Artikel ini membahas konsep pengembangan perpustakaan desa berbasis komunitas dengan menekankan pentingnya memahami kebutuhan masyarakat. Meskipun perpustakaan desa telah diatur dalam undang-undang, banyak yang belum berfungsi optimal karena pengembangannya kurang memperhatikan prosedur seperti kajian kebutuhan pengguna dan profil masyarakat. Artikel ini menyarankan pengembangan perpustakaan desa yang sesu
Dokumen ini berisi rencana pengajuan judul skripsi oleh mahasiswa Barita Paskah Maria Siahaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Mahasiswa mengajukan dua judul skripsi yang berkaitan dengan rekruitmen sumber daya aparatur di Kabupaten Lampung Tengah dan strategi pemerintah daerah dalam mengatasi faktor-faktor penghambat otonomi daerah. Dosen pembimbing Eko Budi Sulistio setuju unt
Sistem informasi perpustakaan yang dirancang dengan bahasa pemrograman C# dan basis data MySQL diharapkan dapat memudahkan admin SMA Negeri 2 Sumenep dalam mengolah peminjaman dan pengembalian buku secara cepat dan efisien.
Pemanfaatan informasi teknologi bagi widyaiswarahoyin rizmu
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas kondisi Widyaiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2019; (2) Terdapat 33 orang Widyaiswara yang terdiri dari Ahli Utama dan Ahli Madya; (3) Dokumen tersebut juga membahas prioritas pelatihan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi oleh Widyaiswara.
Artikel ini membahas konsep pengembangan perpustakaan desa berbasis komunitas dengan menekankan pentingnya memahami kebutuhan masyarakat. Meskipun perpustakaan desa telah diatur dalam undang-undang, banyak yang belum berfungsi optimal karena pengembangannya kurang memperhatikan prosedur seperti kajian kebutuhan pengguna dan profil masyarakat. Artikel ini menyarankan pengembangan perpustakaan desa yang sesu
Dokumen ini berisi rencana pengajuan judul skripsi oleh mahasiswa Barita Paskah Maria Siahaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Mahasiswa mengajukan dua judul skripsi yang berkaitan dengan rekruitmen sumber daya aparatur di Kabupaten Lampung Tengah dan strategi pemerintah daerah dalam mengatasi faktor-faktor penghambat otonomi daerah. Dosen pembimbing Eko Budi Sulistio setuju unt
Sistem informasi perpustakaan yang dirancang dengan bahasa pemrograman C# dan basis data MySQL diharapkan dapat memudahkan admin SMA Negeri 2 Sumenep dalam mengolah peminjaman dan pengembalian buku secara cepat dan efisien.
Pemanfaatan informasi teknologi bagi widyaiswarahoyin rizmu
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas kondisi Widyaiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2019; (2) Terdapat 33 orang Widyaiswara yang terdiri dari Ahli Utama dan Ahli Madya; (3) Dokumen tersebut juga membahas prioritas pelatihan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi oleh Widyaiswara.
Ringkasan proposal penelitian Rully Indrawan adalah sebagai berikut:
1. Meneliti strategi pemasaran nilai-nilai perbankan syariah di kalangan siswa daerah perbatasan;
2. Mengembangkan model peningkatan daya saing perbankan syariah melalui pengembangan SDM berkelanjutan;
3. Mengevaluasi kinerja dan layanan perbankan syariah untuk meningkatkan kualitas.
Dokumen tersebut membahas tentang pengakuan pustakawan sebagai profesional di lingkungan pemerintahan, serta pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016. Peraturan ini berlaku sampai Desember 2018.
Makalah ini membahas proses-proses SDM di PT Pos Indonesia (Persero) meliputi pengertian SDM, sejarah berdirinya PT Pos Indonesia, analisis SWOT perusahaan, dan proses-proses SDM yang dilakukan yakni perekrutan, pelatihan, dan penilaian kinerja karyawan.
Mahasiswa dapat memahami latar belakang dan tujuan Pendidikan Pancasila dengan mempelajari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan proses perumusan Pancasila. Modul ini menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat, etika, ideologi nasional, dan paradigma kehidupan berbangsa serta bernegara bagi Indonesia.
Program Doktor Psikologi di Universitas Surabaya memberikan pendidikan doktoral yang berfokus pada masalah psikologi perkotaan. Program ini diampu oleh para dosen berpengalaman dan berkualitas dengan keahlian di bidang kesehatan mental perkotaan, psikologi industri dan organisasi, serta pendidikan dan keluarga. Mahasiswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan riset untuk menghasilkan penelitian solusi masalah psikologi perkota
[Ringkasan]
1. RPS mata kuliah Agama membahas rencana pembelajaran untuk mata kuliah Agama semester 1 di Program Studi DIII Keperawatan Universitas Ngudi Waluyo.
2. Mata kuliah ini bertujuan membantu mahasiswa memahami konsep-konsep agama dan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat serta profesi keperawatan.
