Dokumen ini membahas pentingnya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dalam konteks perkembangan bangsa yang sedang berkembang dan era globalisasi. Melalui pemahaman hak dan kewajiban warganegara, dokumen ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan bela negara di antara masyarakat yang beraneka ragam. Selain itu, dijelaskan juga tentang konsep dan penerapan pendidikan kewarganegaraan serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Oleh:
ii

2. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang saat ini tergolong ke dalam bangsa
yang sedang berkembang. Kondisi bangsa yang sedang berkembang pasti akan
mengalami gejolak baik itu datangnya dari luar bangsa Indonesia maupun dari dalam
bangsa Indonesia.
Kondisi di atas tentu saja akan menghambat perkembangan bangsa ditengah
semakin pesat dan cepatnya perkembangan era globalisasi. Globalisasi menuntut setiap
bangsa dan negara untuk mengikuti dan memenuhi semua tuntutan globalisasi. Dalam
kondisi seperti inilah setiap bangsa dan negara tidak memerlukan pertikaian dan
permasalahan yang dapat menyita perhatian bangsa sehingga akan menghambat lajunya
perkembangan bangsa dan menyebabkan tertinggalnya bangsa dan negara dari
perkembangan globalisasi.
Bangsa Indonesia ketika sekarang berada pada era reformasi, mengalami
kemajuan yang signifikan akan tetapi disisi lain, era reformasi memberikan kita suatu
gambaran yang kongkrit tentang permasalahan yang timbul dari dalam negeri dimana
ketika setiap individu, kelompok, golongan diberikan kebebasan untuk mengeluarkan
pendapat, gagasan dan ide ternyata setiap individu, kelompok, golongan tersebut
bukannya memberikan yang terbaik atau memikirkan yang terbaik untuk bangsa dan
negara ini tetapi hal tersebut digunakan oleh individu, kelompok dan golongan untuk
mendapatkan keuntungan sendiri dengan alasan untuk kepentingan bangsa dan negara.
Permasalahan yang paling sulit dan sering dihadapi oleh setiap bangsa dan negara
adalah persoalan internal yang sebenarnya apabila dicermati, hal tersebut bukanlah
merupakan permasalahn bangsa tetapi hanya merupakan persoalan antar kelompok atau
golongan.
Makalah ini memberikan gambaran dan pemahaman kepada kita tentang
bagaimana cara untuk membangun dan menumbuhkan rasa persatuan dan persaudaraan
diantara kita sesama bangsa Indonesia walaupun berbeda suku, bahasa, agama dan
budaya dimana dalam makalah ini akan dibahas bagaimana cara mempertahankan,
mengembangkan dan menumbuhkan rasa persaudaraan yang kuat dan kokoh guna
mempertahankan bangsa Indonesia dari ancaman dunia luar.
ii

3. B. Permasalahan
Permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana konsep dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
2. Bagaimana konsep dan penerapan Wawasan Nusantara
3. Bagaimana konsep dan penerapan Ketahanan Nasional
4. Bagaimana konsep dan penerpan politik strategi nasional
C. Tujuan
Tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui konsep dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
2. Untuk mengetahui konsep dan penerapan Wawasan Nusantara
3. Untuk mengetahui konsep dan penerapan Ketahanan Nasional
4. Untuk mengetahui konsep dan penerapan politik strategi nasional
5. Untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pada Mata Kuliah Pendidikan
Kewaranegaraan
ii

4. BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan.
Materi pokok pendidikan kewarganegaraan adalah tentang hubungan antara
warganegara dan Negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN).
Dalam pelaksanaannya selama ini, pada jenjang Pendidikan Dasar sampai dengan
Pendidikan Menengah, Pendidikan kewarganegaraan digabung dengan pendidikan
Pancasila menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Sedangkan di
perguruan tinggi, Pendidikan Kewiraan yang lebih menekankan pada Pendidikan
pendahuluan Bela Negara.
2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
Berdasarkan Keputusan DIRJEN DIKTI No. 267/DIKTI/2000, Tujuan pendidikan
Kewarganegaraan mencakup :
a. Tujuan Umum :
Untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai
hubungan antara warganegara dengan Negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela
Negara agar menjadi warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara.
b. Tujuan Khusus
Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiabn secara
santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas sebagai warga Negara Republik Indonesia
terdidik dan bertanggung jawab.
1. Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran
kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan pancasila, Wawasan Nusantara dan
Ketahanan Nasional.
2. Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai
kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorabn bagi nusa dan bangsa.
B. LANDASAN ILMIAH DAN LANDASAN HUKUM
1. Landasan Ilmiah
a. Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan
Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan
dan kesadaran bernegara, serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air yang
bersendikan kebudayaan bangsa.
ii

5. Sebagai bentuk perbandingan, diberbagai Negara juga dikembangkan materi
Pendidikan Umum ( General Education / Humanities) sebagai pembekalan nilai-nilai
yang mendasari sikap dan perilaku warganegaranya.
1. Amerika Serikat : History, Humanity, dan Philosophy.
2. Jepang : Japanese History, Ethics, and Philosophy.
3. Filipina : Philipino, family Planning, Taxation and Land Reform, The Philiphine New
Constitution, dan study of Human Rights.
Dibeberapa Negara dikembangakan pula bidang studi yang sejenis dengan
Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu yang dikenal dengan Civics Education.
b. Objek Pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan
Objek material adalah bidang sasaran yang dibahas dan dikaji oleh suatu bidang atau
cabang ilmu. Sedangakan objek formal adalah susut pandang tertentu yang dipilih untuk
membahas objek material tersebut. Adapun objek material dari Pendidikan
Kewarganegaraan adalah segala hal yang berkaitan dengan wargaengara baik empirik
maupun yang non-empirik, yang meliputi wawasan, sikap , dan perilaku warganegara
dalam satu kesatuan bangsa dan Negara.Sebagai objek formalnya mencakup dua segi,
yaitu segi hubungan antara warganegara dan Negara ( termasuk hubungan antara
warganegara) dan segi pembelaan Negara.
Objek pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Keputusan Dirjen
Pendidikan Tinggi No.267/DIKTI/KEP/2000 dijabarkan lebih rinci yang meliputi pokok-
pokok bahasan sebagai berikut :
1. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup:
a. Hak dan Kewajiban warganegara
b. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
c. Demokrasi Indonesia
d. Hak Asasi Manusia
2. Wawasan Nusantara
3. Ketahanan nasional
4. Politik dan stategi nasional
C. Rumpun Keilmuan
Pendidikan Kewarganegaraan bersifat interdisipliner (antar bidang) bukan
monodisipliner.karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu Kewarganegaraan
ini diambil dari berbagai disiplin ilmu.Oleh karena itu upaya pembahasan dan
pengembangannya memerlukan sumbangan dari berbagai disiplin ilmu yang meliputi
ii

6. ilmu Hukum, ilmu politik, sosiologi, administrasi Negara, ilmu ekonomi pembangunan,
sejarah perjuangan bangsa dan ilmu filsafat.
2. Landasan Hukum
a. UUD 1945
Pembukaan UUD 1945, khusus pada alinea kedua dan keempat, yang memuat
cita-cita tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya.
Pasal 27(1) menyatakan bahwa “ Segala warga negara bersamaan kedudukannya
di dalam hokum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hokum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Pasal 30 (1) menyatakan bahwa “ tiap-tiap warga negara berahk dan wajib ikut
serta dalam usaha pembelaan Negara .”
Pasal 31(1) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan
pengajaran.”
b. Ketetapan MPR No. II / MPR /1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
c. Undang-Undang No.20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan
Keamanan Negara Republik Indonesia (Jo. UU No,1 Tahun 1988)
a. Dalam pasal 18 (a) disebutkan bahwa hak kewajiban warga Negara yang diwujudkan
dengan keikutsertaan dalam upaya bela Negara diselenggrakan melalui pendidikan
Pendahuluan bela Negara sebagai bagian tak terpisahkan dalam system Pendidikan
nasional.
b. Dalam pasal 19 (2) disebutkan bahwa Pendidikan Pendahuluan Bela Negara wajib
diikuti oleh setiap warga Negara dan dilaksanakan secara bertahap.Tahap awal pada
tingkat pendidikan dasar sampai Pendidikan menengah ada dalam bentuk Pendidikan
Kewiraan.
c. Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Dalam penjelasam bab IX pasal 39 (2) dinyatakan bahwa PPBN atau pendidikan
Kewiraan di perguruan tinggi termasuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang
merupakan mata kuliah wajib dan dirancang utuh, kait-mengait dengan MKU inti
lainnya, yaitu Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama.
d. Keputusan DIRJEN Pendidikan Tinggi No.267/DIKTI/KEP/2000 tentang
penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK)
pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi di Indonesia.
ii

