Bahan disampaikan oleh Hadi Prabowo dalam Lokakarya Persampahan Berbasis Masyarakat di Jakarta tanggal 16-17 Januari 2008. Lokakarya diselenggarakan oleh Jejaring AMPL
Metode pengukuran dan penentuan sampel timbulan sampah meliputi pengukuran langsung, analisis beban-hitungan, analisis berat-volume, dan analisis keseimbangan bahan. Sampel ditentukan secara acak proporsional berdasarkan strata lokasi dan sosial ekonomi. Jumlah sampel minimum ditentukan berdasarkan tingkat kepercayaan dan ketidakpastian yang dapat diterima. Komposisi dan jumlah timbulan sampah dihitung berdasarkan penguk
Dokumen tersebut membahas tentang aspek teknis operasional dalam pengelolaan sampah, termasuk 6 elemen fungsi pengelolaan sampah, faktor-faktor pengelolaan, dan penanggung jawab pengelolaan. Dibahas pula pola operasional penanganan sampah berdasarkan konsep 3R serta cara mengukur dan menentukan timbulan sampah.
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3RJoy Irman
Dokumen tersebut memberikan persyaratan teknis penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Penampungan Sementara 3R (TPS 3R) dalam penanganan sampah rumah tangga. TPS merupakan tempat penampungan sampah sementara selama maksimal 24 jam sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sedangkan TPS 3R melakukan pemilahan, daur ulang, dan komposing sampah. Dokumen ini menjelaskan kriteria
Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelol...Joy Irman
Dokumen tersebut membahas aspek-aspek pengelolaan sampah secara sistematis, meliputi aspek kelembagaan, pembiayaan, peraturan, dan peran masyarakat. Dokumen ini menjelaskan kondisi saat ini serta kondisi yang diharapkan pada masing-masing aspek untuk meningkatkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
Isu, permasalahan dan tantangan pengelolaan persampahanJoy Irman
Isu, Permasalahan, dan Tantangan dalam pengelolaan persampahan yang mencakup aspek tingkat pelayanan, kelembagaan, pendanaan, partisipasi masyarakat dan swasta, dan peraturan perundangan.
TPST merupakan tempat pengolahan sampah secara terpadu yang melakukan pemisahan, pencucian, pengemasan, dan pengiriman produk daur ulang. TPST perlu memiliki fasilitas pre-processing, pemilahan, pengolahan fisik dan kimia, serta pengolahan lain seperti kompos dan RDF. Perancangan TPST meliputi analisis material, identifikasi pemanfaatan, perhitungan akumulasi dan kapasitas, serta penentuan tata letak dan luas lahan
Dokumen tersebut membahas mengenai masalah sampah yang semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan manusia. Sampah perlu diolah menjadi bahan yang tidak membahayakan lingkungan dan bernilai ekonomis. Beberapa sumber permasalahan sampah diantaranya kapasitas tempat pembuangan akhir yang terbatas, jarak ke tempat pembuangan yang jauh, serta kurangnya sosialisasi pengelolaan sampah.
Metode pengukuran dan penentuan sampel timbulan sampah meliputi pengukuran langsung, analisis beban-hitungan, analisis berat-volume, dan analisis keseimbangan bahan. Sampel ditentukan secara acak proporsional berdasarkan strata lokasi dan sosial ekonomi. Jumlah sampel minimum ditentukan berdasarkan tingkat kepercayaan dan ketidakpastian yang dapat diterima. Komposisi dan jumlah timbulan sampah dihitung berdasarkan penguk
Dokumen tersebut membahas tentang aspek teknis operasional dalam pengelolaan sampah, termasuk 6 elemen fungsi pengelolaan sampah, faktor-faktor pengelolaan, dan penanggung jawab pengelolaan. Dibahas pula pola operasional penanganan sampah berdasarkan konsep 3R serta cara mengukur dan menentukan timbulan sampah.
