Pedoman ini membahas peran PPATK dan tim terpadu dalam pengawasan NPO untuk mencegah pendanaan terorisme, termasuk penerapan identifikasi dan verifikasi sumbangan besar serta penolakan sumbangan mencurigakan. Dokumen ini juga menjelaskan kerangka hukum dan mekanisme pengawasan NPO di Indonesia.
Keputusan Bupati Paser memberikan pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser untuk berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lainnya guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Penyelenggaraaan Tertib Tata Ruang di Provinsi BantenAndes Asmuni
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Perda 3/2016 membahas penyelenggaraan tertib tata ruang di Provinsi Banten oleh Satpol PP dan PPNS.
2. Satpol PP diberi kewenangan untuk menegakkan perda dan perkada serta menangani gangguan trantibum dan linmas lintas daerah.
3. Perda ini mengatur penegakan perda secara preventif non yustisial dan yustisial beserta sanksi pidananya.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah untuk mendorong peningkatan realisasi penanaman modal. Hal ini mencakup pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal mulai dari perizinan hingga operasional perusahaan beserta sanksi yang diberikan bila terjadi pelanggaran. Dokumen juga menjelaskan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi penanaman modal di wilayahnya.
Keputusan Bupati Paser memberikan pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser untuk berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lainnya guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Penyelenggaraaan Tertib Tata Ruang di Provinsi BantenAndes Asmuni
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Perda 3/2016 membahas penyelenggaraan tertib tata ruang di Provinsi Banten oleh Satpol PP dan PPNS.
2. Satpol PP diberi kewenangan untuk menegakkan perda dan perkada serta menangani gangguan trantibum dan linmas lintas daerah.
3. Perda ini mengatur penegakan perda secara preventif non yustisial dan yustisial beserta sanksi pidananya.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah untuk mendorong peningkatan realisasi penanaman modal. Hal ini mencakup pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal mulai dari perizinan hingga operasional perusahaan beserta sanksi yang diberikan bila terjadi pelanggaran. Dokumen juga menjelaskan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi penanaman modal di wilayahnya.
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi BantenMassaputro Delly TP
Dokumen tersebut membahas mengenai inventarisasi sarana prasarana, personil, dan dokumen terkait pengalihan urusan pemerintahan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Banten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dokumen tersebut membahas rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2024 beserta jadwal tahapannya. Terdapat beberapa isu kunci yang perlu diperhatikan dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu Daerah serentak tersebut.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri di bidang perencanaan dan penganggaran pemerintahan daerah, perizinan, serta upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan dan mencegah korupsi."
Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program Begawi Jejama Helau (PBJH) Sistem Pembangunan Partisipatif PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten Tanggamus ditetapkan untuk mengintegrasikan perencanaan partisipatif ke dalam sistem perencanaan reguler daerah dan menjadikan RPJM Pekon sebagai sumber pendanaan pembangunan.
"[Ringkasan]"
Dokumen tersebut membahas tentang pemetaan potensi masalah, strategi pencegahan, dan mitigasi terhadap dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilu pada tahapan pengajuan calon presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD. Dokumen ini juga membahas ketentuan hukum terkait pemilu, penanganan tindak pidana pemilu, serta asas-asas hukum yang berlaku.
MANAJEMEN PNS_PP No. 11/2017 jo 17/2020 Kanaidi ken
PP No. 11 Tahun 2017 jo PP 17 Tahun 2020 mengatur tentang penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan bagi PNS. Peraturan ini juga menetapkan peraturan pelaksanaan mana saja yang
Dokumen tersebut membahas tentang netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilu dan pemilihan. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, ASN diwajibkan untuk netral dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye politik partai maupun calon. Pelanggaran atas netralitas ASN dapat dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin.
Perizinan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan SyariahPristiyanto SS
Izin Usaha, Izin Operasional Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, Izin Operasional Pembukaan Kantor Cabang, Izin Operasional Kantor Cabang Pembantu dan Izin Operasional Kantor Kas
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi BantenMassaputro Delly TP
Dokumen tersebut membahas mengenai inventarisasi sarana prasarana, personil, dan dokumen terkait pengalihan urusan pemerintahan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Banten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dokumen tersebut membahas rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2024 beserta jadwal tahapannya. Terdapat beberapa isu kunci yang perlu diperhatikan dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu Daerah serentak tersebut.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri di bidang perencanaan dan penganggaran pemerintahan daerah, perizinan, serta upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan dan mencegah korupsi."
Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program Begawi Jejama Helau (PBJH) Sistem Pembangunan Partisipatif PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten Tanggamus ditetapkan untuk mengintegrasikan perencanaan partisipatif ke dalam sistem perencanaan reguler daerah dan menjadikan RPJM Pekon sebagai sumber pendanaan pembangunan.
