Pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatakan kapasitas pokdarwis di Desa Wisata Pupuan
Mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan beradap, melalui pembangunan jiwa dan raga yang berbudaya dimulai dari diri pribadi yang berbudaya hingga Pemimpin yang berbudaya, dimulai dari Kampung Budaya hingga dengan Negara yang ber budaya.Dari sini akan tercipta Peradaban INDONESIA yang Beradab.
Para pelaku pariwisata Indonesia seyogyanya melakukan perencanaan yang matang dan terarah untuk menjawab tantangan sekaligus menangkap peluang yang akan “ bersliweran ” atau lalu lalang di kawasan kita. Pemanfaatan peluang harus dilakukan melalui pendekatan “ re-positioning ” keberadaan masing-masing kegiatan pariwisata dimulai dari sejak investasi, promosi, pembuatan produk pariwisata, penyiapan jaringan pemasaran internasional, dan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Kesemuanya ini harus disiapkan untuk memenuhi standar internasional sehingga dapat lebih kompetitif dan menarik, dibandingkan dengan kegiatan yang serupa dari negara-negara disekitar Indonesia.
Pengembangan Kelembagaan DMO (Destination Management Organization)Rachmad Syarif
Kepada seluruh masyarakat Belitung yang berada dalam daftar pertemanan dengan saya, dimohon untuk membuka, membaca, mempelajari informasi ini. Selanjutnya, mohon disebarkan kepada seluruh pihak yang Anda kenal. Terima kasih dan semoga Anda berkelimpahan.
Mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan beradap, melalui pembangunan jiwa dan raga yang berbudaya dimulai dari diri pribadi yang berbudaya hingga Pemimpin yang berbudaya, dimulai dari Kampung Budaya hingga dengan Negara yang ber budaya.Dari sini akan tercipta Peradaban INDONESIA yang Beradab.
Para pelaku pariwisata Indonesia seyogyanya melakukan perencanaan yang matang dan terarah untuk menjawab tantangan sekaligus menangkap peluang yang akan “ bersliweran ” atau lalu lalang di kawasan kita. Pemanfaatan peluang harus dilakukan melalui pendekatan “ re-positioning ” keberadaan masing-masing kegiatan pariwisata dimulai dari sejak investasi, promosi, pembuatan produk pariwisata, penyiapan jaringan pemasaran internasional, dan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Kesemuanya ini harus disiapkan untuk memenuhi standar internasional sehingga dapat lebih kompetitif dan menarik, dibandingkan dengan kegiatan yang serupa dari negara-negara disekitar Indonesia.
Pengembangan Kelembagaan DMO (Destination Management Organization)Rachmad Syarif
Kepada seluruh masyarakat Belitung yang berada dalam daftar pertemanan dengan saya, dimohon untuk membuka, membaca, mempelajari informasi ini. Selanjutnya, mohon disebarkan kepada seluruh pihak yang Anda kenal. Terima kasih dan semoga Anda berkelimpahan.
Materi dalam Talkshow : Menata Pariwisata Berkelanjutan Ramah Anak dalam Agenda Pemulihan Sektor Travel & Tourism Pasca Pandemi Covid-19. Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai refleksi upaya perlindungan anak di wilayah pariwisata yang selama ini telah dilakukan, serta agenda kedepan yang ingin dicapai oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia.
materi mengenai potensi dan daya tarik wisata untuk kelas X SMK, siswa mempelajari tentang pengertian potensi dan daya tarik wisata serta karakteristik daya tarik wisata. Siswa juga diminta untuk membuat suatu perencanaan usaha daya tarik wisata sesuai daerah masing-masing.
materi power point diambil dari beberapa sumber.
Pengertian Produk Wisata
Ciri – Ciri Produk Wisata
Produk Industri Pariwisata
USAHA PARIWISATA
Kebijakan dan Langkah-langkah Pengembangan Pariwisata Indonesia
tentang teori sistem kepariwisataan yang telah berkembang di dunia dan sistem kepariwisataan berdasarkan UU 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan PP No. 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas Tahun 2010-2025.