3. Pembelajaran dilakukan melalui metode ceramah, diskusi, dan tugas terstruktur dengan capaian
Laporan ini merangkum hasil kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan di Universitas Negeri Surabaya dan SMK Negeri 3 Pamekasan. PPL bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa S-2 dalam bidang pembelajaran dan pengelolaan di lembaga pendidikan serta menganalisis program Bimbingan dan Konseling di sekolah. Kegiatan PPL di UNESA meliputi praktik mengajar secara daring dan pembuatan Rencana Pem
Peraturan Menteri ini mengatur tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya. Dokumen ini menjelaskan empat jenjang jabatan akademik dosen yaitu asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor beserta pangkat dan golongannya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditunjuk sebagai instansi pembina jabatan akademik dosen yang bertugas menyusun ketentuan pelaksanaan jabatan tersebut.
Ringkasan proposal penelitian Rully Indrawan adalah sebagai berikut:
1. Meneliti strategi pemasaran nilai-nilai perbankan syariah di kalangan siswa daerah perbatasan;
2. Mengembangkan model peningkatan daya saing perbankan syariah melalui pengembangan SDM berkelanjutan;
3. Mengevaluasi kinerja dan layanan perbankan syariah untuk meningkatkan kualitas.
Dokumen tersebut membahas tentang pengakuan pustakawan sebagai profesional di lingkungan pemerintahan, serta pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016. Peraturan ini berlaku sampai Desember 2018.
Makalah ini membahas proses-proses SDM di PT Pos Indonesia (Persero) meliputi pengertian SDM, sejarah berdirinya PT Pos Indonesia, analisis SWOT perusahaan, dan proses-proses SDM yang dilakukan yakni perekrutan, pelatihan, dan penilaian kinerja karyawan.
Mahasiswa dapat memahami latar belakang dan tujuan Pendidikan Pancasila dengan mempelajari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan proses perumusan Pancasila. Modul ini menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat, etika, ideologi nasional, dan paradigma kehidupan berbangsa serta bernegara bagi Indonesia.
Program Doktor Psikologi di Universitas Surabaya memberikan pendidikan doktoral yang berfokus pada masalah psikologi perkotaan. Program ini diampu oleh para dosen berpengalaman dan berkualitas dengan keahlian di bidang kesehatan mental perkotaan, psikologi industri dan organisasi, serta pendidikan dan keluarga. Mahasiswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan riset untuk menghasilkan penelitian solusi masalah psikologi perkota
[Ringkasan]
1. RPS mata kuliah Agama membahas rencana pembelajaran untuk mata kuliah Agama semester 1 di Program Studi DIII Keperawatan Universitas Ngudi Waluyo.
2. Mata kuliah ini bertujuan membantu mahasiswa memahami konsep-konsep agama dan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat serta profesi keperawatan.
3. Pembelajaran dilakukan melalui metode ceramah, diskusi, dan tugas terstruktur dengan capaian
Laporan ini merangkum hasil kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan di Universitas Negeri Surabaya dan SMK Negeri 3 Pamekasan. PPL bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa S-2 dalam bidang pembelajaran dan pengelolaan di lembaga pendidikan serta menganalisis program Bimbingan dan Konseling di sekolah. Kegiatan PPL di UNESA meliputi praktik mengajar secara daring dan pembuatan Rencana Pem
Peraturan Menteri ini mengatur tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya. Dokumen ini menjelaskan empat jenjang jabatan akademik dosen yaitu asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor beserta pangkat dan golongannya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditunjuk sebagai instansi pembina jabatan akademik dosen yang bertugas menyusun ketentuan pelaksanaan jabatan tersebut.
Similar to Solo kemkes, permenpan 26 th 2016, 12 mar 2017 (20)
1. -Pustakawan Ahli Utama, Perpusnas RI;
-Koordinator Kelompok Jab. Fungsional
Pustakawan Perpusnas RI;
-Dewan Pembina PP-IPI;
Disampaikan Oleh :
