Download as PDF, PPTX
Uploaded byMuhammad Bahrudin
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pustakawan melalui Penyesuaian/Inpassing
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut: Proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional pustakawan melalui penyesuaian/inpassing dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi untuk memenuhi formasi jabatan fungsional sesuai dengan kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, dan uji kompetensi yang disyaratkan.
More Related Content
Similar to Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pustakawan melalui Penyesuaian/Inpassing
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pustakawan melalui Penyesuaian/Inpassing
- 1. P E NG A N G K A T A N P N S D A L A M J A B A T A N F U N G S I O N A L P U S T A K A W A N M E L A L U I P E N Y E S U A I A N / I N PA S S I N G O l e h : O p o n g S u m i a t i P u s a t P e n g e m b a n g a n P u s t a k a w a n D e p u t i B i d a n g P e n g e m b a n g a n S u m b e r D a y a P e r p u s t a k a a n P e r p u s t a k a a n N a s i o n a l R I 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 1
- 2. Penyesuaian/Inpassing 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNKRIstek 2 adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu Didasarkan pada kebutuhan organisasi/formasi Mengikuti ketentuan yang berlaku (Menpan RB & Instansi Pembina) Mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan bulan Desember 2018
- 3. Latar Belakang KebijakanInpassing 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 3 UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Moratorium Penerimaan CPNS Reorganisasi Kabinet Kerja
- 4. Lanjutan... Adanya Penataan Organisasiyang berdampak pada penataan ASN-PNS pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Adanya Kebijakan Penguatan dan pengembangan PNS dalam Jabatan Fungsional. Dalam rangka pengembangan karier dan profesionalisme serta peningkatan kinerja organisasi Pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 4
- 5. 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNKRIstek 5 Jabatan Jumlah 1 JPTUtama &Madya (Eselon I) 654 2 JPTPratama (Eselon II) 20,383 3 Administrator (Eselon III) 100,016 4 Pengawas (Eselon IV) 332,667 5 Pelaksana (Eselon V) 16,809 6 JFT Guru 1,675,562 7 JFT Kesehatan 194,515 8 JFT Teknis 448,302 9 JFU Administrasi 1,686,407 Jabatan Fungsional Umum (JFU) Administrasi sangat dominan (37.68%). Perlu dikelola melalui: • Pengalihan JFU Adm ke JFT Teknis bagi yang memenuhi syarat • Peningkatan Kompetensi • Formasi JFU Administrasi dibatasi JUMLAH PNS MENURUT JABATAN Pengawas (Eselon IV) 7.43% JFT Guru 37.44% JFT Kesehatan 4.34% JFT Teknis 10.01% JFU Administrasi 37.68% Catatan: Pengangkatan PNS dari jalurhonorer THK1-THK2 dari tahun 2005-2014= 1.163.883
- 6. Dasar Hukum • Undang-UndangNomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan • Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 • Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 6
- 7. Lanjutan… • Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing • Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 32 Tahun 2014 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya • Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 7
- 8. Lanjutan… • Keputusan KepalaPerpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 • Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Melalui Penyesuaian/Inpassing 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 8
- 9. Definisi/Pengertian • Jabatan FungsionalPustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. • Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. • Kepustakawanan adalah kegiatan ilmiah dan profesional yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan. • Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 9
- 10. Lanjutan… • Pejabat PembinaKepegawaian Pusat yang selanjutnya disingkat PPK Pusat adalah Menteri, JaksaAgung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian Lembaga Pemerintah Non Kementerian. • Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat PPK Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota. 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 10
- 11. Lanjutan… • Pimpinan UnitKerja adalah Pejabat setingkat eselon II pada Kementerian/Lembaga atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Provinsi dan Kabupaten/Kota. • Perpustakaan Nasional yang selanjutnya adalah Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pustakawan. • Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan yang selanjutnya disingkat LSP Pustakawan adalah lembaga yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP untuk melakukan sertifikasi kompetensi profesi Pustakawan. 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 11
- 12. Pengangkatan dalam JabatanFungsional Pustakawan 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 12 1. Penyesuaian/Inpanssing 2. Pengangkatan Pertama 3. Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain
- 13. Pengangkatan dalam JabatanFungsional Pustakawan Kualifikasi Pendidikan Pendidikan dan Pelatihan Pengalaman Uji Kompetensi/Sertifikasi Pencapaian Prestasi Kerja Penetapan Kebutuhan/Formasi Jabatan3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 13
- 14. PNS yang DapatDisesuaikan dalam Jabatan Fungsional Pustakawan 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 14 1 • Pelaksana, Pengawas, Administrator dan Pejabat Pimpinan Tinggi yang pernah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang Perpusdokinfo 2 • PNS yang pengangkatannya berdasarkan formasi sebagai pejabat fungsional Pustakawan setelah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. 3 • Pejabat fungsional Pustakawan yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena tidak dapat memenuhi angka kredit.