7. C. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
1. Pengertian Warganegara dan Penduduk
Warganegara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam
hubungannya dengan Negara. Dalam hubungan internasional di setiap wilayah Negara
selalu ada warga Negara dan orang asing yang semuanya disebut penduduk.Setiap
warganegara adalah penduduk suatu Negara, sedangakan setiap penduduk belum tentu
warganegara, karena mungkin seorang asing. Penduduk sutu Negara mencakup
warganegar dan orang asing, yang memiliki hubungan berbeda dengan Negara.
2. Asas-Asas Kewarganegaraan
a. Asas ius-sanguinis dan asas ius-soli
Terkait dengan syarat-syarat menjadi warganegara dalma ilmu tata Negara dikenal
adanya dua asas Kewarganegaraan, yaitu asas ius-sang adalah asas daerah kelahiran,
artinya bahwa status Kewarganegaraan seseoarang di tentukan oleh tempat
kelahirannya di negara tersebut. Sedangkan asas ius-sangunis adalah asas keturunan
atau hubungan darah artinya bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh
orang tuanya adalah warganegara.
b. Bipatride dan apatride
Perbedaan asas yang dianut oleh negara yang lain, misalnya negara menganut asas
ius-sanguinis sedangkan negara B menganut asas ius-soli, hal ini dapat menimbulkan
status bipatride atau apatride pada anak dari orang tua yang berimigrasi di antara
kedua negara tersebut.
Bipatride (dwi Kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturan dari dua negara
terkait seseorang dianggap sebagai negara kedua dari seseorang itu. Sedangkan
apatride (tanpa Kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturan
Kewarganegaraan, seseorang tidak diakui sebagai warganegara dari negara apapun.
3. Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945
Pasal – pasal UUD 1945 yang menetapkan hal dan kewajiban warganegara mencakup
pasal – pasal 27,28,29,30,31,33,34.
a. Pasal 27 ayat (1) menetapkan hak warganegara yang sama dalam hukum dan
pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.
b. Pasal 27 ayat (2) menetapkan hak warganegara atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan.
c. Pasal 27 ayat (3) dalam Perubahaan kedua UUD 1945 menetapkan hak dan
kewajiban warganegara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
ii

8. d. Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warganegara untuk berserikat, berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
e. Pasal 29 ayat (2) menyebutkan adanya hak kemerdekaan untuk memeluk agamanya
masing – masing dan beribadat menurut agamanya.
f. Pasal 30 ayat (1) dalam Perubahan Kedua UUD 1945 menyebutkan hak dan
kewajiban warganegara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara.
g. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap – tiap warga negara berhak mendapat
pengajaran.
4. Hak dan Kewajiban Bela Negara
a. Pengertian
Pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara
yang teratur, menyeluruh. Terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada
tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.
Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warganegara untuk
berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan
kesatuan bangsa Indonesia. Keutuhan wilayah Nusantara dan yuridiksi nasional, serta
nilai – nilai Pancasila dan UUD 1945.
b. Asas Demokrasi dalam Pembelaan Negara
Berdasarkan pasal 27 ayat (3) dalam Perubahan Kedua UUD 1945, bahwa usaha bela
negara merupakan hak dan kewajiban setiap warganegara. Hal ini menunjukkan adanya
asas demokrasi dalam pembelaan negara yang mencakup dua arti. Pertama, bahwa setiap
warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara dengan
UUD 1945 dan perundang – undangan yang berlaku. Kedua, bahwa setiap warganegara
harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara, sesuai dengan kemampuan dan
profesinya masing – masing.
c. Motivasi dalam Pembelaan Negara
Dalam hal ini ada beberapa dasar pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan
motivasi setiap warga negara untuk ikut serta membela negara Indonesia.
1. Pengalaman sejarah perjuangan RI
2. Kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis.
3. Keadaan penduduk (demografis) yang besar.
4. Kekayaan sumber daya alam
5. Perkembangan dan kemajuan IPTEK di bidang persenjataan.
6. Kemungkinan timbulnya bencana perang.
ii

9. D. HAK-HAK ASASI MANUSIA
1. Pengertian HAM
Hak asasi manusia adalah hak – hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan
kodratnya. Hak asasi manusia meliputi hak hidup. Hak kemerdekaan atau kebebasan, hak
miliki dan hak – hak dasar lain yang melekat pada diri pribadi manusia dan tidak dapat
diganggu gugat oleh orang lain.
Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Hak Asasi Manusia menurut Ketetapan
MPR Nomor XVII/MPR/1988, bahwa hak asasi manusia adalah hak – hak dasar yang
melekat pada diri manusia sebagai kodrat, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan
Yang Maha Esa.
2. Sejarah Singkat Timbulnya HAM
Hak asasi manusia yang dikenal saat ini dalam berbagai piagam atau konstitusi
sesungguhnya telah diperjuangkan sejak abad ke-13 di Inggris. Pada masa raja Inggris
John Lackland (1199-1216) yang memerintahkan secara sewenang – wenang telah timbul
protes keras di kalangan para bangsawan. Protes tersebut melahirkan sebuah piagam
agung yang dikenal dengan nama Magna Charta (1215). Di dalam piagam ini pengertian
hak asasi belum sempurna karena terbatas hanya memuat jaminan perlindungan terhadap
hak – hak kaum bangsawan dan Gereja.
Kemudian pada tahun 1628 di Inggris pula terjadi pertentangan antara Raja Charles I
dengan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat (The House Of Sommons) yang
menghasilkan pertition of rights. Petisi ini memuat ketentuan bahwa penetapan pajak dan
hak – hak istimewa harus dengan izin parlemen, dan bahwa siapapun tidak boleh
ditangkap tanpa tuduhan – tuduhan yang sah.
Perkembangan demokrasi di Inggris dan didunia tidak dapat dilepaskan dari
pemikiran para filsuf, antara lain Thomas Hobbes (1588-1679) dan John Locke, Roussea
(1712-1778) dari Perancis. Thomas Hobbes melihat kondisi masyarakat yang kacau dan
liar seperti dalam ungkapannya homo homini lupus, bellum omnium contra omnes.
Sehingga teorinya menghasilkan kekuasaan absolut. Sedangkan John Locke memandang
manusia sebagai manusia sosial yang padanya melekat hak – hak asasi yang diberikan
oleh alam. yang meliputi hak hidup, hak atas kemerdekaan dan hak atas milik (life,
libberti, and property) Teori John Locke tentang hak asasi manusia ini mempengaruhi
Declaration of Independence Amerika Serikat pada 4 Juli 1776.
Perang Dunia I dan II telah menimbulkan kesengsaraan masyarakat dunia sekaligus
menebarkan ketakutan dan rasa tidak aman dikalangan umat manusia. Pada tahun 1941
ii

