Dokumen tersebut membahas tentang transparansi dan akuntabilitas pendanaan partai politik di NTB berdasarkan pengalaman masyarakat sipil. Dokumen menjelaskan dasar pemikiran pentingnya keterbukaan pendanaan partai, kewajiban partai sebagai badan publik, jenis laporan keuangan partai, hasil uji akses informasi terhadap sembilan partai di NTB, serta rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan part
Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi DPRD, orientasi dasar politik DPRD, tujuan dan permasalahan pembangunan daerah, serta fungsi DPRD di bidang pengawasan. Secara garis besar dokumen tersebut menjelaskan tentang tiga hal utama yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD sebagai wakil rakyat untuk menjamin sinergi antar stakeholder dalam pembangunan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang kerjasama antar lembaga pemerintah dan dasar-dasar hukum yang mengatur kerjasama tersebut. Terdapat penjelasan mengenai konsep kerjasama kelembagaan sesuai dengan asas pemerintahan, bentuk-bentuk kerjasama daerah, dan penyelenggaraan kerjasama daerah antar lembaga dan dengan pihak ketiga.
Dokumen tersebut membahas ruang lingkup pengawasan APIP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang transparansi dan akuntabilitas pendanaan partai politik di NTB berdasarkan pengalaman masyarakat sipil. Dokumen menjelaskan dasar pemikiran pentingnya keterbukaan pendanaan partai, kewajiban partai sebagai badan publik, jenis laporan keuangan partai, hasil uji akses informasi terhadap sembilan partai di NTB, serta rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan part
Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi DPRD, orientasi dasar politik DPRD, tujuan dan permasalahan pembangunan daerah, serta fungsi DPRD di bidang pengawasan. Secara garis besar dokumen tersebut menjelaskan tentang tiga hal utama yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD sebagai wakil rakyat untuk menjamin sinergi antar stakeholder dalam pembangunan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang kerjasama antar lembaga pemerintah dan dasar-dasar hukum yang mengatur kerjasama tersebut. Terdapat penjelasan mengenai konsep kerjasama kelembagaan sesuai dengan asas pemerintahan, bentuk-bentuk kerjasama daerah, dan penyelenggaraan kerjasama daerah antar lembaga dan dengan pihak ketiga.
Dokumen tersebut membahas ruang lingkup pengawasan APIP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengendalian evaluasi pembangunan daerah, yang mencakup pengertian pengendalian dan evaluasi, siklus perencanaan pembangunan daerah, arah dari perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah."
Dokumen tersebut membahas tentang peran kecamatan dalam pemerintahan daerah kabupaten. Kecamatan berperan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh camat. Camat memperoleh sebagian kewenangan dari bupati untuk menangani urusan otonomi daerah melalui pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.
Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas peran dan fungsi DPRD serta proses perencanaan pembangunan daerah. Secara garis besar, dibahas mengenai tiga fungsi utama DPRD yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai pihak melalui pendekatan politik, teknokratik, dan partisipatif.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan rasionalitas penerapan otonomi daerah luas di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) Indonesia belum siap menganut federasi sehingga dipilih otonomi daerah luas, (2) otonomi luas strategis untuk memelihara negara kesatuan, (3) sentralisasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan nasional Indonesia yang mencakup siklus manajemen pembangunan seperti perencanaan, anggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia serta korupsi sebagai masalah yang dihadapi."
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Frans Dione
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas konsep baru desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan daerah otonom baru, dan upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah.
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRDDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi DPRD dalam pembangunan daerah, mencakup fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD sesuai UU; tantangan yang dihadapi DPRD untuk menjadi lembaga yang efektif; serta praktik terbaik yang telah dilakukan beberapa DPRD dalam melibatkan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas mengenai evaluasi kebijakan sosial yang bertujuan untuk menilai kinerja suatu kebijakan, menemukan masalah, dan melakukan modifikasi. Evaluasi dapat berupa monitoring proses pelaksanaan, hasil akhir kebijakan, atau dampaknya dengan menggunakan data dari dokumentasi, survei, observasi, wawancara, atau focus group discussion. Terdapat berbagai jenis, tujuan, dan tantangan evaluasi ke
This document discusses ApiJam, a travel assistant app that aggregates multiple data sources to provide route suggestions, location of shared transportation options like bikes and parking, and weather forecasts. It claims ApiJam can save up to 23 hours of commuting time per year for 100 employees of a company, representing savings of up to €1800 per year. The revenue model involves one-time fees from referrals, ads, and custom branding as well as recurring subscription fees. It is in competition with apps like Google Maps and traffic apps, and aims to reduce hours wasted in traffic.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengendalian evaluasi pembangunan daerah, yang mencakup pengertian pengendalian dan evaluasi, siklus perencanaan pembangunan daerah, arah dari perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah."
