Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konsep penghitungan pajak bagi wanita kawin

20,402 views

Published on

manajemen pajak

Published in: Education
  • Be the first to comment

Konsep penghitungan pajak bagi wanita kawin

  1. 1. KONSEP PENGHITUNGAN PAJAK BAGI WANITA KAWIN I. PENDAHULUAN Sering kita jumpai di lingkungan kita sendiri maupun di lingkungan masyarakat permasalahan kewajiban perpajakan bagi wanita yang telah menikah. Pemahaman awal kebanyakan orang mengenai penghitungan pajak untuk wanita menikah/kawin terutama bagi wanita kawin yang memiliki NPWP sendiri (berarti memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri terpisah dari suami) bahwa penghitungan pajaknya dilakukan secara terpisah didasarkan pada masing-masing penghasilan neto yang diperoleh suami maupun istri. Belakangan ini, pemahaman awal tersebut berubah menjadi kebingungan dan bahkan keresahan sehubungan adanya penekanan ketentuan mengenai penghitungan pajak bagi wanita kawin yang benar menurut Pasal 8 ayat (3) UU PPh. Bagi keluarga yang istrinya sudah terlanjur memiliki NPWP sendiri terpisah dari suami akibat bawaan sebelum menikah atau adanya pendaftaran NPWP yang dilakukan melalui perusahaan tempat wanita tersebut bekerja, akan berakibat timbulnya tambah bayar yang cukup material di saat penghitungan PPh tahunan baik bagi suami maupun istrinya untuk penghasilan dengan jumlah tertentu. Hal ini disebabkan karena penghasilan neto yang dipakai untuk penghitungan pajak bagi keluarga yang istrinya memiliki NPWP sendiri sesuai dengan ketentuan adalah gabungan penghasilan neto suami dan istri. II. KONSEP PENGHITUNGAN PAJAKNYA Untuk lebih jelas pemahaman mengenai penghitungan pajak bagi wanita kawin tersebut, penulis mencoba menguraikan secara sistematis dan sederhana, yakni berdasarkan kondisi sebagai berikut : 1. Wanita Kawin mempunyai NPWP sendiri Ada kewajiban bagi istri untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, disamping kewajiban yang telah dilakukan oleh suami. Ini berarti wanita/istri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Cara penghitungan pajaknya adalah menggabungkan penghasilan neto suami dan istri untuk dikenakan pajak dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka. Kondisi ini, sama cara penghitungannya dengan kondisi suami istri yang mengadakan perjanjian pisah harta maupun penghasilan dan tidak lagi melihat sumber penghasilan istri
  2. 2. apakah dari 1 pemberi kerja atau lebih, apakah dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dalam artian, seluruh penghasilan neto istri yang merupakan objek pajak kecuali penghasilan yang dikenakan pajak final, digabungkan dengan penghasilan neto suami dalam menghitung pajaknya. Hasil penghitungan pajak melalui penggabungan penghasilan neto suami istri tersebut, dilaporkan di masing-masing SPT Tahunan Orang Pribadi suami maupun istri. Adapun cara penghitungannya dapar dijelaskan seperti contoh sbb : Tahun 2010, Tn. Joko (NPWP. 06.564.344.9-012.000) bekerja di PT. Anugerah Bahagia yang memperoleh penghasilan neto sebesar Rp. 60.000.000,00 dengan satus kawin 1 anak. Istrinya, Ny. Soimah (NPWP. 06.566.122.2-012.000) juga bekerja di PT. Gabung Jaya dan memperoleh penghasilan neto selama tahun 2010 sebesar Rp. 40.000.000,- Disamping bekerja, Ny. Soimah juga membuka usaha salon kecantikan yang beromzet Rp. 200.000.000,00 (norma penghasilan neto salon kecantikan 30%). Cara penghitungan pajak terutangnya adalah : - Penghasilan neto Tn. Joko…………….Rp. 60.000.000 - Penghasilan neto Ny. Soimah: Ø Dari PT. Gabung Jaya……...…Rp. ..40.000.000 Ø Dari usaha salon (200.000.000X30%).......................Rp. ..60.000.000 Total penghasilan neto Ny. Soimah...Rp. 100.000.000 - Total penghasilan neto suami-istri.….Rp. 160.000.000 - Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/I/1).Rp. .34.320.000 - Penghasilan Kena Pajak………………Rp. 125.680.000 - Pajak terutang: 5% x Rp. 50.000.000 = Rp. 2.500.000 15% x Rp. 75.680.000 = Rp. 11.352.000 .............................……………………….Rp. .13.852.000 - Pajak terutang bagian suami : 60.000.000 X 13.852.000 = Rp. 5.194.500 160.000.000 - Pajak terutang bagian istri : 100.000.000 X 13.852.000 = Rp. 8.657.500 160.000.000
  3. 3. Cara pelaporan di SPT tahun pajak 2010: SPT Tn. Joko: - Penghasilan neto………………Rp. 60.000.000 - PTKP…………………………...(dikosongkan) - Penghasilan Kena Pajak……...(dikosongkan) - Pajak terutang………………… Rp. 5.194.500 (lampiran penghitungan tersendiri) - Pajak yang telah dipotong…….Rp. 2.076.000 (pemotongan oleh PT benar) - Pajak Kurang Bayar…………...Rp. 3.118.500 - PPh Pasal 25………………….. Rp 0 - Pajak yg masih harus dibayar..Rp. 3.118.500 SPT Ny. Soimah: - Penghasilan neto………………Rp.100.000.000 - PTKP…………………………...(dikosongkan) - Penghasilan Kena Pajak……...(dikosongkan) - Pajak terutang………………… Rp. 8.657.500 (lampiran penghitungan tersendiri) - Pajak yang telah dipotong…….Rp. 1.208.000 (pemotongan oleh PT benar) - Pajak Kurang Bayar…………...Rp. 7.449.500 - PPh Pasal 25………………….. Rp 0 - Pajak yg masih harus dibayar..Rp. 7.449.500 2. Wanita Kawin NPWP ikut Suami Wanita kawin/istri tidak memiliki kewajiban melaporkan SPT sendiri. a. Sumber penghasilan istri hanya dari 1 pemberi kerja Bila istri ikut NPWP suami alias mempunyai NPWP dengan kode cabang suami (3 digit terakhir 999) dan sumber penghasilannya hanya dari bekerja di 1 perusahaan, maka atas penghasilannya tidak digabungkan dengan penghasilan neto suami dalam penghitungan pajak terutang, namun atas penghasilan istri dan pajak yang telah dipotong perusahaan dianggap
  4. 4. final dan dilaporkan di SPT Tahunan Orang Pribadi suami di Lampiran III Bagian A angka 15 SPT 1770 atau Lampiran II Bagian A angka 13 SPT 1770 S. Contoh penghitungannya: Tahun 2010, Tn. Joko (NPWP. 06.564.344.9-012.000) bekerja di PT. Anugerah Bahagia yang memperoleh penghasilan neto sebesar Rp. 60.000.000,00 dengan satus kawin 1 anak. Istrinya, Ny. Soimah (NPWP. 06.564.344.9-012.999) juga bekerja di PT. Gabung Jaya dan memperoleh penghasilan neto selama tahun 2010 sebesar Rp. 40.000.000,- Cara penghitungan pajak terutangnya dan pelaporan di SPT suami adalah : SPT Tn. Joko: - Penghasilan neto………………Rp. 60.000.000 - PTKP (K/1)…………………….....Rp. 18.480.000 - Penghasilan Kena Pajak……....Rp. 41.520.000 - Pajak terutang………………….. Rp. 2.076.000 (lampiran tersendiri penghitungan) - Pajak yang telah dipotong……..Rp. 2.076.000 (pemotongan oleh PT benar) - Pajak Kurang Bayar…………....Rp. 0 - PPh Pasal 25………………….. Rp 0 - Pajak yg masih harus dibayar...Rp. 0 (Penghasilan bruto istri dan pajak terutangnya dilaporkan di lampiran penghasilan yang dikenakan pajak Final) b. Sumber penghasilan istri lebih dari 1 pemberi kerja dan/atau punya kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Bila istri ikut NPWP suami alias mempunyai NPWP dengan kode cabang suami (3 digit terakhir 999) dan sumber penghasilannya dari bekerja di lebih dari 1 perusahaan dan/atau mempunyai kegiatan usaha/pekerjaan bebas, maka atas penghasilannya digabungkan dengan penghasilan neto suami dalam penghitungan pajak terutang dan hampir sama penghitungannya dengan kondisi istri memiliki NPWP sendiri, namun pelaporannya tetap di 1 SPT yaitu SPT suami (bukan lampiran tersendiri) Contoh penghitungannya: Tahun 2010, Tn. Joko (NPWP. 06.564.344.9-012.000) bekerja di PT. Anugerah Bahagia yang memperoleh penghasilan neto sebesar Rp. 60.000.000,00 dengan satus kawin 1 anak. Istrinya, Ny. Soimah (NPWP. 06.564.344.9-012.999) juga bekerja di PT. Gabung Jaya dan
  5. 5. memperoleh penghasilan neto selama tahun 2010 sebesar Rp. 40.000.000,- Disamping bekerja, Ny. Soimah juga membuka usaha salon kecantikan yang beromzet Rp. 200.000.000,00 (norma penghasilan neto salon kecantikan 30%). Cara penghitungan pajak terutangnya dan pelaporan di SPT suami adalah : SPT Tn. Joko: - Penghasilan neto: Penghasilan neto suami…………………Rp. 60.000.000 Penghasilan neto istri…………………….Rp. 40.000.000 Penghasilan usaha salon……………….Rp. 60.000.000 (Rp. 200.000.000 x 30%) Total penghasilan neto………………......Rp. 160.000.000 - PTKP (K/I/1)…………………………..…....Rp. 34.320.000 - Penghasilan Kena Pajak………………..Rp. 125.680.000 - Pajak terutang : - 5% x Rp. 50.000.000 =Rp. 2.500.000 - 15% x Rp. 75.680.000 =Rp. 11.352.000..Rp. 13.852.000 - Pajak yang telah dipotong………………...Rp. 3.284.000 - Pajak Kurang Bayar……………………......Rp.10.568.000 - PPh Pasal 25……………………………… 0 - Pajak yg masih harus dibayar……….…..Rp.10.568.000 3. ANALISA TAX PLANNING Melihat beberapa contoh di atas, dapat dikatakan bahwa timbulnya kurang bayar pajak pada penghitungan tahunan sangatlah besar sehubungan adanya ketentuan penggabungan penghitungan penghasilan neto suami dan istri dengan beberapa kondisi. Apabila dalam sebuah keluarga dengan kondisi istri hanya bekerja di 1 perusahaan saja dan melihat ketentuan bahwa ikut NPWP suami, penghitungannya dianggap Final, maka untuk mencegah timbulnya kurang bayar akibat penggabungan penghitungan tersebut, alangkah baiknya sang istri ikut NPWP suami dari pada memiliki NPWP sendiri. Hal ini perlu ditegaskan oleh penulis, mengingat banyaknya kondisi seperti ini di masyarakat kita dan apabila istri telah ber-NPWP maka sebaiknya segera dibuatkan surat permohonan pencabutan dengan pertimbangan ikut NPWP suami.
