Dokumen tersebut membahas tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia. Secara singkat, UMKM diklasifikasikan berdasarkan omzet dan aset, serta jumlah pekerja. Dokumen juga menjelaskan karakteristik, peran, tantangan, dan strategi pengembangan UMKM di Indonesia.
Keren! Prospek Kerja Administrasi Negara/Administrasi PublikHabibullah Al Faruq
Bagi kalian yang berminat untuk lanjut kuliah atau kalian yang sudah mahasiswa, PowerPoint ini sangat berguna untuk membantu kalian memahami prospek kerja dari jurusan Administrasi Negara/Administrasi Publik! Apa saja?
Revolusi digital dalam satu dekade terakhir mengubah secara drastis perilaku transaksi agen ekonomi. Pola konsumsi bergeser ke belanja dalam platform digital dan menuntut metode pembayaran yang serba mobile, cepat, dan pada saat yang sama tetap aman. Hubungan industrial antar pelaku beralih ke pola yang semakin modular dan melahirkan model bisnis baru. Platform digital berdimensi global semakin memudarkan sekat-sekat yurisdiksi (borderless) dan mengurangi kedaulatan ekonomi nasional.
Keren! Prospek Kerja Administrasi Negara/Administrasi PublikHabibullah Al Faruq
Bagi kalian yang berminat untuk lanjut kuliah atau kalian yang sudah mahasiswa, PowerPoint ini sangat berguna untuk membantu kalian memahami prospek kerja dari jurusan Administrasi Negara/Administrasi Publik! Apa saja?
Revolusi digital dalam satu dekade terakhir mengubah secara drastis perilaku transaksi agen ekonomi. Pola konsumsi bergeser ke belanja dalam platform digital dan menuntut metode pembayaran yang serba mobile, cepat, dan pada saat yang sama tetap aman. Hubungan industrial antar pelaku beralih ke pola yang semakin modular dan melahirkan model bisnis baru. Platform digital berdimensi global semakin memudarkan sekat-sekat yurisdiksi (borderless) dan mengurangi kedaulatan ekonomi nasional.
Modul Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) BKKBN Program Prioritas Nasion...Anindita Dyah Sekarpuri
Modul pegangan kader dan orangtua dalam fasilitasi kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R)sebagai bagian dari materi pengembangan kompetensi pendidik sebaya dan konselor sebaya remaja
Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembangunan Koperasi dan UMKM (Presentasi)Noor Adn
Pada presentasi kali ini insyaAllah akan dijelasskan mengenai kebijakan pemerintah terhadap pembangunan koperasi dan UMKM, yang meliputi definisi kebijakan pemerintah, sikap sebagai Muslim terhadap kebijakan pemerintah, definisi koperasi dan UMKM, serta peran dan tujuan pemerintah terhadap pengembangan.
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...Adijaya Group
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan menganalisis implikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kemandirian ekonomi pada Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini lebih difokuskan pada kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tulungagung dan implikasinya bagi kemandirian ekonomi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi kasus (case study). Sumber data berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif Miles and Huberman yaitu mereduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan.
Dari hasil penelitian ini di deskripsikan bahwa kinerja BUMDes ditinjau dari Aspek Pelayanan dapat melayani masyarakat dengan baik, ditinjau dari Aspek Akuntabilitas dapat mewadahi berbagai program pemerintah, ditinjau dari Aspek Peningkatan Taraf Hidup dapat memiliki penghasilan tambahan dari BUMDes, ditinjau dari Aspek Ketaatan terhadap Undang-undang telah dilaksanakkan. Sedangkan implikasinya terhadap Kemandirian Ekonomi Mayarakat yaitu, kinerja BUMDes terkait aspek Pelayanan berimplikasi terhadap Kemandirian Ekonomi Mayarakat, kinerja BUMDes terkait aspek Akuntabilitas berimplikasi terhadap Meningkatnya Pendapatan Asli Desa, kinerja BUMDes terkait aspek Peningkatan Taraf Hidup berimplikasi terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, kinerja BUMDes terkait aspek Ketaatan Peraturan Perundang-undangan berimplikasi dalam kemampuan dalam pengelolaan potensi desa.
