Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) melaporkan kegiatan tahun 2015, termasuk program-program untuk perempuan dan anak melalui kewirausahaan sosial, peningkatan peran politik perempuan, sekolah berbasis masyarakat, dan pendidikan anak usia dini. Laporan ini bertujuan untuk pertanggungjawaban dan pembelajaran organisasi.
Kegiatan YSKK pada tahun 2019 meliputi (1) Pemulihan mata pencaharian perempuan terdampak bencana di Palu, Sigi dan Donggala, (2) Pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan (3) PAUD ramah anak. Laporan tahunan ini akan memberikan gambaran secara umum tentang apa saja yang telah dilakukan oleh YSKK sepanjang tahun 2019.
Kegiatan YSKK pada tahun 2019 meliputi (1) Pemulihan mata pencaharian perempuan terdampak bencana di Palu, Sigi dan Donggala, (2) Pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan (3) PAUD ramah anak. Laporan tahunan ini akan memberikan gambaran secara umum tentang apa saja yang telah dilakukan oleh YSKK sepanjang tahun 2019.
47 Contoh Desain Poster Keren dan Unik. bagaimana mendesain poster. cetak poster murah dan cepat. contoh kalimat poster. contoh poster bahasa inggris. contoh poster dan slogan. contoh poster lingkungan hidup. contoh poster pendidikan. desain dan layout poster yang baik. Desain poster. di mana mencetak poster berkualitas. percetakan poster di karawang. tips membuat poster
mengelola rapat merupakan suatu hal yang sangat perlu diperhatikan seorang sekretaris.
dengan adanya rapat dapat berpengaruh terhadapt perusahaan atau instansi pemerintah terkait untuk keberlangsungan suatu organisasi tersebut
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran II - Ilustrasi Peta Rencana Jaringan Prasarana di BWP
47 Contoh Desain Poster Keren dan Unik. bagaimana mendesain poster. cetak poster murah dan cepat. contoh kalimat poster. contoh poster bahasa inggris. contoh poster dan slogan. contoh poster lingkungan hidup. contoh poster pendidikan. desain dan layout poster yang baik. Desain poster. di mana mencetak poster berkualitas. percetakan poster di karawang. tips membuat poster
mengelola rapat merupakan suatu hal yang sangat perlu diperhatikan seorang sekretaris.
dengan adanya rapat dapat berpengaruh terhadapt perusahaan atau instansi pemerintah terkait untuk keberlangsungan suatu organisasi tersebut
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran II - Ilustrasi Peta Rencana Jaringan Prasarana di BWP
Peran Pemerintah Dalam Pengembangan BUMDes.pdfDefriSupit2
Sesuai amanat UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2021, Pengembangan Ekonomi Desa melalui BUM Desa sangat penting utuk membawa pada cita-cita kemandirian ekonomi desa yang pada akhirnya berkontribusi pada tercapainya Tujuan Pembangunan Nasional khususnya di bidang ekonomi. Akan tetapi fakta empirisnya banya BUM Desa belum berkembang sesuai cita-cita idealnya. Salah satu permasalhannya karena kuranya dukungan Pemerintah dalam pengembangan BUM Desa. Paparan ini memberikan informasi berkaitan dengan Peran Pemerintah dalam Pengembangan BUM Desa dan bagaimana sinergisitas yang diharapkan terbangun antara pemerintah dan BUM Desa yang berkontribusi untuk pencapaian kemandirian ekonomi desa melalui BUM Desa.
Berdasarkan Penelitian "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perempuan Pelaku Usaha Mikro-Kecil di Kabupaten Gunungkidul (Studi Kasus pada Komunitas Dampingan YSKK)," kami mengusulkan beberapa rekomendasi untuk perempuan pelaku usaha mikro-kecil dan pemerintah agar mampu bersinergi untuk bertahan dalam situasi pandemi ini.
Ada tiga isu besar yang menjadi program utama YSKK di tahun 2012, yaitu: (1) Ekonomi Kerakyatan yang berbasis perempuan; (2) Kepemimpinan Perempuan melalui revitalisasi PKK; (3) Pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan untuk anak. Laporan tahunan ini akan memberikan gambaran secara umum tentang apa saja yang telah dilakukan oleh YSKK sepanjang tahun 2012.
