Bab 7 PPKN kelas 10

1. Pengertian Wawasan
Nusantara

2. Arti Wawasan Nusantara
a. Secara harfiah kata wawasan berasal dari kata wawasan (bahasa Jawa) yang
artinya cara pandang atau tinjauan, pandangan, penglihatan. Sedangkan
istilah nusantara menggambarkan kesatuan wilayah secara keseluruhan.
b. Wawasan nusantara memiliki arti ke dalam dan arti keluar
- Arti ke dalam, yaitu Nusantara Indonesia lebih menampakkan sifat-sifat dan
ciri-ciri sebagai kesatuan wilayah laut, dengan pulau-pulau dan gugusan
kepulauan di dalamnya yang merupakan satu kesatuan utuh dengan segenap
dasar yang manunggal.
- Arti ke luar, yaitu memperhatikan sifat-sifat dan ciri-ciri sebagai suatu negara
yang terletak diantara dua benua dan dua samudra. Dengan demikian
Nusantara Indonesia terletak tepat di tengah-tengah suatu jalan silang dunia.

3. Arti Wawasan Nusantara
C. Berdasarkan Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1982 tentang GBHN bahwa
wawasan nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
D. Wawasan Nusantara juga dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa
Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarakan ide nasionalnya yang
dilandasi oleh Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

4. Asas Wawasan Nusantara
1. Kepentingan yang sama
2. Keadilan
3. Kejujuran
4. Solidaritas
5. Kerjasama
6. Kesetiaan

5. Unsur Dasar Wawasan Nusantara
1. Wadah (Container)
- Wujud wilayah
- Tata inti organisasi
- Tata kelengkapan organisasi
2. Isi (Content)
- Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta capaian cita-cita dan tujuan nasional
- Persatuan dan Kesatuan dalam Kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional
- Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
3. Tata laku (Conduct)
- Tata laku bathiniah berupa jiwa semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia
- Tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan dan perilaku bangsa Indonesia.

6. Landasan Hukum Wawasan Nusantara
a. Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1973 tanggal 22 Maret 1973 tentang GBHN
b. Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978 tentang GBHN
c. Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1983 tanggal 12 Maret 1983 tentang GBHN
Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional memiliki spesifikasi berikut :
a. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai
landasan riil
b. Undang - Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai
landasan konstitusional
c. Wawasan nasional sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional
d. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan
konsepsional
e. GBHN sebagai politik dan strategi nasional berkedudukan sebagai landasan operasional

7. Tujuan Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara terdiri dari dua tujuan yaitu :
a. Tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bahwa
tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum,
menjelaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial
b. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, baik
alamiah ataupun sosial. Oleh sebab itu tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung
tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan
dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur, serta martabat manusia di
seluruh dunia.

8. Arah Pandang Wawasan Nusantara
a. Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan dan keatuan dalam
segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Arah
pandang ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha
untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab disintegrasi bangsa
dan harus mengupayakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan
b. Arah pandang ke luar ditujukan demi terjamin kepentingan nasional dalam dunia serba
berubah atau kehidupan dalam negeri, serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta kerja sama dan
sikap saling menghormati. Arah pandang keluar mengandung arti bahwa dalam kehidupan
internasional, bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasional
dalam semua aspek kehidupan demi tercapainya tujuan nasional sesuai yang tercantum
dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

9. Kedudukan Wawasan Nusantara
Secara hierarki wawasan nusantara menempati urutan ketiga setelah UUD NRI
Tahun 1945. Urutan sistem kehidupan nasional Indonesia sebagai berikut:
a. Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa dan dasar negara
b. UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara
c. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia
d. Ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia
e. Politik dan strategi nasional sebagai kebijakan dasar nasional dalam
pembangunan nasional.