SlideShare a Scribd company logo
DIKLAT PENGEMBANGAN DESA WISATA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
2021
 Aktif di di PUSPAR UGM
 Pegiat Wisata Kerakyatan,
 Mentor di Desa Wisata Institute
 081 328 180 759
DESTHA TITI RAHARJANA
DESA MEMBANGUN : PERSPEKTIF UU No 6/2014
Pendekatan desa membangun  kekuatan dari d
a
l
a
m
.
Masyarakat desa  modal sosial, pranata sistem s
o
s
i
a
l
,
serta kehendak untuk membangun kehidupan
bersama.
Agenda pembangunan nasional (RPJMN 2020 – 2024)
 “Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan Mengurangi Ketimpangan Wilayah”.
Pariwisata  sektor prioritas pembangunan nasional
& pembangunan desa.
 Sektor wisata menjadi sumber
penghidupan baru masyarakat desa.
 Pariwisata hadir sebagai alternatif untuk
meningkatkan nilai tambah atas sumber
daya di perdesaan.
 Hadirnya wisata di desa telah membuat
desa menjadi sumber penghidupan baru.
PERTANYAAN :
1. Bgm komptensi pengelola wisata di desa wisata ?
2. Bgm komitmen & support pemerintah Desa/ Kab dlm mendukung desa wisata?
3. Bgm kesiapan SDM dan kesiapan social budaya masy perdesaan menerima wisata?
EforiadanSemangatMembentukDesaWisatayangtidakdibarengidenganTataKelolayang
dijadikanacuan,dikuatirkanakanmenurunkankualitas“nilai-nilaike-desa-an”besertaekosistem
yangitujustrudicaridanseharusnyadilestarikan,sebagaidayapikatbagiwisatawan.
Desa wisata sebagai alternatif tontonan semestinya juga bisa memberikan tuntunan serta pengalaman
baru yang bernilai bagi wisatawan. Masuknya wisatawan jangan sampai merusak nilai-nilai sosio kultural
yang telah menjadi kearifan tradisional warga setempat.
-DISKUSI 1
-FAKTADI DESA WISATA-
Sebutkan 3 nama desa wisata
Unggulan yang ada di
Kabupaten Bapak/Ibu ?
Apa saja yang menurut
Bapak/Ibu, faktor yang
menjadikan desa wisata
tsb, Unggul?
1
2
KELEMBAGAANPARIWISATA
 Kelembagaan Kepariwisataan
merupakan pemangku kepentingan
yang terlibat dalam
penyelenggaraan Kepariwisataan
Konsep kolaborasi
Pentahelix?
-DISKUSI 2
-PRAKTEK PENTAHELIX -
Apa yang Bpk/ibu pahami
tentang Pentahelix dalam
pembangunan kepariwisataan?
Bagaimana dukungan antar
lembaga kepariwisataan dalam
mendorong desa-desa wisata?
Berikan contohnya, bentuknya, baik yang
“buruk”, ataupun yang “baik”.
Apa yang dilihat?
AKTIFITAS WISATAWAN DI DESTINASI
Apa yang dikerjakan?
Apa yang dibeli?
Apa yang dirasakan?
APAUKURAN SUKSESNYAPARIWISATA
SEBUAH DAERAH?
WISATAWAN DI DESA WISATA
ISU-ISU STRATEGIS
DI DESA-DESA WISATA
:
KOLABORASI TERBATAS
DESA HANYA“MENANGKAP”, TDK
ADANILAI TAMBAH BAGI WISATAWAN
PRODUK ARTIFICIAL,
MINIM STORYTELLING
MARKET DRIVEN,
RENTAN DUPLIKASI
JUALTIKET,
BUKAN PAKET
MINIM PAKET/ MINIM
INOVASI
Sumber :Raharjana, 2020
SDM DAN MANAJEMEN USAHA
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
INVESTASI
Tantangan
Pengembangan Desa
Wisata
Masih diperlukan pendampingan bagi pengelola desa-desa
wisata untuk memiliki ketrampilan dalam menyusun
perencanaan wisata berbasis perdesaan (master plan desa
wisata) yang digali secara partisipatif (bottom up) dengan
melibatkan segenap komponen masyarakat.
Dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM, khususnya dibidang
kewirausahaan (entrepreneurship), agar mampu selalu
menyuguhkan inovasi secara berlanjutan. Aspek transpransi dan
akuntabilitas dalam manajemen patut dikedepankan agar pihak
yang terlibat dalam usaha ekonomi di desa-desa wisata memiliki
kepercayaan kepada pihak pengelola (manajemen).
Masih diperlukan pendampingan bagi pengelola desa-desa wisata
untuk memiliki ketrampilan dalam menyusun perencanaan wisata
berbasis perdesaan (master plan desa wisata) yang digali secara
partisipatif (bottom up) dengan melibatkan segenap komponen
masyarakat.
ASPEK PENGEMBANGAN JEJARING KEMITRAAN
Modal sosial sangatlah penting dimiliki bagi pengelolawisata di
kawasan perdesaan. Mereka harus mampu memilikicara pandang
keluar untuk melihat sejauhmana perkembangan pariwisatadi luar
daerahnya. Upaya yang dapat ditempuh antara lain dengan cara
menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang dinilai memiliki
kepedulian dengan pengembangan wisata perdesaan.
Desa wisata menjadi salah satu
program Pemerintah Republik
Indonesia yang diharapkan dapat
mempercepat kebangkitan
pariwisata dan memicu
pertumbuhan ekonomi.
RPJMN 2020-2024  244
desa wisata maju dan mandiri
