SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Company
LOGO
SISTEM DAN PROSEDUR
PELAYANAN PUBLIK
MUH. FIRYAL AKBAR, S.IP,M.Si
Disampaikan Pada Kegiatan Pengabdian
Internal Dosen Berbasis KKD di Desa
Ulapato A
Company name
DATA WILAYAH ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN INDONESIA
Sumber Data : Kemendagri
Update Data : 2015-2016
Provinsi : 34 buah
Kabupaten : 486 buah
Kecamatan : 6.793 buah
Desa : 74.053 buah
Kelurahan : 8.300 buah
Company name
DATA WILAYAH ADMINISTRASI PROVINSI
GORONTALO
 Sumber Data : Wikipedia Indonesia
 Update Data : 2015-2016
 Kabupaten/Kota : 6
 Kecamatan : 77
 Desa/Kelurahan : 735
Company name
LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2015
Company name
LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2015
Company name
ALOKASI DANA DESA 2016
 APBN tahun 2016 disahkan DPR RI pada 30 Oktober 2016. Alokasi
Dana Desa dalam APBN dialokasikan sebesar 46,98 Trilyun Rupiah,
hingga saat ini baru mencapai 6,5 persen dari total anggaran belanja
transfer ke daerah, masih dibawah 10 persen sebagaimana
diamanatkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sejauh ini
dibandingkan alokasi dana desa tahun lalu, Dana Desa mengalami
peningkatan sebesar 26,22 trilyun rupiah atau meningkat 126 persen
dari alokasi dana desa tahun 2015 yang hanya sebesar 20,77 Trilyun
rupiah.
 Alokasi APBN untuk dana desa sebesar 46,98 trilyun rupiah ini akan
didistribusikan untuk 74.754 desa seluruh Indonesia, sehingga rata-
rata perdesa akan mendapatkan alokasi dana desa dari negara
sebesar 628,49 juta rupiah.
Company name
KEISTEMEWAAN KEPALA DESA
Company name
SISTEM ??
“Sistem adalah suatu kebulatan
atau keseluruhan yang kompleks
atau terorganisir, suatu himpunan
atau perpaduan hal-hal atau
bagian-bagian yang membentuk
suatu kebulatan atau keseluruhan
yang kompleks atau utuh”
(Pamudji:1981)
Sistem adalah Kumpulan dari
elemen-elemen yang beroperasi
bersama-sama untuk
menyelesaikan suatu sasaran
Company name
HAKIKAT PELAYANAN
Hakikat Pelayanan Publik adalah
pemberian pelayanan prima
kepada masyarakat yang
merupakan kewajiban aparatur
Pemerintah sebagai abdi
masyarakat
Company name
TUJUAN PELAYANAN
 Tujuan Pelayanan Publik pada
dasarnya adalah memuaskan
keinginan masyarakat atau
publik dengan memberikan
kualitas pelayanan yang baik.
Company name
PRINSIP PELAYANAN PUBLIK
PRINSIP
PELAYANAN
PUBLIK
#KESEDERHANAAN
#KEJELASAN
#KEPASTIAN
WAKTU
#AKURASI
#KEAMANAN
Text
Text
#TANGGUNG
JAWAB
#KELENGKAPAN
INFRASTRUKTUR
#KEMUDAHAN