  6. 6. Di lain pihak, apabila kondisi sebuah keluarga dimana istri bekerja lebih dari satu perusahaan atau mempunyai kegiatan usaha/pekerjaan bebas, maka istri memiliki NPWP sendiri maupun ikut NPWP suami merupakan opsi yang sama. Namun di masyarakat, untuk istri yang memiliki NPWP sendiri, sering kita temui bahwa keluarga yang tidak mengadakan perjanjian pisah harta dan penghasilan mengalami kesulitan dalam pelaporan harta di SPT masing- masing, mengingat pengeluaran keluarga masih campur aduk antara suami dan istri. Misalnya istri yang memperoleh penghasilan di suatu tahun pajak sebesar Rp. 40.000.000,- namun membeli harta berupa kendaraan seharga Rp. 60.000.000,- yang sebagian uangnya dibantu oleh suami, akan menjadi bahan pertanyaan petugas pajak bahwa apakah wajar dengan penghasilan sebesar Rp. 40.000.000,- mampu membeli kendaraan sebesar Rp. 60.000.000,-. Memang hal itu akan dapat dijelaskan secara detail apabila pencatatan suami maupun istri dilakukan dengan benar, namun alangkah lebih praktisnya apabila pelaporan harta itu digabungkan di dalam 1 SPT melalui mekanisme istri ikut NPWP suami. Demikianlah uraian yang penulis coba angkat, mengingat hal ini sering terjadi di masyarakat dan diharapkan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di masyarakat. ASPEK PERPAJAKAN KAWIN DENGAN PISAH HARTA (Sebagai Tanggapan atas tulisan di Ruang Perpajakan Majalah Business News No. 7173) Pada Ruang Perpajakan majalah Business News No. 7173, tgl. 11-2-2005, (copy terlampir), dijelaskan pertanyaan dari seorang pelanggan Business news bernama NH. Sdr. NH menanyakan untung ruginya mempunyai NPWP sendiri dan NPWP ikut suami jika seorang wanita kawin dengan anak satu, pekerjaan karyawati, pisah harta. Fungsi NPWP Sebagaimana dijelaskan oleh Business News tersebut bahwa NPWP adalah : merupakan sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau indentitas wajib pajak. Sejalan dengan penjelasan tersebut saya sependapat (sesuai dengan ketentuan yang
  7. 7. berlaku) bahwa untuk kepentingan administrasi perpajakan al. untuk dituliskan pada SPT, dicantumkan pada SSP, untuk korespondensi dsb, suami-istri yang hidup berpisah dan suami-istri yang menghendaki pisah harta, masing-masing wajib mempunyai NPWP. Pada alinea terakhir penjelasan pengasuh Ruang Perpajakan menyatakan : “Kalau NPWP terpisah keuntungannya dapat memecah lapisan tarip progresif sehingga pajak yang dibayarkan akan lebih rendah. Keuntungan lainnya masing-masing akan menikmati Biaya Jabatan dua kali sebagai pengurang penghasilan bruto …… Demikian pula untuk jumlah tanggungan keluarga kalau masing-masing suami istri memanfaatkan tanggungan maksimal 3 orang maka jumlah tanggungan yang dapat dikurangkan sebagai PTKP menjadi enam orang …” Suami Istri Dengan Perjanjian Pemisahan Harta dan Penghasilan Penjelasan pengasuh Ruang Perpajakan Business News di atas menurut hemat saya perlu diluruskan, mengingat bahwa Sdr. NH menanyakan kalau suami istri hidup pisah harta (dan penghasilan). Berarti berlaku ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b UU PPh, dimana penghasilan neto suami istri digabung, dikurangi PTKP sebagai suami istri ditambah tanggungan keluarga (K/I/1) dan besarnya pajak yang harus dibayar oleh suami istri sebanding dengan penghasilan netonya. Jadi kepemilikan NPWP masing-masing suami istri tidak mempengaruhi/merubah ketentuan hukum pajak materiel (Pasal 8 ayat (2) UU PPh.), karena NPWP hanya merupakan sarana administrasi dan identitas bagi wajib pajak. Suami Istri Hidup Berpisah Saya berpendapat, alinea terakhir penjelasan pengasuh Ruang Perpajakan Business News di atas lebih tepat untuk wajib pajak – suami istri – yang hidup berpisah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU PPh bahwa kalau istri sebagai karyawati hanya dari satu pemberi kerja dan atas penghasilannya telah dipotong PPh Pasal 21 dan tempat istri bekerja tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, maka penghasilan istri tidak perlu digabung dengan penghasilan
  8. 8. suami, dan PPh Pasal 21 yang telah dibayar istri menjadi final. Kesimpulan Dengan demikian, dilihat dari aspek perpajakan, kalau suami istri dimana istri sebagai karyawati memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dan telah dipotong PPh Pasal 21, tidak ada untungnya kalau kawin dengan pisah harta, karena kalau pisah harta justru untuk menghitung pajaknya penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami (kena progresifitet tarip), sedangkan kalau tidak pisah harta pajak dikenakan kepada masing-masing suami istri (tidak terkena progresifitet tarip, istri tidak harus memiliki NPWP sendiri, dan istri tidak berkewajiban memasukkan SPT). Aspek Perpajakan pada Perjanjian Pisah Harta Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur adanya perbedaan perlakuan antara wajib pajak wanita dan wajib pajak pria. Bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan antara wanita dan pria tidak selalu sama, apalagi ketika mereka berpenghasilan dan telah memiliki keluarga. Wajib Pajak wanita yang telah menikah dan memiliki penghasilan sendiri dapat memilih untuk melaksanakan kewajibannya perpajakannya sendiri atau melaksanakan kewajiban perpajakan bersama suaminya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menyatakan: (1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun -tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. (2) Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila : a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim; b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. (3) Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing - masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka. Pada memori penjelasan Pasal 8 UU PPh, dikatakan bahwa keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis, yang artinya seluruh penghasilan yang diperoleh oleh seluruh anggota keluarga dianggap menjadi satu kesatuan, dan terhadap penghasilan agregat keluarga tersebut dikenakan pajak atas nama kepala keluarga. Namun, prinsip ini tidak berlaku pada seluruh keluarga di Indonesia. Ada beberapa kondisi pengecualian, seperti yang disebutkan pada Pasal 8 ayat (2) UU PPh. Keluarga tidak lagi dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis, apabila: · Suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim; · Dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau · Dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Dalam bagian ini akan dibahas kondisi yang kedua, apabila sepasang suami-istri menghendaki adanya pemisahan harta dan penghasilan di antara mereka. Dalam hal apa mereka bersepakat mengadakan pemisahan harta? Bagaimana bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan di antara mereka? Perjanjian Pranikah/Pemisahan Harta
  9. 9. Perjanjian Pranikah (Pre-Nuptial Agreement) secara mendasar dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana pihak pria dan wanita yang akan menjalani pernikahan secara sepakat mengadakan perjanjian pisah harta, dimana harta yang dimilikinya bukan merupakan harta bersama, tetapi tetap menjadi miliki masing - masing individu. Secara awam dan garis besar, perjanjian Pra-Nikah dapat digolongkan menjadi dua macam. 1. Perjanjian Pemisahan Harta Murni Dalam perjanjian pisah harta jenis ini, kedua belah pihak sepakat untuk benar-benar memisahkan segala macam harta, utang, dan penghasilan yang didapat oleh masing-masing pihak, baik yang diperoleh sebelum menikah maupun yang didapat setelah menikah. Artinya, apabila terjadi perceraian, maka tidak ada harta gono-gini (permbagian harta yang didapat setelah pernikahan), karena sejak awal pernikahan mereka telah membuat perjanjian Pra-Nikah yang membedakan harta, utang dan penghasilan masing-masing baik yang dimiliki sebelum menikah maupun sesudah. Jadi dalam hal ini, semua harta, utang dan penghasilan diperlakukan terpisah. Bagaimana pula dengan pengeluaran regular keluarga, termasuk didalamnya biaya pendidikan anak dan keperluannya, biasanya seluruhnya ditanggung oleh pihak suami walaupun hal ini masih bisa didiskusikan dengan pasangan. 2. Perjanjian Harta Bawaan Dalam perjanjian jenis ini, harta, utang, dan penghasilan yang diperlakukan secara terpisah adalah harta, utang, dan penghasilan yang didapat masing-masing pihak sebelum pernikahan. Adapun untuk harta, utang dan penghasilan yang didapat setelah menikah diperlakukan sebagai harta bersama. Bila terjadi perceraian maka harta bersama yang didapat setelah pernikahan dapat dibagi secara adil (harta gono-gini). Sedangkan harta bawaan sebelum menikah akan tetap menjadi milik masing-masing pihak. Dalam perjanjian jenis ini, pengeluaran yang dibutuhkan untuk keperluan keluarga termasuk biaya pendidikan dan kebutuhan anak-anak akan menjadi tanggung jawab bersama.(source: http://blog.keuanganpribadi.com/perjanjian-pra-nikah/) Perjanjian Pranikah/Pisah Harta dilakukan sebelum pernikahan. Perjanjian ini dilakukan untuk membuat kesepakatan yang jelas mengenai batas kepemilikan harta dalam sebuah keluarga. Misal, properti berupa rumah kepemilikannya atas nama suami, sedangkan mobil atas nama istri. Perjanjian Pemisahan Harta membuat istri atau suami menjadi individu yang berbeda di muka hukum. Kondisi ini merupakan pengecualian pada prinsip dalam aturan Pajak Penghasilan yang menganggap keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Dengan adanya perjanjian ini, pajak pun menuntut bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan yang terpisah antara suami dan istri. Perjanjian ini memang terkesan tabu dan tidak biasa di kalangan masyarakat Indonesia. Pemisahan harta dianggap sebagai bentuk ketidakharmonisan dalam keluarga. Namun, perjanjian ini dapat memberi kepastian hukum yang jelas mengenai batas kepemilikan aset keluarga, apalagi bila salah seorang dari antara suami atau istri terjerat suatu kasus tertentu yang menyebabkan aset keluarga disita. Apabila hal tersebut terjadi, maka aset suami atau istri tidak dapat ikut tersita karena memang telah menjadi individu yang berbeda di muka hukum. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara Terpisah Perjanjian Pemisahan Harta membuat suami dan istri menjadi individu yang berbeda di muka hukum. Sama halnya dengan di muka hukum pajak. Suami dan istri dianggap menjadi individu yang berbeda yang harus memiliki identitas yang berbeda. Untuk itu, suami dan istri yang telah menghendaki adanya pemisahan harta dan penghasilan masing-masing harus mendaftarkan diri mereka untuk memperoleh NPWP. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KUP, Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektifdan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Jadi, apabila seorang suami maupun istri yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka ia wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Sehingga, NPWP suami dan istri merupakan NPWP yang berbeda, dan bukan merupakan NPWP keluarga sebagaimana diatur dalam PER-51/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Anggota Keluarga. Contoh: NPWP Suami 07.123.345.1-032.000. Apabila di dalam keluarga tidak ada perjanjian pemisahan harta dan pernghasilan, maka istri dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan akan diberikan NPWP keluarga, untuk istri 07.123.345.1-032.999 (sama dengan NPWP suami, hanya berbeda di tiga digit terakhir). Sedangkan
  10. 10. apabila di dalam keluarga ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, maka istri wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, dan akan diberikan NPWP yang berbeda dengan milik suami, misalnya 07.234.567.1-032.000. Dalam hal ada perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, maka NPWP suami dan istri berbeda, dan mereka dianggap sebagai individu yang berbeda di muka pajak. Bagaimana dengan pemenuhan kewajiban perpajakan mereka? Apakah harus dilaksanakan secara terpisah pula? Pasal 3 ayat (1) UU KUP menyatakan, setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap,dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan hurut Latin,angka Arab, satuan mata uang Rupiah,dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa setiap wajib pajak memiliki kewajiban masing-masing untuk mengisi Surat Pemberitahuan. Begitupun dengan pasangan suami istri yang telah mendaftarkan diri menjadi wajib pajak yang berbeda di muka hukum pajak. Mereka memiliki kewajiban perpajakan masing-masing dan harus dipenuhi secara individual (tidak dapat digabung). Hal ini menunjukkan bahwa suami-istri akan mengisi SPT yang berbeda setiap tahun pajaknya. Beda NPWP-nya, beda pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jumlah Pajak Terutang Pelaporan SPT bagi pasangan suami istri yang telah mengadakan perjanjian pisah harta dan penghasilan dilakukan secara terpisah. Lalu, bagaimana dengan jumlah pajak yang terutang? Apakah jumlahnya tetap sama dengan penghitungan tanpa pemisahan harta? Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU PPh, Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkanpenggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka. Penghitungan pajak terutang pada pasangan suami istri yang telah mengadakan perjanjian pemisahan harta tidak jauh berbeda dengan penghitungan pajak terutang untuk pasangan suami istri tanpa pemisahan harta. Perbedaannya terletak pada jumlah yang harus dibayarkan oleh suami atau istri sesuai dengan porsi penghasilannya dalampenghasilan total keluarga. Bagaimana dengan pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajaknya? Perhitungannya pun sama dengan penghitungan pajak terutang untuk pasangan suami istri tanpa perjanjian pisah harta. Pengurangan penghasilan tidak kena pajaknya adalah sebagai berikut (sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (1) UU PPh): · Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; · Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; · Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (1); dan · Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. Contoh: Bapak Ari memiliki usaha jasa produksi mainan anak-anak. Dari usahanya tersebut ia memperoleh penghasilan bruto pada tahun 2009 sebesar Rp 550.000.000. Ia menghitung penghasilan netonya dengan norma sesuai KEP- 536/PJ./2000 sebesar 15%. Ia menikah pada tahun 2006 dan sebelum melangsungkan pernikahan ia dan istrinya telah membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Istri Pak Ari memiliki usaha catering makanan. Pada tahun 2009 Istri Pak Ari mendapat penghasilan bruto dari usahanya sebesar Rp 400.000.000. Ia menghitung penghasilan netonya dengan norma sesuai KEP-536/PJ./2000 sebesar 25%. Pak Ari dan istrinya memiliki 2 orang anak yang masing-masing bernama Ragil dan Izeth. Berapa Pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Pak Ari dan istrinya? Penghasilan neto Pak Ari 15% x Rp 550.000.000 = Rp 82.500.000 Penghasilan neto Istri Pak Ari 25% x Rp 300.000.000 = Rp 75.000.000 + Jumlah penghasilan neto Pak Ari & Istri = Rp 157.500.000 PTKP (K/I/2) = (Rp 35.640.000) Penghasilan Kena Pajak = Rp 121.860.000