10. Presiden AS, Franklin D. Roosevelt, di depan Konggres AS menyatakan The Four
Freedoms yang isinya sebagai berikut :
1) freedom of speech (kebebasan bicara)
2) freedom of religion (kebebasan beragama)
3) freedom from fear (kebebasan dari ketakutan)
4) freedom from want (kebebasan dari kemelaratan)
Kemudian pada tahun 1946 Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Komisi Hak-
Hak asai manusia yang membahas hak-hak politik, sosial dan ekonomi, pada 10
Desember 1948 PBB menerima secara bulat hasil kerja Komisi itu yang berupa
Universal Declaration of Human Right (Pernyataan sedunia tentang Hak-hak Asasi
manusia).
Berikut ketentuan pasal – pasal tentang hak – hak asasi manusia dalam Deklarasi
Universal tentang Hak – hak asasi manusia PBB :
Pasal 1
Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak – hak yang sama.
Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam
persaudaraan.
Pasal 2
Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini
tanpa pengecualiaan apapun, misalnya bangsa. Warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama
, politik , atau pendapat lain, asal – usul kebangsaan atau sosial, milik, kelahiran, atau
status lainnya. Selanjutnya tidak ada perbedaan status politik, status hukum, dan status
hukum. Dan status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal. Baik
dari negara yang tidak merdeka, yang terbentuk trus, yang tidak berpemerintahan sendiri
maupun yang berada dibawah pembatasan kedaulatan lainnya.
Pasal 3
Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang.
Pasal 4
Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan. Perhambatan dan perdagangan
budak dalam bentuk apapun harus dilarang.
Pasal 5
Tidak seorangpun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam tanpa mengingat
kemanusiaan atau dengan perlakukan atau hukuman yang menghinakan.
ii

11. Pasal 6
Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi di hadapan undang –
undang dimana saja ia berada.
Pasal 7
Semua orang adalah sama dihadapan undang – undang dan berhak atas perlindungan
yang sama dari setiap perbedaan yang memperkosa pernyataan ini dan segala hasutan
yang ditujukan kepada perbedaan semacam ini.
Pasal 8
Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim – hakim nasional yang
berkuasa mengadili perkosaan hak – hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang –
undang dasar negara atau undang – undang.
Pasal 9
Tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang – wenang.
Pasal 10
Setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama dan suaranya didengarkan
sepenuhnya dimuka umum secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak
dalam menetapkan hak – hak dan kewajiban – kewajibannya dan dalam setiap tuntutan
pidana yang ditujukan kepadanya.
Pasal 11
Ayat (1)
Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu pelanggaran pidana
dianggap tak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang – undang dalam
suatu sidang pengadilan yang terbuka di mana segala jaminan yang perlu untuk
pembelaanyadi berikan.
Ayat (2)
Tidak seoarangpun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran pidana karena perbuatan
atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran pidana menurut undang – undang
nasional atau internasional ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan
menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari hukuman yang seharusnya dikenakan ketika
pelanggaran pidana itu dilakukan.
Pasal 12
Tidak seorangpun dapat diganggu secara sewenang – wenang dalam urusan
perseorangannya. Keluarganya, rumah tangganya, hubungan surat – menyuratnya, dan
nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan undang – undang terhadap
gangguan – gangguan atau pelanggaran – pelanggaran demikian.
ii

12. Pasal 13
Ayat (1)
Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas – batas
lingkungan tiap negara.
Ayat (2)
Setiap orang berhak meninggalkan satu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak
kembali ke negerinya.
Pasal 14
Ayat (1)
Setiap orang berhak mencari dan mendapat suaka di negeri – negeri lain untuk menjauhi
pengejaran.
Ayat (2)
Hak ini tidak dipergunakan dalam pengejaran yang benar – benar timbul dari kejahatan –
kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik atau dari perbuatan – perbautan yang
bertentangan dengan tujuan dan dasar – dasar PBB.
Pasal 15
Ayat (1)
Setiap orang berhak atas kewarganegaraan
Ayat (2)
Tidak seorangpun dengan semena – mena dapat dikeluarkan dari kewarganegaraannya
atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya.
Pasal 16
Ayat (1)
Orang – orang dewasa, baik laki – laki maupun perempuan, berhak untuk mencari jodoh
dan untuk membentuk keluarga tanpa dibatasi oleh kebangsaan. Kewarganegaraan atau
agama. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, didalam perkawinan,
dan dikala perceraian.
Ayat (2)
Perkawinan harus dilakukan hanya dengan cara suka sama suka dari kedua mempelai.
Ayat (3)
Keluarga adalah kesatuan yang sewajarnya serta bersifat pokok dari masyarakat dan
berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara.
ii

13. Pasal 17
Ayat (1)
Setiap orang berhak mempunyai milik baik diri sendiri maupun bersama – sama dengan
orang lain.
Ayat (2)
Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan semena – mena.
Pasal 18
Setiap orang berhak bebas atas kebebasan pikiran. Hati nurani dan agama, termasuk
kekebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk menyatakan
agama atau kepercayaannya dengan cara sendiri maupun bersama – sama orang lain di
tempat umum maupun tempat sendiri.
Pasal 19
Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, termasuk
kebebasan mempunyai pendapat tanpa mendapat gangguan dan untuk mencari.
Menerima serta menyampaikan keterangan – keterangan dan pendapat – pendapat
dengan cara apapun tanpa memandang batas – batas.
Pasal 20
Ayat (1)
Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berapat
Ayat (2)
Tidak seorangpun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan
Pasal 21
Ayat (1)
Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri baik secara
langsung maupun dengan perantaraan wakil – wakil yang dipilih secara bebas.
Ayat (2)
Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan
pemerintahan negerinya.
Ayat (3)
Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintahan kemauan ini harus
dinyatakan dalam pemilihan – pemilihan berkala yang jujur dilakukan menurut hak pilih
yang bersifat umum dan berkasamaan serta melalui pemungutan suara yang rahasi atau
cara – cara lain juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.
ii

14. Pasal 22
Setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial dan berhak
melaksanakan hak – hak ekonomi, sosial, dan budaya yang perlu untuk martabatnya dan
untuk perkembangan bebas pribadinya dengan perantara usaha – usaha nasional dan
kerjasama internasional yang sesuai dengan sumber – sumber kekayaan setiap negara.
Pasal 23
Ayat (1)
Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak memilih pekerjaan dengan bebas, berhak atas
syarat – syarat perburuhan yang adil dan baik serta atas perlindungan terhadap
pengangguran.
Ayat (2)
Setiap orang tanpa ada perbedaan, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan
yang sama.
Ayat (3)
Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang
menjamin penghidupannya bersama dengan keluarganya sepadan dengan martabat
manusia dan apabila perlu ditambah dengan bantuan – bantuan sosial lainnya.
Ayat (4)
Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat sekerja untuk melindungi
kepentingan-kepentingannya
Pasal 24
Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan – pembatasan jam
kerja yang layak dan hari – hari liburan berkala dengan menerima upah
Pasal 25
Ayat (1)
Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan, keadaan yang baik
untuk dirinya dan keluarganya, termasuk soal makanan, pakaian, perumahan perawatan
kesehatannya serta usaha – usaha sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan
diwaktu mengalami pengangguran, kematian suami, lanjut usia, atau mengalami
kekurangan nafkah atau ketiadaan mata pencarharian yang lain di luar penguasaannya.
Ayat (2)
Ibu dan anak – anak berhak mendapat perawatan dan bantuan khusus. Semua anak, baik
dilahirkan di dalam maupun di luar pernikahan, harus mendapat perlindungan sosial yang
sama.
ii

