercatat sekitar 1.097.000, termasuk yang melakukan
registrasi ulang.
• Per Februari 2022 jumlah perawat dengan STR aktif berjumlah sekitar 633.000 dengan
rasio 2,46 per 1.000 penduduk.
• Target rasio tenaga perawat berdasarkan RPTK hingga 2025 kita menetapkan 2
perawat per 1.000 penduduk. Sudah lebih dari yang kita targetkan
• Berbicara rencana kebutuhan, hal yang umum terjadi adalah ketimpangan terkait
beban kerja yang dinilai belum sama rata.
4. SIKAP KITA……….?
• Pengesahan UUK di th 2014 sebagai Momentum yang
tepat
• Walau ada kekurangan ….UU Kep adalah Upaya
maksimal saat ini mengingat kurangnya dukungan pada
awal perjuangan
• UU Kep dijadikan Instrumen utama Pengembangan
Sistem Keperawtan Jangka Panjang Profesionalitas,
Perlindungan, Pengakuan- Penghargaan dan citra
Perawat Indonesia
• Implementasinya memerlukan waktu dan Proses yang
cukup sehingga dapat dirasakan manfaatnya
5. Perlindungan dan kepastian hukum
Pengembangan dan Qualitas
Keperawatan (Profesionalisme)
UNDANG-UNDANG KEPERAWATAN
P
E
N
D
I
D
I
K
A
N
J
e
n
i
s
P
w
t
K
R
E
D
E
N
S
I
A
L
R
e
g
i
s
t
r
a
s
i
l
i
s
e
n
s
i
PEMERINTAH
OP ,KOLEGIUM,AIP
KONSIL
H
A
K
&
K
E
W
A
J
I
B
A
N
PRAKTIK
TUGAS
WEWE
NANG
Sistem keperawatan yang baik
P
e
n
g
a
w
a
s
a
n
p
e
m
b
i
n
a
a
n
p
e
n
g
e
m
b
a
n
g
a
n
6. LATAR BELAKANG
UU KEPERAWATAN
PELAYANAN KEPERAWATAN
Bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan
terjangkau oleh perawat yg kompeten, berwenang,
beretika dan bermoral yg tinggi
Perlu diatur secara komprehensif
Memberi perlindungan dan kepastian hukum : perawat
dan masyarakat
7. Walaupun sudah banyak landasan hukum yang
mengatur mengenai ketenaga kerjaan, ternyata masih
banyak sekali ditemukan kekerasan dan diskriminasi
kepada tenaga kerja khususnya pada perawat.
Kekerasan dalam keperawatan yang terjadi selama
beberapa generasi telah menjadi perhatian dunia sejak
abad ke-21. Menurut International Labour
Organization (ILO), resiko kekerasan kepada perawat
lebih tinggi dibandingkan kelompok pekerjaan lain
karena perawat merupakan garda terdepan dalam
pelayanan berbasis kesehatan.
KEKERASAN TERHADAP PERAWAT
8. Sepanjang tahun 2020 sampai 2021,
terjadi 7-8 kasus kekerasan yang
menimpa perawat di Indonesia. Disini
PPNI (Persatuan Perawat Nasional
Indonesia) hadir sebagai organisasi yang
memberikan perlindungan kepada
masyarakat dan perawat didalam praktik
keperawatannya.
PPNI HADIR UNTUK PERAWAT
9. PPNI akan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan
kemanusiaan kepada perawat yang mendapatkan tindakan kurang
menyenangkan saat melakukan praktik keperawatan oleh siapapun.
Tertulis dalam AD/ART PPNI Bagian Kelima pasal 21 mengenai hak anggota
yang mana PPNI akan melakukan perlindungan dan pembelaan terhadap
perawat saat melakukan tugas profesi maupun organisasi sesuai dengan
AD/ART yang berlaku, Prinsip dan Kode Etik Perawat Indonesia, Sertifikasi
Standar Kompetensi Perawat, Sertifikasi Standar Praktik Keperawatan,
Peraturan Undang-Undang dan Ketentuan Organisasi yang telah disepakati.
