KISI-KISI ULANGAN HARIAN PPKn kelas X/1 SMAN 7 Bandung tahun ajaran 2018/2019 terdiri dari 30 soal pilihan ganda dan essay yang mencakup materi sistem pembagian kekuasaan negara dan kedudukan serta fungsi kementerian dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Ulangan ini bertujuan mengukur pemahaman siswa tentang konsep-konsep kekuasaan negara, sistem pemerintahan, dan lembaga-lembaga p

1. KISI-KISI ULANGAN HARIAN
Sekolah : SMA Negeri 7 Bandung
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/Semester : X/1
Kurikulum : 2013
Alokasi : 90 menit
Jumlah Soal : 30 Butir
Bentuk Soal : Pilihan Ganda dan Essay
Tahun Pelajaran : 2018/2019
No Kompetensi Dasar Kelas/
Semester
Konten/
Materi
Level
Kognitif
Indikator Soal Nomor
Soal
Bentuk
Soal
1 3.1. Menganalisis
nilai- nilai
Pancasila dalam
kerangka
praktik
penyelenggaraa
n pemerintahan
Negara
X/1 Sistem
Pembagia
n
Kekuasaan
Negara
Republik
Indonesia
C2
C3
C2
C2
C4
Peserta didik
dapat menjelaskan
definisi kekuasaan
Disajikan
pertnyataan,
peserta didik
dapat
mengklasifikasin
pemisahan
kekuasaan
menurut
Montesquie
Disajikan
pernyataan,
peserta didik
dapat
mendeskripsikank
ekuasaan negara
Peserta didik
dapat
menguraikan
pemisahan
kekusaan menurut
John Locke
Peserta didik
dapat
menganalisis
pembagian
kekuasaan secara
horizontal
1
2
3
4
5, 9, 10
PG
PG
PG
PG
PG

2. C4
C2
C2
C3
C4
Disajikan
pernyataan,
peserta didik
dapat
menganalisis
konsep
pembagian
kekuasaaan
Peserta didik
dapat
menguraikan
pembagian
kekuasaan secara
vertikal
Peserta didik
dapat
mendeskripsikan
negara yang
menerapkan
pemisahan dan
pembagian
kekuasaan
Peserta didik
dapat menjelaskan
serta menerapkan
konsep kekuasaan
di lingkungan
sekolah
Peserta didik
dapat
menganalisis
perebedaan
konsep kekuasaan
legislatif dan
konstitutif.
6
7
8
3
4
PG
PG
PG
Essay
Essay
Keduduka
n dan
Fungsi
Kementeri
an Negara
Republik
Indonesia
dan
Lembaga
Pemerinta
C2
C4
Pesertad didik
dapat menjelaskan
sistem
pemerintahan
Disajikan
pernyataan,
peserta didik
dapat
11
12
PG
PG

3. han Non-
Kementeri
a
C2
C4
C2
C4
C3
menganalisis
kewenangan
presiden dalam
sistem
pemerintahan
Indonesia.
Peserta didik
dapat
mendeskripsikan
dasar hukum
adanya
kementerian
negara republik
Indonesia
Peserta didik
dapat
menganalisis
jumlah
kementerian
negara
berdasarkan
Undang-Undang
yang berlaku
Peserta didik
dapat menjelaskan
tugas kementerian
negara republik
Indonesia
Peserta didik
dapat menganalisi
LPNK setingkat
kementerian
negara
Peserta didik
dapat
mengklasifikasika
n kementerian
yang termasuk
kedalam
kementerian
dibawah
kementerian
koordinator
13
14
15
16
17, 20
PG
PG
PG
PG
PG

4. C2
C4
C1
C1
Peserta didik
dapat
mendeskripsikan
lembaga
pemerintah non
kementerian
(LPNK)
Disajikan
pernyataan,
Peserta didik
dapat
menganalisis
kedudukan LPNK
dan Kementerian
Peserta didik
dapat
menyebutkan
kementerian yang
berada dibawah
kementerian
koordinator
Peserta didik
dapat
menyebutkan
LPNK setingkat
kementerian
18
19
1
5
PG
PG
Essay
Essay

