Pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatakan kapasitas pokdarwis di Desa Wisata Pupuan
Pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatakan kapasitas pokdarwis di Desa Wisata Pupuan
PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : KM.18/HM.001/MKP/2011
TENTANG PEDOMAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM) MANDIRI PARIWISATA
PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : KM.18/HM.001/MKP/2011
TENTANG PEDOMAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM) MANDIRI PARIWISATA
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
2. Aktif di di PUSPAR UGM
Pegiat Wisata Kerakyatan,
Mentor di Desa Wisata Institute
081 328 180 759
DESTHA TITI RAHARJANA
3.
4. DESA MEMBANGUN : PERSPEKTIF UU No 6/2014
Pendekatan desa membangun kekuatan dari d
a
l
a
m
.
Masyarakat desa modal sosial, pranata sistem s
o
s
i
a
l
,
serta kehendak untuk membangun kehidupan
bersama.
Agenda pembangunan nasional (RPJMN 2020 – 2024)
“Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan Mengurangi Ketimpangan Wilayah”.
Pariwisata sektor prioritas pembangunan nasional
& pembangunan desa.
5. Sektor wisata menjadi sumber
penghidupan baru masyarakat desa.
Pariwisata hadir sebagai alternatif untuk
meningkatkan nilai tambah atas sumber
daya di perdesaan.
Hadirnya wisata di desa telah membuat
desa menjadi sumber penghidupan baru.
PERTANYAAN :
1. Bgm komptensi pengelola wisata di desa wisata ?
2. Bgm komitmen & support pemerintah Desa/ Kab dlm mendukung desa wisata?
3. Bgm kesiapan SDM dan kesiapan social budaya masy perdesaan menerima wisata?
7. Desa wisata sebagai alternatif tontonan semestinya juga bisa memberikan tuntunan serta pengalaman
baru yang bernilai bagi wisatawan. Masuknya wisatawan jangan sampai merusak nilai-nilai sosio kultural
yang telah menjadi kearifan tradisional warga setempat.
8.
9. -DISKUSI 1
-FAKTADI DESA WISATA-
Sebutkan 3 nama desa wisata
Unggulan yang ada di
Kabupaten Bapak/Ibu ?
Apa saja yang menurut
Bapak/Ibu, faktor yang
menjadikan desa wisata
tsb, Unggul?
1
2
11. -DISKUSI 2
-PRAKTEK PENTAHELIX -
Apa yang Bpk/ibu pahami
tentang Pentahelix dalam
pembangunan kepariwisataan?
Bagaimana dukungan antar
lembaga kepariwisataan dalam
mendorong desa-desa wisata?
Berikan contohnya, bentuknya, baik yang
“buruk”, ataupun yang “baik”.
12. Apa yang dilihat?
AKTIFITAS WISATAWAN DI DESTINASI
Apa yang dikerjakan?
Apa yang dibeli?
Apa yang dirasakan?
APAUKURAN SUKSESNYAPARIWISATA
SEBUAH DAERAH?
14. ISU-ISU STRATEGIS
DI DESA-DESA WISATA
:
KOLABORASI TERBATAS
DESA HANYA“MENANGKAP”, TDK
ADANILAI TAMBAH BAGI WISATAWAN
PRODUK ARTIFICIAL,
MINIM STORYTELLING
MARKET DRIVEN,
RENTAN DUPLIKASI
JUALTIKET,
BUKAN PAKET
MINIM PAKET/ MINIM
INOVASI
Sumber :Raharjana, 2020
15. SDM DAN MANAJEMEN USAHA
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
INVESTASI
Tantangan
Pengembangan Desa
Wisata
Masih diperlukan pendampingan bagi pengelola desa-desa
wisata untuk memiliki ketrampilan dalam menyusun
perencanaan wisata berbasis perdesaan (master plan desa
wisata) yang digali secara partisipatif (bottom up) dengan
melibatkan segenap komponen masyarakat.
Dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM, khususnya dibidang
kewirausahaan (entrepreneurship), agar mampu selalu
menyuguhkan inovasi secara berlanjutan. Aspek transpransi dan
akuntabilitas dalam manajemen patut dikedepankan agar pihak
yang terlibat dalam usaha ekonomi di desa-desa wisata memiliki
kepercayaan kepada pihak pengelola (manajemen).
Masih diperlukan pendampingan bagi pengelola desa-desa wisata
untuk memiliki ketrampilan dalam menyusun perencanaan wisata
berbasis perdesaan (master plan desa wisata) yang digali secara
partisipatif (bottom up) dengan melibatkan segenap komponen
masyarakat.
ASPEK PENGEMBANGAN JEJARING KEMITRAAN
Modal sosial sangatlah penting dimiliki bagi pengelolawisata di
kawasan perdesaan. Mereka harus mampu memilikicara pandang
keluar untuk melihat sejauhmana perkembangan pariwisatadi luar
daerahnya. Upaya yang dapat ditempuh antara lain dengan cara
menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang dinilai memiliki
kepedulian dengan pengembangan wisata perdesaan.
16. Desa wisata menjadi salah satu
program Pemerintah Republik
Indonesia yang diharapkan dapat
mempercepat kebangkitan
pariwisata dan memicu
pertumbuhan ekonomi.
RPJMN 2020-2024 244
desa wisata maju dan mandiri
akan tersertitikasi untuk
wujudkan pariwisata
berkelanjutan.
Kemenparekraf/Baparekraf).
