1. LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS
PELAPORAN DITJEN PPHP
S E K R E T A R I A T J E N D E R A L
K E M E N T E R I A N P E R T A N I A N
1
2. Definisi Likuidasi
• Likuidasi adalah tindakan penyelesaian
– seluruh aset dan
– kewajiban
• sebagai akibat pengakhiran/pembubaran
entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan
pada kementerian negara/lembaga.
2
TUJUAN:
1. Menyelamatkan Aset Negara
2. Memastikan Kewajiban Negara
tetap ditunaikan
3. TAHAP LIKUIDASI
ENTITAS AKUNTANSI
dan
ENTITAS PELAPORAN
Penetapan
penanggung
jawab proses
likuidasi
Penyelesaian
hak dan
kewajiban
sebelum LK
Penutup
Penyusunan
LK penutup
Penyelesaian hak
dan kewajiban
setelah LK
Penutup
Penyusunan
LK Likuidasi
3
1
2
3
4
5
4. Penyelesaian Hak dan Kewajiban
Sebelum Laporan Keuangan Penutup
• Apabila suatu Entitas sudah menyusun LK
Penutup, maka tidak ada lagi Pencairan Dana
(SPM/SP2D isi) dan penyetoran Dana ke Kas
Negara (SSPB/SSBP) yang dapat dilakukan.
• Pada prinsipnya semua Hak dan Kewajiban dapat
ditransfer dan kemudian dilaksanakan oleh
Entitas baru
• Proses transfer dan pelaksanaan oleh entitas baru
dapat memakan waktu lama
• Terdapat beberapa Hak dan Kewajiban yang
harus segera dilaksanakan
4
5. Penyelesaian Hak dan Kewajiban Sebelum
Laporan Keuangan Penutup
Adalah penyelesaian atas transaksi-transaksi terakhir meliputi:
• Saldo UP dan/atau TUP;
• Saldo kas pada Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara
Pengeluaran selain saldo UP dan/atau TUP dan saldo kas yang berasal
dari hibah; dan
• Pembayaran gaji induk bulan berikutnya
Dilaksanakan paling lambat pada tanggal penerbitan SP2D Gaji Induk
bulan berikutnya.
Dalam hal EA atau EP dilikuidasi pada akhir tahun anggaran, batas waktu
penyelesaian transaksi dilaksanakan dengan berpedoman pada
peraturan per-UU-an mengenai langkah-langkah dalam menghadapi
akhir tahun anggaran. 5
6. Penyelesaian Hak dan Kewajiban
Setelah Laporan Keuangan Penutup
• Penyelesaian sisa pagu DIPA/anggaran; dan
• Penyelesaian aset dan kewajiban yang terdiri
atas:
– Kas Lainnya dan Setara Kas;
– Piutang dan Utang; dan
– Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.
6
7. PENYELESAIAN PERSEDIAAN
Satker inaktif tetap melaksanakan pembukuan atas
transaksi sampai dengan dibuatnya LK Likuidasi,
yakni :
• Barang Konsumsi (Operasional):
– Membuat Berita Acara Stock Opname Melakukan
transfer ke satker aktif
• Barang Persedian untuk diserahkan kepada
Masyarakat (MAK 526) :
– Menyelesaikan sisa persediaan dari MAK 526 dengan
BAST yang sudah diserahkan ke masyarakat
– Dilakukan transfer ke satker aktif
7
8. PENYELESAIAN ASET TETAP
• Melakukan Inventarisasi Aset Tetap dan Lancar
• Menindaklanjuti Hasil Inventarisasi, dengan
melakukan pemindahtanganan, melalui :
– Hibah
– Penghapusan
– Transfer ke satker aktif (Sesama Lingkup
Kementan)
• Bekerjasama dengan APIP
8
9. Kondisi Ditjen PPHP :
9
No Keterangan Jumlah
1 Jumlah Satker Aktif Tahun 2015
a. Satker Kantor Pusat 2
b. Satker Dekon dan TP 162
2 Satker Inaktif Tahun 2014 486 *)
Jumlah Satker yang harus Dilikuidasi 650
Total Seluruhnya 650
Keterangan :
*) Satker Inaktif yang memiliki aset
10. Tugas Tim Likuidasi :
• Memastikan Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Keuangan Penutup Tepat Waktu
• Melakukan Koreksi atas Laporan Keuangan
Penutup sesuai rekomendasi BPK RI
• Menetapkan Satker dan Eselon1 yang ditunjuk
untuk menerima Sisa Pagu DIPA, Aset dan
Kewajiban
• Menyelesaikan Saldo Kas, Piutang dan
Kewajiban pada Laporan Keuangan Penutup
10
11. Tugas Tim Likuidasi : (Lanjutan)
• Menyelesaikan Saldo BMN pada Laporan BMN
Penutup
• Menyusun, Menandatangani dan
Menyampaikan Laporan Keuangan Likuidasi
• Melakukan Koreksi atas Laporan Keuangan
Likuidasi sesuai Rekomendasi BPK RI
11
12. Capaian Yang sudah Dilaksanakan
terkait Pelaksanaan Likuidasi :
• Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 618/KPTS/OT.050/10/2015
tentang Penyusunan Petunjuk Teknis Likuidasi Entitas Akuntansi
(EA) dan Entitas Pelaporan (EP) lingkup Kementerian Pertanian.