akan tersertitikasi untuk
wujudkan pariwisata
berkelanjutan.
Kemenparekraf/Baparekraf).
EKOSISTE
M DESA
WISATA
POLITICAL WILL
SDM UNGGUL
AMENITAS
AKSESIBILITAS
ATRAKSI
KELEMBAGAAN
1. KELEMBAGAAN
2. KEMITRAAN
3. LINGKUNGAN &
PELESTARIAN
4. PERAN SERTA
MASYARAKAT
5. ATRAKSI WISATA
6. AKSESIBILITAS
7. AMENITAS
8. PROMOSI DAN
PEMASARAN
Rintisan
Berkembang
Maju
Mandiri
Aspek penilaian
dalam akreditasi :
AKREDITASI DESAWISATA
PERGUB DIY NO 40/2020
TENTANG KELOMPOK SADAR WISATA DAN DESA/KAMPUNG WISATA
Sumber:
Buku Pedoman Desa Wisata-Edisi I, Kemenparekraf, 2019
TAHAPAN PERKEMBANGAN DESA WISATA
-DISKUSI 3
-MENUJU DESA WISATA BERKUALITAS-
Aspek-aspek apa saja yang masihperlu
ditingkatkan di desa wisataBpk/Ibu?
Program apa yang dpt dirumuskan utk
meningkatkan kualitas desa wisata di
Kabupaten, Bpk/Ibu?.
Desa wisata Bpk/Ibu, target marketnya,
didominasi WisNus/Wisman?
Kemampuaninovasi,adaptasi,
dankolaborasi, bagipengelola
wisata, adalah keniscayaan.
PENGUSULAN
POKDARWIS
( Bottom Up )
PERGUB DIY NO 40/2020
TENTANG KELOMPOK SADAR WISATA DAN DESA/KAMPUNG WISATA
KEDUDUKAN POKDARWIS di DESA
BUM
DESA
DESA
WISATA
AIR
BERSIH
SIMPAN
PINJAM
LPMD PKK
POK
DARWIS
PEMERINTAH DESA
Sumber :Harjono, 2018, Bleberan
-DISKUSI 4
-BERBAGI PERAN ANTAR KELOMPOK-
Siapa saja aktor penggerak wisata di
desa wisata?
Adakah aturan dalam upaya
pengendalian dan pembagian tugas
yang jelas?
Manajemen/
Organisasi
Pengelola
Kelompok
Homestay
Kelompok
Kuliner
Kelompok
Transportasi
Kelompok
usaha lainya
Pada dasarnya pariwisata adalah berbagi :
 Berbagi tugas
 Berbagi peran
 Berbagi manfaat/ hasil
Dengan tanggung jawab bersama sesuai dengan
aturan dan kesepakatan yang sudah dibentuk.
MODEL PENDEKATAN PENGELOLAAN HASIL USAHA PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS
UNTUK PARIWISATA BERKELANJUTAN
Semua elemen penerima manfaat
wadah dalam suatu
membentuk
(pokdarwis) dan membuat suatu
hendaknya
organisasi
kesepakatan
(aturan main) agar tidak jadi kecemburuan.
PRINSIP :
ADIL TIDAK HARUS SAMA
Organisasi pengelola/ manajemen membuat aturanyang
lebih teknis dan menerima manfaat langsung dari
pengelolaan
BUMDesa
Berperan sebagaiinvestor untuk penyediaan
saranadan prasarana.
Mendapatkan manfaat ekonomimelalui
pembagian hasil/ saham
Berperan regulator
Mendapatkan manfaat ekonomi dari bagihasil
tiketing/ pemanfaatan fasilitasdesa (tanah/
bangunan,dll)
Berperan sebagaipengawasdan pengambil
kebijakan terkaitaturan main dalamkegiatan
kepariwisataan/desawisata.
Mendapat manfaat ekonomi tidaklangsung
Sebagian keuntungan dikembalikan kepada alam dan masyarakat demi
kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pariwisata.
KEPUASAN WISATAWAN, KESEJAHTERAAN BERSAMADAN BERKELANJUTAN
PENGELOLA DESAWISATA
Berperan dalam manajemenpengelolaan.
Mendapat manfaatekonomi langsungdari
penyelenggaraan jasapariwisata
Kriterian
CBT :
Kepemilikan &
Kepengurusan
Oleh
Masyarakat
DesaWisataHaruslah TetapMenjadi Milik MasyarakatAgarTujuan Pengembangan DesaWisata,Y
aituUntukMenciptakanNilai Tambah
SertaMenjagaKeseimbangan Antara Ekonomi, Ekologi Dan Sosial BisaTerwujud,SesuaiDengan AmanatUu No 10Tahun2009.
PEMERINTAH DESA POKDARWIS
KERJ
ASAMA
PROGRAMDAN PEMBANGUNAN
KERJ
ASAMA
EKONOMIDANPEMBERDA
Y
AAN
BERBAGI PERAN DALAM PENGELOLAAN
HASIL USAHA PARIWISATA UNTUK KEBERLANJUTAN
PengelolaDesaWisata
Berperan dalammanajemen
pengelolaan.
Mendapat keuntungan ekonomi
langsung dari penyelenggaraanjasa
pariwisata
DesaWisataHaruslahTetapMenjadi Milik
MasyarakatAgarTujuan Pengembangan Desa
Wisata,Y
aituUntukMenciptakanNilai Tambah
SertaMenjagaKeseimbangan Antara Ekonomi,
Ekologi Dan Sosial BisaTerwujud,
Kriterian Cbt Yang
Pertama Kepemilikan &
Kepengurusan Oleh Masyarakat
BUMDesa
Berperan sebagaiinvestor
untuk penyediaan saranadan
prasarana.
Mendapatkan manfaat
ekonomi melaluipembagian
hasil/ saham
Pemerintah Desa
Berperan regulator
Mendapatkan manfaatdari
bagihasiltiketing/
pemanfaatan fasilitasdesa
(tanah/ bangunan,dll)
KEPUASAN WISATAWAN, KESEJAHTERAAN BERSAMADAN BERKELANJUTAN
POKDARWIS
Berperan sebagaipengawasdan
pengambil kebijakan terkaitaturan
main dalam kegiatan
kepariwisataan/desawisata.
Beranggotakan semuaunsur yang
terlibat dalam kegiatan
kepariwisataandesa
WAKTUNYAKITA
MENJA
DI
BUKAN
BERJAL
AN
SENDIRI
AN
Materi-Kelembagaan-Destha T Raharjana.pptx

