Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga internasional khususnya mengenai perkawinan dan perceraian antarnegara serta implikasinya, asas-asas utama dalam hukum perdata internasional, contoh kasus perceraian campuran, dan pewarisan antarnegara.
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,
Hukum acara perdata mengatur tentang pengajuan gugatan dan permohonan ke pengadilan, pemeriksaan di persidangan melalui pembuktian dan perdamaian, serta putusan dan upaya hukum terhadap putusan.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga internasional khususnya mengenai perkawinan dan perceraian antarnegara serta implikasinya, asas-asas utama dalam hukum perdata internasional, contoh kasus perceraian campuran, dan pewarisan antarnegara.
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,
Hukum acara perdata mengatur tentang pengajuan gugatan dan permohonan ke pengadilan, pemeriksaan di persidangan melalui pembuktian dan perdamaian, serta putusan dan upaya hukum terhadap putusan.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH selaku dosen yang mengajar beberapa mata kuliah seperti sistem hukum pidana, hukum pidana barat, hukum pidana adat, ciri-ciri hukum publik, asas-asas hukum pidana dalam KUHP, dan sistem hukum barat. Juga disebutkan bahwa Indonesia adalah negara bekas jajahan Belanda dan beragam suku bangsa.
Hukum acara perdata - Konsep dasar hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar hukum acara perdata. Hukum acara perdata berfungsi untuk melaksanakan dan menegakkan hukum perdata materiil melalui kekuasaan peradilan. Sumber hukum acara perdata antara lain HIR, Rbg, Rv, KUH Perdata, berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, adat, dan doktrin. Asas-asas hukum acara perdata mencakup antara lain bahwa
Ini merupakan salah satu tugas saya mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dimana merupakan tugas untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
1. Berdasarkan kekuasaan absolut yang berada dibawah Mahkamah agung ada beberapa lingkungan peradilan, sebut dan jelaskan?
2. Didalam penyelesain perkara perdata ada beberapa tahap sebutkan? Serta jelaskan tahapan aministratif dalam perkara perdata?
3. Menurut KUHPerdata alat-alat bukti dalam hokum acara perdata terdiri atas, sebut dan jelaskan?
4. Menurut golongannya suatu putusan pengadilan dikenal dua macam pengolongan putusan, sebut dan jelaskan?
5. Sebut dan jelaskan Macam Upaya hokum dan macam Eksekusi menurut sifatnya? Serta buat skema hokum acara perdata di pengadilan?
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
Suksesi = Succesion
Susesi dalam Hukum Internasional adalah
Peralihan hak dan kewajiban intenasional, baik dari negaraatau pemerintah lama ke pemerintah baru. Contoh perubahan kekuasaan territorial Uni Soviet yang dibagi atasbeberapa Negara lain seperti Rusia, Estonia,Ukraina dan yang lainnya. Atau bias juga tidak jauh dari Indonesiayakni suksesi Negara Timor Leste. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suksesi atau seccesion yakni membahas mengenai kedaulatan yang sebelumnya dimiliki, dan hak serta kewajiban baru Negara tersebut. Serta sejauh manahal tersebut dimiliki suatu Negara yang digantikan dan yang tergantikan.
Dokumen tersebut membahas tentang kaedah hukum dan kaedah sosial. Kaedah hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat dan dapat dipaksakan, sedangka kaedah sosial meliputi kaedah agama, kebiasaan, dan kesusilaan yang mengatur perilaku manusia dalam interaksinya.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hukum perdata internasional, dimulai dari masa Kekaisaran Romawi hingga pertumbuhan teori statuta di Perancis. Terdapat beberapa prinsip hukum perdata internasional yang tumbuh dan berkembang sejak masa Romawi hingga abad pertengahan seperti asas lex situs, lex domicilii, dan lex loci contractus. Teori statuta yang dikembangkan Bartolus de Sassoferrato kemudian meluas pengguna
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian perkawinan menurut Undang-Undang dan para tokoh hukum, syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang, serta pentingnya pencatatan perkawinan."
Dokumen tersebut membahas tentang Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH selaku dosen yang mengajar beberapa mata kuliah seperti sistem hukum pidana, hukum pidana barat, hukum pidana adat, ciri-ciri hukum publik, asas-asas hukum pidana dalam KUHP, dan sistem hukum barat. Juga disebutkan bahwa Indonesia adalah negara bekas jajahan Belanda dan beragam suku bangsa.
Hukum acara perdata - Konsep dasar hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar hukum acara perdata. Hukum acara perdata berfungsi untuk melaksanakan dan menegakkan hukum perdata materiil melalui kekuasaan peradilan. Sumber hukum acara perdata antara lain HIR, Rbg, Rv, KUH Perdata, berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, adat, dan doktrin. Asas-asas hukum acara perdata mencakup antara lain bahwa
Ini merupakan salah satu tugas saya mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dimana merupakan tugas untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
1. Berdasarkan kekuasaan absolut yang berada dibawah Mahkamah agung ada beberapa lingkungan peradilan, sebut dan jelaskan?