Didalam pasal yang sama, PPNI juga menjelaskan akan melakukan
pembelaan dan perlindungan terhadap kasus-kasus perawat yang berkaitan
dengan masalah hukum dalam menjalankan praktik keperawatan apabila
anggota telah memenuhi ketentuan dan kewajiban sebagai anggota PPNI.
11. PRAKTIK KEPERAWATAN
- Di Fasyankes
- Tempat lain sesuai Klien
sasaran
Praktik di Fasyankes
Praktik Mandiri
Dilaksa-
nakan :
Kebutuhan Yankes/Yankep disuatu wilayah
Bentuk
Praktik
1
2
Dasar
12. PRAKTIK MANDIRI
DITEMPAT PRAKTIK MANDIRI
Tempat lain sesuaiklien sasaran
Antara lain :
Rumah Klien,
Rumah jompo,
Panti Asuhan,
Panti sosial,
Sekolah dan
Perusahaan
13. PRAKTIK BERDASARKAN
• KODE ETIK ORGANISASI
PROFESI
• STANDAR PELAYANAN PEMERINTAH
• STANDAR PROFESI ORGANISASI
PROFESI
• STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL INSTITUSI
/FASYANKES
14. KODE ETIK KEPERAWATAN
INDONESIA
• MUKADDIMAH
• PERAWAT-KLIEN
• PERAWAT- PRAKTIK
• PERAWAT – MASYARAKAT
• PERAWAT – TEMAN SEJAWAT
• PERAWAT - PROFESI
16. Registrasi dan Re registrasi
Perawat Praktik
wajib STR
STR DIBERIKAN OEH
KONSIL KEPERAWATAN
BERLAKU 5 TAHUN DAN
DAPAT DI REGISTRASI
ULANG SETIAP 5 TAHUN
PERSYARATAN :
-Ijazah
-Serkom/SerProf
-Keterangan sehat fisik dan mental
-Pernyataan Telah ucap sumpah/janji
Profesi
-Pernyataan mematuhi Etika Profesi
RE-REGISTRASI DITAMBAH :
-STR lama
-Telah mengabdi sbg perawat
vokasi/profesi
-Kecukupan kegiatan pelayanan ,
diklat atau ilmiah lainnya
Perkonsil
17. IZIN PRAKTIK
(SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT : SIPP)
PERAWAT PRAKTIK WAJIB IZIN :
bentuk izin SIPP
SIPP DIKELLUARKAN OLEH
PEMDA KAB/KOTA
1 SIPP UNTUK 1 TEMPAT,
MAKSIMAL BOLEH 2 TEMPAT
PRAKTIK MANDIRI WAJIB PASANG
PAPAN NAMA
PERSYARATAN SIPP :
oSalinan STR yg masih berlaku
oRekomendasi OP
oPernyataan Memiliki tempat
praktik atau keterangan
Pimpinan fasyankes
Permenkes
18. SRAYAT REKOMENDASI PPNI
• Memiliki NIRA Aktif
• Tidak Pernah Pelanggaran ETIK Berat
(MKEK)
• FC STR yang masih berlaku
• Sertifikat Kegawat Daruratan (BTCLS,
Emergency Nursing)
• Sertifikat Keahlian lainnya
• Ners Spesialis/Ners Pengalaman Klinik 2
tahun/D III pengalaman klinik 5 tahun
19. PERAWAT YG BOLEH PRAKTIK MANDIRI
• PASAL 64 UU NO. 38/2014
• BERLAKU PERATURAN SEBELUM UU DISYAHKAN
• SELAMA TIDAK BERTENTANGAN
• BELUM ADA PENGATURAN BARU
• PMK 17/2013
• PRAKTIK MANDIRI MULAI DARI PERAWAT LULUSAN D III KEPERAWATAN
• PERAWAT ASING.. (alih iptek kep)
• Permenkes nomor 26 tahun 2019, tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 38
tahun 2014. Pada Bab IV, pasal 15, ayat 9 menegaskan, "Perawat yang
menjalankan Praktik Keperawatan secara mandiri di tempat praktik mandiri
Perawat harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah profesi
Ners."