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3RJoy Irman
Dokumen tersebut memberikan persyaratan teknis penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Penampungan Sementara 3R (TPS 3R) dalam penanganan sampah rumah tangga. TPS merupakan tempat penampungan sampah sementara selama maksimal 24 jam sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sedangkan TPS 3R melakukan pemilahan, daur ulang, dan komposing sampah. Dokumen ini menjelaskan kriteria
Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelol...Joy Irman
Dokumen tersebut membahas aspek-aspek pengelolaan sampah secara sistematis, meliputi aspek kelembagaan, pembiayaan, peraturan, dan peran masyarakat. Dokumen ini menjelaskan kondisi saat ini serta kondisi yang diharapkan pada masing-masing aspek untuk meningkatkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
Isu, permasalahan dan tantangan pengelolaan persampahanJoy Irman
Isu, Permasalahan, dan Tantangan dalam pengelolaan persampahan yang mencakup aspek tingkat pelayanan, kelembagaan, pendanaan, partisipasi masyarakat dan swasta, dan peraturan perundangan.
TPST merupakan tempat pengolahan sampah secara terpadu yang melakukan pemisahan, pencucian, pengemasan, dan pengiriman produk daur ulang. TPST perlu memiliki fasilitas pre-processing, pemilahan, pengolahan fisik dan kimia, serta pengolahan lain seperti kompos dan RDF. Perancangan TPST meliputi analisis material, identifikasi pemanfaatan, perhitungan akumulasi dan kapasitas, serta penentuan tata letak dan luas lahan
Dokumen tersebut membahas mengenai masalah sampah yang semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan manusia. Sampah perlu diolah menjadi bahan yang tidak membahayakan lingkungan dan bernilai ekonomis. Beberapa sumber permasalahan sampah diantaranya kapasitas tempat pembuangan akhir yang terbatas, jarak ke tempat pembuangan yang jauh, serta kurangnya sosialisasi pengelolaan sampah.
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahanJoy Irman
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan di Indonesia dengan sasaran membersihkan lingkungan kota, mengurangi sampah sebesar 20%, meningkatkan cakupan pelayanan kepada 60% penduduk, meningkatkan kualitas TPA menjadi sanitary landfill, dan meningkatkan kinerja lembaga pengelola persampahan. Strateginya meliputi peningkatan kesadaran masyarakat akan 3R, meningkatkan peran masyarakat dan sw
Sosialisasi pp 22 tahun 2021 pengelolaan limbah non b3Instansi
Dokumen tersebut membahas pengelolaan limbah non-B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, mencakup ruang lingkup, jenis limbah non-B3, persyaratan pengelolaan meliputi pengurangan, penyimpanan, pemanfaatan, penimbunan, dan pelaporan limbah non-B3.
Dokumen tersebut membahas tentang baku mutu air limbah domestik dan pengendalian pencemaran air. Terdapat parameter-parameter yang harus dipenuhi untuk air limbah domestik seperti pH, BOD, TSS, dan lemak/minyak. Upaya pengendalian meliputi pengurangan pencemaran di sumber dan pengolahan air limbah secara alami maupun sistematis.
Dokumen ini membahas program Kampung Iklim di Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Dokumen ini menjelaskan capaian program ini di Jawa Barat sejak 2012, strategi yang digunakan seperti pembangunan bank sampah dan ecovillage, serta kontribusi penurunan emisi yang dicapai.
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis MasyarakatJoy Irman
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Heri Romansyah
Berikut ini merupakan sosialisasi PP 22/2021 tentang PPPLH yang disampaikan oleh KLHK. Berisi :
- Perubahan-perubahan
- Sistematika P3LH
- Struktur kerangka P3LH
- Persetujuan Lingkungan
-
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan SampahJoy Irman
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Peran Masyarakat dalam Pengelolaan SampahJoy Irman
Dokumen ini membahas peran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis, yang meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, memberikan masukan kebijakan, melakukan penanganan sampah secara mandiri atau bersama pemerintah, serta memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengubah perilaku pengelolaan sampah. Forum kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dibahas se
Dokumen ini membahas pengelolaan sampah rumah tangga. Sampah didefinisikan sebagai buangan padat atau semi padat yang tidak dipakai dan tidak diinginkan, dan dibedakan menjadi sampah organik yang mudah membusuk dan sampah anorganik yang tidak mudah membusuk. Dampak sampah terhadap lingkungan juga dibahas, beserta pengelolaan sampah organik dengan membuat kompos dan biopori, serta pengelolaan sampah anorganik dengan prinsip 3
Dokumen tersebut membahas penanganan sampah rumah tangga meliputi 5 tahapan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Ditekankan pentingnya pemilahan sampah sesuai jenisnya di tempat-tempat seperti TPS dan TPS 3R sebelum ditangani lebih lanjut.