5. Nilai-Nilai
Pancasila
dalam
Penyeleng
garaan
Pemerinta
han
C2
C4
C4
Peserta didik
dapat
menguraikan
nilai-nilai yang
terkandung dalam
Pancasila
Peserta didik
dapat
menganalisis
nilai-nilai yang
terkandung dalam
pancasila
Peserta didik
menganalis
pelaksanaan nilai-
nilai yang
terkandung dalam
pancasila
21
22, 23,
24, 25
4
PG
PG
Essay
KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA
Nilai =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
× 75
NO KJ Skor NO KJ Skor NO KJ Skor
1 C 3 11 B 3 21 A 3
2 C 3 12 D 3 22 D 3
3 A 3 13 A 3 23 A 3
4 A 3 14 B 3 24 D 3
5 B 3 15 E 3 25 A 3
6 B 3 16 D 3
7 A 3 17 D 3
8 B 3 18 A 3
9 A 3 19 C 3
10 C 3 20 A 3
Jumlah Skor 75

6. KUNCI JAWABAN ESSAY
No
Soal
Jawaban Skor
1 1. Kemnterian Perhubungan
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian ESDM
4. Kementerian Perikanan dan Kelautan
5
2 Kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan
tindakan- tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Penerapan
kekuasaan disekolah seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru
yang dapat memberikan siswa sanksi apabila melanggar tata tertib dan
peraturan sekolah. (Jawaban bisa bervariatif)
5
3 Perbedaan antara kekuasaan legislatif dengan kekuasaan konstitutif adalah
bahwa kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk dan
menetapkan UU yang dilakukan oleh DPR sedangkan kekuasaan
konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD Dasar
NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR
5
4 Nilai sila kerakyatan dilaksanakan melalui penerapan Demokrasi dalam arti
umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat.(Jawaban bisa bervariatif)
5
5 POLRI, TNI, Kejaksaan Agunga 5
Total Skor 25
Nilai =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
× 25

7. SOAL ULANGAN HARIAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Satuan Pendidikan : SMAN 7 Bandung
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/Semester : X/I (Satu)
Hari Tanggal : Jum’at, 10 Agustus 2018
Waktu : 90 menit
A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (×) pada
huruf A, B, C, D atau E!
1. Kemampuan yang dimiliki seseorang
untuk mempengaruhi orang lain supaya
melakukan tindakan- tindakan yang
dikehendaki atau diperintahkannya
disebut...
A. Kewenangan
B. Kemahiran
C. Kekuasaan
D. Kemampuan
E. Kompetensi
2. Montesquieu merupakan salah satu tokoh
politik prancis yang terkenal dengan
teorinya mengenai pemisahan kekuasaan
atau yang sering disebut dengan trias
politica. Menurut Motesquieu kekuasaan
dipisah-pisahkan menjadi....
A. Eksekutif, Konstitutif dan Legislatif
B. Legislatif, Yudikatif, dan Federatif
C. Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif
D. Legislatif, Eksekutif, dan Eksaminatif
E. Eksekutif, Federatif, dan Moneter
3. Kewenangan negara untuk mengatur
seluruh rakyatnya untuk mencapai
keadilan, ketertiban, keteraturan,
kesejahteraan dan kemakmuran
merupakan definisi dari....
A. Kekuasaan Negara
B. Tujuan Negara
C. Kedaulatan Negara
D. Cita-cita Negara
E. Peraturan Negara
4. Yang dimaksud dengan kekuasaan
Federatif menurut John Lock adalah . . . .
A. Kekuasaan untuk melaksanakan
hubungan luar negeri
B. Kekuasaan untuk mengubah dan
menetapkan Undang-Undang Dasar
C. Kekuasaan untuk membuat atau
membentuk Undang-Undang
D. Kekuasaan untuk mengadili setiap
pelanggaran terhadap Undang-Undang
E. Kekuasaan untuk mengawasi
pelaksanaan Undang-Undang
5. Lembaga negara yang menjalankan
kekuasaan untuk menjaga kestabilan nilai
tukar rupiah terhadap mata uang asing
adalah....
A. Kementerian Keuangan
B. Bank Indonesia
C. DPR
D. MPR
E. DPD