21. IZIN PRAKTIK PERAWAT WNA
WAJIB EVALUASI KOMPETENSI
• Kelengkapan Administrasi
• Penilaian kemampuan praktik
Wajib STR Sementara (1 th)
Wajib SIPP (1 th) dan hanya perpanjangan 1 th
Pendayagunaan Perawat WNA diatur PP
22. IZIN PRAKTIK PERAWAT WNI
lulusan LUAR NEGERI
WAJIB EVALUASI KOMPETENSI
• Kelengkapan Administrasi
• Penilaian kemampuan praktik
STR dan SIPP sesuai dengan UU ini
Pendayagunaan diatur Kemkes
25. KEWENANGAN
• Melakukan Pengkajian Keperawatan secara
Holistik
• Menetapkan Diagnosis Keperawatan
• Merencanakan tindakan Keperawatan
• Melaksanakan Tindakan Keperawatan
• Mengevaluasi hasil tindakan Keperawatan
• Melakukan Rujukan
26. • Melakukan tindakan pada keadaan gawat darurat
sesuai dengan kompetensi
• Memberi konsultasi keperawatan dan berkolaborasi
dengan dokter
• Melakukan Penyluhan Kesehatan dan Konseling
• Melakukan penatalaksanaan Keperawatan
Komplementer dan alternatif
• Melakukan Penatalaksanaan Pemberian obat sesuai
resep Tenaga Medik atau obat bebas dan obat
bebas terbatas
• Pelaksanaan tindakan medis atas pelimpahan
wewenang secara tertulis
28. PELAKSANA TUGAS DALAM PELIMPAHAN
WEWENANG
28
DELEGATIF
tanggung jawab berpindah
hanya dapat diberikan
kepada perawat Profesi
/Vokasi terlatih
sesui kompetensi yg
dibutuhkan
MANDAT
tindakan medis
dibawah pengawasan
Tg jwb berada pada
pemberi wewenang
1 2
Tertulis dari tenaga medis ke perawat
dan di evaluasi pelaksanaannya
-Memasang Infus
-Menyuntik
-Imunisasi Dasar
- TERAPI
PARENTERAL
- MENJAHIT
LUKA
29. WEWENANG
DALAM TUGAS LIMPAH
• Melaksanakan tindakan medis sesuai dengan
kompetensinya atas pelimpahan wewenang
delegatif tenaga medis
• Melakukan tindakan medis dibawah
pengawasan atas pelimpahan wewenang
mandat
• Memberi pelayanan Kesehatan sesuai dg
program pemerintah
30. Tugas
dalam keadaan keterbatasan tertentu
Penugasan pemerintah
Keadaan tidak adanya TM dan /atau TK disuatu
wilayah tempat perawat bertugas
Keadaan tsb ditetapkan oleh SKPD
Pelaksanaan tugas memperhatikan
kompetensi
31. Wewenang ….
dalam keadaan keterbatasan tertentu
Melakukan pengobatan utk penyakit umum
dalam hal tdk terdapat tenaga medis
Merujuk Pasien sesuai ketentuan pada
sistem rujukan
Melakukan pelayanan kefarmasian
terbatas dlm hal tidak terdapat TK
32. DALAM KEADAAN DARURAT
Untuk Pertolongan pertama perawat dpt
melakukan tindakan medis dan pemberian
obat sesuai dg kompetensinya
TUJUAN untuk menyelamatkan nyawa dan
mencegah kecacatan lebih lanjut
Keadaan darurat : Keadaan mengancam
nyawa atau kecacatan Klien
Ditetapkan oleh Perawat berdasarkan
keilmuannya
33. HAK & KEWAJIBAN
• Perlindungan hukum (sesuai : std profesi, std
pelayanan, SPO dan ketentuan Peruu-an)
• Memperoleh Informasi yang benar, jeas dan
jujur dari klien dan/atau keluarga
• Menerima imbal jasa atas Pelayanan
Keperawatan
• Menolak keinginan Klien (tidak sesuai std
profesi/Pelayanan/PO/ Kode etik dan per UU-
an)
• Memperoleh fasilitas kerja sesuai standar
HAK PERAWAT
34. • Melengkapi sarana dan Prasarana Pelayanan keperawatan sesuai dg
