Uploaded byLuhAriyani1
PPTX, PDF444 views

PPT PBB DAN PBHTB HSP.pptxPPT PBB DAN PBHTB HSP.pptx

Dokumen ini menjelaskan tentang pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia. PBB dikenakan terhadap objek berupa tanah dan bangunan, dengan ketentuan pengenaan pajak yang disesuaikan dengan nilai jual objek pajak. BPHTB dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, dengan pengaturan mengenai saat terutangnya dan cara pelunasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Embed presentation

Download to read offline
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN BPHTB HUKUM PERPAJAKAN Oleh : I PUTU HARRY SUANDANA PUTRA, SH. PRODI HUKUM UNIVERSITAS BALI INTERNASIONAL
PAJAK BUMI BANGUNA N PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
BUMI – bumi/bu·mi/ n menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: 1 planet tempat manusia hidup; dunia; jagat: 2 planet ke-3 dari matahari; 3 permukaan dunia; tanah: BANGUNAN – Bangunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang yang merupakan bakal untuk membangun rumah atau gedung dan sebagainya; material;
– Pengertian Pajak Bumi dan/atau Bangunan adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. – Pajak Bumi dan/atau Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. – Jadi, Pajak Bumi dan/atau Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi atau tanah atau perairan dan/atau bangunan.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OBJEK PBB SUBJEK PBB
OBJEK PBB Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1994 adalah "Bumi dan atau Bangunan" • Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. • Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dll. BUMI • Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. • Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, dermaga, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dll. BANGUNAN
Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 1994 1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi dll. 2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. 3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. 4. Digunakan untuk perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 5. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 3 ayat (2) UU No. 12 tahun 1994 Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 3 ayat (3) UU No. 12 tahun 1994 Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Namun untuk hal ini, NJOPTKP telah ditetapkan sebesar Rp12.000.000 sesuai dengan PMK No. 23/PMK.03/2014. Pasal 3 ayat (4) UU No. 12 tahun 1994 Penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
PBB PBB-P3 (Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan) dengan dasar hukum UU No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 1994 PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan dasar hukum UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Pasal 4 UU No. 12 Tahun 1994 ) -Subjek Pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata: -Wajib Pajak adalah subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau; memperoleh manfaat atas bumi, dan atau; memiliki bangunan, dan atau; memperoleh manfaat atas bangunan
SAAT TERUTANGNYA PBB Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994
PASAL 6 (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak. (2) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. (3) Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari nilai jual objek pajak. (4) Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.
PASAL 7 Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak. PASAL 8 (1) Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim. (2) Saat yang menentukan pajak yang terhutang adalah menurut keadaan obyek pajak pada tanggal 1 Januari. (3) Tempat pajak yang terhutang : (4) untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; (5) untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II atau Kotamadya Daerah Tingkat II;
CARA PELUNASAN PBB Menurut Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994
PASAL 9 (1) Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak. (2) Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Objek Pajak oleh subjek pajak. (3) Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
PASAL 10 (1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang. (2) Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal- hal sebagai berikut: a. apabila Surat Pemberitahuan Objek Pajak tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
PASAL 10 (3) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak. (4) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak ditambah denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terhutang.
PASAL 11 (1) Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh wajib pajak. (2) Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak. (3) Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
PASAL 11 (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak. (5) Pajak yang terhutang dibayar di Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. (6) Tata Cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh Menteri Keuangan.
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) HUKUM PERPAJAKAN Oleh : I PUTU HARRY SUANDANA PUTRA, SH. PRODI HUKUM UNIVERSITAS BALI INTERNASIONAL
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (1) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak (2) Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. (3) Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
OBJEK BPHTB Menurut Pasal 2 Undang- Undang No. 20 tahun 2000 yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud meliputi: a. Pemindahan hak karena : 1. jual beli; 2. tukarmenukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10.penggabungan usaha; 11.peleburan usaha; 12.pemekaran usaha; 13.hadiah.
Hak atas tanah sebagaimana dimaksud adalah : a.hak milik; b.hak guna usaha; c.hak guna bangunan; d.hak pakai; e.hak milik atas satuan rumah susun; f. hak pengelolaan.
Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2000 Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh : a. perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut; d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; e. orang pribadi atau badan karena wakaf; f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
Saat Terutangnya Menurut Pasal 9 Undang-Undang No. 20 tahun 2000, saat yang menentukan pajak yang terutang atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak Berikut saat yang menentukan terutangnya pajak : – jual beli : sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; – tukar menukar : sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; – hibah : sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; – waris : sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan; – pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; – pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; – lelang : sejak tanggal penunjukan pemenang lelang; – putusan hakim : sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; – hibah wasiat : sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan; – pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; – pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; – penggabungan usaha: sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; – peleburan usaha : sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; – pemekaran usaha : sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; – hadiah : sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
