Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan mutu dan kesempatan pendidikan yang adil bagi semua warga negara. Peningkatan mutu pendidikan meliputi upaya pengembangan tenaga kependidikan, penyempurnaan kurikulum dan sarana prasarana, serta kegiatan pengendalian mutu. Sedangkan peningkatan kesempatan pendidikan dilakukan dengan cara konvensional dan inovatif seperti pendidikan cuma-cuma di SD-SMP serta pembang

1. PENINGKATAN MUTU DAN KESEMPATAN
PENDIDIKAN YANG ADIL BAGI SEMUA
WARGA NEGARA
KELOMPOK 5 :
AINUN UCU LESTARI
AYU FAZA FAUZIYYAH
RINA MERSITA
ROSI ALPIYANI
SALMA SEFTI FRAHMAWATI
TAUFIK HIDAYAT

3. A. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
1. DEFINISI MUTU PENDIDIKAN
Berangkat dari arti kata mutu dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) yaitu, (ukuran) baik buruk suatu benda, kadar,
taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dsb), kualitas,
berarti mutu sama halnya dengan memiliki kualitas dan bobot. Jadi
pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang
dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan
negara dan bangsa pada saat ini. Mutu di bidang pendidikan
meliputi mutu input, proses, output, dan outcome. Input pendidikan
dinyatakan bermutu jika siap berperoses. Proses pendidikan
bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang PAIKEM
(Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Inovatif dan Menyenangkan).

4. 2. KAREKIRISTIK MUTU PENDIDIKAN
Husaini Usman (2006 : 411) mengemukakan 13 (tiga) belas
karakteristik yang dimiliki oleh mutu pendidikan
(artikelindonesia.blogspot.com) yaitu:
• Kinerja (performa)
• Waktu wajar (timelines)
• Handal (reliability)
• Data tahan (durability)
• Indah (aesteties)
• Hubungan manusiawi (personal
interface)
• Mudah penggunaanya (easy of
use)
• Bentuk khusus (feature)
• Standar tertentu (comformence
to specification)
• Konsistensi (concistency)
• Seragam (uniformity)
• Mampu melayani
(serviceability)
• Ketepatan (acuracy)

5. 3. UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
Upaya peningkatan mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi
hal-hal berikut:
•Seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah, khususnya
untuk SLTA dan PT.
•Pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut,
misalnya berupa pelatihan, penataran, seminar, kegiatan-kegiatan
kelompok studi seperti PKG dan lain-lain.
•Penyempurnaan kurikulum, misalnya dengan memberi materi yang
lebih esensial dan mengandung muatan lokal, metode yang
menantang dan menggairahkan belajar dan melaksanakan evaluasi
yang beracuan PAP.
•Penyempurnaan prasarana yang menciptakan lingkungan yang
tentram untuk belajar.
•Penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media
pembelajaran dan peralatan laboratorium.
•Peningkatan administrasi khususunya yang mengenai angaran.

6. Lanjutan…
Kegiatan pengendalian mutu yang berupa kegiatan-kegiatan:
1) Laporan penyelenggaraan pendidikan oleh semua lembaga
pendidikan.
2) Supervisi dan monitoring pendidikan oleh penilik dan pengawas.
3) Sistem ujian nasional/negara seperti UN.
4) Akreditasi terhadap lembaga pendidikan untuk menetapkan status
suatu lembaga.

7. B. PENINGKATAN PEMERATAAN ATAU
KESEMPATAN PENDIDIKAN YANG ADIL BAGI SEMUA
WARGA NEGARA
1. DEFINISI PEMERATAAN ATAU KESEMPATAN PENDIDIKAN
YANG ADIL BAGI SEMUA WARGA NEGARA
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerataan bersal dari kata
rata yang artinya meliputi seluruh bagian, tersebar kesegala
penjuru, dan sama-sama memperoleh jumlah yang sama.
Sedangkan kata pemerataan berarti proses, cara, dan perbutan
melakukan pemerataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa
pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara dan perbuatan
melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan,
sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan
pelaksanaan pendidikan.

8. Lanjutan…
Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu
persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keadilan
dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat. Akses
terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia
sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu
akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa
menikmati pendidikan secara sama.
Menurut UUD 1945 pemerintah berkewajiban memenuhi hak
warga negara dalam memperoleh pendidikan untuk meningkatkan
kualitas hidup bangsa. Ini berati pemerintah harus bisa memberikan
pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia bukan hanya untuk rakyat
tertentu yang mampu sedangkan untuk rakyat yang kurang mampu
tidak memperoleh pendidikan.

9. 2. KONDISI PEMERATAAN DAN KESEMPATAN PENDIDIKAN YANG
ADIL BAGI SEMUA WARGA NEGARA
Saat ini kondisi pendidikan di Indonesia masih belum merata.
Misalnya saja di kota-kota besar disana sarana dan prasarana
pendidikan disana sudah sangat maju. Sedangkan di desa-desa hanya
mengandalkan sarana dan prasarana seadanya.Bukan hanya
masyarakat di desa saja yang masih tertinggal pendidikannya. Daerah-
daerah di Indonesia timur bukan hanya sarana dan prasarana yang
kurang tapi juga kurangnya tenaga pengajar sehingga sekolah-sekolah
disana masih membutuhkan guru-guru dari daerah-daerah lain.
Walaupun ada warganegara Indonesia yang tinggal di kota-kota besar
tapi karena mereka termasuk ke dalam warganegara yang kurang
mampu sehingga mereka tidak bisa merasakan pendidikan.Banyak
anak-anak yang masih di bawah umur sudah bekerja untuk membantu
orang tua mereka dalam mempertahankan hidupnya.