"[Ringkasan]"
Dokumen tersebut membahas tentang pemetaan potensi masalah, strategi pencegahan, dan mitigasi terhadap dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilu pada tahapan pengajuan calon presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD. Dokumen ini juga membahas ketentuan hukum terkait pemilu, penanganan tindak pidana pemilu, serta asas-asas hukum yang berlaku.
MANAJEMEN PNS_PP No. 11/2017 jo 17/2020 Kanaidi ken
PP No. 11 Tahun 2017 jo PP 17 Tahun 2020 mengatur tentang penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan bagi PNS. Peraturan ini juga menetapkan peraturan pelaksanaan mana saja yang
Dokumen tersebut membahas tentang netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilu dan pemilihan. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, ASN diwajibkan untuk netral dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye politik partai maupun calon. Pelanggaran atas netralitas ASN dapat dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin.
Perizinan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan SyariahPristiyanto SS
Izin Usaha, Izin Operasional Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, Izin Operasional Pembukaan Kantor Cabang, Izin Operasional Kantor Cabang Pembantu dan Izin Operasional Kantor Kas
Wen4D Daftar Situs Slot Gacor Gampang Maxwin Terbaru Hari IniWen4D
Wen4D adalah pilihan situs judi slot terbaik di Indonesia dan terpercaya yang menghadirkan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi para pemain yang bergabung. Sistem game yang kami sajikan 100% fairplay di mana artinya memang tidak ada campur tangan pihak manapun yang menentukan kemenangan.
Link Alternatif : https://heylink.me/WEN4D.com/
WA 081388333722 Jual Dildo Penis IKat Pinggang Di Surabaya Codajongshopp
WA 081–388–333–722 JUAL VAGINA SENTER ELEKTRIK ALAT BANTU SEKS PRIA DI SURABAYA COD
SIAP ANTAR / COD : SURABAYA, SIDOARJO, MOJOKERTO
KUNJUNGI TOKO KAMI DI : TOKO AJONG VITALITASS JL. RAYA KLETEK NO.112 TAMAN SIDOARJO ( sebrang BRI kletek / sebelah jualan bambu )
1. Pedoman Tata Cara Pengawasan NPO &
Strategi Pencegahan
Tri Puji Raharjo
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PROMENSISKO Surabaya, 14-17 Maret 2023
2. 01
02
03
PERAN DAN FUNGSI PPATK DALAM
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
PENERAPAN TATA CARA PENERIMAAN
DAN PEMBERIAN SUMBANGAN OLEH
ORMAS DALAM PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME
PERAN TIM TERPADU DALAM
PENGAWASAN ORMAS
2
KERANGKA
PAPARAN
3. PUSATPELAPORANDANANALISISTRANSAKSI
KEUANGAN
DIDIRIKAN PADA 17 APRIL
2002, MERUJUK UU 25 TAHUN
2002
TIDAK BERADA DI
BAWAH SUATU
KEMENTERIAN ATAU
LEMBAGA NEGARA
TANGGUNG JAWAB
LANGSUNG KEPADA
PRESIDEN
SELAKU SEKRETARIS
KOMITE KOORDINASI
NASIONAL TPPU
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TPPU
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TPPT
4. PERANDANFUNGSIPPATKDALAMPENCEGAHAN
PENDANAANTERORISME
Monitoring &
Supervision
Pencantuman entitas ke dalam watch list sistem SIPENDAR dan
Peningkatan Pertukaran Informasi Umum, Khusus dan Spesifik
Merumuskan ketentuan tata cara penerimaan dan pemberian
sumbangan masyarakat oleh ormas
Penyampaian Pedoman Indikator Transaksi Keuangan
Mencurigakan Indikasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Program penjangkauan sosialisasi dan edukasi publik, pihak
pelapor, regulator dan penegak hukum
Pencantuman entitas ke dalam daftar DTTOT & UN List
Targeted Financial
Sanction
Guidance & Outreach
6. KONSEPDEFINISI&RUANGLINGKUPNPO(ORMAS)
Rekomendasi 8 FATF
NPO merupakan badan hukum
atau pengaturan atau
organisasi yang pada intinya
atau utamanya terlibat dalam
pengumpulan/penggalangan
dana atau
penyaluran/distribusi dana
yang bertujuan seperti amal,
agama, budaya, pendidikan,
sosial, atau persaudaraan
(Ikatan/serikat) atau untuk
melaksanakan jenis
“pekerjaan yang baik”
lainnya.
UU 16/2017
Berdasarkan cakupan dalam
Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013 sebagaimana telah
diubah dalam Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2017
disebutkan bahwa Organisasi
Kemasyarakatan dapat
Berbadan Hukum (Yayasan,
Perkumpulan) dan Tidak
Berbadan Hukum yang
terdaftar.