Cara Pelunasan BPHTB 1. BPHTB yang terutang harus dibayar/dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak, yaitu sama dengan saat terutangnya BPHTB 2. Wajib pajak wajib membayar BPHTB yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak. Sistem pemungutan BPHTB adalah self assessment 3. BPHTB yang terutang dibayar ke kas negara melalui Kantor Pos dan/atau Bank BUMN atau Bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh MenKeu dengan menggunakan Surat Setoran BPHTB 4. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya BPHTB, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah BPHTB yang terutang kurang dibayar
Cara Pelunasan BPHTB 5. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya BPHTB, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kuramg Bayar Tambahan (SKBKBT) apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula Belem terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah BPHTB yang teritang diterbitkannya SKBKBT. 6. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan BPHTB dan WP dikenakan sanksi berupa denda dan/atau bunga apabila: a. BPHTB yang terutang tidak atau kurang bayar b. Dari hasil pemeriksaan Surat Setoran BPHTB terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebagai akibat salah tulis atau salah hitung c. Pada saat WP memperoleh Surat Tagihan BPHTB jumlah yang harus dibayar oleh WP adalah sebesar BPHTB terutang yang tidak atau kurang bayar dalam Surat Tagihan BPHTB ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebukan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan Sejak saat terutangnya BPHTB.
Keterangan PBB BPHTB Subjek Pajak -Orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. -Subjek PBB yang dikenakan kewajiban membayar PBB berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak yang berlaku menjadi Wajib Pajak. Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek BPHTB yang dikenakan kewajiban membayar BPHTB menurut Undang-undang Pajak yang menjadi Wajib Pajak. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pemindahan Hak dan Pemberian Hak Baru
KETERANGAN PBB BPHTB Dasar Pengenaan Pajak Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (sales value = NJOP), yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang dipakai adalah NJOP PBB. Dalam hal NJOP PBB pada tahun terjadinya perolehan belum ditetapkan, besarnya NJOP PBB ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
BEA MATERAI (BM)
Pengertian menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia
Dasar hukum 1. UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai 2. PP No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai
SUBJEK BEA MATERAI Seseorang yang menghendaki mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.
OBJEK BEA MATERAI Objek Bea Meterai adalah dokumen. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai:
Pasal 2 ayat 1 Dokumen yang dikenakan bea meterai berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai adalah 1) Dikenakan Bea Materai atas dokumen yang berbentuk : a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata; b. Akta-akta notaris termasuk salinannya; c. Akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) termasuk rangkaprangkapnya; d. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu : 1) Yang menyebutkan penerimaan uang; 2) Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank; 3) Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; atau 4) Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
e. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) f. efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) 2) Terhadap dokumen sebagaimana dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 1,000 (seribu rupiah).
3) Dikenakan pula Bea Meterai sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, yaitu : 1. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan; 2. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula. 4) Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp 500,00 (lima ratus rupiah) dan apabila harga nominalnya tidak lebih dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tidak terutang Bea Materai.
Pasal 4 Tidak dikenakan bea meterai atas : a. Dokumen yang berupa : 1) Surat penyimpanan barang; 2) Konosemen; 3) Surat angkutan penumpang dan barang; 4) Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 2), dan angka 3); 5) Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang; 6) Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengiriman; 7) Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai angka 6).
Pasal 4 Tidak dikenakan bea meterai atas : b. Segala bentuk ijazah; c. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu;
Pasal 4 Tidak dikenakan bea meterai atas : d. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah dan bank; e. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah dan bank; f. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi; g. Dokumen yang menyebutkan tabungan pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan dan lainnya yang bergerak di bidang tersebut; h. Surat gadai yang diberikan oleh perusahaan jawatan pegadaian; i. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
SAAT TERUTANG Pihak yang terutang bea meterai, Bea meterai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.
Pasal 5 saat terhutang bea meterai ditentukan dalam hal : a. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak, adalah pada saat dokumen itu diserahkan; b. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak, adalah pada saat selesainya dokumen itu dibuat; c. Dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di indonesia.
CARA PELUNASAN PASAL 7 (1) bentuk, ukuran, warna meterai tempel, dan kertas meterai, demikian pula pencetakan, pengurusan, penjualan serta penelitian keabsahannya ditetapkan oleh menteri keuangan. (2) bea meterai atas dokumen dilunasi dengan cara : a. Menggunakan benda meterai; b. Menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
CARA PELUNASAN PASAL 7 (3) meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea meterai. (4) meterai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. (5) pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada diatas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel. (6) jika digunakan lebih dari satu meterai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua meterai tempel dan sebagian di atas kertas.
CARA PELUNASAN PASAL 7 (7) kertas meterai yang sudah digunakan, tidak boleh digunakan lagi. (8) jika isi dokumen yang dikenakan bea meterai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas meterai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak ber-meterai. (9) apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai
– Dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam objek bea meterai tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% ( dua ratus persen ) dari bea meterai yang tidak atau kurang bayar – Pemegang dokumen atas dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 10 harus melunasi bea meterai yang terhutang dengan cara pemeteraian kemudian.
– Pejabat pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan :  menerima mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang bayar.  melekatkan dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan.  membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar.  memberikan keterangan atau catatan pada dokukmen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif bea meterainya.
– Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan angka 12 dikenakan sangsi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku – Kewajiban pemenuhan bea meterai dan denda administrasi yang terhutang menurut undang-undang bea meterai daluwarsa setelah lampau waktu 5 tahun, terhitung sejak tanggal dokumen dibuat.
TERIMA KASIH