10. Lanjutan…
Menurut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun
1999-2004 (TAP MPR No. IV/MPR/1999) mengamanatkan,
antara lain:
a) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan
memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh
rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang
berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan
secara berarti,
b) Meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang
diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah
untuk menetapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien
dalam menghadapi perkembangan IPTEK.

11. Lanjutan…
Ini Sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) menyatakan
bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama
untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan pasal 11,
ayat (1) menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah
wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin
terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga
negara tanpa diskriminasi”.
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan
bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya.

12. 3. UPAYA PENINGKATAN DAN PEMERATAAN
PENDIDIKAN YANG ADIL BAGI SEMUA WARGA
NEGARA
Seperti yang sudah dijelaskan tadi pemerintah sebenarnya sudah
mengupayakan pemerataan pendidikan sejak tahun 1984.Seperti mulai
dari pemerataan pendidikan sekolah dasar, selanjutnya diikuti dengan
wajib belajar 9 tahun sejak 2 Mei tahun 1994. Wajib belajar 9 tahun
direncanakan tuntas pada tahun 2008 tapi sampai tahun 2006 masih
banyak rakyat Indonesia yang belum dapat menyelesaikan sekolah dasar.
Masih banyak lagi upaya-upaya pemerintah dalam melakukan
pemerataan pendidikan salah satunya yaitu :
1) Pendidikan dari sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah
pertama (SMP) tidak dipungut biaya. Ini diharapkan semua anak yang
akan masuk SD dan SMP di seluruh Indonesia dapat bersekolah.

13. Lanjutan…
2) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh sekolah
dengan subsidi dari APBN. Atau juga dapat menggunakan cara
konvensional atau cara inovatif.
Cara konvensional antara lain:
•Membangun gedung sekolah sperti
SD inpres dan atau ruang belajar,
•Menggunakan gedung sekolah
untuk double shif (sistem bergantian
pagi dan sore).
•Sehubungan dengan itu yang perlu
digalakan, utamanya untuk pendidikan
dasar ialah membangkitkan kemauan
belajar bagi masyarakat keluarga yang
kurang mampu agar mau
menyekolahkan anaknya.
Cara inovatif antara lain:
•Sistem pamong (pndidikan oleh
masyarakat; orang tua; dan guru),
•SD kecil pada daerah terpencil,
•Sistem guru kunjung,
•SMP Terbuka ,
•Kejar paket A dan B,
•Belajar jarak jauh.

14. Lanjutan…
3) Melaksanakan revitalisasi serta penggabungan (regrouping)
sekolah-sekolah terutama SD, agar tercapai efisiensi dan efektivitas
sekolah yang didukung dengan fasilitas yang memadai.
4) Membangun sarana dan prasarana yang memadai.
5) Memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi dan/atau dari
keluarga yang tidak mampu.
6) Untuk di Perguruan Tinggi harus meningkatkan kapasitas tampung,
terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi,
penguasaan sains dan teknologi, serta meningkatkan kualitas
kehidupan.

15. Lanjutan…
7) Mendorong peningkatan peran swasta melalui perguruan tinggi swasta.
8) Menyebarkan kapasitas pendidikan tinggi secara geografis untuk
mendukung pembangunan daerah serta memberi kesempatan bagi
kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah termasuk kelompok
masyarakat dari daerah bermasalah, dengan menyelenggarakan
pembinaan perguruan tinggi sebagai pusat pertumbuhan di kawasan serta
menyelenggarakan pembinaan program unggul di wilayah kedudukan
perguruan tinggi.
9) Menyebar lulusan guru-guru ke daerah-daerah yang masih minim
tenaga pengajarnya.

16. KESIMPULAN
Masalah dalam pendidikan yang sangat penting yaitu
kesempatan pendidikan dan mutu pendidikan dan masih banyak lagi
masalah-masalah lainnya. Dalam hal ini, terkait dengan kesempatan
pendidikan yang adil bagi semua warga negara telah dinyatakan dalam
undang-undang, yang masih ditunggu-tunggu oleh semua warga
negara yaitu realita dari pernyataan tersebut, sehingga pendidikan
nasional diharapkan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-
luasnya bagi semua warga negara untuk memperoleh pendidikan
khususunya di tanah air yang tercinta ini. Berbicara tentang mutu
pendidikan, maka berbicara tentang kualitas komponen pendidikan dan
kerja samanya serta mobilitas komponen yang mengarah kepada
pencapaian tujuan.

17. Lanjutan…
Peningkatan kesempatan pendidikan atau
pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa telah banyak langkah-langkah yang
ditempuh melalui salah satunya adalah dengan cara
konvensional (kesepakatan, kebiasaan) dan cara
inovatif. Sedangkan peningkatan mutu pendidikan dalam
garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan
perangkat lunak, personalia, dan manajemen.

20. ADA YANG DITANYAKAN?