Dokumen tersebut membahas tentang peran kecamatan dalam pemerintahan daerah kabupaten. Kecamatan berperan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh camat. Camat memperoleh sebagian kewenangan dari bupati untuk menangani urusan otonomi daerah melalui pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.
Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas peran dan fungsi DPRD serta proses perencanaan pembangunan daerah. Secara garis besar, dibahas mengenai tiga fungsi utama DPRD yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai pihak melalui pendekatan politik, teknokratik, dan partisipatif.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan rasionalitas penerapan otonomi daerah luas di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) Indonesia belum siap menganut federasi sehingga dipilih otonomi daerah luas, (2) otonomi luas strategis untuk memelihara negara kesatuan, (3) sentralisasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan nasional Indonesia yang mencakup siklus manajemen pembangunan seperti perencanaan, anggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia serta korupsi sebagai masalah yang dihadapi."
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Frans Dione
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas konsep baru desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan daerah otonom baru, dan upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah.
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRDDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi DPRD dalam pembangunan daerah, mencakup fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD sesuai UU; tantangan yang dihadapi DPRD untuk menjadi lembaga yang efektif; serta praktik terbaik yang telah dilakukan beberapa DPRD dalam melibatkan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas mengenai evaluasi kebijakan sosial yang bertujuan untuk menilai kinerja suatu kebijakan, menemukan masalah, dan melakukan modifikasi. Evaluasi dapat berupa monitoring proses pelaksanaan, hasil akhir kebijakan, atau dampaknya dengan menggunakan data dari dokumentasi, survei, observasi, wawancara, atau focus group discussion. Terdapat berbagai jenis, tujuan, dan tantangan evaluasi ke
This document discusses ApiJam, a travel assistant app that aggregates multiple data sources to provide route suggestions, location of shared transportation options like bikes and parking, and weather forecasts. It claims ApiJam can save up to 23 hours of commuting time per year for 100 employees of a company, representing savings of up to €1800 per year. The revenue model involves one-time fees from referrals, ads, and custom branding as well as recurring subscription fees. It is in competition with apps like Google Maps and traffic apps, and aims to reduce hours wasted in traffic.
Teori pemisahan kekuasaan menurut John Locke membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga cabang: legislatif untuk membuat undang-undang, eksekutif untuk menjalankan undang-undang, dan yudikatif untuk mengadili pelanggaran undang-undang.
Diego Paredes reflects on the ephemeral nature of existence through comparisons to leaves blowing in the wind, waves crashing in the sea, and flickering lights that are all uncertain in their paths and final destinations. Similarly, he sees himself as passing through the world by chance without knowing where he came from or where his steps may lead.
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)Alma'Arif Pangulu
Undang-undang ini mengatur tentang aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Tujuannya adalah membangun ASN yang profesional, netral, dan bebas dari korupsi serta mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Undang-undang ini mengatur tentang jenis, status, fungsi, tugas, dan kode etik bagi ASN di Indonesia.
This document discusses vehicle wraps, which provide full graphic coverage for vehicles including windows. Vehicle wraps can be used for showrooms, food trucks, NASCAR, race cars, and cut decals or murals. Fleets of various vehicles like buses, planes, trains, boats and trailers can also have graphic wraps installed. Installation is included with the graphic vehicle wraps.
There are several educational games on the Swattec computer including Celestia, Geogebra, Kanagram, Kbruch, Phun Physics sandbox, and Ktouch that help teach different skills. Ktouch helps with typing practice, Phun Physics Sandbox lets users build and create things to learn physics concepts, and Kanagram is a typing game where the user must unscramble words and keep trying until getting them right.
Dokumen tersebut merangkum sejarah pemilihan ketua MPR Indonesia sejak masa Orde Lama hingga Reformasi. Mulai dari pembentukan KNIP pada 1945, tidak ada MPR pada masa Republik Indonesia Serikat dan UUDS 1949-1959, pembentukan MPRS oleh Soekarno pada 1959, ketua MPRS diangkat presiden pada masa Orde Baru 1966-1999, hingga pemilihan ketua MPR secara voting dan aklamasi pada masa Reformasi 1999-2019.
Planning Process in Asset Management for Local GovernmentAlma'Arif Pangulu
1) The document discusses asset management planning for local governments in Indonesia, specifically regarding management of property assets.