113 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com
2. Nama : Drs. Supriyanto, M.Si.
T4, tgl. Lahir : Purworejo, 20 Juni 1953
Pendidikan : 1. S1 Ekonomi
2. Diploma Perpustakaan UI;
3. S2 Publik Adm.;
4. LEMHANNAS RI KSA XIV
Pangkat/Gol. : Pembina Utama (IV/e)
Tmt. 1 Oktober 2005
Jabatan : Pustakawan Utama;
Dewan Pembina PP IPI
Staf Pengajar FTI Univ. YARSI
Alamat Kantor : Perpustakaan Nasional RI
Jl. Salemba Raya No. 28A, Jakpus
Telp./ Fax 021-345 5611
Rumah : Jl. Cempaka Putih Tengah XIV No. 19A
Jakarta Pusat. Telp. 021-4204347
Hp. : 08121032534
e-mail : supriyanto_prabowo@yahoo.com
13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 2
3. Diklat
Seblm bekerja
minimal “bk
pedoman”
bisa dibaca
supriyanto_prabowo@yahoo.com
The Best of Development
Pengarahan
pemberi tgas/
pekerjaan
(bisa atasan)
Appun jabatan
nya sehrsnya
mngkuti diklat
sbg landasan
Dg bekal 1, 2
& 3 siap be-
kerja melaksa
nakan tugas
1. Reading 2. Briefing 3. Trainning 4. Working
* Manfaat RBTW
* Peran Diklat
supriyanto_prabowo@yahoo.com 25 April 2016 3
4. A. PENDAHULUAN
B. DASAR PROFESIONALISME PUSTAKAWAN
C. KEBIJAKAN PER MENPAN & RB No. 26/2016
D. PENUTUP/ SARAN
7 Maret 2017 4supriyanto_prabowo@yahoo.com
5. “Tng pengelola perpustakaan (Pustakawan) diakui sah
sbg professional atau jabatan fungsional dilingkungan
pemerintahan. Itulah profesionalisme dg prospek masa
depan bagi yg memiliki keahlian & keterampilan trtentu
dlm bidangnya “kepustakawanan”, yaitu kegiatan ilmiah
& professional meliputi pengelolaan perp., pelayanan
perp. & pengembangan sistem kepustakawanan. Di
dukung dg baik dasar2 atau landasan professionalisme,
dgn etika profesinya. Tatkala peran pustakawan pd
umumnya dgn keterbatasan kualitas & kuantitasnya
terbitlah Per. MENPAN & RB No. 26 Thn 2016 tentang
Pengangkatan PNS Dlm Jabatan Fungsional Melalui
Penyesuaian/ Inpassing, akankan keran formasi dibuka
lebar-2 dgn kemudahannya atau tetap pd kaidah
profesionalisme Pustakawan guna kelancaran dukungan
bagi tugas & fungsinya”.
13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 5
6. Adalah institusi pengelola koleksi karya
tulis, karya cetak &/atau karya rekam scr
profesional dg sistem yg baku guna
memenuhi kebutuhan pendidikan,
penelitian, pelestarian, informasi &
rekreasi para pemustaka. (UU No. 43 Th
2007).
Artinya hrs sbg institusi (Lembaga)
memiliki koleksi berbagai media, dikelola
scr profesional, standar yg baku, standar
kompetensi SKKNI, dsb. Tdk lepas dari
struktur organisasi yg menaungi, termasuk
koleksi, tenaga, sarpras, & sumber
pendanaan,
13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 6
9. “Pustakawan ad. seseorang yg memiliki kom petensi yg
diperoleh melalui pendidikan &/atau pelatihan
kepustakawanan serta mempunyai tugas & tanggung jwb utk
melaksanakan pengelolaan & pelayanan perpustakaan”.
Penekanan pustakawanan pd pendidikan & tugas pekerjaan,
ciri professional.
Penekanan pustakawanan pd pendidikan & tugas pekerjaan,
sbg ciri professional. Termasuk dlm pengembangan diri &
lingkungan sosialnya tdk boleh jauh dari pendidikan &
organisasi profesi, menjadikan pendidikan berkelanjuitan
(Continuing profesional develop ment).
Nampak dlm Bab VIII UU No. 43 Th 2007 “Tng Perpustakaan,
Pendidikan & Organisasi Profesi” sbg satu kesatuan,
bermakna pustakawan hendaklah mengedepankan
pendidikan & organisasi profesi dlm dukungan pelaksanaan
tugasnya.
13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 9
10. Pustakawan resmi/sah diakui menjadi jab. professional atau
lingkungan pemerintahan sbg jab. fungsional dg terbitnya
Kep. MENPAN No. 18/MENPAN/1988 Tg. 29 Feb 1988 ttg
Angka Kredit Bagi Jab. Pustakawan, salah satu pertimbangan
“bhw dlm rangka meningkatkan mutu & manfaat perp. & dok.
sangat diperlukan adanya Pustakawan yg ditugaskan scr
penuh pd perp. & dok. instansi pemerintah”.
Empat th berjuang melalui Kep. Presiden RI No. 65 Thn 1992
Tg. 17 Nov 1992 ttg Tunjangan Jab. Pustakawan, resmi
memperoleh tunjangan jab., besarnya blm memadai. Tiga
hr seblmnya pemerintah mengakui keberadaan pustakawan
dg perpanjangan BUP s/d 60 th bagi Pust. Penyelia utk
Terampil, Pust. Muda & Pust. Madya utk Ahli. Bahkan Pust.
Utama dpt diperpanjang s/d 65 Thn melalui Kep. Presiden RI
No. 64 Thn 1992 ttg Perpanjangan BUP Bagi PNS yg
menduduki Jab. Pustakawan.
