Dokumen tersebut membahas tentang sistem dan prosedur pelayanan publik di Indonesia yang mencakup data wilayah administrasi, alokasi dana desa, standar pelayanan publik, prinsip penyusunan SOP, dan tujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat."
2. Company name
DATA WILAYAH ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN INDONESIA
Sumber Data : Kemendagri
Update Data : 2015-2016
Provinsi : 34 buah
Kabupaten : 486 buah
Kecamatan : 6.793 buah
Desa : 74.053 buah
Kelurahan : 8.300 buah
3. Company name
DATA WILAYAH ADMINISTRASI PROVINSI
GORONTALO
Sumber Data : Wikipedia Indonesia
Update Data : 2015-2016
Kabupaten/Kota : 6
Kecamatan : 77
Desa/Kelurahan : 735
6. Company name
ALOKASI DANA DESA 2016
APBN tahun 2016 disahkan DPR RI pada 30 Oktober 2016. Alokasi
Dana Desa dalam APBN dialokasikan sebesar 46,98 Trilyun Rupiah,
hingga saat ini baru mencapai 6,5 persen dari total anggaran belanja
transfer ke daerah, masih dibawah 10 persen sebagaimana
diamanatkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sejauh ini
dibandingkan alokasi dana desa tahun lalu, Dana Desa mengalami
peningkatan sebesar 26,22 trilyun rupiah atau meningkat 126 persen
dari alokasi dana desa tahun 2015 yang hanya sebesar 20,77 Trilyun
rupiah.
Alokasi APBN untuk dana desa sebesar 46,98 trilyun rupiah ini akan
didistribusikan untuk 74.754 desa seluruh Indonesia, sehingga rata-
rata perdesa akan mendapatkan alokasi dana desa dari negara
sebesar 628,49 juta rupiah.
8. Company name
SISTEM ??
“Sistem adalah suatu kebulatan
atau keseluruhan yang kompleks
atau terorganisir, suatu himpunan
atau perpaduan hal-hal atau
bagian-bagian yang membentuk
suatu kebulatan atau keseluruhan
yang kompleks atau utuh”
(Pamudji:1981)
Sistem adalah Kumpulan dari
elemen-elemen yang beroperasi
bersama-sama untuk
menyelesaikan suatu sasaran
9. Company name
HAKIKAT PELAYANAN
Hakikat Pelayanan Publik adalah
pemberian pelayanan prima
kepada masyarakat yang
merupakan kewajiban aparatur
Pemerintah sebagai abdi
masyarakat
10. Company name
TUJUAN PELAYANAN
Tujuan Pelayanan Publik pada
dasarnya adalah memuaskan
keinginan masyarakat atau
publik dengan memberikan
kualitas pelayanan yang baik.
11. Company name
PRINSIP PELAYANAN PUBLIK
PRINSIP
PELAYANAN
PUBLIK
#KESEDERHANAAN
#KEJELASAN
#KEPASTIAN
WAKTU
#AKURASI
#KEAMANAN
Text
Text
#TANGGUNG
JAWAB
#KELENGKAPAN
INFRASTRUKTUR
#KEMUDAHAN
AKSES
#KEDISPLINAN,KE
SOPANAN,
KERAMAHAN
#KENYAMANAN
15. Company name
Perubahan Paradigma Pelayanan
MAKIN LAMA MAKIN SEDERHANA
MAKIN LAMA MAKIN MURAH
MAKIN LAMA MAKIN
DIPERBARUI
MAKIN LAMA
MAKIN BAIK
MORE SIMPLE)
CHEAPER
NEWER
BETTER
16. Company name
PARADIGMA PELAYANAN KONTEMPORER
1
TOTAL QUALITY
MANAGEMENT
(W. EDWARDS
DEMING),
BERFOKUS
PADA
PELANGGAN
2
KONSEP
REIVENTING
GOVERNMENT
(OSBORNE DAN
GEBLER),
MEWIRAUSAHA
KAN
BIROKRASI
3
EMPOWERME
NT FUNCTION
(POLLIT),
MEMBERDAYA
KAN
MASYARAKAT
19. Company name
Standar Pelayanan Publik (Pasal 21 UU
NO.25 THN 2009)
PERSYARATAN2
SISTEM,MEKANISME,PROSEDUR3
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN4
PRODUK PELAYANAN6
BIAYA/TARIF5
SARANA/FASILITAS7
KOMPETENSI8DASAR HUKUM1
JAMINAN KEAMANAN13
PENANGANAN PENGADUAN10
PENGAWASAN INTERNAL9
KEPASTIAN PELAYANAN12
JUMLAH PELAKSANA11
EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN14
20. Company name
PERILAKU APARAT PELAKSANA
PELAYANAN (UU NO.25 THN 2009)
CERMAT2
SANTUN & RAMAH3
TEGAS,HANDAL4
TIDAK MEMPERSULIT6
PROFESIONAL5
PATUH ATURAN YG SAH/WAJAR7
KEPASTIAN HUKUM8ADIL DAN TIDAK DISKRIMINATIF1
TIDAK MENYIMPANG DARI
PROSEDUR
13
TIDAK MEMBOCORKAN INFORMASI10
MENJUNJUNG TINGGI INTEGRITAS &
AKUNTABILITAS
9
TDK MENYALAHGUNAKAN
FASILITAS & SARANA
12
MENGHINDARI BENTURAN
KEPENTINGAN
11
TDK MENYALAHGUNAKAN JABATAN14
21. Company name
TUGAS PENYELENGGARA PELAYANAN
Menyusun dan Menetapkan
Standar Pelayanan
Menyusun, menetapkan dan
mempublikasikan maklumat
pelayanan
Menempatkan pelaksanan yang
kompeten
22. Company name
SOP ??
Standar Operasional Prosedur??
SOP : Serangkaian instruksi
tertulis yang dibakukan mengenai
berbagai proses penyelenggaraan
aktifitas organisasi,bagaimana dan
kapan harus dilakukan,dimana,
dan oleh siapa dilakukan