Modul Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) BKKBN Program Prioritas Nasion...Anindita Dyah Sekarpuri
Modul pegangan kader dan orangtua dalam fasilitasi kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R)sebagai bagian dari materi pengembangan kompetensi pendidik sebaya dan konselor sebaya remaja
Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembangunan Koperasi dan UMKM (Presentasi)Noor Adn
Pada presentasi kali ini insyaAllah akan dijelasskan mengenai kebijakan pemerintah terhadap pembangunan koperasi dan UMKM, yang meliputi definisi kebijakan pemerintah, sikap sebagai Muslim terhadap kebijakan pemerintah, definisi koperasi dan UMKM, serta peran dan tujuan pemerintah terhadap pengembangan.
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...Adijaya Group
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan menganalisis implikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kemandirian ekonomi pada Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini lebih difokuskan pada kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tulungagung dan implikasinya bagi kemandirian ekonomi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi kasus (case study). Sumber data berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif Miles and Huberman yaitu mereduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan.
Dari hasil penelitian ini di deskripsikan bahwa kinerja BUMDes ditinjau dari Aspek Pelayanan dapat melayani masyarakat dengan baik, ditinjau dari Aspek Akuntabilitas dapat mewadahi berbagai program pemerintah, ditinjau dari Aspek Peningkatan Taraf Hidup dapat memiliki penghasilan tambahan dari BUMDes, ditinjau dari Aspek Ketaatan terhadap Undang-undang telah dilaksanakkan. Sedangkan implikasinya terhadap Kemandirian Ekonomi Mayarakat yaitu, kinerja BUMDes terkait aspek Pelayanan berimplikasi terhadap Kemandirian Ekonomi Mayarakat, kinerja BUMDes terkait aspek Akuntabilitas berimplikasi terhadap Meningkatnya Pendapatan Asli Desa, kinerja BUMDes terkait aspek Peningkatan Taraf Hidup berimplikasi terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, kinerja BUMDes terkait aspek Ketaatan Peraturan Perundang-undangan berimplikasi dalam kemampuan dalam pengelolaan potensi desa.
Pemilihannya tergantung UMKM sendiri, berdasarkan kesesuaian, kemampuan pemenuhan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan masing-masing lembaga pembiayaan tersebut. Modal ventura merupakan salah satu program Kementerian Negara Koperasi dan UKM dan telah berkembang di daerah-daerah, hampir disetiap propinsi/daerah istimewa telah berdiri Perusahaan Modal Ventura Daerah (LMVD) yang menyediakan modal produktif bagi UMKM
UKM (Usaha Kecil Menengah) memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia.Selain sebagai salah satu alternative lapangan kerja baru,UKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis nmoneter tahun 1997 di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya.Saat ini,UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan Negara Indonesia.
UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.Dan usaha yang berdiri sendiri.
Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”
2. APA ITU UMKM?
Kepanjangan dari usaha mikro, kecil dan
menengah. Merupakan usaha produktif
masyarakat.
UMKM diklasifikasikan berdasarkan omzet
(pendapatan/penjualan) dan jumlah aset
yang dimiliki.
Bank dunia juga memasukkan jumlah pekerja
sebagai dasar penggolongan jenis usaha yang
termasuk dalam UMKM atau SME (small
3. APA ITU UMKM?
Jenis-jenis usaha :
Usaha mikro
Usaha Kecil
Usaha Menengah
4. USAHA MIKRO
Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah
usaha produktif milik orang perorangan
dan/atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang nomor 20
TAHUN 2008.
5. USAHA KECIL
Kriteria Usaha Kecil Adalah usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan
atau badan usaha
yang bukan merupakan anak perusahaan
atau….
6. USAHA KECIL
bukan cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung
dari usaha menengah atau usaha besar
7. USAHA MENENGAH
Kriteria Usaha Menengah Adalah usaha
ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perseorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan
8. USAHA MENENGAH
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung
dari usaha Kecil atau usaha besar
dengan jumlah kekayaan bersih atau
hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang.
9. KRITERIA USAHA MIKRO
(UU NO.20 2008)
Jumlah aset maksimal Rp 50.000.000.
Jumlah omzet (penjualan) maksimal Rp
300.000.000.
