2. Dana APBN/APBD
DIKELOLA
INSTANSI PEMERINTAH PUSAT/DAERAH
LEMBAGA NEGARA
MELALUI SUATU
KEGIATAN
BENDAHARAWAN/PEMEGANG KAS
WAJIB MELAKSANAKAN PEMOTONGAN PAJAK PUSAT
Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 2
3. DASAR HUKUM
Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21
(terakhir UU No 36 tahun 2008)
Permenkeu 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan
sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan
Orang Pribadi
SOSIALISASI PERPAJAKAN
4. DANA APBN/APBD
PADA DASARNYA DIDALAM SETIAP
PENGGUNAAN DANA APBN/APBD TERDAPAT
PPN DAN ATAU PPh.
PPN DAN ATAU PPh ATAS PENGELUARAN DANA
APBN/APBD DIPUNGUT ATAU DIPOTONG OLEH
BENDAHARAWAN PENGELUARAN DANA
APBN/APBD YANG TELAH MEMILIKI NPWP.
Bendaharawan Pemerintah yang mengelola dana
APBN dan atau APBD wajib mendaftarkan diri
untuk mendapatkan NPWP.
SOSIALISASI PERPAJAKAN
5. KEWAJIBAN BENDAHARAWAN
PENGELOLA DANA APBN DAN ATAU APBD
MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP
MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR PELAPORAN DI KANTOR PAJAK
MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR
PPh YANG TERUTANG SETIAP BULAN DENGAN FORMULIR YANG SESUAI
MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT
DILAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK
MENYETORKAN PAJAK YANG TELAH DIPOTONG/DIPUNGUT KE BANK ATAU
KANTOR POS MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) PADA TANGGAL
YANG TELAH DITENTUKAN
MENGISI DAN MENANDATANGANI DAN MENYAMPAIKAN
SURAT PEMBERITAHUNAN PAJAK DENGAN FORMULIR YANG SESUAI
SOSIALISASI PERPAJAKAN 5
6. DANA APBN/APBD
SETOR
BANK/
KANTOR POS BENDAHARAWAN PEMERINTAH
SSP
REKANAN
LAPOR PAJAK
* BADAN HUKUM USAHA
SPT Masa * ORANG PRIBADI
&Tahunan *
KE
KPP PRATAMA
6
SOSIALISASI PERPAJAKAN
7. REKANAN (PENERIMA DANA APBN/APBD)
ADALAH BADAN HUKUM ATAU ORANG
PRIBADI YANG TELAH MEMILIKI NPWP DAN
ATAU TELAH DIKUKUHKAN SEBAGAI
PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP).
Bendaharawan diminta untuk mencari
rekanan yang telah memiliki NPWP dan
atau telah dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak (PKP)
SOSIALISASI PERPAJAKAN
8. PENGGUNAAN DANA APBN/APBD
PEMBAYARAN ATAS GAJI/HONOR/UPAH
DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh 21
PENGADAAN (PEMBELIAN)BARANG
DIKENAKAN PEMUNGUTAN PPh 22 DAN PPN
PENGADAAN JASA (PERBAIKAN)
DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh 23/ PPh FINAL DAN PPN
SOSIALISASI PERPAJAKAN
9. PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
OLEH BENDAHARAWAN
PENGHASILAN SEHUBUNGAN PEKERJAAN, JABATAN,JASA, KEGIATAN
YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH
DIBAYARKAN KEPADA
PEJABAT NEGARA/PNS/ BUKAN PEJABAT NEG/PNS/ANGGOTA
ANGGOTA TNI/POLRI/ TNI/ANGGOTAPOLRI/PENSIUNANNYA
PENSIUNANNYA
TENAGA AHLI :
UPAH HARIAN/ HONOR, U.SAKU
PENGACARA
HONORARIUM MINGGUAN/ HADIAH, KOMISI, AKUNTAN
- GAJI/PENSIUN BEASISWA LN,
IMBALAN LAIN BORONGAN ARSITEK
- TUNJANGAN PEMBAYARAN LAIN DOKTER
DGN NAMA
TERKAIT SEHUBUNGAN KONSULTAN
APAPUN
DGN PEKERJAAN NOTARIS
PENILAI
5% X JASA KEGIATAN
AKTUARIS
(BRUTO-Rp.150RB)
TARIF PS.17 15% FINAL PER HARI
X TARIF PS.17
X bila>Rp.1,32jt dlm 1 bl:
PENGHASILAN X TARIF PS.17
PH. BRUTO 5 % X (bruto-PTKP)
KENA PAJAK PH. BRUTO X
Bila dibayar bulanan: 50% X PH. BRUTO
KECUALI GOL (bruto-ptkp)disetahunkan
DITANGGUNG IId KEBAWAH X tarif ps.17, Dibagi 12
PEMERINTAH
SOSIALISASI PERPAJAKAN 9
10. Pajak Telah Kita Nikmati Sejak Dalam Kandungan
S-03/PJ.43/2006
Perlakuan PPh Pasal 21
atas Honorarium Bulanan GTT/PTT dari Dana BOS
1. GTT, Guru Honorer, PTT yang bukan berstatus PNS yang