There are three YSKK’s main programs in 2012; (1) Woman based economic development; (2) Woman Leadership program through PKK’s revitalization; (3) advocate justice and quality education. This annual report will prove snapshot of YSKK’s activity throughout 2012.
Laporan Tahunan 2014 ini merupakan salah satu cara untuk merawat setiap pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki menjadi sumber pembelajaran dimasa yang akan datang. Selain itu, sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil, sudah menjadi keharusan untuk secara rutin menyampaikan pertanggungjawaban kinerjanya kepada semua pihak yang telah memberi mandat dan menjadi mitra kerja YSKK.
Laporan Tahunan 2014 ini merupakan salah satu cara untuk merawat setiap pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki menjadi sumber pembelajaran dimasa yang akan datang. Selain itu, sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil, sudah menjadi keharusan untuk secara rutin menyampaikan pertanggungjawaban kinerjanya kepada semua pihak yang telah memberi mandat dan menjadi mitra kerja YSKK.
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan program yang diinisiasi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN tahun 2003 lalu. Diberlakukannya MEA ini membuat Indonesia memasuki babak baru di bidang perekonomian. MEA memberikan peluang sekaligus tantangan.
Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, 8 Maret, MEDIUM Edisi III mengupas tentang berbagai upaya perempuan dalam menghadapi MEA.
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu keniscayaan apabila seluruh asas-asas penyelenggaraan negara dapat dilaksanakan secara profesional dan proporsional. Keterbukaan informasi publik sebagai wujud good governance harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga perjalanan demokrasi sebagai amanat reformasi dapat mengantarkan demokrasi semu menjadi demokrasi yang hakiki.
Lahirnya UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jawaban adanya perlindungan hukum terselenggaranya transparansi dan akuntabilitas pemerintah maupun badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna kebijakan publik.
Bersamaan dengan momentum Hari Hak untuk Tahu pada 28 September 2015 lalu, MEDIUM Edisi II akan mengupas mengenai praktik transparansi di PAUD, koperasi, pemerintahan desa dan sekolah.
Dalam rangka mendorong keterwakilan perempuan dalam politik, pemerintahan dan pembangunan desa, dibutuhkan jaminan regulasi dan kabijakan--dalam hal ini berbagai Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Politik, pemerintahan dan Pembangunan Desa. Ringkasan kebijakan ini merangkum dan menyajikan temuan-temuan penelitian yang dilakukan Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) untuk mendorong Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul yang afirmatif terhadap perempuan menjelang implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Usulan Naskah Kebijakan tentang Dewan Pendidikan & Komite Sekolah ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan YSKK di 5 provinsi (3 kabupaten dan 3 kota) yakni Jawa Tengah (Kota Surakarta), DIY (Kabupaten Gunungkidul), Banten (Kota Serang dan Kabupaten Tangerang) dan Provinsi NTT (Kabupaten Kupang).
Perempuan dan anak sangat rentan mengalami kekerasan baik fisik dan psikis. Untuk mencegahnya dibutuhkan upaya yang terus menerus dan berdampingan antara orang tua, masyarakat dan pemerintah.
MEDIUM Edisi IV akan mengupas tentang parenting education yang diterapkan lembaga PAUD dalam menggalang partisipasi orangtua untuk mewujudkan pendidikan yang ramah anak, upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka kekerasan di sekolah, dan informasi lainnya.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
2. menjadi bidang kerja YSKK, yaitu Kewirausahaan Sosial Berbasis Perempuan, Keterlibatan
Perempuan dalam Politik dan Pembangunan Desa, Lembaga PAUD Berbasis Masyarakat dan
Sekolah MANTAP (Manajemen Transparan, Akuntabel dan Partisipatif).
Catatan pembelajaran dari proses tersebut kami rangkum dalam Laporan YSKK Tahun 2015.
Laporan ini merupakan salah satu cara untuk merawat setiap pengetahuan dan pengalaman
yang dimiliki menjadi sumber pembelajaran dimasa yang akan datang. Selain itu, sebagai sebuh
organisasi masyarakat sipil, sudah menjadi keharusan untuk secara rutin menyampaikan
pertanggungjawaban kinerjanya kepada semua pihak yang telah memberi mandat dan menjadi
mitra kerja YSKK.
Meski masih banyak hal yang kurang dari dari apa yang sudah kami lakukan, tetapi kami
bertekad untuk selalu belajar dan berbenah. Akhirnya, semoga laporan ini bermanfaat bagi
semua pihak.