AKSES
#KEDISPLINAN,KE
SOPANAN,
KERAMAHAN
#KENYAMANAN
Company name
Indikator Pelayanan Publik (Sinambela)
2001 2002 2003 2004
Company name
BAGAIMANA HARI INI???
Company name
MELAYANI
SEPENUH
HATI
KEPUASAN
ANDA
ADALAH
PRIORITAS
KAMI
ANDA
PUAS
KAMI
SENANG
ANDA
PUAS
BERITAHU
TEMAN
Company name
Perubahan Paradigma Pelayanan
MAKIN LAMA MAKIN SEDERHANA
MAKIN LAMA MAKIN MURAH
MAKIN LAMA MAKIN
DIPERBARUI
MAKIN LAMA
MAKIN BAIK
MORE SIMPLE)
CHEAPER
NEWER
BETTER
Company name
PARADIGMA PELAYANAN KONTEMPORER
1
TOTAL QUALITY
MANAGEMENT
(W. EDWARDS
DEMING),
BERFOKUS
PADA
PELANGGAN
2
KONSEP
REIVENTING
GOVERNMENT
(OSBORNE DAN
GEBLER),
MEWIRAUSAHA
KAN
BIROKRASI
3
EMPOWERME
NT FUNCTION
(POLLIT),
MEMBERDAYA
KAN
MASYARAKAT
Company name
Hasil Pelaksanaan Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2016
(Sumber Laporan ORI Tahun 2016)
Company name
Hasil Pelaksanaan Pelayanan Publik Indonesia Tahun
2016 (Sumber Laporan ORI Tahun 2016)
Company name
Standar Pelayanan Publik (Pasal 21 UU
NO.25 THN 2009)
PERSYARATAN2
SISTEM,MEKANISME,PROSEDUR3
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN4
PRODUK PELAYANAN6
BIAYA/TARIF5
SARANA/FASILITAS7
KOMPETENSI8DASAR HUKUM1
JAMINAN KEAMANAN13
PENANGANAN PENGADUAN10
PENGAWASAN INTERNAL9
KEPASTIAN PELAYANAN12
JUMLAH PELAKSANA11
EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN14
Company name
PERILAKU APARAT PELAKSANA
PELAYANAN (UU NO.25 THN 2009)
CERMAT2
SANTUN & RAMAH3
TEGAS,HANDAL4
TIDAK MEMPERSULIT6
PROFESIONAL5
PATUH ATURAN YG SAH/WAJAR7
KEPASTIAN HUKUM8ADIL DAN TIDAK DISKRIMINATIF1
TIDAK MENYIMPANG DARI
PROSEDUR
13
TIDAK MEMBOCORKAN INFORMASI10
MENJUNJUNG TINGGI INTEGRITAS &
AKUNTABILITAS
9
TDK MENYALAHGUNAKAN
FASILITAS & SARANA
12
MENGHINDARI BENTURAN
KEPENTINGAN
11
TDK MENYALAHGUNAKAN JABATAN14
Company name
TUGAS PENYELENGGARA PELAYANAN
Menyusun dan Menetapkan
Standar Pelayanan
Menyusun, menetapkan dan
mempublikasikan maklumat
pelayanan
Menempatkan pelaksanan yang
kompeten
Company name
SOP ??
Standar Operasional Prosedur??
SOP : Serangkaian instruksi
tertulis yang dibakukan mengenai
berbagai proses penyelenggaraan
aktifitas organisasi,bagaimana dan
kapan harus dilakukan,dimana,
dan oleh siapa dilakukan
Company name
PRINSIP PENYUSUNAN SOP
EFISIEN & EFEKTIF2
KESELARASAN3
KETERUKURAN4
ORIENTASI PELANGGAN6
DINAMIS5
KEPATUHAN HUKUM7
KEPASTIAN HUKUM8
KEMUDAHAN & KEJELASAN1
Company name
KATA-KATA PELAYANAN
MELAYANI
SEPENUH
HATI
KEPUASAN
ANDA
ADALAH
PRIORITAS
KAMI
ANDA
PUAS
KAMI
SENANG
ANDA
PUAS
BERITAHU
TEMAN
Company
LOGO