• Telah Dibuat Buku Petunjuk Teknis Likuidasi Entitas Akuntansi (EA)
dan Entitas Pelaporan (EP) lingkup Kementerian Pertanian.
• Keputusan Menteri Pertanian nomor : 744/Kpts/OT.050/12/2015
tentang Pembentukan Tim Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas
Pelaporan Ditjen PPHP
• Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 189/Kpts/PL.310/3/2016
tentang Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Satuan Kerja
Inaktif lingkup Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Pertanian.
• Surat Edaran Sekretaris Jenderal kepada seluruh Eselon1, tentang
Pemberian Dispensasi kepada Tim Likuidasi PPHP
• Terbentuknya Sekretariat Pelaksanaan Likuidasi Ditjen PPHP 12
13. Lanjutan Capaian :
• Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 240/Kpts.310/4/2016 tentang
Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor :
189/Kpts/PL.310/3/2016 tentang Alih Status Penggunaan Barang Milik
Negara Satuan Kerja Inaktif lingkup Direktorat Jenderal Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Pertanian Tanggal 18 April 2016
• Telah dibentuk Tim Inventarisasi Pusat, terkait pelaksanaan Inventarisasi
BMN di Kantor Pusat.
• Pelaksanaan Inventarisasi BMN di Kantor Pusat Eks. Ditjen PPHP
• Workshop pelaksanaan Verifikasi dan Konsolidasi LK di 33 Propinsi
(termasuk melibatkan Satker Satker Eks.Ditjen PPHP)
• Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PPHP TA 2015
Unaudited serta LK/LBMN Penutup.
• Penyusunan Rencana Anggaran terkait pelaksanaan Likuidasi Ditjen
PPHP
• Penyelesaian BAST MAK 526 atau Belanja Barang yang diserahkan ke
Masyarakat lingkup Ditjen PPHP senilai Rp.196.911.914.119 telah
selesai 100% proses BAST 13
14. Kendala dan Hambatan
Pelaksanaan Likuidasi PPHP :
1. Terkait Belanja Barang MAK 526, masih terdapat satker
yang belum menyelesaikan BAST penyerahan barang MAK
526
2. Keberadaan aset/BMN berada di Masyarakat (Akibat salah
MAK, yakni MAK 53) Tidak dapat ditelusuri
Keberadaannya.