Persyaratan Teknis Pemilahan dan Pewadahan SampahJoy Irman
Persyaratan teknis pemilahan dan pewadahan sampah rumah tangga mencakup pemilahan minimal 5 jenis sampah, penggunaan sarana pewadahan berdasarkan jenis sampah, dan perencanaan volume serta penempatan sarana pewadahan sesuai jumlah sampah dan akses pengangkutan.
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara penyusunan rencana induk penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan yang meliputi pengumpulan data, evaluasi sistem yang ada, perencanaan penanganan sampah, program pengembangan, dan kriteria pelayanan."
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Joy Irman
Persyaratan Teknis Pengoperasian, Penutupan dan Rehabilitasi TPA Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyediakan akses air minum dan sanitasi yang layak bagi seluruh penduduk pada tahun 2024 melalui program Pamsimas. Program ini dijalankan secara berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sarana air minum dan sanitasi. Kemendagri, Kemendesa PDTT, KemenPUPR dan kementerian lain bekerja sama dalam melaksanakan program ini sesuai tugas masing-masing
Opsi Teknologi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) - Controlled Landfill dan...Joy Irman
Dokumen tersebut membahas dua metode pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) yaitu Controlled Landfill dan Sanitary Landfill beserta sarana pendukungnya seperti drainase, pengolahan air lindi, ventilasi gas, dan pemeliharaan TPA."
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) - Sistem Setempat (SPAL-...Joy Irman
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL) terdiri atas Sistem Terpusat atau Off-site System dan Sistem Setempat atau On-Site System. Sistem setempat diantaranya adalah Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan Bidang Resapan), Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, Biofilter, Upflow Aerobic Filter, Rotating Biological Contactactor atau RBC, Anaerobic Bafle Reactor, Sarana Pengangkut Tinja, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Pelatihan Pengantar Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (terdiri dari beberapa modul dan sub-modul, yaitu Modul (1) Kamus, Istilah dan Definisi, (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T), (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S), (4) Kebijakan dan Strategi SPAL, (5) Perencanaan SPAL, (6) Pelaksanaan Konstruksi SPAL, (7) Operasi dan Pemeliharaan SPAL, (8) Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan, (9) Peran Masyarakat dan Badan Usaha Swasta, (10) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPAL, (11) Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan SPAL, dan (12) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAL. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDALWahyu Yuns
Peraturan Menteri ini mengatur tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal meliputi yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, dilakukan di kawasan lindung, atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Kategori Amdal terdiri dari A, B, atau C, ditentukan berdasark
Program CSR Yayasan Komatsu Indonesia melalui Bank Sampah GIATT bertujuan untuk memberdayakan masyarakat RW 03 Kelurahan Sukapura dalam pengelolaan sampah. Prosesnya meliputi sosialisasi, pelatihan, pembentukan struktur pengurus, dan mekanisme pengumpulan sampah dari rumah tangga hingga penjualannya."
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahanJoy Irman
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan di Indonesia dengan sasaran membersihkan lingkungan kota, mengurangi sampah sebesar 20%, meningkatkan cakupan pelayanan kepada 60% penduduk, meningkatkan kualitas TPA menjadi sanitary landfill, dan meningkatkan kinerja lembaga pengelola persampahan. Strateginya meliputi peningkatan kesadaran masyarakat akan 3R, meningkatkan peran masyarakat dan sw
Sosialisasi pp 22 tahun 2021 pengelolaan limbah non b3Instansi
Dokumen tersebut membahas pengelolaan limbah non-B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, mencakup ruang lingkup, jenis limbah non-B3, persyaratan pengelolaan meliputi pengurangan, penyimpanan, pemanfaatan, penimbunan, dan pelaporan limbah non-B3.