13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 10
11. Perkmb. Kep. MENPAN No. 18/
MENPAN/1988 bbrp kali disem
purnakn Kep. No. 33/1998 ttg
JFP & AK. Ke-2 Kep. No. 132/KEP
/M.PAN/12/2002. Pertama stlah
10 th, skrg baru 4 th?. Krn terbit
Kep. Presiden No. 87 Th 1999
sehrsnya diperhatikan setiap
pejabat professional khususnya
pustakawan pejabat fungsio-
nal hrs memiliki dasar2/ landas
an professional dlm bidangnya.
Terakhir Per. MENPAN & RB RI
No. 9 Th 2014 “bhw dlm
rangka mmnuhi tuntutan per
kembngn karir & peningkatan
profesionalisme Pustakawan,
perlu mengatur kembali Kep. No.
132”. salah satu Per-UU-an
yg wajib dibaca (lihat konsideran
Mengingat) adalah Kep. Presiden
RI No. 87 Th 1999.
Kini pustakawan berjuang me
ningkatkan eksistensi dg sgl
keterbatasan kualitas &/atau
kuantitasnya pem menerbitkn
kbijakan baru Per. MENPAN &
RB No. 26 Th 2016. Bgaimana
Pustakawan menyikapinya?
Crmati konsideran Mengingat
urut 15. Kep. Presiden RI No.
87 Th 1999 ttg Rumpun Jab.
Fungsional PNS, sbgmn telah
diubah dg Per. Presiden No.
97 Thn 2012 (LN RI Th 2012
No. 235) Artinya bhw Kep.
Presiden No. 87 Th 1999 tsb
masih tetap berlaku & relevan
utk dijadikan dasar/ landasan
professional, termasuk
professionalisme Pustakawan.
13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 11
12. Kep. Presiden RI No. 87 Th 1999 ttg Rumpun JabFung PNS, cermati
kualifikasi professional & kualifikasi teknisi sbg dasar (landasan).
Pertimbangan terbit Kep. Presiden RI No. 87 Thn 1999 adlh “bhw utk
mewadahi keberadaan & sekaligus sbg landasan bagi penetapan
jabatan2 fungsional yg diperlukan dlm penyelenggaraan pemerin
tahan, dipandang perlu menetapkan Rumpun Jab. Fungsional PNS”.
JabFung Keahlian, ad. kualifikasi profesional yg pelaksanaan tugas &
fungsinya mensyaratkan penguasaan IPTEK di bid. ke ahliannya.
Tugas utama jabfung keahlian meliputi pengbangan pengetahuan,
penerapan konsep & teori, ilmu & seni utk pemecahan masalah, &
pemberian pengajaran dg cara yg sistematis. (Psl 1 Urut 4). “
Kualifikasi professional ad. kualifikasi yg bersifat keahlian yg didsar
kan pd ilmu peng. yg didptkan dari pendidikan yg berkelanjutan scr
sistematis yg pelaksanaan tugasnya meliputi penelitian, pengbangan
ilmu pengetahuan, pengembangan & penerapan konsep, teori, ilmu
& seni utk pemecahan masalah serta memberikan pengajarannya &
terikat pd etika profesi”. (Kepres No. 87 Thn 1999).
13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 12
13. Mensyaratkan kualifikasi profesional
dgn pendidikan serendah-2nya
berijazah Sarjana (S1).
Meliputi kegiatan yg berkaitan dg peneliti
an & pengembangan, peningkatan &
penerapan konsep & teori serta metoda
operasional & penerapan disiplin ilmu
pengetahuan yg mendasari pelaksanaan
tugas & fungsi jabatan fungsional ybs.
Terikat pada etika profesi tertentu yg
ditetapkan oleh ikatan profesinya.
KEPPRES
Nomor 87
Tahun 1999
a.
b.
c.
13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 13
14. (2) Bobot jabfung keahlian, 4 jenjang, yi:
a. Jenjang utama, yi jenjang jabfung ke
ahlian yg tgs & fungsi utamanya ber
sifat strategis nas yg mensyaratkan
kualifikasi profesional tkt tertinggi
dg pangkat mulai dr IV/d s/d IV/e.
b. Jenjang Madya, yi jenjang jabfung ke
ahlian yg tgs & fungsi utama nya
bersifat strategis sektoral yg men
syaratkan kualifikasi profesional tkt
tinggi dg pangkat dr IV/a s/d IV/c.
c. Jenjang Muda, yi jenjang jabfung ke
ahlian yg tgs & fungsi utamanya ber
sifat taktis operasional yg mesyarat
kn kualifikasi profesional tkt lanjutan
dg pangkat mulai dr III/c s/d III/d.
d. Jenjang Prtama, yi jenjang jabfung ke
ahlian yg tgs & fungsi utamanya ber
sifat operasional yg mensyaratkan
kualifikasi profesional tkt dasar dgn
pangkat mulai dr III/a s/d III/b.
13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 14
VISI
Pust. Utama
(Strtgis
Nasional)
MISI -Pust.