standar Pelayanan keperawatan dan ketentuan Per UU-an
• Memberi Peleyanan Keperawatan sesuai Standar
(profesi/Pelayanan/PO/ Kode etik) dan per UU-an
• Merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada perawat atau nakes
lain
• Mendokumentasikan Asuhan keperawatan
• Memberi informasi yang lengkap, jujur, benar, jelasn dan mudah
dimengerti mengenai tindakan keperawatan kpd klien dan/atau
keluarga sesuai dengan batas kewenangannya
• Melaksanakan tindakan Pelimpahan wewenang dari Nakes lain sesuai
dengan kompetensi Perawat
• Melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan pemerintah
KEWAJIBAN PERAWAT
35. • mendapatkan informasi secara benar, jelas, dan jujur tentang
tindakan Keperawatanyang akan dilakukan;
• meminta pendapat Perawat lain dan/atau tenaga kesehatan
lainnya;
• mendapatkan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode
etik,standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar
prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;
• memberi persetujuan atau penolakan tindakan Keperawatan
yang akan diterimanya; dan
• memperoleh keterjagaan kerahasiaan kondisi kesehatannya.
HAK KLIEN
36. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur
tentang masalah kesehatannya;
mematuhi nasihat dan petunjuk Perawat;
mematuhi ketentuan yang berlaku di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan; dan
memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang
diterima.
KEWAJIBAN KLIEN
38. PENGEMBANGAN PRAKTIK
• MENINGKATKAN & MEMPERTAHANKAN
PROFESIONALISME
TUJUAN
• FORMAL - NON FORMAL -
BERKELANJUTAN
PENDIDIKAN
• PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH
• ORGANISASI PROFESI
• LEMBAGA LAIN YG TERAKREDITASI
PENYELENGGARA
• STANDAR PELAYANAN
• STANDAR PROFESI
• STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
DASAR
39. ISSUE TERKAIT
PRAKTIK MANDIRI
• HOME CARE
• KEPERAWATAN KELUARGA
• TINDAKAN ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER
• PERAWATAN LUKA
• PRAKTIK BERSAMA
• PEMBIAYAAN PRAKTIK MANDIRI
40. Jenis peraturan prioritas utk
praktik Mandiri
• PERPRES PEMBENTUKAN KONSIL
• PERMENKES jenis perawat
• PERMENKES Perizinan Perawat
• PERMENKES Tugas dan Wewenang Perawat
41. PAPAN PRAKTIK
• UKURAN 60 X 80 CM
PRAKTIK KEPERAWATAN
Ns. GOMBLOH, S.Kep
SIPP No :……………………
BUKA
PAGI
SORE
42. PERSYARATAN LAINNYA
• DAFTAR
• PERALATAN
• BAHAN HABIS PAKAI
• OBAT-OBATAN
• FORMULIR
• ASKEP
• PERSETUJUAN TINDAKAN
• RUJUKAN
43. PERALIHAN
• STR dan SIPP yang ada berlaku sampai habis
masanya
• PENERBITAN STR sebeum ada Konsil, sesuai Per
UUan saat ini (MTKI)
• Lulusan SPK diberi kesempatan 6 tahun setelah
UUK disyahkan
44. SANKSI
• SANKSI ADMINISTRATIF UU KEP PP
• SANKSI PIDANA DALAM UU NAKES
• Setiap orang bukan nakes melakukan
Praktik seolah-olah nakes : pidana Penjara
(5 th )
• Nakes melakukan Kelalaian Berat pidana
Penjara maks 3 tahun, jika menyebabkan
Kematian pidana Penjara maks 5 th
• Setiap Nakes WNI atau WNA Praktik tanpa
STR dan izin pidana Denda maks Rp. 100 jt