2) It outlines the different types of planning involved - strategic planning which looks 10-25 years ahead, tactical planning which translates strategic goals into specific objectives, and operational planning which creates detailed 1-3 year action plans.
3) The author argues that operational planning is most effective for property asset management as it does not require too long or short of a time period, can generate mutualism between service providers and users, and produces plans that are achievable and appropriate for the current situation.
Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerahAlma'Arif Pangulu
Pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian keuangan daerah masing-masing bertujuan untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai rencana, menilai kewajaran pelaporan keuangan, serta membandingkan rencana dan realisasi untuk menentukan penyimpangan. Ketiganya dilakukan oleh aparat daerah sendiri maupun lembaga eksternal seperti BPK.
PP 43 Tahun 2014 mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi penataan desa, kewenangan desa, pemerintahan desa, tata cara penyusunan perdes, keuangan dan kekayaan desa, serta pembentukan dan peningkatan status desa persiapan.[/ringkasan]
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms.
The document defines disaster and discusses disaster management based on Indonesian law. It provides the following key points:
1. Disaster is defined as an incident that threatens or disrupts human lives and livelihoods caused by natural or man-made factors.
2. Disasters are classified as natural, man-made, or social. Natural disasters include tsunamis, volcanoes and floods. Man-made disasters include technological failures or modernization failures.
3. Disaster management consists of prevention, mitigation, preparedness, early warning, response, relief, recovery, rehabilitation and reconstruction aimed at reducing risks and impacts before, during and after disasters.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas tentang ketentuan umum pemerintahan daerah, pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan dan urusan pemerintahan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kabupaten/kota, keuangan daerah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar daerah.
OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DLM PENGELOLAAN KEUDA.pptalpin14
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi DPRD dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, meliputi pengawasan terhadap peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta tugas DPRD dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
Dokumen tersebut membahas tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah. DPRD berfungsi dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Tugas utama DPRD adalah membentuk peraturan daerah, menyetujui anggaran, serta mengawasi pelaksanaan peraturan dan anggaran daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan kerja antara kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD yang bekerja sama dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
FUNGSI DPRD TERHADAP LKPJ KDH INDRAMAYU.pptxalpin14
Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi fungsi pengawasan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah melalui penjelasan mengenai landasan hukum, isi, dan proses penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah."
Berdasarkan dokumen tersebut, proposal penelitian ini membahas tentang pembentukan peraturan daerah yang demokratis oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas perundang-undangan demokratis dalam pembentukan perda dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta memberikan rekomendasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan mengan
Buku pedoman ini membahas tentang pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD provinsi Sulawesi Tenggara mencakup fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi meliputi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran meliputi pembahasan APBD dan pengawasan anggaran, sedangkan fungsi pengawasan meliputi pengawasan pelaksanaan APBD dan kebijakan pemerintah daerah. Buku ini berisi 167 halaman dengan 6 bab yang
Direktorat Pemmerintahan Desa dan Kelurahan menjelaskan tentang otonomi asli desa, tugas-tugas desa, dan sumber pendapatan desa. Desa diberi kewenangan untuk mengatur sejumlah urusan publik dan mendapatkan bagian dari pajak, retribusi, dan dana perimbangan untuk membiayai program dan pelayanan masyarakat.
Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah-BPKP.pdfMahmudahLubis1
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, termasuk kerangka hukum, prinsip-prinsip, dan tahapan proses perencanaan anggaran daerah."
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdfDenysErlanders
Buku non teks yang bermutu dapat memperkaya pengalaman
belajar siswa. Buku-buku ini menawarkan konten yang inspiratif,
inovatif, dan mendorong pengembangan karakter siswa.