Dokumen tersebut membahas tentang baku mutu air limbah domestik dan pengendalian pencemaran air. Terdapat parameter-parameter yang harus dipenuhi untuk air limbah domestik seperti pH, BOD, TSS, dan lemak/minyak. Upaya pengendalian meliputi pengurangan pencemaran di sumber dan pengolahan air limbah secara alami maupun sistematis.
Dokumen ini membahas program Kampung Iklim di Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Dokumen ini menjelaskan capaian program ini di Jawa Barat sejak 2012, strategi yang digunakan seperti pembangunan bank sampah dan ecovillage, serta kontribusi penurunan emisi yang dicapai.
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis MasyarakatJoy Irman
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Heri Romansyah
Berikut ini merupakan sosialisasi PP 22/2021 tentang PPPLH yang disampaikan oleh KLHK. Berisi :
- Perubahan-perubahan
- Sistematika P3LH
- Struktur kerangka P3LH
- Persetujuan Lingkungan
-
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan SampahJoy Irman
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Peran Masyarakat dalam Pengelolaan SampahJoy Irman
Dokumen ini membahas peran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis, yang meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, memberikan masukan kebijakan, melakukan penanganan sampah secara mandiri atau bersama pemerintah, serta memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengubah perilaku pengelolaan sampah. Forum kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dibahas se
Dokumen ini membahas pengelolaan sampah rumah tangga. Sampah didefinisikan sebagai buangan padat atau semi padat yang tidak dipakai dan tidak diinginkan, dan dibedakan menjadi sampah organik yang mudah membusuk dan sampah anorganik yang tidak mudah membusuk. Dampak sampah terhadap lingkungan juga dibahas, beserta pengelolaan sampah organik dengan membuat kompos dan biopori, serta pengelolaan sampah anorganik dengan prinsip 3
Dokumen tersebut membahas penanganan sampah rumah tangga meliputi 5 tahapan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Ditekankan pentingnya pemilahan sampah sesuai jenisnya di tempat-tempat seperti TPS dan TPS 3R sebelum ditangani lebih lanjut.
Persyaratan Teknis Pemilahan dan Pewadahan SampahJoy Irman
Persyaratan teknis pemilahan dan pewadahan sampah rumah tangga mencakup pemilahan minimal 5 jenis sampah, penggunaan sarana pewadahan berdasarkan jenis sampah, dan perencanaan volume serta penempatan sarana pewadahan sesuai jumlah sampah dan akses pengangkutan.
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara penyusunan rencana induk penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan yang meliputi pengumpulan data, evaluasi sistem yang ada, perencanaan penanganan sampah, program pengembangan, dan kriteria pelayanan."
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Joy Irman
Persyaratan Teknis Pengoperasian, Penutupan dan Rehabilitasi TPA Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyediakan akses air minum dan sanitasi yang layak bagi seluruh penduduk pada tahun 2024 melalui program Pamsimas. Program ini dijalankan secara berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sarana air minum dan sanitasi. Kemendagri, Kemendesa PDTT, KemenPUPR dan kementerian lain bekerja sama dalam melaksanakan program ini sesuai tugas masing-masing
Opsi Teknologi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) - Controlled Landfill dan...Joy Irman
Dokumen tersebut membahas dua metode pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) yaitu Controlled Landfill dan Sanitary Landfill beserta sarana pendukungnya seperti drainase, pengolahan air lindi, ventilasi gas, dan pemeliharaan TPA."