  11. 11. PPh Terutang 5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000 15% x Rp 71.860.000 = Rp 10.779.000 Rp 13.279.000 Jika Pak Ari dan Istrinya tidak mengadakan perjanjian pemisahan harta, maka pajak terutang yang harus dibayar berjumlah Rp 13.279.000. Namun apabila mereka mengadakan perjanjian pemisahan harta, maka perhitungan pajak yang harus dibayar (sesuai Pasal 8 ayat (3) UU PPh): Pajak yang harus dibayar Pak Ari 82.500.000/157.500.000 x 13.279.000 = 6.955.666 Pajak yang harus dibayar Istri Pak Ari 75.000.000/157.500.000 x 13.279.000 = 6.323.333 Jadi, pada dasarnya, pemisahan harta hanya menyebabkan pelaporan yang terpisah antara suami dan istri. Sedangkan jumlah total pajak terutang yang harus dibayar oleh keduanya pada dasarnya sama. Jumlah yang dibayarkan oleh istri dan suami dihitung dengan menggunakan perbandingan penghasilan neto mereka. Bentuk pemisahan pelaporan ini tercermin ketika suami atau istri mengisi SPT 1770. Berdasarnya PER- 34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya, pada SPT 1770-III Bagian C harus diisi penghasilan neto istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Bagian C SPT 1770-III untuk suami diisi penghasilan neto istri. Sebaliknya, untuk SPT istri diisi penghasilan neto suami. Selain itu, SPT induk, pada bagian lampiran, juga dilampirkan Perhitungan PPh Terutang Bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri. Kesimpulan Undang-Undang Pajak Penghasilan memberi kebebasan bagi sepasang suami istri untuk memilih menjalankan kewajiban perpajakan secara bersama maupun terpisah dengan menggunakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) UU PPh. Perbedaan pemenuhan kewajiban perpajakan hanya terdapat pada perbedaan pelaporan yang dilakukan secara terpisah antara suami dan istri. Sedangkan perhitungan pajak terutangnya secara umum sama, hanya terdapat perbedaan jumlah yang dibayarkan oleh suami dan istri yang masing-masing dihitung berdasarkan perbandingan penghasilan neto mereka. Ada perlakuan khusus pula bagi pasangan suami istri yang melakukan pemisahan pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu dalam hal pengisian SPT. Pada SPT 1770-III Bagian C harus diisi penghasilan neto pasangan mereka. Untuk suami, harus diisi penghasilan neto istri, sedangkan pada istri, harus diisi penghasilan neto suami. Home » Pajak Pisah Harta Suami-Istri dalam Perpajakan Indonesia Muhamad Rahmat // Monday, 28 March 2011 Dalam tulisan ini saya akan membahas tentang PPh (Pajak Penghasilan). Tetapi kenapa yang dipisah antara suami-istri adalah harta bukan penghasilan padahal yang dihitung pajak atas penghasilan bukan pajak atas harta? Apa bedanya harta dengan penghasilan? Tidak ada definisi yang jelas mengenai harta, menurut pendapat saya harta ada lah aset yang berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak. Berbeda dengan harta yang tidak terdapat definisi jelasnya, definisi penghasilan berbeda-beda menurut beberapa aspek. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (1999:12), penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu
  12. 12. dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.Berdasarkan definisi di a tas,penghasilan meliputi pendapatan (revenues) maupun keuntungan (gains). Pendapatan (revenues) timbul dari pelaksanaan aktivitas perusahaan yangbisa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalti dan sewa. Sedangkan keuntungan (gains) mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu, pos ini tidak di pandang sebagai unsur terpisah dari penghasilan. Sedangkan menurut UU PPh, penghasilan yaitu tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam PPh yang menjadi objek adalah penghasilan bukan harta meskipun dalam ketentuan perundang- undangannya yang disebutkan yaitu harta bukan objeknya yaitu penghasilan. Akan tetapi, seseorang harus tetap melaporkan hartanya dalamSPTkarena harta dan penghasilan sangaterathubungannya. Seseorang bisa mendapatkan penghasilan dari harta yang dimilikinya. Karena itu Wajib Pajak harus melaporkan hartanya dalam SPT untuk mengawasi penghasilannya. NPWP Dalam PPh OP sebenarnya yang wajib memiliki NPWP hanyalah suami, karena seperti disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 UU PPh bahwa keluarga ditempatkan sebagai satu kesatuan ekonomis. Jadi yang wajib melaksanakan haka dan kewajiban perpajakan dalam sebuah keluarga yang penghasilannya digabung adalah seorang suami/ayah yang bertindak sebagai kepala keluarga kecuali apabila suami/ayah memiliki status sebagai WPLN maka yang wajib memiliki NPWP adalah istri/ibu yang dalam hal ini dianggap sebagai kepala keluarga oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal tersebut sesuai dengan PER-51/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP bagi anggota keluarga. Pasal 2 ayat 1 UU KUP berikut penjelasannya mengatur mengenai kewajiban pendaftaran NPWP bagi wanita kawin yang berbunyi “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan
  13. 13. kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”. Penjelasannya “Semua Wajib Paj ak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yangsesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PPh. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh pengha silan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan UU PPh. Istri bisa memiliki NPWP apabila berstatus pisah harta, hidup berpisah, ataupun tidak pisah harta maupun tidak hidup berpisah.Namun, pada umumnya kewajiban pajak istri mengikuti kewajiban pajak suami sehingga istri tidak perlu mempunyai NPWP sendiri. NPWP anggota keluarga mirip dengan NPWP cabang perusahaan dalam PPh Badan dengan suami/ayah sebagai induk karena bertindak sebagai kepala keluarga. Selain itu hal ini juga berfungsi untuk melihat siapa yang bertindak sebagai kepala keluarga dan siapa anggota keluarga sehingga pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat dilaksanakan. NPWP anggota ini diperlukan apabila anggota keluarga menginginkan pembebasan fiskal atau apabila anggota keluarga tidak ingin dipotong tarif PPh yang lebih tinggi. Anggota keluarga terdiri dari istri, orang tua, mertua, anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang menjadi tanggungan penuh kepala keluarga. Penomoran NPWP anggota keluarga mengikuti nomor NPWP kepala keluarga. Yang berbeda hanya tiga digit terakhir di mana kepala keluarga tiga digit terakhirnya berakhiran 000, sedangkan anggota keluarga berakhiran 999, 998, 997, dan seterusnya. Perhitungan dan Pelaporan PPh Direktur Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan penegasan mengenai cara pengisian SPTTahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) bagi wanita kawin yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau wanita kawin yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri terpisah dengan suaminya. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2010 tanggal 1 Maret 2010. ditegaskan ketentuan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi bagi wanita kawin adalah sebagai berikut:
  14. 14. 1. Bagi wanita kawin yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri,wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atas namanya sendiri terpisah dengan SPT Tahunan PPh suaminya. 2. Penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh wanita kawin sebagaimana dimaksud di atas adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wanita kawin tersebut dalam suatu tahun pajak, tidak termasuk penghasilan anak yang belum dewasa. 3. Penghitungan PPh terutang dalam SPT Tahunan PPh wanita kawin sebagaimana dimaksud di ats didasarkan pada penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya PPh terutang bagi isteri tersebut dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto antara suami dan isteri. 4. Penghitungan PPh terutang ini berlaku juga bagi wanita kawin sebagai pegawai yang mempunyai penghasilan semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21. 5. Harta dan kewajiban/utang yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh wanita kawin adalah harta dan kewajiban yang dimiliki dan/atau dikuasai wanita kawin tersebut pada akhir tahun pajak. 6. Tata cara pengisian SPTTahunan bagi wanita kawin ini sesuai dengan petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-34/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-66/PJ/2009. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam pasal 8 UU PPh berikut penjel asannya, penghasilan istri yang semata- mata diperoleh dari satu pemberi kerja dan penghasilan istri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya tidak dapat digabungkan dengan penghasilan suami. Dalam formulir SPT PPh WP OP (Orang Pribadi) form 1770 atau form 1770-S, penghasilan istri dari satu pemberi kerja tersebut di atas merupakan penghasilan yangtelah dikenakan pajak tersendiri dan bersifatfinal, sehingga pada saat pelaporan SPT Tahunan, penghasilan tersebut tidak digabungkan dengan penghasilan suami, namun tetap diinformasikan dalam SPT Tahunan suaminya. - See more at: http://www.fiscuswannabe.web.id/2011/03/pisah-harta-suami-istri- dalam.html#sthash.Y7AGiEeW.dpuf Wanita Kawin Memilih Punya NPWP Sendiri ? Rugi Booo.... Saat ini banyak wanita yang telah menikah memilih tetap bekerja selain menjadi ibu rumah tangga, karena tuntutan ekonomi dan juga untuk aktualisasi diri. Sebagaimana kita tau apabila penghasilan kita
  15. 15. selama setahun sudah melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) maka kita wajib daftar NPWP di Kantor Pajak. Bagi wanita kawin yang tidak mempunyai perjanjian pisah harta bebas memilih apakah mau punya NPWP sendiri atau tidak. Namun kalau memiliki perjanjian pisah harta, maka wanita kawin ha rus daftar NPWP sendiri. Sebelum tahun 2008, bagi wanita kawin yang tidak punya perjanjian harta tapi punya NPWP sendiri, harus mengajukan permohonan pencabutan NPWP (istri ikut NPWP suami). Di artikel ini kita akan fokuskan mengenai wanita kawin tidak pisah harta, mana yang lebih baik, pilih punya NPWP sendiri atau nebeng NPWP suami saja? Di Pasal 8 ayat (3) UU PPh baru yang mulai berlaku 1 Januari 2009, diatur bahwa apabila isteri yang tidak pisah harta memilih punya NPWP sendiri, penghitungan pajaknya dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami-isteri dan masing-masing memikul beban pajak sebanding dengan besarnya penghasilan neto. Dengan kata lain, penghasilan neto suami isteri digabung dan PPh orang pribadi yang harus ditanggung oleh suami dan istri bergantung pada proporsi penghasilannya masing-masing. Nah, apabila baik istri maupun suami sama-sama hanya kerja di satu perusahaan, dan istri memilih tidak mau nebeng NPWP suami, menguntungkan atau tidak? Berikut ini kita ambil contoh dari kondisi di atas: Tommy dan Mariana adalah sepasang suami istri yang punya NPWP masing-masing. Tommy kerja di PT. Maju Terus dengan penghasilan neto selama tahun 2009 sebesar Rp. 84.000.000,-. Sedangkan Mariana bekerja di PT. Busana Keren dengan penghasilan neto selama tahun 2009 sebesar Rp. 60.000.000,-. Mereka baru menikah di bulan Oktober 2008 dan belum punya keturunan. Penghasilan Tommy sudah dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp. 5.026.000,- dan penghasilan Mariana sudah dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp. 2.208.000,-
  16. 16. Munculnya Kurang Bayar di perhitungan SPT Tahunan 2009 ini adalah konsekuensi karena istri memilih punya NPWP sendiri. Jadi harus diperhatikan, kewajiban bayar pajak bukan hanya dari PPh Pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan, melainkan juga harus bayar Kurang Bayar di akhir tahun dan juga harus membayar angsuran PPh Pasal 25 tiap bulannya. Gara-gara istri memilih punya NPWP sendiri, maka tambahan pajak yang harus dibayar total Rp. 4.416.000,-. Belum lagi nantinya tiap bulan harus sisihkan sebagian penghasilan untuk bayar angsuran PPh Pasal 25 total sebesar Rp. 368.000,-. Lalu bagaimana kalo si istri memilih nebeng NPWP suami? Pilihan ini jelas lebih menguntungkan karena kewajiban bayar pajak di akhir tahun tidak akan ada jika suami istri sama-sama hanya menerima penghasilan dari satu perusahaan. Jadi, penghasilan istri cukup dilaporkan di bagian lampiran SPT 1770 S, tanpa harus menggabungkan penghasilan neto suaminya. Dengan kata lain, SPT Tahunan PPh suami akan NIHIL, dan juga tidak perlu bayar angsuran PPh Pasal 25 tiap bulan.