Madya
(Strtgis Sek)
TUJUAN
Pustakwn Muda
(Taktis Oprsional)
SASARAN
Pustakawan Pertama
(Teknis Operasional)
15. Implementasi bagi Pustakawan baru tampak pd Per. MENPAN
& RB RI No. 9 Th 2014, Per/ Ka PerpusNas No. 11 Th 2015
ttg Petunjuk Teknis JabFung Pustakawan & AK-nya. Tugas
pokok Pustakawan, yaitu melaksanakan kegiatan di bidang
Kepustakawanan yg meliputi Pengelolaan Perp., Pelayanan
Perp., & Pengembangan Sistem Kepustakawanan (PSK).
PSK, ad. kegiatan menyempurnakan sistem kepustakawanan
yg meliputi pengkajian kepustakawanan, pengembangan
kepustakawanan, penganalisisan/ pengkritisian karya
kepustakawanan, & penelaahan PSK.
Msh ada 2 (dua) unsur utama yg belum disebut, yi Pendidikan
& Pengembangan Profesi, disamping unsur penunjang. PSK
bermakna sbg wujud representasi bukan saja pengembangan
diri Pustakawan, ttp juga bagi pengembangan Perp-nya.
7 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 15
16. a. Rincian kegiatan Pustakawan Tingkat Ahli; sbb.:
1) Pust. Pertama (PAP), meliputi: urut no. 1 s/d 31,
cermati no. 25. Melakukan pengkajian Kepustaka
wanan bersifat sederhana (teknis operasional).
2) Pust. Muda (PAMuda), meliputi: urut 1 s/d 27,
cermati no. 22. Melakukan pengkajian Kepustaka
wanan bersifat sederhana (taktis operasional).
3) Pust. Madya (PAMadya), meliputi: urut 1 s/d 26,
cermati no. 14. Melakukan pengkajian Kepustaka
wanan bersifat kompleks (strategis sektoral).
4) Pust. Utama (PAU), meliputi: urut 1 s/d 10,
cermati no. 2. Melakukan pengkajian Kepustaka
wanan bersifat kompleks (strategis nasional).
7 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 16
17. 13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 17
Pengkajian Kepuistakawanan
Adlh studi yg dilakukan scr
sistematis di bid. Kepustaka
wanan didsrkan pd analisis
kuantitatif atau kualitatif atau
ke-2nya sesuai rancangan &
metodologi penelitian.
Pengkajian bertujuan utk pe
ngambilan kep. dlm memecah
kan masalah & meningkatkan
kinerja pustakwn & perp. serta
menjadi dasar pengembangan
keilmuan perp.
NB: Beda prinsip, kegiatn Pust.
Tk Trampil tdk ada pengkajian,
pd Pust. Tk Ahli ada melakukan
pengkajian Kepustkawanan.
Sbg tuntutan kualifikasi
professional.
c. Pengembangan Profesi
Dikehendaki Psl 15 Ayat (1)
Pust. Ahli Pertama, Penata
Muda Tk. I, gol. III/b yg
akan naik jabatan & pngkat
menjadi Pustakawan Ahli
Muda Penata, gol. III/c. AK
yg disyaratkn paling kurang
2 (dua) berasal dari sub
unsur pengemb. profesi.
Selanjutnya ber-turut2 III/c
ke III/d: 4; III/d ke IV/a: 6;
IV/a ke IV/b: 8; IV/b ke
IV/c: 10; IV/c ke IV/d: 12;
dan IV/d ke IV/e: 14 AK.
18. Kode Etik Pustakawan Indonesia “Mukadimah”: Perp. sbg suatu
pranata diciptakan & di adakan utk kepentingan masyarakat.
Mereka yg berprofesi sbg pustakawan diharapkan memahami
tugas utk memenuhi standar etika dlm hubungannya dgn perp.
sbg suatu lembaga, pengguna, rekan pustakawan, antar profesi
& masyarakat pd umumnya.
Kode etik ini sbg panduan perilaku & kinerja semua anggota IPI
dlm melaksanakan tugasnya di bidang kepustakawanan. Setiap
anggota IPI memiliki tanggungjwb utk melaksanakan kode etik
ini dlm standar yg setinggi2nya utk kepentingan pengguna,
profesi, perp., organisasi profesi & masyarakat (AD/ART Serta
Kode Etik IPI. Jakarta, PP IPI, 2016).
Bermakna bgmn seorang pustakawan bs membangun sinergitas
scr elegan dgn para pengguna (pemustaka), rekan sejawat
pustakawan, dgn lembaga tempat bekerja, organisasi profesi &
masyarakatnya.
