Dokumen ini membahas tentang hukum keluarga, terutama hukum perkawinan, yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 dan KUHPerdata. Perkawinan dinyatakan sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan yang sah secara hukum, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Selain itu, dokumen juga membedakan antara perkawinan dan perjanjian, serta menjelaskan aspek positif dan negatif dari lembaga perkawinan menurut hukum yang berlaku.

1. HUKUM KELUARGA
ARRASYID

2. Pengertian Hukum Keluarga
Adalah hubungan-hubungan hukum yang
timbul dari kehidupan keluarga sedarah,
akibat perkawinan dan keturunan
Dalam KUHPerdata, hukum keluarga diatur
dalam buku pertama tentang orang, judul
dan isinya tidak sesuai dengan materi
hukum perseorangan karena ternyata juga
diatur matri hukum kekeluargaan.

3. Pengertian Perkawinan
Bagian yang penting dalam hukum keluarga
adalah hukum perkawinan
Perkwinan adalah merupakan suatu kejadian
yang sangat memperngaruhi status hukum
seseorang dalam arti :
a. Timbul kedudukan sebagai suami dan
sebagai istri
b. Jika dalam perkawinan lahir anak, maka
timbul hubungan hukum antara orang tua
dan anak.

4. Pengaturan Hukum Perkawinan
a. Sebelum berlakunya UU no. 1 tahun 1974, hukum
perkawinan di Indonesia berbhineka (beraneka ragam),
1. berlaku HOCI
2. berlaku KUHPerdata
3. Hukum Islam
4. peraturan perkawinan campuran
b. Sesudah berlakunya UU perkawinan, berlaku :
1. UU No. 1Tahun 1974
2. PP No. 9 tahun 1975
3. PP 10 tahun 1983
4. PP 45 tahun 1990
5. Kompilasi hukum Islam kepres No. 1 tahun 1991

5. Perkawinan Ditinjau dari
KUHPerdata
Pengertian perkawinan, UU tidak mengatur apa yang dimaksud
dengan perkawinan sehingga ilmu hukumlah yang
merumuskannya :
“Perkawinan adalah suatu pertalian antara seorang laki-laki
dengan seorang wanita yang diakui sah oleh undang-undang
yang bertujuan untuk menyelengarakan kesatuan hidup yan
abadi”
Konsepsi perkawinan perdata dapat disimpulkan dari ketentuan
pasal 26 KUHperdata.
a. KUHPerdata hanya mengenal perkawinan yang dilangsungkan
menurut UU dan dihadapan pegawai catatan sipil.
b. Pejabat gereja baru boleh melangsungkan perkawinan apabila
perkawinan menurut UU sudah dilangsungkan di hadapan
pegawai catatan sipil (pasal 81 KUHPerdata)

6. Segi Negatif dari Lembaga
Perkawinan Menurut KUHPerdata
a. UU tidak mencampuri upacara-upacara
gereja (tidak diperhatikan aspek religius)
b. UU tidak memperhatikan larangan
perkawinan sebagai mana halnya dalam
peraturan agama.
c. UU tidak memperhatikan faktor biologis
misalnya kemandulan.
d. UU tidak memperhatikan motif-motif yang
mendorong pihak-pihak yang melakukan
perkawinan.

7. Segi positif dari Lembaga
Perkawinan Menurut KUHPerdata
a. Perkawinan berdasarkan asas monogami
b. Perkawinan harus berlangsung kekal hanya
putus karena kematian
c. Alasan perceraian ditentukan secara linitatif
oleh UU

8. Perbedaan Antara Perkawinan
dan Perjanjian
1. Dilihat dari para pihak
2. Isi perjanjian ditentukan oleh para pihak
sedangkan isi perkawinan ditentukan oleh UU.
3. Peralihan hak, hak-hak dan kewajiban yang
timbul dari perjanjian dapat dialihkan
sedangkan hak-hak dan kewajiban yang timbul
dari perkawinan tdak dapat dialihkan.
4. Hapusnya perjanjian ditentukan oelh
kesepakatan para pihak sedangkan hapusnya
perkawinan/ putusnya perkawinan harus
berdasarkan alasan-alasan yang terbatas dalam
UU.

9. Syarat-Syarat Perkawinan
Menurut KUHPerdata terdiri dari syarat materiil
yang mengenai diri pribadi para calon yang
akan melangsungkan perkawinan.
Syarat Formil yaitu syarat2 yang mendahului
perkawinan dan pada saat melangsungkan
perkawinan

10. Syarat Materiil
Syarat Materiil umum :
1. Kata sepakat
2. Batas usia
3. Asas monogami
4. Tenggang waktu tunggu
Syarat materiil Khusus :
1. Larangan perkawinan
2. Izin kawin
Syarat Formil :
1. Pemberitahuan akan berlangsungnya perkawinan
(pasal 50 & 51 KUHPerdata)
2. Pengumuman (pasal 52, 53, 54 KUHPerdata)
3. Pelangsungan perkawinan (pasal 57 KUHPerdata)

11. Perkawinan Ditinjau dari UU
No. 1 tahun 1974
Pengertian perkawinan : perkawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan
seorang wanita sebagai suami istri sebagai
tujuan untuk membentuk keluarga / rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan yang Maha Esa.