- 15. Persyaratan Umum KategoriJF Pustakawan Keterampilan 1. Berijazah paling rendah SLTAatau sederajat/Diploma I/Diploma II/Diploma III; 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/b; 3. Memiliki pengalamandalam pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan paling kurang 2 (dua) tahun; 4. Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang perpustakaan 5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 15
- 16. Persyaratan Umum KategoriJF Pustakawan Keahlian 1. Berijazah paling rendah Sarjana(S-1)/Diploma IV (D-IV); 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. Memiliki pengalamandalam pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan paling kurang 2 (dua) tahun; 4. Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang perpustakaan 5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 16
- 17. Persyaratan Administrasi 1. Fotokopiijazah terakhir yang disahkan oleh Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; 2. Fotokopi SK pengangkatan jabatan terakhir yg disahkan oleh Bagian Kepegawaian Instansi ybs; 3. Fotokopi SK pembebasan bagi Pustakawan yang dibebaskan sementara; 4. Fotokopi Kartu Pegawai; 5. Fotokopi penilaian prestasi kinerja 1 (satu) tahun terakhir; 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 17
- 18. Lanjutan… 6. DRH ygpengalaman ttg pelaksanaan tugas di bidang kepustakawanan selama paling singkat 2 th; 7. Surat persetujuan dari Pimpinan Unit Kerja; 8. Surat pernyataan bersedia diangkat dalam jf Pustakawandan tidak rangkap jabatan; 9. Surat pernyataan tidk pernah dijatuhi hukuman disiplin tk berat/sedang dlmkurun waktu 5 th terakhir; 10. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar. 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 18
- 19. Usia Paling Tinggi& Gol. Kepangkatan Keterampilan a. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana. b. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas. 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 19
- 20. Usia Paling Tinggi& Gol. Kepangkatan Keahlian a. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pelaksana dengan pangkat paling rendah Penata Muda (Gol. III/a). ` b. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Administrator dengan pangkat paling rendah Penata Tingkat I (Gol. III/d) dan Pengawas dengan pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (Gol. III/b). c. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun bagi Administrator dengan pangkat paling rendah Pembina (Gol. IV/a) yang akan menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya. d. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dengan pangkat paling rendah Pembina Tingkat I (Gol. IV/c).3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 20
- 21. Ketentuan Lain 1. BagiPNS dengan kualifikasi pendidikan SLTA, dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diangkat menjadi Pejabat Fungsional Pustakawan harus lulus pendidikan formal dengan jenjang pendidikan paling rendah Diploma II (D-II) perpustakaan, dokumentasi, dan informasi atau bidang lain serta lulus pendidikan dan pelatihan teknis perpustakaan dengan pola 150 jam pelatihan. 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 21
- 22. Lanjutan... 2. Bagi PNSdengan kualifikasi pendidikan SLTA yang lulus pendidikan formal dengan jenjang pendidikan paling rendah Diploma II (D-II) Perpustakaan, tidak diwajibkan mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis perpustakaan dengan pola 150 jam pelatihan. 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 22
- 23. Lanjutan... 3. Bagi PNSdengan kualifikasi pendidikan Diploma II (D-II), sampai dengan Doktor (S-3) selain bidang Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi Pejabat Fungsional Pustakawan harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis perpustakaan dengan pola 150 jam pelatihan. 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 23
- 24. Lanjutan... 4. Pejabat fungsionalPustakawan yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, dapat mengikuti penyesuaian/inpassing sepanjang belum ditetapkan keputusan pemberhentiannya paling lama 2 (dua) tahun sejak dibebaskan sementara. 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 24
- 25. Lanjutan... 5. Dalam halPNS tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 maka Surat Keputusan pengangkatan sebagai pejabat fungsional Pustakawan dicabut dan diberhentikan dari jabatannya. 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 25
- 26. Lanjutan... 6. PPK Pusatdan PPK Daerah dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah PNS dinyatakan lulus uji kompetensi harus sudah menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pustakawan sesuai dengan jabatan yang didudukinya. 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 26