More Related Content

What's hot

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi LampungRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi LampungPenataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
 
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Researcher Syndicate68
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaFormasi Org
 
Laporan PKL Dispermades.docx
Laporan PKL Dispermades.docxLaporan PKL Dispermades.docx
Laporan PKL Dispermades.docxRahDewi
 
Makalah Tentang Pengembangan Agropolitan
Makalah Tentang Pengembangan AgropolitanMakalah Tentang Pengembangan Agropolitan
Makalah Tentang Pengembangan AgropolitanFitri Indra Wardhono
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BantulRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BantulPenataan Ruang
 
Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014
Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014
Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014Obie Donk Ach
 
DATABASE PRASARANA SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN.pptx
DATABASE PRASARANA SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN.pptxDATABASE PRASARANA SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN.pptx
DATABASE PRASARANA SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN.pptxHandalKonsultan
 
1.05 pendelegasian wewenang
1.05 pendelegasian wewenang1.05 pendelegasian wewenang
1.05 pendelegasian wewenangMikhail Rasyid
 
1. Berorientasi Pelayanan .pdf
1. Berorientasi Pelayanan .pdf1. Berorientasi Pelayanan .pdf
1. Berorientasi Pelayanan .pdfIkhsanSriMartadi
 
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002inideedee
 
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...Penataan Ruang
 
Tabel Kesesuaian KBLI 2009 KBLI 2005
Tabel Kesesuaian KBLI 2009 KBLI 2005Tabel Kesesuaian KBLI 2009 KBLI 2005
Tabel Kesesuaian KBLI 2009 KBLI 2005Kacung Abdullah
 
Modul 5 2 strategi pemberdayaan masyarakat desa
Modul 5 2 strategi pemberdayaan masyarakat desaModul 5 2 strategi pemberdayaan masyarakat desa
Modul 5 2 strategi pemberdayaan masyarakat desaSafa'at Muhtar
 
Visual survey dalam Urban Design
Visual survey dalam Urban DesignVisual survey dalam Urban Design
Visual survey dalam Urban DesignAgus Dwi Wicaksono
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MalangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MalangPenataan Ruang
 
Bab i Rancang Kota
Bab i Rancang KotaBab i Rancang Kota
Bab i Rancang KotaLatifah Tio
 
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...Oswar Mungkasa
 

What's hot (20)

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi LampungRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
 
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Desa
 
Laporan PKL Dispermades.docx
Laporan PKL Dispermades.docxLaporan PKL Dispermades.docx
Laporan PKL Dispermades.docx
 
Makalah Tentang Pengembangan Agropolitan
Makalah Tentang Pengembangan AgropolitanMakalah Tentang Pengembangan Agropolitan
Makalah Tentang Pengembangan Agropolitan
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BantulRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
 
Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014
Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014
Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014
 
DATABASE PRASARANA SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN.pptx
DATABASE PRASARANA SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN.pptxDATABASE PRASARANA SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN.pptx
DATABASE PRASARANA SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN.pptx
 
1.05 pendelegasian wewenang
1.05 pendelegasian wewenang1.05 pendelegasian wewenang
1.05 pendelegasian wewenang
 
1. Berorientasi Pelayanan .pdf
1. Berorientasi Pelayanan .pdf1. Berorientasi Pelayanan .pdf
1. Berorientasi Pelayanan .pdf
 
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
 
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
 
Tabel Kesesuaian KBLI 2009 KBLI 2005
Tabel Kesesuaian KBLI 2009 KBLI 2005Tabel Kesesuaian KBLI 2009 KBLI 2005
Tabel Kesesuaian KBLI 2009 KBLI 2005
 
Modul 5 2 strategi pemberdayaan masyarakat desa
Modul 5 2 strategi pemberdayaan masyarakat desaModul 5 2 strategi pemberdayaan masyarakat desa
Modul 5 2 strategi pemberdayaan masyarakat desa
 
Visual survey dalam Urban Design
Visual survey dalam Urban DesignVisual survey dalam Urban Design
Visual survey dalam Urban Design
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MalangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
 
Bab i Rancang Kota
Bab i Rancang KotaBab i Rancang Kota
Bab i Rancang Kota
 
PP 35 PAJAK NEW.pptx
PP 35 PAJAK NEW.pptxPP 35 PAJAK NEW.pptx
PP 35 PAJAK NEW.pptx
 
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...
 

Similar to Sistem dan Prosedur Pelayanan di Desa

Penguatan Budaya Kerja_Paparan.pptx
Penguatan Budaya Kerja_Paparan.pptxPenguatan Budaya Kerja_Paparan.pptx
Penguatan Budaya Kerja_Paparan.pptxMuhammadZainuri35
 
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negaraVersi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negaraWitra Apdhi Almash
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Kebijakan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik
Kebijakan Revolusi Mental untuk Pelayanan PublikKebijakan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik
Kebijakan Revolusi Mental untuk Pelayanan PublikGus Priyono
 
Presentasi Revitalisasi Posyandu Pak SEK.pptx
Presentasi Revitalisasi Posyandu Pak SEK.pptxPresentasi Revitalisasi Posyandu Pak SEK.pptx
Presentasi Revitalisasi Posyandu Pak SEK.pptxfaizhidayat9
 
STRATEGI PENGUATAN MUTU LAYANAN KUA.pptx
STRATEGI PENGUATAN MUTU LAYANAN KUA.pptxSTRATEGI PENGUATAN MUTU LAYANAN KUA.pptx
STRATEGI PENGUATAN MUTU LAYANAN KUA.pptxBidangUraisBanten
 
strategipenguatanmutulayanankua-220825044031-477ccd20.pdf
strategipenguatanmutulayanankua-220825044031-477ccd20.pdfstrategipenguatanmutulayanankua-220825044031-477ccd20.pdf
strategipenguatanmutulayanankua-220825044031-477ccd20.pdfMaulanFazry1
 