menerima honorarium bulanan untuk tujuan perpajakan dapat
diklasifikasikan sebagai pegawai tetap yang menerima gaji dalam
jumlah tertentu secara berkala;
2. Honor bulanan yang diterima GTT/PTT yang berstatus bukan
sebagai PNS dipotong PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif
Pasal 17 UU PPh dari PKP;
3. Honor yang sifatnya merupakan insentif atau tambahan dan hanya
diberikan dalam hal GTT/PTT tersebut melaksanakan kegiatan
tertentu, maka atas penghasilan tersebut dipotong PPh Pasal 21
dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh dari Penghasilan
Bruto;
11. PERATURAN MENTERI KEUANGAN
No. 262/PMK 03/2010
TENTANG
TA TA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEJABAT NEGARA, PNS,
ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, DAN
PENSIUNANNYA ATAS PENGHASILAN YANG
MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA ATAU
ANGGARAN PENDAP AT AN DAN BELANJA DAERAH
SOSIALISASI PERPAJAKAN
12. ILUSTRASI SINGKAT-Potongan PPh Psl 21
UU 36 tahun 2008 dan
PMK No. 262/PMK 03/2010
1. GAJI & TUNJANGAN dikurangi Biaya Jabatan,
Iuran Pensiun dan PTKP
< II d = Tdk dipotong
2. HONOR PNS > IIIa = 5% (FINAL)
> IVa = 15% (FINAL)
NON PNS ber NPWP = 5%
Tdk ber NPWP = 6%
SOSIALISASI PERPAJAKAN
13. LANJUTAN
3. UPAH HARIAN/MINGGUAN
UPAH PERHARI<150.000 TDK DIPOTONG PAJAK
UPAH PERHARI>150.000 MAKA SISANYA
DIKENAKAN PAJAK 5% yg ber NPWP
DAN 6%(TDK berNPWP)
CONTOH
Upah Budi 40.000 maka tdk dipotong pajak
Upah Anto 160.000 maka 160.000-150.000=10.000
PPh 21 Anto = 5% X 10.000 = Rp 500
SOSIALISASI PERPAJAKAN
14. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
SETAHUN SEBULAN
• DIRI PEGAWAI Rp 15.840.000 Rp 1.320.000
• TAMBAHAN UNTUK PEGAWAI YANG Rp 1.320.000 Rp 110.000
KAWIN
• TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA Rp 1.320.000 Rp 110.000
KELUARGA SEDARAH DAN
SEMENDA DLM GARIS KETURUNAN
LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG
DITANGGUNG SEPENUHNYA,
MAKS 3 ORANG
• Cat : UU PPh 36 Th 2008
• Mulai 1 Januari 2009
SOSIALISASI PERPAJAKAN 14
15. TARIF PASAL 17 UU PPh
(MULAI 1 JANUARI 2009)
LAPISAN PENGHASILAN
TARIF
KENA PAJAK
SAMPAI DENGAN Rp 50 JUTA 5%
DI ATAS Rp 50 JUTA s.d. Rp 250 JUTA 15%
DI ATAS Rp 250 JUTA s.d. Rp 500 JUTA 25%
DI ATAS Rp 500 JUTA 30%
SOSIALISASI PERPAJAKAN 15
16. TATA CARA PENYETORAN
PPh PASAL 21/26
TDK
DITANGGUNG
DITANGGUNG
PEMERINTAH PEMERINTAH
DGN SSP KE : TDK ADA
- BANK PERSEPSI, ATAU PENYETORAN
- KANTOR POS GIRO
BILA JATUH PD
PALING LAMBAT HARI LIBUR PENYETORAN
TGL 10 BLN BERIKUTNYA PADA HARI
KERJA BERIKUTNYA
SOSIALISASI PERPAJAKAN 16
17. TATA CARA PELAPORAN
PPh PASAL 21/26
TDK DITANGGUNG DITANGGUNG
PEMERINTAH PEMERINTAH
DGN SPT MASA PPh
MELAPORKAN
PASAL 21
PENGHITUNGAN
KE KPP PRATAMA
PPh PSL 21
DLM DAFTAR GAJI
PLG LAMBAT TGL 20
BULAN TAKWIM
BERIKUTNYA KPKN
JIKA JATUH PD PD HARI KERJA
HARI LIBUR SEBELUMNYA
SOSIALISASI PERPAJAKAN 17
18. DASAR HUKUM PPh 22
UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat
atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan
Permenkeu 154/PMK03/2007 Jo 236/KMK03/2003
Jo 392/KMK.03/2001 Jo 254/KMK.03/2001
Kepdirjenpajak 401/PJ./2001; 417/PJ./2001,
523/PJ./2001, PerDJP 23/PJ./2009
SOSIALISASI PERPAJAKAN
19. Pph PASAL 22
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010
TENTANG
PEMUNGUTAN Pph Pasal 22
SEHUBUNGAN DENGAN
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI
BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
Pasal 3
(1) Dikecualikan dari pemungutan Pph Pasal 22:
h. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan
dengan penggunaan dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS).
