Uploaded byLuhAriyani1
PPTX, PDF136 views

peradilan agama hsp peradilan agama hsp.pptx

Dokumen ini membahas tentang peradilan agama di Indonesia, termasuk kewenangan mutlak dan relatif serta tugas pokok badan peradilan agama yang meliputi perkara perkawinan, waris, dan ekonomi syari'ah bagi umat Islam. Urutan beracara di peradilan agama dan jenis perkara yang dapat diajukan juga dijelaskan, termasuk soal perceraian dan penguasaan harta. Selain itu, dokumen ini mencakup tata cara mengajukan gugatan dan unsur-unsur yang harus ada dalam surat gugatan.

Embed presentation

Download to read offline
1 1 PERADILAN AGAMA Oleh : I Putu Harry Suandana Putra, SH., MH. Nidn : 0831128026 PRODI HUKUM FAKULTAS SOCIAL BISNIS TEKNOLOGI HUMANIORA UNIVERSITAS BALI INTERNATIONAL 2024
2 PERADILAN AGAMA KEWENANGAN MENGADILI BADAN PERADILAN AGAMA DAPAT DIBAGI MENJADI 2 (DUA) KEWENANGAN YAITU: Kewenangan Mutlak (Absolute Competensi) yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama. Dalam istilah lain disebut “Atribut Van Rechsmacht”. Contoh perkara perceraian bagi orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilakukan secara Islam menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama Kewenangan Mengadili Peradilan Agama
3 PERADILAN AGAMA Kewenangan Relatif (Relative Competensi) yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi), hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara. Ketentuan umum menentukan gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (Pasal 120 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Dalam Perkara perceraian gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri (Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989). Dalam istilah lain kewenangan relatif ini disebut “Distribute van Rechtsmacht”. Pengadilan yang berhak mengadili suatu perkara dalam bahasa latin disebut dengan istilah “Actor Sequitur Forum Rei”. Kewenangan Mengadili Peradilan Agama
4 PERADILAN AGAMA Tugas Pokok Badan Peradilan Agama Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: •Perkawinan. •Waris. •Wasiat. •Hibah. •Wakaf. •Zakat. •Infaq. •Shadaqoh. •Ekonomi Syari’ah. (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang-ndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).
5 PERADILAN AGAMA Tugas Pokok Badan Peradilan Agama “Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum”.
6 PERADILAN AGAMA Tugas Lain Dari Badan Peradilan Agama Selain dari tugas pokok sebagaimana diuraikan di atas, Peradilan Agama mempunyai tugas tambahan baik yang diatur dalam Undang-undang maupun dalam peraturan- peraturan lainnya yaitu : 1. Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 7/1989. 2. Menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang Islam. (Pasal 107 ayat (2) Undang-undang No. 7/1989). Hal ini sudah jarang dilakukan karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah mengatur dibolehkannya penetapan ahli waris dalam perkara volunteer. 3. Memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah (Pasal 52 A UU No.3 Tahun 2006). 4. Melaksanakan tugas lainnya seperti pelayanan riset/penelitian dan tugas-tugas lainnya.
7 PERADILAN AGAMA Jenis Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Selain dari tugas pokok sebagaimana diuraikan di atas, Peradilan Agama mempunyai tugas tambahan baik yang diatur dalam Undang-undang maupun dalam peraturan- peraturan lainnya yaitu : 1. Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 7/1989. 2. Menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang Islam. (Pasal 107 ayat (2) Undang-undang No. 7/1989). Hal ini sudah jarang dilakukan karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah mengatur dibolehkannya penetapan ahli waris dalam perkara volunteer. 3. Memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah (Pasal 52 A UU No.3 Tahun 2006). 4. Melaksanakan tugas lainnya seperti pelayanan riset/penelitian dan tugas-tugas lainnya.
URUTAN BERACARA DI PERADILAN AGAMA
9 URUTAN BERACARA DI PERADILAN AGAMA A. URUTAN BERACARA DI PERADILAN UMUM Urutan beracara pada hukum acara (Peradilan Umum) a. Gugatan b. Mediasi c. Jawaban (eksepsi, pokok perkara, rekopensi) d. Replik (penggugat, lugas) e. Duplik (tergugat, penggugat rekopensi) f. Pembuktian (pembuktian oleh masing-masing pihak apakah benar/ tidak statemen masing2) g. Kesimpulan h. Putusan
10 URUTAN BERACARA DI PERADILAN AGAMA B. URUTAN BERACARA DI PERADILAN AGAMA Hukum Acara Khusus dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 Dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Bagian Kedua, Bidang Teknis Peradilan, Peradilan Agama diatur hal-hal yang ringkasnya sebagai berikut :
11 URUTAN BERACARA DI PERADILAN AGAMA B. URUTAN BERACARA DI PERADILAN AGAMA 1) Bidang Perkawinan Beberapa perkara berikut dapat diajukan dan diperiksa serta diputus secara voluntoir, maksudnya : berbentuk permohonan yang hanya terdiri dari pihak Pemohon saja dan tidak terdapat sengketa. Padahal menurut azasnya perkara terdiri dari dua pihak yang sedang bersengketa atau disebut perkara contensios. Perkara voluntoir tersebut adalah : a)Permohonan dispensasi umur kawin b)Permohonan izin kawin c)Permohonan penetapan wali adhol d)Permohonan penetapan perwalian e)Permohonan penetapan asal-usul anak
12 URUTAN BERACARA DI PERADILAN AGAMA B. URUTAN BERACARA DI PERADILAN AGAMA 2) Bidang Perceraian a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 memberi kemudahan dan perlindungan kepada isteri dalam hal di Pengadilan Agama mana perceraian diajukan. (1) Suami mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama yang di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (isteri) (Pasal 66 (2)). (2) Isteri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama yang di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (isteri) (pasal 73 (2)).
13 URUTAN BERACARA DI PERADILAN AGAMA B. URUTAN BERACARA DI PERADILAN AGAMA 2) Bidang Perceraian b) Dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang kalah atau menang, sehingga biaya perkara dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon (Pasal 89 ayat (1)) c) Pemeriksaan perkara perceraian dalam sidang tertutup (pasal 68 (2) dan 80). Hal ini dimaksudkan untuk menjaga rahasia pribadi para pihak. d) Permohonan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama-sama dengan permohonan cerai talak/ gugat cerai ataupun sesudahnya (Pasal 66 ayat (5) 86 ayat (1)
14 URUTAN BERACARA DI PERADILAN AGAMA B. URUTAN BERACARA DI PERADILAN AGAMA 2) Bidang Perceraian e) Untuk melindungi isteri maupun anak, Hakim Pengadilan Agama baik diminta atau tidak, dalam perkara perceraian dapat menghukum pihak suami untuk memberi nafkah isteri maupun anaknya (Pasal 44 c UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. 78 a UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan 45 ayat (2) dan 49 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. 78 huruf b UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006.
15 URUTAN BERACARA DI PERADILAN AGAMA B. URUTAN BERACARA DI PERADILAN AGAMA 2) Bidang Perceraian e) Untuk melindungi isteri maupun anak, Hakim Pengadilan Agama baik diminta atau tidak, dalam perkara perceraian dapat menghukum pihak suami untuk memberi nafkah isteri maupun anaknya (Pasal 44 c UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. 78 a UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan 45 ayat (2) dan 49 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. 78 huruf b UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006. f) Hak bekas isteri maupun anaknya atas bagian bekas suaminya yang Pegawai Negeri, dapat dituntut dan diputus dalam perkara perceraiannya (PP 10 Tahun 1983 jo. PP 45 Tahun 1990).
16 URUTAN BERACARA DI PERADILAN AGAMA B. URUTAN BERACARA DI PERADILAN AGAMA 3) Bidang Waris, Wasiat dan Hibah yang Dilakukan Berdasarkan Hukum Islam a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 menganut azas personalitas keislaman, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara waris/ wasiat apabila pewaris (si mayit) beragama Islam. b) Hibah yang dilakukan oleh orang Islam kepada orang Islam apabila timbul sengketa adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
17 URUTAN BERACARA DI PERADILAN AGAMA B. URUTAN BERACARA DI PERADILAN AGAMA 3) Bidang Waris, Wasiat dan Hibah yang Dilakukan Berdasarkan Hukum Islam c) Bagi orang yang menghendaki surat keterangan ahli waris misalnya untuk mengambil deposito di Bank, dapat dibuat akta di bawah tangan kemudian dimintakan pengesahan (gewaasmarker) kepada Ketua Pengadilan Agama d) Akta comparisi pembagian harta waris di luar sengketa dapat dilakukan berdasarkan pasal 107 UU Peradilan Agama jo. 236 a HIR.
18 URUTAN BERACARA DI PERADILAN AGAMA B. URUTAN BERACARA DI PERADILAN AGAMA 4) Sengketa Milik Pasal 50 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan : (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA
20 BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA Seseorang yang akan berperkara di Pengadilan Agama datang secara pribadi atau melalui kuasannya yang sah (dengan Surat Kuasa) mengajukan surat gugatan atau permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama dan mendaftarkannya kepada petugas yang ditunjuk menerima surat gugatan atau permohonan tersebut. Kemudian petugas yang menerima surat gugatan atau permohonan tersebut menaksir uang muka/panjar biaya perkara yang harus dibayar dengan membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) lalu penggugat atau pemohon membayar uang muka/panjar biaya perkara ke kasir. PROSES BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA
21 Proses Berperkara di Pengadilan Agama Selanjutnya petugas kasir memberi nomor perkara pada surat gugatan atau permohonan tersebut dan menyerahkan satu eksemplar salinan surat gugatan atau permohonan dan lembar pertama (asli) SKUM kepada yang mengajukan perkara. Setelah itu perkara tersebut didaftarkan ke dalam buku induk perkara oleh petugas yang ditunjuk sesuai dengan jenis perkaranya, dengan demikian perkara tersebut telah didaftar secara resmi dan akan ditentukan Majelis Hakim yang akan memerikasanya oleh Ketua Pengadilan. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA
22 A. TATA CARA GUGAT MENGGUGAT Pengertian surat gugatan ialah surat yang diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berkompeten yang memuat tuntutan hak dan adanya kepentingan hukum serta mengandung sengketa. Yang mengajukan disebut Penggugat sedang pihak yang digugat disebut Tergugat. Dalam praktek sering ditemukan Penggugat tidak hanya satu orang tetapi bisa lebih, demikian juga Tergugat bahkan kemungkinan terdapat orang lain atau pihak ketiga yang tidak masuk kepada kelompok Penggugat maupun Tergugat tetapi mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan perkara yang diajukan tetapi pihak ketiga tersebut tidak mau bergabung dengan penggugat maupun dengan Tergugat oleh karena itu pihak ketiga tersebut harus dilibatkan dalam perkara dan dalam surat gugatan disebut sebagai Turut Tergugat. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA
23 1. Bentuk dan Kelengkapan Gugatan/Permohonan Adapun bentuk gugatan atau permohonan dapat dibagi 2 (dua) yaitu : a. Bentuk Tertulis Gugatan atau permohonan bentuk tertulis harus memenuhi syarat formil, dibuat dengan jelas dan terang serta ditanda tangani oleh yang mengajukan (Penggugat/Pemohon) atau kuasanya yang telah mendapat surat kuasa khusus. b. Bentuk Lisan Gugatan atau permohonan bentuk lisan ialah gugatan atau permohonan yang diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan oleh mereka yang buta huruf dan Ketua Pengadilan mencatat atau menyuruh mencatat kepada salah seorang pejabat pengadilan, kemudian catatan tersebut diformulasikan menjadi surat gugatan atau permohonan. (Pasal 120 HIR/Pasal 144 ayat (1) RBg.) BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA A. TATA CARA GUGAT MENGGUGAT
24 Syarat-syarat Gugatan Berupa Tuntutan Yaitu merupakan suatu aksi atau tindakan hukum yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan dan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri. Ada Kepentingan Hukum Maksudnya yaitu setiap gugatan harus merupakan tuntutan hak dan mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Sengketa Yaitu tuntutan hak tersebut harus merupakan sengketa. Tidak ada sengketa maka tidak ada perkara (geen belang, geen actie) Dibuat dengan Cermat dan Terang Yaitu dengan alasan atau dasar hukumnya harus jelas dan dapat dibuktikan apabila disangkal, pihak-pihaknya juga harus jelas demikian juga obyeknya. Jika tidak jelas maka surat gugatan tersebut akan dinyatakan gugatan kabur (Obscure Libel). BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA A. TATA CARA GUGAT MENGGUGAT
25 Unsur-unsur Surat Gugatan Unsur-unsur surat gugatan ada 3 (tiga) yaitu : 1. Identitas dan kedudukan para pihak Menurut ketentuan pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Identitas seseorang adalah nama lengkap, umur dan tempat tinggal, tetapi untuk lebih lengkapnya identitas seseorang sebaiknya ditulis juga jenis kelamin, agama dan pekerjaan. Kebiasaan di Peradilan Agama jenis kelamin seseorang dapat diketahui dari nama yang bersangkutan diiringi dengan kata Bin berarti anak laki-laki dari dan kata Binti artinya anak perempuan. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA A. TATA CARA GUGAT MENGGUGAT
26 Unsur-unsur Surat Gugatan 2. Posita yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan sebagai landasan atau dasar dari gugatan tersebut serta dibuat dengan jelas dan terang. Dalam bahasa lain posita disebut Fundamentum Fetendi. Jadi suatu surat gugatan harus memuat peristiwa hukum dan dasar hukum yang dijadikan alasan untuk mengajukan tuntutan. . 3.Petitum yaitu tuntutan yang diminta oleh Penggugat supaya dikabulkan oleh Hakim. Suatu petitum harus didukung dengan posita dan suatu petitum yang tidak didasarkan pada posita maka petitum tidak akan dikabulkan oleh hakim. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA A. TATA CARA GUGAT MENGGUGAT
27 Penggabungan (Kumulasi) Gugatan/Permohonan Ada beberapa macam penggabungan (kumulasi) yaitu: A. Kumulasi Subjektif yaitu jika dalam surat gugatan/permohonan terdapat beberapa orang penggugat atau Tergugat. B. Kumulasi Obyektif yaitu Penggugat mengajukan beberapa tuntutan atau gugatan terhadap Tergugat. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA A. TATA CARA GUGAT MENGGUGAT
28 Penggabungan (Kumulasi) Gugatan/Permohonan BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. Intervensi yaitu ikut sertanya pihak ketiga ke dalam suatu proses perkara karena ada kepentingan hukum atau ditarik sebagai pihak. Kumulasi atau Penggabungan gugatan/permohonan dalam satu surat gugatan/ permohonan berarti terdapat beberapa tuntutan/permohonan. Intervensi diatur dalam pasal 279 -282 R.V. dan ada 3 (tiga) macam bentuk intervensi yang dikenal dalam hukum acara perdata yaitu : v Tussenkomst ialah masuknya pihak ketiga ke dalam perkara yang sedang berlangsung untuk membela kepentingannya sendiri, oleh karena itu ia melawan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) yang sedang berperkara. v Voeging adalah suatu aksi hukum oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan memasuki perkara yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan memihak kepada penggugat atau tergugat. v Vrijwaring adalah suatu aksi hukum yang dilakukan oleh tergugat untuk menarik pihak ketiga ke dalam perkara yang sedang berlangsung guna menjamin kepentingan tergugat dalam menghadapi gugatan Penggugat A. TATA CARA GUGAT MENGGUGAT