Implementasi Sistem Informasi pada Sekretariat Jenderal MPR RI
Implementasi Sistem Informasi pada Sekretariat Jenderal MPR RIImplementasi Sistem Informasi pada Sekretariat Jenderal MPR RI
Implementasi Sistem Informasi pada Sekretariat Jenderal MPR RIAzhyqaRereanticaMart
 
Materi Paparan Capaian Kinerja Pengurus.pptx
Materi Paparan Capaian Kinerja Pengurus.pptxMateri Paparan Capaian Kinerja Pengurus.pptx
Materi Paparan Capaian Kinerja Pengurus.pptxRikoHutabarat1
 
Relevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja Pelayanan
Relevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja PelayananRelevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja Pelayanan
Relevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja PelayananTri Widodo W. UTOMO
 
Penguatan kelembagaan dengan CSR
Penguatan kelembagaan dengan CSRPenguatan kelembagaan dengan CSR
Penguatan kelembagaan dengan CSRBabay Suhendri
 
Tor kegiatan web desa dan sid kabupaten ciamis
Tor kegiatan web desa dan sid kabupaten ciamisTor kegiatan web desa dan sid kabupaten ciamis
Tor kegiatan web desa dan sid kabupaten ciamisSutardjo ( Mang Ojo )
 
Executive Summary IGI 2014 lengkap
Executive Summary IGI 2014 lengkapExecutive Summary IGI 2014 lengkap
Executive Summary IGI 2014 lengkapLenny Hidayat
 
Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)
Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)
Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)Kurniawan Saputra
 
2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...
2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...
2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...WulanHandayani19
 
Buku direktori administrasi negara 2014 final
Buku direktori administrasi negara 2014 finalBuku direktori administrasi negara 2014 final
Buku direktori administrasi negara 2014 finalWitra Apdhi Almash
 

Similar to Sistem dan Prosedur Pelayanan di Desa (20)

Penguatan Budaya Kerja_Paparan.pptx
Penguatan Budaya Kerja_Paparan.pptxPenguatan Budaya Kerja_Paparan.pptx
Penguatan Budaya Kerja_Paparan.pptx
 
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negaraVersi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Kebijakan SIPP.pptx
Kebijakan SIPP.pptxKebijakan SIPP.pptx
Kebijakan SIPP.pptx
 
PROPOSAL KF
PROPOSAL KFPROPOSAL KF
PROPOSAL KF
 
Kebijakan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik
Kebijakan Revolusi Mental untuk Pelayanan PublikKebijakan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik
Kebijakan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik
 
Presentasi Revitalisasi Posyandu Pak SEK.pptx
Presentasi Revitalisasi Posyandu Pak SEK.pptxPresentasi Revitalisasi Posyandu Pak SEK.pptx
Presentasi Revitalisasi Posyandu Pak SEK.pptx
 
STRATEGI PENGUATAN MUTU LAYANAN KUA.pptx
STRATEGI PENGUATAN MUTU LAYANAN KUA.pptxSTRATEGI PENGUATAN MUTU LAYANAN KUA.pptx
STRATEGI PENGUATAN MUTU LAYANAN KUA.pptx
 
strategipenguatanmutulayanankua-220825044031-477ccd20.pdf
strategipenguatanmutulayanankua-220825044031-477ccd20.pdfstrategipenguatanmutulayanankua-220825044031-477ccd20.pdf
strategipenguatanmutulayanankua-220825044031-477ccd20.pdf
 
Implementasi Sistem Informasi pada Sekretariat Jenderal MPR RI
Implementasi Sistem Informasi pada Sekretariat Jenderal MPR RIImplementasi Sistem Informasi pada Sekretariat Jenderal MPR RI
Implementasi Sistem Informasi pada Sekretariat Jenderal MPR RI
 
Materi Paparan Capaian Kinerja Pengurus.pptx
Materi Paparan Capaian Kinerja Pengurus.pptxMateri Paparan Capaian Kinerja Pengurus.pptx
Materi Paparan Capaian Kinerja Pengurus.pptx
 
Relevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja Pelayanan
Relevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja PelayananRelevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja Pelayanan
Relevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja Pelayanan
 
Penguatan kelembagaan dengan CSR
Penguatan kelembagaan dengan CSRPenguatan kelembagaan dengan CSR
Penguatan kelembagaan dengan CSR
 
Komunikasi Dalam Situasi Krisis
Komunikasi Dalam Situasi KrisisKomunikasi Dalam Situasi Krisis
Komunikasi Dalam Situasi Krisis
 
Tor kegiatan web desa dan sid kabupaten ciamis
Tor kegiatan web desa dan sid kabupaten ciamisTor kegiatan web desa dan sid kabupaten ciamis
Tor kegiatan web desa dan sid kabupaten ciamis
 
Executive Summary IGI 2014 lengkap
Executive Summary IGI 2014 lengkapExecutive Summary IGI 2014 lengkap
Executive Summary IGI 2014 lengkap
 
Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)
Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)
Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)
 
Open Data + Industri Ekstraktif
Open Data + Industri EkstraktifOpen Data + Industri Ekstraktif
Open Data + Industri Ekstraktif
 
2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...
2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...
2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...
 
Buku direktori administrasi negara 2014 final
Buku direktori administrasi negara 2014 finalBuku direktori administrasi negara 2014 final
Buku direktori administrasi negara 2014 final
 

More from Muh Firyal Akbar

Strategi Capacity Building.pptx
Strategi Capacity Building.pptxStrategi Capacity Building.pptx
Strategi Capacity Building.pptxMuh Firyal Akbar
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakanMuh Firyal Akbar
 
2 Model Formulasi Kebijakan
2 Model Formulasi Kebijakan2 Model Formulasi Kebijakan
2 Model Formulasi KebijakanMuh Firyal Akbar
 
Pengertian Kebijakan Publik
Pengertian Kebijakan PublikPengertian Kebijakan Publik
Pengertian Kebijakan PublikMuh Firyal Akbar
 
Birokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikBirokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikMuh Firyal Akbar
 

More from Muh Firyal Akbar (7)

Strategi Capacity Building.pptx
Strategi Capacity Building.pptxStrategi Capacity Building.pptx
Strategi Capacity Building.pptx
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan
 
2 Model Formulasi Kebijakan
2 Model Formulasi Kebijakan2 Model Formulasi Kebijakan
2 Model Formulasi Kebijakan
 
Pengertian Kebijakan Publik
Pengertian Kebijakan PublikPengertian Kebijakan Publik
Pengertian Kebijakan Publik
 
Birokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikBirokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian Politik
 
Sistim Sosial Politik
Sistim Sosial PolitikSistim Sosial Politik
Sistim Sosial Politik
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politik
 