Materi dalam Talkshow : Menata Pariwisata Berkelanjutan Ramah Anak dalam Agenda Pemulihan Sektor Travel & Tourism Pasca Pandemi Covid-19. Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai refleksi upaya perlindungan anak di wilayah pariwisata yang selama ini telah dilakukan, serta agenda kedepan yang ingin dicapai oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia.
materi mengenai potensi dan daya tarik wisata untuk kelas X SMK, siswa mempelajari tentang pengertian potensi dan daya tarik wisata serta karakteristik daya tarik wisata. Siswa juga diminta untuk membuat suatu perencanaan usaha daya tarik wisata sesuai daerah masing-masing.
materi power point diambil dari beberapa sumber.
Pengertian Produk Wisata
Ciri – Ciri Produk Wisata
Produk Industri Pariwisata
USAHA PARIWISATA
Kebijakan dan Langkah-langkah Pengembangan Pariwisata Indonesia
tentang teori sistem kepariwisataan yang telah berkembang di dunia dan sistem kepariwisataan berdasarkan UU 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan PP No. 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas Tahun 2010-2025.
Dukungan BBLM Yogyakarta dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Pariwi...Akademi Desa 4.0
Dukungan BBLM Yogyakarta dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Pariwisata disampaikan oleh Dra. Erlin Chaerlinatun selaku Kepala Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta dalam Kuliah Online #35 7 Agustus 2020
https://www.youtube.com/watch?v=nK1LS9bXiYs
Desa Wisata (rural tourism) merupakan pariwisata yang terdiri dari keseluruhan pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur
- unsur yang unik yang secara keseluruhan dapat menarik minat
wisatawan.
Similar to Peningkatan Kapasitas Pokdarwis Desa Wisata Pupuan.pptx (20)
Smart village, adalah program kemendesa dalam mendorong kemandirian desa melalui pemanfaatan teknologi digital. Program ini menargetkan ada 6 pilar yang harus dicapai yaitu pilar tata keloa dll
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Peningkatan Kapasitas Pokdarwis Desa Wisata Pupuan.pptx
1. Peningkatan Kapasitas dan Peran Pokdarwis dalam Pengelolaan Desa
Wisata di Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar
INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL
Jalan Tari Kecak No.12, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80239
Oleh
I Nyoman Arto Suprapto, ST, M.Si
NIDN. 0807068705
Drs. I Wayan pantiyasa, M.M
NIDN. 0807068705
Ir. Moh. Agus Sutiarso, M.Par
NIDN. 0821086301
2. Latar Belakang
PENDAHULUAN
Hamparan persawahan, nuansa pedesaan, karakter
permukiman tradisional dan aktifitas budaya adalah produk
wisata unggulan yang dapat dijadikan daya tarik bagi wisatawan.
Didukung juga dalam RTRW Tahun 2012 dan Bagian dari
pengembangan Koridor Ulapan (Alam Pusaka)
Potensi Wisata Desa Pupuan
Semakin berkembangnya destinasi pariwisata berbasis alam dan kawasan
pedesaan seperti Kintamani dan Bedugul. Pada era new normal kedua
destinasi ini berkembang cukup massif, dimana fasilitas dan atraksi wisata
terbangun semakin banyak seperti glamping, café, dan spot-spot atraksi
wisata baru.
Semakin Berkembangnya Pariwisata Perdesaan
Kapasitas SDM yang masih rendah dalam merencanakan pengembangan
dan pengelolaan desa wisata, kurangnya keterlibatan pemangku
kepentingan (stakeholder) di daerah dalam membina kepariwisataan di
Desa Pupuan, kurangnya sinergi antar stakeholder kepariwisataan di Desa
Pupuan, dan tidak adanya branding desa wisata untuk pemasaran produk
wisata
Permasalahan Mitra (Pokdarwis)
3. TUJUAN & SASARAN
Untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam
merencanakan dan mengelola destinasi wisata (Desa Wisata
Pupuan) dan melakukan pendampingan dalam rangka
peningkatan sinergitas antar pemangku kepentingan,
pembentukan jejaring supra desa, dan pembuatan branding desa
wisata
1 Tujuan PIM
Mitra sasaran program pengabdian ini adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
Desa Pupuan, pelaku usaha wisata di Desa Pupuan, staff Desa Pupuan dan
masyarakat Desa Pupuan
Sedangkan target yang ingin dicapai dari program pengabdian ini adalah:
1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait perencanaan desa
wisata;
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait tata kelola desa wisata;
3. Meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam pembinaan desa wisata;
4. Meningkatnya sinergi antar stakeholder kepariwisataan di Desa Pupuan; dan
5. Tersedianya banding untuk Desa Pupuan sebagai dasar dalam perencanaan
dan pemasaran desa wisata.