29 Gugatan Rekonvensi Yang dimaksud dengan gugatan rekonpensi ialah gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tentang sengketa antara mereka menyangkut hukum kebendaan. Dasar hukum Pasal 132 a dan 132 b HIR/Pasal 157 dan 158 RBg. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA Syarat-syarat gugatan rekonvensi : 1. Diajukan bersama-sama jawaban, tetapi ada yang berpendapat selama dalam tahap jawab menjawab dan belum sampai ke pembuktian bisa diajukan gugatan rekonpensi. 2. Diajukan terhadap Penggugat inpersona tidak kepada kuasa Penggugat. 3. Menyangkut hukum kebendaan, dalam hal ini sepanjang masih dalam kewenangan Pengadilan Agama. Bukan mengenai pelaksanaan putusan. A. TATA CARA GUGAT MENGGUGAT
30 Gugatan secara cuma-cuma (prodeo). BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA Gugatan secara cuma-cuma (prodeo) Pada dasarnya beracara di Pengadilan dalam gugatan perdata, dikenakan biaya perkara (pasal 121 ayat (4) dan pasal 182 HIR, pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004). Namun dalam hal Penggugat dan Tergugat tidak mampu, ia dapat mohon kepada Ketua Pengadilan untuk berperkara secara cuma-cuma, sebelum perkara pokok diperiksa oleh Pengadilan (pasal 237 HIR, pasal 273 RBg). Permohonan diajukan dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dibuat oleh Kepala Desa dan diketahui Camat. A. TATA CARA GUGAT MENGGUGAT
31 Surat permohonan ialah surat yang diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berkompeten yang memuat tuntutan hak perdata yang diajukan oleh seseorang atau lebih yang mempunyai kepentingan hukum terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa dan diatur dalam Undang-undang atau ada aturan hukumnya. Contoh perwalian, pengangkatan anak dan lain-lain. Ciri-ciri Surat Permohonan yaitu : Ada kepentingan hukum. Tidak mengandung sengketa Diatur dalam Undang-undang atau Peraturan Tata Cara Pemerikasaan Perkara BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA B. TATA CARA SURAT PERMOHONAN
32 Setelah surat gugatan atau permohonan didaftar atau dicatat dalam register induk perkara, maka Panitera Pengadlan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari harus sudah menyampaikan berkas perkara tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama, lalu Ketua Pengadilan memeriksa kelengakapan berkas perkara tersebut, selanjutnya menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut dengan membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH). Kemudian perkara tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim melalui Panitera, lalu Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk tersebut membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) dengan menetapkan Hari Sidang dan memerintahkan Juru sita/Juru sita Pengganti untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. TATA CARA PEMERIKASAAN PERKARA Persiapan Persidangan
33 Tenggang waktu pemanggilan pihak-pihak berperkara tersebut, tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari antara hari pemanggilan dan hari sidang yang telah ditentukan, artinya panggilan sidang harus sudah diterimakan kepada pihak- pihak berperkara selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari sidang, apabila panggilan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara kurang dari 3 (tiga) hari, misalnya 2 (dua) hari sebelum hari sidang, maka panggilan tersebut harus dinyatakan tidak patut/tidak sah. Perkara yang telah resmi terdaftar harus sudah disidangkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dari pendaftaran perkara, kecuali ada alasan hukum yang membenarkan, misalnya pihak Tergugat berada di luar Negeri BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. TATA CARA PEMERIKASAAN PERKARA Persiapan Persidangan
34 Tata Cara Pemanggilan Pihak-pihak Berperkara Untuk menghadirkan pihak-pihak berperkara di muka persidangan, harus dilakukan dengan surat panggilan resmi (relaas panggilan) dengan cara sebagai berikut : 1.Pemanggilan dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti. 2.Disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan di tempat tinggalnya. Jika yang dipanggil tidak ditemui di tempat tinggalnya panggilan disampaikan 3.melalui Kepala Desa/Lurah setempat. 4.Panggilan sudah disampaikan minimal 3 (tiga) hari sebelum hari sidang. 5.Panggilan pertama kepada Tergugat harus dilampirkan salinan surat gugatan. Dasar hukumnya Pasal 145 dan pasal 718 RBg, Pasal 121 dan Pasal 390 HIR, pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. TATA CARA PEMERIKASAAN PERKARA Persiapan Persidangan
35 Sebelum memeriksa perkara, Majelis Hakim harus membaca dan mepelajari berkas perkara, dan dalam persidangan Ketua Majelis berada di tengah/diantara dua hakim anggota lalu membuka sidang dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim diiringi dengan mengetukkan palu sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Para pihak dipanggil masuk ke ruang sidang, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak, jika diwakili oleh kuasanya, maka penerima kuasa tersebut harus diperiksa identitasnya dan juga surat kuasanya BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. TATA CARA PEMERIKASAAN PERKARA Tahap-Tahap Pemerikasaan
36 Secara teoritis pemeriksaan suatu perkara dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1.Sidang pertama usaha Perdamaian. 2.Sidang kedua Pembacaan surat gugatan. 3.Sidang ketiga Jawaban Tergugat. 4.Sidang keempat Replik Penggugat. 5.Sidang kelima Duplik Tergugat. 6.Sidang keenam Pembuktian dari Penggugat. 7.Sidang ketujuh Pembuktian dari Tergugat. 8.Sidang kedelapan Kesimpulan pihak-pihak berperkara. 9.Sidang kesembilan Pembacaan putusan BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. TATA CARA PEMERIKASAAN PERKARA Tahap-Tahap Pemerikasaan
37 Tahapan-tahapan seperti diuraikan di atas (1 s/d 9 ) tidak bersifat baku, bisa lebih singkat dan bisa juga lebih lama, cepat dan lamanya penyelesaian suatu perkara sangat tergantung dari kehadiran dan kesiapan pihak-pihak berperkara karena pada dasarnya dalam perkara perdata hakim bersifat pasif, akan tetapi harus diingat bahwa suatu perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding harus sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak didaftarkan. (SEMA RI No. 6 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992, terakhir SEMA Nomor 3 Tahun 1998). BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. TATA CARA PEMERIKASAAN PERKARA Tahap-Tahap Pemerikasaan
38 Catatan: Pada sidang pertama sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim wajib mendamaikan pihak-pihak berperkara. Jika perdamaian tersebut berhasil, maka dibuatkan akta perdamaian (Acta van vergelijk) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan isi perdamaian. Akan tetapi dalam perkara perceraian tidak dibuatkan akta perdamaian melainkan perkara dicabut BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. TATA CARA PEMERIKASAAN PERKARA Tahap-Tahap Pemerikasaan
39 Hakim tanpa diminta oleh pihak berperkarapun sebenarnya harus mengundurkan diri dari perkara apabila: Ia secara pribadi mempunyai kepentingan baik langsung atau tidak langsung dalam perkara itu. Suami/Isteri, keluarga atau keluarga semendanya dalam garis keturunan lurus, atau sampai derajat ke empat ke samping tersangkut dalam perkara itu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin peradilan yang obyektif dan tidak memihak. (Pasal 374 HIR/702 RBg. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. TATA CARA PEMERIKASAAN PERKARA Tahap-Tahap Pemerikasaan
40 Eksepsi adalah sanggahan terhadap suatu gugatan atau perlawanan yang tidak mengenai pokok perkara dengan maksud untuk menghindari gugatan agar Hakim menetapkan gugatan tidak dapat diterima atau ditolak (Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg Pasal 356 R.V. Pada dasarnya eksepsi terbagi 2 (dua) yaitu: BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. TATA CARA PEMERIKASAAN PERKARA EKSEPSI
41 1) Eksepsi Formil (Prosesual Eksepsi) yaitu eksepsi berdasarkan hukum formil atau hukum acara. Eksepsi formil ini terbagi 5 macam yaitu : 1. Eksepsi tentang kewenangan absolute 2. Eksepsi tentang kewenangan relatif. 3. Eksepsi tentang nebis is idem (eksepsi van gewisde zaak) 4. Eksepsi diskwalifikator. 5. Eksepsi gugatan kabur (obscure libel). BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. TATA CARA PEMERIKASAAN PERKARA EKSEPSI
42 2) Eksepsi Materil yaitu eksepsi berdasarkan hukum materil yang meliputi : - Dilatoir eksepsi. (Belum waktunya diajukan) - Prematoir eksepsi. (Terlambat mengajukan) BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. TATA CARA PEMERIKASAAN PERKARA EKSEPSI
43 Eksepsi tidak berwenang secara absolut, eksepsi menyangkut kewenangan mutlak yaitu sanggahan tentang kewenangan absolute pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara tersebut melainkan menjadi wewenang Pengadilan lain. Eksepsi kewenangan relatif, eksepsi mengenai kewenangan relatif. Eksepsi Nebis in idem, suatu perkara tidak dapat diputus dua kali sehingga suatu perkara yang sama antara pihak-pihak yang sama dan di pengadilan yang sama pula. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. TATA CARA PEMERIKASAAN PERKARA EKSEPSI
44 v Eksepsi diskwlifikator, yaitu eksepsi yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kedudukan/hak untuk mengajukan gugatan atau Pengugat salah menentukan Tergugat baik mengenai orangnya maupun identitasnya v Eksepsi gugatan obscure libel, yaitu karena surat gugatan kabur, tidak jelas, tidak dapat dipahami baik mengenai susunan kalimatnya, formatnya atau hubungan hukumnya satu sama lain yang tidak saling mendukung atau mungkin bertentangan sama sekali. Eksepsi dilatoir, eksepsi yang menyatakan bahwa perkara tersebut bersifat prematur, belum waktunya diajukan, misalnya mengenai perjanjian belum habis waktunya. v Eksepsi prematoir, adalah eksepsi yang menyatakan BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. TATA CARA PEMERIKASAAN PERKARA EKSEPSI
45 Terhadap hal-hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal tidak perlu dibuktikan, selain itu masih ada satu hal lagi yang tidak harus dibuktikan, yaitu berupa hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah diketahui oleh khalayak ramai (umum) yang dalam istilah hukum disebut fakta notoir. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. TATA CARA PEMERIKASAAN PERKARA EKSEPSI
46 Dalam hukum acara perdata ada 5 (lima macam) alat bukti yaitu : 1. Surat 2. Saksi 3. Persangkaan 4. Pengakuan. 5. Sumpah Dasar Hukum : Pasal 164 HI/Pasal 284 RBg/ Pasal 1866 BW BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. TATA CARA PEMERIKASAAN PERKARA ALAT BUKTI
47 Putusan adalah produk Hakim dari hasil pemeriksaan dan penyelesaian perkara di persidangan. Ada 3 (tiga) macam produk Hakim yaitu : Putusan ialah pernyatan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontensius) Penetapan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (volunteer) Akta Perdamaian ialah akta yang dibuat oleh Hakim berisi hasil musyawarah/ kesepakatan antara para pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN
48 Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara ada 2 (dua) macam putusan yaitu : 1. Putusan Akhir Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan baik melalui semua tahapan pemerikasaan maupun yang belum melalui semua tahapan pemeriksaan. 2. Putusan sela Putusan sela ialah putusan yang dijatuhkan pada saat masih dalam proses pemerikasaan perkara dengan tujuan memperlancar jalannya pemeriksaan, putusan sela tidak mengakhiri pemerikasaan tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela ini dibuat seperti putusan biasa lengkap dengan identitas pihak-pihak, duduk perkara dan pertimbangan hkum tetapi tidak terpisah dari berita acara persidangan dan ditandatangani oleh Majelis Hakim serta Panitera sidang. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Macam dan Jenis Putusan
49 Dilihat dari hadir tidaknya para pihak berperkara pada saat putusan dijatuhkan/diucapkan maka dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu : Putusan Gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak hadir dalam sidang dan telah dipanggil dengan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah serta ketidak hadirannya itu bukan karena halangan yang sah. (Pasal 148 RBg dan Pasal 124 HIR) Putusan Verstek ialah putusan yang dijatuhan karena tergugat/termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah serta ketidak hadirannya bukan karena halangan yang sah dan juga tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan. (Pasal 148 RBg/Pasal 125 HIR) Putusan Kontradiktoir ialah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri oleh salah satu pihak atau para pihak akan tetapi dalam pemeriksaan penggugat dan tergugat pernah hadir. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Macam dan Jenis Putusan
50 Dilihat dari segi Sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan maka putusan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam putusan yaitu : Putusan Diklatoir ialah putusan yang menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu yang resmi menurut hukum. Misalnya putusan tentang gugatan cerai dengan alasan ta’lik talak. Putusan Konstitutif ialah putusan yang menciptakan atau menimbulkan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Misalnya menetapkan sahnya pernikahan (isbat nikah) Putusan kondemnatoir ialah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Misalnya Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama kepada Penggugat. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Macam dan Jenis Putusan
51 Dilihat dari Isinya terhadap gugatan putusan terbagi kepada 3 macam yaitu : 1.Putusan negatif yaitu menolak atau tidak menerima gugatan. 2.Putusan Positif yaitu mengabulkan atau menerima seluruh isi gugatan. 3.Putusan Positif-negatif yaitu menerima atau mengabulkan sebagian dan tidak menerima atau menolak sebagian. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Macam dan Jenis Putusan
52 Putusan Hakim harus dibuat dengan tertulis dan harus ditanda tangani oleh Hakim/Majelis Hakim termasuk Panitera/Panitera Pengganti sebagi dokumen resmi. Suatu putusan hakim terdiri dari : 1. Kepala Putusan 2.Identitas Para Pihak 3.Pertimbangan (konsideran) yang memuat tentang 4.Duduk Perkaranya dan Pertimbangan Hukum 5.Amar atau dictum putusan BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Susunan dan Isi Putusan
53 Pelaksanaan putusan atau yang lebih dikenal dengan eksekusi ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara apabila pihak yang dikalahkan tidak menjalankan putusan secara sukarela sedang putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang bersangkutan telah ditegur atau dianmaning untuk melaksanakan secara sukarela. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Pelaksanaan Putusan
54 Putusan yang dapat dieksekusi ialah putusan yang bersifat komdemnatoir yaitu : 1.Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang. (Pasal 196HIR/208 RBg) 2.Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. (Pasal 225 HIR/259 RBg) 3.Putusan yang menghukum salah satu pihak mengosongkan suatu benda tetap. (Pasal 1033 RV) 4.Eksekusi riil dalam bentuk lelang. (Pasal 200 ayat (1) HIR/218 RBg.. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Pelaksanaan Putusan
55 Adapun tatacara eksekusi ialah : 1.Adanya permohonan eksekusi dari pihak yang bersangkutan. 2.Eksekusi atas dasar perintah Ketua Pengadilan Agama, surat perintah ini dikekluarkan setelah Tergugat tidak mau menghadiri panggilan peringatan (anmaning) tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak mau melaksanakan amar putusan selama masa peringatan. 3.Dilaksanakan oleh Panitera atau Juru Sita dengan dibantu 2 (dua) orang saksi 4.Sita eksekusi dilakukan di tempat obyek sengketa. 5.Membuat berita acara sita eksekusi BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Pelaksanaan Putusan