7 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 18
19. 13 Maret 2017 19
JPT Utama
JPT Madya
ASN
Jabatan
Administrasi
7/8/201919
PENGEMBANGAN KARIER
JPT PratamaJab. Administrator
JF Madya
JF Utama
JF Muda
JF Pertama
Jab. Pengawas
supriyanto_prabowo@yahoo.com
20. Menimbang :
a. bhw dlm rangka pengembangan karier, profesionalisme &
peningkatan kinerja organisasi, serta guna memenuhi
kebutuhan jab. fungsional, perlu mengangkat PNS yg
menenuhi syarat melalui penyesuaian/ inpassing pd
kementerian/lembaga & pemerintah daerah.
b. bhw berdsarkan pertimbangan sbgmn dimaksud dlm huruf
a, perlu menetapkan Per. MENPAN & RB ttng Pengangkatan
PNS dlm Jab. Fungsional melalui penyesuaian/ inpassing.
Mengingat : No. 1 UU No. 5 Th 2016 ttg ASN dst s/d No. 15.
Kep. Presiden No. 87 Th 1999 ttg Rumpun Jab. Fungsional PNS
sbgm telah diubah dg Per. Presiden No. 97 Th 2012 ttg Perubah
an atas Kep. Presiden No. 87 Th 1999 ttg Rumpun JabFung PNS
(LN RI Th 2012 No. 235).
13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 20
21. 1. UU No. 5 Thn 2014 ttng
Aparatur Sipil Negara
2. UU No. 23 Thn 2014 ttg
Pemerintahan Daerah
5. PP No. 97 Thn 2000 ttng
Formasi PNS
6. PP No. 18 Thn 2016 ttng
Perangkat Daerah
7. PP No. 16 Thn 1994 ttng
Jab. Fungsional PNS.
6. PP No. 97 Thn 2000 ttng
Formasi Pegawai Negeri
Sipil
7. PP No. 21 Thn 2014 ttng
Pemberhentian PNS yang
Mencapai Batas Usia
Pensiun Bagi Pejabat
Fungsional
15.Kep. Presiden No. 87 Thn
1999 ttng Rumpun Jab.
Fungsional PNS sbagaimn
telah diubah dg Peraturan
Presiden Nomor 97 Tahun
2012
13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 21
22. a) Adanya Penataan Organisasi yg ber- dampak pd
penataan ASN-PNS pd Kementerian/Lembaga &
Pem. Daerah.
b) Adanya Kebijakan Penguatan & pengembangan PNS
dlm Jab. Fungsional.
c) Dlm rangka pengembangan karier & profesionalis-
me serta peningkatan kinerja organisasi
d) Pemenuhan kebutuhan jab. fungsional pd
Kementerian/Lembaga & Pem. Daerah.
13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 22
23. Peningkatan Kapasitas ASN - PNS
PENATAAN
PNS
• KELEMBAGAAN
• SDM - ASN
PENILAIAN
• Kualifikasi
• Kompetensi
• Kinerja
Pemetaan
dan Kalibrasi
•Matriks Talent (9
Kuadran )
•Rekomendasi &
Tindak lanjut
PROFIL PNS
Hasil :
1. AUDIT ORGANISASI
2. ASN SEBAGAI PROFESI
3. EFISIENSI ANGGARAN
4. KOMPOSISI ASN – PNS
5. PROFESIONALITAS ASN
6. KOMPETISI GLOBAL
7. PENGUATAN JABATAN
FUNGSIONAL
13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 23
24. 24
Jabatan Jumlah
1 JPT Utama &Madya
(Eselon I)
654
2 JPT Pratama (Eselon II) 20,383
3 Administrator (Eselon III) 100,016
4 Pengawas (Eselon IV) 332,667
5 Pelaksana (Eselon V) 16,809
6 JFT Guru 1,675,562
7 JFT Kesehatan 194,515
8 JFT Teknis 448,302
9 JFU Administrasi 1,686,407
Jab. Fung. Umum (JFU) Administrasi 1.686.407 sangat dominan
(37.68%) dr 4.475.315 PNS. Perlu dikelola melalui:
• Pengalihan JFU Adm ke JFT Teknis bagi yg memenuhi syarat;
• Peningkatan Kompetensi;
• Formasi JFU Administrasi dibatasi.
JUMLAH PNS MENURUT JABATAN
Pengawa
s
(Eselon
IV)
7.43%
JFT Guru
37.44%
JFT
Kesehata
n
4.34%
JFT
Teknis
10.01%
JFU Administrasi
37.68%
13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com
25. BERDASARKAN
PADA
KUALIFIKASI,
KOMPETENSI,
DAN KINERJA
secara adil & wajar dgn
tanpa membedakan latar
belakang politik, ras,
warna kulit, agama, asal
usul, jenis kelamin,
status pernikahan, umur,
atau kondisi kecacatan13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 25
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara &
Reformasi Birokrasi RI Nomor 26 Tahun 2016 tentang
Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Melalui
Penyesuaian/ Inpassing. Diterbitkan tanggal 7
Desember 2016.
Tediri atas 6 Pasal. Pasal 5 “Pengangkatan PNS dlm
Jabatan Fjngsional melalui Penyesuaian/ Inpassing
dilaksanakan sampai dgn Desember 2018”.
Pasal 6 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada
tanggal 21 Desember 2016. Berita Negara RI Tahun
2016 Nomor 1962.
13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 26
27. 1. PNS, adlh WNI yg memenuhi syarat tertentu, diangkat sbg peg.