Salam Inovasi
Kangsure SUROTO
Direktur?
Kata Pengantar
ilihan untuk tetap berhikmad menjadi agen perubahan sosial
adalah cara untuk menjawab bagaimana YSKK mewujudkan
Pcita-cita organisasinya. YSKK hadir ditengah dinamika
perubahan sosial yang sangat tinggi yang tentu saja membutuhkan
cara merespon yang cepat dan tepat pula agar perubahan yang terjadi
berdampak konstruktif. Perubahan adalah sebuah keniscayaan yang
tidak bisa dihindari oleh kelompok sosial manapun di belahan dunia
ini
Tahun 2015 ada banyak hal menarik yang diperoleh YSKK ketika
bersama-sama dengan berbagai kelompok masyarakat merancang
dan merespon perubahan social agar memberikan manfaat bagi
peningkatan kualitas hidup mereka. Ada 4 (empat) isu utama yang
1
3. Daftar Isi
2
Kata Pengantar 1
Daftar Isi 2
Siapa Kami 3
Dimana Kami Bekerja 4
Siapa Saja yang Mendukung Kami 5
Bagaimana Kami Mengelola Organisasi
a. Struktur Organisasi 6
b. Profil SDM 6
c. Pengembangan Kapasitas 7
d. Keuangan 8
Bagaimana Cara Kami Bekerja 10
Apa Saja Hasil Kerja Kami
- Memperkuat Peran Perempuan dalam Politik Pembangunan Desa 11
- Memperkuat Kemandirian Ekonomi Perempuan Melalui Koperasi 13
- Sekolah MANTAP (Manajemen Transparan Akuntabel Partisipatif) 15
- Pengembangan PAUD Terintegrasi Budaya Lokal 17
Produk & Media Publikasi yang Dihasilkan
1) Produk Pengetahuan 19
2) Media Publikasi 20
Apa Saja Tantangan yang Kami Hadapi 21
4. Siapa Kami
ayasan Satu Karsa Karya
(YSKK) adalah sebuah
YOrganisasi Masyarakat Sipil
(OMS) yang lahir pada tanggal 12 Mei
2001 di Kota Surakarta Provinsi Jawa
Tengah. YSKK didirikan oleh
sekelompok pegiat pemberdayaan
masyarakat sebagai wujud partisipasi
dalam pembangunan bangsa. YSKK
adalah organisasi independen yang
tidak terafiliasi dengan pemerintah,
partai politik, suku, agama, serta
pihak manapun.
YSKK lahir dan menyatakan diri
sebagai organisasi yang bekerja
“untuk” dan “bersama” masyarakat
terpinggirkan-tidak berdaya
khususnya PEREMPUAN dan ANAK
agar mereka menjadi lebih bredaya
dan terpenuhi hak-hak dasarnya:
ekonomi, sosial, politik dan budaya.
Visi kami adalah penggerak
perubahan masyarakat menjadi
mandiri dan sejahtera. Sedangkan
misi kami adalah: 1). Memberdayakan
perempuan dan anak yang rentan
terpingggirkan dari aspek ekonomi,
sosial, budaya, sipil dan politik
(Ekosob-Sipol); 2). Membantu
terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik; dan 3).
Mewujudkan lembaga yang kuat dan
mandiri.
Strategi yang kami lakukan untuk
mewujudkan visi dan misi tersebut
adalah: 1). Mengorganisir dan
meningkatkan kapasitas perempuan
di masyarakat; 2). Mengorganisir
potensi sumber daya dan sumber
dana untuk mendukung pelaksanaan
program organisasi; 3).
Mengembangkan kewirausahaan
sosial yang terintegrasi dengan
program; 4). Mengelola pengetahuan
dan pengalaman sebagai aset
organisasi; 5). Membangun
kerjasama dan jaringan yang lebih
luas dengan berbagai pihak; dan 6)
Mengoptimalkan fungsi media
mainstream dan alternatif untuk
mendukung kerja program.
5. Dimana Kami Bekerja
ampai dengan tahun 2015, cakupan wilayah kerja (program) YSKK,
baik yang sudah berakhir maupun sedang berjalan, berada di 5
SProvinsi (Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Lampung, NTT & NTB); 13
kabupaten/kota (Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali,
Gunungkidul, Sleman, Bandar Lampung, Lombok Barat, Lombok Tengah,
Lombok Timur, Mataram, Kabupaten Kupang & Kota Kupang); 19
Kecamatan dan 49 Desa.