More Related Content

Similar to Materi-Kelembagaan-Destha T Raharjana.pptx

Seminar rap sucipto 2021
Seminar rap sucipto 2021Seminar rap sucipto 2021
Seminar rap sucipto 2021
kecamatansingorojo
 
Best practice pembangunan dewi.pdf
Best practice pembangunan dewi.pdfBest practice pembangunan dewi.pdf
Best practice pembangunan dewi.pdf
baktiman
 
Perdes dan Komparasi Desa Wisata Dunia.pptx
Perdes dan Komparasi Desa Wisata Dunia.pptxPerdes dan Komparasi Desa Wisata Dunia.pptx
Perdes dan Komparasi Desa Wisata Dunia.pptx
Bobby Meidrie
 
Paparan dari DPRD Daerah Istimewa Jogjakarta
Paparan dari DPRD Daerah Istimewa JogjakartaPaparan dari DPRD Daerah Istimewa Jogjakarta
Paparan dari DPRD Daerah Istimewa Jogjakarta
Auditors to the field of business travel agency
 
BUMDES presentasi.pptx
BUMDES presentasi.pptxBUMDES presentasi.pptx
BUMDES presentasi.pptx
FaridZakyYopiannor
 
Buku Membangun Desa Wisata
Buku Membangun Desa WisataBuku Membangun Desa Wisata
Buku Membangun Desa Wisata
TV Desa
 
Kelompok Sadar Wisata.pptx
Kelompok Sadar Wisata.pptxKelompok Sadar Wisata.pptx
Kelompok Sadar Wisata.pptx
jenalabidin17
 
Paparan Bapak Tazbir - Kepala Dinas Pariwisata - Daerah Istimewa Jogjakarta
Paparan Bapak Tazbir - Kepala Dinas Pariwisata - Daerah Istimewa JogjakartaPaparan Bapak Tazbir - Kepala Dinas Pariwisata - Daerah Istimewa Jogjakarta
Paparan Bapak Tazbir - Kepala Dinas Pariwisata - Daerah Istimewa Jogjakarta
Auditors to the field of business travel agency
 
179-Article Text-445-1-10-20200904.pdf
179-Article Text-445-1-10-20200904.pdf179-Article Text-445-1-10-20200904.pdf
179-Article Text-445-1-10-20200904.pdf
MUHALAMSYAHODE
 
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diy
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diyRencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diy
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diy
Hairullah Gazali
 
MAJENE_POKDARWIS.pptx
MAJENE_POKDARWIS.pptxMAJENE_POKDARWIS.pptx
MAJENE_POKDARWIS.pptx
jenalabidin17
 