  17. 17. Dilihat dari contoh diatas, apa untungnya istri punya NPWP sendiri? Sama sekali tidak ada. Namun kalo Anda sebagai istri tetap memilih tidak mau nebeng NPWP suami padahal tidak ada perjanjian pisah harta karena ada pertimbangan atau kepentingan tertentu, tentunya Anda sudah harus siap dengan segala konsekuensi yang akan timbul. Lalu bagaimana kalau sebelum menikah, wanita sudah punya NPWP sendiri dan setelah menikah dia memilih nebeng NPWP suami? Ajukan saja permohonan pencabutan NPWP tersebut ke KPP tempatnya terdaftar sepanjang si suami sudah punya NPWP. Pikir-pikir dahulu sebelum putuskan mau punya NPWP sendiri atau nebeng suami .... Untung rugi istri memilih punya NPWP sendiri Posted by Catatan Ekstens on Kamis,05 Februari 2015 NPWP Istri Sebagaimana diketahui, bahwa istri yang tidak mempunyai perjanjian pisah harta (PH), bebas memilih apakah mau punya NPWP sendiri atau tidak. Namun kalau memiliki perjanjian pisah harta, maka wanita kawin harus daftar NPWP sendiri. (Baca: NPWP Istri : Apakah ikut suami ataukah harus punya sendiri?) Pada prinsipnya sistem administrasi perpajakan di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, bahwa penghasilan dan kerugian istrinya juga nanti digabungkan dengan penghasilan suaminya, sehingga dalam satu keluarga hanya terdapat satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu NPWP suami, dalam arti istri ikut NPWP suami (nebeng NPWP suami). Namun demikian, istri dapat memiliki NPWP sendiri bila hidup berpisah (HB) atau melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH). Istri juga dapat ber-NPWP sendiri bila memang berkehendak demikian (MT). Berdasarkan pasal 8 ayat (3) UU PPh, diatur bahwa apabila isteri yang tidak pisah harta memilih punya NPWP sendiri (memilih untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara terpisah (MT)), maka penghitungan pajaknya dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami- isteri dan masing-masing memikul beban pajak sebanding dengan besarnya penghasilan neto.
  18. 18. Dengan kata lain, penghasilan neto suami isteri digabung dan PPh orang pribadi yang harus ditanggung oleh suami dan istri bergantung pada proporsi penghasilannya masing- masing. Nah, apabila baik istri maupun suami sama-sama hanya kerja di satu pemberi kerja, dan istri memilih tidak mau nebeng NPWP suami alias punya NPWP sendiri, menguntungkan atau malah merugikan? Mari kita lihat contoh kasus kondisi tersebut diatas. Sepasang suami istri yang baru menikah dan belum memiliki keturunan, keduanya masing-masing memiliki NPWP. Suami bekerja di PT. ABC dengan penghasilan netto setahun Rp. 75.000.000,- sedangkan istrinya bekerja di PT.XYZ dengan penghasilan netto setahun Rp. 60.000.000,-. Atas penghasilan mereka sudah di potong oleh perusahaan mereka masing-masing dengan perhitungan sebagai berikut: Suami Penghasilan Netto 75.000.000 PTKP (K/0) 26.325.000 Penghasilan Kena Pajak 48.675.000 PPh terutang setahun 2.433.750 Istri Penghasilan Netto 60.000.000 PTKP (TK/0) 24.300.000 Penghasilan Kena Pajak 35.700.000 PPh terutang setahun 1.785.000 Karena NPWP istri berbeda dengan NPWP suami, maka penghitungan PPh terutangnya digabung. Penghasilan suami istri digabung Penghasilan netto suami 75.000.000 Penghasilan netto istri 60.000.000 Total penghasilan netto 135.000.000 PTKP (K/I/0) 50.625.000 Total Penghasilan Kena Pajak 84.375.000 PPh terutang setahun
  19. 19. 5% x 50.000.000 2.500.000 15% x 34.375.000 5.156.250 Total PPh terutang setahun 7.656.250 Perhitungan untuk di SPT tahunan PPh suami PPh terutang (75.000.000/135.000.000)x 7.656.250 4.253.472 Kredit pajak PPh 21 2.433.750 PPh kurang bayar 1.819.722 angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya 151.644 Perhitungan untuk di SPT tahunan PPh istri PPh terutang (60.000.000/135.000.000)x 7.656.250 3.402.778 Kredit pajak PPh 21 1.785.000 PPh kurang bayar 1.617.778 angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya 134.815 Munculnya Kurang Bayar di perhitungan SPT Tahunan ini adalah konsekuensi karena istri memilih punya NPWP sendiri. Gara-gara istri memilih punya NPWP sendiri padahal tidak ada perjanjian pisah harta, maka tambahan pajak yang harus dibayar total Rp. 3.437.500,-. Belum lagi nantinya tiap bulan harus sisihkan sebagian penghasilan untuk bayar angsuran PPh Pasal 25 total sebesar Rp. 286.458,-. Lalu bagaimana kalau istri memilih nebeng NPWP suami? Pilihan ini jelas lebih menguntungkan karena kewajiban bayar pajak di akhir tahun tidak akan ada jika suami istri sama-sama hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja (NPWP nebeng suami). Jadi, penghasilan istri cukup dilaporkan di bagian lampiran SPT 1770 S, tanpa harus menggabungkan
  20. 20. penghasilan neto suaminya. Dengan kata lain, SPT Tahunan PPh suami akan NIHIL, dan juga tidak perlu bayar angsuran PPh Pasal 25 tiap bulan. Dilihat dari contoh diatas, apa untungnya istri punya NPWP sendiri? Sama sekali tidak ada. Namun kalau Anda sebagai istri tetap memilih tidak mau nebeng NPWP suami padahal tidak ada perjanjian pisah harta karena ada pertimbangan atau kepentingan tertentu (mengajukan kredit ke bank, misalnya), tentunya Anda sudah harus siap dengan segala konsekuensi yang akan timbul. Lalu bagaimana kalau sebelum menikah, wanita sudah punya NPWP sendiri dan setelah menikah dia memilih nebeng NPWP suami? Ajukan saja permohonan penghapusan NPWP tersebut ke KPP tempatnya terdaftar sepanjang suami sudah punya NPWP. Pikir-pikir dahulu sebelum putuskan mau punya NPWP sendiri atau nebeng suami, apalagi alasan pengen punya NPWP hanya karena sekedar memenuhi persyaratan.... Semoga artikel untung rugi istri memilih punya NPWP sendiri ini bermanfaat... NPWP Istri : Apakah ikut suami ataukah harus punya sendiri? Posted by Catatan Ekstens on Kamis,19 Juni 2014 Ilustrasi : NPWP Wanita Kawin atau Istri Salah satu masalah NPWP yang sering menjadi tanda tanya di masyarakat kita adalah tentang kepemilikan NPWP bagi wanita kawin atau istri. Kami di Seksi Ekstensifikasi Perpajakan sering sekali menemui Wajib Pajak yang belum jelas benar tentang NPWP bagi wanita kawin atau istri.
  21. 21. Pada prinsipnya sistem administrasi perpajakan di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, bahwa penghasilan dan kerugian istrinya juga nanti digabungkan dengan penghasilan suaminya (Pasal 8 UU PPh), sehingga dalam satu keluarga hanya terdapat satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu NPWP suami, dalam arti istri ikut NPWP suami. Namun demikian, istri dapat memiliki NPWP sendiri bila hidup berpisah atau melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Istri juga dapat ber-NPWP sendiri bila memang berkehendak demikian. Biar makin jelas mari kita lihat PP 74 Tahun 2011. Pada Pasal 2 ayat (3) PP 74 Tahun 2011tersebut ditegaskan bahwa, wanita kawin yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tetapi tidak hidup berpisah atau tidak melakukan perjanjian pisah harta, maka hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan hak dan kewajiban suaminya. Dengan demikian, terhadap wanita kawin yang tidak dikenai pajak secara terpisah, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suami sebagai kepala keluarga atau dengan kata lain, NPWP sang istri ikut NPWP suaminya. Bagaimana bila sebelum menikah istri sudah punya NPWP ? Dalam hal ini wanita kawin telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum kawin, wanita kawin tersebut harus mengajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan alasan bahwa pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya. Dengan demikian jelaslah bahwa NPWP istri bisa dihapuskan bila menikah. Bagaimana bila wanita kawin ingin mempunyai NPWP sendiri? Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis, melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama suaminya. Namun demikian, dalam hal wanita kawin ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya, maka wanita kawin tersebut harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Pada Per-20/PJ/2013 Pasal 2 ayat (3) juga menegaskan bahwa wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim, menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.
  22. 22. Tidak termasuk dalam pengertian hidup terpisah adalah suami istri yang hidup terpisah antara lain karena tugas, pekerjaan, atau usaha. Sebagai contoh : Suami istri berdomisili di Bandung. Karena suami bekerja di Jakarta, yang bersangkutan bertempat tinggal di Jakarta sedangkan istri bertempat tinggal di Bandung. Dalam hal wanita kawin yang ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dari kewajiban perpajakan suaminya dan ia telah memiliki NPWP sebelum kawin, maka NPWP yang telah dimiliki sebelum kawin tersebut digunakan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya, sehingga wanita kawin tersebut tidak perlu mendaftarkan diri lagi untuk memperoleh NPWP. Berikut contoh sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) PP 74 Tahun 2011: Bapak Bagus yang telah memiliki NPWP 12.345.678.9-XXX.000 menikah dengan Ibu Ayu yang belum memiliki NPWP. Ibu Ayu memperoleh penghasilan dan ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya. Oleh karena itu, Ibu Ayu harus mendaftarkan diri ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh NPWP dan diberi NPWP baru dengan nomor 98.765.432.1-XXX.000. Lisa memperoleh penghasilan dan telah memiliki NPWP dengan nomor 56.789.012.3-XYZ.000. Lisa kemudian menikah dengan Hengki yang telah memiliki NPWP 78.901.234.5-XYZ.000. Apabila Lisa setelah menikah memilih untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya, maka Lisa tidak perlu mendaftarkan diri lagi untuk memperoleh NPWP dan tetap menggunakan NPWP 56.789.012.3-XYZ.000 dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pendaftaran Anak Sesuai dengan Pasal 8 ayat 4 Undang-undang PPh, Penghasilan anak yang belum dewasa (<18 Tahun) digabung dengan penghasilan orang tuanya. Penghasilan tersebut dari manapun sumbernya masuk ke dalam penghasilan ayahnya sebagai kepala keluarga. Lalu kalau ada kredit pajak segala macam bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak SPT Tahunan ayahnya. Jadi anak belum dewasa tidak perlu melakukan permohonan pendaftaran NPWP Kategori Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) a. Orang Pribadi (Induk), yaitu terdiri dari Wajib Pajak belum menikah, dan suami sebagai kepala keluarga; b. Hidup Berpisah (HB), yaitu suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan pengadilan
  23. 23. yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sendiri; c. Pisah Harta (PH), yaitu suami-istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; d. Memilih Terpisah (MT), yaitu wanita kawin yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami; dan e. Warisan Belum Terbagi (WBT) sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Form Pendaftaran NPWP OP, Wanita hanya memilih kategori nomor 2, 3, 4 Pada Form Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan Aplikasi e-registration, kategori untuk isteri yang ingin memiliki NPWP adalah PH pisah harta, dan MT Memilih terpisah Lalu dokumen apa saja yang harus dilampirkan untuk memperoleh NPWP bagi wanita kawin? 1. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah diisi dengan benar dan lengkap 2. WP OP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas :  fotokopi KTP bagi WNI; atau  fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi WNA
  24. 24. 3. WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas :  fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing, dan fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/ bukti pembayaran listrik; atau  fotokopi e-KTP bagi Warga Negara Indonesia dan surat pernyataan di atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 4. Wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah  fotokopi Kartu NPWP suami;  fotokopi Kartu Keluarga; dan  fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami. Nah, bagaimana dengan Anda? Memiliki NPWP sendiri atau memilih ikut NPWP suami? Kewajiban NPWP Bagi Wanita Catatan : Beberapa waktu yang lalu pertama kali saya diwawancarai oleh ITR dan membahas mengenai UU KUP karena team ITR ‘menemukan’ saya di blog. Selanjutnya bulan lalu, kembali mereka mewawancarai saya mengenai NPWP bagi Wanita. Saat wawancara kemarin saya tidak menyangka kalau ternyata semua jawaban saya akan ditulis dalam tax-focus. Semula saya mengira hanya akan mengutip beberapa pendapat saya, sehingga saya jawab semua pertanyaan dg santai, seperti ngobrol dengan teman, bukan seperti wawancara :D . Jadi malu pas lihat ada photo saya dipajang di ITR dan jawaban pertanyaan yang sangat tidak formal… hhehehe.. Berikut ini salinan dari Tax Focus ITR volume I/Edisi 15/2008 bulan November 2008 yang membahas tentang NPWP Pribadi, terutama untuk Wanita.