2 Sasaran PIM
5. METODE PELAKSANAAN
Permasalahan Solusi Bentuk Kegiatan Indikator
Kurangnya kemampuan dan pengetahuan
anggota Pokdarwis dalam menyusun
desain dan perencaaan Desa Wisata
Meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan terkait perencanaan desa
wisata;
Pelatihan penyusunan desain dan
perencanaan desa wisata;
Kehadiran peserta pelatihan;
Kelengkapan administrasi dan
keuangan;
Pendampingan dan fasilitasi proses
perencanaan berbasis pemetaan
partisipatif;
FGD proses penggalian informasi dan
perencaan site plan kawasan dan rencana
pengembangan Desa Wisata Pupuan secara
partisipatif
Kehadiran peserta FGD;
Kelengkapan administrasi dan
keuangan;
Adanya peta site plan Desa Wisata
Pupuan
Adanya dokumen perencanaan Desa
Wisata Pupuan
Kurangnya pengetahuan dan keterampilan
anggota Pokdarwis dalam mengelola desa
wisata
Meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan terkait tata kelola desa wisata;
Pelatihan tata kelola Desa Wisata (atraksi
wisata, administrasi, manajemen
homestay);
Kehadiran peserta pelatihan;
Kelengkapan administrasi dan
keuangan;
Kurangnya keterlibatan pemangku
kepentingan (stakeholder) di daerah dalam
membina kepariwisataan di Desa Pupuan
Meningkatkan keterlibatan stakeholder
dalam pembinaan desa wisata
FGD tata keloal dan peran stakeholder
dalam pengembangan Desa Wisata Pupuan
Kehadiran peserta FGD (stakeholder
desa wisata);
Kelengkapan administrasi dan
keuangan;
Terpetakannya peran dan fungsi
masing-masing stakeholder;
MOU
6. HASIL & PEMBAHASAN
Pelatihan Perencanaan dan Tata Kelola Desa Wisata
Untuk meningkatkan kapasitas Pokdarwis Desa Pupuan dalam
perencanaan dan pengelolaan desa wisata, bekerjasama dengan para
mitra yang sudah dibentuk melakukan kegiatan pelatihan dengan tema
“Perencanaan dan Tata Kelola Desa Wisata”.
Pelatihan ini dilaksanakan dengan menghandirkan beberapa narasumber
meliputi:
1. I Nyoman Buana selaku Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata
(Forkom Dewi) Kabupaten Gianyar,
2. I Nyoman Kandia selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
Kabupaten Gianyar dan sekaligus sebagai Ketua Desa Wisata
Nusantara (Dewisnu), dan
3. Jro Kadek Suardika selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat
(TAPM) Provinsi Bali, Kemendes, PDTT
Materi yang disampaikan pada sesi ini ditekankan pada penyelenggaraan komponen
4A yang harus tersedia di desa wisata, meliputi attraction, amenities, accesbility, dan
anciliary. Selanjutnya peserta diminta untuk mengidentifikasi komponen 4A yang ada
di Desa Wisata Pupuan. Hasil identifikasi kemudian dijadikan bahan untuk membuat
perencanaan desa wisata dan penyusunan paket wisata di Desa Wisata Pupuan.
Perencanaan yang disusun peserta dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan
permasalahan masing-masing komponen 4A dan selanjutnya dilakukan analisis
SWOT untuk menentukan strategi pengembangannya.
Pada perencanaan desa wisata seharusnya terjadi kombinasi antara potensi yang
dimiliki pemerintah desa dengan potensi yang dimiliki masyarakat. Ini dimaksudkan
untuk menciptakan sinergi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat.
Hasil pelatihan pada sesi ini memperlihatkan bahwa semua kelompok yang mengikuti
pelatihan berhasil mengidentifikasi persoalan dan potensi wisata dengan pendekatan
4A dan mampu menyusun strategi pengembanggan yang akan dilakukan
7. HASIL & PEMBAHASAN
Pelatihan Perencanaan dan Tata Kelola Desa Wisata
Untuk meningkatkan kapasitas Pokdarwis Desa Pupuan dalam
perencanaan dan pengelolaan desa wisata, bekerjasama dengan para
mitra yang sudah dibentuk melakukan kegiatan pelatihan dengan tema
“Perencanaan dan Tata Kelola Desa Wisata”.