Model Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
Model Pengembangan Pariwisata BerkelanjutanModel Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
Model Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
Togar Simatupang
 
RENCANA ACUAN KERJA.docx
RENCANA ACUAN KERJA.docxRENCANA ACUAN KERJA.docx
RENCANA ACUAN KERJA.docx
KangMargino
 
PENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT.pptx
PENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT.pptxPENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT.pptx
PENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT.pptx
EdwinKusuma9
 
2 permen tentang_pedoman_pnpm_2013
2  permen tentang_pedoman_pnpm_20132  permen tentang_pedoman_pnpm_2013
2 permen tentang_pedoman_pnpm_2013
Arief Komarudin
 
PAPARAN PENDAMPINGAN DAN KSW PROGRAM WB - Dit. PSDM PARIWISATA - Updated.pdf
PAPARAN PENDAMPINGAN DAN KSW PROGRAM WB - Dit. PSDM PARIWISATA - Updated.pdfPAPARAN PENDAMPINGAN DAN KSW PROGRAM WB - Dit. PSDM PARIWISATA - Updated.pdf
PAPARAN PENDAMPINGAN DAN KSW PROGRAM WB - Dit. PSDM PARIWISATA - Updated.pdf
cecep60
 
Pelatihan analisis kelayakan desa wisata
Pelatihan analisis kelayakan desa wisataPelatihan analisis kelayakan desa wisata
Pelatihan analisis kelayakan desa wisata
Hairullah Gazali
 
KELOMPOK 7_KOMUNIKASI BISNIS.pptx
KELOMPOK 7_KOMUNIKASI BISNIS.pptxKELOMPOK 7_KOMUNIKASI BISNIS.pptx
KELOMPOK 7_KOMUNIKASI BISNIS.pptx
LaluAdiPermadi1
 
Paparan sdm kepariwisataan dispar lampung
Paparan sdm kepariwisataan dispar lampungPaparan sdm kepariwisataan dispar lampung
Paparan sdm kepariwisataan dispar lampung
eko ari
 
BUMDes Desa Wisata
BUMDes Desa WisataBUMDes Desa Wisata
BUMDes Desa Wisata
Mukhrizal Effendi
 

Similar to Materi-Kelembagaan-Destha T Raharjana.pptx (20)

Seminar rap sucipto 2021
Seminar rap sucipto 2021Seminar rap sucipto 2021
Seminar rap sucipto 2021
 
Best practice pembangunan dewi.pdf
Best practice pembangunan dewi.pdfBest practice pembangunan dewi.pdf
Best practice pembangunan dewi.pdf
 
Perdes dan Komparasi Desa Wisata Dunia.pptx
Perdes dan Komparasi Desa Wisata Dunia.pptxPerdes dan Komparasi Desa Wisata Dunia.pptx
Perdes dan Komparasi Desa Wisata Dunia.pptx
 
Paparan dari DPRD Daerah Istimewa Jogjakarta
Paparan dari DPRD Daerah Istimewa JogjakartaPaparan dari DPRD Daerah Istimewa Jogjakarta
Paparan dari DPRD Daerah Istimewa Jogjakarta
 
BUMDES presentasi.pptx
BUMDES presentasi.pptxBUMDES presentasi.pptx
BUMDES presentasi.pptx
 
Buku Membangun Desa Wisata
Buku Membangun Desa WisataBuku Membangun Desa Wisata
Buku Membangun Desa Wisata
 
Kelompok Sadar Wisata.pptx
Kelompok Sadar Wisata.pptxKelompok Sadar Wisata.pptx
Kelompok Sadar Wisata.pptx
 
Paparan Bapak Tazbir - Kepala Dinas Pariwisata - Daerah Istimewa Jogjakarta
Paparan Bapak Tazbir - Kepala Dinas Pariwisata - Daerah Istimewa JogjakartaPaparan Bapak Tazbir - Kepala Dinas Pariwisata - Daerah Istimewa Jogjakarta
Paparan Bapak Tazbir - Kepala Dinas Pariwisata - Daerah Istimewa Jogjakarta
 
179-Article Text-445-1-10-20200904.pdf
179-Article Text-445-1-10-20200904.pdf179-Article Text-445-1-10-20200904.pdf
179-Article Text-445-1-10-20200904.pdf
 
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diy
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diyRencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diy
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diy
 
MAJENE_POKDARWIS.pptx
MAJENE_POKDARWIS.pptxMAJENE_POKDARWIS.pptx
MAJENE_POKDARWIS.pptx
 
Model Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
Model Pengembangan Pariwisata BerkelanjutanModel Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
Model Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
 
RENCANA ACUAN KERJA.docx
RENCANA ACUAN KERJA.docxRENCANA ACUAN KERJA.docx
RENCANA ACUAN KERJA.docx
 
PENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT.pptx
PENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT.pptxPENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT.pptx
PENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT.pptx
 