ASN scr tetap oleh Pejabat pembina kepegawaian utk menduduki
jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional, adlh sekelompok jabatan yg berisi fungsi &
tugas berkaitan dg pelayanan fungsional yg berdasarkan pd
keahlian & keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional, adlh peg. ASN yg menduduki Jabatan
Fungsional pda instansi pemerintah.
4. Pejabat Pembina Kepagawaian, adlh pejabat yg mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, &
pemberhentian peg. ASN & pembinaan manajemen ASN di instansi
pemerintah sesuai dg ketentuan peraturan per-UU-an.
5. Instasi Pembina, adlh kementerian/lembaga yg menyele
nggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dg Jabatan
Fungsional –> (Perpusnas Pembina Jabfung Pustakawan)
13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 27
28. a. PNS yg telah & masih menjalankan
tugas di bidang jabfung yg akan
diduduki berdasarkan keputusan
pejabat yg berwenang
b. PNS yg masih menjalankan tugas jabatan sesuai
dg formasi jab. fungsional & telah mendapatkan
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi
c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator &
Pengawas yg memiliki kesesuaian antara
jabatan terakhir yg diduduki dg jabatan
fungsional yg akan didudukinya
d. PNS yg dibebaskn sementara dr jabat
annya, krn dlm jangka wkt 5 (lima) th
sejak diangkat dlm jabatan/pangkat
terakhir tdk dpt memenuhi Angka Kredit
utk kenaikan jabatan/pangkat setingkat
lebih tinggi
13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 28
29. (4) Utk menjamin keseimbangan antara
beban kerja & jmlah PNS yg akan
disesuaikn Penyesuaian/ Inpassing,
pelaksanaannya hrs mempertimbangkan
kebutuhan organisasi.
(2) Hrs Didasarkan pd kebutuhan
Jabfung didasarkan kebutuhan peg
sbgmn yg ada dlm e-Formasi
(3) DIKECUALIKAN PELAKSANAAN
INPASSING INI BAGI JABATAN
FUNGSIONAL YG MASIH DLM MASA
PENYESUAIAN/INPANSSING.
mulai berlaku pd tgl
diundangkan s/d bln
Desember 2018
13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 29
30. 1. Berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/Diploma I/
Diploma II/Diploma III sesuai dg persyaratan kualifikasi
pendidikan dari jabatan yg akan diduduki;
2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, gol. ruang II/a
sesuai dg persyaratan kepangkatan dari jabatan yg akan
diduduki;
3. Memiliki pengalaman dlm pelaksanaan tugas di bidang
jabatan fungsional (Pustakawan) yg akan diduduki paling
kurang 2 (dua) thn;
4. Mengikuti & lulus uji kompetensi di bid. Jab. fungsional
(Pustakawan) yg akan diduduki;
5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dlm 1
(satu) thn terakhir; 6. Usia Paling Tinggi
7. Syarat lain yg ditentukan oleh instansi Pembina Perka.
13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 30
31. 1. Berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau
berijazah paling rendah Magister (S2) atau yg sederajat dari
pendidikan tinggi yg terakreditasi sesuai dg persyaratan kualifikasi
pendidikan dari jabatan yg akan diduduki;
2. Pangkat paling rendah Penata Muda, gol. ruang III/a sesuai dg
persyaratan kepangkatan dr jab. yg akan diduduki;
3. Memiliki pengalaman dlm pelaksanaan tugas di bid. jabfung
(Pustakawan) yg akan diduduki paling kurang 2 (dua) thn;
4. Mengikuti & lulus uji kompetensi di bid. jabfung (Pustakawan) yg
akan diduduki;
5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dlm 1 (satu) thn
terakhir; 6. Usia Paling Tinggi
7. Syarat lain yg ditentukan oleh instansi Pembina.
13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 31
32. KETERAMPILAN KEAHLIAN
1. 3 (tiga) th seblm BUP dlm jab.
terakhir bagi pjabt pelaksana.
2. 2 (dua) th seblm BUP dlm jab.
terkahir bagi administrator &
pengawas.
Psl 2 Ay (6) Tt cara Penyesuaian/
Inpassing, plaksanaan uji kompe
tensi & penetapan kbutuhan dlm
rangka Penyesuaian/Inpassing
diatur lbh lanjut oleh Pimpinan
Instansi Pembina Jab. Fungsional
1. 3 (tiga) thn sebelum BUP dlm
jabatan terakhir bagi pejabat
pelaksana.
2. 2 (dua) thn sebelum BUP dlm
jabatan terakhir bagi
administrator & pengawas.
3. 1 (satu) thn sebelum BUP dlm
jabatan terakhir bagi
administrator yg akan
menduduki jabatan fungsional
ahli madya.