- 27. Hal Lain yangPerlu Diperhatikan 1. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional pustakawan berdasarkan angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing. 2. PNS yang dibebaskan sementara dan belum diberhentikan dari jabatan fungsional pustakawan: a. Dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki. b. Penghitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi PNS paling kurang 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Surat Keputusan penyesuaian/inpassing PNS yang bersangkutan dalam jabatan fungsional pustakawan 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 27
- 28. Proses Penetapan FormasiKebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan 1. PPK Pusat dan PPK Daerah menyampaikan surat usulan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan kepada Kepala Perpustakaan Nasional untuk mendapatkan persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Kepala ini diundangkan. 2. Kepala Perpustakaan Nasional mengangkat Tim untuk melakukan validasi terhadap formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan yang diusulkan oleh PPK Pusat dan PPK Daerah. 3. Kepala Perpustakaan Nasional menyampaikan hasil validasi formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan yang diusulkan PPK Pusat dan PPK Daerah kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 28
- 29. Lanjutan… 4. Menteri PendayagunaanAparaturNegara dan Reformasi Birokrasi menetapkan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan melalui e- formasi berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dan pendapat Menteri Keuangan. 5. Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan hasil penetapan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan kepada PPK Pusat dan PPK Daerah dengan tembusan kepada Kepala Perpustakaan Nasional. 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 29
- 30. Alur Proses FormasiKebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan MULAI SELESAI PERMOHONAN USULAN FORMASI JFP PPK PUSAT DAN DAERAH VALIDASI USULAN USULAN FORMASI JFP TIM DARI PERPUSNAS PENYAMPAIAN HASILVALIDASI PERPUSNAS KE MENPANRB PENETAPAN FORMASI (E-FORMASI) MENPAN RB PENYAMPAIN HASIL PENETAPAN FORMASI MENPAN RB KE PPK & PERPUSNAS 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 30
- 31. Usulan Formasi KebutuhanJabatan Fungsional Pustakawan (Lampiran I Perka Kaperpusnas RI No 2/2017) No Nama Jabatan ABK Jumlah Pustakawan yang ada Kurang/ Lebih Usulan 1 Pustakawan Terampil 2 Pustakawan Mahir 3 Pustakawan Penyelia 4 Pustakawan Ahli Pertama 5 Pustakawan Ahli Muda 6 Pustakawan Ahli Madya 7 Pustakawan Ahli Utama 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 31
- 32. Tata Cara PelaksanaanPenyesuaian/Inpassing 1. PPK Pusat dan PPK Daerah menginformasikan kepada seluruh PNS di lingkungan masing-masing perihal penyesuaian/inpassing dalamJabatan Fungsional Pustakawan. 2. PNS mengajukan surat permohonan penyesuaian/inpassing kepada Pimpinan Unit Kerja dengan melampirkan persyaratan administrasi. 3. Pimpinan Unit Kerja menyeleksi berkas administrasi PNS yang mengajukan permohonan penyesuaian/inpassing. 4. Pimpinan Unit Kerja menetapkan daftar nama PNS yang dapat mengikuti penyesuaian/inpassing. 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 32
- 33. Tata Cara PelaksanaanPenyesuaian/Inpassing 5. Pimpinan Unit Kerja mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan administrasi kepada PPK Pusat dan PPK Daerah. 6. PPK Pusat dan PPK Daerah melakukan verifikasi dan validasi atas usulan dengan memperhatikan: a. kebenaran dan keabsahan usulan beserta berkas persyaratan administrasi yang dilampirkan; b. tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan formasi Jabatan Fungsional Pustakawan; dan c. tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, jabatan, serta masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit. 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 33
- 34. Lanjutan… 7. PPK Pusatdan PPK Daerah menyampaikan usulan PNS yang akan mengikuti uji kompetensi setelah memenuhi persyaratan administrasi kepada Kepala Perpustakaan Nasional. 8. Panitia uji kompetensi yang diangkat oleh Kaperpusnas melakukan uji kompetensi. 9. Panitia uji kompetensi menyampaikan hasil uji kompetensi kepada Kaperpusnas. 10. Kaperpusnas memberikan rekomendasi/ persetujuan pengangkatan PNS dlm JF opPustakawan kepada PPK Pusat dan PPK Daerah. 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 34
- 35. Lanjutan… 11. PPK Pusat& PPK Daerah menetapkan keputusan pengangkatan PNS dlm JF Pustakawan. 12. PPK Pusat dan PPK Daerah melaporkan hasil pengangkatan PNS dlm JF Pustakawan kepada Kaperrpusnas 13. Kepala Perpustakaan Nasional melaporkan hasil pelaksanaan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pustakawan kepada: a. Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan a. Kepala Badan Kepegawaian Negara. 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 35