EKOSISTE
M DESA
WISATA
POLITICAL WILL
SDM UNGGUL
AMENITAS
AKSESIBILITAS
ATRAKSI
KELEMBAGAAN
17. 1. KELEMBAGAAN
2. KEMITRAAN
3. LINGKUNGAN &
PELESTARIAN
4. PERAN SERTA
MASYARAKAT
5. ATRAKSI WISATA
6. AKSESIBILITAS
7. AMENITAS
8. PROMOSI DAN
PEMASARAN
Rintisan
Berkembang
Maju
Mandiri
Aspek penilaian
dalam akreditasi :
AKREDITASI DESAWISATA
PERGUB DIY NO 40/2020
TENTANG KELOMPOK SADAR WISATA DAN DESA/KAMPUNG WISATA
19. -DISKUSI 3
-MENUJU DESA WISATA BERKUALITAS-
Aspek-aspek apa saja yang masihperlu
ditingkatkan di desa wisataBpk/Ibu?
Program apa yang dpt dirumuskan utk
meningkatkan kualitas desa wisata di
Kabupaten, Bpk/Ibu?.
Desa wisata Bpk/Ibu, target marketnya,
didominasi WisNus/Wisman?
25. KEDUDUKAN POKDARWIS di DESA
BUM
DESA
DESA
WISATA
AIR
BERSIH
SIMPAN
PINJAM
LPMD PKK
POK
DARWIS
PEMERINTAH DESA
Sumber :Harjono, 2018, Bleberan
26. -DISKUSI 4
-BERBAGI PERAN ANTAR KELOMPOK-
Siapa saja aktor penggerak wisata di
desa wisata?
Adakah aturan dalam upaya
pengendalian dan pembagian tugas
yang jelas?
27. Manajemen/
Organisasi
Pengelola
Kelompok
Homestay
Kelompok
Kuliner
Kelompok
Transportasi
Kelompok
usaha lainya
Pada dasarnya pariwisata adalah berbagi :
Berbagi tugas
Berbagi peran
Berbagi manfaat/ hasil
Dengan tanggung jawab bersama sesuai dengan
aturan dan kesepakatan yang sudah dibentuk.
MODEL PENDEKATAN PENGELOLAAN HASIL USAHA PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS
UNTUK PARIWISATA BERKELANJUTAN
Semua elemen penerima manfaat
wadah dalam suatu
membentuk
(pokdarwis) dan membuat suatu
hendaknya
organisasi
kesepakatan
(aturan main) agar tidak jadi kecemburuan.
PRINSIP :
ADIL TIDAK HARUS SAMA
Organisasi pengelola/ manajemen membuat aturanyang
lebih teknis dan menerima manfaat langsung dari
pengelolaan
28. BUMDesa
Berperan sebagaiinvestor untuk penyediaan
saranadan prasarana.
Mendapatkan manfaat ekonomimelalui
pembagian hasil/ saham
Berperan regulator
Mendapatkan manfaat ekonomi dari bagihasil
tiketing/ pemanfaatan fasilitasdesa (tanah/
bangunan,dll)
Berperan sebagaipengawasdan pengambil
kebijakan terkaitaturan main dalamkegiatan
kepariwisataan/desawisata.
Mendapat manfaat ekonomi tidaklangsung
Sebagian keuntungan dikembalikan kepada alam dan masyarakat demi
kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pariwisata.
KEPUASAN WISATAWAN, KESEJAHTERAAN BERSAMADAN BERKELANJUTAN
PENGELOLA DESAWISATA
Berperan dalam manajemenpengelolaan.
Mendapat manfaatekonomi langsungdari
penyelenggaraan jasapariwisata
Kriterian
CBT :
Kepemilikan &
Kepengurusan
Oleh
Masyarakat
DesaWisataHaruslah TetapMenjadi Milik MasyarakatAgarTujuan Pengembangan DesaWisata,Y
aituUntukMenciptakanNilai Tambah
SertaMenjagaKeseimbangan Antara Ekonomi, Ekologi Dan Sosial BisaTerwujud,SesuaiDengan AmanatUu No 10Tahun2009.
PEMERINTAH DESA POKDARWIS
KERJ
ASAMA
PROGRAMDAN PEMBANGUNAN
KERJ
ASAMA
EKONOMIDANPEMBERDA
Y
AAN
29. BERBAGI PERAN DALAM PENGELOLAAN
HASIL USAHA PARIWISATA UNTUK KEBERLANJUTAN
PengelolaDesaWisata
Berperan dalammanajemen
pengelolaan.
Mendapat keuntungan ekonomi
langsung dari penyelenggaraanjasa
pariwisata
DesaWisataHaruslahTetapMenjadi Milik
MasyarakatAgarTujuan Pengembangan Desa
Wisata,Y
aituUntukMenciptakanNilai Tambah
SertaMenjagaKeseimbangan Antara Ekonomi,
Ekologi Dan Sosial BisaTerwujud,
Kriterian Cbt Yang
Pertama Kepemilikan &
Kepengurusan Oleh Masyarakat
BUMDesa
Berperan sebagaiinvestor
untuk penyediaan saranadan
prasarana.
Mendapatkan manfaat
ekonomi melaluipembagian
hasil/ saham
Pemerintah Desa
Berperan regulator
Mendapatkan manfaatdari
bagihasiltiketing/
pemanfaatan fasilitasdesa
(tanah/ bangunan,dll)
KEPUASAN WISATAWAN, KESEJAHTERAAN BERSAMADAN BERKELANJUTAN
POKDARWIS
Berperan sebagaipengawasdan
pengambil kebijakan terkaitaturan
main dalam kegiatan
kepariwisataan/desawisata.
Beranggotakan semuaunsur yang
terlibat dalam kegiatan
kepariwisataandesa