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) - Sistem Setempat (SPAL-...Joy Irman
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL) terdiri atas Sistem Terpusat atau Off-site System dan Sistem Setempat atau On-Site System. Sistem setempat diantaranya adalah Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan Bidang Resapan), Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, Biofilter, Upflow Aerobic Filter, Rotating Biological Contactactor atau RBC, Anaerobic Bafle Reactor, Sarana Pengangkut Tinja, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Pelatihan Pengantar Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (terdiri dari beberapa modul dan sub-modul, yaitu Modul (1) Kamus, Istilah dan Definisi, (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T), (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S), (4) Kebijakan dan Strategi SPAL, (5) Perencanaan SPAL, (6) Pelaksanaan Konstruksi SPAL, (7) Operasi dan Pemeliharaan SPAL, (8) Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan, (9) Peran Masyarakat dan Badan Usaha Swasta, (10) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPAL, (11) Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan SPAL, dan (12) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAL. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDALWahyu Yuns
Peraturan Menteri ini mengatur tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal meliputi yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, dilakukan di kawasan lindung, atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Kategori Amdal terdiri dari A, B, atau C, ditentukan berdasark
Program CSR Yayasan Komatsu Indonesia melalui Bank Sampah GIATT bertujuan untuk memberdayakan masyarakat RW 03 Kelurahan Sukapura dalam pengelolaan sampah. Prosesnya meliputi sosialisasi, pelatihan, pembentukan struktur pengurus, dan mekanisme pengumpulan sampah dari rumah tangga hingga penjualannya."
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan sampah dengan 3R (reduce, reuse, recycle). Jenis-jenis sampah dibedakan menjadi organik dan non-organik. Cara pengelolaan sampah dengan 3R mencakup mengurangi sampah, memanfaatkan ulang barang, dan mendaur ulang barang yang dapat didaur ulang seperti kertas, plastik, dan sampah organik.
Modul Pelatihan - Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat (Book)Pdf Docs
Salah satu proses penting untuk melakukan perubahan adalah melalui pemahaman dan pengetahuan, terutama bagi para kader yang akan menjadi penggerak berbagai kegiatan di masyarakat. Modul ini disusun untuk menjadi materi pelatihan yang menarik dan efektif untuk para kader. Melalui modul ini para kader diharapkan memahami konteks, dasar dan praktik pengelolaan sampah berbasis masyarakat sehingga mampu menyampaikan pesan hidup bersih dan sehat secara efektif kepada masyarakat.
Modul ini disusun oleh Program Jasa Lingkungan (ESP) berdasarkan berbagai referensi dan pengalaman pelaksanaan program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di beberapa wilayah kerjanya.
Pengolahan Sampah Terpadu Berbasis MasyarakatIrmawan Nugroho
Pengolahan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat menggunakan metode 3 R (reduce, reuse dan recycle) merupakan program untuk memberikan konsep baru dalam pengelolaan sampah di masyarakat yang kian hari kian meningkat volume sampah yang dikelola.
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.
1. Masih terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan sampah di Indonesia seperti biaya operasi yang belum memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat.
2. Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam menerapkan program pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle).
3. Penerapan program pengelolaan sampah berbasis komunitas dan komposting dapat meningkatkan kesad
Buku pedoman ini membahas pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat di kawasan permukiman. Metode 3R (reduce, reuse, recycle) digunakan untuk mengurangi sampah sejak sumbernya dengan melibatkan masyarakat. Pedoman ini memberikan panduan pelaksanaan program pengelolaan sampah terpadu 3R secara terpadu dan berkelanjutan di tingkat rumah tangga dan kawasan.
Kebijakan Pemerintah dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) menekankan pada tiga hal utama: (1) peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat perdesaan, (2) pendekatan berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif, dan (3) kerjasama antar kementerian dan lembaga pemerintah dalam pelaksanaannya.
Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan....Oswar Mungkasa
Buku ini diterbitkan oleh Waspola bersama dengan Pokja AMPL Nasional pada tahun 2009, sebagai bagian penerapan 'manajemen pengetahuan'. Diharapkan dengan demikian akan terjadi proses berbagi pengetahuan diantara pemangku kepentingan.