15. Pasal 26
Ayat (1)
Setiap orang berhak mendapat pengajaran. Pengajaran harus dengan percuma, setidak –
tidaknya dalam tingkat rendah dan tingkat dasar. Pengajaran sekolah rendah diwajibkan.
Pengajaran sekolah teknik dan vak haru terbuka bagi semua orang dan pengejaran tinggi
harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang berdasarkan kecerdasan.
Ayat (2)
Pengajaran harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas – luasnya serta
upaya memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak – hak asasi manusia dan kebebesan
dasar. Pengajaran harus meningkatkan saling pengertian, rasa saling menerima
persahabatan antara semua bangsa, golongan kebangsaan atau kelompok agama, dan
harus memajukan kegiatan – kegiatan Perserikatan Bangsa – Bangsa dalam memelihara
perdamaian.
Ayat (3)
Ibu Bapak mempunyai hak utama untuk memilih jenis pengajaran yang akan diberikan
kepada anak – anak mereka.
Pasal 27
Ayat (1)
Setiap orang berhak untuk turut serta secara bebas dalam kehidupan budaya masyarakat,
untuk mengecap kenikmatan kesenian, dan untuk turut serta dalam kemajuan ilmu
pengetahuan dan dalam mendapat manfaatnya.
Ayat (2)
Setiap orang berhak mendapat perlindungan atas kepentingan moral dan material yang
didapatnya sebagai hasil dari lapangan ilmu pengetahuan, kesusteraan atau kesenian yang
diciptakannya sendiri.
Pasal 28
Setiap orang berhak atas susunan sosial internasional dimana hak – hak dan kebebasan –
kebebasan yang termaktub dalam pernyataan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.
Pasal 29
Ayat (1)
Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat dimana ia mendapat
kemungkinan untuk mengembangkan pribadinya sepenuhnya dan seutuhnya.
ii

16. Ayat (2)
Di dalam Menjalankan hak – hak dan kebebasan – kebebasannya. Setiap orang tunduk
hanya pada pembatasan – pembatasan yang ditetapkan oleh undang – undang semata –
mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan ayng layak bagi hak – hak dan
kebebasan – kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat – syarat benar kesusilaan,
tata tertib umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Ayat (3)
Hak – hak dan kebebasan – kebebasan ini tidak boleh menjalankan dengan cara yang
bertentangan dengan tujuan – tujuan dan dasar – dasar PBB.
Pasal 30
Tidak sesuatupun dalam pernyataan ini boleh diartikan sebagai pemberian hak kepada
salah satu negara, golongan atau seseorang untuk melakukan kegiatan atau perbuatan
yang bertujuan merusak salah satu hak dan kebebasan yang termaktub dalam pernyataan
ini (Baut dan Beny Hartman, 1988).
3. HAM di Indonesia
Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di indonesia telah berlaku tiga
undang – undang Dasar dalam 4 Periode yaitu :
a. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, Berlaku UUD 1945.
b. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku Konstitusi Republik
Indonesia Serikat.
c. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 juli 1959, berlaku UUDS 1950.
d. Periode 5 Juli 1959 sanpai sekarang, berlaku kembali UUD 1945.
Percantuman pasal-pasal tentang hak – hak asasi manusia dalam tiga UUD tersebut
berbeda satu sama lainnya. Dalam UUD 1945 butir – butir hak asasi manusia hanya
tercantum beberapa saja.
E. DEMOKRASI DI INDONESIA
1. Pengertian dan Perkembangan Demokrasi
Para filsuf klasik seperti Plato, Aristoteles dan Polybius, pada umumnya mereka
mengklasifikasikan bentuk – bentuk negara menjadi tiga bentuk yaitu monarki,
aristokrasi dan demokrasi. Kriteria yang digunakan dalam klasifikasi ini adalah :
a. Jumlah orang yang memegang pemerintahan, apakah satu orang tunggal, beberapa
atau golongan orang ataukah di pegang oleh seluruh rakyat.
b. Sifat pemerintahannya apakah ditujukan untuk kepentingan pemegang pemerintahan
itu saja, ini yang buruk.
ii

17. Ketiga bentuk negara diatas adalah baik jika ditujukan untuk kepentingan umum,
namun akan mempunyai akses yang buruk jika ditujukan untuk kepentingan pemegang
pemerintahan saja. Ekses dari monarki adalah tirani, ekses dari aristokrasi adalah oligarki
sedangkan ekses dari demokrasi adalah anarki.
Sesudah perang dunia II sebagian besar negara didunia menyatakan secara formal
sebagai negara yang berasas demokrasi. Namun penerapan istilah demokrasi rakyat dan
demokrasi nasional.
2. Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan Demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam empat periode :
a. Periode 1945-1959, Masa Demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan
parlement serta partai – partai.
b. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah
menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek
dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi
rakyat.
c. Periode 1966-1998, masa demokrasi Pancasila era Orde baru yang merupakan
demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial.
d. Periode 1999-sekarang, masa demokrasi pancasila era reformasi dengan berakar pada
kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar
lembaga negara, antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.
3. Pengertian Demokrasi menurut UUD 1945
a. Seminar Angkatan Darat II (Agustus 1966)
1. Bidang Politik Dan Konstitusional
Demokrasi Indonesia seperti yang dimaksud dalam undang – undang Dasar 1945
berarti menegakkan kembali asas – asas negara hukum dimana kepastian hukum
dirasakan oleh segenap warga negara, hak – hak asasi manusia baik dalam aspek kolektif
maupun dalam aspek perseorangan dijamin dan penyalahgunaan kekuasaan dapat
dihindarkan secara Institusional.
2. Bidang Ekonomi
Demokrasi ekonomi sesuai dengan asas – asasi yang menjiwai ketentuan – ketentuan
mengenai ekonomi dalam UUD 1945 yang pada hakikatnya berarti kehidupan yang layak
bagi semua warganegara yang antara lain mencakup :
ii

18. a) Pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuagan negara.
b) Koperasi
c) Pengakuan atas hak milik perorangan dan kepastian hukum dalam penggunaannya.
d) Peranan pemerintah yang bersifat pembinaan, penunjuk jalan serta pelindung.
b. Munas III Persahi : The Rule of Law (Desember 1966)
Asas Negara hukum Pancasila mengandung prinsip :
1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang
politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu kekuasaan /
kekuatan lain apapun.
3. Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Yang dimaksudkan kepastian
hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat
dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.
c. Simposium hak – hak Asasi Manusia (Juni 1967)
Apapun predikat yang akan diberikan kepada demokrasi kita, maka demokrasi itu
harus demokrasi yang bertanggung jawab artinya demokrasi yang dijiwai oleh rasa
tanggungjawab terhadap Tuhan dan sesama kita.
Persoalan hak – hak asasi manusia dalam kehidupan kepartaian untuk tahun – tahun
mendatang harus ditinjau dalam rangka keharusan kita untuk mencapai keseimbangan
yang wajar diantara tiga hal :
a. Adanya pemerintah yang mempunyai cukup kekuasaan dan kewibaan,
b. Adanya kebebasan yang sebesar – besarnya.
c. Perlunya untuk membina suatu “rapidly expanding economy” (perkembangan
ekonomi secara cepat).
ii