4
6. Siapa saja yang Mendukung Kami
?
?
?
?
?
?
Jaringan Aktivis Gunungkidul (JAG)
Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta (MPPS)
Freedom of Information Network Indonesia (FoINI)
Konsil LSM
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP)
Front Jateng
Jaringan/Koalisi OMS
Lembaga Donor
5
9. c. Pengembangan Kapasitas
eberhasilan sebuah kerja
organisasi sangat ditentukan oleh
Kkeberadaan sumber daya
manusianya. Oleh karenanya dibutuhkan
kesadaran terus-menerus untuk
meningkatkan kapasitas sumber daya
manusia melalui berbagai cara sebagai
agen perubahan bukan agen proyek.
Selama tahun 2015 terdapat 10 kegiatan
peningkatan kapasitas (seminar,
talkshow, workshop, pelatihan) yang
diikuti oleh Badan Pelaksana, beberapa
diantaranya Training Legal Drafting,
Workshop penulisan artikel opini, In
House Training “Strategi Komunikasi &
Fotografi”, Workshop Advokasi Kebijakan
Berdasarkan Bukti.
Workshop menulis opini, April 2015 di
Jakarta
8
In House Training “Strategi Komunikasi &
Fotografi”, Agustus 2015 di Kantor YSKK
10. Keuangan
engelolaan keuangan YSKK mengacu pada PSAK (Pedoman Standar Akuntansi
Keuangan) Nomor 45 khusus untuk organisasi nirlaba. Kinerja keuangan
Porganisasi tahun 2015 tidak ada perubahan yang signifikan dibandingkan dengan
tahun 2014, tercatat ada Rp. 3.826.982.027 total dana yang dikelola.
9
1.188.661.691
2.424.565.211
11. Bagaimana Cara Kami Bekerja
endekatan yang kami gunakan dalam melakukan kerja-kerja
perubahan bersama masyarakat berbasis pada potensi yang
Pdimiliki oleh masyarakat sendiri. Secara umum strategi yang kami
lakukan adalah: (a). Mengorganisir masyarakat melalui organisasi warga
dan transformasi pengetahuan, ketrampilan dan sikap; (b). Memfasilitasi
terbangunnya jaringan (hubungan) antara organisasi warga, pemerintah,
legislatif dan pihak terkait lainnya; (c). Memastikan adanya situasi dan
kondisi yang memungkinkan terjadinya perubahan untuk keberdayaan
masyarakat melalui regulasi dan kebijakan.
12. Apa Saja Hasil Kerja Kami
Sasaran
Lokasi Program
Program ini berlokasi di 8 desa di Kabupaten
Gunungkidul, D.I. Yogyakarta yaitu 1) Desa Semin
Kecamatan Semin, 2) Desa Kalitekuk Kecamatan Semin,
3) Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen, 4) Desa
Watusigar Kecamatan Ngawen, 5) Desa Natah Kecamatan
Nglipar, 6) Desa Karangmojo Kecamatan Karangmojo, 7)
Desa Ngawis Kecamatan Karangmojo, 8) Desa Kemiri
Kecamatan Tanjungsari.
?Perempuan penyelenggara pemerintahan desa
(Kades, Pemdes, BPD).
?Kelompok kepentingan perempuan (TP-PKK,
Koperasi Perempuan, Kelompok Wanita Tani).
1) Meningkatkan kapasitas dan peran perempuan
penyelenggara pemerintahan desa dalam politik dan
pembangunan desa.
2) Meningkatkan keterlibatan kelompok kepentingan
perempuan dalam implementasi UU Desa.
Tujuan
Memperkuat Peran Perempuan
dalam Politik Pembangunan Desa
11
13. ?357 perempuan dan 80 laki – laki mendapatkan berbagai
kegiatan peningkatan kapasitas untuk memaksimalkan
perannya dalam politik dan pembangunan desa
?31 kader perempuan desa menguasai Teknologi Informasi
(komputer & internet)
?8 kelompok perempuan (PKK/Kader Kesehatan/KWT)
terlibat aktif dalam perencanaan, dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan desa
?Terbentuknya 7 Pos Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak
tingkat Desa yang berfungsi sebagai pusat informasi,
konsultasi dan advokasi perempuan dan anak.
