Dokumen tersebut membahas tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022, khususnya untuk program ketahanan pangan dan hewani. Dana Desa harus dialokasikan paling sedikit 20% untuk program tersebut, dan dapat digunakan antara lain untuk pengembangan usaha pertanian, perikanan, dan peternakan serta pembangunan lumbung pangan melalui kegiatan Padat Karya Tunai Desa seperti pemanfaatan lahan kosong untuk pertanian dan
1. KEBIJAKAN UMUM PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA 2022 - KETAHANAN PANGA...ssuser7c5fea2
Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 menetapkan penggunaan minimum 20% dana desa untuk program ketahanan pangan dan hewani desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 menjelaskan contoh kegiatan program ketahanan pangan meliputi pembangunan fasilitas peternakan, pengembangan pertanian dan perikanan, serta peningkatan kapasitas masyarakat."
This document provides an overview of the village-level Sustainable Development Goals (SDGs) data collection process in Indonesia for 2023. It explains that village SDGs aim to integratively develop villages' economic, social, environmental, legal and governance aspects sustainably. The 18 village SDG goals and the data collection process at the village/hamlet, neighborhood, family and individual levels are described. The document also outlines the national, provincial, regency and village administration levels and their user dashboards and functions for adding, viewing and editing user and data entries in the online SDGs system.
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi desa saat ini di Indonesia, kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa, serta prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2024 yang diantaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA & PERDESAAN BERBASIS.pptxDidi584616
Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan berbasis data dan informasi dengan tiga poin utama:
PERTAMA, mendorong ketersediaan data desa yang akurat dan terpadu untuk perencanaan pembangunan. KEDUA, mendorong keterbukaan dan transparansi data. KETIGA, mendorong sinkronisasi dan harmonisasi data antara instansi terkait.
1. KEBIJAKAN UMUM PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA 2022 - KETAHANAN PANGA...ssuser7c5fea2
Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 menetapkan penggunaan minimum 20% dana desa untuk program ketahanan pangan dan hewani desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 menjelaskan contoh kegiatan program ketahanan pangan meliputi pembangunan fasilitas peternakan, pengembangan pertanian dan perikanan, serta peningkatan kapasitas masyarakat."
This document provides an overview of the village-level Sustainable Development Goals (SDGs) data collection process in Indonesia for 2023. It explains that village SDGs aim to integratively develop villages' economic, social, environmental, legal and governance aspects sustainably. The 18 village SDG goals and the data collection process at the village/hamlet, neighborhood, family and individual levels are described. The document also outlines the national, provincial, regency and village administration levels and their user dashboards and functions for adding, viewing and editing user and data entries in the online SDGs system.
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi desa saat ini di Indonesia, kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa, serta prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2024 yang diantaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA & PERDESAAN BERBASIS.pptxDidi584616
Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan berbasis data dan informasi dengan tiga poin utama:
PERTAMA, mendorong ketersediaan data desa yang akurat dan terpadu untuk perencanaan pembangunan. KEDUA, mendorong keterbukaan dan transparansi data. KETIGA, mendorong sinkronisasi dan harmonisasi data antara instansi terkait.
Dokumen tersebut merangkum tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, BPD bertugas menampung aspirasi masyarakat desa, mengawasi kinerja kepala desa, dan membahas rancangan peraturan desa. BPD juga berhak meminta keterangan kepada pemerintah desa dan berkewajiban memegang teguh Pancasila serta
Dokumen tersebut membahas dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu di provinsi tersebut. Dokumen ini menjelaskan sejarah, landasan hukum, dan peran Posyandu serta kebijakan dinas terkait pemberdayaan masyarakat dan revitalisasi Posyandu.