Perpres 18/2017
Ormas yang berdasarkan UU
dapat menerima Sumbangan dari
Luar Negeri dan/atau
memberikan Sumbangan ke Luar
Negeri
Ormas yang sumber
keuangannya secara signifikan
atau sebagian besar dari
Sumbangan Masyarakat untuk
operasional, kas maupun
kegiatan Ormas yang
bersangkutan
8. KERANGKA HUKUM PENGATURAN DAN PENGAWASAN
ORMAS/NPO DI INDONESIA
UU 17/2013
TENTANG ORMAS
PERMENDAGRI 56/2017 TENTANG
PENGAWASAN ORMAS DI LINGKUNGAN
KEMENDAGRI DAN PEMDA
PERMENDAGRI 58/2017 TENTANG KERJASAMA KEMENDAGRI
DAN PEMDA DENGAN ORMAS DAN BADAN ATAU LEMBAGA
DALAM BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
UU 16/2017
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR
2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN UU NOMOR 17 TAHUN 2013
PERPRES 18 /2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN
PEMBERIAN SUMBANGAN OLEH ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PENDANAAN TERORISME
PP 58/2016 TENTANG
PELAKSANAAN UU 17/2013
TENTANG ORMAS
PERPPU 2/2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UU 17/2013
PERMENDAGRI 57/2017
TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI ORMAS
9. Permendagri 56/2017 tentang Pengawasan Ormas di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah
TIM TERPADU PENGAWASAN ORMAS
Koordinator Pengawasan
Ormas Tidak Badan Hukum
dan Badan Hukum
Indonesia secara Nasional
dilakukan oleh Mendagri;
Koordinator Pengawasan
Ormas Yang Didirikan oleh
WNA ditingkat Pusat
dilakukan oleh Menlu;
Koordinator Pengawasan
Ormas ditingkat Provinsi
dilakukan oleh Gubernur;
Koordinator Pengawasan
Ormas ditingkat Kab/Kota
dilakukan oleh Bupati/Wali
Kota;
Meminta laporan kepada Ormas
mengenai penerimaan dan
pemberian sumbangan
Meminta klarilikasi atau penjelasan
mengenai penerimaan dan pemberian
sumbangan
PERPRES 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA
PENERIMAAN DAN PEMBERIAN SUMBANGAN OLEH
ORMAS DALAM PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
10. 10
PENERAPAN TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN
SUMBANGAN OLEH ORMAS DALAM PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME
Ormas yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan dapat
menerima sumbangan dari luar negeri
dan atau memberikan sumbangan ke
luar negeri;
Ruang Lingkup
Ormas yang sumber
keuangannya secara signifikan
atau sebagian besar berasal dari
sumbangan masyarakat baik
untuk keperluan operasional,
kas, maupun kegiatan ormas
yang bersangkutan.
Kewajiban Identifikasi &
Verifikasi
Sumbangan yang diberikan
paling sedikit Rp5.000.000,00
(lima juta rupiah) atau yang
nilainya setara;
Sumbangan yang akan diterima
berasal dari pemberi sumbangan
yang berasal (WN atau Domisili)
dari negara yang dinyatakan
belum memadai dalam
melaksanakan konvensi dan
standar internasional atau
sumbangan diberikan kepada
Penerima Sumbangan di negara
yang dinyatakan belum memadai
dalam melaksanakan konvensi
dan standar internasional
Menolak Penerimaan &
Pemberian Sumbangan
Pemberi dan Penerima Sumbangan
menolak untuk memberikan
informasi identitas, Tujuan
Pemberian dan Penerimaan, Bentuk
dan Nilai Sumbangan
Identitas Pemberi dan Penerima
Sumbangan termasuk dalam
orang atau Korporasi yang
tercantum dalam daftar terduga
teroris dan organisasi teroris
11. MENERAPKAN STANDAR
BAGI ORMAS YANG
MEMILIKI PENGENDALIAN
TERHADAP SUMBER
KEUANGAN YANG
SIGNIFIKAN
MENYAMPAIKAN
LAPORAN KEUANGAN
YANG BERISIKAN DETAIL
RINCIAN PEMASUKAN
DAN PENGELUARAN
MAMPU MEMASTIKAN SELURUH
DANA DIHITUNG SELURUHNYA DAN
DIBELANJAKAN DENGAN BENAR
SESUAI DENGAN TUJUAN DAN
SASARAN UTAMA ORMAS
TERSEBUT
MEMATUHI KETENTUAN
“KNOW YOUR
BENEFICIARIES” DAN
KETENTUAN ORMAS
TERKAIT
MENJAGA SETIDAKNYA DALAM
PERIODE 5 TAHUN MENGENAI
TRANSAKSI DALAM NEGERI DAN
INTERNASIONAL
EFEKTIVITAS TINDAKLANJUT PENGAWASAN
TRANSAKSI KEUANGAN ORMAS (NPO)