SALISASI PERPAJAKAN
20. PPh PASAL 22
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
154/PMK.03/2010
TENTANG
PEMUNGUTAN Pph Pasal 22
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS
PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI
BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI
BIDANG LAIN
MULAI BERLAKU SEJAK DITETAPKAN PADA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2010
SOSIALISASI PERPAJAKAN
21. BESARNYA PUNGUTAN PPH PASAL 22
ATAS PEMBELIAN BARANG
OLEH :
DJA, BENDAHARAWAN PEMERINTAHPUSAT/DAERAH,
BUMN/BUMD,PPA, PLN BANK INDONESIA,
BULOG, TELKOM, GARUDA INDONESIA, INDOSAT,
PERTAMINA, KRAKATAU STEEL, BANK-BANK BUMN
= 1,5 % DARI HARGA BELI
(TIDAK TERMASUK PPN)
SIFAT TIDAK FINAL
SOSIALISASI PERPAJAKAN 21
22. DIKECUALIKAN DARI
PEMUNGUTAN PPh PSL 22
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG
JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp 1.000.000,00
(BUKAN JUMLAH YANG DIPECAH-PECAH)
Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik,
telepon, gas, air PAM, benda-benda pos
Pembayaran oleh Bendaharawan kepada orang pribadi atas
pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan untuk keperluan
pembangunan yang memerlukan persyaratan khusus dengan
pemerintah.
PEMBAYARAN ATAS PROYEK PEMERINTAH YG DIDANAI
HIBAH ATAU PINJAMAN LUAR NEGERI
SOSIALISASI PERPAJAKAN 22
24. TATA CARA
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
PPh PASAL 22
DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN
DISETOR PADA HARI YANG SAMA
KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO
SSP
DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN
DITANDATANGANI OLEH BENDAHARAWAN
SOSIALISASI PERPAJAKAN 24
25. TATA CARA PELAPORAN
PELAPORAN
PPh PASAL 22
SPT MASA
KP.PPH…..
KE KPP PRATAMA
SELAMBAT-LAMBATNYA
14 HARI SETELAH
BULAN TAKWIM BERAKHIR
JIKA JATUH PADA HARI LIBUR
PADA HARI KERJA SETELAHNYA
SOSIALISASI PERPAJAKAN 25
26. TARIF PPh 22 & PENGHITUNGANNYA
TARIF PPh 22 = 1,5% X DPP (Rekanan Ber NPWP)
3% X DPP (Rekanan non NPWP)
HARGA JUAL = DPP + PPN
= 100% + 10% = 110%
DPP = 100/110 X HARGA JUAL
TARIF PPN = 10% X DPP
SOSIALISASI PERPAJAKAN
27. Pajak Telah Kita Nikmati Sejak Dalam Kandungan
CONTOH PENGHITUNGAN
PPh dan PPN
PPN (Pajak Pertambahan Nilai) & PPh Pasal 22
Harga Barang Rp. 2.200.000,-
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp. 2.000.000,-
(( 100/110) x Rp. 2.200.000,-)
PPN ( 10%X DPP) Rp. 200.000,-
PPh Pasal 22 ( 1,5 % X DPP) Rp. 30.000,-
PPh Pasal 22 ( 3 % X DPP) jika rekanan
tidak memiliki NPWP Rp. 60.000,-
Yang Dibayar Kepada Toko/Rekanan
pemilik NPWP Rp. 1.970.000,-
+ Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Rp. 200.000,-
Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 22 Rp. 30.000,-
Rp. 2.200.000,-
28. CONTOH
pungutan pajak untuk pembelian komputer
DANA APBN Rp 10.000.000,00
UNTUK MEMBELI KOMPUTER, MAKA
DPP KOMPUTER = 100/110X10JT = Rp 9.090.909
PPN = 10 % X Rp 9.090.909 = Rp 909.091
PPh PASAL 22 = 1,5%X Rp9.090.909 = Rp136.363
Apabila penjual belum ber NPWP maka
PPh pasal 22 = 3%X Rp9.090.909 = Rp272.727
SOSIALISASI PERPAJAKAN
30. DASAR HUKUM PPh 23
UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat
atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh pasal 23
Permenkeu 244/PJ.03/2008 tentang jenis jasa lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
huruf c angka 2 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan UU No. 36 Tahun 2008
SOSIALISASI PERPAJAKAN
31. PEMOTONG PPh PASAL 23/26
Pasal 23 ayat (1)dan ayat (3)
• BADAN PEMERINTAH
• SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI
• PENYELENGGARA KEGIATAN
• BENTUK USAHA TETAP
• PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR
NEGERI LAINNYA
• ORANG PRIBADI TERTENTU
YANG DITUNJUK DIRJEN PAJAK
MEMBERIKAN PENGHASILAN
YANG BERASAL
BARANG PENYERAHAN PENYELENG. KEGIATAN