19. F. WAWASAN NUSANTARA
A. Dasar Pemikiran
Kehidupan manusia didunia mempunyai kedudukan sebagai hamba Tuhan Yang
Maha Esa dan sebagai wakil Tuhan di bumi yang menerima amanatnya untuk mengelola
kekayaan alam. Kedudukan manusia tersebut mencakup tiga segi hubungan, yaitu :
Hubungan antara manusia dengan Tuhan, Hubungan manusia dengan manusia, dan
hubungan manusia dengan makluk lainnya. Bangsa Indonesia sebagai umat manusia
religius dengan sendirinya harus dapat berperan sesuai dengan kedudukan tersebut.
Manusia dalam melaksanakan tugas dan kegiatan hidupnya bergerak dalam dua
bidang, universal filosofis dan sosial politis. Bidang universal filosofis bersifat
transenden dan idealistik, misalnya dalam bentuk aspirasi bangsa, pedoman hidup dan
pandangan hidup bangsa. Aspirasi bangsa ini menjadi dasar wilayah Nusantara.
Sedangkan bidang sosial politis bersifat imanen dan realistis yang bersifat lebih nyata
dan dapat dirasakan, misalnya aturan hukum atau perundang – undangan yang berlaku
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai produk politik.
Sebagai negara kepulauan dengan masyarakatnya yang berbinneka, negara Indonesia
memiliki unsur – unsur kekuatan dan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada
posisi dan keadaan geografis yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara
kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang
harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air.
Penyelenggaraan negar kesatuan Republik Indonesia sebagai sistem kehidupan nasional
bersumber dari dan bermuara pada landasan ideal pandangan hidup dam konstitusi UUD
1945.
B. Pengertian Wawasan Nusantara
Setiap bangsa mempunyai Wawasan Nasional (National Outlook) yang
merupakan visi bangsa yang bersangkutan menuju ke masa depan. Kehidupan berbangsa
dalam suatu negara memerlukan suatu konsep cara pandangan atau wawasan nasional
yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan keutuhan bangsa dan
wilayahnya serta jati diri bangsa itu. Bangsa yang dimaksudkan disini adalah bangsa
Indonesia dikenal dengan Wawasan Nusantara.
Istirah wawasan berasal dari kata ‘wawas’ yang berarti pandangan, tinjauan, atau
penglihatan inderawi. Akar kata ini membentuk kata ‘mawas’ yangberarti memandang,
meninjau atau melihat. Sedangkan ‘wawasan’ berarti cara pandang, cara tinjau, atau cara
melihat. Sedangkan istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah
ii

20. perairan dan gugusan pulau – pulau Indonesia yang terletak di antara samudra Pasifik
dan samudra Indonesia serta diantara benua Asia dan benua Australia.
Secara umum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri
dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai
dengan posisi dan kondisi geografis negaranya untuk mencapai tujuan atau cita – cita
nasionalnya. Sedangkan Wawasan Nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa
Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta
sesuai dengan geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita – cita nasionalnya.
Sedangkan wawasan Nusantara mempunyai arti pandang bangsa Indonesia tentang diri
dan lingkunngan geografi wilayah Nusantara yang menjiwa kehidupan bangsa dalam
mencapai tujuan atau cita – cita nasionalnya.
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara
1. Wilayah (Geografis)
a. Asas Kepulauan (Archipelagic Principle)
Kata ‘archipelago’ dan ‘archipelagic’ berasal dari kata Italia ‘archipelagos’. Akar
katanya adalah ‘archi’ berarti terpenting, terutama, dan pelagos berarti laut atau wilayah
lautan. Jadi archipelago dapat diartikan sebagai lautan terpenting.
Lahirnya asas archipelago mengandung pengertian bahwa pulau – pulau tersebut selalu
dalam kesatuan utuh, sementara tempat unsur perairan atau lautan antara pulau – pulau
berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan unsur pemisah.
Kata archipelago pertama kali dipakai oleh john crawford dalam bukunya The History of
Indian Archipelago (1820).
b. Kepulauan Indonesia
Bagian wilayah Indische Archipel yang dikuasai belanda dinamakan
Nederlandsch Oot Indishe Archipelago. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian
menjadi wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai sebutan untuk kepulauan ini sudah
banyak nama di pakai yaitu “Hindi Timur” ,”Insulinde” oleh Multatuli. “Nusantara”
,”Indonesia” dan “Hindia Belanda” pada masa penjajahan belanda.
Sebutan “Indonesia” merupakan ciptaan ilmuwan J.R.logan dalam Journal of the Indian
Archipelago and East Asia (1850). Sir W.E. Maxwell. Seorang ahli hukum juga
memakainya dalam kegemarannya mempelajari rumpun melayu.
C. Konsep tentang Wilayah lautan
Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsepsi
mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut :
ii

21. 1) Res Nullius, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang dimilikinya.
2) Res Cimmunis, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena itu
tidak dapat memiliki oleh masing – masing negara.
3) Mare Liberum menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bagsa.
4) Mare Clausum (The Right and Dominion of th Sea), menyatakan bahwa hanya laut
sepanjang pantai saja yang dapat dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat
dikuasai dari darat (waktu itu kira – kira sejauh 3 mil).
5) Archipelagic State Pinciples (asa Negara Kepulauan) yang menjadikan dasar dalam
konversi PBB tentang hukum laut.
Sesuai dengan hukum laut Internasional, secara garis besar Indonesia sebagai
negara kepulauan memiliki laut teritorial, perairan pedalaman, zone ekonomi eksklusif
dan landas kontigen. Masing – masing dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Negara Kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih
kepulauan dan dapat mencakup pulau – pulau.
2. Laut Teritorial Adalah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut
diukur dari garis pangkal. Sedangkan garis pangkal adalah garis air surut terendah
sepanjang pantai.
3. Peraiaran Pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam dari
garis pangkal.
4. Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal.
5. Landas Kontigen suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya
yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah
wilayah daratannya.
d. Karakteristik Wilayah Nusantara.
Nusantara berarti kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan
Benua Australia dan diantara samudra pasifik dan samudra Indonesia, yang terdiri dari
17.508 pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau yang sudah memiliki nama
2. Geopolitik dan Geostrategi
a. Geopolitik
1. Pengertian Geopolitik
Istilah Geopolitik semula diartikan oleh Frederich Ratze (1844-1904) sebagai
ilmu bumi politik (Political Geography).
Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjana ilmu politik
swedia, rudolf kjellen (1864-1922) dan Karf Haushofer (1869-1964) dari Jerman.
Perbedaan dari dua istilah diatas terletak pada titik perhatian dan tekanannya, apakah
ii

22. pada bidang geografi ataukah politik. Ilmu bumi politik mempelajari fenomena politik
dari aspek Geografi.
2. Pandangan Ratzel dan Kjellen
Frederich Ratzel pada akhir abad ke – 19 mengembangkan ujian geografi politik
dengan dasar pandangan bahwa negara adalah mirip orgasme (makhluk hidup). Dia
mandang negara dari sudut konsep ruang. Negara adalah ruang yang di tempati oleh
kelompok masyarakat politik (bangsa). Bangsa dan negara serikat oleh hukum alam. Jika
bangsa dan negara ingin tetap berkembang, maka harus diberlakukan hukum ekspensi
pemekaran wilayah.
3. Pandangan Hauskofer
Pemikiran Haushofer di samping berisi paham ekspansionalisme juga
mengandung ajaran rasialisme, yang menyatakan bahwa ras jerman adalah ras paling
unggul yang harus dapat menguasai dunia.
Pokok – pokok pemikiran Haushofer sebagai berikut :
a. Suatu bangsa dalam mempetahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari
hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saj yang dapat bertahan hidup dab terus
berkembang. Sehingga hal ini menjurus ke arah rahasialisme.
b. Kekuatan Imperium Daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan Imperium
maritim untuk menguasai pengawasan di lautan.
c. Beberapa negara besar di eropa akan timbul dan akan mnguasai eeropa, afrika dan
Asia barat (jerman dan Italia)
d. Geopolitik dirumuskan sebagai perbatasa.
4. Geopolitik Bangsa Indonesia
Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai – nilai
ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas dan tegas tertuang dalam UUD
1945. oleh karena itu juga Bangsa Indonesia menolak paham rahasialisme, karena semua
manusia mempunyai martabat yang sama, dan semua bangsa memiliki hak dan
kewajiban yang sama berdasarkan nilai – nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang
universal.
Dalam hubungan internasional bangsa Indonesia berpijak pada paham
kebangsaan yang membentuk suatu wawasan kebangsaan dengan menolak pandangan
Chauvisme.
ii