56 Apabila pihak-pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat menerima putusan pengadilan, maka ia dapat menempuh upaya hukum agar putusan pengadilan tersebut dibatalkan dengan cara sebagai berikut: 1.Mengajukan verzet yaitu upaya hukum atau perlawanan terhadap putusan verstek. Dasar Hukum Verstek : Pasal 149 ayat (1) RBg, pasal 125 ayat (1) HIR Dasar Hukum Verzet : Pasal 153 ayat (1) RBg, Pasal 129 ayat (1) HIR. 2.Mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan yang memutus perkara tersebut, yaitu upaya hukum atau perlawanan terhadap putusan yang dijatuhkan secara kontradiktur. 3.Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan yang memutus perkara yaitu upaya hukum atau perlawanan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi) apabila tidak dapat menerima putusan banding. 4.Mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan yang memutus perkara tersebut yaitu upaya hukum atau perlawanan terhadap putusan yang telah mempunyai hukum tetap. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA E. UPAYA HUKUM Pelaksanaan Putusan
57 Dasar Hukum PK : Pasal 23 UU No.4 Tahun 2004, Pasal 77 UU No.14 Tahun 1985. Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan suatu perkara diperlukan syarat-syarat sebagai berikut : 1.Putusan telah mempunyai kekuatan hukum (inkrach) 2.Harus ada bukti baru (novum) 3.Tidak lebih dari 6 (enam) bulan setelah Novum ditemukan. 4,Pemohon PK harus disumpah atas penemuan novum tersebut. Catatan : Upaya hukum perkara volunteer adalah kasasi dengan perkataan lain apabila pemohon tidak dapat menerima penetapan yang dijatuhkan hakim, maka ia dapat mengajukan kasasi tanpa melalui proses banding terlebih dahulu. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Pelaksanaan Putusan
58 Putusan Sela tidak dapat diajukan banding kecuali sekaligus diajukan bersama dengan putusan akhir. Pengajuan Banding Pengertian banding ialah permohonan pemeriksaan ulang kepada pengadilan yang lebih tinggi (dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama) terhadap suatu perkara yang telah diputus oleh tingkat pertama (Pengadilan Agama) karena merasa tidak puas atau tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut: 1.Permohonan banding diajukan kepada pengadilan tinggi dalam daerah hukum meliputi pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara. 2.Permohonan banding diajukan melalui pengadilan yang memutus perkara tersebut. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Pelaksanaan Putusan
59 Syarat-syarat banding. 1. Diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara. 2. Diajukan masih dalam tenggang waktu banding. 3. Putusan tersebut menurut hukum diperbolehkan banding. 4. Membayar panjar biaya banding. 5. Membuat akta permohonan banding dengan menghadap pejabat kepaniteraan pengadilan BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Pelaksanaan Putusan
60 Masa Pengajuan banding : 1. Bagi pihak berperkara yang berada dalam wilayah hukum pengadilan yang memutus perkara adalah selama 14 hari terhitung mulai hari berikutnya sejak putusan dijatuhkan atau diberitahukan kepada yang bersangkutan. 2. Bagi pihak yang berada di luar wilayah pengadilan agama yang memutus perkara tersebut, masa bandingnya selama 30 hari terhitung hari berikutnya isi putusan disampaikan kepada yang bersangkutan. (Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) UU No.20/1947 BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Pelaksanaan Putusan
61 Pengajuan Kasasi Pengertian Kasasi ialah pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan yang lebih rendah (pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama) karena kesalahan dalam penerapan hukum.Pihak yang tidak menerima atau tidak puas atas putusan pengadilan tinggi agama atau pengadilan agama (dalam perkara volunteer) dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan syarat-syarat tertentu BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Pelaksanaan Putusan
62 Syarat-syarat kasasi 1. Diajukan oleh yang berhak. 2. Diajukan masih dalam tenggang waktu kasasi. 3. Putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat banding menurut hukum dapat dimintakan kasasi. 4. Membuat memori kasasi. 5. Membayar panjar biaya kasasi. 6. Membuat akta permohonan kasasi di kepaniteraan pengadilan agama yang bersangkutan. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Pelaksanaan Putusan
63 Adapun tenggang waktu pengajuan kasasi sama dengan pengajuan banding.Apabila syarat-syarat kasasi tersebut tidak terpenuhi, maka berkas perkaranya tidak dikirim ke Mahkamah Agung, Panitera Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut membuat keterangan bahwa permohonan kasasi atas perkara tersbut tidak memenuhi syarat formal. Ketua PA melaporkan ke Mahkamah Agung bahwa permohonan kasasi tidak diteruskan ke MA (Peraturan MARI Nomor 1 Tahun 2001) BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Pelaksanaan Putusan
64 Peninjauan Kembali. Pengertian Peninjauan Kembali ialah meninjau kembali putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena diketemukan hal-hal atau bukti baru yang pada pemeriksaan terdahulu tidak diketahui oleh Hakim. Peninjaun Kembali hanya dapat diperiksa oleh Mahkamah Agung.. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Pelaksanaan Putusan
65 Syarat-syarat permohonan PK 1. Diajukan oleh pihak yang berperkara. 2. Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 3. Membuat permohonan peninjauan kembali yang memuat alasan- alasannya. 4. Diajukan dalam tenggang waktu menurut undang-undang. 5. Membayar panjar biaya peninjauan kembali. 6. Membuat akta permohonan Peninjauan Kembali di Kepaniteraan Pengadilan Agama. 7. Ada bukti baru yang belum pernah diajukan pada pemeriksaan terdahulu BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Pelaksanaan Putusan
66 Masa pengajuan permohonan Peninjauan Kembali adalah 180 hari terhitung mulai ditemukannya novum atau bukti baru Dan sebelum berkas permohoan Peninjauan Kembali dikirim ke Mahkamah Agung, Pemohon harus disumpah oleh Ketua Pengadilan tentang penemuan novum tersebut. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Pelaksanaan Putusan
67 Di indonesia, pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah pengadilan agama. Semenjak tahun 2006, dengan diamendemennya UU no. 7 tahun 1989 dengan UU no. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, kewenangan peradilan agama diperluas. Di samping berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawaninan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah, pengadilan agama juga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah [pasal 49 ayat [i] uu no. 3 tahun 2006]. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENDAHULUAN
68 Ekonomi syariah : adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, Meliputi: (a) bank syariah; (b) lembaga keuangan mikro syari’ah; (c) asuransi syariah; (d) reasuransi syariah; (e) reksa dana syariah; (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; (g) sekuritas syariah; (h) pembiayaan syariah; (i) pegadaian syariah; (j) dana pensiunan lembaga keuangan syariah; dan (k) bisnis syariah.” PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENGERTIAN
69 Sehubungan dengan jenis dan macamnya mengenai ekonomi syari’ah yang disebut dalam Penjelasan Pasal 49 UU No.3 Th. 2006 huruf (i) di atas, hanya menyebutkan 11 jenis. Sebaiknya, harus dilihat terlebih dahulu mengenai rumusan awalnya yang menyebutkan, bahwa ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, kata antara lain yang menunjukkan bahwa 11 jenis yang disebutkan bukan dalam arti limitatif,tetapi hanya sebagai contoh. Di samping itu, mungkin saja ada bentuk-bentuk lain dari ekonomi syari’ah yang tidak dapat atau belum dapat disebutkan ketika merumuskan pengertian ekonomi syari’ah. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENGERTIAN
70 Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Kewenangan tersebut tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah saja, tapi juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Kemudian, kewenangan Pengadilan Agama diperkuat kembali dalam Pasal 55 [1] UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENGERTIAN
71 Namun, Pasal 55 [2] UU ini memberi peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara mereka di luar Pengadilan Agama apabila disepakati bersama dalam isi akad. Sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui : musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENGERTIAN
72 Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan seperti musyawarah, mediasi, dan arbitrase syariah merupakan langkah yang tepat dan layak untuk diapresasi. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENGERTIAN
73 Akan tetapi, masalah muncul ketika Pengadilan Negeri juga diberikan kewenangan yang sama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Terjadi dualisme penyelesaian sengketa dan ketidakpastian hukum serta tumpang tindih kewenangan dalam menyelesaikan suatu perkara yang sama oleh dua lembaga peradilan yang berbeda. Padahal, kewenangan ini jelas merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 (i) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENGERTIAN
74 Karena adanya ketidakpastian hukum seperti inilah, maka Dadang Achmad, Direktur CV Benua Engineering Consultant, pernah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, Memohon pembatalan Pasal 55 ayat [2]&[3] UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah dengan alasan bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENGERTIAN
75 Pada tanggal 29 Agustus 2013, Majelis Mahkamah Konstitusi membuat putusan atas perkara Nomor 93/PUU-X/2012, mengabulkan sebagian permohonan Dadang Achmad, Menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat [2] UU 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENGERTIAN
76 Lebih lanjut dalam salah satu pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa adanya pilihan tempat penyelesaian sengketa (choice of forum) untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21 Tahun 2008 pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili, karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, Padahal dalam UU 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama yang berwenang menyelesaikan tersebut. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENGERTIAN
77 Dengan adanya putusan Mahkamah Kontitusi tersebut, maka tidak ada lagi dualisme dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa Perbankan syariah. Hal ini semakin mengokohkan eksistensi Pengadilan Agama di Indonesia, akan tetapi di sisi lain menjadi tantangan tersendiri, karena bidang perbankan syariah secara khusus dan ekonomi secara umum merupakan bidang baru yang sangat kompleks permasalahannya PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENGERTIAN
78 Keraguan banyak pihak akan kemampuan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus dihilangkan dengan membuktikan kecakapan para hakim di lingkungan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang diputuskanya. Para hakim harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ilmu ekonomi syariah, baik dari segi teori maupun praktik. Apabila diperlukan, di setiap pengadilan dibentuk hakim khusus dalam menyelesaikan sengketa perbankan dan keuangan syariah. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENGERTIAN
79 Penandatangan Surat Keputusan Bersama [SKB] yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia tentang Kerjasama Pelatihan Hakim di Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan pada bulan Juli 2014 lalu adalah langkah yang patut diapresiasi dan harus ditindaklanjuti. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENGERTIAN
80 Subjek hukum pelaku ekonomi syari’ah menurut penjelasan pasal tersebut antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal ini. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH SUBJEK HUKUM PELAKU EKONOMI SYARI’AH
81 Berdasarkan penjelasan Pasal 49 UU. No.3 Th. 2006 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari’ah dan atau bank-bank konvensional yang membuka sektor usaha syari’ah maka dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syari’ah, baik dalam hal pelaksanaan akadnya maupun dalam hal penyelesaian perselisihannya. Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 18-19. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH SUBJEK HUKUM PELAKU EKONOMI SYARI’AH
82 Secara rinci, dapat dikemukakan mengenai bentuk-bentuk sengketa bank syari’ah yang disebabkan karena adanya pengingkaran atau pelanggaran terhadap perikatan (akad) yang telah dibuat, yaitu disebabkan karena : 1. Kelalaian Bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah dalam akad wadi’ah 2. Bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam akad mudlorobah PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH SENGKETA EKONOMI SYARI’AH
83 3. Nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dan usaha-usaha lain yang diharamkan menurut syari’at Islam yang bersumber dari dana pinjaman bank syari’ah, akad qirah dan lain-lain 4. Pengadilan agama berwenang menghukum kepada pihak nasabah atau pihak bank yang melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian riil (real lose). PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH SENGKETA EKONOMI SYARI’AH
84 Secara garis besar, sengketa ekonomi syari’ah dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: 1. Sengketa di bidang ekonomi syari’ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari’ah dengan nasabahnya, 2. Sengketa di bidang ekonomi syari’ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari’ah, 3. Sengketa di bidang ekonomi syari’ah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH SENGKETA EKONOMI SYARI’AH
85 Sengketa ekonomi syari’ah juga bisa dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan juga bisa berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi syari’ah, di samping itu juga perkara derivatif kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan). PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH SENGKETA EKONOMI SYARI’AH
86 Perdamaian(Sulhu) Langkah pertama yang perlu diupayakan ketika hendak menyelesaikan perselisihan, ialah melalui cara damai. Untuk mencapai hakekat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah (Al-Qur’an) dan RosulNya (Al-Sunnah) dalam menyelesaikan segala persoalan. Upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui musyawarah (syuura) untuk mencapai mufakat di antara para pihak yang berselisih. Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip- prinsip syari’at, diharapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat diselesaikan PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH
87 Arbitrase Syari’ah (Tahkim) Untuk menyelesaikan perkara/ perselisihan secara damai dalam hal keperdataan, selain dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dari para pihak, juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (mediator). Upaya ini biasanya akan ditempuh apabila para pihak yang berperkara itu sendiri ternyata tidak mampu mencapai kesepakatan damai. Institusi formal yang khusus dibentuk untuk menangani perselisihan/ sengketa disebut arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH
88 Lembaga Peradilan Syari’ah (Qadha) Dengan disahkannya UU No. 3 Th. 2006 tentang perubahan UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah (pasal49). Dengan adanya kewenangan ini maka perkara yang timbul terkait dengan penyelesaian sengketa syari’ah selain dapat diselesaikan melalui cara damai (sulhu) dan arbitrase syari’ah (tahkim), juga dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan (qadha). PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH
89 SEKIAN & TERIMA KASIH