Pelatihan ini dilaksanakan dengan menghandirkan beberapa narasumber
meliputi:
1. I Nyoman Buana selaku Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata
(Forkom Dewi) Kabupaten Gianyar,
2. I Nyoman Kandia selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
Kabupaten Gianyar dan sekaligus sebagai Ketua Desa Wisata
Nusantara (Dewisnu), dan
3. Jro Kadek Suardika selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat
(TAPM) Provinsi Bali, Kemendes, PDTT
Nyoman Kandia selaku Ketua Dewisnu, memberikan paparan terkait dengan
pentingnya branding pada sebuah desa wisata. Proses identifikasi potensi dan
permasalahan pada sesi 1 digunakan oleh pemateri ini sebagai dasar dalam
penggalin ide untuk menentukan branding desa wisata yang akan digunakan.
Melalui beberapa tahap disksusi dan masukan akhirnya disepakati “The Beauty of
North Ubud” sebagai branding yang akan digunakan oleh Desa Pupuan dalam
mengembangan dan memasarkan desa wisata agar lebih mudah dikenal dan
dikenang oleh wisatawan.
Selain fokus pada branding, materi yang disampaiakan pada sesi ini juga fokus pada
penyusunan official handbook untuk desa wisata. Ini sangat penting sebagai dasar
dalam proses guiding pada wisatawan, agar ada kesamaan informasi dan SOP yang
diguanakn saat proses guiding kepada wisatawan yang datang ke Desa Pupuan.
8. HASIL & PEMBAHASAN
Pelatihan Perencanaan dan Tata Kelola Desa Wisata
Untuk meningkatkan kapasitas Pokdarwis Desa Pupuan dalam
perencanaan dan pengelolaan desa wisata, bekerjasama dengan para
mitra yang sudah dibentuk melakukan kegiatan pelatihan dengan tema
“Perencanaan dan Tata Kelola Desa Wisata”.
Pelatihan ini dilaksanakan dengan menghandirkan beberapa narasumber
meliputi:
1. I Nyoman Buana selaku Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata
(Forkom Dewi) Kabupaten Gianyar,
2. I Nyoman Kandia selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
Kabupaten Gianyar dan sekaligus sebagai Ketua Desa Wisata
Nusantara (Dewisnu), dan
3. Jro Kadek Suardika selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat
(TAPM) Provinsi Bali, Kemendes, PDTT
Jro Kadek Suardika selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi
Bali yang memaparkan materi dengan tema “Revitalisasi Pariwisata Berkualitas
melalui Desa Wisata”. Pada sesi ini disampaikan bahwa penyelenggaraan desa
wisata harus dilaksanakan oleh orang-orang yang mau dan berkeinginan besar
menggerakkan masyarakat serta ikut secara aktif mendorong pembangunan di desa.
Hal ini karena pada proses peemberdayaan, aktor kunci (key person) adalah kunci
utama pergerakan masyarakat dapat dilakukan. Desa wisata tidak bisa lepas dari
keterlibatan masyarakat, salah satunya adalah menjaga kebersihan. Dengan demikian
perlu dorongan ekstra dalam menggerakan kepedulian masyarakat dalam menjaga
kebersihan dan kelestarian desa.
Pada pemaparan ini juga disampaikan bahwa masyarakat harus menjadi subjek
pembangunan di desa serta harus disesuaikan dengan potensi dan karakter desa
setempat agar tidak terjadi penjiplakan konsep, tema, dan karakter wisata yang akan
dibangun di Desa Pupuan. Dengan demikian konsep Tri Hita Karana harus dapat
diimplementasikan dengan baik di Desa Pupuan karena pada desa wisata terdapat
sumber daya yang harus dilindungi dan dilestarikan. Konsep destinasi wisata yang
mengusung pendekatan 4A seyogyanganya dapat bersinergi dengan konsep 5C
dalam penyelenggaraan desa wisata yaitu concept, commitment, collaboration,
consistent, dan cash flow.