  25. 25. Lika-liku Wanita Ber-NPWP Problematika istri yang mempunyai NPWP ternyata banyak melahirkan berbaqai varian kasus yang menarik. Mau tahu kasus apa saja yang mungkin rerjadi dan bagaimana penyelesaiannya? Ikuti wawancara via telepon komi dengan Triyani, seoranq konsultan pajak wanita Brevet C. yang juga aktif sebagai blogger pajak di internet, berikut ini. Triyani Konsultan Pajak Terdaftar (Bersertifikat Konsultan Pajak Brevet C) Anggota IKPI dan Pemegang Ijin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak. Dalam Peraturan Pemerintah No. 80/2007, wanita kawin yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, yang ingin melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya boleh mendaftarkan NPWP-nya sendiri. Apakah hal ini juga berlaku dengan Istri yang telah bekerja, tidak pisah harta, namun suaminya telah berNPWP? Sebetulnya bagi wanita yang telah menikah dan tidak melakukan perjanjian pisah harta pada dasarnya boleh jika ingin mempunyai NPWP sendiri, tetapi itu tidak wajib. Ketika wanita itu tidak memilih untuk mempunyai NPWP sendiri maka boleh rnenggunakan NPWP suaminya. Karena sesuai dengan Pasal 8 UU PPh juga disebut bahwa pada dasarnya pajak itu mengakui satu keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis; bahwa penghasilan dan kerugian istrinya juga nanti digabungkan dengan penghasilan suaminya. Sebenarnya itu boleh saja rnenggunakan NPWP suaminya. Hanya saja mungkin dari sisi pemberi kerja itu butuhnya nama yang sama dengan karyawannya. Kalau yang tertulis di NPWP adalah nama suaminya, takut dianggap bukan karyawan sehingga pemotongannya dikenakan tarif yang lebih tinggi 20%. Kalau memang tidak mau menggunakan NPWP tersendiri, sebaiknya minta di•print lagi NPWP suami namun atas nama si istri. Jadi mungkin hanya kode belakangnya saja yang menjadi “001”. Jadi pada dasarnya si wanita tersebut tidak wajib ber-NPWP. Kalau la ingin mendaftarkan dirinya sendiri sehingga NPWP-nya berbeda dari suaminya itu boleh saja. Hanya saja perlu diberikan pengertian ke HRD- nya. kalau karyawati bekerja bukan berarti harus mempunyai NPWP sendiri. Jadi kalau wanita yang tidak mempunyai NPWP sedangkan suaminya punya, ya pakai NPW P suaminya saja. Tapi kalau mau yang tercetak nama si istri sendiri sebagai karyawan, ya udah minta dicetak lagi NPWP-nya dengan kode belakang ”001” Lalu bagaimana pelaporan pajak istri yang menggunakan kode belakang NPWP ”001” tersebut, apakah tetap ikut dengan suami atau terpisah ? Sebetulnya kalau yang teknisnya hingga mendetil seperti itu saya sendiri belum tahu persis. Namun logikanya kalau seperti WP Badan yang mempunyai cabang. Jadi menurut saya yang wajib lapor itu adalah
  26. 26. suami. Sedangkan penghasilan istri nanti akan diinformasikan di dalam SPT Tahunan suaminya, bahwa penghasilan istri yang berasal dari satu pemberi kerja sudah dipotong pajaknya tersendiri (final). Sampai sekarang sifatnya juga masih final kan Sebenarnya untuk kepentingan apa saja wanita membuat NPWP sendiri ? Kalau mempunyai NPWP sendiri ya mungkin akan lebih memudahkan suatu administrasi. Artinya (kayaknya saya bilang ‘misalnya’, bukan ‘artinya’) begini, ada juga suami istri yang ingin mengajukan KPR (Kredit Perumahan Rakyat) atas nama istri. Meskipun suami istri tersebut tidak mempunyai perjanjian pisah harta, namun istri ingin atas namanya, baik KPRnya maupun rumahnya. Noh dalam hal terjadi seperti itu, kebanyakan bank, setahu saya juga mensyaratkan NPWP-nya itu nama si istri sendiri. Meskipun kita jelaskan bahwa kalau kita tidak mempunyai perjanjian pisah harta, tapi rumahnya ingin atas nama istrinya, biasanya pihak bank akan menolak jika kita memakai NPWP suami, karena dokumen KPR atau lainnya itu paling tidak harus sama. Salah satu kelebihan lainnya, jika ada masalah keluarga. Misalnya ribut dengan suaminya, dia tidak perlu daftar NPWP lagi karena sudah punya NPWP sendiri. Benefit lainnya lagi dia juga bisa mendapatkan pembebasan Fiskal Luar Negeri. Saya belum tahu persis apakah nanti kalau pakai NPWP suaminya, istrinya juga bisa mendapatkan fasilitas pembebasan fiskal atau tidak, karena sampai sekarang belum ada peraturan yang menjelaskannya. Tapi yang jelas kalau di UU KUP, wanita yang sudah kawin dan tidak mempunyai perjanjian pisah harta itu boleh melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri dengan memiliki NPWP sendiri. Kalaupun suami istri itu mempunyai perjanjian pisah harta ataupun tidak, lalu (hmm.. sepertinya saya bilang ”kalau” bukan ”lalu”) si istri ini memperoleh penghasilannya bukan dari satu pemberi kerja, misalnya dari kegiatan usaha atau lebih dari satu pemberi kerja, toh penghasilannya tetap digabung. Jumlah pajak peng hasilannya yang terutang juga harus dihitung dan penghasilan gabungan terlebih dahulu. Hanya saja nanti dibagi secara proporsional berapa pajak suami dan istri, sehingga akan ketahuan berapa kewajiban pajaknya masing-masing. Kalau dari sisi penghematan pajak atau segala macam sih saya bilang enggak ada benefit yang terasa. Misalnya pajaknya akan lebih rendah karena pajaknya dihitung masing-masing. Enggak juga. Karena kalau satu keluarga apakah ia mempunyai perjanjian pisah harta atau tidak, suami istri perhitungan pajaknya kan harus digabung terlebih dahulu. Jadi wanita yang kode belakang NPWP-nya ”001” kalau dia Ingin kewajiban pajaknya jadi satu dengan suami, Sedangkan kewajibannya Ingin sendiri, maka NPWP-nya pun berbeda, begitu ? (sepertinya saya menjawab ‘Betul, tapi toh” namun kata “betul” tidak tertulis) Tapi toh tetap penghasilan istrinya diinformasikan di dalam SPT Tahunan suaminya bahwa sudah dikenakan pajak tersendiri, sehingga tidak perlu digunggung perhitungan Penghasilan Kena Pajaknya. Artinya dalam SPT Tahunan suami, penghasilan istri yang telah dikenakan pajak tersendiri juga tetap diinformasikan. ltu tujuannya supaya
  27. 27. nanti ketika ada pengecekan daftar harta itu menjadi nyambung. Siapa tahu hartanya itu dibeli dari penghasilan bersama . Jadi jangan sampai penghasilan suaminya menjadi lebih rendah dari pertambahan harta misalnya, padahal harta itu sebenarnya telah diperoleh dari penghasilan istri yang tetah dikenakan pajak juga. Agar tidak menimbulkan pertanyaan atau mungkin asumsi orang pajak yang menganggap bahwa ada penghasilan yang tidak dilaporkan suami, karena itulah sebaiknya penghasilan istri tadi semestinya tetap diinformasikan. Bagaimana untuk wanita yang belum dewasa, apakah dia juga bisa ber-NPWP? Sebenarnya kalau anak yang belum dewasa pada dasarnya ikut dengan orang tuanya. Di Pasal 8 UU PPh juga diatur kalau untuk anak yang belum dewasa perlakuannya seperti itu. Bahkan di UU PPh baru, penghasilan anak yang belum dewasa darimanapun sumbernya. digabungkan dengan penghasilan orang tuanya. Penghasilan tersebut masuk ke dalam penghasilan ayahnya sebagai kepala keluarga. lalu kalau ada kredit pajak segala macam bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak SPT Tahunan ayahnya. Tapi kalau ayahnya belum mempunyai NPWP? Sebenarnya yang wajib mempunyai NPWP itu kepala keluarga. Semua orang yang sudah mempunyai penghasilan Itu kan wajib mempunyai NPWP, nah penghasilan ini kan tidak melulu dilihat dari penghasilan si ayahnya saja. Misalnya, katakan saja, ayahnya tidak bekerja tetapi mungkin anaknya potensial berpenghasilan besar, berarti ayahnya yang wajib mempunyai NPWP. Karena penghasilan anak yang belum dewasa dianggap sebagai penghasilan orang tua. Bagaimana Jika anak yang sudah berpenghasilan ini yatim piatu ? Tergantung, apakah orang tuanya sebelum meninggal sudah mempunyai NPWP atau belum. Kalau misalnya warisannya belum dibagi, maka si anak ini menggunakan NPWP orang tuanya. Karena penghasilan dari warisannya itu juga dilaporkan dari warisan yang belum terbagi, si anak yang belum dewasa ya lapornya tetap menggunakan NPWP orang tuanya tetapi subjeknya sudah berganti menjadi warisan yang belum terbagi. Tapi bagaimana ketika dia menjadi yatim piatu orang tuanya ltu belum ber-NPWP, Apakah anaknya ini sudah diharuskan untuk mendaftar NPWP? Semestinya sih ada walinya. Karena anak yang belum dewasa itu belum bisa melakukan tindakan hukum. Mempunyai NPWP itu kan salah satu tindakan hukum. Jika pada saat menikah sang suami belum ber-NPWP, apakah suami tersebut harus mendaftarkan diri untuk mempunyai NPWP? Kalau menurut saya solusinya bisa salah satunya. Kalau suaminya mau mendaftarkan, terus istrinya juga
  28. 28. mempertahankan NPWP-nya sendiri. Jadi masing-masing mempunyai NPWP sendiri yah. Solusi yang lainnya, kalau dulu wanita kawin yang berNPWP itu kan harus dicabut karena mengikuti NPWP suaminya, kalau rnisalnya suaminya belum ber-NPWp, enggak usah dicabut tapi meminta perubahan nama menjadi nama suaminya. Kemudian kode belakang NPWP istrinya menjadi ”001” Bisa, itu dimungkinkan. Karena dengan adanya surat nikah dan lainnya, berarti sudah ada perbedaan status dibandingkan dengan sendiri atau masih lajang. Sehingga itu dimungkinkan. Kalau misalnya ada suami istri bercerai dan diputuskan anaknya ikut dengan ibunya, lalu siapakah yang berhak atas tambahan PTKP anaknya itu? Ibunya. Karena wanita yang tidak menikah, artinya sudah berpisah itu boleh menanggung tanggungan, seperti anak angkat atau anak kandung yang ikut dengannya. Dalam hal orang tuanya telah bercerai, lalu anaknya telah memperoleh penghasilan. Bila pengadilan sudah memutuskan secara legal anak tersebut ikut ibunya maka baik tambahan PTKP-nya maupun penghasilan dari si anak yang belum dewasa ini adalah milik ibunya. About these ads Beri peringkat: Rate This Terkait Pajak untuk WNI yang bekerja dan tinggal di LNdalam "Iseng" Pajak atas penghasilan bagi wanita kawindalam "Pajak" Pemisahan NPWP dan Penghematan PPhdalam "Artikel Pajak-ku" November 18,2008 - Posted by triyani | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Orang Pribadi | ITR, Media, Wawancara 34 Komentar » 1. Assalamualaikum… Senang sekali saya bisa menemukan dan membaca blog ini, nama sayan Yana, saya awam sekali