4. 1 (satu) thn sebelum BUP dlm
jabatan terakhir bagi pejabat
pimpinan tinggi
13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 32
33. Kualifikasi Pendidikan
Pendidikan dan Pelatihan
Pengalaman
Uji Kompetensi/Sertifikasi
Pencapaian Prestasi Kerja
Penetapan Kebutuhan/Formasi Jabatan
13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 33
34. 1) Pengangkatan PNS dlm jabfung berdasarkn angka kredit
(AK) kumulatif utk penyesuaian/inpassing.
2) AK kumulatif utk Penyesuaian/ Inpassing dlm jabfung
sbgmn dimaksud ayat (1)
3) PNS yg dibebaskan sementara & belum diberhenti kan
dari jabatan fungsional sesuai dg jab. yg diduduki & AK
terakhir yg dimiliki.
4) Penghitungan AK utk kenaikan pangkat bagi PNS paling
kurang 2 (dua) thn setelah ditetapkan Surat Keputusan
penyesuaian/ inpassing PNS ybs dlm jab. fungsional yg
diduduki.
13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 34
36. •Menghitung
Kebutuhan
•Memetakan JFP yg di
butuhkan
•Memetakan PNS yg
Memenuhi Syarat
•Menyampaikan Usul
an Pengangkatan JFP
•Pelaporan
APA YG HRS
DISIAPKAN
13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 36
37. PENYESUAIAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
1. Utama
2. Madya
3. Muda
4. Pertama
UU NO. 5 TAHUN
2014
1. Ahli Utama
2. Ahli Madya
3. Ahli Muda
4. Ahli Pertama
1. Penyelia
2. Pelaksana Lanjutan
3. Pelaksana
4. Pelaksana Pemula
1. Penyelia
2. Mahir
3. Terampil
4. Pemula
Keppres No. 87 Tahun 1999 jo.
Keppres No. 97 Tahun 2012
13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 37
38. 1) Kementerian/lembaga & pemda dlm melakukan peng-
angkatan PNS dlm Jab. Fungsional melalui Penyesuaian/
Inpassing sesuai dg ketentuan per. Per-UU-an.
2) Pelaksanaan pengangkatan Penyesuaian/Inpassing
sbgmana dimaksud pd ayat (1) hasilnya dilaporkan kpda:
a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & RB.
b. Kepala BKN/ Kantor Regional BKN.
Pasal 5 “Pengangkatan PNS dlm Jab. Fungsional melalui
Penyesuaian/ Inpassing dilaksanakan s/d Des 2018”.
Pasal 6 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pd tgl
diundangkan. Diundangkan di Jakarta pd tgl 21 Des 2016.
Berita Negara RI Thn 2016 No. 1962.
13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 38
39. Hadirnya kebijakan baru Pengangkatan PNS dlm JabFung
mlalui Penyesuaian/Inpasing, khususnya di lingkungan
Pustakwn hendaknya dpt disikapi dg bijak tetap memper
hatikan kaidah dlm upaya Penguatan SDM Pustakwan.
Penguatan SDM Pustakwn diharapkan agar dukungan
tugas pokok & fungsi lembaga/ instansi dimana saja
Pustakawan bekerja lebih rasional & proporsional.
Sekaligus menggambarkan alur pengembangan karier &
profesionalisme yg menunjukkan adanya keserasian,
keselarasan & keseimbangan antara pangkat, jabatan,
usia, masa kerja, diklat, & kompetensi masa jabatan
seseorang sejak pengangkatan pertama dlm jab. ttentu
(pustakawan) s/d pensiun.
13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 39
40. Utk itu perlu komitmen bersama bhw Pek. Pustakwan
adlh kepustakawanan, yi kegiatan ilmiah & professio
nal yg meliputi pengelolaan perp., pelayanan perp. &
pengembangan sistem kepustakawanan.
Pengembangan pustakawan profesional & mandiri
diharap dg senantiasa mengedepankan pengembngn
profesi berkelanjutan atau continuing professional
development (CPD). Dg tetap memperhatikan etika
profesi yg dibangun organisasi profesinya seperti IPI,
dlsb. dlm kerangka mendukung tugas & fungsi
Kementerian Kesehatan.
13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 40
41. PROFESIONALISME & KARIER
PUSTAKAWAN
Periode Bhakti
Pustakawan Utama
PengembanganPuncak
Pustakawan Utama/Madya
(850 AK)
Pengambangan Profesi Lanjutan
Pustakawan Madya (400
AK)
Pengembangan Profesi III
Pustakawan Muda Penyela
(200 AK)
Pustakawan Pertama/Pelaksana
Lanjutan (100 AK)
Pengembangan Dasar
Magang Struktural/Pustakawan (0
AK)
Pengembangan Profesi II
Pengembangan Profesi I
Pustakawan Pelaksana
(40 AK)
-1050
-700
-550
-400
-300
-150
-100
850 IV/d)
-200
-300
-200
-150
-100
-80
-60
-40
13 Maret 2017supriyanto_prabowo@yahoo.com 41