More Related Content

PDF
Hukum Acara Pengadilan Agama
bySiddiki Syadzily
 
PPTX
Hukum acara peradilan agama
byAlalan Tanala
 
PPT
HUKUM KELUARGA.ppt
bybuchoriarrasyid1
 
PPTX
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
byIdik Saeful Bahri
 
PPTX
Hukum Agraria
byShelly Selviana
 
PPT
Hukum internasional
byRizki Gumilar
 
PPTX
Hukum Islam di Indonesia
byAnindia Larasati
 
PPT
Hukum Konstitusi
byTri Widodo W. UTOMO
 
Hukum Acara Pengadilan Agama
bySiddiki Syadzily
 
Hukum acara peradilan agama
byAlalan Tanala
 
HUKUM KELUARGA.ppt
bybuchoriarrasyid1
 
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
byIdik Saeful Bahri
 
Hukum Agraria
byShelly Selviana
 
Hukum internasional
byRizki Gumilar
 
Hukum Islam di Indonesia
byAnindia Larasati
 
Hukum Konstitusi
byTri Widodo W. UTOMO
 

What's hot

PPTX
Hukum Peradilan Agama.pptx
byMayvitaInnaniTaqwa1
 
PPTX
Hk.acara peradilan agama
byAlalan Tanala
 
PPT
HUKUM ADAT 2.ppt
byhabiburrochman5
 
PPTX
2.2-HUKUM-PERKAWINAN-Hukum-Perdata.pptx
byCAHYOANUGROHO
 
PPTX
tanah ulayat oleh Dr Edy Ikhwan.pptx
byMuktiAliBerutu
 
PPT
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
byswirawan
 
PPTX
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
byIdik Saeful Bahri
 
PPT
Presentasi etika profesi hukum
byAnto Neo Madani
 
DOCX
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
byFenti Anita Sari
 
PPT
Bab 5 teori causalitet
byNuelimmanuel22
 
PPTX
Hukum konstitusi
byFerly Wiranata Anas
 
PPT
Mata kuliah hukum dan ham
bysesukakita
 
PPTX
Hukum adat kekeluargaan
byFerri Lee
 
DOCX
Sumber hukum administrasi negara
byNakano
 
PPTX
Hukum Islam
byMUFID SAIFULLAH
 
PPT
Hk. islam, hukum, hukm & ahkam, syariat, fikih
byEncep Abdul Rojak
 
PPTX
Antropologi hukum (Piyantoro PPT)
byBelum Kerja
 
PPT
Hukum agraria
byAnnisa Fitria SH MH M.kn
 
DOCX
Materi kuliah Antropologi Hukum
byNur Fitrianna Damayanti
 
PPT
Dasar Kewarisan dalam Islam
byKristalina Dewi
 
Hukum Peradilan Agama.pptx
byMayvitaInnaniTaqwa1
 
Hk.acara peradilan agama
byAlalan Tanala
 
HUKUM ADAT 2.ppt
byhabiburrochman5
 
2.2-HUKUM-PERKAWINAN-Hukum-Perdata.pptx
byCAHYOANUGROHO
 
tanah ulayat oleh Dr Edy Ikhwan.pptx
byMuktiAliBerutu
 
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
byswirawan
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
byIdik Saeful Bahri
 
Presentasi etika profesi hukum
byAnto Neo Madani
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
byFenti Anita Sari
 
Bab 5 teori causalitet
byNuelimmanuel22
 
Hukum konstitusi
byFerly Wiranata Anas
 
Mata kuliah hukum dan ham
bysesukakita
 
Hukum adat kekeluargaan
byFerri Lee
 
Sumber hukum administrasi negara
byNakano
 
Hukum Islam
byMUFID SAIFULLAH
 
Hk. islam, hukum, hukm & ahkam, syariat, fikih
byEncep Abdul Rojak
 
Antropologi hukum (Piyantoro PPT)
byBelum Kerja
 
Hukum agraria
byAnnisa Fitria SH MH M.kn
 
Materi kuliah Antropologi Hukum
byNur Fitrianna Damayanti
 
Dasar Kewarisan dalam Islam
byKristalina Dewi
 

Similar to peradilan agama hsp peradilan agama hsp.pptx

PPTX
Hukum Acara Pengadilan Agama
bySiddiki Syadzily
 
PPTX
Praktik Beracara Peradilan Agama
byAndrie Irawan
 
PPTX
KOMPETENSI PERADILAN AGAMA.pptx
byAhmadBurhanuddin6
 
PDF
Makalah Peradilan Agama di Indonesia Tentang Peradilan Agama Setelah lahirnya...
byAZA Zulfi
 
PPTX
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA oleh Afandi Mansyur
byrudikalauw2
 
PPTX
PPT 2 tugasHUKUM ACARA PERADILAN AGAMA.pptx
bygufronramadhan444
 
PDF
Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sistem Peradilan di Indonesia
bydokumenkunaim
 
PPT
Pengertian, Sumber, dan Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama.ppt
byyauannauya44
 
PPTX
Materi HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA oleh EDDY SURYANTO.pptx
byGalaAdhiDharma1
 
PPTX
Asas-Asas dan Sumber Hukum Acara Peradilan Agama.pptx
byhasdin4
 
PPTX
Tugas PPKn - Hukum Peradilan Agama
byhnnsyu
 
PPTX
MATERI kuliah Hukum Acara Peradilan Agama.pptx
byAditPembol
 
DOCX
Kewenangan peradilan agama mengadili perkara kewarisan
byYanels Garsione
 
PPTX
D1 Pajak: Peradilan Agama
byNur Rina Martyas Ningrum
 
PPT
pertemuan-3dalampptyangakan dipresentasikan.ppt
byPortalEdukasi1
 
PPTX
Kedudukan_dan_Kewenangan_Pengadilan_Agama.pptx
byAMINJAKFAR
 
DOCX
MAKALAH PERADILAN AGAMA DI INDONESIA
byShafrinaLee
 
PPTX
Hukum_Acara_Pengadilan_Agama.pptx
byMuhammadAlfatihAulia
 
PPT
Hukum-Acara-Peradilan-Agama-Pertemuan-1 (1).ppt
byAZIS50
 
PPTX
Tugas PPKn - Hannisa Yanuar Utama, X MIA 3
byhnnsyu
 
Hukum Acara Pengadilan Agama
bySiddiki Syadzily
 
Praktik Beracara Peradilan Agama
byAndrie Irawan
 
KOMPETENSI PERADILAN AGAMA.pptx
byAhmadBurhanuddin6
 
Makalah Peradilan Agama di Indonesia Tentang Peradilan Agama Setelah lahirnya...
byAZA Zulfi
 