Dokumen tersebut membahas tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). KPMD adalah unsur masyarakat desa yang dipilih untuk menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dokumen ini menjelaskan peran, fungsi, dan proses pemilihan KPMD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan desa sesuai dengan Permendagri No 44 Tahun 2016. Dokumen menjelaskan definisi desa, asas-asas pengaturan desa, jenis-jenis kewenangan desa, dan kewenangan desa sebagai subjek pembangunan desa yang meliputi penyediaan pelayanan dasar, infrastruktur, dan kelembagaan ekonomi sosial.
Peran Pendamping Kawasan dalam Mengawal Perencanaan dan Pembangunan Kawasan P...Akademi Desa 4.0
Peran Pendamping Kawasan dalam Mengawal Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan disampaikan oleh DDra Wulanti Sofiana, MM dalam Kuliah Online #35 7 Agustus 2020
https://www.youtube.com/watch?v=nK1LS9bXiYs
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMATeguh Kristyanto
Buku tersebut membahas tentang tata cara pendaftaran BUM Desa dan BUM Desa Bersama menurut peraturan terbaru. Dibahas pula perkembangan registrasi BUM Desa dan BUM Desa Bersama serta simulasi pendaftaran untuk mempermudah pemahaman.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan-peraturan yang mengatur penggunaan dana desa dan kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mencakup sumber dana desa, alokasi anggaran, prioritas penggunaannya untuk sarana publik desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxdeivie rondonuwu
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas kebijakan Dana Desa tahun 2023, termasuk formula pengalokasian dan kriteria alokasi kinerja; (2) Total Dana Desa dari 2015-2023 mencapai Rp538,9 triliun dengan rata-rata per desa meningkat 3,2 kali lipat; (3) Dana Desa berperan dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan status desa.
Dokumen tersebut merangkum tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, BPD bertugas menampung aspirasi masyarakat desa, mengawasi kinerja kepala desa, dan membahas rancangan peraturan desa. BPD juga berhak meminta keterangan kepada pemerintah desa dan berkewajiban memegang teguh Pancasila serta
Dokumen tersebut membahas dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu di provinsi tersebut. Dokumen ini menjelaskan sejarah, landasan hukum, dan peran Posyandu serta kebijakan dinas terkait pemberdayaan masyarakat dan revitalisasi Posyandu.
Dokumen tersebut membahas tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). KPMD adalah unsur masyarakat desa yang dipilih untuk menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dokumen ini menjelaskan peran, fungsi, dan proses pemilihan KPMD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan desa sesuai dengan Permendagri No 44 Tahun 2016. Dokumen menjelaskan definisi desa, asas-asas pengaturan desa, jenis-jenis kewenangan desa, dan kewenangan desa sebagai subjek pembangunan desa yang meliputi penyediaan pelayanan dasar, infrastruktur, dan kelembagaan ekonomi sosial.
Peran Pendamping Kawasan dalam Mengawal Perencanaan dan Pembangunan Kawasan P...Akademi Desa 4.0
Peran Pendamping Kawasan dalam Mengawal Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan disampaikan oleh DDra Wulanti Sofiana, MM dalam Kuliah Online #35 7 Agustus 2020
https://www.youtube.com/watch?v=nK1LS9bXiYs
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMATeguh Kristyanto
Buku tersebut membahas tentang tata cara pendaftaran BUM Desa dan BUM Desa Bersama menurut peraturan terbaru. Dibahas pula perkembangan registrasi BUM Desa dan BUM Desa Bersama serta simulasi pendaftaran untuk mempermudah pemahaman.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan-peraturan yang mengatur penggunaan dana desa dan kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mencakup sumber dana desa, alokasi anggaran, prioritas penggunaannya untuk sarana publik desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxdeivie rondonuwu
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas kebijakan Dana Desa tahun 2023, termasuk formula pengalokasian dan kriteria alokasi kinerja; (2) Total Dana Desa dari 2015-2023 mencapai Rp538,9 triliun dengan rata-rata per desa meningkat 3,2 kali lipat; (3) Dana Desa berperan dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan status desa.