2. Didalam penyelesain perkara perdata ada beberapa tahap sebutkan? Serta jelaskan tahapan aministratif dalam perkara perdata?
3. Menurut KUHPerdata alat-alat bukti dalam hokum acara perdata terdiri atas, sebut dan jelaskan?
4. Menurut golongannya suatu putusan pengadilan dikenal dua macam pengolongan putusan, sebut dan jelaskan?
5. Sebut dan jelaskan Macam Upaya hokum dan macam Eksekusi menurut sifatnya? Serta buat skema hokum acara perdata di pengadilan?
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
Suksesi = Succesion
Susesi dalam Hukum Internasional adalah
Peralihan hak dan kewajiban intenasional, baik dari negaraatau pemerintah lama ke pemerintah baru. Contoh perubahan kekuasaan territorial Uni Soviet yang dibagi atasbeberapa Negara lain seperti Rusia, Estonia,Ukraina dan yang lainnya. Atau bias juga tidak jauh dari Indonesiayakni suksesi Negara Timor Leste. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suksesi atau seccesion yakni membahas mengenai kedaulatan yang sebelumnya dimiliki, dan hak serta kewajiban baru Negara tersebut. Serta sejauh manahal tersebut dimiliki suatu Negara yang digantikan dan yang tergantikan.
Dokumen tersebut membahas tentang kaedah hukum dan kaedah sosial. Kaedah hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat dan dapat dipaksakan, sedangka kaedah sosial meliputi kaedah agama, kebiasaan, dan kesusilaan yang mengatur perilaku manusia dalam interaksinya.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hukum perdata internasional, dimulai dari masa Kekaisaran Romawi hingga pertumbuhan teori statuta di Perancis. Terdapat beberapa prinsip hukum perdata internasional yang tumbuh dan berkembang sejak masa Romawi hingga abad pertengahan seperti asas lex situs, lex domicilii, dan lex loci contractus. Teori statuta yang dikembangkan Bartolus de Sassoferrato kemudian meluas pengguna
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian perkawinan menurut Undang-Undang dan para tokoh hukum, syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang, serta pentingnya pencatatan perkawinan."
Makalah Hukum Perdata Islam di Indonesia tentang Pencatatan Perkawinan, Perja...AZA Zulfi
Makalah ini membahas tentang hukum pencatatan perkawinan, perjanjian perkawinan, dan larangan perkawinan dalam hukum perdata Islam di Indonesia. Pencatatan perkawinan dipandang penting untuk menjamin ketertiban rumah tangga dan memberikan bukti perkawinan yang sah, meskipun tidak diatur secara rinci dalam hukum Islam klasik. Perjanjian perkawinan meliputi perjanjian-perjanjian sebelum dan sesudah pernikahan. Larangan
Perjanjian perkawinan mengatur harta suami istri dan akibatnya jika perkawinan berakhir. Menurut KUHPerdata harus dibuat di hadapan notaris sebelum pernikahan, sedangkan UU Perkawinan cukup dihadapan pegawai catat nikah. Perjanjian hanya mengikat pihak ketiga jika terdaftar di pengadilan.
Dokumen tersebut membandingkan hukum perkawinan menurut KUHPerdata dan UU No. 1/1974. Secara garis besar, perbandingan mencakup pengertian, sifat, syarat-syarat materiil dan formil, orang yang berhak mencegah, hak dan kewajiban suami istri, serta akibat perkawinan terhadap harta bendanya. Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh perbedaan ketentuan perkawinan menurut undang-undang yang
Dokumen tersebut membahas tentang pencatatan perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam. Pencatatan perkawinan diwajibkan oleh undang-undang agar perkawinan menjadi sah secara hukum dan untuk melindungi hak-hak istri dan anak. Pencatatan penting juga menurut hukum Islam karena dapat mencegah mudharat di kemudian hari. Dokumen tersebut juga membahas tentang harta bersama, per
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga di Indonesia. Hukum keluarga mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga seperti perkawinan, kekuasaan orang tua, dan perwalian. Dokumen ini menjelaskan pengertian, sumber hukum, asas-asas, dan ruang lingkup hukum keluarga serta membahas secara rinci mengenai perkawinan, perceraian, dan perjanjian kawin.
Dokumen tersebut membahas tentang perkawinan siri, yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi. Dokumen menjelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan belum dapat mengatasi perkawinan siri karena masih mengakui keabsahan pernikahan berdasarkan hukum agama. Dokumen juga membahas dampak negatif perkawinan siri bagi istri dan anak, seperti ketidakjelasan status hukum, dan saran
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perkawinan di Indonesia, termasuk pengertian, tujuan, syarat-syarat perkawinan, dan perdebatan mengenai perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda."
