Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan kewarganegaraan, yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik dan memahami hubungan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian, tujuan, dasar hukum, latar belakang, objek pembelajaran, dan materi pokok pendidikan kewarganegaraan.

1. PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
OLEH:
FADHIL, S.Sos., M.A.P

2. PENDAHULUAN
Mata Kuliah Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan
kepribadian karena pendidikan kewarganegaraan dapat membantu
mahasiswa menjadi warga negara yang baik sekaligus paham antara
hak dan kewajiban, dapat hidup berdemokrasi, nasionalis, dengan
dibekali nila-nilai moral, norma-norma yang berlaku dalam kehidupan
bermasyarakat. Berkaitan dengan mata kuliah Pendidikan
Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, telah disepakati bahwa
Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai sarana pembinaan
watak bangsa (nation and character building) dan pemberdayaan
warga negara, membentuk warga negara yang baik yakni warga
negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan UUD 1945,
dengan demikian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
saat ini dapat dijadikan sebagai sintesis antara civic education”, dan
“democracy education”, yang berlandaskan filsafat Pancasila serta
mengandung muatan identitas nasional Indonesia, serta muatan
makna dari pendidikan pendahuluan bela negara (Mansoer 2005).

3. PENGERTIAN
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
Adanya hubungan atau ikatan antara
masyarakat sebagai warga negara dengan
negara
Adanya hubungan yang menyebabkan
lahirnya hak dan kewajiban negara
terhadap warganya
Berdasarkan konstitusi Indonesia,
kewarganegaraan merupakan hal ikhwal
yang berhubungan dengan negara

4. TUJUAN
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
• Memberikan pengetahuan dan kemampuan
dasar kepada mahasiswa/i mengenai
hubungan antara warga negara dengan negara
• Dapat memahami hak dan kewajiban warga
negara dengan santun, jujur, dan demokratis
• Mengetahui permasalahan yang terjadi dalam
konteks berbangsa dan bernegara serta dapat
mengantisipasi permasalahan tersebut
• Memiliki sifat dan perilaku yang sesuai dengan
nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela
berkorban untuk bangsa dan negara

5. DasarHukum
Pendidikan
Kewarganegaraan
1. UUD 1945
a. Pembukaan UUD 1945, alinea kedua dan keempat (cita-
cita tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang
kemerdekaan Indonesia).
b. Pasal 27 (1), kesamaan kedudukan warga negara di dalam
hukum dan pemerintahan.
c. Pasal 27 (3), hak dan kewajiban warga negara dalam
upaya pembelaan negara.
d. Pasal 30 (1), hak dan kewajiban warga negara dalam
usaha pertahanan dan keamanan negara.
e. Pasal 31 (1), hak warga negara mendapatkan pendidikan.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
3. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006
tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah
Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

6. LatarBelakang
Pendidikan
Kewarganegaraan
Menipisnya nasionalisme, lunturnya semangat
gotong-royong, menguatnya ikatan-ikatan
primordial, merajalelanya tindakan-tindakan
kekerasan, melemahnya identitas kebangsaan,
krisis kebangsaan dan identitas nasional
Bahaya manusia Indonesia menjadi manusia
“marginal dan individualis”
Globalisasi dengan modernisasi di segala bidang
berimplikasi pada melemahnya kehidupan
kebangsaan kita serta munculnya dunia tanpa
batas

7. OBJEK
PEMBAHASAN
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
 Objek Material. Segala hal yang berkaitan dengan warga
negara baik yang empirik maupun yang non-empirik,
yang meliputi wawasan, sikap dan perilaku warga
negara dalam kesatuan bangsa dan negara
 Objek Formal. Mencakup dua segi, yaitu segi hubungan
antara warga negara dan negara (termasuk hubungan
antar warga negara) dan segi pembelaan negara
 Rumpun Keilmuan. Pendidikan Kewarganegaraan
bersifat interdisipliner (antar bidang) bukan
monodisipliner, karena kumpulan pengetahuan yang
membangun ilmu Kewarganegaraan diambil dari
berbagai disiplin ilmu

8. MATERIPOKOK
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
 KONSEP DASAR KEWARGANEGARAAN
 POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
 KONSEP DEMOKRASI
 FILSAFAT PANCASILA
 HAK ASASI MANUSIA (HAM)
 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
 GEOPOLITIK INDONESIA (WAWASAN NUSANTARA)
 GEOSTRATEGI INDONESIA (KETAHANAN NASIONAL)
 MASYARAKAT MADANI
 OTONOMI DAERAH
 KONSTITUSI DAN TATA PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
 NEGARA HUKUM

9. TERIMA
KASIH