  29. 29. mengenai pajak, dari sini saya jadi mulai mengetahui beberapa hal yang bisa saya pelajari tentang pajak. mba…aku boleh tanya n sedikit minta tolong… aku baru akan membuat NPWP. aku sudah punya hard cover dari pengisian registrasi NPWP yang aku isi melalui e-registration. Setelah ini selanjutnya aku ambil NPWP dimana dan apa saja yang harus aku persiapkan dan bawa untuk mengambilan NPWPitu.Ada biayanya tidak? dan berapa lama pengurusannya selesai hingga keluar NPWP. Terima kasih banyak mba…. Wassalam Yana-Depok >> Pembuatan NPWP gratis tis tis.. pengurusan bisa selesai pada hari yang sama, tapi adakalanya krn banyaknya WP yang daftar baru bisa diambil keesokan harinya (harap maklum deh :) ). Karena Anda sudah mendaftar melalui e-registration, untuk pengambilan kartu NPWP cukup bawa print out dari e-regristation dan Copy KTP. Mungkin nanti di KPP akan diminta mengisi dan menandatangani form pendaftaran lagi utk arsip. Komentar oleh yana | November 19, 2008 | Balas 2. VOOT Wah selamat mbakyu…. fotone tersebar di semua media, majalah, koran, internet apa lagi ya..? >> Hehehehe.. jadi takut kalau makin terkenal :P khan gawat kalo ketemu org di jalan tiba2 ditanyain pajak… upss, padahal udah sering juga sih :D Komentar oleh Rulli | November 21, 2008 | Balas 3. Assalamualaikum… mba, apa bener solusi seperti ini sudah ada yg menjalankan ” Solusi yang lainnya, kalau dulu wanita kawin yang berNPWP itu kan harus dicabut karena mengikuti NPWP suaminya, kalau rnisalnya suaminya belum ber-NPWp, enggak usah dicabut tapi meminta perubahan nama menjadi nama suaminya. Kemudian kode belakang NPWP istrinya menjadi ”001” Bisa, itu dimungkinkan. Karena dengan adanya surat nikah dan lainnya, berarti sudah ada perbedaan status dibandingkan dengan sendiri atau masih lajang. Sehingga itu dimungkinkan ” Karena saya sudah berkali2 tanya dan memeinta petugas pajak supaya dibuatkan seperti saran diatas dan ditambahkan dengan tidak adanya kerugian dari kewajiban perpajakannya.. tetap saja mereka tidak mau meng update WP istri ke Suami yg belum ber NPWP
  30. 30. Trima kasih Anton >> Saya belum pernah menjalankan sendiri. Namun saya tidak menemukan adanya larangan mengenai hal ini. Coba tanyakan apa alasan dan dasar hukum petugas KPP tidak mau melakukan perubahan tsb?. Komentar oleh Sovien | November 28, 2008 | Balas 4. Tanya dong, npwp saya ikut suami, apa benar kalau saya keluar negri dgn suami saya bebas fiskal, tetapi kalau pergi sendiri tetap bayar fiskal, karena yg punya npwp itu suami. Tolong dijawab ya… >> Saya belum tahu, karena belum ada juklak-nya. Komentar oleh Evita Rusviati | Desember 3, 2008 | Balas 5. melanjutkan pertanyaan evita, ibu saya ibu rumah tangga ayah saya pensiunan. tpi kami ada saudara di luar negri, thun 2008 ini kan dibilangnya bebas fiskal bagi yg ber-npwp tp kalau yg ngagk punya justru dikenakan lebih mahal 3 juta, kalau begini gmana mb? >> Kalau mau bebas fiscal, silahkan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP :) Komentar oleh qultie | Desember 3, 2008 | Balas 6. Mau tanya nich Bu.. (ehm panggilnya Mbak ato Bu …?), bagaimana kalo istri punya npwp karena tiba tiba di buatin oleh perusahaan tanpa tanya dulu suami udah punya apa belum, padahal ternyata suami pengin buat npwp juga dan maunya satu keluarga punya satu npwp, nah bisa ngga Bu, kalo npwp yang atas nama istri dialihkan atau di update ke nama suami ? Supaya laporan SPTnya tetep satu aja ?. Istri karyawan dari satu pemberi kerja sedangkan suami memiliki usaha bebas sendiri… Thanks sebelumnya atas jawabannya. >>Menurut saya, semestinya NPWP a/n Istri bisa dirubah, tapi kadang praktek di KPP agak ribet. Akan lebih baik jika suaminya mendaftar sbg WPOP yang melakukan kegt usaha, prosesnya lebih mudah, toh PPh yang terutang tidak bertambah dg punya 2 NPWP. Komentar oleh Zia | Desember 10, 2008 | Balas 7. Maaf bu, saya mawu tanya ayah saya seorang yang pengangguran / tidak berkerja. itu wajib memiliki npwp tidak? soalnya di blog yg saya baca diatas, itu menyebutkan meskipun anak telah berkerja ayah wajib untuk memiliki npwp. trus bagaimana cara pengisian untuk seseorang yang tdkb erkerja seperti ayah saya itu? terima kasih
  31. 31. >>Yang wajib punya NPWP adalah orang yang penghasilannya di atas PTKP. Jika penghasilannya kurang dari PTKP atau tidak memiliki penghasilan, maka tidak wajib memiliki NPWP, namun jika ybs ingin memiliki NPWP tetap diperkenankan. Laporannya NIHIL saja, karena tidak ada penghasilan. Komentar oleh Iwan | Desember 11, 2008 | Balas 8. Buat mba evita, sepengetahuan saya mba tetap bisa memakai NPWP suami dengan melampirkan kartu keluarga sewaktu ke airport. jadi yang dibawa itu FC NPWP suami atau aslinya juga (saya tidak begitu yakin) beserta kartu keluarga. Komentar oleh Nebu | Desember 15, 2008 | Balas 9. Mbak, mau nanya donk. klo untuk wanita dewasa yang tidak bekerja dan hanya mendapatkan penghasilan dr orang tua saja bagaimana? penghasilannya pun tidak lebih dr 1 juta per bulan. haruskah punya npwp? makasih yah mbak Vei >> Yang wajib punya NPWP adalah Orang yang penghasilannya diatas PTKP. Komentar oleh vei | Desember 21, 2008 | Balas 10. Assalamualaikum mbak Triyani, Mbak mau tanya,saya masih kurang paham alinea ini: “Kalaupun suami istri itu mempunyai perjanjian pisah harta ataupun tidak, lalu (….) si istri ini memperoleh penghasilannya bukan dari satu pemberi kerja, misalnya dari kegiatan usaha atau lebih dari satu pemberi kerja, toh penghasilannya tetap digabung. Jumlah pajak peng hasilannya yang terutang juga harus dihitung dan penghasilan gabungan terlebih dahulu. Hanya saja nanti dibagi secara proporsional berapa pajak suami dan istri, sehingga akan ketahuan berapa kewajiban pajaknya masing-masing”. Ini maksudnya penghasilan suami + istri, atau penghasilan istri dari beberapa sumber?? Kalau penghasilan suami istri digabung baru dibagi pro rate, koq kelihatannya menjadi rumit. Mohon penjelasannya ya mbak.. Terimakasih.. NB: Saya dan suami masing2 punya NPWP terpisah, tanpa perjanjian pisah harta. Saya “dibuatkan” duluan oleh KPP th 2007 lalu (walau sy baru tahu th 2008 ini), dan suami baru buat th 2008 ini. Kita hanya bekerja masing2 di satu pemberi kerja yang berbeda. >>Kalau Istri hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja, maka dalam menghitung PPh terutang, Penghasilan Istri tidak perlu digabungkan karena sudah
  32. 32. dikenakan PPh tersendiri dan bersifat final. Yang harus digabungkan kalau penghasilan dari kegt usaha istri atau jika penghasilan istri berasal dari lebih dari satu pemberi kerja. Komentar oleh Diana | Desember 23, 2008 | Balas 11. Mbak..thanks infonya, ak mau tanya, sebulan lalu, I’ve made stupid mistake, saya sudah menikah dan suami saya sudah punya NPWP, ketika saya akan berangkat studi keluar negri, saya dengar ada info bebas fiskal jika punya NPWP, tanpa konsultasi dengan suami saya bikin NPWP atas nama saya sendiri, di KTP saya memang tidak tercantum status pernikahan. Saya baru tau kalo NPWP satu keluarga itu cukup satu saja. Pertanyaannya bisakah saya merubah/membatalkan NPWP saya? yang kedua, untuk pelaporan SPT sedangkan posisi saya sedang di LN gimana ya mbak? Thanks banget..saya tunggu reply-nya..dah strezz berat nih mikirin pajak..kesannya ribet banget..palagi da ancaman kalo gak bikin SPT bakalan kena penjara 6 thn..hiyyyyy….plizz reply as soon as possible ya…thanks… >> Hmmm… buat NPWP itu bukan stupid mistake lah, just make it easy :) Suami Istri boleh kok punya NPWP masing2. Karena sudah punya masing2 lebih baik diteruskan saja, kalau minta dicabut mungkin bisa tambah panjang urusannya. Mengenai pelaporan bisa dikirim via pos/kurir. BTW, Soal pajak ngga usah dipikirin sampai stress gitu sayang khan biaya berobat mahal heheheh. Komentar oleh marlin | Januari 1, 2009 | Balas 12. Alhamdulillah, akhirnya ketemu blog pajak yang ringkas padat berisi, dan JELAS. mohon dibantu. pertanyaan saya : 1. suami wiraswasta punya NPWP dan ANGGOTA komanditer yang setiap bulan dapat bagian laba CV tersebut 2. Istri ibu rumah tangga tidak punya NPWP sendiri & ikut MLM Bagaimana menghitung pajak penghasilannya? maaf soalnya baru kenal pajak desember kemarin. orang baru. Nuwun Komentar oleh Djoe | Januari 3, 2009 | Balas 13. Mba, thanks infonya ya, jadi lebih jelas lagi tentang pajak. Saya kan menikah tahun 2007, saya harus lapor pajak dengan suami tahun 2007 atau 2008 ya? Soalnya ada yang bilang juga kalau status menikah itu baru terhitung/diakui setelah 1 tahun.. Terima Kasih Komentar oleh Florence | Januari 5, 2009 | Balas 14. Assalamualikum wr.wb.
  33. 33. Alhamdulillah ketemu jg blog bagus dan competence ttg pajak. Mba ayah saya seorang pensiunan,tdk memiliki usaha atau penghasilan lain, thn ini berencana mengunjungi saya di qatar. apakah pensiunan hrs punya NPWP jg agar bebas fiskal lalu bagaimana dgn ibu saya yg ibu rumah tangga apakah hrs punya jg NPWP spy bebas fiskal ? Terima kasih banyak atas perhatiaannya. >> Iya, untuk bebas fiskal harus punya NPWP. Ibu bisa menggunakan NPWP Ayah. Komentar oleh Fauzi | Januari 6, 2009 | Balas 15. Halo Mbak, Sehubungan dengan NPWP saya ada masalah sedikit dengan data NPWP saya. Dimana, perusahaan saya mendaftarkan saya dengan nama yang berbeda dengan nama KTP nasional yang saya pegang saat ini yang nama yang tertera sesuai dengan Ijazah terakhir yang saya miliki. Ceritanya begini, dulu waktu saya berusia 17 th dan mulai wajib memiliki KTP saya memdaftarkan KTP ke kelurahan di kampung saya. Karena pak Lurah melihat nama saya yang lumanyan singkat, maka di berinisiatif menambahkan nama orang tua saja di belakang nama saya. Dan itu berlaku terus menerus sampai saya kerja dan pindah ke Batam. KTP Batam yang saya terima juga mengikuti nama KTP saya dari kampung yang mencantum nama saya + nama ayah saya, sampai saya berkerja di perusahaan dengan KTP tersebut dan mendaftarkan NPWP saya berdasarkan KTP tersebut. Masalah muncul pada saat masa berlaku KTP saya habis, dan saya mencoba memperpanjang KTP tersebut yang ternyata sudah di ganti dengan KTP Siak (KTP Nasional) dimana pada saat perpanjangan kantor lurah meminta foto copy Ijazah terakhir saya. Dan saya terkejut ketika mengetahui nama yang tercantum di KTP tersebut adalah nama saya tanpa tanbahan nama ayah saya sebagaimana tercantup di Ijazah terakhir. Permasalahanpun muncul, dimana saya harus mengubah nama di setiap kartu yang saya miliki. Kartu Jamsostek, Kartu ATM, Kartu Kredit, dan salah satunya Kartu NPWP. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah kita bisa mengubah nama di kartu NPWP dengan nama sesuai dengan KTP yang kita miliki sekarang? dan kalo bisa bagaimana caranya? kalo tidak bisa apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Athailah dari Batam.