?Terbentuknya Forum Srikandi Desa (FSD) Kabupaten
Gunungkidul sebagai wadah penguatan kapasitas dan
peranperempuan penyelenggara pemerintahan desa
(perangkat desa & BPD perempuan).
Capaian
1) Penguatan kapasitas perempuan lewat Sekolah
Kepemimpinan Perempuan (SKP).
2) Advokasi kebijakan pengarusutamaan gender terkait
implementasi UU Desa.
3) Penguatan organisasi perempuan (Forum Srikandi Desa, TP-
PKK, KWT, Koperasi perempuan).
Kegiatan
12
14. Meningkatkan taraf hidup perempuan
dan anak melalui pengembangan
kewirausahaan sosial berbasis
perempuan.
3 Desa di Kabupaten Gunungkidul, D.I.
Yogyakarta yakni Desa Watusigar dan Desa
Kampung Kecamatan Ngawen, Desa Semin
Kecamatan Semin.
Perempuan yang memiliki dan atau sedang
merintis usaha mikro kecil Kabupaten
Gunungkidul
Memperkuat Kemandirian Ekonomi
Perempuan Melalui Koperasi
Tujuan
Lokasi Program
Sasaran
13
15. 1) Peningkatan ketrampilan usaha perempuan melalui
pelatihan dan pendampingan tehnis.
2) Penguatan peran dan kelembagaan koperasi untuk
mendukung gerakan kewirausahaan perempuan
3) Fasilitasi kemitraan dengan pihak luar (pemerintah dan
swasta).
1. 292 perempuan tergabung di 3 koperasi
perempuan.
2. 37 perempuan mendapatkan penguatan dalam
hal: pengawasan koperasi, manajemen usaha
mikro, kualitas dan inovasi produksi.
3. 80% perempuan memiliki usaha ekonomi
produktif:berdagang, bertani, produsen
makanan olahan.
4. Pengurus di 3 koperasi memiliki bangunan
komunikasi yang baik dengan pemerintah lokal
maupun daerah dalam mengupayakan
perkembangan ekonomi yang dikelola oleh
perempuan.
5. 3 koperasi masuk dalam kategori penilaian
CUKUP SEHAT dengan nilai di atas 70 dari Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi
Pertambangan dan energi Sumber Daya Mineral
Capaian
Kegiatan
14
16. Sekolah MANTAP
(Manajemen Transparan Akuntabel Partisipatif)
Tujuan
- Meningkatkan kualitas layanan sekolah melalui
perbaikan tata kelola yang transparan, akuntabel
dan partisipatif.
- Mendorong adanya kebijakan yang memperkuat
partisipasi masyarakat dalam mengupayakan
peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Program ini berlokasi di 3 kabupaten/kota yang berada
di 3 propinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah (Kota
Surakarta), Provinsi DIY (Kabupaten Gunungkidul) dan
Provinsi Lampung (Kota Bandarlampung).
Lokasi Program
Sasaran
- Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Sekolah
15
17. 1) Terdapat 6 Sekolah Model MANTAP di 3 provinsi yakni Jawa Tengah, D.I.
Yogyakarta dan Lampung.
2) Usulan revitalisasi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah menjadi
masukan penting untuk revisi kebijakan di Kemdikbud dan revisi Perda
Pendidikan di Gunungkidul dan Kota Surakarta.
3) Meningkatnya kapasitas dan peran masyarakat sipil dalam
penyusunanya kebijakan pendidikan di tingkat nasional dan daerah.
Capaian
Kegiatan
1) Pengembangan Sekolah Model MANTAP
2) Advokasi kebijakan berbasis riset untuk revisi PP 17/2010, Perda
Pendidikan di Gunungkidul dan Kota Surakarta.
3) Penguatan jaringan masyarakat sipil peduli pendidikan di tingkat
nasional dan lokal.
16
18. Pengembangan PAUD
Terintegrasi Budaya Lokal
Memperkuat praktek integrasi budaya lokal
dalam pembelajaran PAUD.
Tujuan
Program ini berlokasi di 8 desa di Kecamatan Weru
Kabupaten Sukoharjo, yaitu : Desa Ngreco, Desa
Alasombo, Desa Karangmojo, Desa Jatingarang,
Desa Tawang, Desa Karakan, Desa Krajan, Desa
Karanganyar.