Sistem dan Prosedur Pelayanan di Desa

  • 1. Company LOGO SISTEM DAN PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK MUH. FIRYAL AKBAR, S.IP,M.Si Disampaikan Pada Kegiatan Pengabdian Internal Dosen Berbasis KKD di Desa Ulapato A
  • 2. Company name DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN INDONESIA Sumber Data : Kemendagri Update Data : 2015-2016 Provinsi : 34 buah Kabupaten : 486 buah Kecamatan : 6.793 buah Desa : 74.053 buah Kelurahan : 8.300 buah
  • 3. Company name DATA WILAYAH ADMINISTRASI PROVINSI GORONTALO  Sumber Data : Wikipedia Indonesia  Update Data : 2015-2016  Kabupaten/Kota : 6  Kecamatan : 77  Desa/Kelurahan : 735
  • 4. Company name LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2015
  • 5. Company name LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2015
  • 6. Company name ALOKASI DANA DESA 2016  APBN tahun 2016 disahkan DPR RI pada 30 Oktober 2016. Alokasi Dana Desa dalam APBN dialokasikan sebesar 46,98 Trilyun Rupiah, hingga saat ini baru mencapai 6,5 persen dari total anggaran belanja transfer ke daerah, masih dibawah 10 persen sebagaimana diamanatkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sejauh ini dibandingkan alokasi dana desa tahun lalu, Dana Desa mengalami peningkatan sebesar 26,22 trilyun rupiah atau meningkat 126 persen dari alokasi dana desa tahun 2015 yang hanya sebesar 20,77 Trilyun rupiah.  Alokasi APBN untuk dana desa sebesar 46,98 trilyun rupiah ini akan didistribusikan untuk 74.754 desa seluruh Indonesia, sehingga rata- rata perdesa akan mendapatkan alokasi dana desa dari negara sebesar 628,49 juta rupiah.
  • 8. Company name SISTEM ?? “Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh” (Pamudji:1981) Sistem adalah Kumpulan dari elemen-elemen yang beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran
  • 9. Company name HAKIKAT PELAYANAN Hakikat Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur Pemerintah sebagai abdi masyarakat
  • 10. Company name TUJUAN PELAYANAN  Tujuan Pelayanan Publik pada dasarnya adalah memuaskan keinginan masyarakat atau publik dengan memberikan kualitas pelayanan yang baik.
  • 11. Company name PRINSIP PELAYANAN PUBLIK PRINSIP PELAYANAN PUBLIK #KESEDERHANAAN #KEJELASAN #KEPASTIAN WAKTU #AKURASI #KEAMANAN Text Text #TANGGUNG JAWAB #KELENGKAPAN INFRASTRUKTUR #KEMUDAHAN AKSES #KEDISPLINAN,KE SOPANAN, KERAMAHAN #KENYAMANAN
  • 12. Company name Indikator Pelayanan Publik (Sinambela) 2001 2002 2003 2004
  • 15. Company name Perubahan Paradigma Pelayanan MAKIN LAMA MAKIN SEDERHANA MAKIN LAMA MAKIN MURAH MAKIN LAMA MAKIN DIPERBARUI MAKIN LAMA MAKIN BAIK MORE SIMPLE) CHEAPER NEWER BETTER
  • 16. Company name PARADIGMA PELAYANAN KONTEMPORER 1 TOTAL QUALITY MANAGEMENT (W. EDWARDS DEMING), BERFOKUS PADA PELANGGAN 2 KONSEP REIVENTING GOVERNMENT (OSBORNE DAN GEBLER), MEWIRAUSAHA KAN BIROKRASI 3 EMPOWERME NT FUNCTION (POLLIT), MEMBERDAYA KAN MASYARAKAT
  • 17. Company name Hasil Pelaksanaan Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2016 (Sumber Laporan ORI Tahun 2016)
  • 18. Company name Hasil Pelaksanaan Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2016 (Sumber Laporan ORI Tahun 2016)
  • 19. Company name Standar Pelayanan Publik (Pasal 21 UU NO.25 THN 2009) PERSYARATAN2 SISTEM,MEKANISME,PROSEDUR3 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN4 PRODUK PELAYANAN6 BIAYA/TARIF5 SARANA/FASILITAS7 KOMPETENSI8DASAR HUKUM1 JAMINAN KEAMANAN13 PENANGANAN PENGADUAN10 PENGAWASAN INTERNAL9 KEPASTIAN PELAYANAN12 JUMLAH PELAKSANA11 EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN14
  • 20. Company name PERILAKU APARAT PELAKSANA PELAYANAN (UU NO.25 THN 2009) CERMAT2 SANTUN & RAMAH3 TEGAS,HANDAL4 TIDAK MEMPERSULIT6 PROFESIONAL5 PATUH ATURAN YG SAH/WAJAR7 KEPASTIAN HUKUM8ADIL DAN TIDAK DISKRIMINATIF1 TIDAK MENYIMPANG DARI PROSEDUR 13 TIDAK MEMBOCORKAN INFORMASI10 MENJUNJUNG TINGGI INTEGRITAS & AKUNTABILITAS 9 TDK MENYALAHGUNAKAN FASILITAS & SARANA 12 MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN 11 TDK MENYALAHGUNAKAN JABATAN14
  • 21. Company name TUGAS PENYELENGGARA PELAYANAN Menyusun dan Menetapkan Standar Pelayanan Menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan Menempatkan pelaksanan yang kompeten
  • 22. Company name SOP ?? Standar Operasional Prosedur?? SOP : Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktifitas organisasi,bagaimana dan kapan harus dilakukan,dimana, dan oleh siapa dilakukan
  • 23. Company name PRINSIP PENYUSUNAN SOP EFISIEN & EFEKTIF2 KESELARASAN3 KETERUKURAN4 ORIENTASI PELANGGAN6 DINAMIS5 KEPATUHAN HUKUM7 KEPASTIAN HUKUM8 KEMUDAHAN & KEJELASAN1