3. Terkait Pelimpahan aset dan Kewajiban dari satker Eks
PPHP (DK/TP), masih banyak Satker Penerima yang
Keberatan menerima limpahan aset dan Kewajiban
4. Satker satker lingkup Eks. Ditjen PPHP sudah tidak
memiliki Anggaran
5. Terkait Kewajiban, Seperti TGR terkendala oleh adanya
perpindahan Debitur ke Satker lain serta adanya KPA yang
Enggan menerima adanya TGR dari Satker pemberi
15. Data Sementara Berdasarkan BAST Transfer Aset Dari Satker
Eks Ditjen PPHP (018.07) ke Satker Ditjen Tan. Pangan (018.03)
15
No PROPINSI
KODE SATKER
PEMBERI
KODE SATKER
PENERIMA
NO BAST
TANGGAL
BAST
TOTAL ASET KETERANGAN
1 DKI 07.019001.DK 10.019071.DK 3325/-1.823.134 25 April 2016 1,254,731,592
2 DIY 07.049027.DK 03.049059.DK 955/03425
22 April 2016
6,049,857,000
3
Jawa Timur 07.059003.DK 03.059106.DK 028/1422/113.12/2016 20 April 2016 13,637,562,660
07.052037.TP 03.059142.TP 027/1981/406.031/201
6
21 April 2016 50,799,000
07.059003.DK 03.059106.DK 028/422/113.12.2016 20 April 2016 13,637,562,660
07.052037.TP 03.059142.TP
027/1981/406.031/201
6
20 April 2016 50,799,000
BAST tidak tercatat pada
Keputusan Menteri
4
Sumut 07.079026.DK 03.079076.DK 6,292,901,471 dari BPTP fisik BAST
belum terima
5 Sumbar
070.80534.TP 03.089130.TP 246,497,000
dari BPTP fisik BAST
belum terima
07.085124.TP 03.089130.TP 517,770,700 Pencatatan ganda di
satker 080527 dan di
SIMBADA Kota
Bukittinggi
07.085127.TP 03.089130.TP 137,782,000 Pencatatan ganda di
satker 080524 dan di
SIMBADA Kota
Bukittinggi
07.089010.DK 03.089076.DK 1,545,928,050
07.085210.TP 03.089130.TP 240/Kpts.310/4/2016 20 April 2016 89,206,000 Pinjam Pakai Nomor
521.8/4321/Keu/2016
16. 16
6 Riau
07.099034.DK 03.099271.DK
521/2355/DISTANNA
K/2016
21 April 2016 3,445,031,300
Nilai BAST berbeda
dengan Surat
Keputusan Menteri Rp
2.752.031.300.
07.099320.TP 03.099314.TP
521/2358/DISTANNA
K/2016
21 April 2016
791,752,000
7
Jambi 07.109006.DK 03.109065.DK S.801/DIPERTA
5/IV/2016
21 April 2016 32,500,000
8
Sumatera
Selatan
07.111205.TP 03.119099.TP
521/1016/TPH/IV/201
6
19 April 2016 162,239,400 di Kepmentan satker
penerima
07.111012.TP
07.110529.TP 03.19087.TP
523/243/NAKKAN/III/2
016 19 April 2016 184,156,000
07.110608.TP 03.119089.TP
521.2/209.b/TPH
I/IV/2016 19 April 2016 94,028,000
07.119003.DK 03.119072.DK
520.1.2/1037/SEKR/D
IS.PTPH/2016 19 April 2016 2,838,715,500
07.110736.TP 03.119090.TP 321/BAST/DTPH-
TP/2016
25 April 2016 544,403,800 Pinjam Pakai Nomor
324/SP/DTPH-
TP/2016
9
Kalimantan
Tengah
07.141117.TP 03.149092.TP 520.1/255/Bunhut/IV/2
016
21 April 2016 134,450,000
07.141116.TP 03.149092.TP 520/113/Distanak/IV/2
016
21 April 2016 140,000,000
07.141007.TP 03.149092.TP 520/105.2/Distanak/IV
/2016
21 April 2016 37,857,500
07.140244.TP 03.149077.TP
4092/Bid.2/Um.630/04
/2016 21 April 2016 116,333,200
10 Kalsel
07.150737.TP 03.159082.TP