23. b. Geostrategi
Strategi adalah politik dalam pelaksanaan yaitu upaya bagaimana mencapai
tujuan atau gagasan yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik.
Sebagai contoh pertimbangan geostrategis untuk negara dan bangsa indonesia
adalah kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai aspek, disamping aspek geografis
juga dari aspek – aspek demografi, ideologi, politik, ekonomi sosial budaya dan Hankam.
Posisi silang Indonesia tersebut dapat dirinci sebagai berikut :
1. Geografi : Wilayah Indonesia terletak diantara dua benua. Asia dan Australia ; serta
di antara samudera Pasifik dan Samudera Hindia.
2. Demografi : Penduduk Indonesia terletak di antara penduduk jarang di selatan
(Australia) dan Penduduk padat diutara (RRC dan Jepang)
3. Ideologi : Ideologi Indonesia (Pancasila) terletak diantara liberalisme diselatan
(Australia dan Selandia Baru) dan Komunisme di utara (RRC, Vietnam dan Korea
utara).
4. Politik : Demokrasi Pancasila terletak di antara demokratis liberal di selatan dan
demokrasi rakyatdi utara.
5. Ekonomi : Ekonomi Indonesia terletak di antara ekonomi kapasitas dan selatan
sosialis di utara.
6. Sosial Masyarakat Indonesia terletak di antara masyarakat individualisme di selatan
dan budaya timur utara.
7. Budaya : Budaya Indonesia terletak diantara masyarakat individualisme di selatan
dan masyarakat sosialisme di utara.
8. Hamkan : Geopolitik dan geostrategi Hankan. Terletak di antara kawasan kekuatan
maritim di selatan dan wawasan kekuatan kontinental di utara.
Dengan demikian Geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan
memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya. Disamping
itu dalam merusmuskan strategi perlu pula memperhatikan kondisi sosial, budaya,
penduduk, sumber daya alam, lingkungan regional internasional.
3. Perkembangan Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya
a. Sejak 17-8-1945 sampai dengan 13-12-1957
Wilayah negara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia
Belanda berdasarkan ketentuan dalam “Territoriale Zee en Maritieme Kringen
Ordonantie” tahun 1939.
ii

24. b. Dari Deklarasi Juanda (13-12-1957) sampai dengan 17-2-1969
Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan deklarasi juanda yang dinyatakan
sebagai pengganti Ordonansi tahun 1939 dengan tujuan sebagai berikut :
1. Perwujudan bentuk wilayah negara kesatuan republik Indonesia yang utuh dan bulat.
2. Penentuan batas – batas wilayah negara Indonesia di sesuaikan dengan asas negara
kepulauan.
3. Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan
keamanan Negara kesatuan RI
Asas kepulauan itu mengikuti ketentuan yurisprudensi mahkamah Internasional
pada tahun 1951 ketika menyelesaikan kasus perbatasan antara inggris dan norwegia.
c. Dari 17-2-1969 (deklarasi landas Kontinen) sampai sekarang
Asas – asas pokok yang termuat di dalam Deklarasi tentang landas kontinen
adalah sebagai berikut :
1. Segala sumber kekayaan ala, yang terdapat dalam landas kontinen indonesia adalah
milik eksklusif negara RI.
2. Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soaal garis batas landas kontinen
dengan negara – negara tetangga melalui perundingan.
3. Jika tidak ada garis batas, maka landas kontinen adalah suatu garis yang ditarik di
tengah – tengah antara pulau terluar Indonesia dengan wilayah terluar negara
tetangga.
4. Claim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan di atas landas
kontinen indonesia maupun udara diatasnya.
d. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)
Pengumuman Negara tentang Zona ekonomi eksklusif terjadi pada 21 Maret
1980. Alasan – alasan yang mendorong pemerintah mengumumkan ZEE adalah :
1. Persediaan ikan yang semakin terbatas.
2. kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia.
3. ZEE mempunyai kekuatan hukum internasional.
D. Unsur-unsur Dasar Wawasan Nusantara
1. Wadah
Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi tiga komponen
a. Wujud Wilayah
Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang didalamnya
terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan. Baik
ii

25. laut maupun selat serta dirgantara di atasnya yang merupakan satu kesatuan ruang
wilayah.
Letak geografis negara berada di posisi dunia antara dua benua, yaitu Samudera
Pasifik dan Samudera Hindia, dan antara dua benua, yaitu Asia dan Australia
b. Tata
Bagi Indonesia, tata inti oraganisasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang
menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, sistem
pemerintahan dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang
berbentuk republik.
c. Tata Kelengkapan Organisasi
Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran
bernegara yang harus memiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik,
golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers serta seluruh aparatur negara.
2. Isi Wawasan Nusantara
Isi Wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia
dalam eksistensinya yang meliputi cita – cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu.
a. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yang
menyebutkan :
1. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
2. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan bebas.
3. Pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh
tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang beradasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
4. satu kesatuan wilayah nusantara yang mencakup daratan, perairan dan dirgantara
secara terpadu.
5. Satu kesatuan Politik, dalam arti satu undang-undang dan politik laksanannya serta
satu ideologi dan identitas nasional.
6. satu kesatuan sosial – budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas
dasar ”Bhinneka Tunggal Ika” satu tertib sosial dan satu tertib hukum.
7. Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkn atas asas usaha bersama dan asas
kekeluargaan dalam suatu sistem ekonomi kerakyatan.
8. Suatu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam suatu sistem terpadu, yaitu sistem
pertahanan keamanan rakyat semesta.
ii

26. 9. Suatu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemeratan pembangunan dan hasil-
hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional.
3. Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi, Batinia dan Lahiria
a. Tata laku batinia berdasarkan pada falsafah Pancasila untuk membentuk sikap mental
bangsa yang meliputi cipta, rasa dan karsa terpadu.
b. Tata laku lahiria merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanungalan kata dan
karya, keterpaduan pembicaraan dan perbuatan.
E. Implementasi Wawasan Nusantara
1. Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila
Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang
sesuai dengan aspirasinya. Wawasan Nusatara sebagai aktualisasi falsafah Pancasila
menjadi landasan dan pedoman bagi pengelolana kelangsungan hidup bangsa Indonesia.
Dengan demikian wawasan nusantara menjadi pedoman bagi uapaya mewujudkan
kesatuan aspaek kehudipan nasiaonal unutk menjamin kesatuan, persatuan dan keutuhan
bangasa. Serata uapaya untuk meujudkan kerrtiban dan perdamain dunia.
2. Wawasan Nuasantara dalam Pembangunan Nasional
a. Perwujudan Kepulawan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik
1. Kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan modal dan milik bersama
bangsa Indonesia
2. Keanekaragamman suku,Budaya, dan bahasa daerah serta Agama yang di anutnya
tetap dalam kesatuan bangsa Indonasia.
3. Secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu persaudaraan, senasib dan
perjuangan, sebangsa dan setanah air untuk mencapai satu cita-cita bangsa yang
sama.
4. Pancasila merupakan falsafah dan ideologi pemerstu bangsa Indonesia yang
membimbing ke arah tujuan dan cita-cita yang sma.
5. Kehidupan Politik di seluruh wilayah nusantara sistem hukum nasional.
6. Seluruh kepulawan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum nasional.
7. Bangasa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan dunia dan
perdamaian abadi.
b. Perwujuan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi
1. Kekayaan di wilayah Nusantara, bai potensial maupun efektif, adalah modal dan
milik bersama bangsa untuk memnuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara
merat.
ii

