Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut: Proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional pustakawan melalui penyesuaian/inpassing dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi untuk memenuhi formasi jabatan fungsional sesuai dengan kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, dan uji kompetensi yang disyaratkan.

1. P E N G A N G K A T A N P N S D A L A M
J A B A T A N F U N G S I O N A L P U S T A K A W A N
M E L A L U I P E N Y E S U A I A N / I N PA S S I N G
O l e h :
O p o n g S u m i a t i
P u s a t P e n g e m b a n g a n P u s t a k a w a n
D e p u t i B i d a n g P e n g e m b a n g a n S u m b e r D a y a P e r p u s t a k a a n
P e r p u s t a k a a n N a s i o n a l R I
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 1

2. Penyesuaian/Inpassing
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 2
adalah proses
pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam
jabatan fungsional
guna memenuhi
kebutuhan organisasi
sesuai dengan
peraturan perundangan
dalam jangka waktu
tertentu
Didasarkan pada kebutuhan
organisasi/formasi
Mengikuti ketentuan yang
berlaku (Menpan RB &
Instansi Pembina)
Mulai berlaku pada tanggal
diundangkan sampai dengan
bulan Desember 2018

3. Latar Belakang Kebijakan Inpassing
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 3
UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
Moratorium Penerimaan CPNS
Reorganisasi Kabinet Kerja

4. Lanjutan...
Adanya Penataan Organisasi yang berdampak pada penataan
ASN-PNS pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Adanya Kebijakan Penguatan dan pengembangan PNS dalam
Jabatan Fungsional.
Dalam rangka pengembangan karier dan profesionalisme serta
peningkatan kinerja organisasi
Pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional pada
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 4

5. 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 5
Jabatan Jumlah
1 JPTUtama &Madya
(Eselon I)
654
2 JPTPratama (Eselon II) 20,383
3 Administrator (Eselon III) 100,016
4 Pengawas (Eselon IV) 332,667
5 Pelaksana (Eselon V) 16,809
6 JFT Guru 1,675,562
7 JFT Kesehatan 194,515
8 JFT Teknis 448,302
9 JFU Administrasi 1,686,407
Jabatan Fungsional Umum (JFU) Administrasi sangat dominan (37.68%).
Perlu dikelola melalui:
• Pengalihan JFU Adm ke JFT Teknis bagi yang memenuhi syarat
• Peningkatan Kompetensi
• Formasi JFU Administrasi dibatasi
JUMLAH PNS MENURUT JABATAN
Pengawas
(Eselon IV)
7.43%
JFT Guru
37.44%
JFT
Kesehatan
4.34%
JFT Teknis
10.01%
JFU Administrasi
37.68%
Catatan:
Pengangkatan PNS dari jalurhonorer THK1-THK2 dari tahun 2005-2014= 1.163.883

6. Dasar Hukum
• Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
• Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999
• Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145
Tahun 2015
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 6

7. Lanjutan…
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing
• Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun
2014 dan Nomor 32 Tahun 2014 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka
Kreditnya
• Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional
Pustakawan dan Angka Kreditnya
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 7

8. Lanjutan…
• Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala
Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001
• Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Melalui
Penyesuaian/Inpassing
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 8

9. Definisi/Pengertian
• Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup,
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan
kepustakawanan.
• Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan.
• Kepustakawanan adalah kegiatan ilmiah dan profesional yang meliputi pengelolaan
perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan.
• Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 9

10. Lanjutan…
• Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang selanjutnya disingkat PPK Pusat
adalah Menteri, JaksaAgung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara serta Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural eselon I dan
bukan merupakan bagian dari Kementerian Lembaga Pemerintah Non
Kementerian.
• Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat PPK
Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota.
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 10

11. Lanjutan…
• Pimpinan Unit Kerja adalah Pejabat setingkat eselon II pada
Kementerian/Lembaga atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
• Perpustakaan Nasional yang selanjutnya adalah Instansi Pembina Jabatan
Fungsional Pustakawan.
• Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan yang selanjutnya disingkat LSP
Pustakawan adalah lembaga yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional
Sertifikasi Profesi BNSP untuk melakukan sertifikasi kompetensi profesi
Pustakawan.
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 11

12. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
Pustakawan
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 12
1. Penyesuaian/Inpanssing
2. Pengangkatan Pertama
3. Pengangkatan Perpindahan dari
Jabatan Lain

13. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
Pustakawan
Kualifikasi Pendidikan
Pendidikan dan Pelatihan
Pengalaman
Uji Kompetensi/Sertifikasi
Pencapaian Prestasi Kerja
Penetapan Kebutuhan/Formasi Jabatan3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 13

14. PNS yang Dapat Disesuaikan dalam Jabatan
Fungsional Pustakawan
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 14
1
• Pelaksana,
Pengawas,
Administrator dan
Pejabat Pimpinan
Tinggi yang pernah
dan/atau masih
melaksanakan tugas
di bidang
Perpusdokinfo
2
• PNS yang
pengangkatannya
berdasarkan formasi
sebagai pejabat
fungsional
Pustakawan setelah
mendapatkan
kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi.
3
• Pejabat fungsional
Pustakawan yang
dibebaskan sementara
dari jabatannya karena
tidak dapat memenuhi
angka kredit.

15. Persyaratan Umum Kategori JF Pustakawan
Keterampilan
1. Berijazah paling rendah SLTAatau sederajat/Diploma
I/Diploma II/Diploma III;
2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/b;
3. Memiliki pengalamandalam pelaksanaan tugas di bidang
perpustakaan paling kurang 2 (dua) tahun;
4. Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang perpustakaan
5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir;
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 15

16. Persyaratan Umum Kategori JF Pustakawan
Keahlian
1. Berijazah paling rendah Sarjana(S-1)/Diploma IV (D-IV);
2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
3. Memiliki pengalamandalam pelaksanaan tugas di bidang
perpustakaan paling kurang 2 (dua) tahun;
4. Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang perpustakaan
5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir.
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 16

17. Persyaratan Administrasi
1. Fotokopi ijazah terakhir yang disahkan oleh Bagian Kepegawaian
Instansi yang bersangkutan;
2. Fotokopi SK pengangkatan jabatan terakhir yg disahkan oleh Bagian
Kepegawaian Instansi ybs;
3. Fotokopi SK pembebasan bagi Pustakawan yang dibebaskan
sementara;
4. Fotokopi Kartu Pegawai;
5. Fotokopi penilaian prestasi kinerja 1 (satu) tahun terakhir;
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 17

18. Lanjutan…
6. DRH yg pengalaman ttg pelaksanaan tugas di bidang
kepustakawanan selama paling singkat 2 th;
7. Surat persetujuan dari Pimpinan Unit Kerja;
8. Surat pernyataan bersedia diangkat dalam jf Pustakawandan tidak
rangkap jabatan;
9. Surat pernyataan tidk pernah dijatuhi hukuman disiplin tk berat/sedang
dlmkurun waktu 5 th terakhir;
10. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 18

19. Usia Paling Tinggi & Gol. Kepangkatan
Keterampilan
a. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi
pejabat pelaksana.
b. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi
administrator dan pengawas.
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 19

20. Usia Paling Tinggi & Gol. Kepangkatan
Keahlian
a. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi
Pelaksana dengan pangkat paling rendah Penata Muda (Gol. III/a). `
b. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi
Administrator dengan pangkat paling rendah Penata Tingkat I (Gol. III/d) dan
Pengawas dengan pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (Gol. III/b).
c. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun bagi Administrator dengan pangkat
paling rendah Pembina (Gol. IV/a) yang akan menduduki Jabatan Fungsional
Ahli Madya.
d. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi
Pejabat Pimpinan Tinggi dengan pangkat paling rendah Pembina Tingkat I
(Gol. IV/c).3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 20

21. Ketentuan Lain
1. Bagi PNS dengan kualifikasi pendidikan SLTA, dalam waktu paling lama
5 (lima) tahun setelah diangkat menjadi Pejabat Fungsional Pustakawan
harus lulus pendidikan formal dengan jenjang pendidikan paling rendah
Diploma II (D-II) perpustakaan, dokumentasi, dan informasi atau bidang
lain serta lulus pendidikan dan pelatihan teknis perpustakaan dengan
pola 150 jam pelatihan.
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 21