  34. 34. Komentar oleh Athailah | Januari 7, 2009 | Balas 16. Mbak Triyani, Mau nanya ketentuan pelaksanaan bagi karyawan yang tidak mempunyai NPWP akan dikenai 20% lebih tinggi daripada PPh yang terhutang, apakah dihitung secara bulanan atau tahunan Mbak? >> Mestinya sih pemotongan PPh lebih tinggi dilakukan bulanan. Tapi yaa tunggu juklaknya sajalah. Penentuan Kena NPWP, apakah harus nunggu setahun dulu baru ketahuan di atas PTKP atau dibawah. Bila berdasarkan hitungan masa kary. ybs. kena pajak PPh21, di atas PTKP/bulan, namun bulan berikutnya di bawah PTKP / bulan, apakah di bulan berikutnya harus NPWP? Terimakasih jawabannya MBAK. Salam. Komentar oleh ronny | Januari 13, 2009 | Balas 17. Mbak Triyani Mbak bagaimana pemotongan atas denda 20% lebih tinggi dari pada PPh yang terhutang apakah nunggu SPT tahunan atau dihitung bulanan. Bila karyawan bulan ini penghasilan diatas PTKP, bulan berikutnya di bawah PTKP, apakah bulan depannya sudah harus NPWP? Terimakasih jawabannya Mbak. >> Mestinya sih pemotongan PPh lebih tinggi dilakukan bulanan. Tapi yaa tunggu juklaknya sajalah. Komentar oleh ronny | Januari 13, 2009 | Balas 18. Mbak Triyani mau nanya : apakah aset ( misalnya tanah ) yang kita beli sebelum tahun 2001 ( tahun 1995 s/d tahun 1999 ) masih wajib dilaporkan dalam spt perbaikan / sunset policy ? Mohon penjelasannya ya. Terima kasih! >> Semestinya, jika Ikut sunset policy maka semua harta (yang diperoleh tahun berapapun) yang dimiliki wajib pajak wajib dilaporkan.
  35. 35. Komentar oleh lina | Januari 29, 2009 | Balas 19. Bu Triyani yang terhormat, Saya seorang suami, membuat NPWP ditahun 2008, pada tahun yang sama istri saya juga dibuatkan NPWP oleh tempatnya bekerja. Bagaimana Saat pengisian SPT Tahunan PPh 21 saya? pakah harus melampirkan Bukti Potong penghasilan istri? bagaimana dengan pelaporan harga saya yang tidak ada perjanjian pisah harta. Terima kasih Muryono Komentar oleh Muryono | Januari 30, 2009 | Balas 20. Mbak Triyani, Saya dan suami telah membuat perjanjian pisah harta, saya memperoleh penghasilan dari 1 pemberi kerja, saya mempunyai NPWP sendiri. Suami saya juga telah mempunyai NPWP. Berarti dalam pengisian SPT, penghasilan saya dan suami tidak perlu digabung, betul begitu Mbak? Lalu bagaimana jika saya berhenti bekerja dan berwirausaha, apakah penghasilan saya dan suami digabung dahulu untuk perhitungan PPh? Apabila saya mempunyai 1 anak, PTKP anak masuk ke SPT suami dengan status PH/1, betul begitu? Lalu, dalam SPT saya, apakah dicantumkan PH/0 atau PH/1? Terima kasih, saya menunggu jawaban Mbak, sehubungan dengan pengisian SPT 2008. Komentar oleh Yuli | Februari 27, 2009 | Balas 21. Mbak, Trim’s sebelumnya atas infonya… Mau nanya tentang kalimat ini : “Kalaupun suami istri itu mempunyai perjanjian pisah harta ataupun tidak, lalu (….) si istri ini memperoleh penghasilannya bukan dari satu pemberi kerja, misalnya dari kegiatan usaha atau lebih dari satu pemberi kerja, toh penghasilannya tetap digabung. Jumlah pajak peng hasilannya yang terutang juga harus dihitung dan penghasilan gabungan terlebih dahulu. Hanya saja nanti dibagi secara proporsional berapa pajak suami dan istri, sehingga akan ketahuan berapa kewajiban pajaknya masing-masing”. Untuk cara pelaporan atas penghasilan istri bagaimana ya ? dan menggunakan SPT apa ya ? Komentar oleh Bambang | Maret 9, 2009 | Balas
  36. 36. 22. Mbak Triyani, Saya istri bekerja pada satu pemberi kerja, tidak punya usaha lain, saya baru punya NPWP Agustus 2008, suami sudah punya NPWP sejak 2005 tapi alamat di luar kota tempat bisnisnya, saya di Jakarta. Waktu saya membuat NPWP saya melampirkan copy NPWP suami, tapi karena beda kota saya dikasi nomer yang beda digitnya sampai 6 angka terakhir. Apakah boleh saya membuat SPT sendiri, padahal kami tidak ada perjanjian pisah harta? Karena usaha sendiri, penghasilan suami tidak tentu besarnya, untuk pengisian SPT tahun 2008 apakah pendapatan suami harus ditotal setahun? Bagaimana kalau besarnya kurang dari PTKP? Bagaimana dengan anak kami (1 orang umur 8 th), ikut SPT suami? Dan bagaimana dengan tanah yang kami beli tapi atas nama otang lain (belum di balik nama)? Atau bagaimana sebaiknya menurut mbak Triyani? Terima kasih Komentar oleh nani | Maret 10, 2009 | Balas 23. Tanks atas infonya mba,suami saya sudah punya npwp dan baru2 ini tempat saya bekerja membuatkan npwp untuk semua karyawannya maka saya titipkan fotocopy npwp suami(dengan maksud kluarga kami hanya punya satu npwp,betul ga?),mba,maaf ya saya ini buta banget sama pajak sebenernya brapa persen wp yg harus dibayarkan?,dan dari pendapatan bersih/kotor perbulan/pertahun. Komentar oleh yanti | Maret 13, 2009 | Balas 24. assalamu’alaikum,, mba saya mo tanya,,ibu saya baru buat NPWP untuk menghindari pembayaran fiskal,,tapi karena ibu saya awam tentang pajak dan pekerjaan ibu saya hanya ibu rumah tangga,maka bagaimana untuk pengisian SPT? Komentar oleh mega | April 17, 2009 | Balas 25. Assalamualaikum mba, saya mo tanya mengenai ketentuan bagi wanita yg sudah menikah tetapi suami tidak berpenghasilan, apakah dalam hal pemotongan pajak wanita tersebut dikenakan PTKP dengan tambahan kawin karena suami menjadi tanggungan? kalau misalkan suaminya bekerja di pertengahan tahun, apakah masih masuk tanggungan istri? Komentar oleh winda | Juni 9, 2009 | Balas 26. Mbak Triyani, Saya wanita bekerja dan mempunyai NPWP, setahun yll saya bercerai dari suami saya dan anak saya lahir setelah putusan perceraian itu, kemudian anak ikut saya. Bagaimana pemotongan pajak untuk penghasilan saya.
  37. 37. Terima kasih untuk jawabannya Komentar oleh Wida | Januari 25, 2010 | Balas 27. Mba triyani, aku punya beberapa pertanyaan: 1. apakah istri yg bekerja sbg direktur di perusahaan org tuanya bisa digabung dg penghasilan suami? 2. apakah istri yg bekerja pd satu pemberi keja namun juga mendapat penghasilan lain dari saham dan laba dapt digabung dengan suami penghasilannya? 3.jika saat mengisi spt tahunan jumlah penghasilan gabungan lebih kecil dari PTKP, apakah dikosongkan ke bawah (krn berarti g perlu byar pajak) atau masih dilanjutin isinya dengan tanda (-)/minus? teriamaksih mba, saya masih baru banget belajar pajak, maaf kalo pertanyaannya ga berbobot hehe Komentar oleh Gadis | Januari 9, 2011 | Balas 28. Mba Triyani, aku mau tanya kalau anak sdh dewasa 31 thn, tapi blm punya penghasilan (masih kuliah) tapi mau dibelikan rumah oleh orangtuanya, boleh tidak atas nama anak tapi pembayaran pajaknya menggunakan NPWP orangtuanya? karena si anak belum punya NPWP Tolong dijawab ya Mba, Thanks Komentar oleh l | September 21, 2011 | Balas 29. Mba saya mau nanya klo npwp istri ikut suami dan kbetulan suami dan istri bekerja di satu pemberi krja yang sma,nah untuk pelaporan 1721 T kalo dimasukan e-spt itu ga mau mba klo npwpnya sama,itu solusinya gimana ya mba?trima kasih sebelumnya Komentar oleh adya | Februari 16, 2013 | Balas 30. mba, saya seorang istri yang secara hukum tidak bekerja (karena dagang kecil-kecilan dan tidak ada siup dll), suami saya karyawan swasta dan sudah punya npwp. apakah saya bisa buat npwp? kalau bisa status nya sbg apa (pribadi, atau apa?) ? karena saat kpr a.n saya sll ditanyakan npwp saya. maaf saya awam dibidang pajak, mohon pencerahan. thanks Komentar oleh chacha | Agustus 14, 2014 | Balas 31. Alhamdulillah ada blog ini. Mbak, mo tanya nih.. Klo istri cuma IRT, suami cuma buruh TKl. Gak punya npwp. Kalo istri mau buat NPWP, untuk alasan tertentu misalnya mau ambil KPR atau investasi, gimana tuh mba solusinya? Apa harus nunggu suami pulang utk membuat NPWP, baru saya membuat?