27. 2. Tingkat pkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa
mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing.
3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagi usaha
bersama dengan asas kekeluaragan dalam sistem ekonomi kerakyatan utuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat.
c. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya
1. Masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang harus memiliki kehidupan serasi
dangan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang sesuai dengan kemajuan bangsa.
2. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam budaya
yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa.
d. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan
Keamanan
1. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatna adalah ancaman
trehadap seluruh bangsa dan negara.
2. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta
dalam pertahanan dan negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.
3. Penerapan Wawasan Nusantara
a. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan nusantara di bidang
nusantara adalah diterimanya konsepsi nusantara di forum Internasional.
b. Pertambahan luas wilayah menghasilkan sumber daya alam yang sangat besar
untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.
c. Pertanbahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia Internasional
termasuk Negara-negara Tengga.
d. Penerapan Wawasan Nusantara dalam pembangunan negara diberbagai bidang
tanpak
e. Penerapan dibidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan
bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa dan setanah
air dengan asas Pancasila
f. Penerapan Wawasan Nusantara dibidang Pertahanan Keamanan terlihat pada
kasigapan dan kewaspadaan seluruh rakyat untuk menghadapi berbagai ancman
bangsa dan negara.
4. Hubungan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
Wawasan Nasional Bangasa Indonesia adalah wawasan Nusantara yang
merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional.
Sedangkan ketahahan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses
ii

28. pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses.secara ringkas dapat
dikatakan bahw Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional merupakan dua konseps
dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelangaraan kehidupan
berbagsa dan bernegara.
ii

29. G. KETAHANAN NASIONAL
A. Latar Belakang dan Landasan Ketahahan Nasional
1. Latar Belakang
Terbentuknya negara Indonesia dilatarbelakangi oleh perjuangan seluruh bangsa.
Berbagai ancaman dalam dan luatr negeri telah dapat diatasi angsa Indonesia dengan
adanya tekad bersama mengalang asatuan dan keutuhan bangsa. Kekuatan Bangsa dalam
menjaga keutuhan negara Indonesia tentu saja selalu di dasari oleh segenap landasan
Ideal,Konstutional,dan juga wawasan visional.landasan ini akan memberikan kekuatan
konseptual Fisofolis untuk merangkum, mengarahkan,mengarahkan,dan mewarnai
segenap kegiatan hidup bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.
2. Landasan-landasan Ketahanan Nasional
a. Pancasila Sebagai Landasan Ideal
Peranan Pancasila sebagai landasan ideal tidak dapat dipisahkan dari kedudukan
pancasila sebagai pandangan hidup bagi bangsa. Dalam kapasitasnya sebagai ideologi,
pancasila merupakan cita-cita bangsa yang merupakan ikrarar segenap bangsa dalam
upaya dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material maupun
spritual. Peranan Pancasila dalam kapasitasnya sebagai dasar negara sebagaimana
tersurat dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya mencerminkan nilai-nilai dasar
pancasila yaitu kesimbangan,keserasian dan keselarasan, perasatuan dan kesatuan.
b. UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Konsitusonal,
berdasarkan atas hukum. Kekuasaan dan kewenagan itu jelas ada tetapi tetap dalam
kerangka aturan penyelenggaraan negara menurut hukum atau perundangan yang
berlaku. Hukum bukan dikuasai oleh golongan teterntu dan bukan untuk menguhukum
orang-ornag yang lemah, tetapui hukum berlaku bagi setiap perorangan dan golongan.
Dengan demikian diharapkan dapat terselenggara kehidupan bermasyarakat, berbagsa,
dan bernegara yang sesuai denga kektentuan hukum yang berlaku, yaitu sesuai dengan
hukum konstitusional yang diderifasikan dari sistem pemerintahan negara sebagmana
yang dijelasakan dalam Penjelasan UUD 1945.
c. Wawasan Nusantara Sebagai Landasan Visional
Cara pandang atau wawasan nasional yang disebut wawasan nusantara
merupakan kebutuhan bagi bangsa untuk mmenjadi pancaran falsafah Pancasila yang
diterapkan dalam kondisi objektif bangsa dengan seluruh kondisi dinamisnya. Wawasan
Nusantara Melandaskan upaya meningkatkan ketahahan nasional berdasarkan dorongan
mewujudkan cita-cita, mencapai tujuan nasional dan menjamin kepentingan nasional.
ii

30. B. Ruang Lingkup Pengertian Ketahanan Nasional
1. Pokok-pokok pikiran yang Mendasari Konsepsi ketahanan Nasional
Konsepsi ketanahanan Nasional mengandung keuletan dan ketangguhan dalam
rangka mengembangkan ekuatan nasional untuk menghadapi segala tantangan, ancaman
dan yang berasal dari dalam dan luar negeri.
a. Manusia adalah makhluk yang berbudaya.
Pada dasarnya manusai adalah makhluk yang mempunyai Naluri,Intelegensi,dan
keterampilan.dengan kemampuanya ini manusia berjuang mempertahankan
Eksistensi,kelangsungan hidup, dan mengembanggkan kreativitasnya dalam rangka
mengaktualisasikan potensi dlam dirinya.
b. Tujuan Nasional,Falsafalah,dan Ideologi Negara.
Tujuan Nasional bangsa menjadi pokok pikiran bagi perlunya ketahanan Nasional
karena negara Indonesia sebagai suatu organisasi dalam rangka kegiatanya untuk
mencapai tujuan akan selalu menghadapi masalah-masalah, baik yang berasal dari dalam
maupun dari luar.begitu juga Falsafalah pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai
Ideologi Negara, yang mengandung unsur cita-cita dalam rangka menunjang tercapainya
tujuan Nasional, merupakan Asas kerohanian yang mendasari gerak pencapainya. Hal itu
tersurat dalam pembukaan UUD 1945 yang memuat semangat perjuangan membela Hak
asasi untuk Merdeka.
2. Pengertian ketahanan Nasional dan pengertian konsesepsi ketahanan Nasional.
Ketahanan Nasional (Indonesia) adalah kondisi dinamis suatu bangsa ( Indonesia)
yang meliputi segenap kehidupan Nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan
ketangguhan yang mengandung kemampuan menggembangkan kekuatan Nasional dalam
menghadapi dan mengatasi segala tantangan ancaman, hambatan dan gangguan, baik
yang datang dari dalam maupun dari luar. Untuk menjamin identitas, integritas, dan
kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Pernyatan konseptual yang komplek tersebut di
atas dapat dapat di jelaskan unsur-unsurnya sebagai berikut:
1. Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat
bertahan,kuat menderita, atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya.
2. Keuletan adalah usaha secara giat dengan kekampuan yang keras dapat menggunakan
kemapuan tersebut diatas untuk mencapai tujuan.
3. Identitas yaitu ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan(Holistik).
4. Integritas yaitu kesatua menyeluru dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik unsur
sasial maupun alamiah.
ii

31. 5. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau nmerombak kebijaksanaan dan
usaha ini dilakukuan secara konsektual, kriminal, dan politis.
6. Tantangan yaitu sauatu usaha yang mengubah kemampuan.
7. Hambatan adalah hal atau usaha dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan
melemahkan dan atau menghalangi secara tidak konsepsional.
8. Ganguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar, yang bersifat dan bertujuan
melemahkan dan atau menghalangi secara tidak konsepsional.
Ketahanan nasional Ini merupakan kondisi dinamis yang harus diwujudkan oleh
suati negara dan harus di bina secara dini, terus-menerus dan skinergis dengan aspek-
aspek kehidupan bangsa yang lain.
Konsepsi ketahanan Nasional (Indonesia) adalah konsepsi pengembangan kekuatan
nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang
seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan seluruh negara secara utuh
dan menyeluruh terpadu dan berlandaskan pancasil, UUD 1945 dan wawasan Nusantara
(Lemhannas, 2000:99).
3. Hakikat ketahanan Nasional dan hakikat konsepsi ketahanan Nasional.
Hakikat ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa
yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan Nasional untuk dapat
menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan
Nasional.hakikat konsepsi Nasional indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan
kesejahteraan dan keamanan secara keseimbangan sersi dan selaras dalam seluruh aspek
kehidupan Nasional. Berdasarkan uraian sekitar pengertian ketahanan Nasional di atas
maka dapat di lihat ada tiga yang dapat di gambarkan dalam konteks ketahanan nasional
(sunarso dan kus Edy sartono 2000:34):
a. Ketahanan Nasioanal sebagai suatu kenyataan nyata atau Real.
b. Ketahanan Nasional sebagai konsepsi.
c. Ketahanan Nasional sebagai metode berfikir atau metode pendekatan.
4. Asas-Asas ketahanan Nasional
Asas ketahanan Nasional adalah tata laku yang di dasari Nilai-nilai yang tersusun
berlandaskan pancasila,UUD 1945,dan wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Asas kesejahteraan dan keamanan.
2. Asas komprehensif integral/ menyeluruh terpadu.
3. Asas Kekeluargaan.
ii