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA oleh Afandi Mansyur
byrudikalauw2
 
PPT 2 tugasHUKUM ACARA PERADILAN AGAMA.pptx
bygufronramadhan444
 
Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sistem Peradilan di Indonesia
bydokumenkunaim
 
Pengertian, Sumber, dan Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama.ppt
byyauannauya44
 
Materi HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA oleh EDDY SURYANTO.pptx
byGalaAdhiDharma1
 
Asas-Asas dan Sumber Hukum Acara Peradilan Agama.pptx
byhasdin4
 
Tugas PPKn - Hukum Peradilan Agama
byhnnsyu
 
MATERI kuliah Hukum Acara Peradilan Agama.pptx
byAditPembol
 
Kewenangan peradilan agama mengadili perkara kewarisan
byYanels Garsione
 
D1 Pajak: Peradilan Agama
byNur Rina Martyas Ningrum
 
pertemuan-3dalampptyangakan dipresentasikan.ppt
byPortalEdukasi1
 
Kedudukan_dan_Kewenangan_Pengadilan_Agama.pptx
byAMINJAKFAR
 
MAKALAH PERADILAN AGAMA DI INDONESIA
byShafrinaLee
 
Hukum_Acara_Pengadilan_Agama.pptx
byMuhammadAlfatihAulia
 
Hukum-Acara-Peradilan-Agama-Pertemuan-1 (1).ppt
byAZIS50
 
Tugas PPKn - Hannisa Yanuar Utama, X MIA 3
byhnnsyu
 

More from LuhAriyani1

PPTX
PPT HUKUM PERPAJAKAN - PENAGIHAN PAJAK HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPTX
PPT PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPTX
PPT PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPTX
PPT Budaya-Hukum-sebagai-Unsur-dalam-Sistem-Hukum HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPTX
PPT PBB DAN PBHTB HSP.pptxPPT PBB DAN PBHTB HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPTX
PPT Hukum-Kesehatan-Internasional PER 5 - 7 HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPTX
PPT HUKUM ACARA PIDANA - KEJAKSAAN HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPTX
PPT HUKUM ACARA PIDANA - KEJAKSAAN HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPTX
PPT FUNGSI, MATERI MUATAN DAN ASAS MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANGAN.pptx
byLuhAriyani1
 
PPTX
PPTX -Hukum-Kesehatan-Internasional 9 HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPT
PPT HUBUNGAN INDUSTRIAL HSP.pptPPT HUBUNGAN INDUSTRIAL HSP.ppt
byLuhAriyani1
 
PPTX
PPT HUKUM PERPAJAKAN - KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPT
TEORI HUKUM HSP.pptTEORI HUKUM HSP.pptTEORI HUKUM HSP.ppt
byLuhAriyani1
 
PPTX
PPT OUTSOURCING HSP.pptxPPT OUTSOURCING HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPTX
PPT HUKUM PERPAJAKAN - SENGKETA PAJAK HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPTX
PPT Hukum-Kesehatan-Internasional PER 1 - 2 HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPTX
Hukum-Acara-Pengadilan-Tata-Usaha-Negara.pptx
byLuhAriyani1
 
DOCX
RPS HUKUM ACARA PIDANA.docxRPS HUKUM ACARA PIDANA.docx
byLuhAriyani1
 
PPTX
Pemerintahan yang baik hsp.id.en.Pemerintahan yang baik hsp.id.en.pptxpptx
byLuhAriyani1
 
PPTX
PPT Hukum-Kesehatan-Internasional PER 3 - 4 HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPT HUKUM PERPAJAKAN - PENAGIHAN PAJAK HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPT PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPT PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPT Budaya-Hukum-sebagai-Unsur-dalam-Sistem-Hukum HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPT PBB DAN PBHTB HSP.pptxPPT PBB DAN PBHTB HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPT Hukum-Kesehatan-Internasional PER 5 - 7 HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPT HUKUM ACARA PIDANA - KEJAKSAAN HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPT HUKUM ACARA PIDANA - KEJAKSAAN HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPT FUNGSI, MATERI MUATAN DAN ASAS MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANGAN.pptx
byLuhAriyani1
 
PPTX -Hukum-Kesehatan-Internasional 9 HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPT HUBUNGAN INDUSTRIAL HSP.pptPPT HUBUNGAN INDUSTRIAL HSP.ppt
byLuhAriyani1
 
PPT HUKUM PERPAJAKAN - KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
TEORI HUKUM HSP.pptTEORI HUKUM HSP.pptTEORI HUKUM HSP.ppt
byLuhAriyani1
 
PPT OUTSOURCING HSP.pptxPPT OUTSOURCING HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPT HUKUM PERPAJAKAN - SENGKETA PAJAK HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPT Hukum-Kesehatan-Internasional PER 1 - 2 HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
Hukum-Acara-Pengadilan-Tata-Usaha-Negara.pptx
byLuhAriyani1
 
RPS HUKUM ACARA PIDANA.docxRPS HUKUM ACARA PIDANA.docx
byLuhAriyani1
 
Pemerintahan yang baik hsp.id.en.Pemerintahan yang baik hsp.id.en.pptxpptx
byLuhAriyani1
 