More Related Content

PPTX
PBB & BPHTB.pptx
byAhmadRayhanFaizulHaq
 
PPTX
AKUNTANSI PAJAK ATAS SEWA GUNA USAHA DAN JASA KUNSTRUKSI.pptx
byLiza_1004
 
PPTX
Sesi 1 - Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah.pptx
byssuserffd8d5
 
PPTX
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
byIqbal Fauzi
 
PPTX
Sosialisasi pajak restoran
byFormasi Org
 
PDF
PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
byDudi Wahyudi
 
PDF
Sakd modul 3
byInspektorat Kabupaten Banjar
 
PPT
13-Laporan Keuangan Daerah
byWahyu Wijanarko
 
PBB & BPHTB.pptx
byAhmadRayhanFaizulHaq
 
AKUNTANSI PAJAK ATAS SEWA GUNA USAHA DAN JASA KUNSTRUKSI.pptx
byLiza_1004
 
Sesi 1 - Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah.pptx
byssuserffd8d5
 
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
byIqbal Fauzi
 
Sosialisasi pajak restoran
byFormasi Org
 
PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
byDudi Wahyudi
 
Sakd modul 3
byInspektorat Kabupaten Banjar
 
13-Laporan Keuangan Daerah
byWahyu Wijanarko
 

What's hot

PDF
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
byYudhi Aldriand
 
PDF
MODUL AJAR PERPAJAKAN Kelas XI Kurikulum merdeka
byapriliahapsari24
 
PPT
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
byRizky Ariestiyansyah
 
PPT
perpajakan internasional
byAsep suryadi
 
PPTX
Pajak penghasilan-1-20022020
byBayu Sarjono
 
PPTX
Pemeriksaan-Pajak.pptx
bySAMUELTHOMAS187
 
PDF
Psak 46-pajak-penghasilan
bySri Apriyanti Husain
 
PPT
Mengenal pajak
byYe Si
 
PDF
Pembukuan dan pencatatan
byAde Fathurrahman
 
PPTX
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN
byKementerian Dalam Negeri
 
