1. Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) disusun untuk menjamin mutu praktik perawat dan keselamatan pasien melalui penegakan diagnosis yang standar.
2. SDKI disusun oleh panitia yang terdiri dari praktisi dan akademisi keperawatan, dengan merujuk pada sumber terpercaya seperti textbook dan jurnal ilmiah.
3. SDKI diharapkan bermanfaat untuk pelayanan kesehatan, pendidikan keperawatan, dan penghargaan bagi per
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
More Related Content
Similar to adoc.pub_standar-diagnosis-keperawatan-indonesia.pdf
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
Apakah program Sekolah Alkitab Liburan ada di gereja Anda? Perlukah diprogramkan? Jika sudah ada, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan lagi? Pak Igrea Siswanto dari organisasi Life Kids Indonesia membagikannya untuk kita semua.
Informasi lebih lanjut: 0821-3313-3315 (MLC)
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #digital #sekolahAlkitabliburan #gereja #SAL
2. LINGKUP BAHASAN
Latar Belakang dan Landasan Hukum SDKI
Tujuan Standarisasi Diagnosis
Proses Penyusunan SDKI Penegakan
Diagnosis dengan SDKI
Penerapan SDKI
3. Undang
Undang
Kep.
No.
38
Tahun
2014
SAK
SKP
SK
Standar Kinerja Profesional
Penjaminan Mutu
Pendidikan
Riset
Etika
Penilaian Kerja
Standar Asuhan
Keperawatan
- Diagnosis
- Intervensi
- Luaran (outcome)
Standar Kompetensi
Pendidikan: Vokasi, Ners
Generalis, Ners Spesialis, Ners
Subspesialis
Kekhususan: Gadar, Kamar
Bedah, Kritis, Jiwa, Maternitas, dll.
P
P
N
I
Standar
Profesi
4. Pasal 13 UU No. 44 Tahun 2009 tentang RS
Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja
sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit,
standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati
hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien
Pasal 66 UU No. 36 Tahun 2014 tentang Nakes
Setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban
untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan profesi, dan
standar prosedur operasional
Pasal 36 UU No. 36 Tahun 2014 tentang Nakes
Standar profesi dan standar pelayanan profesi untuk masing- masing
jenis tenaga kesehatan ditetapkan oleh Organisasi profesi bidang
kesehatan dan disahkan oleh menteri.
LATAR BELAKANG (Lanjutan …)
Pasal36 UU No. 36 Tahun2014 tentang Nakes
Standar profesi dan standar pelayanan profesi untukmasing-masingjenis tenaga
kesehatan ditetapkan oleh Organisasi profesi bidang kesehatan dan disahkan
olehmenteri
Pasa l66 UU No. 36 Tahun 2014 tentang Nakes
Setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk
mematuhi standar profesi,standar pelayanan profesi, dan standar prosedur
operasional
5. Pasal 28 UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
Praktik keperawatan harus didasarkan pada kode etik,
standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur
operasional.
Pasal 30 UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan
keperawatan, perawat berwenang untuk menegakkan
diagnosis keperawatan.
Perawat merupakan
‘Penegak Diagnosis’ (Diagnostician)
LATAR BELAKANG (Lanjutan …)
6. TUJUAN PENYUSUNAN SDKI
Bagi Pelayanan Keperawatan
• Menjadi acuan dalam menegakkan diagnosis keperawatan
• Meningkatkan otonomi perawat
• Memudahkan komunikasi intraprofesional
• Meningkatkan mutu asuhan keperawatan
• Mengukur beban kerja dan reward perawat
7. TUJUAN PENYUSUNAN SDKI
(Lanjutan …)
Bagi Pendidikan Keperawatan
• Mengarahkan dan menguatkan proses pembelajaran
pada pendidikan keperawatan
• Diagnosis keperawatan merupakan kumpulan
konsep inti dalam praktik keperawatan fokus
pembelajaran
• Diagnosis keperawatan mengarahkan peserta didik
dan pendidik keperawatan dalam mempelajari
konsep-konsep dasar untuk dapat memahami
konsep inti.
8. TUJUAN PENYUSUNAN SDKI
(Lanjutan …)
Bagi Penelitian Keperawatan
• Memperluas area penelitian keperawatan
• Diagnosis keperawatan merupakan kumpulan
Fenomena Keperawatan yang dapat menjadi fokus
penelitian
• Dapat dikembangkan penelitian:
• Penelitian epidemiologis
• Uji validitas dan uji sensitivitas/spesifitas
• Penelitian eksprimental
11. Panitia SDKI
Rapat pertama Panitia
21 Juni 2016
Template
& Tim Kerja
Revisi
Kontinu
Workshop
30 Nov 2016
Finalisasi
& RTL
Tim Kerja menyiapkan
Draft SDKI
Pembentukan
Panitia
Pengembangan
SDKI
Membahas dan
merevisi Draft SDKI
Membakukan dan
mengesahkan SDKI
Mendapatkan masukan
untuk penyempurnaan
12. 1. PEMBENTUKAN PANITIA
PENGEMBANGAN SDKI &
KESEPAKATAN PENYUSUNAN
• Penerbitan Surat Keputusan Panitia
Pengembangan Standar Diagnosis Keperawatan
Indonesia (SDKI) oleh Ketua Umum dan
Sekretaris DPP PPNI.
• Dalam rapat pertama Panitia Pengembangan
SDKI, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
• Penjelasan maksud dan tujuan penyusunan SDKI
• Kesepakan cara kerja, termasuk time table penyusunan
SDKI
• Penentuan Penanggung Jawab pada setiap kegiatan-
kegiatan penyusunan SDKI.