PPT Hukum-Kesehatan-Internasional PER 3 - 4 HSP.pptx
byLuhAriyani1
 

peradilan agama hsp peradilan agama hsp.pptx

  • 1.
    1 1 PERADILAN AGAMA Oleh : IPutu Harry Suandana Putra, SH., MH. Nidn : 0831128026 PRODI HUKUM FAKULTAS SOCIAL BISNIS TEKNOLOGI HUMANIORA UNIVERSITAS BALI INTERNATIONAL 2024
  • 2.
    2 PERADILAN AGAMA KEWENANGAN MENGADILIBADAN PERADILAN AGAMA DAPAT DIBAGI MENJADI 2 (DUA) KEWENANGAN YAITU: Kewenangan Mutlak (Absolute Competensi) yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama. Dalam istilah lain disebut “Atribut Van Rechsmacht”. Contoh perkara perceraian bagi orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilakukan secara Islam menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama Kewenangan Mengadili Peradilan Agama
  • 3.
    3 PERADILAN AGAMA Kewenangan Relatif(Relative Competensi) yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi), hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara. Ketentuan umum menentukan gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (Pasal 120 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Dalam Perkara perceraian gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri (Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989). Dalam istilah lain kewenangan relatif ini disebut “Distribute van Rechtsmacht”. Pengadilan yang berhak mengadili suatu perkara dalam bahasa latin disebut dengan istilah “Actor Sequitur Forum Rei”. Kewenangan Mengadili Peradilan Agama
  • 4.
    4 PERADILAN AGAMA Tugas PokokBadan Peradilan Agama Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: •Perkawinan. •Waris. •Wasiat. •Hibah. •Wakaf. •Zakat. •Infaq. •Shadaqoh. •Ekonomi Syari’ah. (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang-ndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).
  • 5.
    5 PERADILAN AGAMA Tugas PokokBadan Peradilan Agama “Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum”.
  • 6.
    6 PERADILAN AGAMA Tugas LainDari Badan Peradilan Agama Selain dari tugas pokok sebagaimana diuraikan di atas, Peradilan Agama mempunyai tugas tambahan baik yang diatur dalam Undang-undang maupun dalam peraturan- peraturan lainnya yaitu : 1. Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 7/1989. 2. Menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang Islam. (Pasal 107 ayat (2) Undang-undang No. 7/1989). Hal ini sudah jarang dilakukan karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah mengatur dibolehkannya penetapan ahli waris dalam perkara volunteer. 3. Memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah (Pasal 52 A UU No.3 Tahun 2006). 4. Melaksanakan tugas lainnya seperti pelayanan riset/penelitian dan tugas-tugas lainnya.
  • 7.
    7 PERADILAN AGAMA Jenis Perkaradi Lingkungan Peradilan Agama Selain dari tugas pokok sebagaimana diuraikan di atas, Peradilan Agama mempunyai tugas tambahan baik yang diatur dalam Undang-undang maupun dalam peraturan- peraturan lainnya yaitu : 1. Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 7/1989. 2. Menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang Islam. (Pasal 107 ayat (2) Undang-undang No. 7/1989). Hal ini sudah jarang dilakukan karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah mengatur dibolehkannya penetapan ahli waris dalam perkara volunteer. 3. Memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah (Pasal 52 A UU No.3 Tahun 2006). 4. Melaksanakan tugas lainnya seperti pelayanan riset/penelitian dan tugas-tugas lainnya.
  • 8.
  • 9.
    9 URUTAN BERACARA DI PERADILANAGAMA A. URUTAN BERACARA DI PERADILAN UMUM Urutan beracara pada hukum acara (Peradilan Umum) a. Gugatan b. Mediasi c. Jawaban (eksepsi, pokok perkara, rekopensi) d. Replik (penggugat, lugas) e. Duplik (tergugat, penggugat rekopensi) f. Pembuktian (pembuktian oleh masing-masing pihak apakah benar/ tidak statemen masing2) g. Kesimpulan h. Putusan
  • 10.
    10 URUTAN BERACARA DI PERADILANAGAMA B. URUTAN BERACARA DI PERADILAN AGAMA Hukum Acara Khusus dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 Dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Bagian Kedua, Bidang Teknis Peradilan, Peradilan Agama diatur hal-hal yang ringkasnya sebagai berikut :
  • 11.
    11 URUTAN BERACARA DI PERADILANAGAMA B. URUTAN BERACARA DI PERADILAN AGAMA 1) Bidang Perkawinan Beberapa perkara berikut dapat diajukan dan diperiksa serta diputus secara voluntoir, maksudnya : berbentuk permohonan yang hanya terdiri dari pihak Pemohon saja dan tidak terdapat sengketa. Padahal menurut azasnya perkara terdiri dari dua pihak yang sedang bersengketa atau disebut perkara contensios. Perkara voluntoir tersebut adalah : a)Permohonan dispensasi umur kawin b)Permohonan izin kawin c)Permohonan penetapan wali adhol d)Permohonan penetapan perwalian e)Permohonan penetapan asal-usul anak
  • 12.
    12 URUTAN BERACARA DI PERADILANAGAMA B. URUTAN BERACARA DI PERADILAN AGAMA 2) Bidang Perceraian a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 memberi kemudahan dan perlindungan kepada isteri dalam hal di Pengadilan Agama mana perceraian diajukan. (1) Suami mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama yang di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (isteri) (Pasal 66 (2)). (2) Isteri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama yang di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (isteri) (pasal 73 (2)).
  • 13.
    13 URUTAN BERACARA DI PERADILANAGAMA B. URUTAN BERACARA DI PERADILAN AGAMA 2) Bidang Perceraian b) Dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang kalah atau menang, sehingga biaya perkara dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon (Pasal 89 ayat (1)) c) Pemeriksaan perkara perceraian dalam sidang tertutup (pasal 68 (2) dan 80). Hal ini dimaksudkan untuk menjaga rahasia pribadi para pihak. d) Permohonan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama-sama dengan permohonan cerai talak/ gugat cerai ataupun sesudahnya (Pasal 66 ayat (5) 86 ayat (1)
  • 14.
    14 URUTAN BERACARA DI PERADILANAGAMA B. URUTAN BERACARA DI PERADILAN AGAMA 2) Bidang Perceraian e) Untuk melindungi isteri maupun anak, Hakim Pengadilan Agama baik diminta atau tidak, dalam perkara perceraian dapat menghukum pihak suami untuk memberi nafkah isteri maupun anaknya (Pasal 44 c UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. 78 a UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan 45 ayat (2) dan 49 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. 78 huruf b UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006.
  • 15.
    15 URUTAN BERACARA DI PERADILANAGAMA B. URUTAN BERACARA DI PERADILAN AGAMA 2) Bidang Perceraian e) Untuk melindungi isteri maupun anak, Hakim Pengadilan Agama baik diminta atau tidak, dalam perkara perceraian dapat menghukum pihak suami untuk memberi nafkah isteri maupun anaknya (Pasal 44 c UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. 78 a UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan 45 ayat (2) dan 49 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. 78 huruf b UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006. f) Hak bekas isteri maupun anaknya atas bagian bekas suaminya yang Pegawai Negeri, dapat dituntut dan diputus dalam perkara perceraiannya (PP 10 Tahun 1983 jo. PP 45 Tahun 1990).
  • 16.
    16 URUTAN BERACARA DI PERADILANAGAMA B. URUTAN BERACARA DI PERADILAN AGAMA 3) Bidang Waris, Wasiat dan Hibah yang Dilakukan Berdasarkan Hukum Islam a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 menganut azas personalitas keislaman, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara waris/ wasiat apabila pewaris (si mayit) beragama Islam. b) Hibah yang dilakukan oleh orang Islam kepada orang Islam apabila timbul sengketa adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
  • 17.
    17 URUTAN BERACARA DI PERADILANAGAMA B. URUTAN BERACARA DI PERADILAN AGAMA 3) Bidang Waris, Wasiat dan Hibah yang Dilakukan Berdasarkan Hukum Islam c) Bagi orang yang menghendaki surat keterangan ahli waris misalnya untuk mengambil deposito di Bank, dapat dibuat akta di bawah tangan kemudian dimintakan pengesahan (gewaasmarker) kepada Ketua Pengadilan Agama d) Akta comparisi pembagian harta waris di luar sengketa dapat dilakukan berdasarkan pasal 107 UU Peradilan Agama jo. 236 a HIR.
  • 18.
    18 URUTAN BERACARA DI PERADILANAGAMA B. URUTAN BERACARA DI PERADILAN AGAMA 4) Sengketa Milik Pasal 50 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan : (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
  • 19.
  • 20.
    20 BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA Seseorangyang akan berperkara di Pengadilan Agama datang secara pribadi atau melalui kuasannya yang sah (dengan Surat Kuasa) mengajukan surat gugatan atau permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama dan mendaftarkannya kepada petugas yang ditunjuk menerima surat gugatan atau permohonan tersebut. Kemudian petugas yang menerima surat gugatan atau permohonan tersebut menaksir uang muka/panjar biaya perkara yang harus dibayar dengan membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) lalu penggugat atau pemohon membayar uang muka/panjar biaya perkara ke kasir. PROSES BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA
  • 21.
    21 Proses Berperkara diPengadilan Agama Selanjutnya petugas kasir memberi nomor perkara pada surat gugatan atau permohonan tersebut dan menyerahkan satu eksemplar salinan surat gugatan atau permohonan dan lembar pertama (asli) SKUM kepada yang mengajukan perkara. Setelah itu perkara tersebut didaftarkan ke dalam buku induk perkara oleh petugas yang ditunjuk sesuai dengan jenis perkaranya, dengan demikian perkara tersebut telah didaftar secara resmi dan akan ditentukan Majelis Hakim yang akan memerikasanya oleh Ketua Pengadilan. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA
  • 22.
    22 A. TATA CARAGUGAT MENGGUGAT Pengertian surat gugatan ialah surat yang diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berkompeten yang memuat tuntutan hak dan adanya kepentingan hukum serta mengandung sengketa. Yang mengajukan disebut Penggugat sedang pihak yang digugat disebut Tergugat. Dalam praktek sering ditemukan Penggugat tidak hanya satu orang tetapi bisa lebih, demikian juga Tergugat bahkan kemungkinan terdapat orang lain atau pihak ketiga yang tidak masuk kepada kelompok Penggugat maupun Tergugat tetapi mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan perkara yang diajukan tetapi pihak ketiga tersebut tidak mau bergabung dengan penggugat maupun dengan Tergugat oleh karena itu pihak ketiga tersebut harus dilibatkan dalam perkara dan dalam surat gugatan disebut sebagai Turut Tergugat. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA
  • 23.
    23 1. Bentuk danKelengkapan Gugatan/Permohonan Adapun bentuk gugatan atau permohonan dapat dibagi 2 (dua) yaitu : a. Bentuk Tertulis Gugatan atau permohonan bentuk tertulis harus memenuhi syarat formil, dibuat dengan jelas dan terang serta ditanda tangani oleh yang mengajukan (Penggugat/Pemohon) atau kuasanya yang telah mendapat surat kuasa khusus. b. Bentuk Lisan Gugatan atau permohonan bentuk lisan ialah gugatan atau permohonan yang diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan oleh mereka yang buta huruf dan Ketua Pengadilan mencatat atau menyuruh mencatat kepada salah seorang pejabat pengadilan, kemudian catatan tersebut diformulasikan menjadi surat gugatan atau permohonan. (Pasal 120 HIR/Pasal 144 ayat (1) RBg.) BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA A. TATA CARA GUGAT MENGGUGAT
  • 24.
    24 Syarat-syarat Gugatan Berupa Tuntutan Yaitumerupakan suatu aksi atau tindakan hukum yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan dan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri. Ada Kepentingan Hukum Maksudnya yaitu setiap gugatan harus merupakan tuntutan hak dan mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Sengketa Yaitu tuntutan hak tersebut harus merupakan sengketa. Tidak ada sengketa maka tidak ada perkara (geen belang, geen actie) Dibuat dengan Cermat dan Terang Yaitu dengan alasan atau dasar hukumnya harus jelas dan dapat dibuktikan apabila disangkal, pihak-pihaknya juga harus jelas demikian juga obyeknya. Jika tidak jelas maka surat gugatan tersebut akan dinyatakan gugatan kabur (Obscure Libel). BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA A. TATA CARA GUGAT MENGGUGAT
  • 25.
    25 Unsur-unsur Surat Gugatan Unsur-unsursurat gugatan ada 3 (tiga) yaitu : 1. Identitas dan kedudukan para pihak Menurut ketentuan pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Identitas seseorang adalah nama lengkap, umur dan tempat tinggal, tetapi untuk lebih lengkapnya identitas seseorang sebaiknya ditulis juga jenis kelamin, agama dan pekerjaan. Kebiasaan di Peradilan Agama jenis kelamin seseorang dapat diketahui dari nama yang bersangkutan diiringi dengan kata Bin berarti anak laki-laki dari dan kata Binti artinya anak perempuan. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA A. TATA CARA GUGAT MENGGUGAT
  • 26.
    26 Unsur-unsur Surat Gugatan 2.Posita yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan sebagai landasan atau dasar dari gugatan tersebut serta dibuat dengan jelas dan terang. Dalam bahasa lain posita disebut Fundamentum Fetendi. Jadi suatu surat gugatan harus memuat peristiwa hukum dan dasar hukum yang dijadikan alasan untuk mengajukan tuntutan. . 3.Petitum yaitu tuntutan yang diminta oleh Penggugat supaya dikabulkan oleh Hakim. Suatu petitum harus didukung dengan posita dan suatu petitum yang tidak didasarkan pada posita maka petitum tidak akan dikabulkan oleh hakim. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA A. TATA CARA GUGAT MENGGUGAT
  • 27.
    27 Penggabungan (Kumulasi) Gugatan/Permohonan Adabeberapa macam penggabungan (kumulasi) yaitu: A. Kumulasi Subjektif yaitu jika dalam surat gugatan/permohonan terdapat beberapa orang penggugat atau Tergugat. B. Kumulasi Obyektif yaitu Penggugat mengajukan beberapa tuntutan atau gugatan terhadap Tergugat. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA A. TATA CARA GUGAT MENGGUGAT
  • 28.
    28 Penggabungan (Kumulasi) Gugatan/Permohonan BERPERKARADI PENGADILAN AGAMA C. Intervensi yaitu ikut sertanya pihak ketiga ke dalam suatu proses perkara karena ada kepentingan hukum atau ditarik sebagai pihak. Kumulasi atau Penggabungan gugatan/permohonan dalam satu surat gugatan/ permohonan berarti terdapat beberapa tuntutan/permohonan. Intervensi diatur dalam pasal 279 -282 R.V. dan ada 3 (tiga) macam bentuk intervensi yang dikenal dalam hukum acara perdata yaitu : v Tussenkomst ialah masuknya pihak ketiga ke dalam perkara yang sedang berlangsung untuk membela kepentingannya sendiri, oleh karena itu ia melawan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) yang sedang berperkara. v Voeging adalah suatu aksi hukum oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan memasuki perkara yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan memihak kepada penggugat atau tergugat. v Vrijwaring adalah suatu aksi hukum yang dilakukan oleh tergugat untuk menarik pihak ketiga ke dalam perkara yang sedang berlangsung guna menjamin kepentingan tergugat dalam menghadapi gugatan Penggugat A. TATA CARA GUGAT MENGGUGAT
  • 29.
    29 Gugatan Rekonvensi Yang dimaksuddengan gugatan rekonpensi ialah gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tentang sengketa antara mereka menyangkut hukum kebendaan. Dasar hukum Pasal 132 a dan 132 b HIR/Pasal 157 dan 158 RBg. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA Syarat-syarat gugatan rekonvensi : 1. Diajukan bersama-sama jawaban, tetapi ada yang berpendapat selama dalam tahap jawab menjawab dan belum sampai ke pembuktian bisa diajukan gugatan rekonpensi. 2. Diajukan terhadap Penggugat inpersona tidak kepada kuasa Penggugat. 3. Menyangkut hukum kebendaan, dalam hal ini sepanjang masih dalam kewenangan Pengadilan Agama. Bukan mengenai pelaksanaan putusan. A. TATA CARA GUGAT MENGGUGAT