22. Lanjutan...
2. Bagi PNS dengan kualifikasi pendidikan SLTA yang lulus pendidikan
formal dengan jenjang pendidikan paling rendah Diploma II (D-II)
Perpustakaan, tidak diwajibkan mengikuti dan lulus pendidikan dan
pelatihan teknis perpustakaan dengan pola 150 jam pelatihan.
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 22

23. Lanjutan...
3. Bagi PNS dengan kualifikasi pendidikan Diploma II (D-II), sampai dengan
Doktor (S-3) selain bidang Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi, dalam
waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi Pejabat Fungsional
Pustakawan harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis
perpustakaan dengan pola 150 jam pelatihan.
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 23

24. Lanjutan...
4. Pejabat fungsional Pustakawan yang dibebaskan sementara dari jabatannya
karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam
jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, dapat mengikuti penyesuaian/inpassing
sepanjang belum ditetapkan keputusan pemberhentiannya paling lama 2 (dua)
tahun sejak dibebaskan sementara.
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 24

25. Lanjutan...
5. Dalam hal PNS tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada angka 1 dan angka 3 maka Surat Keputusan pengangkatan
sebagai pejabat fungsional Pustakawan dicabut dan diberhentikan dari
jabatannya.
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 25

26. Lanjutan...
6. PPK Pusat dan PPK Daerah dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan
setelah PNS dinyatakan lulus uji kompetensi harus sudah menerbitkan
Surat Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pustakawan
sesuai dengan jabatan yang didudukinya.
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 26

27. Hal Lain yang Perlu Diperhatikan
1. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional pustakawan berdasarkan
angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing.
2. PNS yang dibebaskan sementara dan belum diberhentikan dari jabatan
fungsional pustakawan:
a. Dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan
jabatan yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki.
b. Penghitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi PNS paling
kurang 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Surat Keputusan
penyesuaian/inpassing PNS yang bersangkutan dalam jabatan
fungsional pustakawan
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 27

28. Proses Penetapan Formasi Kebutuhan Jabatan
Fungsional Pustakawan
1. PPK Pusat dan PPK Daerah menyampaikan surat usulan formasi kebutuhan
Jabatan Fungsional Pustakawan kepada Kepala Perpustakaan Nasional untuk
mendapatkan persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Kepala
ini diundangkan.
2. Kepala Perpustakaan Nasional mengangkat Tim untuk melakukan validasi
terhadap formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan yang diusulkan
oleh PPK Pusat dan PPK Daerah.
3. Kepala Perpustakaan Nasional menyampaikan hasil validasi formasi
kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan yang diusulkan PPK Pusat dan
PPK Daerah kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 28

29. Lanjutan…
4. Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
menetapkan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan melalui e-
formasi berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara
dan pendapat Menteri Keuangan.
5. Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
menyampaikan hasil penetapan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional
Pustakawan kepada PPK Pusat dan PPK Daerah dengan tembusan kepada
Kepala Perpustakaan Nasional.
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 29

30. Alur Proses Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan
MULAI
SELESAI
PERMOHONAN
USULAN FORMASI JFP
PPK PUSAT DAN DAERAH
VALIDASI USULAN
USULAN FORMASI JFP
TIM DARI PERPUSNAS
PENYAMPAIAN HASILVALIDASI
PERPUSNAS KE MENPANRB
PENETAPAN FORMASI
(E-FORMASI)
MENPAN RB
PENYAMPAIN HASIL
PENETAPAN FORMASI
MENPAN RB
KE PPK & PERPUSNAS
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 30

31. Usulan Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional
Pustakawan
(Lampiran I Perka Kaperpusnas RI No 2/2017)
No Nama Jabatan ABK Jumlah
Pustakawan
yang ada
Kurang/ Lebih Usulan
1 Pustakawan Terampil
2 Pustakawan Mahir
3 Pustakawan Penyelia
4 Pustakawan Ahli Pertama
5 Pustakawan Ahli Muda
6 Pustakawan Ahli Madya
7 Pustakawan Ahli Utama
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 31

32. Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing
1. PPK Pusat dan PPK Daerah menginformasikan kepada seluruh PNS di
lingkungan masing-masing perihal penyesuaian/inpassing dalamJabatan
Fungsional Pustakawan.
2. PNS mengajukan surat permohonan penyesuaian/inpassing kepada Pimpinan
Unit Kerja dengan melampirkan persyaratan administrasi.
3. Pimpinan Unit Kerja menyeleksi berkas administrasi PNS yang mengajukan
permohonan penyesuaian/inpassing.
4. Pimpinan Unit Kerja menetapkan daftar nama PNS yang dapat mengikuti
penyesuaian/inpassing.
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 32

33. Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing
5. Pimpinan Unit Kerja mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan administrasi
kepada PPK Pusat dan PPK Daerah.
6. PPK Pusat dan PPK Daerah melakukan verifikasi dan validasi atas usulan dengan
memperhatikan:
a. kebenaran dan keabsahan usulan beserta berkas persyaratan administrasi yang
dilampirkan;
b. tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan formasi Jabatan
Fungsional Pustakawan; dan
c. tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, jabatan, serta masa kerja
kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka
kredit.
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 33

34. Lanjutan…
7. PPK Pusat dan PPK Daerah menyampaikan usulan PNS yang akan mengikuti
uji kompetensi setelah memenuhi persyaratan administrasi kepada Kepala
Perpustakaan Nasional.
8. Panitia uji kompetensi yang diangkat oleh Kaperpusnas melakukan uji
kompetensi.
9. Panitia uji kompetensi menyampaikan hasil uji kompetensi kepada
Kaperpusnas.
10. Kaperpusnas memberikan rekomendasi/ persetujuan pengangkatan PNS dlm
JF opPustakawan kepada PPK Pusat dan PPK Daerah.
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 34

35. Lanjutan…
11. PPK Pusat & PPK Daerah menetapkan keputusan pengangkatan PNS dlm JF
Pustakawan.
12. PPK Pusat dan PPK Daerah melaporkan hasil pengangkatan PNS dlm JF
Pustakawan kepada Kaperrpusnas
13. Kepala Perpustakaan Nasional melaporkan hasil pelaksanaan
penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pustakawan kepada:
a. Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
a. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 35

36. Lanjutan…
8. Panitia uji kompetensi yang diangkat oleh Kaperpusnas melakukan uji kompetensi.
9. Panitia uji kompetensi menyampaikan hasil uji kompetensi kepada Kaperpusnas.
10. Kaperpusnas memberikan rekomendasi/ persetujuan pengangkatan PNS dlm JF
opPustakawan kepada PPK Pusat dan PPK Daerah.
11. PPK Pusat & PPK Daerah menetapkan keputusan pengangkatan PNS dlm JF Pustakawan.
12. PPK Pusat dan PPK Daerah melaporkan hasil pengangkatan PNS dlm JF Pustakawan
kepada Kaperrpusnas
13. Kepala Perpustakaan Nasional melaporkan hasil pelaksanaan penyesuaian/inpassing
Jabatan Fungsional Pustakawan kepada:
a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
a. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 36

37. Usulan Formasi JFP Validasi usulan
Penyampaian hasil validasi
Penetapan Kebutuhan Formasi JFP melalui e-formasi
http://sdma.menpan.go.id/
Pertimbangan ke
MENPANRB
Pertimbangan ke
MENPANRB
Penyampaian hasil
penetapan formasi
Tembusan Penyampaian
hasil penetapan formasi
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 37