  38. 38. atau bisa langsung membuat NPWP sendiri tanpa menunggu suami kembali ke Indonesia? dengan cara ini apakah ada masalah di kemudian hari? mohon pencerahannya mbak.. terimakasih ^_^ Komentar oleh Rachma | Desember 12, 2014 | Balas 32. Reblogged this on DIRA's MINISHOP. Komentar oleh Rachma | Desember 12, 2014 | Balas 33. Mbak mau tanya saya kan udah punya npwp tapi baru beberapa bulan saya sudah tdak kerja lagi, saya tidak lapor pajak gimana ya mbak ? untuk mengaktifkan lagi kalau saya mau kerja lgi Komentar oleh mega | Februari 27, 2015 | Balas o Q : Mbak mau tanya saya kan udah punya npwp tapi baru beberapa bulan saya sudah tdak kerja lagi, saya tidak lapor pajak gimana ya mbak ? untuk mengaktifkan lagi kalau saya mau kerja lgi A : jika pengahasilan dibawh PTKP tdk wajib lapor. setelah bekerja kembali & pengahasilan > PTKP lapor lagi Komentar oleh triyani | Maret 7, 2015 | Balas NPWP untuk wanita kawin Wanita yg sdh menikah punya NPWP sendiri baik memiliki Ph dari 1 pemberi kerja maupun buka usaha sendiri SPT Tahunannya pisah dgn suami ya pak? yg SPT Tahunannya gabung dgn suami hanya untuk istri yg NPWPnya tdk ikut dgn NPWP suami ya pak? satu lagi pak sy bingung NPWP istri yg ikut dg NPWP suami itu yg no. akhir NPWP nya 1, atau NPWP Istri sama dgn suami dari awal hingga akhir tanpa ada perbedaan sedikitpun? Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KUP : Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Pasal 2 PER-51/PJ/2008 Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi anggota keluarga adalah : a.Anggota keluarga yang diakui oleh Penanggung Biaya Hidup, termasuk anak yang belum dewasa serta memiliki penghasilan dari mana pun sumber penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya. b.Wanita kawin yang : 1.menjalankan usaha dan/atau melakukan pekerjaan bebas; dan/atau
  39. 39. 2.tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas dan memiliki penghasilan sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, dan tidak terikat perjanjian pisah harta, serta tidak menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Berdasarkan aturan tersebut, dalam satu keluarga dapat satu NPWP. Teman-teman di DJP sering menyebut NPWP cabang bagi anggota keluarga. Misalnya NPWP untuk istri pertama 01.234.456.8- kpp-999 NPWP untuk istri kedua 01.234.456.8-kpp-998 (masing-masing istri memiliki usaha sendiri), atau NPWP untuk anak yang sudah terkenal sebagai artis 01.234.456.8-kpp-997. Khusus untuk istri, UU KUP sekarang membolehkan memiliki NPWP yang terpisah dari suami. Syarat istri dapat memiliki NPWP yang terpisah adalah : [a.] memiliki perjanjian pisah harta, atau [b.] menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri Pasal 8 ayat (2) UU PPh 1984 : Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila: a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim; b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Sekedar mengingatkan saja, NPWP terpisah tidak berarti penghitungan perpajakan juga terpisah. Penghitungan PPh OP atas keluarga tersebut tetap digabung dulu, baru kemudian dihitung kewajiban PPh secara proporsional. Pasal 8 ayat (3) UU PPh 1984 : Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri, dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka. Berikut saya kutip contoh di penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU PPh : Wajib Pajak A, yang memperoleh penghasilan dari usaha sebesar Rp100.000.000,00 mempunyai seorang isteri yang menjadi pegawai dengan penghasilan sebesar Rp50.000.000,00. Apabila penghasilan isteri tersebut diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak oleh pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, penghasilan sebesar Rp50.000.000,00 tidak digabung dengan penghasilan A dan pengenaan pajak atas penghasilan isteri tersebut bersifat final. Apabila selain menjadi pegawai, isteri A juga menjalankan usaha, misalnya salon kecantikan dengan penghasilan sebesar Rp75.000.000,00, seluruh penghasilan isteri sebesar Rp125.000.000,00 (Rp50.000.000,00 + Rp75.000.000,00) digabungkan dengan penghasilan A. Dengan penggabungan tersebut A dikenai pajak atas penghasilan sebesar Rp225.000.000,00 (Rp100.000.000,00 + Rp50.000.000,00 + Rp75.000.000,00). Potongan pajak atas penghasilan isteri tidak bersifat final, artinya dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas penghasilan sebesar Rp225.000.000,00 tersebut yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
  40. 40. Ini contoh lanjutan, di ayat (2) dan (3) apabila ada perjanjian pisah harta : apabila isteri menjalankan usaha salon kecantikan, pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan jumlah penghasilan sebesar Rp225.000.000,00. Misalnya pajak yang terutang atas jumlah penghasilan tersebut adalah sebesar Rp 56.250.000,00, maka untuk masing-masing suami dan isteri pengenaan pajaknya dihitung sebagai berikut: Suami : 100.000.000,00/225.000.000,00 x Rp56.250.000,00 = Rp25.000.000,00 Isteri : 125.000.000,00/225.000.000,00 x Rp56.250.000,00 = Rp31.250.000,00 salaam Diposting oleh raden.suparman di 6/14/2011 Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest Label: konsultasi 2 komentar: 1. AnonimJumat, Agustus 15, 2014 10:23:00 AM Pagi, Pak.... Mau tanya mengenai NPWP wanita menikah. Ada teman saya yg punya kasus sbb : Dia berkerja sebagai karyawan tetap dan penghasilan di atas PTKP. Suaminya hanya buruh tidak tetap yg penghasilannya sebulan hanya sekitar Rp 300 ribu. Oleh karena itu wanita tsb mau membuat NPWP utk melaksanakan kewajibannya. Saat dia mendaftar utk meminta NPWP di KPP tempat dia terdaftar dikatakan permohonan NPWP nya ditolak. Alasannya harus ikut NPWP suami. Padahal saat pengajuan NPWP dia sudah mengisi form surat pernyataan melakukan kewajiban perpajakan terpisah. Saat dia tahu NPWP nya ditolak, dia menghubungi KPP tsb dan sudah dijelaskan bahwa suaminya hanya buruh tidak tetap dan penghasilan hanya 300rb sebulan sehingga tidak punya NPWP. Tapi tetap saja KPP mengatakan bahwa permohonan NPWP tidak dapat dipenuhi dan dia harus memakai NPWP suami. KPP blg ktnya sjk dulu memang begitu. Yang mau saya tanyakan : Lepas dari permasalahan suami diwajibkan memiliki NPWP meskipun penghasilan dibawah PTKP, apakah sekarang ada perarturan yang mengatakan bahwa wanita menikah harus ikut npwp suami? Bila wanita menikah msh boleh memiliki NPWP sendiri, bagaimana caranya dia meyakinkan/menjawab ke KPP agar permohonan NPWP nya disetujui? Mohon masukannya, pak.. Karena bila dia tidak punya NPWP padahal penghasilan diatas PTKP nanti pasti dia kena tarif lebih tinggi.
  41. 41. Terima kasih atas bantuannya. MEL Balas Balasan 1. raden.suparmanSelasa, Agustus 19, 2014 1:39:00 PM istri diberipilihan ikut NPWP suami atau buat sendiri. Tetapi jika sebagai karyawan, lebih baik pake NPWP suami saja. Pake NPWP xx.xxx.xxx.x-kpp.999. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja FINAL dan cukup dilaporkan di SPT suami bagian lampiran. Tetapi jika tetap ingut punya NPWP terpisah, buat saja pake e-register di https://ereg.pajak.go.id/ Balas Antara gabung NPWP dengan pisah NPWP Masih banyak yang bingung bagaimana suami istri yang sama-sama memiliki penghasilan melaporkan penghasilannya. Apakah NPWP suami harus sama dengan NPWP istri? Apakah istri boleh memiliki NPWP yang berbeda dengan NPWP suami? Nah dibahwa ini saya copy paste dari Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2011. Bagian yang dikutif [agak ke tengah] merupakan copy paste dari batang tubuhnya sedangkan lainnya saya copy paste dari bagian penjelasan. (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. (2) Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. (3) Wanita kawin yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan: a. tidak hidup terpisah; atau b. tidak melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis, hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya. (4) Wanita kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. (5) Dalam hal wanita kawin yang ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum kawin, tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wa jib Pajak. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak bagi wanita kawin diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  42. 42. Pada dasarnya kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak melekat pada setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Yang dimaksud dengan "persyaratan subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Yang dimaksud dengan "persyaratan objektif" adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang -Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Pada prinsipnya sistem administrasi perpajakan di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, sehingga dalam satu keluarga hanya terdapat satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Dengan demikian, terhadap wanita kawin yang tidak dikenai pajak secara terpisah, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannyadigabungkan dengan suami sebagai kepala keluarga. Dalam hal ini wanita kawin telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum kawin, wanita kawin tersebut harus mengajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan alasan bahwa pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya. Tidak termasuk dalam pengertian hidup terpisah adalah suami istri yang hidup terpisah antara lain karena tugas, pekerjaan, atau usaha Contoh : Suami istri berdomisili di Salatiga. Karena suami bekerja di Pekanbaru, yang bersangkutan bertempat tinggal di Pekanbaru sedangkan istri bertempat tinggal di Salatiga. Demikian halnya terhadap "anak yang belum dewasa" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya, yaitu yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah, kewajiban perpajakan anak yang belum dewasa tersebut digabung dengan orang tuanya. Pada dasarnya wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis, melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama suaminya. Namun demikian, dalam hal wanita kawin ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya, maka wanita kawin tersebut harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Contoh : Bapak Bagus yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 12.345.678.9-XXX.000 menikah dengan Ibu Ayu yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Ibu Ayu memperoleh penghasilan dan ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya. Oleh karena itu, Ibu Ayu harus mendaftarkan diri ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak baru dengan nomor 98.765.432.1-XXX.000. Apabila wanita kawin yang ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dari kewajiban perpajakan suaminya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum kawin, maka Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dimiliki sebelum kawin tersebut digunakan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya, sehingga wanita kawin tersebut tidak perlu mendaftarkan diri lagi untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Contoh : Lisa memperoleh penghasilan dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan nomor 56.789.012.3-XYZ.000. Lisa kemudian menikah dengan Hengki yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 78.901.234.5-XYZ.000. Apabila Lisa setelah menikah memilih untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya, maka Lisa tidak perlu mendaftarkan diri lagi untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tetap menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak
  43. 43. 56.789.012.3-XYZ.000 dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Diposting oleh raden.suparman di 2/16/2012 Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest Label: NPWP, Sosialisasi 21 komentar: 1. AnonimMinggu, Juni 03, 2012 9:33:00 PM Jika ada kasus istri bekerja di Indonesia, sudah punya NPWP, dan suami bekerja di luar negeri (memenuhi syarat kategori WPLN) di negara yg termasuk bebas pajak dan punya tax treaty dengan Indonesia, dia tidak punya NPWP, bagaimana perhitungan pajaknya, Pak? Balas
  44. 44. 2. raden.suparmanRabu, Juni 20, 2012 8:37:00 PM hitung pajak si istri saja karena si suami subjek pajak luar negeri (asumsi dia tinggal lebih dari 183 hari di luar negeri). Balas 3. AnonimRabu, Juli 25, 2012 2:53:00 PM kalau dari jumlah pajak yang dibayar antara yang pisah NPWP dengan yang satu NPWP apakah ada perbedaan? ada kawan yang ingin istrinya memisahkan NPWP nya karena dia bilang Pajak yang dibayar bisa berkurang Balas Balasan 1. raden.suparmanSelasa, Juli 31, 2012 4:17:00 PM walaupun pisah NPWP tetapi cara menghitung pajak digabungkan dulu kemudian diproporsionalkan. mungkin si kawan berpikiran beda entitas sehingga beda tarif, kalo satu NPWP akan kena tarif yang lebih tinggi. padahal harusnya sama saja. silakan cek contoh perhitungannya di bagian penjelasan pasal 8 UU PPh. 2. YonaMinggu, September 16, 2012 11:23:00 PM Melihat contoh perhitungan utk istri yg pisah NPWP, status PTKP menjadi K/I/0 sedangkan dlm NPWP istri terdaftar adalah TK/0. Apakah perhitungan revisi tsb. bisa disanggah apabila sedang dalam proses pemeriksaan? Trims. 3. YonaMinggu, September 16, 2012 11:32:00 PM Dalam contoh perhitungan utk wanita kawin pisah NPWP, tertulis bahwa PTKP menjadi K/I/0 dgn nilai Rp 33jt. Sedangkan, status NPWP istri yg terdaftar adalah TK/0. Apakah dpt mempertahankan laporan pajak terpisah dgn status TK/0 bagi wanita kawin yg sdh mempunyai NPWP sebelum menikah? Masalahnya adalah pemeriksa pajak berpendapat kalau laporan yg disampaikan
  45. 45. salah dan harus dirubah dgn menggabungkan penghasilan istri dan suami, kemudian merubah status PTKP menjadi K/I/0 yg mengakibatkan kurang bayar dgn jumlah substantial. Mohon advis-nya. Terima kasih. 4. raden.suparmanSelasa, Oktober 30, 2012 2:11:00 PM bu Yona, status istri memang tetap TK/O karena status kawinnya sudah "diambil" oleh suami. PTKP si istri adalah untuk dia sendiri. Silakan di cek di Pasal 7 ayat (1) UU PPh. Balas 4. Riana EviraSabtu, Oktober 20, 2012 8:05:00 PM jika ada WP warga negara asing dan memperoleh penghasilan di Indonesia dan menikah dengan Istri (WNI) yg mempunyai 3 tanggungan serta berpenghasilan, tetapi ada perjanjian pisah harta dan penghasilan, bagaimana kewajiban pelaporan perhitungan tsb dalam SPT Tahunan OP? Balas Balasan 1. raden.suparmanSelasa, Oktober 30, 2012 2:07:00 PM UU PPh tidak mengenal kewarganegaraan karena UU PPh menganut prinsip keberadaan di Indonesia. Siapapun yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari maka itu subjek pajak dalam negeri. Jika si SPDN tsb memperoleh penghasilan maka disebut wajib pajak dalam negeri (WPDN). Jika si WNA tsb tinggal di Indonesia dengan istrinya (asumsi saya tinggal lama di Indonesia karena sudah punya tanggungan) maka tetap saja si WNA menjadi WPDN. Kewajiban pisah harta menjadikan baik suami maupun istri wajib memiliki NPWP dan masing-masing wajib lapor. Tetapi sesuai ketentuan Pasal 8 UU PPh bahwa penghitungannya tetap digabung dulu, baru setelah digabung dipisah secara proporsional. Sehingga secara substansi tetap dianggap satu entitas. Jadi, penghasilan suami dan istri digabung dulu. Setelah dihitung PPh terutang gabungan, maka kemudian dihitung PPh terutang suami dan istri. Silakan mengacu ke contoh di bagian penjelasan Pasal 8 UU PPh. Balas

×