Dokumen tersebut membahas tentang hukum siber (cyber law) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Ia menjelaskan definisi dan ruang lingkup cyber law, topik yang diatur dalam cyber law seperti keamanan informasi dan transaksi online, serta dampak positif dan negatif dari penerapan UU ITE.

1. CYBER LAW
DITULIS OLEH :
M. Rafli Ramadhan
Zain DarmaW. S.

2. BAB I PENDAHULUAN

3. PENDAHULUAN
Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum
telematika. Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang
terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum
telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media,
dan hukum informatika.
Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of information
technology), hukum dunia maya (virtual world law), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut
lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi
baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi
berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual.
Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian
informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian
dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

4. BAB II CYBER LAW DAN UU ITE

5. CYBER LAW
Cyberlaw adalah hukum yang digunakan didunia cyber ( dunia maya ) yang umumnya
diasosiasikan dengan internet. Cyberlaw merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi
suatu aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan
dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber
atau dunia maya. Cyberlaw sendiri merupakan istilah yang berasal dari Cyberspace Law. Cyberlaw
akan memainkan peranannya dalam dunia masa depan, karena nyaris tidak ada lagi segi kehidupan
yang tidak tersentuh oleh keajaiban teknologi dewasa ini dimana kita perlu sebuah perangkat
aturan main didalamnya.
Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap tindakan perilaku
seseorang dan masyarakat dimana akan ada sangsi bagi yang melanggar. Pada dasarnya sebuah
undang - undang dibuat sebagai jawaban hukum terhadap persoalan yang ada di masyarakat,
namun pada pelaksanaannya tak jarang suatu undang - undang yang sudah terbentuk menemui
kenyataan yang mungkin tidak terjangkau saat undang - undang di bentuk.

6. TOPIC DI DALAM CYBER LAW
a) Information security : Menyangkut masalah keotentikan pengirim atau penerima dan
integritas dari pesan yang mengalir melalui internet. Dalam hal ini diatur masalah
kerahasiaan dan keabsahan tanda tangan elektronik.
b) On-line transaction : Meliputi penawaran, jual-beli, pembayaran sampai pengiriman
barang melalui internet.
c) Right in electronic information : Soal hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi
pengguna maupun penyedia content.

7. TOPIC DI DALAM CYBER LAW
d) Regulation information content : Sejauh mana perangkat hukum mengatur content
yang dialirkan melalui internet.
e) Regulation on-line contact : Tata karma dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui
internet termasuk perpajakan, retriksi eksport-import, kriminalitas dan yurisdiksi hukum

8. RUANG LINGKUP CYBER LAW
Pembahasan mengenai ruang lingkup ”cyber law” dimaksudkan sebagai inventarisasi atas
persoalan-persoalan atau aspek-aspek hukum yang diperkirakan berkaitan dengan pemanfaatan
Internet. Secara garis besar ruang lingkup ”cyber law” ini berkaitan dengan persoalan-persoalan
atau aspek hukum dari:
E-Commerce, Trademarks, Privacy & Security on Internet, Copyright, Defamation, Content
Regulation, Disptle Settelment, dan sebagainya.

9. UNDANG – UNDANG ITE
UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah ketentuan yang
berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang -
undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum
Indonesia. Undang - undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) atau yang disebut
cyberlaw, digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang
memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya.
Pada UU ITE ini juga diatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan melalui internet. UU
ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis diinternet dan masyarakat pada umumnya untuk
mendapat kepastian hukum dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan elektronik digital
sebagai bukti yang sah dipengadilan. UU ITE sendiri baru ada di Indonesia dan telah disahkan oleh
DPR RI pada tanggal 21 April 2008. UU ITE terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal yang mengupas secara
mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi didalamnya.

10. DAMPAK POSITIF UU ITE
Berdasarkan dari pengamatan para pakar hukum dan politik UU ITE mempunyai sisi
positif bagi Indonesia. Misalnya memberikan peluang bagi bisnis baru bagi para wiraswastawan di
Indonesia karena penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan berbadan hukum dan berdomisili
di Indonesia.Otomatis jika dilihat dari segi ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selain pajak yang dapat menambah penghasilan negara juga menyerap tenaga kerja dan
meninggkatkan penghasilan penduduk.
UU itu juga dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan,
memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi dan sistem elektronik serta memberikan
perlindungan hukum terhadap kegiatan ekonomi misalnya transaksi dagang.Penyalahgunaan
internet kerap kali terjadi seperti pembobolan situs-situs tertentu milik pemerintah.Kegiatan
ekonomi lewat transaksi elektronik seperti bisnis lewat internet juga dapat meminimalisir adanya
penyalahgunaan dan penipuan.

11. DAMPAK NEGATIF UU ITE
Selain memiliki sisi positif UU ITE ternyata juga terdapat sisi negatifnya.Contoh kasus
Prita Mulyasari yang berurusan dengan Rumah Sakit Omni Internasional juga sempat dijerat
dengan undang-undang ini. Prita dituduh mencemarkan nama baik lewat internet. Padahal dalam
undang-undang konsumen dijelaskan bahwa hak dari konsumen untuk menyampaikan keluh
kesah mengenai pelayanan publik.
Dalam hal ini seolah-olah terjadi tumpang tindih antara UU ITE dengan UU konsumen. UU
ITE juga dianggap banyak oleh pihak bahwa undang-undang tersebut membatasi hak kebebasan
berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan menghambat kreativitas dalam berinternet.Padahal
sudah jelas bahwa negara menjamin kebebasan

12. BAB III KESIMPULAN

13. KESIMPULAN
Di dunia ini banyak hal yang memiliki dualisme yang kedua sisinya saling berlawanan.
Seperti teknologi informasi dan komunikasi, hal ini diyakini sebagai hasil karya cipta peradaban
manusia tertinggi pada zaman ini. Namun karena keberadaannya yang bagai memiliki dua mata
pisau yang saling berlawanan, satu mata pisau dapat menjadi manfaat bagi banyak orang,
sedangkan mata pisau lainnya dapat menjadi sumber kerugian bagi yang lain, banyak pihak yang
memilih untuk tidak berinteraksi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai manusia
yang beradab, dalam menyikapi dan menggunakan teknologi ini, mestinya kita dapat memilah
mana yang baik, benar dan bermanfaat bagi sesama, kemudian mengambilnya sebagai
penyambung mata rantai kebaikan terhadap sesama, kita juga mesti pandai melihat mana yang
buruk dan merugikan bagi orang lain untuk selanjutnya kita menghindari atau memberantasnya
jika hal itu ada di hadapan kita

14. SARAN DAN KRITIK
Di dunia ini banyak hal yang memiliki dualisme yang kedua sisinya saling berlawanan.
Seperti teknologi informasi dan komunikasi, hal ini diyakini sebagai hasil karya cipta peradaban
manusia tertinggi pada zaman ini. Namun karena keberadaannya yang bagai memiliki dua mata
pisau yang saling berlawanan, satu mata pisau dapat menjadi manfaat bagi banyak orang,
sedangkan mata pisau lainnya dapat menjadi sumber kerugian bagi yang lain, banyak pihak yang
memilih untuk tidak berinteraksi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai manusia
yang beradab, dalam menyikapi dan menggunakan teknologi ini, mestinya kita dapat memilah
mana yang baik, benar dan bermanfaat bagi sesama, kemudian mengambilnya sebagai
penyambung mata rantai kebaikan terhadap sesama, kita juga mesti pandai melihat mana yang
buruk dan merugikan bagi orang lain untuk selanjutnya kita menghindari atau memberantasnya
jika hal itu ada di hadapan kita