PPT
APBN dan APBD.ppt
byFathorrasikEmha
 
PPTX
Pph 21
byaninchuy
 
PDF
Tabel PPh Pasal 26
byDudi Wahyudi
 
PPT
laporan arus kas
byAkbar Aji
 
PDF
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
byRiki Ardoni
 
PPT
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
byDwi Paris Caesar
 
PPTX
Ppt p ph final
byarnisyah
 
PDF
Pajak Daerah.(Local Tax)
byDeddy Supriady Bratakusumah
 
PPT
Kel 1. subjek & objek pajak
byanisa93
 
PPTX
Perdagangan internasional
byrafaelaagw
 
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
byYudhi Aldriand
 
MODUL AJAR PERPAJAKAN Kelas XI Kurikulum merdeka
byapriliahapsari24
 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
byRizky Ariestiyansyah
 
perpajakan internasional
byAsep suryadi
 
Pajak penghasilan-1-20022020
byBayu Sarjono
 
Pemeriksaan-Pajak.pptx
bySAMUELTHOMAS187
 
Psak 46-pajak-penghasilan
bySri Apriyanti Husain
 
Mengenal pajak
byYe Si
 
Pembukuan dan pencatatan
byAde Fathurrahman
 
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN
byKementerian Dalam Negeri
 
APBN dan APBD.ppt
byFathorrasikEmha
 
Pph 21
byaninchuy
 
Tabel PPh Pasal 26
byDudi Wahyudi
 
laporan arus kas
byAkbar Aji
 
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
byRiki Ardoni
 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
byDwi Paris Caesar
 
Ppt p ph final
byarnisyah
 
Pajak Daerah.(Local Tax)
byDeddy Supriady Bratakusumah
 
Kel 1. subjek & objek pajak
byanisa93
 
Perdagangan internasional
byrafaelaagw
 

Similar to PPT PBB DAN PBHTB HSP.pptxPPT PBB DAN PBHTB HSP.pptx

PPTX
D1 Pajak: Pajak Bumi dan Bangunan
byNur Rina Martyas Ningrum
 
PPT
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
byBilawal Alhariri Anwar
 
PDF
UU 012 tahun 1985 Pajak bumi dan bangunan
byPajeg Lempung
 
PDF
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
byBbe Mee
 
PPTX
Pertemuan 9 & 10 pajak
byDefina Sulastiningtiyas
 
PDF
5
bymulyanie_a
 
PDF
Materi 4.1.1 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.pdf
bymarjuni151
 
PPTX
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
byAbdul Razak
 
PPTX
Presentation tentang pajak bumi dan bangunan
byfauziahhanum25
 
PPTX
Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
byBbe Mee
 
PPTX
Pajak bumi dan bangunan (PBB) Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak B...
byMahmudahLubis1
 
DOCX
MAKALAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
byLihunscience Gibran
 
DOCX
Rencana pelaksanaan pembelajaran pbb
byDede Azis Nagara
 
DOCX
Pajak bumi dan bangunan
byHesni Tiara
 
DOCX
Makalah pbb
byranioktalia
 
PDF
Uu 1985 12
byPajeg Lempung
 
RTF
Makalah perpajakan
byIffa Tabahati
 
DOC
Pbb1
byBayu Yuya
 
PPTX
PRESENTASI AHDB KEL1.pptx
byIcha257332
 
PPT
Pengertian Pajak Bumi Bangunan dan BPHTB
bybprlestarinusantarai
 
D1 Pajak: Pajak Bumi dan Bangunan
byNur Rina Martyas Ningrum
 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
byBilawal Alhariri Anwar
 
UU 012 tahun 1985 Pajak bumi dan bangunan
byPajeg Lempung
 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
byBbe Mee
 
Pertemuan 9 & 10 pajak
byDefina Sulastiningtiyas
 
5
bymulyanie_a
 
Materi 4.1.1 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.pdf
bymarjuni151
 