Hukum perdata Indonesia didasarkan pada hukum perdata Belanda yang diperkenalkan pada masa kolonial. UU No. 1 tahun 1974 menyatukan berbagai peraturan perkawinan, sedangkan UU No. 5 tahun 1960 mengatur hukum agraria. Sistematika hukum perdata terdiri atas hukum perorangan, keluarga, harta kekayaan, dan waris.
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
2. Pengertian Hukum Keluarga
Adalah hubungan-hubungan hukum yang
timbul dari kehidupan keluarga sedarah,
akibat perkawinan dan keturunan
Dalam KUHPerdata, hukum keluarga diatur
dalam buku pertama tentang orang, judul
dan isinya tidak sesuai dengan materi
hukum perseorangan karena ternyata juga
diatur matri hukum kekeluargaan.
3. Pengertian Perkawinan
Bagian yang penting dalam hukum keluarga
adalah hukum perkawinan
Perkwinan adalah merupakan suatu kejadian
yang sangat memperngaruhi status hukum
seseorang dalam arti :
a. Timbul kedudukan sebagai suami dan
sebagai istri
b. Jika dalam perkawinan lahir anak, maka
timbul hubungan hukum antara orang tua
dan anak.
4. Pengaturan Hukum Perkawinan
a. Sebelum berlakunya UU no. 1 tahun 1974, hukum
perkawinan di Indonesia berbhineka (beraneka ragam),
1. berlaku HOCI
2. berlaku KUHPerdata
3. Hukum Islam
4. peraturan perkawinan campuran
b. Sesudah berlakunya UU perkawinan, berlaku :
1. UU No. 1Tahun 1974
2. PP No. 9 tahun 1975
3. PP 10 tahun 1983
4. PP 45 tahun 1990
5. Kompilasi hukum Islam kepres No. 1 tahun 1991
5. Perkawinan Ditinjau dari
KUHPerdata
Pengertian perkawinan, UU tidak mengatur apa yang dimaksud
dengan perkawinan sehingga ilmu hukumlah yang
merumuskannya :
“Perkawinan adalah suatu pertalian antara seorang laki-laki
dengan seorang wanita yang diakui sah oleh undang-undang
yang bertujuan untuk menyelengarakan kesatuan hidup yan
abadi”
Konsepsi perkawinan perdata dapat disimpulkan dari ketentuan
pasal 26 KUHperdata.
a. KUHPerdata hanya mengenal perkawinan yang dilangsungkan
menurut UU dan dihadapan pegawai catatan sipil.
b. Pejabat gereja baru boleh melangsungkan perkawinan apabila
perkawinan menurut UU sudah dilangsungkan di hadapan
pegawai catatan sipil (pasal 81 KUHPerdata)
6. Segi Negatif dari Lembaga
Perkawinan Menurut KUHPerdata
a. UU tidak mencampuri upacara-upacara
gereja (tidak diperhatikan aspek religius)
b. UU tidak memperhatikan larangan
perkawinan sebagai mana halnya dalam
peraturan agama.
c. UU tidak memperhatikan faktor biologis
misalnya kemandulan.
d. UU tidak memperhatikan motif-motif yang
mendorong pihak-pihak yang melakukan
perkawinan.
7. Segi positif dari Lembaga
Perkawinan Menurut KUHPerdata
a. Perkawinan berdasarkan asas monogami
b. Perkawinan harus berlangsung kekal hanya
putus karena kematian
c. Alasan perceraian ditentukan secara linitatif
oleh UU
8. Perbedaan Antara Perkawinan
dan Perjanjian
1. Dilihat dari para pihak
2. Isi perjanjian ditentukan oleh para pihak
sedangkan isi perkawinan ditentukan oleh UU.
3. Peralihan hak, hak-hak dan kewajiban yang
timbul dari perjanjian dapat dialihkan
sedangkan hak-hak dan kewajiban yang timbul
dari perkawinan tdak dapat dialihkan.
4. Hapusnya perjanjian ditentukan oelh
kesepakatan para pihak sedangkan hapusnya
perkawinan/ putusnya perkawinan harus
berdasarkan alasan-alasan yang terbatas dalam
UU.
9. Syarat-Syarat Perkawinan
Menurut KUHPerdata terdiri dari syarat materiil
yang mengenai diri pribadi para calon yang
akan melangsungkan perkawinan.