Permendesa Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.pptxp3mdlamtim
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 mengatur tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 yang diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19, dan pemulihan ekonomi nasional meliputi sektor strategis nasional sesuai kewenangan Desa.
Permendesa prioritas penggunaan dana desa 2021pupuabdul
Permendagri No. 13 Tahun 2020 mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 yang mencakup empat hal utama yaitu: (1) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa; (2) program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; (3) adaptasi kebiasaan baru desa; dan (4) bantuan langsung tunai dana desa. Permendagri ini menjelaskan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat didanai melalui dana
16-02-2022 Paparan DD Untuk Kesehatan (Bebas Rokok) ADINKES 20 feb 2022.pptxnurulkusuma2
Dokumen tersebut membahas tentang pemanfaatan dana desa untuk mendukung program Desa Peduli Kesehatan dalam rangka percepatan pencapaian SDGs Desa. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain pengalokasian dana desa untuk program kesehatan dan sosial di desa, serta prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 yang mendukung program Desa Peduli Kesehatan.
Presentasi untuk Kasubbag. PMD Kecamatan.pptxMakinMSManik
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengalokasian dana desa tahun 2022, termasuk penyempurnaan alokasi dasar berdasarkan jumlah penduduk, penguatan program BLT desa, ketahanan pangan dan penanganan Covid-19, serta visi dan misi pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat.
MENDORONG KEBIJAKAN YANG BERPIHAK PADA PETANI.pptxTPPP3MDMunaBarat
Ringkasan dokumen tersebut dalam 3 kalimat atau kurang:
Dokumen tersebut membahas pentingnya kebijakan yang mendukung petani dan nelayan perempuan serta pertanian dan kelautan berkelanjutan, dampak negatif dari industrialisasi pertanian, dan langkah yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan di tingkat desa seperti berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa.
Dokumen tersebut merupakan pedoman prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022 yang menetapkan tiga prioritas utama yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi bencana alam dan non-alam.
Permendesa no. 5_th_2015 - penetapan prioritas dana desaAngling Darma
Peraturan ini menetapkan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas pembangunan desa adalah pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam. Sedangkan prioritas pemberdayaan masyarakat desa adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan akses sumber daya ekonomi, dan
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
2. Perpres 104/2021 Tentang Rincian APBN TA 2022, Pasal 5 Ayat 4
: Penggunaan Dana Desa (DD) ditentukan Untuk :
Program sektor prioritas lainnya.
0
3 Dukungan pendanaan penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8 %, dari
alokasi Dana Desa setiap desa;
Program ketahanan pangan dan hewani paling
sedikit 20%;
Program perlindungan sosial berupa bantuan
langsung tunai desa paling sedikit 40%;
04
0
2
0
1
3. Mempunyai anggota
keluarga yang rentan sakit
/ menahun/kronis
Kehilangan mata
pencaharian
2 6
Keluarga miskin yang
terdampak virus corona dan
belum menerima bantuan
4
Keluarga miskin penerima jaring
pengaman sosial lainya yang
berhenti baik yang bersumber
dari jaring pengaman sosial
Rumah tangga dengan
anggota rumah tangga
tunggal lanjut usia
Keluarga miskin atau tidak mampu
yang bedomisili di desa bersangkutan
dan diperioritaskan untuk kelurga
miskin yang termasuk dalam kategori
Kemiskinan Extrim
3
Program Perlindungan Sosial Berupa Bantuan
Langsung Tunai Desa (BLT)