2 permen tentang_pedoman_pnpm_2013
2  permen tentang_pedoman_pnpm_20132  permen tentang_pedoman_pnpm_2013
2 permen tentang_pedoman_pnpm_2013
 
PAPARAN PENDAMPINGAN DAN KSW PROGRAM WB - Dit. PSDM PARIWISATA - Updated.pdf
PAPARAN PENDAMPINGAN DAN KSW PROGRAM WB - Dit. PSDM PARIWISATA - Updated.pdfPAPARAN PENDAMPINGAN DAN KSW PROGRAM WB - Dit. PSDM PARIWISATA - Updated.pdf
PAPARAN PENDAMPINGAN DAN KSW PROGRAM WB - Dit. PSDM PARIWISATA - Updated.pdf
 
Pelatihan analisis kelayakan desa wisata
Pelatihan analisis kelayakan desa wisataPelatihan analisis kelayakan desa wisata
Pelatihan analisis kelayakan desa wisata
 
KELOMPOK 7_KOMUNIKASI BISNIS.pptx
KELOMPOK 7_KOMUNIKASI BISNIS.pptxKELOMPOK 7_KOMUNIKASI BISNIS.pptx
KELOMPOK 7_KOMUNIKASI BISNIS.pptx
 
Paparan sdm kepariwisataan dispar lampung
Paparan sdm kepariwisataan dispar lampungPaparan sdm kepariwisataan dispar lampung
Paparan sdm kepariwisataan dispar lampung
 
BUMDes Desa Wisata
BUMDes Desa WisataBUMDes Desa Wisata
BUMDes Desa Wisata
 

More from AndreWibisono4

PAPARAN WASDAR UHOTEL RBA.pptx
PAPARAN WASDAR UHOTEL RBA.pptxPAPARAN WASDAR UHOTEL RBA.pptx
PAPARAN WASDAR UHOTEL RBA.pptx
AndreWibisono4
 
Perencanaan Partisipatif Kelas B Pertemuan 5.pdf
Perencanaan Partisipatif Kelas B Pertemuan 5.pdfPerencanaan Partisipatif Kelas B Pertemuan 5.pdf
Perencanaan Partisipatif Kelas B Pertemuan 5.pdf
AndreWibisono4
 
Bu Arum REGULATORY FRAMEWORK KSPN BOROBUR & JOGJA _10 Mei 2023.pptx
Bu Arum REGULATORY FRAMEWORK KSPN BOROBUR & JOGJA _10 Mei 2023.pptxBu Arum REGULATORY FRAMEWORK KSPN BOROBUR & JOGJA _10 Mei 2023.pptx
Bu Arum REGULATORY FRAMEWORK KSPN BOROBUR & JOGJA _10 Mei 2023.pptx
AndreWibisono4
 
SEI_4_Indikator_Pembangunan_Ekonomi_ppt.ppt
SEI_4_Indikator_Pembangunan_Ekonomi_ppt.pptSEI_4_Indikator_Pembangunan_Ekonomi_ppt.ppt
SEI_4_Indikator_Pembangunan_Ekonomi_ppt.ppt
AndreWibisono4
 
9fvPoKOmlsL8RNc1MC3N.pptx
9fvPoKOmlsL8RNc1MC3N.pptx9fvPoKOmlsL8RNc1MC3N.pptx
9fvPoKOmlsL8RNc1MC3N.pptx
AndreWibisono4
 
PPT-Ekonomi-PB2(4).pptx
PPT-Ekonomi-PB2(4).pptxPPT-Ekonomi-PB2(4).pptx
PPT-Ekonomi-PB2(4).pptx
AndreWibisono4
 
Peran Millenials dalam Kenormalan Baru _ Bu Nia.pptx
Peran Millenials dalam Kenormalan Baru _ Bu Nia.pptxPeran Millenials dalam Kenormalan Baru _ Bu Nia.pptx
Peran Millenials dalam Kenormalan Baru _ Bu Nia.pptx
AndreWibisono4
 
PENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptx
PENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptxPENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptx
PENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptx
AndreWibisono4
 
regulation_subject_1573028573_63_tahun_2019.pdf
regulation_subject_1573028573_63_tahun_2019.pdfregulation_subject_1573028573_63_tahun_2019.pdf
regulation_subject_1573028573_63_tahun_2019.pdf
AndreWibisono4
 
2012PP052.pdf
2012PP052.pdf2012PP052.pdf
2012PP052.pdf
AndreWibisono4
 
2727-File Utama Naskah-11956-1-10-20221218.pdf
2727-File Utama Naskah-11956-1-10-20221218.pdf2727-File Utama Naskah-11956-1-10-20221218.pdf
2727-File Utama Naskah-11956-1-10-20221218.pdf
AndreWibisono4
 
2023PMParekraf002.pdf
2023PMParekraf002.pdf2023PMParekraf002.pdf
2023PMParekraf002.pdf
AndreWibisono4
 
regulation_subject_1558319843_67_tahun_1996.pdf
regulation_subject_1558319843_67_tahun_1996.pdfregulation_subject_1558319843_67_tahun_1996.pdf
regulation_subject_1558319843_67_tahun_1996.pdf
AndreWibisono4
 