Pemanfaatan buku non teks bermutu membutuhkan peran aktif
guru untuk memilih dan
mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran
1. PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN
PEMERINTAHAN
UPAYA MENGATASI KELEMAHAN
DAN OPTIMALISASI FUNGSI
PENGAWASAN DPRD TERHADAP
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
OLEH : ALMA’ARIF
2. APA YANG AKAN DIBAHAS?
KONSEPSI DPRD DAN PENGAWASAN
HUBUNGAN PENGAWASAN DENGAN DPRD
FUNGSI PENGAWASAN DPRD
- MEKANISME DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD
TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
- STANDAR KERJA DAN INSTRUMEN PENGAWASAN
FAKTOR PENYEBAB LEMAHNYA FUNGSI
PENGAWASAN DPRD
3. KONSEPSI PENGAWASAN DAN DPRD
PENGAWASAN
- PENGAWASAN ADALAH SEGALA USAHA ATAU KEGIATAN UNTUK
MENGETAHUI DAN MENILAI KENYATAAN YANG SEBENARNYA
MENGNAI PELAKSANAAN TUGAS ATAU KEGIATAN APAKAH
SESUAI DENGAN YANG SEMESTINYA ATAU TIDAK (GANDHI, 2012)
- PENGAWASAN ADALAH SUATU PROSES UNTUK MENETAPKAN
PEKERJAAN APA YANG SUDAH DILAKSANAKAN, MENILAI
MENGOREKSI SUATU KEGIATAN PEMBANGUNAN, SERTA
MENGAMBIL KEGIATAN PERBAIKAN AGAR PEMBANGUNAN
PELAKSANAANNYA SESUAI DENGAN TUJUAN SERT UNTUK
USAHA PERBAIKAN DIMASAN MENDATANG (BINTORO
TJOKROAMIDJOJO, 2007:213)
4. KONSEPSI PENGAWASAN DAN DPRD
PENGAWASAN (LANJUTAN)
JENIS-JENIS PENGAWASAN :
INTERNAL
EKSTERNAL
PREVENTIF
REPRESIF
PENGAWASAN
FUNGSIONAL
MELEKAT
BENTUK
PENGAWASAN
LAINNYA
5. KONSEPSI PENGAWASAN DAN DPRD
LANJUTAN......
NEGARA
PEMERINTAH
KEMENTERIAN
BPK
BPKP
ITJEN KOMPONEN
HAK CIPTA DRS. GANDHI WARTHA MANIK, SE. MM.
6. KONSEPSI PENGAWASAN DAN DPRD
DPRD
- MERUPAKAN BAGIAN DARI PEMERINTAHAN DAERAH BERSAMA
DENGAN PEMERINTAH DAERAH (UU NO. 23/2004 PS 1 AYAT (2)
- FUNGSI DPRD MELIPUTI ;
A. LEGISLASI, DIWUJUDKAN DALAM MEMBENTUK PERATURAN
DAERAH BERSAMA KEPALA DAERAH
B. ANGGARAN, DIWUJUDKAN DALAM MENYUSUN DAN
MENETAPKAN APBD BERSAMA PEMERINTAH DAERAH.
C. PENGAWASAN, DIWUJUDKAN DALAM BENTUK
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN UU, PERDA, KEP
KDH, PER KDH SERTA KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN OLEH
PEMDA.
7. KONSEPSI PENGAWASAN DAN DPRD
LANJUTAN .............
- TUGAS DAN WEWENANG DPRD ;
A. MEMBENTUK PERDA BERSAMA KDH UNTUK MENCAPAI TUJUAN BERSAMA
B. MENETAPKAN APBD BERSAMA KDH
C. MEMINTA PERTANGGUNGJAWABAN KDH DALAM PELAKSANAAN TUGAS
DESENTRALISASI.
D. LAIN-LAIN
- KEWAJIBAN DPRD ;
A. MENGAMALKAN PANCASILA
B. MEMATUHI UUD 1945 DAN PERATURAN-PERATURAN
C. MENAATI KODE ETIK DAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD
D. LAIN-LAIN
- HAK DPRD ;
A. MEMINTA PERTANGGUNGJAWABAN KDH
B. MEMINTA KET. KPD PEMDA
C. MENGADAKAN PENYELIDIKAN
D.MENGAJUKAN PERNYATAAN PENDAPAT
9. PRESIDEN
Menteri MDN Menteri
(Kew. Mutlak) (Kew.Concurrent)
Ka. Gubernur
Kanwil Sebagai KDH PROP. + DPRD Ka.
Wkl Pem. Pusat UPT
Pengelola
? Dekonsentrasi SKPD
SPM
Ka. Wakli Pem KDH Ka.
DPRD
Kandep Pusat ??? Kab/Kota + UPT
Keterangan: SKPD
= Garis Komando Ka. SPM
= Garis Koordinasi Kandepkec Kecamatan
= Garis Koordinasi Vertikal
= Garis Supervisi SPM
= Garis Pembinaan teknis fungsional dan
administratif
10. HUBUNGAN PENGAWASAN DENGAN DPRD
- BERDASARKAN KEDUDUKANNYA SBG UNSUR PENYELENGGARA PEMDA
, MAKA HUBUNGAN KERJA ANTARA PEMDA DENGAN DPRD ;
A. SBG MITRA KERJA YANG SEJAJAR DENGAN PEMBAGIAN TUGAS YANG
JELAS
B. SBG PENGAWASA DLM BIDANG POLITIK DAN KEBIJAKAN
- SIFAT HUBUNGAN KERJA ANTARA DPRD KAB/KOTA DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI ADALAH HUBUNGAN KERJA KOORDINASI
- SIFAT HUBUNGAN KERJA ANTARA DPRD KAB/KOTA DENGAN
GUBERNUR SELAKU WK PEMERINTAH ADALAH BAHWA GUBERNUR
MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN THDP JALANNYA
PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA YANG DILAKSANAKAN BERSAMA-
SAMA ANTARA BUPATI/WALIKOTA DENGAN DPRD KAB/KOTA (PP NO.