8. 6. Perhatikan pernyataan berikut.
i. Kekuasaan dibagi- bagi dalam
beberapa bagian lembaga negara
ii. Tetapi tidak dipisahkan/ tidak berdiri
sendiri
iii. Diantara bagian-bagian itu
dimungkinkan ada koordinasi atau
kerja sama antar lembaga negara
Pertanyaan diatas merupakan ciri dari....
A. Separation of Power
B. Distribution/Divisions of Power
C. Merger of Power
D. Additional of Power
E. Reduction of power
7. Pembagian kekuasaan secara vertikal
seperti adanya pemerintah
kabupaten/kota, pemerintah provinsi serta
pemerintah pusat merupakan pembagian
kekuasaan berdasarkan...
A. Tingkatan
B. Fungsi
C. Kedudukan
D. Peran
E. Kekuatan
8. Negara yang menerapkan separation of
power atau pemisahan kekuasaan
adalah.....
A. Indonesia
B. Amerika Serikat
C. Timor Timur
D. Brunei Darusalam
E. Laos
9. Lembaga yang melaksanakan kekuasaan
kehakiman/ mengadili pelanggar undang-
undang adalah....
A. MA
B. DPR
C. MPR
D. BPK
E. DPD
10. Kekuasaan Eksaminatif merupakan
kekuasaan untuk memeriksa tanggung
jawab pengelolaan keuangan negara yang
dilaksanakan oleh....
A. DPR
B. MPR
C. BPK
D. DPD
E. MA
11. Sistem Pemerintahan yang diterapkan di
Indonesia adalah.....
A. Parlementer
B. Presidensil
C. Campuran
D. Komunis
E. Liberal
12. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas
Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan
Angkatan Udara, merupakan Kewenangan
Presiden Republik Indonesia sebagai . . . .
A. Kepala Penguasa
B. Kepala Pemerintahan
C. Kepala Daerah
D. Kepala Negara
E. Kepala Lembaga
13. Keberadaan Kementerian Negara
Republik Indonesia diatur secara tegas
dalam Pasal...
A. 17 UUD NRI Tahun 1945
B. 28 UUD NRI Tahun 1945
C. 29 UUD NRI Tahun 1945
D. 30 UUD NRI Tahun 1945
E. 31 UUD NRI Tahun 1945
14. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara secara tegas
menyatakan bahwa jumlah maksimal
kementerian negara yang dapat dibentuk
adalah
A. 33 Kementerian Negara
B. 34 Kementerian Negara
C. 35 Kementerian Negara
D. 36 Kementerian Negara
E. 37 Kementerian Negara