10. KRITERIA USAHA KECIL
(UU NO. 20 2008)
ASET : > Rp 50.000.000 – Rp 500.000.000
OMZET : > Rp 300.000.000 – Rp 2,5 Milyar
12. UPDATE
Menurut Mudrajad Kuncoro, yang dimaksud
aset disini adalah kekayaan perusahaan selain
tanah dan bangunan. Hal ini menjelaskan
keanehan mengapa kriteria omzet UMKM
lebih besar daripada nilai aset yang
disyaratkan.
13. KRITERIA BANK DUNIA
MICRO ENTERPRISE :
1.Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
2.Pendapatan setahun tidak melebihi $ 100 ribu
3.Jumlah aset tidak melebihi $ 100 ribu
SMALL ENTERPRISE :
1.Jumlah karyawan kurang dari 30 orang
2.Pendapatan setahun tidak melebihi $ 3 juta
3.Jumlah aset tidak melebihi $ 3 juta
14. KRITERIA BANK DUNIA
MEDIUM ENTERPRISE :
1. Jumlah karyawan maksimal 300 orang
2. Pendapatan setahun hingga sejumlah $ 15 juta
3. Jumlah aset hingga sejumlah $ 15 juta
(http://galeriukm.web.id,2011)
15. KARAKTERISTIK UMKM
Tidak ada pembagian tugas yang jelas
antara administrasi dan operasi.
Sebagian besar UMKM belum mempunyai
status badan hukum. 90,6% merupakan
perusahaan perorangan yang tidak berakta
notaris, 4,7% perusahaan perorangan berakta
notaris dan hanya 1,7% yang sudah
mempunyai badan hukum.
16. KARAKTERISTIK UMKM
Sebagian besar bergerak pada industri :
Makanan, minuman dan tembakau.
Industri barang galian bukan logam.
Industri tekstil.
Industri kayu,bambu,rotan dan rumput (termasuk
industri rumah tangga).
Industri kertas dan kimia (sedikit sekali).
17. PERAN PEMERINTAH DAERAH
Membuat lembaga konseling bagi usaha
baru.
Pendidikan kewirausahaan :
Bagaimana memulai usaha?
Bagaimana membangun dan membuat rencana
usaha?
Bagaimana melakukan proses pengembangan
usaha?
18. MENGAPA UMKM PERLU
DIKEMBANGKAN?
Menyerap banyak tenaga kerja.
Memegang peranan penting dalam ekspor
nonmigas.
Mengurangi dampak dari dominasi usaha
skala besar.
19. MENYERAP TENAGA KERJA
Pertumbuhan UMKM akan berdampak positif
pada :
Peningkatan jumlah tenaga kerja.
Pengurangan kemiskinan.
Pemerataan distribusi pendapatan.
Pembangunan ekonomi pedesaan.
Penyerapan sumber daya lokal.
20. MENYERAP TENAGA KERJA
Selain dapat memberikan penghasilan pada
sebagian besar angkatan kerja di Indonesia.
UMKM juga merupakan ujung tombak bagi
usaha pengentasan kemiskinan.
Hal ini disebabkan, UMKM merupakan
“tempat pembibitan” bagi pengembangan
industri baru dan sebagai pelengkap produksi
pertanian bagi penduduk miskin.
21. PERAN PENTING DALAM SEKTOR
NON MIGAS
UMKM menyumbang 19,2% - 22% dari sektor
non migas Indonesia pada periode 2002-
2005.
Penyumbang ekspor pada sektor industri
pengolahan, terutama garmen, tekstil dan
sepatu.
22. Mengurangi dampak dari
dominasi usaha skala besar.
Usaha skala besar beroperasi pada struktur
pasar monopolistik dan oligopolistik.
Hambatan masuk bagi pengusaha baru
sangat tinggi pada pasar jenis ini.
Berbeda dengan UMKM yang memiliki
hambatan masuk yang rendah sehingga lebih
mudah bagi para pengusaha baru untuk
memulai dan menjalankan usahanya.
23. MASALAH DASAR UMKM
Kelemahan dalam memperoleh peluang
pasar dan memperbesar pangsa pasar.
Kelemahan struktur permodalan dan
keterbatasan jalur untuk memperoleh modal.
Kelemahan di dalam bidang organisasi dan
manajemen sumber daya manusia.
Iklim usaha yang kurang kondusif dalam
bidang persaingan.
24. MASALAH DASAR UMKM
Pembinaan kurang terpadu.