13. 2. PENETAPAN TEMPLATE SDKI DAN
PEMBENTUKAN TIM KERJA DIAGNOSIS
KEPERAWATAN
• Dalam rapat kedua, Panitia SDKI menyepakati template
diagnosis keperawatan dan format buku SDKI.
• Pada rapat-rapat selanjutnya dilakukan hal-hal sebagai
berikut:
• Panitia Pengembangan SDKI membentuk Tim Pokja
Diagnosis Keperawatan (TPDK) yang terdiri atas praktisi dan
akademisi keperawatan.
• Menugaskan TPDK menyiapkan draft awal SDKI sesuai
dengan template yang telah disepakati
• Mengumpulkan referensi-referensi pendukung, berupa
textbook dan jurnal ilmiah serta sumber lain seperti
diagnosis keperawatan dari negara/lembaga lain,
Panduan Asuhan Keperawatan yang telah
diimplementasikan di pelayanan kesehatan
15. LEVEL OF
EVIDENCE
Level 1
Reviu
Sistematik
Level 2
Studi Kohort
Level 3
Studi Kasus-Kontrol
Level 4
Studi Kasus
Level 5
Opini Ahli
Level of Evidence - Berdasarkan Oxford Centre for Evidence-Based
19. 3. REVISI BERKELANJUTAN
DRAFT SDKI
• Mengorganisasi komunikasi dengan TPDK untuk
membahas kemajuan penulisan diagnosis keperawatan.
• Mengompilasi seluruh draft yang telah disusun TPDK
dan dilakukan pertemuan untuk melakukan pembahasan
yang dilakukan dalam tim kecil sesuai area peminatan
keilmuan, kemudian dalam tim besar berupa pleno untuk
mendapatkan masukan dan koreksi. Pertemuan
pembahasan ini menghasilkan draft akhir SDKI.
• Pengembangan draft akhir SDKI dan rapat-rapat.
• Setiap minggu dilakukan rapat untuk membahas dan
menunjukkan kemajuan draft akhir. Panitia Pengembangan SDKI
membantu dalam penyuntingan akhir SDKI.
• Dalam 6 kali rapat, draft akhir dituntaskan dan siap diajukan
untuk Workshop SDKI.
20. 4. WORKSHOP SDKI
• Mengundang para pakar, praktisi dan
akademisi keperawatan untuk memberikan
masukan demi penyempurnaan draft akhir
SDKI.
• TPDK melaksanakan rapat-rapat untuk revisi
draft akhir SDKI sesuai dengan masukan hasil
workshop.
• TPDK melakukan finalisasi draft akhir dalam
bentuk Buku SDKI.
21. 5. FINALISASI & RENCANA
TINDAK LANJUT
• Buku SDKI dibakukan dengan memasang
logo PPNI dan logo SDKI pada sampul serta
dimintakan pengesahan Ketua Umum DPP
PPNI.
• Mencetak Buku SDKI
• Menyelenggarakan sosialisasi
• Melakukan peninjauan ulang dan revisi
secara berkala sesuai dengan masukan-
masukan dari hasil implementasi lapangan.
23. PROSES DIAGNOSTIK
(DIAGNOSTIC PROCESS)
Diadaptasi dari:
Standar Praktik Keperawatan Indonesia (PPNI, 2005); Ackley, Ladwig & Makic (2017); Berman, Snyder &
Frandsen (2015); Potter & Perry (2013)
Analisis Data
• Bandingkan data dengan nilai normal
• Kelompokkan data (deduktif atau induktif)
Identifikasi
Masalah
3
• Masalah Aktual, Risiko, Promkes
Perumusan
Diagnosis
• Three part (Aktual)
• Two part (Risiko dan Promkes)
1
2
24. Sirkulasi
Nutrisi dan
Cairan
Eliminasi
Aktivitas dan
Istirahat
Neurosensori
Reproduksi dan
Seksualitas
Integritas Ego
Pertumbuhan &
Perkembangan
Kebersihan Diri
Penyuluhan &
Pembelajaran
Data dikelompokkan berdasarkan kategori/subkategori
Diagnosis Keperawatan
Fisiologis
Respirasi
Psikologis Perilaku
Nyeri dan
Kenyamanan
Relasional
Interaksi Sosial
Lingkungan
Keamanan &
Proteksi
Diadaptasi dari:
Standar Praktik Keperawatan Indonesia (PPNI, 2005); International Classification of
Nursing Practice – Diagnosis Classification (Wake, 1994); Doenges & Moorhouse’s
Diagnostic Division of Nursing Diagnosis (Doenges et al, 2013).
PROSES DIAGNOSTIK (LANJUTAN…)
28. PERUMUSAN DIAGNOSIS
KEPERAWATAN
Penulisan Three Part
• Diagnosis Aktual
Masalah berhubungan dengan Penyebab
dibuktikan dengan Tanda/Gejala
Penulisan Two Part
• Diagnosis Risiko
• Diagnosis Promosi Kesehatan
Masalah dibuktikan dengan Faktor Risiko
Masalah dibuktikan dengan Tanda/Gejala
29. KESIMPULAN
• Semakin lengkap standar profesi yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan praktik perawat, semakin dapat
menjamin mutu praktik dan keselamatan klien dalam
asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat.
• SDKI diharapkan tidak hanya bermanfaat dalam
pelayanan dan pendidikan, namun dapat masuk ke
dalam Sistem JKN sebagai upaya peningkatan mutu
pelayanan dan diharapkan segera dapat disahkan
menteri kesehatan.
• SDKI juga diharapkan dapat bermakna dalam aspek
penghargaan dan kesejahteraan serta perlindugan
bagi perawat.