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
byAbdul Razak
 
Presentation tentang pajak bumi dan bangunan
byfauziahhanum25
 
Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
byBbe Mee
 
Pajak bumi dan bangunan (PBB) Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak B...
byMahmudahLubis1
 
MAKALAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
byLihunscience Gibran
 
Rencana pelaksanaan pembelajaran pbb
byDede Azis Nagara
 
Pajak bumi dan bangunan
byHesni Tiara
 
Makalah pbb
byranioktalia
 
Uu 1985 12
byPajeg Lempung
 
Makalah perpajakan
byIffa Tabahati
 
Pbb1
byBayu Yuya
 
PRESENTASI AHDB KEL1.pptx
byIcha257332
 
Pengertian Pajak Bumi Bangunan dan BPHTB
bybprlestarinusantarai
 

More from LuhAriyani1

PPTX
PPT HUKUM PERPAJAKAN - PENAGIHAN PAJAK HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPTX
PPT HUKUM PERPAJAKAN - SENGKETA PAJAK HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPTX
PPT PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPTX
PPT HUKUM PERPAJAKAN - KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPTX
PPT PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPT
TEORI HUKUM HSP.pptTEORI HUKUM HSP.pptTEORI HUKUM HSP.ppt
byLuhAriyani1
 
PPTX
PPT Hukum-Kesehatan-Internasional PER 5 - 7 HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPTX
PPT Budaya-Hukum-sebagai-Unsur-dalam-Sistem-Hukum HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPTX
PPT HUKUM ACARA PIDANA - KEJAKSAAN HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPTX
PPT HUKUM ACARA PIDANA - KEJAKSAAN HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPTX
PPTX -Hukum-Kesehatan-Internasional 9 HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPTX
PPT Hukum-Kesehatan-Internasional PER 1 - 2 HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPT
PPT HUBUNGAN INDUSTRIAL HSP.pptPPT HUBUNGAN INDUSTRIAL HSP.ppt
byLuhAriyani1
 
PPTX
PPT OUTSOURCING HSP.pptxPPT OUTSOURCING HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPT
LEMBAGA-LEMBAGA-DALAM-PEMERINTAH-PUSAT_hsp.ppt
byLuhAriyani1
 
PPTX
PPT FUNGSI, MATERI MUATAN DAN ASAS MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANGAN.pptx
byLuhAriyani1
 
PPTX
Hukum-Acara-Pengadilan-Tata-Usaha-Negara.pptx
byLuhAriyani1
 
DOCX
RPS HUKUM ACARA PIDANA.docxRPS HUKUM ACARA PIDANA.docx
byLuhAriyani1
 
PPTX
Pemerintahan yang baik hsp.id.en.Pemerintahan yang baik hsp.id.en.pptxpptx
byLuhAriyani1
 
PPTX
PPT Hukum-Kesehatan-Internasional PER 3 - 4 HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPT HUKUM PERPAJAKAN - PENAGIHAN PAJAK HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPT HUKUM PERPAJAKAN - SENGKETA PAJAK HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPT PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPT HUKUM PERPAJAKAN - KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPT PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
TEORI HUKUM HSP.pptTEORI HUKUM HSP.pptTEORI HUKUM HSP.ppt
byLuhAriyani1
 
PPT Hukum-Kesehatan-Internasional PER 5 - 7 HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPT Budaya-Hukum-sebagai-Unsur-dalam-Sistem-Hukum HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPT HUKUM ACARA PIDANA - KEJAKSAAN HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPT HUKUM ACARA PIDANA - KEJAKSAAN HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPTX -Hukum-Kesehatan-Internasional 9 HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPT Hukum-Kesehatan-Internasional PER 1 - 2 HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
PPT HUBUNGAN INDUSTRIAL HSP.pptPPT HUBUNGAN INDUSTRIAL HSP.ppt
byLuhAriyani1
 