B -
323/DTPH/PROD/04/
2016
21 April 2016
172,650,000
07.150711.TP 03.159082.TP
B - 111 / Disnakkan /
Set / 04 / 2016
21 April 2016
477,367,000
PP No: B -
322/DTPH/PROD/04/2
016
07.151114.TP 03.159089.TP
050/1201/Dishutbun/2
016
20 April 2016
157,850,000
PP No:
521/371/DISPTPHPP/
2016
17. 17
11 Kaltim
07.161007.TP 03.169090.TP 800/2974/DPK-
I/APBN/2016
20 April 2016
504,396,000
Pinjam Pakai Nomor
521.1/783/DISTAN-
BA/IV/2016
07.160335.TP 03.169079.TP 520/96/BAST-
ASET 07/Likuidasi-
03/TP/IV/2016
20 April 2016
504,804,000
Pinjam Pakai Nomor
520/101/pjm-
pkai.07/distan-
I/03/IV/2016
12 Sulut
07.170087.DK 03.179066.DK Sekr/1095/IV/2016 19 April 2016
76,110,000
07.170240.TP 03.179103.TP
800/D.12/BAST-
BMN/047/IV/2016
19 April 2016
126,000,000
07.170339.TP 03.179103.TP
800/D.12/BAST-
BMN/048/IV/2016
19 April 2016
333,010,000
13 Sulsel
07.199130.TP 03.199125.TP 686/1834/DISTPH 27 April 2016
543,750,000
Lampiran BAST
belum di tanda
tangan Kepala
Dinas hanya di cap
saja
07.199130.TP 03.199125.TP 686/1834/DISTPH 27 April 2016
543,750,000
14 NTB
07.230131.TP 03.239080.TP
195,021,000
dari BPTP fisik
BAST belum terima
07.230317.TP 03.239084.TP
125,600,000
dari BPTP fisik
BAST belum terima
15 Papua
07.250818.TP 03.259097.TP
521/270/BAST/201
6 28 April 2016 399,905,000
07.250818.TP 03.259097.DK - 28 April 2016 399,905,000
18. 18
16 Bengkulu
07.260242.TP,
07.260245.TP,
07.260249.TP
03.269077.TP 045/118/BA/IV/2016 27 April 2016 172,093,000 Gabungan dari
nilai 53.900.000
, 79.575.000,
38.618.000
07.260335.TP 03.269078.TP
521/01/Bid.II.1/IV/2
016 27 April 2016 1,606,295,500
07.260337.TP 03.269078.TP
521/02/Bid.II.1/IV/2
016 28 April 2016 674,610,000
07.260516.TP 03.269084.TP
520/11/B.2/DISTAN
-KK/2016 29 April 2016 49,800,000
07.260711.TP 03.269088.TP
52/272/Bid.III/IV/20
16 27 April 2016 99,500,000
07.260715.TP 03.269088.TP
521/271/Bid.III/IV/2
016 27 April 2016 27,250,000
07.269001.DK 03.269064.DK 027/777/3/2016 27 April 2016 185,174,500
07.260136.TP 03.269073.TP 52,700,000
dari BPTP fisik
BAST belum
terima
07.260336.TP 03.269078.TP 028/130/sekt/2016 27 April 2016 821,865,000
07.260617.TP 03.269085.TP
521/366/D.7/IV/201
6 29 April 2016 59,750,000
07.260605.TP 03.269085.TP
521/365/D.7/IV/201
6 29 April 2016 39,310,000
17
Maluku
Utara
07.280315.TP 03.289077.TP 800/265 atau
800/268
20 April 2016 206,000,000 Surat Perjanjian
Pinjam Pakai
07.280311.TP 03.289077.TP 800/267 dan
800/266
20 April 2016 99,071,000 Surat Perjanjian
Pinjam Pakai
07.280613.TP 03.289206.TP 521/12/BAST/TP-
HT/IV/2016
20 April 2016 199,925,000 Surat Perjanjian
Pinjam Pakai
19. 19
18 Babel
07.300135.TP 03.309164.TP
521/366.b/DTPH
P2KKP/2016 19 April 2016 675,143,000
07.300232.TP 03.309164.TP
045.55/0800/BA
ST-
BMN/DINPERNA
K/2016
19 April 2016
350,990,000
07.300604.TP 03.309147.DK
520/520b/DPK-