9. PENDAMPINGAN
HASIL & PEMBAHASAN
Tindak lanjut dari kegiatan pelatihan tersebut adalah dengan
melakukan kegiatan pendampingan kepada Pokdarwis dalam
menyusun perencanaan dan pengembangan desa wisata,
pendampingan kepada pelaku wisata sedang mengembangan
usaha wisata di Desa Pupuan, pendampingan kepada
Pemerintah Desa wisata dalam penyiapan kelambaagaan,
aturan (Perdes Desa Wisata), dan anggaran untuk
pengembangan desa wisata melalui APBDes peruabahn tahun
2022, dan koordinasi dengan jejaring supra desa seperti Dinas
Pemeberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Dinas Kominfo, dan
Dinas Pariwisata dalam mendukung pengembangan Desa
Wisata Pupuan
10. MANFAAT KEGIATAN
Dampak Ekonomi Sosial
Kontribusi Mitra
Dampak ekonomi yang diperoleh secara langsung adalah berupa
pemasukan dari semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Desa
Pupuan setelah dilaksanakannya kegiatan pelatihan dan pedampingan
karena selama proses pelatihan dan pendampingan secara langsung baik
itu pemateri, mitra yang dibentuk dan kolega datang juga berkunjung ke
daya tarik wisata dan fasilitas penunjang pariwisata seperti Warung Prapen,
Wana Ayu Jelijih, dan Batan Nyuh Retreat.
Publikasi kegiatan pelatihan dan pendampingan ke berbagai media social,
memberikan dampak positif pada kunjangan wisatawan lokal, karena melalui
publikasi tersebut banyak wisatawan lokal yang akhirnya melihat DTW dan
fasilitas penunjang pariwisata di Desa Pupuan dan berkunjug ke desa
tersebut.
Dampak sosial yang diperoleh mitra kegiatan ini antara lain berupa: 1) Rasa
percaya diri dalam menjalankan usahanya karena pendampingan yang
diberikan telah meningkatkan daya saing produk wisata yang dihasilkan. 2)
Perhatian yang diberikan dari Perguruan Tinggi (IPB Internasional) sangat
berarti dan memberi kesan yang positif terhadap kiprah Perguruan Tinggi di
tengah masyarakat.
Dari hasil pelaksanaan program pengabdian ini, kontribusi
mitra terhadap pelaksanaan program masih dalam bentuk
respon yang positif, yaitu berupa partisipasi masyarakat
yang semakin meningkat. Kelompok mitra yang menjadi
sasaran program ini menunjukkan keterlibatannya dan
antusiasnya melaksanakan arahan dan bimbingan yang
diberikan oleh tim pelaksana
11. Faktor yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan
pengabdian ini yaitu:
1. Realisasi pencairan dana program yang lancar dari
kampus IPB Internasional.
2. Dukungan dari pemerintah desa dan jajarannya serta
stakeholder kepariwisataan di Kabupaten Gianyar
seperti Yayasan Dewisnu, Forkum Dewi, Tenaga Ahli
Pemberdayaan Masyarakat (TAPMD) serta OPD yang
membidangi yaitu Dinas PMD, Dinas Pariwisata dan
Dinas Kominfo Kabupaten Gianyar.
3. Partisipasi dan antusias masyarakat/mitra terhadap
program kegiatan yang dilakukan
FAKTOR PENGHAMBAT & PENDUKUNG
Faktor Penghambat
Faktor Pendukung
Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, faktor-faktor yang
menjadi kendala/menghambat sehingga target yang ingin dicapai masih kurang
maksimal adalah:
1) Keterbatasan dana untuk pembangunan sarana prasaranapendukung
wisata lainnya berupa jalur trekking dan tempat selfie yang direncanakan
akan dibangun di beberapa lokasi yang memiliki asset vista yang menarik.
2) Kontribusi dari Pemerintah Daerah dan Swasta yang belum bisa
diwujudkan.
12. OUTPUT
Paket Wisata Webiste Desa
Barnding Desa
The Beauty of North Bali
Sinergi Program pada APBDes Desa Pupuan
Program desa wisata pada APBDes
14. TERIMA KASIH
INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL
Jalan Tari Kecak No.12, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80239
Oleh
I Nyoman Arto Suprapto, ST, M.Si
NIDN. 0807068705
Drs. I Wayan pantiyasa, M.M
NIDN. 0807068705
Ir. Moh. Agus Sutiarso, M.Par
NIDN. 0821086301