PPT OUTSOURCING HSP.pptxPPT OUTSOURCING HSP.pptx
byLuhAriyani1
 
LEMBAGA-LEMBAGA-DALAM-PEMERINTAH-PUSAT_hsp.ppt
byLuhAriyani1
 
PPT FUNGSI, MATERI MUATAN DAN ASAS MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANGAN.pptx
byLuhAriyani1
 
Hukum-Acara-Pengadilan-Tata-Usaha-Negara.pptx
byLuhAriyani1
 
RPS HUKUM ACARA PIDANA.docxRPS HUKUM ACARA PIDANA.docx
byLuhAriyani1
 
Pemerintahan yang baik hsp.id.en.Pemerintahan yang baik hsp.id.en.pptxpptx
byLuhAriyani1
 
PPT Hukum-Kesehatan-Internasional PER 3 - 4 HSP.pptx
byLuhAriyani1
 

PPT PBB DAN PBHTB HSP.pptxPPT PBB DAN PBHTB HSP.pptx

  • 1.
    PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN BPHTB HUKUMPERPAJAKAN Oleh : I PUTU HARRY SUANDANA PUTRA, SH. PRODI HUKUM UNIVERSITAS BALI INTERNASIONAL
  • 2.
  • 3.
    Pengertian Pajak menurutUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  • 4.
    BUMI – bumi/bu·mi/ nmenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: 1 planet tempat manusia hidup; dunia; jagat: 2 planet ke-3 dari matahari; 3 permukaan dunia; tanah: BANGUNAN – Bangunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang yang merupakan bakal untuk membangun rumah atau gedung dan sebagainya; material;
  • 5.
    – Pengertian PajakBumi dan/atau Bangunan adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. – Pajak Bumi dan/atau Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. – Jadi, Pajak Bumi dan/atau Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi atau tanah atau perairan dan/atau bangunan.
  • 6.
    PAJAK BUMI DANBANGUNAN OBJEK PBB SUBJEK PBB
  • 7.
    OBJEK PBB Pasal 2UU Nomor 12 Tahun 1994 adalah "Bumi dan atau Bangunan" • Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. • Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dll. BUMI • Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. • Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, dermaga, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dll. BANGUNAN
  • 8.
    Objek Pajak yangtidak dikenakan PBB Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 1994 1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi dll. 2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. 3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. 4. Digunakan untuk perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 5. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
  • 9.
    Pasal 3 ayat(2) UU No. 12 tahun 1994 Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 3 ayat (3) UU No. 12 tahun 1994 Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Namun untuk hal ini, NJOPTKP telah ditetapkan sebesar Rp12.000.000 sesuai dengan PMK No. 23/PMK.03/2014. Pasal 3 ayat (4) UU No. 12 tahun 1994 Penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  • 10.
    PBB PBB-P3 (Pajak Bumi danBangunan Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan) dengan dasar hukum UU No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 1994 PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan dasar hukum UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  • 11.
    SUBJEK PAJAK DANWAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Pasal 4 UU No. 12 Tahun 1994 ) -Subjek Pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata: -Wajib Pajak adalah subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau; memperoleh manfaat atas bumi, dan atau; memiliki bangunan, dan atau; memperoleh manfaat atas bangunan
  • 12.
    SAAT TERUTANGNYA PBB Pasal 8Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994
  • 13.
    PASAL 6 (1) Dasarpengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak. (2) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. (3) Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari nilai jual objek pajak. (4) Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.
  • 14.
    PASAL 7 Besarnya pajakyang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak. PASAL 8 (1) Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim. (2) Saat yang menentukan pajak yang terhutang adalah menurut keadaan obyek pajak pada tanggal 1 Januari. (3) Tempat pajak yang terhutang : (4) untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; (5) untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II atau Kotamadya Daerah Tingkat II;
  • 15.
    CARA PELUNASAN PBB Menurut Pasal8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994
  • 16.
    PASAL 9 (1) Dalamrangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak. (2) Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Objek Pajak oleh subjek pajak. (3) Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
  • 17.
    PASAL 10 (1) BerdasarkanSurat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang. (2) Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal- hal sebagai berikut: a. apabila Surat Pemberitahuan Objek Pajak tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
  • 18.
    PASAL 10 (3) Jumlahpajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak. (4) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak ditambah denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terhutang.
  • 19.
    PASAL 11 (1) Pajakyang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh wajib pajak. (2) Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak. (3) Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
  • 20.