More from AndreWibisono4 (13)

PAPARAN WASDAR UHOTEL RBA.pptx
PAPARAN WASDAR UHOTEL RBA.pptxPAPARAN WASDAR UHOTEL RBA.pptx
PAPARAN WASDAR UHOTEL RBA.pptx
 
Perencanaan Partisipatif Kelas B Pertemuan 5.pdf
Perencanaan Partisipatif Kelas B Pertemuan 5.pdfPerencanaan Partisipatif Kelas B Pertemuan 5.pdf
Perencanaan Partisipatif Kelas B Pertemuan 5.pdf
 
Bu Arum REGULATORY FRAMEWORK KSPN BOROBUR & JOGJA _10 Mei 2023.pptx
Bu Arum REGULATORY FRAMEWORK KSPN BOROBUR & JOGJA _10 Mei 2023.pptxBu Arum REGULATORY FRAMEWORK KSPN BOROBUR & JOGJA _10 Mei 2023.pptx
Bu Arum REGULATORY FRAMEWORK KSPN BOROBUR & JOGJA _10 Mei 2023.pptx
 
SEI_4_Indikator_Pembangunan_Ekonomi_ppt.ppt
SEI_4_Indikator_Pembangunan_Ekonomi_ppt.pptSEI_4_Indikator_Pembangunan_Ekonomi_ppt.ppt
SEI_4_Indikator_Pembangunan_Ekonomi_ppt.ppt
 
9fvPoKOmlsL8RNc1MC3N.pptx
9fvPoKOmlsL8RNc1MC3N.pptx9fvPoKOmlsL8RNc1MC3N.pptx
9fvPoKOmlsL8RNc1MC3N.pptx
 
PPT-Ekonomi-PB2(4).pptx
PPT-Ekonomi-PB2(4).pptxPPT-Ekonomi-PB2(4).pptx
PPT-Ekonomi-PB2(4).pptx
 
Peran Millenials dalam Kenormalan Baru _ Bu Nia.pptx
Peran Millenials dalam Kenormalan Baru _ Bu Nia.pptxPeran Millenials dalam Kenormalan Baru _ Bu Nia.pptx
Peran Millenials dalam Kenormalan Baru _ Bu Nia.pptx
 
PENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptx
PENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptxPENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptx
PENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptx
 
regulation_subject_1573028573_63_tahun_2019.pdf
regulation_subject_1573028573_63_tahun_2019.pdfregulation_subject_1573028573_63_tahun_2019.pdf
regulation_subject_1573028573_63_tahun_2019.pdf
 
2012PP052.pdf
2012PP052.pdf2012PP052.pdf
2012PP052.pdf
 
2727-File Utama Naskah-11956-1-10-20221218.pdf
2727-File Utama Naskah-11956-1-10-20221218.pdf2727-File Utama Naskah-11956-1-10-20221218.pdf
2727-File Utama Naskah-11956-1-10-20221218.pdf
 
2023PMParekraf002.pdf
2023PMParekraf002.pdf2023PMParekraf002.pdf
2023PMParekraf002.pdf
 
regulation_subject_1558319843_67_tahun_1996.pdf
regulation_subject_1558319843_67_tahun_1996.pdfregulation_subject_1558319843_67_tahun_1996.pdf
regulation_subject_1558319843_67_tahun_1996.pdf
 

Recently uploaded

AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptxPresentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
IpinTriono
 
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKATMANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
DinsosnakertransKota
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
yennylampouw
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 

Recently uploaded (16)

AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptxPresentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
 
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKATMANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 

