Dokumen tersebut membahas tentang cybercrime dan cyberlaw di Indonesia. Beberapa kasus cybercrime dijelaskan seperti penipuan online dan pelanggaran UU ITE. Cybercrime disebabkan faktor teknis dan sosial ekonomi. Sedangkan cyberlaw merupakan aturan hukum untuk menangani cybercrime berdasarkan undang-undang di Indonesia.

1. BEBERAPA KASUS CYBERCRIME SERTA
PENEGAKAN HUKUM CYBERLAW YANG ADA
DI INDONESIA
Disusun Oleh :
Karani Putuyoeri Syuhadda 12151679
Desma Guntari 12155137
Defani Ayu Shabrina 12152400
Fadil Heru Mukti 12152972
Finda Murti Pertiwi 12154690
M. Andhika Fachry 12154094
Program Studi Manajemen Informatika
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika
Jakarta
2018

2. LATAR BELAKANG
Perkembangan yang pesat dalam teknologi informasi
dan komunikasi menyebabkan kejahatan-kejahatan baru. Hal
ini merupakan bentuk dari sisi negatif dalam pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi yaitu perbuatan melawan
hukum di dunia maya.
Contoh-contoh kejahatan dalam dunia maya atau yang
sering disebut sebagai tindakan Cybercrime, yakni tindakan
carding, hacking, penipuan, terorisme, pornografi, penyebaran
kelompok pedofilia dan penyebaran informasi palsu.
Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman lebih lanjut
mengenai cybercrime dan cyberlaw, bentuk-bentuk kejahatan,
sebab-sebab terjadinya kejahatan dan dampak apa saja yang
yang dapat ditimbulkan dengan adanya perkembangan
teknologi yang begitu pesat.

3. MAKSUD DAN TUJUAN
Tujuan sebagai berikut;
1. Untuk mengetahui bagaimana Cybercrime dan
Cyberlaw di Indonesia.
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang
Cybercrime dan Cyberlaw.
3. Supaya pembaca bisa dapat berhati hati dalam
kejahatan dunia maya
Sedangkan tujuan dari penulisan makalah ini adalah
untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Etika
Profesi Teknik Informasi dan Komunikasi.

4. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan masalah-masalah tersebut,
permasalahan dan pembahasan masalah pada
Cyber Crime dan Cyber Law di Indonesia.
1. Pengertian tentang Cybercrime dan Cyberlaw.
2. Klasifikasi Cybercrime dan Cyberlaw.
3. Perkembangan Cybercrime dan Cyberlaw.
4. Jenis-jenis cybercrime berdasarkan aktifitas.
5. Jenis-jenis Cybercrime berdasarkan motif

5. Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno: "ethikos", yang berarti
"timbul dari kebiasaan" yaitu sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang
utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi
mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan
penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.
Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan
penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya
memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang
khusus untuk bidang profesi tersebut. TI terbagi dalam 3 kelompok, yakni:
1. Mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak (software)
2. Mereka yang bergelut di bidang perangkat keras (hardware)
3. Mereka yang bergelut dalam operasional sistem informasi
Pengertian EPTIK

6. CYBER CRIME
Cybercrime adalah tindakan pidana kriminal yang
dilakukan pada teknologi internet (Cyber Space), baik yang
menyerang fasilitas umum di dalam Cyber Space ataupun
kepemilikan pribadi. Secara teknik tindak pidana tersebut
dapat dibedakan menjadi off-line crime, semi on-line crime,
dan cybercrime. Masing-masing memiliki karakteristik
tersendiri, namun perbedaan utama antara ketiganya adalah
keterhubungan dengan jaringan informasi publik (internet).
Motif Cyber Crime
 Motif intelektual
 Motif ekonomi, politik, dan kriminal
Pengertian Cyber Crime

7. Faktor penyebab munculnya Cyber Crime
 Faktor Teknis
Saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan yang lain memudahkan
pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya.
 Faktor Sosial ekonomi
Keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul bersamaan dengan
internet. Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat
membutuhkan perangkat keamanan jaringan. Melihat kenyataan seperti itu,
Cybercrime berada dalam skenerio besar dari kegiatan ekonomi dunia.
Jenis-jenis Cyber Crime
 Sebagai tindak kejahatan Murni
Kejahatan terjadi secara sengaja dan terencana untuk melakukan perusakan,
pencurian, tindakan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer.
 Sebagai tindak kejahatan Abu-abu (tidak jelas)
Kejahatan terjadi terhadap sistem komputer tetapi tidak melakukan
perusakan, pencurian, tindakan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem
komputer.