    PASAL 11 (4) Dendaadministrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak. (5) Pajak yang terhutang dibayar di Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. (6) Tata Cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh Menteri Keuangan.
  • 21.
    BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) HUKUMPERPAJAKAN Oleh : I PUTU HARRY SUANDANA PUTRA, SH. PRODI HUKUM UNIVERSITAS BALI INTERNASIONAL
  • 22.
    Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (1) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak (2) Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. (3) Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
  • 23.
    OBJEK BPHTB Menurut Pasal 2Undang- Undang No. 20 tahun 2000 yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
  • 24.
    Perolehan hak atastanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud meliputi: a. Pemindahan hak karena : 1. jual beli; 2. tukarmenukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10.penggabungan usaha; 11.peleburan usaha; 12.pemekaran usaha; 13.hadiah.
  • 25.
    Hak atas tanahsebagaimana dimaksud adalah : a.hak milik; b.hak guna usaha; c.hak guna bangunan; d.hak pakai; e.hak milik atas satuan rumah susun; f. hak pengelolaan.
  • 26.
    Menurut Pasal 3Undang-Undang No. 20 tahun 2000 Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh : a. perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut; d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; e. orang pribadi atau badan karena wakaf; f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
  • 27.
    Saat Terutangnya Menurut Pasal9 Undang-Undang No. 20 tahun 2000, saat yang menentukan pajak yang terutang atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak Berikut saat yang menentukan terutangnya pajak : – jual beli : sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; – tukar menukar : sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; – hibah : sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; – waris : sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan; – pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; – pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; – lelang : sejak tanggal penunjukan pemenang lelang; – putusan hakim : sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; – hibah wasiat : sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan; – pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; – pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; – penggabungan usaha: sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; – peleburan usaha : sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; – pemekaran usaha : sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; – hadiah : sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
  • 28.
    Cara Pelunasan BPHTB 1.BPHTB yang terutang harus dibayar/dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak, yaitu sama dengan saat terutangnya BPHTB 2. Wajib pajak wajib membayar BPHTB yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak. Sistem pemungutan BPHTB adalah self assessment 3. BPHTB yang terutang dibayar ke kas negara melalui Kantor Pos dan/atau Bank BUMN atau Bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh MenKeu dengan menggunakan Surat Setoran BPHTB 4. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya BPHTB, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah BPHTB yang terutang kurang dibayar
  • 29.
    Cara Pelunasan BPHTB 5.Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya BPHTB, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kuramg Bayar Tambahan (SKBKBT) apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula Belem terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah BPHTB yang teritang diterbitkannya SKBKBT. 6. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan BPHTB dan WP dikenakan sanksi berupa denda dan/atau bunga apabila: a. BPHTB yang terutang tidak atau kurang bayar b. Dari hasil pemeriksaan Surat Setoran BPHTB terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebagai akibat salah tulis atau salah hitung c. Pada saat WP memperoleh Surat Tagihan BPHTB jumlah yang harus dibayar oleh WP adalah sebesar BPHTB terutang yang tidak atau kurang bayar dalam Surat Tagihan BPHTB ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebukan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan Sejak saat terutangnya BPHTB.
  • 30.
    Keterangan PBB BPHTB SubjekPajak -Orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. -Subjek PBB yang dikenakan kewajiban membayar PBB berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak yang berlaku menjadi Wajib Pajak. Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek BPHTB yang dikenakan kewajiban membayar BPHTB menurut Undang-undang Pajak yang menjadi Wajib Pajak. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pemindahan Hak dan Pemberian Hak Baru
  • 31.
    KETERANGAN PBB BPHTB DasarPengenaan Pajak Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (sales value = NJOP), yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang dipakai adalah NJOP PBB. Dalam hal NJOP PBB pada tahun terjadinya perolehan belum ditetapkan, besarnya NJOP PBB ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  • 32.
  • 33.
    Pengertian menurut Undang-undangNegara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia
  • 34.
    Dasar hukum 1. UUNomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai 2. PP No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai
  • 35.
    SUBJEK BEA MATERAI Seseorangyang menghendaki mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.
  • 36.
    OBJEK BEA MATERAI ObjekBea Meterai adalah dokumen. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai:
  • 37.
    Pasal 2 ayat1 Dokumen yang dikenakan bea meterai berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai adalah 1) Dikenakan Bea Materai atas dokumen yang berbentuk : a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata; b. Akta-akta notaris termasuk salinannya; c. Akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) termasuk rangkaprangkapnya; d. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu : 1) Yang menyebutkan penerimaan uang; 2) Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank; 3) Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; atau 4) Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
  • 38.
    e. Surat berhargaseperti wesel, promes, dan aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) f. efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) 2) Terhadap dokumen sebagaimana dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 1,000 (seribu rupiah).
  • 39.
    3) Dikenakan pulaBea Meterai sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, yaitu : 1. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan; 2. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula. 4) Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp 500,00 (lima ratus rupiah) dan apabila harga nominalnya tidak lebih dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tidak terutang Bea Materai.
  • 40.
    Pasal 4 Tidak dikenakanbea meterai atas : a. Dokumen yang berupa : 1) Surat penyimpanan barang; 2) Konosemen; 3) Surat angkutan penumpang dan barang; 4) Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 2), dan angka 3); 5) Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang; 6) Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengiriman; 7) Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai angka 6).
  • 41.
    Pasal 4 Tidak dikenakanbea meterai atas : b. Segala bentuk ijazah; c. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu;
  • 42.
    Pasal 4 Tidak dikenakanbea meterai atas : d. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah dan bank; e. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah dan bank; f. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi; g. Dokumen yang menyebutkan tabungan pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan dan lainnya yang bergerak di bidang tersebut; h. Surat gadai yang diberikan oleh perusahaan jawatan pegadaian; i. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  • 43.
    SAAT TERUTANG Pihak yangterutang bea meterai, Bea meterai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.
  • 44.
    Pasal 5 saat terhutangbea meterai ditentukan dalam hal : a. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak, adalah pada saat dokumen itu diserahkan; b. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak, adalah pada saat selesainya dokumen itu dibuat; c. Dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di indonesia.
  • 45.
    CARA PELUNASAN PASAL 7 (1)bentuk, ukuran, warna meterai tempel, dan kertas meterai, demikian pula pencetakan, pengurusan, penjualan serta penelitian keabsahannya ditetapkan oleh menteri keuangan. (2) bea meterai atas dokumen dilunasi dengan cara : a. Menggunakan benda meterai; b. Menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
  • 46.
    CARA PELUNASAN PASAL 7 (3)meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea meterai. (4) meterai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. (5) pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada diatas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel. (6) jika digunakan lebih dari satu meterai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua meterai tempel dan sebagian di atas kertas.
  • 47.
    CARA PELUNASAN PASAL 7 (7)kertas meterai yang sudah digunakan, tidak boleh digunakan lagi. (8) jika isi dokumen yang dikenakan bea meterai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas meterai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak ber-meterai. (9) apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai
  • 48.
    – Dokumen sebagaimanayang dimaksud dalam objek bea meterai tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% ( dua ratus persen ) dari bea meterai yang tidak atau kurang bayar – Pemegang dokumen atas dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 10 harus melunasi bea meterai yang terhutang dengan cara pemeteraian kemudian.
  • 49.
    – Pejabat pemerintah,hakim, panitera, jurusita, notaris dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan :  menerima mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang bayar.  melekatkan dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan.  membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar.  memberikan keterangan atau catatan pada dokukmen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif bea meterainya.
  • 50.
    – Pelanggaran terhadapketentuan-ketentuan angka 12 dikenakan sangsi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku – Kewajiban pemenuhan bea meterai dan denda administrasi yang terhutang menurut undang-undang bea meterai daluwarsa setelah lampau waktu 5 tahun, terhitung sejak tanggal dokumen dibuat.
  • 51.