Materi-Kelembagaan-Destha T Raharjana.pptx

  • 1. DIKLAT PENGEMBANGAN DESA WISATA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR 2021
  • 2.  Aktif di di PUSPAR UGM  Pegiat Wisata Kerakyatan,  Mentor di Desa Wisata Institute  081 328 180 759 DESTHA TITI RAHARJANA
  • 3.
  • 4. DESA MEMBANGUN : PERSPEKTIF UU No 6/2014 Pendekatan desa membangun  kekuatan dari d a l a m . Masyarakat desa  modal sosial, pranata sistem s o s i a l , serta kehendak untuk membangun kehidupan bersama. Agenda pembangunan nasional (RPJMN 2020 – 2024)  “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Mengurangi Ketimpangan Wilayah”. Pariwisata  sektor prioritas pembangunan nasional & pembangunan desa.
  • 5.  Sektor wisata menjadi sumber penghidupan baru masyarakat desa.  Pariwisata hadir sebagai alternatif untuk meningkatkan nilai tambah atas sumber daya di perdesaan.  Hadirnya wisata di desa telah membuat desa menjadi sumber penghidupan baru. PERTANYAAN : 1. Bgm komptensi pengelola wisata di desa wisata ? 2. Bgm komitmen & support pemerintah Desa/ Kab dlm mendukung desa wisata? 3. Bgm kesiapan SDM dan kesiapan social budaya masy perdesaan menerima wisata?
  • 7. Desa wisata sebagai alternatif tontonan semestinya juga bisa memberikan tuntunan serta pengalaman baru yang bernilai bagi wisatawan. Masuknya wisatawan jangan sampai merusak nilai-nilai sosio kultural yang telah menjadi kearifan tradisional warga setempat.
  • 8.
  • 9. -DISKUSI 1 -FAKTADI DESA WISATA- Sebutkan 3 nama desa wisata Unggulan yang ada di Kabupaten Bapak/Ibu ? Apa saja yang menurut Bapak/Ibu, faktor yang menjadikan desa wisata tsb, Unggul? 1 2
  • 10. KELEMBAGAANPARIWISATA  Kelembagaan Kepariwisataan merupakan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan Kepariwisataan Konsep kolaborasi Pentahelix?
  • 11. -DISKUSI 2 -PRAKTEK PENTAHELIX - Apa yang Bpk/ibu pahami tentang Pentahelix dalam pembangunan kepariwisataan? Bagaimana dukungan antar lembaga kepariwisataan dalam mendorong desa-desa wisata? Berikan contohnya, bentuknya, baik yang “buruk”, ataupun yang “baik”.
  • 12. Apa yang dilihat? AKTIFITAS WISATAWAN DI DESTINASI Apa yang dikerjakan? Apa yang dibeli? Apa yang dirasakan? APAUKURAN SUKSESNYAPARIWISATA SEBUAH DAERAH?
  • 14. ISU-ISU STRATEGIS DI DESA-DESA WISATA : KOLABORASI TERBATAS DESA HANYA“MENANGKAP”, TDK ADANILAI TAMBAH BAGI WISATAWAN PRODUK ARTIFICIAL, MINIM STORYTELLING MARKET DRIVEN, RENTAN DUPLIKASI JUALTIKET, BUKAN PAKET MINIM PAKET/ MINIM INOVASI Sumber :Raharjana, 2020
  • 15. SDM DAN MANAJEMEN USAHA PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN INVESTASI Tantangan Pengembangan Desa Wisata Masih diperlukan pendampingan bagi pengelola desa-desa wisata untuk memiliki ketrampilan dalam menyusun perencanaan wisata berbasis perdesaan (master plan desa wisata) yang digali secara partisipatif (bottom up) dengan melibatkan segenap komponen masyarakat. Dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM, khususnya dibidang kewirausahaan (entrepreneurship), agar mampu selalu menyuguhkan inovasi secara berlanjutan. Aspek transpransi dan akuntabilitas dalam manajemen patut dikedepankan agar pihak yang terlibat dalam usaha ekonomi di desa-desa wisata memiliki kepercayaan kepada pihak pengelola (manajemen). Masih diperlukan pendampingan bagi pengelola desa-desa wisata untuk memiliki ketrampilan dalam menyusun perencanaan wisata berbasis perdesaan (master plan desa wisata) yang digali secara partisipatif (bottom up) dengan melibatkan segenap komponen masyarakat. ASPEK PENGEMBANGAN JEJARING KEMITRAAN Modal sosial sangatlah penting dimiliki bagi pengelolawisata di kawasan perdesaan. Mereka harus mampu memilikicara pandang keluar untuk melihat sejauhmana perkembangan pariwisatadi luar daerahnya. Upaya yang dapat ditempuh antara lain dengan cara menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang dinilai memiliki kepedulian dengan pengembangan wisata perdesaan.
  • 16. Desa wisata menjadi salah satu program Pemerintah Republik Indonesia yang diharapkan dapat mempercepat kebangkitan pariwisata dan memicu pertumbuhan ekonomi. RPJMN 2020-2024  244 desa wisata maju dan mandiri akan tersertitikasi untuk wujudkan pariwisata berkelanjutan. Kemenparekraf/Baparekraf). EKOSISTE M DESA WISATA POLITICAL WILL SDM UNGGUL AMENITAS AKSESIBILITAS ATRAKSI KELEMBAGAAN