MODAL JASA SELAIN YG TLH DIPOTONG
PPh PSL 21
SOSIALISASI PERPAJAKAN 31
32. TARIF PPh 23 & PENGHITUNGANNYA
TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)= 10%
NILAI JASA = DPP + PPN
= 100% + 10% = 110%
DPP = 100/110 X NILAI JASA
PPN = 10/110 X NILAI JASA
ATAU= 10% X DPP
TARIF PPh 23 = 2% X DPP (REKANAN Ber NPWP)
4% X DPP (REKANAN non NPWP)
SOSIALISASI PERPAJAKAN
33. CONTOH
perhitungan PPN dan PPh Psl 23
DANA APBN Rp 2.000.000,00
UNTUK SEWA KENDARAAN, MAKA
JASA SEWA KENDARAAN = 100/110X2JT =Rp 1.818.182
PPN = 10 % X Rp 1.818.182 = Rp 181.818
PPh PASAL 23 = 2%X 1.818.182 = Rp 36.363
Apabila penjual belum ber NPWP maka
PPh pasal 23 = 4%X 1.818.182 = Rp 72.727
SOSIALISASI PERPAJAKAN
34. PENYETORAN DAN PELAPORAN
PASAL 23 PENGADAAN JASA
PENYETORAN PAJAK DILAKUKAN PALING
LAMBAT TANGGAL 10 BULAN BERIKUTNYA
MENGGUNAKAN SSP ATAS NAMA DAN NPWP
BENDAHARAWAN SERTA DITANDATANGANI
OLEH BENDAHARAWAN
PELAPORAN PAJAK DILAKUKAN PALING
LAMBAT TANGGAL 20 BULAN BERIKUTNYA
MENGGUNAKAN SPT MASA PASAL 23
DILAMPIRI BUKTI POTONG PASAL 23
SOSIALISASI PERPAJAKAN JUNI 2008
35. TATA CARA PEMOTONGAN
PPh PASAL 23
DILAKUKAN PADA SAAT PENGHASILAN DIBAYARKAN
BUKTI PEMOTONGAN
F.1.1.33.01 1 UNTUK REKANAN
2 LAMPIRAN SPT MASA PPh
3 PASAL 23
ARSIP BUMN/D
SOSIALISASI PERPAJAKAN
36. TATA CARA PENYETORAN
PPh PASAL 23
JUMLAHKAN PPh PSL 23 DALAM
BUKTI PEMOTONGAN
SELAMA SATU BULAN TAKWIM
DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU
KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN
SSP
PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM
BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT
TERUTANGNYA PAJAK
APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR,
MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA
HARI KERJA BERIKUTNYA
SOSIALISASI PERPAJAKAN
37. TATA CARA PELAPORAN
PPh PASAL 23/26
MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR
SPT MASA PPh PSL 23/26 (KP.PPh 1.9/2000)
RANGKAP 2
LAMPIRAN
* LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26
* DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26 (D.1.1.32.05)
* LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN (F.1.1.33.01)
SELAMBAT-LAMBATNYA
KE KPP
TANGGAL 20 BULAN
PRATAMA BERIKUTNYA
PD HARI KERJA JIKA JATUH PD
BERIKUTNYA HARI LIBUR
SOSIALISASI PERPAJAKAN
38. SEWA ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN
DASAR HUKUM
UU PPh Pasal 4 ayat (2)
PP No. 5 Tahun 2002
TARIF = 10 % DARI JUMLAH BRUTO
NILAI PERSEWAAN
Tanah, Rumah, Toko, apartemen, Gudang
kondominium, gedung perkantoran, rumah toko
Termasuk Biaya Perawatan, Pemeliharaan,
Keamanan, Fasilitas Lainnya
Penyetoran paling lambat tgl 15 bulan beriktnya
Pelaporan paling lambat tgl 20 bulan beriktnya
SOSIALISASI PERPAJAKAN
38
39. JASA KONSTRUKSI
DASAR HUKUM
UU PPh Pasal 4 ayat (2)
PP No.51Tahun 2008
Jasa Konstruksi :
layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi,
layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan
layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi
Pekerjaan Konstruksi :
keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan
perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan
yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal,
dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya
untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain
39 SOSIALISASI PERPAJAKAN
40. TARIF JASA KONSTRUKSI
2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan
oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil
4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan
oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha
3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan
oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b
4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi
atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh
Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha
6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi
atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh
Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha
40 SOSIALISASI PERPAJAKAN
41. PPN
ATAS
BELANJA BARANG
DAN
BELANJA JASA
SOSIALISASI PERPAJAKAN
42. DASAR HUKUM PPN BENDAHARAWAN
UU Nomor 18 Tahun 2000 perubahan kedua atas
UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai (PPN)
UU Nomor 42 Tahun 2009 perubahan ketiga atas
UU No. 8 Tahun 2003 tentang PPN
PP 144 tahun 2000 tentang barang dan jasa yg tidak
kena PPN
Kepmenkeu 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan
Bendaharawan Pemerintah dan KPPN untuk
Memungut, Menyetor dan Melaporkan PPN dan
PPnBM
SOSIALISASI PERPAJAKAN
43. MENGENAL PPN
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak
yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak
dan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean.
Pengenaan PPN pada prinsipnya semua Barang
dan Jasa dikenakan PPN, kecuali yang dikecualikan
oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
SOSIALISASI PERPAJAKAN
44. TIDAK DIKENAKAN PPN
1. Pembayaran yg jumlahnya paling banyak
Rp 1.000.000 (termasuk PPN) dan tidak
merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
2. Pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci
dan buku-buku pelajaran agama
3. Pembelian barang hasil pertambangan yang
diambil langsung dari sumbernya
4. Barang-barang kebutuhan pokok, barang hasil
pertanian
5. Makanan ternak,unggas dan ikan
SOSIALISASI PERPAJAKAN
45. LANJUTAN
6. Bibit dan atau benih pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan dan perikanan
7. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel,
restoran, rumah makan dan sejenisnya
8. Jasa dibidang penyiaran, seperti radio dan televisi yang
bukan bersifat iklan
9. Jasa dibidang perhotelan meliputi jasa persewaan
kamar termasuk fasilitas yang terkait dengan kegiatan
perhotelan untuk tamu yang menginap dan jasa
persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau
pertemuan dihotel, penginapan, motel, losmen dan
hostel
SOSIALISASI PERPAJAKAN
46. Pemungutan Penyetoran dan
Pelaporan PPN
PPN dipungut oleh bendaharawan pada saat
pembayaran
Pembayaran menggunakan SSP atas nama Wajib
Pajak Rekanan dan ditandatangani dan dicap oleh
bendaharawan pemungut paling lambat tanggal 7
bulan berikutnya
Pelaporan menggunakan formulir 1107 PUT ke
KPP Pratama
SOSIALISASI PERPAJAKAN
47. UU No. 13/1985 tentang Bea Meterai
PP No. 24/2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya
Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai
A. Dokumen yang dikenakan Bea Meterai Sebesar Rp. 6.000,-
a. surat perjanjian dan surat-surat lainnya sebagai alat pembuktian
b. akta-akta Notaris termasuk salinannya;
c. akta-akta yang dibuat oleh (PPAT termasuk rangkap-rangkapnya;
f. dokumen yang akan digunakan alat pembuktian di Pengadilan, yaitu :
1) surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
2) surat-surat semula tidak dikenakan Bea Meterai, tetapi untuk tujuan lain
B. a. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu :
1) yang menyebutkan penerimaan uang;
2) yang menyatakan pembukuan uang/penyimpanan uang dlm rek.di Bank;
3) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank; atau
4) yang berisi pengakuan pelunasan hutang uang seluruhnya/sebagiannya
b. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep
- nominal sd. Rp 250.000,-, tidak dikenakan Bea Meterai;
- nominal >Rp 250.000,- sd. Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp 3.000,-
- nominal > Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai sebesar Rp 6.000,-
C. Cek dan Bilyet Giro dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,-
tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal.