Pelatihan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) memberikan pemahaman tentang pendekatan STBM yang meliputi lima pilar STBM dan tangga perubahan perilaku. Tujuannya adalah meningkatkan kesehatan masyarakat melalui perubahan perilaku sanitasi secara mandiri.
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Tanah Datarinfosanitasi
Dokumen tersebut merupakan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tanah Datar tahun 2011 yang membahas visi, misi, dan strategi sanitasi di kabupaten tersebut beserta permasalahan yang ada, prioritas pengembangan, dan rencana pengelolaan program sanitasi jangka menengah dan tahunan.
Kisah Sukses Pengelolaan Persampahan di Berbagai Wilayah di IndonesiaOswar Mungkasa
Masyarakat Desa Sukunan melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dengan melakukan pemilahan sampah di rumah tangga menjadi organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos sedangkan sampah anorganik didaur ulang menjadi barang-barang yang bernilai jual. Kegiatan ini telah membuahkan hasil berupa peningkatan pendapatan masyarakat dan lingkungan yang lebih bersih.
Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. Saatnya Masyarakat Berkawan.Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang prinsip-prinsip pengelolaan sampah berbasis masyarakat (PSBM), yang mencakup keterlibatan penuh masyarakat, batasan wilayah yang jelas, strategi pengelolaan sampah yang terpadu, serta pemanfaatan sampah secara optimal."
1. Pembangunan partisipatif melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan hasil dan proses pembangunan.
2. Partisipasi masyarakat dapat berupa memberikan masukan, konsultasi, kerjasama, hingga mendelegasikan wewenang kepada masyarakat.
3. Contoh pembangunan partisipatif adalah perencanaan lingkungan permukiman bersama masyarakat unt
Merintis program Tim Kelola Sampah di Desa Cicadas dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan mengembangkan Bank Sampah untuk mengelola sampah secara terpadu guna mewujudkan desa yang bersih dan sehat.
Implementasi strategi peningkatan ketahanan perublim_knowledge management for...Elly Ratni
Dokumen tersebut merangkum profil Kota Blitar dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menangani perubahan iklim dan pengelolaan limbah, termasuk pembentukan tim kerja, strategi, dan program-program yang didanai berbagai lembaga dengan total dana Rp15,6 miliar. Upaya kunci meliputi pembangunan IPAL komunal berbasis masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kerja sama lintas sektor dalam menang
Kebijakan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas prinsip-prinsip pembangunan air minum berbasis masyarakat, termasuk peran aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan, serta tanggung jawab pemerintah sebagai fasilitator."
Similar to Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di kota yogyakarta (20)
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang permukiman dan ketahanan pangan di Indonesia, termasuk masalah konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, faktor penyebabnya, dan solusi untuk mengatasinya seperti komitmen pemerintah, pembenahan data, penegakan hukum, insentif, penataan ruang, dan konsep bank tanah dan konsolidasi tanah."
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Oswar Mungkasa
perkotaan mengalami banyak masalah disebabkan demikian intensifnya penggunaan moda kendaraan bermotor. sudah saatnya melirik alternatif lain yang lebih berkelanjutan yaitu moda berjalan kaki dan bersepeda
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Oswar Mungkasa
Tata kelola kolaboratif dalam pengembangan wilayah berkelanjutan memerlukan kepemimpinan bersama yang mampu meningkatkan kesadaran, memobilisasi, membingkai masalah, dan mengkoordinasi pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi bersama. Keterampilan penting pemimpin antara lain menarik perhatian, membangun kepercayaan, dan merumuskan visi bersama.
selama ini skema yang diperkenalkan adalah 3 R (Reuse, Reduce Recycle) kemudian dengan berkembangnya konsep ekonomi sirkuler maka berkembang pula skema lebih baru yang dikenal sebagai upcycling.