Perhatian dan kepercayaan masyarakat
terhadap usaha kecil masih kurang.
25. MODAL VENTURA
suatu investasi dalam bentuk pembiayaan
berupa penyertaan modal ke dalam suatu
perusahaan swasta sebagai pasangan usaha
(investee company) untuk jangka waktu
tertentu.
26. BANTUAN MODAL VENTURA
TERHADAP CALON PENGUSAHA
Pengembangan suatu penemuan baru.
Pengembangan perusahaan yang pada tahap
awal usahanya mengalami kesulitan dana.
Membantu perusahaan yang berada pada
tahap pengembangan.
Membantu perusahaan yang berada dalam
tahap kemunduran usaha.
27. BANTUAN MODAL VENTURA
TERHADAP CALON PENGUSAHA
Pengembangan proyek penelitian dan
rekayasa industri.
Pengembangan berbagai penggunaan
teknologi baru dan alih teknologi baik dari
dalam maupun luar negeri.
Membantu pengalihan pemilikan
perusahaan.
28. WARALABA
Suatu sistem pendistribusian barang atau jasa
kepada pelanggan akhir, dimana pemilik
merek (franchisor) memberikan hak kepada
individu atau perusahaan untuk
melaksanakan bisnis dengan merek, nama,
sistem, prosedur dan cara-cara yang telah
ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu
tertentu meliputi area tertentu.
29. WARALABA
Waralaba luar negeri, cenderung lebih disukai
karena sistemnya lebih jelas, merek sudah
diterima diberbagai dunia, dan dirasakan
lebih bergengsi.
Waralaba dalam negeri, juga menjadi salah
satu pilihan investasi untuk orang-orang yang
ingin cepat menjadi pengusaha tetapi tidak
memiliki pengetahuan cukup piranti awal dan
kelanjutan usaha ini yang disediakan oleh
pemilik waralaba.
30. TANTANGAN UMKM
Bagi usaha mikro yang omzet-nya kurang
dari tiga ratus juta rupiah setahun, umumnya
tantangan yang dihadapi adalah bagaimana
menjaga kelangsungan hidup usahanya.
31. TANTANGAN UMKM
Bagi usaha kecil tantangan yang dihadapi
adalah memikirkan usaha ekspansi lebih
lanjut.
`
32. TANTANGAN UMKM
Bahan baku :
Harga
Persediaan (pasokan)
Jarak sumber bahan baku dari pabrik/perusahaan.
Regenerasi pekerja terampil relatif lambat.
33. TANTANGAN UMKM
Bidang pemasaran :
Daya saing.
Minimnya kemampuan berbahasa asing.
Penetrasi pasar di luar negeri.
34. DAYA SAING
Pesaing berat bagi UMKM adalah industri di
china dan India sebab :
Tenaga kerja banyak
Produktivitas tinggi
Jam kerja lebih lama
35. PENYEBAB UMKM TAHAN DI MASA
KRISIS
Tidak memiliki hutang terhadap luar negeri.
Tidak memiliki hutang di bank (tidak
terpengaruh kenaikan suku bunga).
Menggunakan bahan baku yang tidak
diimpor.
Berorientasi ekspor sehingga tidak
terpengaruh penurunan nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing.
36. PERCEPATAN PEMBERDAYAAN
UMKM
Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk
mempercepat pemberdayaan UMKM antara
lain;
(1) tersedianya SDM yang berkualitas dan
professional,
(2) tersedianya dukungan regulasi yang
kondusif,
(3) tersedianya pengawasan yang efektif,
37. PERCEPATAN PEMBERDAYAAN
UMKM
(4) tersedianya teknologi informasi yang
murah,
(5) tersedianya pembiayaan modal yang
mudah diakses
(Baseline Report, 2000 DARI GLOBAL
MANAGEMENT.COM).
39. STRATEGI MENDORONG UMKM
Menarik usaha baru dari luar wilayah.
Dilakukan jika jumlah pengusaha lokal belum
mencukupi.
Mengembangkan usaha yang sudah ada.
Meningkatkan daya saing enterpreneur
(pengusaha lokal) terhadap kemampuan
enterpreneur dari luar daerah.
40. STRATEGI MENDORONG UMKM
MENDORONG PEMBENTUKAN USAHA
BARU. Dilakukan untuk mengatasi
kurangnya minat masyarakat untuk
berwirausaha.