Syarat Formil yaitu syarat2 yang mendahului
perkawinan dan pada saat melangsungkan
perkawinan
10. Syarat Materiil
Syarat Materiil umum :
1. Kata sepakat
2. Batas usia
3. Asas monogami
4. Tenggang waktu tunggu
Syarat materiil Khusus :
1. Larangan perkawinan
2. Izin kawin
Syarat Formil :
1. Pemberitahuan akan berlangsungnya perkawinan
(pasal 50 & 51 KUHPerdata)
2. Pengumuman (pasal 52, 53, 54 KUHPerdata)
3. Pelangsungan perkawinan (pasal 57 KUHPerdata)
11. Perkawinan Ditinjau dari UU
No. 1 tahun 1974
Pengertian perkawinan : perkawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan
seorang wanita sebagai suami istri sebagai
tujuan untuk membentuk keluarga / rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan yang Maha Esa.
12. Unsur-Unsur Perkawinan
1. Unsur agama, dapat disimpulkan dari ketentuan
pasal 1, 2, 8, 51 UU No. 1 tahun 1974.
2. Unsur Biologis, dapat dilihat dari ketentuan pasal
4 dan 7 UU No. 1 tahun 1974.
3. Unsur Sosiologis, batas umur untuk
melangsungkan perkawinan adalah untuk
mengurangi laju pertambahan penduduk karena
kelahiran, karena pertambahan penduduk adalah
masalah sosial
4. UnsurYuridis, dapat disimpulkan dari ketentuan
pasal 2 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974.
13. Syarat-Syarat Perkawinan
Menurut UU Perkawinan
Syarat materiil umum :
1. Persetujuan bebas, pasal 6 ayat 1 UU
perkawinan
2. Syarat usia, pasal 7 ayat 1 UU perkawinan
3. Asas monogami relatif, pasal 9 dan 3 ayat 1
4. Berlakunya tenggang waktu tunggu, lihat
ketentuan pasal 39 PP No. 9 tahun 1975,
cerai mati 130 hari sejak tanggal kematian
suami, cerai hidup 3 kali suci sekurang-
kurangnya 90 hari.
14. Lanjutan…
Syarat Materiil Khusus :
1. Izin kawin, pasal 6 ayat 1 dan 2
2. Larangan tertentu untuk melangsungkan
perkawinan, pasal 8 UU No. 1 tahun 1974
Syarat Formal :
1. Pemberitahuan, pasal 3 ayat 2 PP 9 tahun 1975
2. Penelitian, pasal 6 ayat 1 PP 9 tahun 1975
3. Pencatatan, pasal 7 PP 9 tahun 1975
4. Pengumuman, pasal 8 PP 9 tahun 1975
5. Pelangsungan perkawinan, pasal 10 PP 9 tahun
1975
15. Perkawinan Dilangsungkan
Terbuka Untuk Umum
Dengan tujuan untuk :
1. Memberi kepastian tentang telah
dilangsungkannya perkawinan
2. Mencegah terjadinya perkawinan gelap
3. Mencegah perkawinan yang dilangsungkan
secara tergesa-gesa
4. Memberikan suasana yang khidmat dan sakral
5. Untuk menjamin pegawai pencatat berlaku
hati-hati
16. 16
Penandatanganan
Akte Perkawinan
Kedua mempelai
Saksi – saksi
Pegawai pencatat perkawinan
Untuk yg beragama Islam wali nikah
Akte perkawinan
Dibuat rangkap 2
Diatur dalam
Ps 11 (1,2,3) PP 9/75
Ps 13 (1,2) UUP 1/74
Terhadap perkawinan
Dengan kuasa
Diberi kutipan
1. Disimpan pegawai
pencatat
2. Pengadilan ____
3. Kedua mempelai
Ditandatangani oleh
penerima kuasa
Termasuk dlm
perjanjian pemberian
kuasa
17. 17
Perkawinan dengan kuasa
Yang disahkan
Oleh pegawai pencatat
_______
Terlihat dalam Ps 6 PP 9/75
Tidak diatur secara tegas
Terhadap kuasa autentik
Atau
Dibawah tangan
18. 18
Akte Perkawinan
ps 12 & 13 PP 9/75
1. Nama, tanggal, tempat lahir, agama/kepercayaan,
tempat kediaman suami/istri, jika janda/duda:
mantan suami/istri disebutkan
2. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat
kediaman orang tua suami/istri
3. Ijin ps. 6 (2,3,4,5) UU 1/74
4. Despensasi pengadilan berkaitan dengan batas
umur ps. 7 UU 1/74
5. Kata sepakat para pihak
6. Ijin pejabat
7. Perjanjian perkawinan
8. Identitas para saksi
19. 19
Akte Perkawinan
--- dibuat rangkap 2 (dua)
Disimpan oleh ____ pencatat
_____ ke PN di wilayah
hk perkawinan dilangsungkan
Ps. 13 PP 9/75
Tentang peristiwa bahwa telah terjadi
pelangsungan perkawinan
Diberikan pada saksi – saksi alat bukti
Kutipan akte perkawinan
UUP 1/74 tidak mengatur BW 100 – 102