BT/IV/2016
22 April 2016
99,500,000
Nilai beda dengan
Kepmentan di
Kepmentan
senilai
99.590.000
07.300616.TP 03.309147.DK
520/456/DPK-
BT/IV/2016
19 April 2016
344,589,000
07.300620.TP 03.309164.TP
520/457/DPK-
BT/IV/2016
22 April 2016
250,305,000
07.305131.TP 03.309164.TP
920/132/DISTAN/
IV/2016
19 April 2016
268,095,000
07.309011.D
K
03.309147.DK
01/BASTB/EX.P
PHP/DPPP/IV/20
16
19 April 2016
144,789,000
07.300119.TP 03.309164.TP
521/367.a/DTPH
P2KKP/2016
19 April 2016
99,028,000
07.300136.TP 03.309164.TP
521/368.a/DTPH
2KKP/2016
19 April 2016
439,422,000
Transfer berubah
ke satker
06.018063000309
166TP krn jenis
aset lebih pas ke
satker Ditjen
Peternakan 06
19
Gorontalo
07.310407.TP 03.319071.TP
520/DISTBUNKP
-BB/V/…../2016 02 Mei 2016 193,676,750
20. 20
20
Papua
Barat
07.339021.DK 03.330055.DK 521/1145/TPH-
PB/IV/2016
19 April 2016 284,270,000
07.330146.TP 03.339060.TP
05/BAST-
BMN/PPHP/IV/2016 19 April 2016 251,895,000
07.330145.TP 03.339060.TP
04/BAST-
BMN/PPHP/IV/2016 19 April 2016 401,900,000
07.330144.TP 03.339060.TP
03/BAST-
BMN/PPHP/IV/2016 19 April 2016 200,000,000
07.330136.TP 03.339060.TP
02/BAST-
BMN/PPHP/IV/2016 19 April 2016 99,850,000
07.330111.TP 03.339060.TP
01/BAST-
BMN/PPHP/IV/2016 19 April 2016 99,800,000
Di Kepmentan penrima
nya 03.033195.TP
07.330103.TP 03.339060.TP
06/BAST-
BMN/PPHP/IV/2016 19 April 2016 40,000,000
07.330412.TP 03.339065.TP
06/BAST-
BMN/DISTAN-
SS/4/2016 19 April 2016 86,215,000
07.330412.TP 03.339065.TP
06/BAST-
BMN/DISTAN-
SS/4/2016
19 April 2016 86,215,000
07.330412.TP 03.339065.TP 01/BAST-
BMN/DISTAN-
SS/4/2016
19 April 2016 - Pinjam Pakai Nomor
01/PP-BMN/DISTAN-
SS/4/2016
07.330241.TP 03.339183.TP 524/89 19 April 2016 159,850,000 Pinjam Pakai Nomor
521.3/09/BMN/IV/2016
07.330521.TP 03.339195.TP Pinjam Pakai Nomor
520/155/DISTANAK/R
A/IV/2016
28 April 2016 149,750,000 BAST belum dikirim
07.330506.TP 03.339195.TP Pinjam Pakai Nomor
520/154/DISTANAK/R
A/IV/2016
28 April 2016 60,500,000 BAST belum dikirim
07.330706.TP 03.339206.TP 522/026/DKP-
TW/IV/2016
19 April 2016 60,500,000 Pinjam Pakai Nomor
520/024b/DPPKP-
TW/IV/2016
07.330237.TP 03.339183.TP 525.2/54/2016 18 April 2016 492,200,000 Pinjam Pakai Nomor
521.3/089/BMNIV/2016
07.335116.TP 03.339183.TP 028/102/IV/2016 18 April 2016 191,500,000 Pinjam Pakai Nomor
521.3/090/BMN/IV/201
6
07.330216.TP 03.339183.TP 520/08/BAST-
BMN/IV/2016
18 April 2016 99,500,000 Di Kepmentan
penerimanya
21. 21
21 Sulbar
07.340316
.TP
03.340141
.TP
520/021/PPH
P/BAST/IV/20
16
27 April
2016 198,316,000
Di Kepmentan
satker
pemberinya
07.340317.TP
07.340317
.TP
03.340141
.TP
520/022/PPH
P/BAST/IV/20
16
27 April
2016 554,440,000
Di Kepmentan
satker
pemberinya
07.340316.TP
07.340303
.TP
03.340141
.TP
520/020/PPH
P/BAST/IV/20
16
27 April
2016 99,030,000
DI Kepmentan
nilai asetnya
99.930.000