9. 15. Pada dasarnya tugas dari kementerian
negara membantu menyelenggarakan
urusan tertentu dalam pemerintahan di
bawahnya dan bertanggung jawab
langsung kepada....
A. Wakil Presiden
B. Menteri
C. DPR
D. MPR
E. Presiden
16. Berikut yang merupakan lembaga
pemerintah non kementerian (LPNK)
akan tetapi memiliki kedudukan/
kekuasaan setingkat/setara dengan
kementerian adalah....
A. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
B. Pemerintah Daerah Provinsi
C. Badan Intelejen Negara
D. Kejaksaan Agung
E. Badan Pusat Statistik
17. Kementerian yang termasuk kedalam
rumpun/klasifikasi kementerian dibawah
kementerian koordinator dibidang
perekonomian adalah.....
A. Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi
B. Kementerian Hukum dan HAM
C. Kementerian Perikanan dan Kelautan
D. Kementerian Perdagangan
E. Kementerian Dalam Negeri
18. LIPI, LAPAN, BKKN, BIN, BPOM,
BASARNAS merupakan.....
A. Lembaga Pemerintah Non
Kementerian (LPNK)
B. Kementerian
C. Lembaga Negara
D. Badan Usaha Milik Negara
E. Lembaga Pemerintah Non
Kementerian Setingkat Kementerian
19. Pada dasarnya Lembaga Pemerintah Non-
Kementerian berada di bawah presiden
dan bertanggung jawab langsung kepada
presiden melalui menteri atau pejabat
setingkat menteri yang terkait.
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat
disimpulkan bahwa....
A. Kedudukan LPNK lebih Tinggi dari
Kementerian
B. Kedudukan LPNK setara dengan
Kementerian
C. Kedudukan LPNK dibawah
Kementerian
D. Kedudukan LPNK lebih tinggi dari
Presiden
E. Kedudukan LPNK setara dengan
Presiden
20. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta
Kementerian Kesehatan merupakan
kementerian yang termasuk kedalam
kementerian dibawah .....
A. Kementerian Koordinator di Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (PMK)
B. Kementerian Koordinator di Bidang
Perekonomian
C. Kementerian Koordinator di Bidang
Maritim
D. Kementerian Koordinator di Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan
E. Kementerian Koordinator di Bidang
Teknologi
21. Pancasila sebagai nilai mengandung
serangkaian nilai, diantaranya yaitu nilai...
A. Ketuhanan dan Kemanusiaan
B. Etika dan Keadilan
C. Nilai Estetika dan Nilai Kejujuran
D. Fundamental dan Kerakyatan
E. Nilai tambah dan Persatuan
22. Tidak memaksa warga negara untuk
beragama, tetapi diwajibkan memeluk
agama sesuai hukum yang berlaku.
Merupakan implementasi dari nilai
Pacasila dalam praktik penyelengaraan
pemerintahan khususnya nilai.....

10. A. Kemanusiaan
B. Keadilan
C. Kerakyatan
D. Nilai Ketuhanan
E. Nilai Persatuan
23. Berikut yang termasuk Implementasi dari
nilai-nilai Pancasila dalam praktik
penyelenggaraan pemerintah khususnya
pada nilai persatuan adalah.....
A. Nasionalisme
B. Demokrasi
C. Neoliberalisme
D. Sekulerisme
E. Kapitalisme
24. Konsep Demokrasi di Indonesia
diwujudkan dengan pemilihan kepala
daerah serentak pada tahun 2018. Ilustrasi
tersebut merupakan praktek
penyelenggaraan pemerintah dalam
pengamalan dari nilai-nilai pancasila
khusunya nilai...
A. Ketuhanan Yang Maha Esa
B. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
C. Persatuan Indonesia
D. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh
Hikmat Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan Perwakilan.
E. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia.
25. Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia dalam praktik
penyelenggaraan pemerintah diwujudkan
dengan....
A. Kemakmuran atau kesejahteraan yang
merata bagi seluruh rakyat Indonesia
B. Atheisme dilarang hidup dan
berkembang di Indonesia
C. Menumbuhkan rasa tanggung jawab
pada warga negara Indonesia
D. Menjamin tiap warga negara untuk
mendapat hak dipilih dan memilih.
E. Tidak tebang pilih dalam hal
penegakan hukum
B. Jawablah Pertanyaan berikut ini dengan benar.
1. Sebutkan kementerian yang termasuk dalam rumpun dibawah kementerian koordinator
bidang maritim?
2. Jelaskan menurut pendapat kalian apa yang dimaksud dengan kekuasaan dan bagaimana
penerapan kekuasaan disekolah berikan contohnya?
3. Bagaimana perbedaan kekuasaan legislatif dan konstitutif?
4. Bagaimana pelaksanaan Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan?
5. Sebutkan Lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) setingkat kementerian?
Selamat Mengerjakan