- 36. Lanjutan… 8. Panitia ujikompetensi yang diangkat oleh Kaperpusnas melakukan uji kompetensi. 9. Panitia uji kompetensi menyampaikan hasil uji kompetensi kepada Kaperpusnas. 10. Kaperpusnas memberikan rekomendasi/ persetujuan pengangkatan PNS dlm JF opPustakawan kepada PPK Pusat dan PPK Daerah. 11. PPK Pusat & PPK Daerah menetapkan keputusan pengangkatan PNS dlm JF Pustakawan. 12. PPK Pusat dan PPK Daerah melaporkan hasil pengangkatan PNS dlm JF Pustakawan kepada Kaperrpusnas 13. Kepala Perpustakaan Nasional melaporkan hasil pelaksanaan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pustakawan kepada: a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan a. Kepala Badan Kepegawaian Negara. 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 36
- 37. Usulan Formasi JFPValidasi usulan Penyampaian hasil validasi Penetapan Kebutuhan Formasi JFP melalui e-formasi http://sdma.menpan.go.id/ Pertimbangan ke MENPANRB Pertimbangan ke MENPANRB Penyampaian hasil penetapan formasi Tembusan Penyampaian hasil penetapan formasi 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 37
- 38. ALUR PROSES INPASSINGJABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN PERMOHONAN INPASSING : PNS SELEKSI BERKAS ADMINISTRASI: ORGANISASI PENYAMPAIANUSULAN PNS YANG MENGIKUTI INPASSING PPK KEPADA PERPUSNAS MULAI INFORMASI INPASSING PPK DATABASE Pejabat Fungsional Pustakawan SELESAI Tidak memenuhi persyaratan PENETAPAN DAN PENGUSULAN PNS YANG MENGIKUTI INPASSING: ORGANISASI PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI : PANITIA UJI PENYAMPAIAN HASIL UJI PANITIA UJIKEPADA PERPUSNAS REKOMENDASI/ PERSETUJUAN KE DALAM JFP (PERPUSNAS KEPADA PPK KEPUTUSAN PENGANGKATAN PNS KE DALAM JFP : PPK LAPORAN HASIL PENGANGKATAN PNS KE DALAM JFP PPK KEPADA PERPUSNAS LAPORAN HASIL PELAKSANAAN INPASSING :(PERPUSNAS KEPADA MENPAN-RB DAN BKN) VERIFIKASIDAN VALLIDASI USULAN: PPK Memenuhi persyaratan Perbaikan usulan Lolos verifikasi dan validasi 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 38
- 39. Uji Kompetensi • Ujikompetensi akan dilakukan melalui 2 (dua) metode yaitu tes tertulis atau portofolio. • Bagi PNS yang akan mengikuti uji kompetensi melalui penilaian portofolio tidak perlu mengikuti tes tertulis. • Dokumen portofolio diserahkan pada saat menyerahkan dokumen persyaratan administrasi. • Pelaksanaan uji kompetensi melalui tes tertulis akan diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional setelah usulan PNS yang akan mengikuti penyesuaian/inpassing dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. • Waktu dan tempat pelaksanaan uji kompetensi ditentukan oleh Perpustakaan Nasional melalui surat resmi untuk disampaikan kepada PPK Pusat dan PPK Daerah. 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 39
- 40. Uji Kompetensi Tes Tertulis •PNS dengan kualifikasi pendidikan SLTA sampai dengan Doktor (S-3) selain bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informas PenilaianPortofolio • Pejabat fung Pustakawan yang dibebaskan sementara; • PNS yang pengangkatannya berdasarkan formasi sebagai Pjf Pustakawan; • PNS dengan kualifikasi pendidikan D-II s.d S-3 bidang perpusdokinfo; • PNS dgn kualifikasi pendidikan bid lain yg memiliki sertifikat diklat fung Pustkw; • PNS yang memiliki sertifikat kompetensi Pustakawan dan masih berlaku 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 40
- 41.
- 42. 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNKRIstek 42 Menghitung Kebutuhan Memetakan JF yang dibutuhkan Memetakan PNS yang Memenuhi Syarat Menayampaikan Usulan Pengangkatan JF Pelaporan
- 43. Pelaporan 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNKRIstek 43 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk rekapitulasi. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dalam bentuk rekapitulasi dan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing.
- 44. Jadwal Pelaksanaan Inpassing ForumPusdokinfoLPNK RIstek 44 • Inpassing timeline process • Perpusnas • Menyusun Tata Cara pengangkatan melalui Penyesuaian/Inpassing dan • Pedoman Kebutuhan JF Pustakawan • Februari 2017 • Perpusnas • Penetapan • Mengundangkan • Sosialisasi • Maret 2017 • Pemdadan K/L • Pengusulan peserta uji kompetensi • Proses pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing • September 2017 s.d. Desember 2018 • Perpusnas • Menyusun Instrumen Uji Kompetensi: Wawancara, tertulis, portofolio • Maret 2017 • Pemda dan K/L • Melakukan penghitungan kebutuhan formasi Jabatan fungsional pustakawan per jenjang jabatan • Pengusulan formasi jabatan pustakawan melalui Perpusnas • April s.d.Agustus 2017
- 45.