  • 30.
    30 Gugatan secara cuma-cuma(prodeo). BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA Gugatan secara cuma-cuma (prodeo) Pada dasarnya beracara di Pengadilan dalam gugatan perdata, dikenakan biaya perkara (pasal 121 ayat (4) dan pasal 182 HIR, pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004). Namun dalam hal Penggugat dan Tergugat tidak mampu, ia dapat mohon kepada Ketua Pengadilan untuk berperkara secara cuma-cuma, sebelum perkara pokok diperiksa oleh Pengadilan (pasal 237 HIR, pasal 273 RBg). Permohonan diajukan dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dibuat oleh Kepala Desa dan diketahui Camat. A. TATA CARA GUGAT MENGGUGAT
  • 31.
    31 Surat permohonan ialahsurat yang diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berkompeten yang memuat tuntutan hak perdata yang diajukan oleh seseorang atau lebih yang mempunyai kepentingan hukum terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa dan diatur dalam Undang-undang atau ada aturan hukumnya. Contoh perwalian, pengangkatan anak dan lain-lain. Ciri-ciri Surat Permohonan yaitu : Ada kepentingan hukum. Tidak mengandung sengketa Diatur dalam Undang-undang atau Peraturan Tata Cara Pemerikasaan Perkara BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA B. TATA CARA SURAT PERMOHONAN
  • 32.
    32 Setelah surat gugatanatau permohonan didaftar atau dicatat dalam register induk perkara, maka Panitera Pengadlan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari harus sudah menyampaikan berkas perkara tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama, lalu Ketua Pengadilan memeriksa kelengakapan berkas perkara tersebut, selanjutnya menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut dengan membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH). Kemudian perkara tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim melalui Panitera, lalu Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk tersebut membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) dengan menetapkan Hari Sidang dan memerintahkan Juru sita/Juru sita Pengganti untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. TATA CARA PEMERIKASAAN PERKARA Persiapan Persidangan
  • 33.
    33 Tenggang waktu pemanggilanpihak-pihak berperkara tersebut, tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari antara hari pemanggilan dan hari sidang yang telah ditentukan, artinya panggilan sidang harus sudah diterimakan kepada pihak- pihak berperkara selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari sidang, apabila panggilan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara kurang dari 3 (tiga) hari, misalnya 2 (dua) hari sebelum hari sidang, maka panggilan tersebut harus dinyatakan tidak patut/tidak sah. Perkara yang telah resmi terdaftar harus sudah disidangkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dari pendaftaran perkara, kecuali ada alasan hukum yang membenarkan, misalnya pihak Tergugat berada di luar Negeri BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. TATA CARA PEMERIKASAAN PERKARA Persiapan Persidangan
  • 34.
    34 Tata Cara PemanggilanPihak-pihak Berperkara Untuk menghadirkan pihak-pihak berperkara di muka persidangan, harus dilakukan dengan surat panggilan resmi (relaas panggilan) dengan cara sebagai berikut : 1.Pemanggilan dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti. 2.Disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan di tempat tinggalnya. Jika yang dipanggil tidak ditemui di tempat tinggalnya panggilan disampaikan 3.melalui Kepala Desa/Lurah setempat. 4.Panggilan sudah disampaikan minimal 3 (tiga) hari sebelum hari sidang. 5.Panggilan pertama kepada Tergugat harus dilampirkan salinan surat gugatan. Dasar hukumnya Pasal 145 dan pasal 718 RBg, Pasal 121 dan Pasal 390 HIR, pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. TATA CARA PEMERIKASAAN PERKARA Persiapan Persidangan
  • 35.
    35 Sebelum memeriksa perkara,Majelis Hakim harus membaca dan mepelajari berkas perkara, dan dalam persidangan Ketua Majelis berada di tengah/diantara dua hakim anggota lalu membuka sidang dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim diiringi dengan mengetukkan palu sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Para pihak dipanggil masuk ke ruang sidang, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak, jika diwakili oleh kuasanya, maka penerima kuasa tersebut harus diperiksa identitasnya dan juga surat kuasanya BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. TATA CARA PEMERIKASAAN PERKARA Tahap-Tahap Pemerikasaan
  • 36.
    36 Secara teoritis pemeriksaansuatu perkara dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1.Sidang pertama usaha Perdamaian. 2.Sidang kedua Pembacaan surat gugatan. 3.Sidang ketiga Jawaban Tergugat. 4.Sidang keempat Replik Penggugat. 5.Sidang kelima Duplik Tergugat. 6.Sidang keenam Pembuktian dari Penggugat. 7.Sidang ketujuh Pembuktian dari Tergugat. 8.Sidang kedelapan Kesimpulan pihak-pihak berperkara. 9.Sidang kesembilan Pembacaan putusan BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. TATA CARA PEMERIKASAAN PERKARA Tahap-Tahap Pemerikasaan
  • 37.
    37 Tahapan-tahapan seperti diuraikandi atas (1 s/d 9 ) tidak bersifat baku, bisa lebih singkat dan bisa juga lebih lama, cepat dan lamanya penyelesaian suatu perkara sangat tergantung dari kehadiran dan kesiapan pihak-pihak berperkara karena pada dasarnya dalam perkara perdata hakim bersifat pasif, akan tetapi harus diingat bahwa suatu perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding harus sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak didaftarkan. (SEMA RI No. 6 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992, terakhir SEMA Nomor 3 Tahun 1998). BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. TATA CARA PEMERIKASAAN PERKARA Tahap-Tahap Pemerikasaan
  • 38.
    38 Catatan: Pada sidangpertama sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim wajib mendamaikan pihak-pihak berperkara. Jika perdamaian tersebut berhasil, maka dibuatkan akta perdamaian (Acta van vergelijk) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan isi perdamaian. Akan tetapi dalam perkara perceraian tidak dibuatkan akta perdamaian melainkan perkara dicabut BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. TATA CARA PEMERIKASAAN PERKARA Tahap-Tahap Pemerikasaan
  • 39.
    39 Hakim tanpa dimintaoleh pihak berperkarapun sebenarnya harus mengundurkan diri dari perkara apabila: Ia secara pribadi mempunyai kepentingan baik langsung atau tidak langsung dalam perkara itu. Suami/Isteri, keluarga atau keluarga semendanya dalam garis keturunan lurus, atau sampai derajat ke empat ke samping tersangkut dalam perkara itu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin peradilan yang obyektif dan tidak memihak. (Pasal 374 HIR/702 RBg. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. TATA CARA PEMERIKASAAN PERKARA Tahap-Tahap Pemerikasaan
  • 40.
    40 Eksepsi adalah sanggahanterhadap suatu gugatan atau perlawanan yang tidak mengenai pokok perkara dengan maksud untuk menghindari gugatan agar Hakim menetapkan gugatan tidak dapat diterima atau ditolak (Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg Pasal 356 R.V. Pada dasarnya eksepsi terbagi 2 (dua) yaitu: BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. TATA CARA PEMERIKASAAN PERKARA EKSEPSI
  • 41.
    41 1) Eksepsi Formil(Prosesual Eksepsi) yaitu eksepsi berdasarkan hukum formil atau hukum acara. Eksepsi formil ini terbagi 5 macam yaitu : 1. Eksepsi tentang kewenangan absolute 2. Eksepsi tentang kewenangan relatif. 3. Eksepsi tentang nebis is idem (eksepsi van gewisde zaak) 4. Eksepsi diskwalifikator. 5. Eksepsi gugatan kabur (obscure libel). BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. TATA CARA PEMERIKASAAN PERKARA EKSEPSI
  • 42.
    42 2) Eksepsi Materilyaitu eksepsi berdasarkan hukum materil yang meliputi : - Dilatoir eksepsi. (Belum waktunya diajukan) - Prematoir eksepsi. (Terlambat mengajukan) BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. TATA CARA PEMERIKASAAN PERKARA EKSEPSI
  • 43.
    43 Eksepsi tidak berwenangsecara absolut, eksepsi menyangkut kewenangan mutlak yaitu sanggahan tentang kewenangan absolute pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara tersebut melainkan menjadi wewenang Pengadilan lain. Eksepsi kewenangan relatif, eksepsi mengenai kewenangan relatif. Eksepsi Nebis in idem, suatu perkara tidak dapat diputus dua kali sehingga suatu perkara yang sama antara pihak-pihak yang sama dan di pengadilan yang sama pula. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. TATA CARA PEMERIKASAAN PERKARA EKSEPSI
  • 44.
    44 v Eksepsi diskwlifikator,yaitu eksepsi yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kedudukan/hak untuk mengajukan gugatan atau Pengugat salah menentukan Tergugat baik mengenai orangnya maupun identitasnya v Eksepsi gugatan obscure libel, yaitu karena surat gugatan kabur, tidak jelas, tidak dapat dipahami baik mengenai susunan kalimatnya, formatnya atau hubungan hukumnya satu sama lain yang tidak saling mendukung atau mungkin bertentangan sama sekali. Eksepsi dilatoir, eksepsi yang menyatakan bahwa perkara tersebut bersifat prematur, belum waktunya diajukan, misalnya mengenai perjanjian belum habis waktunya. v Eksepsi prematoir, adalah eksepsi yang menyatakan BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. TATA CARA PEMERIKASAAN PERKARA EKSEPSI
  • 45.
    45 Terhadap hal-hal yangtelah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal tidak perlu dibuktikan, selain itu masih ada satu hal lagi yang tidak harus dibuktikan, yaitu berupa hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah diketahui oleh khalayak ramai (umum) yang dalam istilah hukum disebut fakta notoir. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. TATA CARA PEMERIKASAAN PERKARA EKSEPSI
  • 46.
    46 Dalam hukum acaraperdata ada 5 (lima macam) alat bukti yaitu : 1. Surat 2. Saksi 3. Persangkaan 4. Pengakuan. 5. Sumpah Dasar Hukum : Pasal 164 HI/Pasal 284 RBg/ Pasal 1866 BW BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA C. TATA CARA PEMERIKASAAN PERKARA ALAT BUKTI
  • 47.
    47 Putusan adalah produkHakim dari hasil pemeriksaan dan penyelesaian perkara di persidangan. Ada 3 (tiga) macam produk Hakim yaitu : Putusan ialah pernyatan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontensius) Penetapan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (volunteer) Akta Perdamaian ialah akta yang dibuat oleh Hakim berisi hasil musyawarah/ kesepakatan antara para pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN
  • 48.
    48 Dari segi fungsinyadalam mengakhiri perkara ada 2 (dua) macam putusan yaitu : 1. Putusan Akhir Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan baik melalui semua tahapan pemerikasaan maupun yang belum melalui semua tahapan pemeriksaan. 2. Putusan sela Putusan sela ialah putusan yang dijatuhkan pada saat masih dalam proses pemerikasaan perkara dengan tujuan memperlancar jalannya pemeriksaan, putusan sela tidak mengakhiri pemerikasaan tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela ini dibuat seperti putusan biasa lengkap dengan identitas pihak-pihak, duduk perkara dan pertimbangan hkum tetapi tidak terpisah dari berita acara persidangan dan ditandatangani oleh Majelis Hakim serta Panitera sidang. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Macam dan Jenis Putusan
  • 49.
    49 Dilihat dari hadirtidaknya para pihak berperkara pada saat putusan dijatuhkan/diucapkan maka dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu : Putusan Gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak hadir dalam sidang dan telah dipanggil dengan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah serta ketidak hadirannya itu bukan karena halangan yang sah. (Pasal 148 RBg dan Pasal 124 HIR) Putusan Verstek ialah putusan yang dijatuhan karena tergugat/termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah serta ketidak hadirannya bukan karena halangan yang sah dan juga tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan. (Pasal 148 RBg/Pasal 125 HIR) Putusan Kontradiktoir ialah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri oleh salah satu pihak atau para pihak akan tetapi dalam pemeriksaan penggugat dan tergugat pernah hadir. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Macam dan Jenis Putusan
  • 50.
    50 Dilihat dari segiSifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan maka putusan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam putusan yaitu : Putusan Diklatoir ialah putusan yang menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu yang resmi menurut hukum. Misalnya putusan tentang gugatan cerai dengan alasan ta’lik talak. Putusan Konstitutif ialah putusan yang menciptakan atau menimbulkan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Misalnya menetapkan sahnya pernikahan (isbat nikah) Putusan kondemnatoir ialah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Misalnya Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama kepada Penggugat. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Macam dan Jenis Putusan
  • 51.
    51 Dilihat dari Isinyaterhadap gugatan putusan terbagi kepada 3 macam yaitu : 1.Putusan negatif yaitu menolak atau tidak menerima gugatan. 2.Putusan Positif yaitu mengabulkan atau menerima seluruh isi gugatan. 3.Putusan Positif-negatif yaitu menerima atau mengabulkan sebagian dan tidak menerima atau menolak sebagian. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Macam dan Jenis Putusan
  • 52.
    52 Putusan Hakim harusdibuat dengan tertulis dan harus ditanda tangani oleh Hakim/Majelis Hakim termasuk Panitera/Panitera Pengganti sebagi dokumen resmi. Suatu putusan hakim terdiri dari : 1. Kepala Putusan 2.Identitas Para Pihak 3.Pertimbangan (konsideran) yang memuat tentang 4.Duduk Perkaranya dan Pertimbangan Hukum 5.Amar atau dictum putusan BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Susunan dan Isi Putusan
  • 53.
    53 Pelaksanaan putusan atauyang lebih dikenal dengan eksekusi ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara apabila pihak yang dikalahkan tidak menjalankan putusan secara sukarela sedang putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang bersangkutan telah ditegur atau dianmaning untuk melaksanakan secara sukarela. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Pelaksanaan Putusan
  • 54.
    54 Putusan yang dapatdieksekusi ialah putusan yang bersifat komdemnatoir yaitu : 1.Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang. (Pasal 196HIR/208 RBg) 2.Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. (Pasal 225 HIR/259 RBg) 3.Putusan yang menghukum salah satu pihak mengosongkan suatu benda tetap. (Pasal 1033 RV) 4.Eksekusi riil dalam bentuk lelang. (Pasal 200 ayat (1) HIR/218 RBg.. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Pelaksanaan Putusan
  • 55.
    55 Adapun tatacara eksekusiialah : 1.Adanya permohonan eksekusi dari pihak yang bersangkutan. 2.Eksekusi atas dasar perintah Ketua Pengadilan Agama, surat perintah ini dikekluarkan setelah Tergugat tidak mau menghadiri panggilan peringatan (anmaning) tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak mau melaksanakan amar putusan selama masa peringatan. 3.Dilaksanakan oleh Panitera atau Juru Sita dengan dibantu 2 (dua) orang saksi 4.Sita eksekusi dilakukan di tempat obyek sengketa. 5.Membuat berita acara sita eksekusi BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Pelaksanaan Putusan
  • 56.