paling sedikit 40% (empat puluh persen)
5
1
PMK 190/2021 Pasal 3
4. 02
01
PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI
PMK 190/2021 Pasal 34
Pemerintah desa menganggarkan
ketahanan pangan dan hewani
dalam APBDesa
Pemerintah desa melakukan
penyesuaian kegiatan pangan dan
hewani sesuai dengan karakteristik
dan potensi desa
PMK 190/2021 Pasal 36
Penggunaan Dana Desa
Berpedoman pada Ketentuan yang
ditetapkan oleh KEMENDESA PDTT
5. BAB II
PRIORITAS PENGGUNAAN DD
PASAL 5
1) DIATUR DAN DIURUS OLEH DESA BERDASARKAN
KEWENANGAN DESA
2) DIARAHKAN UNTUK PROGRAM DAN ATAU
KEGIATAN PERCEPATAN PENCAPAIAN SDGS DESA
MELALUI :
1. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan
Desa
2. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan
Desa
3. Mitigasi Bencana Alam Dan Non Alam Sesuai
Kewenangan Desa
PERMENDESA PDTT NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
6. PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA
DESA UNTUK
PROGRAM
PRIORITAS
NASIONAL SESUAI
KEWENANGAN
DESA MELIPUTI :
1. PENDATAAN DESA
2. PEMETAAN POTENSI DAN SUMBER DAYA
PEMBANGUNAN DESA
3. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
4. PENGEMBANGAN DESA WISATA
5. PENGUATAN KETAHANAN PANGAN NABATI
DAN HEWANI UNTUK MEWUJUDKAN DESA
TANPA KELAPARAN
6. PENCEGAHAN STUNTING DI DESA
7. PENGEMBANGAN DESA INKLUSIF
PERMENDESA PDTT NO : 7 TAHUN 2021 TENTANG PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
7. PENGUATAN
KETAHANAN
PANGAN NABATI
DAN HEWANI
Pengembangan usaha pertanian,
perkebunan, perhutanan, peternakan
dan/atau perikanan;
Pembangunan lumbung pangan Desa;
Pengolahan pasca panen; dan
Penguatan ketahanan pangan lainnya
yang sesuai dengan kewenangan Desa
dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
PERMENDESA PDTT NO : 7 TAHUN 2021 TENTANG PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022., - Lampiran
8. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
meliputi antara lain sbb :
PERMENDESA PDTT NO : 7 TAHUN 2021 TENTANG PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022., - Lampiran
PADAT KARYA TUNAI DESA
9. JENIS PKTD :
Pertanian dan
Perkebunan Untuk
Ketahanan Pangan
1. pemanfaatan lahan kosong milik Desa
untuk tanaman pangan dan perkebunan;
2. Pemanfaatan lahan kosong milik warga
untuk penanaman sayuran dan lain-lain;
dan
3. Penanaman tumpang sari tanaman pokok
di lahan-lahan perkebunan.
PERMENDESA PDTT NO : 7 TAHUN 2021 TENTANG PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022., - Lampiran
10. JENIS PKTD :
Wisata Desa
1. Kebersihan tempat wisata yg dikelola BUM
Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
2. Kebersihan tempat kuliner yang dikelola
BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
dan
3. Membuka partisipasi warga untuk
berusaha di lokasi-lokasi wisata.
PERMENDESA PDTT NO : 7 TAHUN 2021 TENTANG PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022., - Lampiran
11. JENIS PKTD :
Perdagangan
logistik
pangan
1. pemeliharaan bangunan pasar;
2. BUM Desa dan/ BUM Desa Bersama berperan sebagai
aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual
kembali di pasar yang lebih luas
3. BUM Desa dan/ BUM Desa Bersama memberikan
talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk
melakukan produksi; dan
4. Tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada
produksi yang menguntungkan di Desa.
PERMENDESA PDTT NO : 7 TAHUN 2021 TENTANG PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022., - Lampiran
12. JENIS PKTD :
Perikanan
1. Pemasangan atau perawatan karamba bersama;
2. Bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan
usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik
Desa bersama; dan
3. Membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola
badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha
milik Desa bersama.