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Oswar Mungkasa
The implementation of green infrastructure (GI) in Indonesia accelerated by public awareness of the importance of conservation of natural resources and ecosystems. One of the Indonesian government’s efforts to apply the principles of GI in urban areas in a structured and massive manner is through the Green City Development Program (P2KH) Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). The approach taken is Green Planning and Design, Green Open Space, Green Energy, Green Water, Green Waste, Green Building, Green Transportation, Green Community. The city that is the case study for discussion is Jakarta. Jakarta Smart City, Green Buildings, Urban Agriculture, and Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA) are programs that successfully implemented. The implementation GI program easily accepted if based on the community.
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Oswar Mungkasa
Makalah ini membahas tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Tata kelola kolaboratif melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam penyusunan kebijakan. Namun hasil penelitian menunjukkan penerapan tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan TPB di Indonesia belum optimal karena keterlibatan pemangku kepentingan masih
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAOswar Mungkasa
Dokumen ini membahas tentang optimalisasi peran, fungsi, dan pelayanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA) untuk penerima manfaat paska. Dokumen ini menjelaskan beberapa fakta tentang BP-TAPERA, isu-isu yang dihadapi seperti dualisme sumber dana perumahan dan ketersediaan data, serta memberikan saran seperti pengembangan grand design pembiayaan perumahan dan penerapan tata kelola kolaboratif yang
Tata kelola kolaboratif merupakan paradigma baru dalam administrasi publik yang menekankan pada kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola kolaboratif muncul seiring pergeseran dari paradigma Old Public Administration ke New Public Management yang memberikan peran lebih besar kepada pemangku kepentingan non-pemerintah. Prinsip utama tata kelola kolaboratif adalah melibatkan berbagai pem
Kolaborasi multi-pemangku kepentingan membutuhkan katalis untuk berjalan efektif. Dokumen menjelaskan enam katalis utama yaitu strategi bersama, kejelasan tujuan, inklusivitas luas, pertanggungjawaban yang disetujui, penyelenggaraan bersama, dan inovasi mudah diadaptasi. Katalis-katalis ini mencakup aspek-aspek seperti perencanaan bersama, keterlibatan seluruh pemangku
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...Oswar Mungkasa
Skema bekerja dari rumah (WFH) merupakan bagian dari konsep bekerja jarak jauh yang telah dikenal sejak tahun 1970-an. Walaupun demikian, konsep ini biasanya diterapkan dalam kondisi normal dan bukan karena pandemi seperti saat ini. Makalah ini membahas sejarah, konsep, dan perkembangan terkini dari bekerja jarak jauh serta langkah yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak untuk menerapkan ske
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...Oswar Mungkasa
1) Jakarta took several steps to respond to COVID-19 including closing public spaces in March, establishing a task force, and implementing large-scale social restrictions (PSBB) in April including limiting gatherings and transport.
2) Lessons learned include the need for improved metropolitan governance and collaborative partnerships between different levels of government and stakeholders. Effective communication is also key.
3) Looking ahead, Jakarta aims to establish a new normal with an emphasis on social capital, digital shift, healthy lifestyles, improved data systems, and a focus on recovery.
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...Oswar Mungkasa
Dokumen ini membahas tentang latar belakang dan tugas Koordinator Ketahanan Kota Jakarta. Jakarta terpilih bergabung dalam jejaring 100 Resilient Cities pada 2016 untuk mengembangkan strategi ketahanan kota. Koordinator ditunjuk untuk memfasilitasi penyusunan strategi ketahanan dan mengoordinasikan pelaksanaannya hingga 2019.