19 TAHUN 2010)
11. HUBUNGAN PENGAWASAN DENGAN DPRD
- SIFAT HUBUNGAN ANTARA DPRD DENGAN PEMERINTAH ADALAH
KONSULTATIF DAN FASILITATIF, DLM ARTI DPRD DAPAT MELAKUKAN
KONSULTASI DAN MELAKUKAN DUKUNGAN FASILITAS DENGAN
PEMERINTAH PUSAT APABILA ADA MASALAH YANG HARUS
DIPECAHKAN DI DAERAH.
- PADA SISI LAIN, PRESIDEN SBG PEMEGANG KEKUASAAN DALAM
BIDANG PEMERINTAHAN (UUD 1945 PS. 4 AYAT (1) MEMPUNYAI
KEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP KINERJA DPRD, BAIK SCR LANGSUNG MAUPUN MELALUI
GUBERNUR SBG WK PEMERINTAH.
- UNTUK LEBIH DETAIL DIJELASKAN PADA PP NO. 6 TAHUN 2008
TENTANG PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH.
13. FAKTOR PENYEBAB LEMAHNYA
PENGAWASAN DPRD
LEMAHNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
LEMAHNYA KEMAMPUAN MANAJERIAL DAN
KEPEMIMPINAN
LEMAHNYA FAKTOR DUKUNGAN MASYARAKAT
KETERBATASAN DANA
RENDAHNYA KOMITMEN ATAU MOTIVASI
ANGGOTA DPRD
LEMBAGA LEGISLATIF YANG DIHARAPKAN MAMPU
MENJADI “WASIT” DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN JUSTRU TERLIBAT DALAM
KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME.
14. FUNGSI PENGAWASAN
DPRD
A. PROSES/MEKANISME
PENGAWASAN DPRD TERHADAP
PEMERINTAH DAERAH
B. STANDAR KERJA DAN INSTRUMEN
PENGAWASAN
15. FUNGSI PENGAWASAN DPRD
MEKANISME/PROSES PENGAWASAN ;
A. ASPEK MANAJEMEN
B. ASPEK POLITIK
1. MENENTUKAN 2. MENENTUKAN 3. MENJALIN
JARINGAN – ALIANSI
AGENDA METODOLOGI TERKAIT DAN ALIANSI
PENGAWASAN PENGAWASAN STRATEGIS
7. MENILAI 6. TINDAK 5. MEMBUAT 4.MELAKSANAKA
LKPJ LANJUT HP LAPORAN N PENGAWASAN
ASPEK POLITIK
16. FUNGSI PENGAWASAN DPRD
PROSES PENGAWASAN (ASPEK POLITIK)
DPRD KEPALA DAERAH
HAK
DUGAAN
INTERPELASI
HAK ANGKET TEMUAN
PERNYATAAN/PENDAPAT
/SIKAP TANGGUNG
LKPJ JAWAB
17. FUNGSI PENGAWASAN DPRD
STANDAR KERJA DAN INSTRUMEN
PENGAWASAN
SALAH SATU HAK DPRD ADALAH MEMINTA PERTANGGUNGJAWABAN
KDH, DLM HAL INI PERTANGGUNGJABAN TENTANG :
A. PENYELENGGARAAN PEM-AN DAN PELAKSANAAN KEUANGAN SETIAP
AKHIR TAHUN ANGGARAN
B. HAL-HAL TERTENTU ATAS PERMINTAAN DPRD
DPRD JUGA DAPAT MENOLAK PERTANGGUNGJAWABAN DPRD,
APABILA :
A. MEYELENGGARAKAN PEM-AN TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN
PER-UU YG BERLAKU
B. TIDAK MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PENYELENGGARAAN APBD
SEPERTI YG TELAH DISETUJUI OLEH DPRD
C. MELANGGAR KETENTUAN LAIN YANG DITENTUKAN DALAM
PERATURAN PER-UU.