  • 17. 1. KELEMBAGAAN 2. KEMITRAAN 3. LINGKUNGAN & PELESTARIAN 4. PERAN SERTA MASYARAKAT 5. ATRAKSI WISATA 6. AKSESIBILITAS 7. AMENITAS 8. PROMOSI DAN PEMASARAN Rintisan Berkembang Maju Mandiri Aspek penilaian dalam akreditasi : AKREDITASI DESAWISATA PERGUB DIY NO 40/2020 TENTANG KELOMPOK SADAR WISATA DAN DESA/KAMPUNG WISATA
  • 18. Sumber: Buku Pedoman Desa Wisata-Edisi I, Kemenparekraf, 2019 TAHAPAN PERKEMBANGAN DESA WISATA
  • 19. -DISKUSI 3 -MENUJU DESA WISATA BERKUALITAS- Aspek-aspek apa saja yang masihperlu ditingkatkan di desa wisataBpk/Ibu? Program apa yang dpt dirumuskan utk meningkatkan kualitas desa wisata di Kabupaten, Bpk/Ibu?. Desa wisata Bpk/Ibu, target marketnya, didominasi WisNus/Wisman?
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24. PENGUSULAN POKDARWIS ( Bottom Up ) PERGUB DIY NO 40/2020 TENTANG KELOMPOK SADAR WISATA DAN DESA/KAMPUNG WISATA
  • 25. KEDUDUKAN POKDARWIS di DESA BUM DESA DESA WISATA AIR BERSIH SIMPAN PINJAM LPMD PKK POK DARWIS PEMERINTAH DESA Sumber :Harjono, 2018, Bleberan
  • 26. -DISKUSI 4 -BERBAGI PERAN ANTAR KELOMPOK- Siapa saja aktor penggerak wisata di desa wisata? Adakah aturan dalam upaya pengendalian dan pembagian tugas yang jelas?
  • 27. Manajemen/ Organisasi Pengelola Kelompok Homestay Kelompok Kuliner Kelompok Transportasi Kelompok usaha lainya Pada dasarnya pariwisata adalah berbagi :  Berbagi tugas  Berbagi peran  Berbagi manfaat/ hasil Dengan tanggung jawab bersama sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang sudah dibentuk. MODEL PENDEKATAN PENGELOLAAN HASIL USAHA PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS UNTUK PARIWISATA BERKELANJUTAN Semua elemen penerima manfaat wadah dalam suatu membentuk (pokdarwis) dan membuat suatu hendaknya organisasi kesepakatan (aturan main) agar tidak jadi kecemburuan. PRINSIP : ADIL TIDAK HARUS SAMA Organisasi pengelola/ manajemen membuat aturanyang lebih teknis dan menerima manfaat langsung dari pengelolaan
  • 28. BUMDesa Berperan sebagaiinvestor untuk penyediaan saranadan prasarana. Mendapatkan manfaat ekonomimelalui pembagian hasil/ saham Berperan regulator Mendapatkan manfaat ekonomi dari bagihasil tiketing/ pemanfaatan fasilitasdesa (tanah/ bangunan,dll) Berperan sebagaipengawasdan pengambil kebijakan terkaitaturan main dalamkegiatan kepariwisataan/desawisata. Mendapat manfaat ekonomi tidaklangsung Sebagian keuntungan dikembalikan kepada alam dan masyarakat demi kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pariwisata. KEPUASAN WISATAWAN, KESEJAHTERAAN BERSAMADAN BERKELANJUTAN PENGELOLA DESAWISATA Berperan dalam manajemenpengelolaan. Mendapat manfaatekonomi langsungdari penyelenggaraan jasapariwisata Kriterian CBT : Kepemilikan & Kepengurusan Oleh Masyarakat DesaWisataHaruslah TetapMenjadi Milik MasyarakatAgarTujuan Pengembangan DesaWisata,Y aituUntukMenciptakanNilai Tambah SertaMenjagaKeseimbangan Antara Ekonomi, Ekologi Dan Sosial BisaTerwujud,SesuaiDengan AmanatUu No 10Tahun2009. PEMERINTAH DESA POKDARWIS KERJ ASAMA PROGRAMDAN PEMBANGUNAN KERJ ASAMA EKONOMIDANPEMBERDA Y AAN
  • 29. BERBAGI PERAN DALAM PENGELOLAAN HASIL USAHA PARIWISATA UNTUK KEBERLANJUTAN PengelolaDesaWisata Berperan dalammanajemen pengelolaan. Mendapat keuntungan ekonomi langsung dari penyelenggaraanjasa pariwisata DesaWisataHaruslahTetapMenjadi Milik MasyarakatAgarTujuan Pengembangan Desa Wisata,Y aituUntukMenciptakanNilai Tambah SertaMenjagaKeseimbangan Antara Ekonomi, Ekologi Dan Sosial BisaTerwujud, Kriterian Cbt Yang Pertama Kepemilikan & Kepengurusan Oleh Masyarakat BUMDesa Berperan sebagaiinvestor untuk penyediaan saranadan prasarana. Mendapatkan manfaat ekonomi melaluipembagian hasil/ saham Pemerintah Desa Berperan regulator Mendapatkan manfaatdari bagihasiltiketing/ pemanfaatan fasilitasdesa (tanah/ bangunan,dll) KEPUASAN WISATAWAN, KESEJAHTERAAN BERSAMADAN BERKELANJUTAN POKDARWIS Berperan sebagaipengawasdan pengambil kebijakan terkaitaturan main dalam kegiatan kepariwisataan/desawisata. Beranggotakan semuaunsur yang terlibat dalam kegiatan kepariwisataandesa