8. CYBER LAW
Pengertian Cyberlaw
Cyberlaw dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan hukum
yang diberlakukan untuk menanggulangi perbuatan melawan hukum yang
dilakukan dengan menggunakan teknologi internet (Cybercrime).
Aspek Hukum Terhadap Cyber Crime
1. Azas Subjective Territoriality
2. Azas Objective Territoriality
3. Azas Nasionality
4. Azas Protective Principle
5. Azas Universality
6. Azas Protective Principle

9. CYBERLAW DI INDONESIA
Undang-undang yang dijadikan rujukan oleh aparat penegak hukum untuk menjaring cyber crime
menurut Wahid (2005:145) adalah:
1. UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik ( UU ITE)
 Pasal 27 tentang pelanggaran asusila, judi, menghina dan mencemari nama baik, memeras dan
mengancam
 Pasal 28 tentang perugian konsumen transaksi elektronik
 Pasal 30 tentang pembobolan sistem komputer orang lain
 Pasal 31 tentang penyadapan informasi elektronik
 Pasal 32 tentang pncurian data atau informasi elektronik
 Pasal 34 tentang penyebaran data atau informasi elektronik
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
 Pasal 112 KUHP tentang pembocoran rahasia
 Pasal 167 KUHP tentang pemaksaan dan pemalsuan
 Pasal 282 KUHP tentang pornografi
 Pasal 296 KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan
 Pasal 362 KUHP tentang pencurian data
 Pasal 372 KUHP tentang penggelapan data
 Pasal 378 KUHP tentang pencurian identitas
 Pasal 406 KUHP tentang perusakan
 Pasal 506 KUHP tentang pelanggaran ketertiban umum
3. Undang-undang Hak Cipta (UUHC)
Ketentuan pidana yang digunakan untuk menjaring cyber crime diantaranya terumus di dalam pasal 72
dan pasal 73 UUHC No. 12 Tahun 2002.

10. ANALISA KASUS
Guru SD Jadi Tersangka Penipuan Online Miliaran Rupiah
(17/5/18) Kepolisian menetapkan M. Syaiful Arif, seorang guru
sekolah dasar di Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai
tersangka kasus penipuan online. Modus pelaku yakni
menawarkan investasi dengan keuntungan berlipat ganda yang
ditawarkan lewat jejaring social dengan perputaran uangnya
ditaksir mencapai Rp. 2,5 miliar.
Polisi menyita uang sebesar Rp 2,8 juta, empat buku rekening,
sebuah komputer jinjing, 27 lembar bukti transfer, sebuah mobil
Honda Jazz, transkip pembicaraan, dan banyak lagi dari tangan
pelaku.

11. HASIL ANALISA
Kasus yang di lakukan oleh guru SD tresebut merupakan kasus
kejahatan penipuan online. Pasal 45 A (1) UU tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu:
Pasal 45A
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian
konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
Untuk selanjutnya disarankan bagi pengguna jejaring sosial, agar lebih
teliti lagi dalam mencerna berbagai informasi terkait dengan bisnis
online yang sekarang semakin marak di dunia Cyber. Agar tidak
terjadi lagi penipuan yang merugikan banyak orang.

12. Kesimpulan
Berdasarkan pelaksanaan kuliah kerja praktek selama di
Dinas Pendidikan Kota Depok, maka diperoleh kesimpulan
bahwa Pengolahan data menggunakan sistem manual
sungguh tidak efektif dan tidak efesien serta membutuhkan
waktu yang lama sehingga informasi yang di hasilkan tidak
begitu akurat. Dalam pengolahan data membutuhkan waktu
yang lama dan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.
Saran
Cybercrime adalah bentuk kejahatan yang mestinya kita
hindari atau kita berantas keberadaannya. Cyberlaw adalah
salah satu perangkat yang dipakai oleh suatu negara untuk
melawan dan mengendalikan kejahatan dunia maya
(cybercrime) khususnya dalam hal kasus cybercrime yang
sedang tumbuh di wilayah negara tersebut. Seperti layaknya
pelanggar hukum dan penegak hukum.