(Miradje dan Sukidin,2009)
41. KEBIJAKAN KELEMBAGAAN
Bantuan Non-Keuangan.
Mempercepat dan mempermudah
izin usaha atau memfasilitasi
kunjungan UMKM ke sentra industri
di daerah lain untuk menambah
wawasan (studi banding).
42. PAJAK UMKM
- DITERAPKAN MULAI 1 JULI 2013
- BESARNYA 1% DARI OMZET PENJUALAN PER BULAN
- DITERAPKAN KEPADA SEMUA PENGUSAHA UMKM DENGAN PENDAPATAN
DIBAWAH Rp 4,8 MILYAR PERTAHUN
- ADA 2 GOLONGAN UMKMYANGTIDAK KENA PAJAK:
1.USAHAYANG MENGGUNAKAN SARANA & PRASARANAYANG DIBONGKAR
PASANG (TIDAK MENETAP DI 1 LOKASI USAHA, MISALNYA PEDAGANG BAKSO
KELILING)
2. USAHAYANG MENGGUNAKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH FASILITAS
UMUM (CONTOHNYA PEDAGANG KAKI LIMA)
- KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DIDENDA 2% PER BULAN
43. PERAN PEMERINTAH DAERAH
Bantuan fasilitas. Mengembangkan
kemampuan manajemen melalui
pembentukan “inkubator” yaitu fasilitas
untuk mendukung usaha baru menjadi
dewasa.
Pembentukan modal:
Menyediakan akses terhadap modal.
Memberi bantuan modal langsung.
44. PELAKSANAAN INPRES NO.6
TAHUN 2007
Resi gudang (kita bahas setelah UTS)
Pembentukan marketing points di
perbatasan
Pemberdayaan pasar tradisional
45. MARKETING POINTS DAERAH
PERBATASAN
Daerah untuk memperluas pemasaran
produk UMKM di daerah perbatasan.
Didirikan di Entikong, tarakan, Bitung,
Atambua, Nunukan dan Skouw
46. PEMBERDAYAAN PASAR
TRADISIONAL
Semakin tinggi pendapatan masyarakat,
semakin banyak kelompok konsumen
menengah ke atas yang beralih ke pasar
modern.
Konsumen di kota-kota besar seperti Jakarta,
bandung dan Surabaya cenderung
membelanjakan sebagian besar uangnya ke
pasar swalayan. (AC Nielsen,2005 dari
Kuncoro 2009)
47. ALASAN KONSUMEN KURANG
BERMINAT BERKUNJUNG KE PASAR
TRADISIONAL
Becek, kotor,bau,panas.
Terlalu ramai.
Kurang aman.
Sulit menemukan kios.
48. Harga tidak pasti
Kehigienisan produk tidak terjamin.
Harus membawa kantong belanja sendiri.
(AC Nielsen 2005 dari Kuncoro 2009)
49. ALASAN KONSUMEN TETAP
BERKUNJUNG KE PASAR
TRADISIONAL
Harga lebih murah
Harga bisa ditawar
Lokasi dekat dengan rumah
Banyak pilihan makanan segar
Menyediakan beragam produk yang lebih
segar
50. Menyediakan segala yang diperlukan
Suasana lebih hidup dan ramai
Jumlah pembelian fleksibel
Buka di pagi hari
(AC Nielsen 2005 dari Kuncoro 2009)
51. PROGRAM PENDANAAN UMKM
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI
52. KREDIT USAHA RAKYAT
Skema Kredit/Pembiayaan yang khusus
diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) dan Koperasi yang
usahanya layak namun tidak mempunyai
agunan yang cukup sesuai persyaratan yang
ditetapkan Perbankan.
53. KREDIT USAHA RAKYAT
Tujuan akhir diluncurkan Program KUR
adalah meningkatkan perekonomian,
pengentasan kemiskinan dan penyerapan
tenaga kerja. Dengan mempermudah akses
penambahan modal usaha dan modal kerja
bagi UMKM.
54. KREDIT USAHA RAKYAT
UMKM dan Koperasi yang membutuhkan
Kredit sebagai modal usaha atau modal kerja
dapat menghubungi Kantor Cabang /Kantor
Cabang Pembantu Bank Pelaksana terdekat.