PERMENDESA PDTT NO : 7 TAHUN 2021 TENTANG PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022., - Lampiran
13. JENIS PKTD :
Peternakan
1. Membersihkan kandang ternak milik badan usaha
milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa
bersama;
2. Penggemukan ternak bersama dengan sistem
bagi hasil yang dikelola BUM Desa dan/atau
BUM Desa bersama; dan
3. Kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau
badan usaha milik Desa bersama dan peternak
dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk
organik.
PERMENDESA PDTT NO : 7 TAHUN 2021 TENTANG PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022., - Lampiran
14. JENIS PKTD :
Industri
1. Perawatan gudang milik badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
2. Perawatan alat penggilingan padi milik badan
usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik
Desa bersama; dan
3. Penyewaan gudang secara murah yang
sebagian dibayar melalui dana Desa.
PERMENDESA PDTT NO : 7 TAHUN 2021 TENTANG PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022., - Lampiran
15. KESESUAIAN KEGIATAN
PENGUATAN KETAHANAN PANGAN NABATI DAN HEWANI :
a.Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan &/atau perikanan ;
b.Pembangunan lumbung pangan Desa;
c. Pengolahan pasca panen; dan
d.penguatan ketahanan pangan lainnya yg sesuai dengan kewenangan Desa Dan diputuskan dlm
MUSDES.
PKTD Pertanian dan
Perkebunan Untuk
Ketahanan Pangan :
1. Pemanfaatan lahan kosong milik
Desa untuk tanaman pangan dan
perkebunan;
2. Pemanfaatan lahan kosong milik
warga untuk penanaman sayuran
dan lain-lain; dan
3. Penanaman tumpang sari
tanaman pokok dilahan-lahan
perkebunan.
PKTD Wisata Desa
1. Kebersihan tempat wisata
yang dikelola BUM Desa
dan/atau BUM Desa
Bersama;
2. Kebersihan tempat kuliner
yang dikelola BUM Desa
dan/atau BUM Desa
Bersama; dan
3. Membuka partisipasi
warga untuk berusaha di
lokasi-lokasi wisata.
PKTD Perdagangan logistik pangan
1. Pemeliharaan bangunan pasar;
2. BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama
berperan sebagai aggregator untuk membeli
komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar
yang lebih luas;
3. BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama
memberikan talangan kepada petani dan
pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
4. Tambahan penyertaan modal BUM Desa
dan/atau BUM Desa Bersama kepada produksi
yang menguntungkan di Desa.
16. KESESUAIAN KEGIATAN
PENGUATAN KETAHANAN PANGAN NABATI DAN HEWANI :
a.Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan &/atau perikanan ;
b.Pembangunan lumbung pangan Desa;
c. Pengolahan pasca panen; dan
d.penguatan ketahanan pangan lainnya yg sesuai dengan kewenangan Desa Dan diputuskan dlm
MUSDES.
PKTD Perikanan
1. Pemasangan atau perawatan
karamba bersama;
2. Bagi hasil budidaya ikan air
tawar melalui BUM Desa
dan/atau BUM Desa Bersama;
dan
3. Membersihkan Tempat
Pelelangan Ikan (TPI) dan
tempat penjualan ikan lainnya
yang dikelola BUM Desa
dan/atau BUM Desa Bersama;
PKTD Peternakan
1. Membersihkan kandang ternak
milik BUM Desa dan/atau BUM
Desa Bersama;
2. Penggemukan ternak bersama
dengan sistem bagi hasil yang
dikelola BUM Desa dan/atau BUM
Desa Bersama; dan
3. Kerja sama BUM Desa dan/atau
BUM Desa Bersama dan peternak
dalam pemanfaatan kotoran ternak
untuk pupuk organik.
PKTD Industri pengolahan dan
pergudangan untuk pangan
1. Perawatan gudang milik BUM
Desa dan/atau BUM Desa
Bersama;
2. Perawatan alat penggilingan padi
milik BUM Desa dan/atau BUM
Desa Bersama; dan
3. Penyewaan gudang secara murah
yang sebagian dibayar melalui
dana Desa.