12. Unsur-Unsur Perkawinan
1. Unsur agama, dapat disimpulkan dari ketentuan
pasal 1, 2, 8, 51 UU No. 1 tahun 1974.
2. Unsur Biologis, dapat dilihat dari ketentuan pasal
4 dan 7 UU No. 1 tahun 1974.
3. Unsur Sosiologis, batas umur untuk
melangsungkan perkawinan adalah untuk
mengurangi laju pertambahan penduduk karena
kelahiran, karena pertambahan penduduk adalah
masalah sosial
4. UnsurYuridis, dapat disimpulkan dari ketentuan
pasal 2 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974.

13. Syarat-Syarat Perkawinan
Menurut UU Perkawinan
Syarat materiil umum :
1. Persetujuan bebas, pasal 6 ayat 1 UU
perkawinan
2. Syarat usia, pasal 7 ayat 1 UU perkawinan
3. Asas monogami relatif, pasal 9 dan 3 ayat 1
4. Berlakunya tenggang waktu tunggu, lihat
ketentuan pasal 39 PP No. 9 tahun 1975,
cerai mati 130 hari sejak tanggal kematian
suami, cerai hidup 3 kali suci sekurang-
kurangnya 90 hari.

14. Lanjutan…
Syarat Materiil Khusus :
1. Izin kawin, pasal 6 ayat 1 dan 2
2. Larangan tertentu untuk melangsungkan
perkawinan, pasal 8 UU No. 1 tahun 1974
Syarat Formal :
1. Pemberitahuan, pasal 3 ayat 2 PP 9 tahun 1975
2. Penelitian, pasal 6 ayat 1 PP 9 tahun 1975
3. Pencatatan, pasal 7 PP 9 tahun 1975
4. Pengumuman, pasal 8 PP 9 tahun 1975
5. Pelangsungan perkawinan, pasal 10 PP 9 tahun
1975

15. Perkawinan Dilangsungkan
Terbuka Untuk Umum
Dengan tujuan untuk :
1. Memberi kepastian tentang telah
dilangsungkannya perkawinan
2. Mencegah terjadinya perkawinan gelap
3. Mencegah perkawinan yang dilangsungkan
secara tergesa-gesa
4. Memberikan suasana yang khidmat dan sakral
5. Untuk menjamin pegawai pencatat berlaku
hati-hati

16. 16
Penandatanganan
Akte Perkawinan
Kedua mempelai
Saksi – saksi
Pegawai pencatat perkawinan
Untuk yg beragama Islam  wali nikah
Akte perkawinan
Dibuat rangkap 2
Diatur dalam
Ps 11 (1,2,3) PP 9/75
Ps 13 (1,2) UUP 1/74
Terhadap perkawinan
Dengan kuasa
Diberi kutipan
1. Disimpan pegawai
pencatat
2. Pengadilan ____
3. Kedua mempelai
Ditandatangani oleh
penerima kuasa
Termasuk dlm
perjanjian pemberian
kuasa

17. 17
Perkawinan dengan kuasa
Yang disahkan
Oleh pegawai pencatat
_______
Terlihat dalam Ps 6 PP 9/75
Tidak diatur secara tegas
Terhadap kuasa autentik
Atau
Dibawah tangan

18. 18
Akte Perkawinan
ps 12 & 13 PP 9/75
1. Nama, tanggal, tempat lahir, agama/kepercayaan,
tempat kediaman suami/istri, jika janda/duda:
mantan suami/istri disebutkan
2. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat
kediaman orang tua suami/istri
3. Ijin  ps. 6 (2,3,4,5) UU 1/74
4. Despensasi pengadilan  berkaitan dengan batas
umur  ps. 7 UU 1/74
5. Kata sepakat para pihak
6. Ijin pejabat
7. Perjanjian perkawinan
8. Identitas para saksi

19. 19
Akte Perkawinan
--- dibuat rangkap 2 (dua)
Disimpan oleh ____ pencatat
_____ ke PN di wilayah
hk perkawinan dilangsungkan
Ps. 13 PP 9/75
Tentang peristiwa  bahwa telah terjadi
pelangsungan perkawinan
Diberikan pada saksi – saksi  alat bukti
Kutipan akte perkawinan
UUP 1/74 tidak mengatur  BW 100 – 102