Memenuhi persyaratan dokumentasi sesuai
dengan yang ditetapkan Bank Pelaksana.
Mengajukan surat permohonan kredit/
pembiayaan.
55. KREDIT USAHA RAKYAT & DANA
BERGULIR LPDB
Bank Pelaksana akan melakukan penilaian
kelayakan.
Bank Pelaksana berwenang memberikan
pesetujuan atau menolak permohonan kredit
modal usaha tersebut.
Selain KUR, pemerintah melalui LPDB juga
menyediakan program kredit lain yang
dinamakan dana bergulir LPDB. Prinsipnya
hampir sama seperti KUR
57. PNPM MANDIRI PEDESAAN
Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM
Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan
atau Rural PNPM) merupakan salah satu
mekanisme program pemberdayaan
masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri
dalam upaya mempercepat penanggulangan
kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja
di wilayah perdesaan.
58. PNPM MANDIRI PEDESAAN
Program pemberdayaan masyarakat ini
dapat dikatakan sebagai program
pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah
air. Dalam pelaksanaannya, program ini
memusatkan kegiatan bagi masyarakat
Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan.
59. PNPM MANDIRI PEDESAAN
Program ini menyediakan fasilitasi
pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan
lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana
Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM)
kepada masyarakat secara langsung.
Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar
Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan,
tergantung jumlah penduduk.
60. PNPM MANDIRI PEDESAAN
Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh
anggota masyarakat diajak terlibat dalam
setiap tahapan kegiatan secara partisipatif,
mulai dari proses perencanaan dan
pengambilan keputusan dalam penggunaan
dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan
paling prioritas di desanya, sampai pada
pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.
61. PNPM MANDIRI PEDESAAN
Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan
berada di bawah binaan Direktorat
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD),
Departemen Dalam Negeri.
Program ini didukung dengan pembiayaan
yang berasal dari (APBN), (APBD), dana hibah
dari sejumlah lembaga pemberi bantuan
dibawah koordinasi Bank Dunia.
62. PNPM MANDIRI PERKOTAAN
Hampir sama dengan PNPM pedesaan hanya
saja tujuannya untuk mengurangi tingkat
kemiskinan di daerah perkotaan.
63. UMKM DI AMERIKA SERIKAT (UPDATE)
Mengalahkan perusahaan besar dalam
penciptaan lapangan kerja.
Kesenjangan produktivitas diatasi dengan
adopsi teknologi pemrosesan dan
pembelajaran teknik manufaktur.
64. UMKM DI AMERIKA SERIKAT (UPDATE)
Pemulihan pasca krisis di-support oleh
lembaga pemerintah yang bernama SBA
(Small Bussiness Administration) dengan
memberikan 3c (Capital,contract,conseling)
dan trade representative yang
mempermudah pengurusan ekspor UMKM.
65. UMKM DI AMERIKA SERIKAT (UPDATE)
Komoditas ekspor UKM adalah
perlengkapan transportasi (15%), Produk
makanan (45%). Kertas (26%), Produk
komputer (27 %), Plastik (33 %)
Mencoba memperbesar ekspor ke
China,selain ke negara tujuan ekspor yang
sudah menjadi tradisi bagi perusahaan AS
(UK,Belanda, Perancis, Jerman)
66. UMKM DI AMERIKA SERIKAT (UPDATE)
Pertumbuhan domestik yang rendah karena
krisis menyebabkan UMKM lebih berorientasi
ekspor untuk mencari pasar baru.
67. UMKM DI EROPA (UPDATE)
Di Jerman keadaannya berbeda dengan UKM
di negara Eropa yang lebih kecil seperti
Hungaria,Finlandia atau Slovenia.
Jerman merupakan mid-sized export world
champion. Dengan komoditas perlengkapan
otomotif,power transmisson dan energi
terbarukan.
68. UMKM DI EROPA (UPDATE)
Tingkat penyerapan tenaga kerja oleh UMKM
turun sebesar 3.000.000 lapangan pekerjaan
selama periode 2009 hingga 2010.
Meskipun demikian UMKM masih menjadi
penyumbang ekspor sebesar 60% di Uni
Eropa
Bantuan kredit secara kontinyu diperlukan
untuk mengembangkan UMKM.