38. ALUR PROSES INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
PERMOHONAN
INPASSING :
PNS
SELEKSI
BERKAS
ADMINISTRASI:
ORGANISASI
PENYAMPAIANUSULAN PNS
YANG MENGIKUTI
INPASSING
PPK KEPADA PERPUSNAS
MULAI
INFORMASI INPASSING
PPK
DATABASE
Pejabat Fungsional
Pustakawan
SELESAI
Tidak memenuhi
persyaratan
PENETAPAN DAN
PENGUSULAN PNS YANG
MENGIKUTI INPASSING:
ORGANISASI
PELAKSANAAN UJI
KOMPETENSI :
PANITIA UJI
PENYAMPAIAN HASIL UJI
PANITIA UJIKEPADA
PERPUSNAS
REKOMENDASI/ PERSETUJUAN
KE DALAM JFP
(PERPUSNAS KEPADA PPK
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PNS KE DALAM JFP :
PPK
LAPORAN HASIL
PENGANGKATAN PNS KE
DALAM JFP
PPK KEPADA PERPUSNAS
LAPORAN HASIL
PELAKSANAAN INPASSING
:(PERPUSNAS KEPADA
MENPAN-RB DAN BKN)
VERIFIKASIDAN
VALLIDASI
USULAN:
PPK
Memenuhi
persyaratan
Perbaikan usulan
Lolos verifikasi
dan validasi
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 38

39. Uji Kompetensi
• Uji kompetensi akan dilakukan melalui 2 (dua) metode yaitu tes tertulis atau portofolio.
• Bagi PNS yang akan mengikuti uji kompetensi melalui penilaian portofolio tidak perlu mengikuti
tes tertulis.
• Dokumen portofolio diserahkan pada saat menyerahkan dokumen persyaratan administrasi.
• Pelaksanaan uji kompetensi melalui tes tertulis akan diselenggarakan oleh Perpustakaan
Nasional setelah usulan PNS yang akan mengikuti penyesuaian/inpassing dinyatakan lengkap
dan memenuhi syarat.
• Waktu dan tempat pelaksanaan uji kompetensi ditentukan oleh Perpustakaan Nasional melalui
surat resmi untuk disampaikan kepada PPK Pusat dan PPK Daerah.
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 39

40. Uji Kompetensi
Tes Tertulis
• PNS dengan kualifikasi pendidikan SLTA sampai
dengan Doktor (S-3) selain bidang perpustakaan,
dokumentasi, dan informas
PenilaianPortofolio
• Pejabat fung Pustakawan yang dibebaskan
sementara;
• PNS yang pengangkatannya berdasarkan
formasi sebagai Pjf Pustakawan;
• PNS dengan kualifikasi pendidikan D-II s.d S-3
bidang perpusdokinfo;
• PNS dgn kualifikasi pendidikan bid lain yg
memiliki sertifikat diklat fung Pustkw;
• PNS yang memiliki sertifikat kompetensi
Pustakawan dan masih berlaku
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 40

41. Menetapkan
Tata Cara
Penyesuaian/
Inpassing
Penetapan
Kebutuhan
Menentukan
Jadwal
Meyusun
Instrumen Uji
Kompetensi
Melaksanakan
Uji
Kompetensi
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 41

42. 3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 42
Menghitung
Kebutuhan
Memetakan JF
yang dibutuhkan
Memetakan PNS
yang Memenuhi
Syarat
Menayampaikan
Usulan
Pengangkatan
JF
Pelaporan

43. Pelaporan
3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 43
Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dalam bentuk
rekapitulasi.
Kepala Badan Kepegawaian
Negara/Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara dalam
bentuk rekapitulasi dan surat
keputusan pengangkatan dalam
jabatan fungsional melalui
penyesuaian/inpassing.

44. Jadwal Pelaksanaan Inpassing
ForumPusdokinfo LPNK RIstek 44
• Inpassing timeline process
• Perpusnas
• Menyusun Tata Cara pengangkatan
melalui Penyesuaian/Inpassing dan
• Pedoman Kebutuhan JF Pustakawan
• Februari
2017
• Perpusnas
• Penetapan
• Mengundangkan
• Sosialisasi
• Maret
2017
• Pemdadan K/L
• Pengusulan peserta uji
kompetensi
• Proses pengangkatan melalui
penyesuaian/inpassing
• September 2017 s.d.
Desember 2018
• Perpusnas
• Menyusun Instrumen Uji
Kompetensi: Wawancara,
tertulis, portofolio
• Maret
2017
• Pemda dan K/L
• Melakukan penghitungan kebutuhan formasi Jabatan fungsional
pustakawan per jenjang jabatan
• Pengusulan formasi jabatan pustakawan melalui Perpusnas
• April s.d.Agustus
2017

45. TERIMAKASIH3/29/17 ForumPusdokinfo LPNK RIstek 45