    56 Apabila pihak-pihak berperkara(Penggugat dan Tergugat) tidak dapat menerima putusan pengadilan, maka ia dapat menempuh upaya hukum agar putusan pengadilan tersebut dibatalkan dengan cara sebagai berikut: 1.Mengajukan verzet yaitu upaya hukum atau perlawanan terhadap putusan verstek. Dasar Hukum Verstek : Pasal 149 ayat (1) RBg, pasal 125 ayat (1) HIR Dasar Hukum Verzet : Pasal 153 ayat (1) RBg, Pasal 129 ayat (1) HIR. 2.Mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan yang memutus perkara tersebut, yaitu upaya hukum atau perlawanan terhadap putusan yang dijatuhkan secara kontradiktur. 3.Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan yang memutus perkara yaitu upaya hukum atau perlawanan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi) apabila tidak dapat menerima putusan banding. 4.Mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan yang memutus perkara tersebut yaitu upaya hukum atau perlawanan terhadap putusan yang telah mempunyai hukum tetap. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA E. UPAYA HUKUM Pelaksanaan Putusan
  • 57.
    57 Dasar Hukum PK: Pasal 23 UU No.4 Tahun 2004, Pasal 77 UU No.14 Tahun 1985. Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan suatu perkara diperlukan syarat-syarat sebagai berikut : 1.Putusan telah mempunyai kekuatan hukum (inkrach) 2.Harus ada bukti baru (novum) 3.Tidak lebih dari 6 (enam) bulan setelah Novum ditemukan. 4,Pemohon PK harus disumpah atas penemuan novum tersebut. Catatan : Upaya hukum perkara volunteer adalah kasasi dengan perkataan lain apabila pemohon tidak dapat menerima penetapan yang dijatuhkan hakim, maka ia dapat mengajukan kasasi tanpa melalui proses banding terlebih dahulu. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Pelaksanaan Putusan
  • 58.
    58 Putusan Sela tidakdapat diajukan banding kecuali sekaligus diajukan bersama dengan putusan akhir. Pengajuan Banding Pengertian banding ialah permohonan pemeriksaan ulang kepada pengadilan yang lebih tinggi (dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama) terhadap suatu perkara yang telah diputus oleh tingkat pertama (Pengadilan Agama) karena merasa tidak puas atau tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut: 1.Permohonan banding diajukan kepada pengadilan tinggi dalam daerah hukum meliputi pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara. 2.Permohonan banding diajukan melalui pengadilan yang memutus perkara tersebut. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Pelaksanaan Putusan
  • 59.
    59 Syarat-syarat banding. 1. Diajukanoleh pihak-pihak dalam perkara. 2. Diajukan masih dalam tenggang waktu banding. 3. Putusan tersebut menurut hukum diperbolehkan banding. 4. Membayar panjar biaya banding. 5. Membuat akta permohonan banding dengan menghadap pejabat kepaniteraan pengadilan BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Pelaksanaan Putusan
  • 60.
    60 Masa Pengajuan banding: 1. Bagi pihak berperkara yang berada dalam wilayah hukum pengadilan yang memutus perkara adalah selama 14 hari terhitung mulai hari berikutnya sejak putusan dijatuhkan atau diberitahukan kepada yang bersangkutan. 2. Bagi pihak yang berada di luar wilayah pengadilan agama yang memutus perkara tersebut, masa bandingnya selama 30 hari terhitung hari berikutnya isi putusan disampaikan kepada yang bersangkutan. (Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) UU No.20/1947 BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Pelaksanaan Putusan
  • 61.
    61 Pengajuan Kasasi Pengertian Kasasiialah pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan yang lebih rendah (pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama) karena kesalahan dalam penerapan hukum.Pihak yang tidak menerima atau tidak puas atas putusan pengadilan tinggi agama atau pengadilan agama (dalam perkara volunteer) dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan syarat-syarat tertentu BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Pelaksanaan Putusan
  • 62.
    62 Syarat-syarat kasasi 1. Diajukanoleh yang berhak. 2. Diajukan masih dalam tenggang waktu kasasi. 3. Putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat banding menurut hukum dapat dimintakan kasasi. 4. Membuat memori kasasi. 5. Membayar panjar biaya kasasi. 6. Membuat akta permohonan kasasi di kepaniteraan pengadilan agama yang bersangkutan. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Pelaksanaan Putusan
  • 63.
    63 Adapun tenggang waktupengajuan kasasi sama dengan pengajuan banding.Apabila syarat-syarat kasasi tersebut tidak terpenuhi, maka berkas perkaranya tidak dikirim ke Mahkamah Agung, Panitera Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut membuat keterangan bahwa permohonan kasasi atas perkara tersbut tidak memenuhi syarat formal. Ketua PA melaporkan ke Mahkamah Agung bahwa permohonan kasasi tidak diteruskan ke MA (Peraturan MARI Nomor 1 Tahun 2001) BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Pelaksanaan Putusan
  • 64.
    64 Peninjauan Kembali. Pengertian PeninjauanKembali ialah meninjau kembali putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena diketemukan hal-hal atau bukti baru yang pada pemeriksaan terdahulu tidak diketahui oleh Hakim. Peninjaun Kembali hanya dapat diperiksa oleh Mahkamah Agung.. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Pelaksanaan Putusan
  • 65.
    65 Syarat-syarat permohonan PK 1.Diajukan oleh pihak yang berperkara. 2. Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 3. Membuat permohonan peninjauan kembali yang memuat alasan- alasannya. 4. Diajukan dalam tenggang waktu menurut undang-undang. 5. Membayar panjar biaya peninjauan kembali. 6. Membuat akta permohonan Peninjauan Kembali di Kepaniteraan Pengadilan Agama. 7. Ada bukti baru yang belum pernah diajukan pada pemeriksaan terdahulu BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Pelaksanaan Putusan
  • 66.
    66 Masa pengajuan permohonanPeninjauan Kembali adalah 180 hari terhitung mulai ditemukannya novum atau bukti baru Dan sebelum berkas permohoan Peninjauan Kembali dikirim ke Mahkamah Agung, Pemohon harus disumpah oleh Ketua Pengadilan tentang penemuan novum tersebut. BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA D. PUTUSAN Pelaksanaan Putusan
  • 67.
    67 Di indonesia, pengadilanyang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah pengadilan agama. Semenjak tahun 2006, dengan diamendemennya UU no. 7 tahun 1989 dengan UU no. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, kewenangan peradilan agama diperluas. Di samping berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawaninan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah, pengadilan agama juga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah [pasal 49 ayat [i] uu no. 3 tahun 2006]. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENDAHULUAN
  • 68.
    68 Ekonomi syariah :adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, Meliputi: (a) bank syariah; (b) lembaga keuangan mikro syari’ah; (c) asuransi syariah; (d) reasuransi syariah; (e) reksa dana syariah; (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; (g) sekuritas syariah; (h) pembiayaan syariah; (i) pegadaian syariah; (j) dana pensiunan lembaga keuangan syariah; dan (k) bisnis syariah.” PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENGERTIAN
  • 69.
    69 Sehubungan dengan jenisdan macamnya mengenai ekonomi syari’ah yang disebut dalam Penjelasan Pasal 49 UU No.3 Th. 2006 huruf (i) di atas, hanya menyebutkan 11 jenis. Sebaiknya, harus dilihat terlebih dahulu mengenai rumusan awalnya yang menyebutkan, bahwa ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, kata antara lain yang menunjukkan bahwa 11 jenis yang disebutkan bukan dalam arti limitatif,tetapi hanya sebagai contoh. Di samping itu, mungkin saja ada bentuk-bentuk lain dari ekonomi syari’ah yang tidak dapat atau belum dapat disebutkan ketika merumuskan pengertian ekonomi syari’ah. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENGERTIAN
  • 70.
    70 Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Kewenangan tersebut tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah saja, tapi juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Kemudian, kewenangan Pengadilan Agama diperkuat kembali dalam Pasal 55 [1] UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENGERTIAN
  • 71.
    71 Namun, Pasal 55[2] UU ini memberi peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara mereka di luar Pengadilan Agama apabila disepakati bersama dalam isi akad. Sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui : musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENGERTIAN
  • 72.
    72 Penyelesaian sengketa perbankansyariah melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan seperti musyawarah, mediasi, dan arbitrase syariah merupakan langkah yang tepat dan layak untuk diapresasi. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENGERTIAN
  • 73.
    73 Akan tetapi, masalahmuncul ketika Pengadilan Negeri juga diberikan kewenangan yang sama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Terjadi dualisme penyelesaian sengketa dan ketidakpastian hukum serta tumpang tindih kewenangan dalam menyelesaikan suatu perkara yang sama oleh dua lembaga peradilan yang berbeda. Padahal, kewenangan ini jelas merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 (i) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENGERTIAN
  • 74.
    74 Karena adanya ketidakpastianhukum seperti inilah, maka Dadang Achmad, Direktur CV Benua Engineering Consultant, pernah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, Memohon pembatalan Pasal 55 ayat [2]&[3] UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah dengan alasan bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENGERTIAN
  • 75.
    75 Pada tanggal 29Agustus 2013, Majelis Mahkamah Konstitusi membuat putusan atas perkara Nomor 93/PUU-X/2012, mengabulkan sebagian permohonan Dadang Achmad, Menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat [2] UU 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENGERTIAN
  • 76.
    76 Lebih lanjut dalamsalah satu pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa adanya pilihan tempat penyelesaian sengketa (choice of forum) untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21 Tahun 2008 pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili, karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, Padahal dalam UU 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama yang berwenang menyelesaikan tersebut. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENGERTIAN
  • 77.
    77 Dengan adanya putusanMahkamah Kontitusi tersebut, maka tidak ada lagi dualisme dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa Perbankan syariah. Hal ini semakin mengokohkan eksistensi Pengadilan Agama di Indonesia, akan tetapi di sisi lain menjadi tantangan tersendiri, karena bidang perbankan syariah secara khusus dan ekonomi secara umum merupakan bidang baru yang sangat kompleks permasalahannya PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENGERTIAN
  • 78.
    78 Keraguan banyak pihakakan kemampuan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus dihilangkan dengan membuktikan kecakapan para hakim di lingkungan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang diputuskanya. Para hakim harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ilmu ekonomi syariah, baik dari segi teori maupun praktik. Apabila diperlukan, di setiap pengadilan dibentuk hakim khusus dalam menyelesaikan sengketa perbankan dan keuangan syariah. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENGERTIAN
  • 79.
    79 Penandatangan Surat KeputusanBersama [SKB] yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia tentang Kerjasama Pelatihan Hakim di Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan pada bulan Juli 2014 lalu adalah langkah yang patut diapresiasi dan harus ditindaklanjuti. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENGERTIAN
  • 80.
    80 Subjek hukum pelakuekonomi syari’ah menurut penjelasan pasal tersebut antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal ini. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH SUBJEK HUKUM PELAKU EKONOMI SYARI’AH
  • 81.
    81 Berdasarkan penjelasan Pasal49 UU. No.3 Th. 2006 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari’ah dan atau bank-bank konvensional yang membuka sektor usaha syari’ah maka dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syari’ah, baik dalam hal pelaksanaan akadnya maupun dalam hal penyelesaian perselisihannya. Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 18-19. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH SUBJEK HUKUM PELAKU EKONOMI SYARI’AH
  • 82.
    82 Secara rinci, dapatdikemukakan mengenai bentuk-bentuk sengketa bank syari’ah yang disebabkan karena adanya pengingkaran atau pelanggaran terhadap perikatan (akad) yang telah dibuat, yaitu disebabkan karena : 1. Kelalaian Bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah dalam akad wadi’ah 2. Bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam akad mudlorobah PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH SENGKETA EKONOMI SYARI’AH
  • 83.
    83 3. Nasabah melakukankegiatan usaha minuman keras dan usaha-usaha lain yang diharamkan menurut syari’at Islam yang bersumber dari dana pinjaman bank syari’ah, akad qirah dan lain-lain 4. Pengadilan agama berwenang menghukum kepada pihak nasabah atau pihak bank yang melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian riil (real lose). PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH SENGKETA EKONOMI SYARI’AH
  • 84.
    84 Secara garis besar,sengketa ekonomi syari’ah dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: 1. Sengketa di bidang ekonomi syari’ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari’ah dengan nasabahnya, 2. Sengketa di bidang ekonomi syari’ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari’ah, 3. Sengketa di bidang ekonomi syari’ah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH SENGKETA EKONOMI SYARI’AH
  • 85.
    85 Sengketa ekonomi syari’ahjuga bisa dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan juga bisa berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi syari’ah, di samping itu juga perkara derivatif kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan). PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH SENGKETA EKONOMI SYARI’AH
  • 86.
    86 Perdamaian(Sulhu) Langkah pertama yangperlu diupayakan ketika hendak menyelesaikan perselisihan, ialah melalui cara damai. Untuk mencapai hakekat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah (Al-Qur’an) dan RosulNya (Al-Sunnah) dalam menyelesaikan segala persoalan. Upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui musyawarah (syuura) untuk mencapai mufakat di antara para pihak yang berselisih. Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip- prinsip syari’at, diharapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat diselesaikan PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH
  • 87.
    87 Arbitrase Syari’ah (Tahkim) Untukmenyelesaikan perkara/ perselisihan secara damai dalam hal keperdataan, selain dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dari para pihak, juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (mediator). Upaya ini biasanya akan ditempuh apabila para pihak yang berperkara itu sendiri ternyata tidak mampu mencapai kesepakatan damai. Institusi formal yang khusus dibentuk untuk menangani perselisihan/ sengketa disebut arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH
  • 88.
    88 Lembaga Peradilan Syari’ah(Qadha) Dengan disahkannya UU No. 3 Th. 2006 tentang perubahan UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah (pasal49). Dengan adanya kewenangan ini maka perkara yang timbul terkait dengan penyelesaian sengketa syari’ah selain dapat diselesaikan melalui cara damai (sulhu) dan arbitrase syari’ah (tahkim), juga dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan (qadha). PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH
  • 89.