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaOswar Mungkasa
Collaborative approach in solving issues of Jakarta to build resilience
Oswar Mungkasa (Former Chief Resilient Officer of Jakarta 100 Resilient Cities Program)
Advocacy Forum on Giving Inputs to the Implementation of the New Urban Agenda in Myanmar - CORDAID Yangon, 22nd January 2020
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiOswar Mungkasa
Tulisan ini disiapkan untuk memeriahkan ajang NTU (Nugroho Tri Utomo) Writing Contest for Water and Sanitation 2019 bertema Menuntaskan Akses Sanitasi dan Air Minum Aman Berkelanjutan 2024 yang diselenggarakan oleh Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
2. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA
Perda 18 tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan
Kebersihan adalah tanggungjawab bersama
masyarakat dan pemerintah
Memelihara kebersihan di lingkungannya
masing-masing, baik secara pribadi maupun
gotong royong
Memilah sampah menurut jenisnya
Membuang sampah dari sumber sampah ke
TPSS atau TPSA baik secara perorangan
maupun kelompok
Menangani sampah khusus untuk
menghilangkan kekhususannya
Menyediakan tempat sampah tertutup menurut
kebutuhan
3. Perda 21 Tahun 2002 tentang Retribusi
Kebersihan
Perwal 44 Tahun 2002 Tentang Juklak Perda
21tahun 2002 tentang Retribusi Kebersihan
Untuk menunjang kegiatan, pengelolaan
kebersihan lingkungan dan pemungutan retribusi
kebersihan disediakan anggaran 35 % dari
realisasi pendapatan retribusi kebersihan
4. ARAH KEBIJAKAN
Pengembangan Sistem Persampahan Permukiman
Pengelolaan melalui pelibatan dan mendorong
pengurangan sampah semaksimal mungkin dari sumber
Mengembangkan aksesibilitas pelayanan persampahan
dan mempertahankan jasa pelayanan
Mendorong pengembangan pengelolaan melalui
peningkatan kapasitas dan kinerja institusi serta
mendorong pemisahan fungsi regulator dan operator
Mendorong peningkatan kapasitas pembiayaan untuk
menjamin pelayanan dengan pemulihan biaya secara
bertahap
partisipasi aktif masyarakat dan kemitraan dengan
swasta
5. STRATEGI PENDEKATAN PROGRAM
Pendekatan pembangunan prasarana dan sarana PLP berpihak pada
masyarakat miskin (pro-poor)
Pengembangan pembangunan yang mengutamakan peningkatan
kesehatan dan kehidupan masyarakat, perlindungan sumber daya
air dan lingkungan
Pembangunan dan pengelolaan yang bertumpu pada community
based development dan peran masyarakat sejak tahap perencanaan,
pembangunan dan pengelolaan
Pengembangan pembangunan yang bersifat city wide dan bertahap
berdasarkan demand responsive
6. TAHAPAN PROGRAM
Penyampaian gagasan sistem pengelolaan
sampah swakelola kepada tokoh masyarakat
Materi penjelasan :
Arti pentingnya pengelolaan sampah
Jelaskan bahwa hampir semua sampah
dapat dimanfaatkan
Memotivasi, tentang keuntungan
mengelola sampah secara swakelola
8. Setelah tokoh masyarakat
setuju dengan gagasan yang
disampaikan, bentuk
“TIM PENGELOLA”
Ketua/wakil Ketua
Sekretaris
Bendahara
Kelompok Penggerak
9. Tim Pengelola Membuat Usulan
Rencana Kegiatan
Alternatif jenis
bahan/peralatan
Jumlah
Perhitungan biaya
Alternatif pembiayaan
Tahapan pelaksanaan
10. Sampaikan Usulan kepada Forum
Pertemuan Kampung
Ketua RW
Ketua RT
Pengurus PKK
Ketua Dasawisma
Ketua pemuda
Takmir Masjid
Dsb.
11. TAHAP PERSIAPAN PRASARANA
Setelah ada kesepakatan Tim bersama
masyarakat menyediakan sarana
termasuk lokasi
Libatkan masyarakat
secara penuh
12. TAHAP PELATIHAN
Sambil menunggu kesiapan
sarananya, Tim bersama
Kelompok Penggerak mengajari
masyarakat baik orang tua
maupun anak-anak bagaimana
cara-cara memilahkan sampah
13. TAHAP PELAKSANAAN
Setelah warga dan sarananya benar-
benar siap pelaksanaan pemilahan
sampah dapat dimulai
Agar lebih bersemangat dan
mempunyai efek psikologis dapat
dilakukan semacam soft opening
14. PEMANTAUAN
Tim dan Kelompok
Penggerak harus terus
menerus memberikan
motivasi serta
memantau
pelaksanaan door to
door