Lokasi Program
- Pendidik dan pengelola Lembaga PAUD
- Anak Usia Dini
Sasaran
17
19. Capaian
Kegiatan
- Penguatan kapasitas pendidik dan pengelola Lembaga PAUD
terkait integrasi budaya lokal melalui pelatihan dan
pendampingan tehnis.
- Kampanye integrasi budaya lokal dalam PAUD melalui gelar
budaya, siaran radio dan media sosial.
- Penguatan kelembagaan & unit usaha Lembaga PAUD untuk
mendukung layanannya.
- 30 Pendidik dan 22 Pengurus di 10 Lembaga PAUD meningkat
pemahaman dan keterampilannya dalam pengelolaan Lembaga
PAUD baik dalam pembelajaran PAUD maupun kelembagaan
PAUD.
- 10 Lembaga PAUD telah mengintegrasikan budaya lokal dalam
proses pembelajaran dan parenting education.
- 309 anak usia dini mendapatkan stimulasi tumbuh kembang di
10 Lembaga PAUD.
- Tersusunnya Modul PAUD Terintegrasi Budaya Lokal.
18
20. Produk & Media Publikasi yang Dihasilkan
1). Produk Pengetahuan
Usulan Naskah
Kebijakan
“Revitalisasi Dewan
Pendidikan & Komite
Sekolah”
Infografis
“Revitalisasi Dewan
Pendidikan & Komite
Sekolah”
Poster “Komite
Sekolah Bukan
Tukang Stempel”
Modul “Peningkatan
Kualitas Tenun”
Buku “Panduan Kreasi
Produk Berbasis
Tenun”
Buletin MEDIUM (Media
Inovasi Perubahan
Masyarakat)
Modul “Integrasi
Budaya Lokal dalam
PAUD’
T-shirt untuk
kampanye integrasi
budaya lokal dalam
PAUD
19
21. 2) Media Publikasi
b. Media Mainstream
Twitter @YSKK_solo
a. Media Alternatif
(Media Sosial)
20
22. Apa Saja Tantangan yang Kami Hadapi
1. Dinamika politik yang cukup tinggi, baik itu ditingkat pusat, daerah dan desa. Hal ini akan
berpengaruh terhadap peta dan tahapan advokasi yang sudah dirancang menjadi terkendala
karena ketidaksesuain dengan arah kebijakan pemerintahan baru dan/atau pejabat baru.
2. Semangat kesukarelawanan masyarakat yang mulai berkurang. Orientasi sebagain
masyarakat terlibat dalam berbagai kegiatan pengorganisasian diukur dengan besarnya
insentif material yang didapat pada saat itu (pragmatisme).
3. Orientasi dan persyaratan kemitraan dari lembaga donor semakin ketat. Lembaga donor
cenderung mendukung program-program yang berada diwilayah Indonesia timur dan
dengan kualifikasi mitra yang lebih tinggi, terutama dari aspek kinerja kelembagaan dan
pengalaman.
4. Semakin sulitnya mendapatkan sumber daya manusia yang tertarik pada kegiatan-kegiatan
pemberdayaan masyarakat. Sebagian besar lebih tertarik bekerja di sector pemerintah
(pegawai negeri sipil) atau swasta yang lebih menjanjikan jaminan kesejahteraan.
5. Isu-isu sektoral perempuan dan anak sudah tidak populer lagi. Masyarakat dan pemerintah
lebih tertarik pada persoalan (isu) kualitas layanan dasar, seperti pendidikan, kesehata dan
ekonomi/pangan.
Eksternal
Internal
1. Belum meratanya kapasitas dan kapabilitas anggota badan pelaksana. Kapasitas dan
kapabilitas yang dimaksud adalah penguasaan isu-isu program, ketrampilan
pengorganisasian masyarakat, ketrampilan advokasi dan kemampuan manajerial program
dan keuangan.
2. Ketergantungan terhadap lembaga donor yang tinggi. Sampai saat ini YSKK belum memiliki
sumber pendanaan mandiri yang cukup untuk membiayai kebutuhan minimal pelaksanaan
program.
3. Pengelolaan pengalaman dan pengetahuan organisasi yang belum baik. Kemampuan
pendokumentasian berbagai inovasi masih minim, terutama dalam bentuk tulisan (buku,
modul, jurnal, dll).
21