32. 5. Sifat ketahanan Nasional
Beberapa sifat ketahanan Nasional yaitu sebagai berikut:
a. Mandiri
Maksudnya adalah percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudah
menyerahkan.
b. Dinamis
Dinamis artinya tidak tetap, naik turun, tergantung situasi dan kondisi bangsa dan negara
serta lingkungan strategisnya.
c. Wibawah
Bangsa Indonesia diharapkan mempunyai harga diri dan diperhatikan oleh bangsa lain
sesuai dengan kualitas yang melekat padanya. Atas dasar pemikiran diatas maka berlaku
logika, semakin tinggi tingkat Ketahanan Nasional maka akan semakin tinggi wibawa
Negara dan Pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan Nasional.
d. Konsultasi dan kerjasama
Hal ini dimaksudkan adanya saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan
moral dan kepribadian bangsa. Hubungan kedua belah pihak perlu diselenggarakan
secara komunikatif sehingga ada keterbukaan dalam melihat kondisi masing-masing.
6. Kedudukan dan fungsi konsepsi ketahanan Nasional
a. Kedudukan
Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional berkedudukan sebagai landasan
konseptual, yang didasari oleh pancasila sebagai landasn ideal dan UUD 1945 sebagai
landasan konstitusional alam paradigma pembangunan nasional.
b. Fungsi
Konsepsi ketahanan nasional berdasarkan tuntututan pengunaannya berfungsi sebagai
Doktrin Dasar Nasional, Motode Pembinaan Kehidupan Nasional Indonesia, dan sebagai
Pola dasar Penbangunan nasional.
C. Pengaruh HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup Terhadap Ketahanan
Nasional.
1. Hak Asasi Manusia
a. Hak Asasi Manusia
Adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kodrat manusia sebagai mahluk
Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.
b. Kewajiban Dasar Manusia
ii

33. Apabila seperangkat kewajiban yang apabla tidak dilaksanakan, tidak dimugkinkan
terlaksana dan tegaknya HAM.
c. Diskriminasi
Adalah setiap pembatasan-pembatasan atau pengecualian yang langsung atau tidak
langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik,
kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kalamin, bahasa, keyakinan
politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan
pelaksanaan dan pengunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu
maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan aspe
kehidupan lainnya.
d. Penyiksaan
Adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa
sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk
memperoleh pengakuan atau dari seseorang atau orang ketiga, atau untuk alasan yang
didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi.
e. Pelanggaran HAM
Adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik
yang disengaja atau tidak disengaja maupun kelalaian yang secara melawan hukum
mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau
kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau
dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar,
berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
2. Demokrasi
Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti
rakyatdan cratos yang berarti kekuasaan atau berkuasa, sehingga secara asal katanya
berarti rakyat berkuasa atau secara umum makna demokrasi diartikan pemerintahan
rakyat.
Demkrasi disimpulkan secara singkat adalah seperangkat gagasan dan prinsip
kebebasan, disamping termasuk didalamnya proses dan prosedurnya yang berjalan terus.
Demokrasi juga mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia
dan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan sebagai manusia yang
mandiri yang dapat dengan ketentuan tertentu menyampaikan pendapatnya secara
bermartabat pula.
ii

34. Demokrasi mengandung nilai-nilai antara lain :
Adanya pengakuan perbedaan-perbedaan dimasyarakat baik dalam hal kenyataan
objektif, pendapat maupun kepentingan.
Atas dasar kenyataan tersebut maka perlu adanya cara penyelesaian terhadap
kepentingan-kepentingan yang berbeda tersebut dengan cara damai, tertib, adil dan
beradab.
1) Secara umum (universal) demokrasi sering dicirikan dengan adanya unsur-unsur
dibawah ini yang disebut soko guru demokrasi :
2) Kedaulatan rakyat
3) Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
4) Kekuasaan mayoritas
5) Diakuinya hak-hak minoritas
6) Jaminan terhadap HAM
7) Pemilihan yang bebas dan jujur
8) Persamaan didepan hukum
9) Pembatasan kekuasaan secara konstitusional
10) Pluralisasi sosial, ekonomi dan politik
11) Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat.
Didalam prakteknya diharapkan jiwa demokrasi akan dapat dilaksanakan selaras
dengan jiwa falsafah dan cita-cita Nasional bangsa Indonesia. Oleh karenanya konsepsi
demokrasi di Indonesia sering disebut dengan Demokrasi Pancasila.
3. Lingkungan Hidup
Pengertian lingkungan hidup adalah semua kondisi yang ada disekitar manusia,
hewan maupun tumbuhan dan benda-benda lainnya. Lingkungan hidup merupakan suatu
ekosistem yang saling berhubungan. Bila terjadi ketidakberesan diantara unsur
penyusunan ekosistem tersebut maka ketidakseimbangan akan terjadi sehingga berakibat
terganggunya unsur ekosistem yang lain.
Kegiatan yang dilakukan manusia dapat menyebabkan kerusakan dan penurunan
kualitas dan kuantitas lingkungan hidup. Misalnya pengrusakan lingkungan karena nafsu
manusia untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis. Oleh karena itu maka penataan
terhadap kegiatan yang berakibat pada rusaknya lingkungan harus dilakukan.
Pembangunan yang berkelanjutan menjadi istilah dan semboyan yang berisi tekad
bangsa-bangsa di dunia untuk memerangi kerusakan lingkungan maupun rencana
tindakannya.
ii

35. Meskipun secara hukum sudah diundangkan, tetapi didalam pelaksanaannya
masih perlu diperhatikan. Hal ini bisa dilihat dari perbuatan merusak lingkungan yang
disnyalir dilakukan oleh para peladang berpindah dan juga pengusaha industri hutan.
Kerusakan lingkungan hutan yang juga mengganggu lingkungan pemukiman bahkan
sampai negara lain seperti kasus pembakaran hutan juga menjadi isu internasional yang
dapat memojokkan negara secara politis.
Demikian, peranan tiga hal penting yaitu HAM, demokrasi dan lingkungan hidup
yang sering menjadi isu strategis dalam hubungan internasional. Sedikit banyak banyak
tentu saja hal tersebut mempengaruhi kualitas ketahanan nasional diberbagai bidang.
D. Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional Terhadap Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara.
Dalam era reformasi dewasa ini dan dalam rangka bangsa indonesia
menyongsong era global, maka tidak mengherankan jikalau berbagai aspek akan
mempengaruhi ketahanan nasional baik dalam aspek ideologi, politik, sosial, budaya
serta aspek pertahanan dan keamanan. Sebagaimana dipahami bahwa dalam era global
dewasa ini setiap bangsa tidak mungkin dapat menentukan kebijaksanaannya hanya
berdasarkan kemampuan dan otoritas bangsa itu sendiri melainkan senantiasa berkaitan
dengan kekuatan bangsa lain dalam pergaulan internasional.
Kondisi krisis yang melanda bangsa indonesia pada era reformasi dewasa ini
sangat mempengaruhi berbagai kebijakan dalam negeri maupun luar negeri Indonesia.
Pengeruh ideologi dunia menjadi semakin kuat melulai isu demokrasi dan penegakan
HAM dalam wujud kekuatan-kekuatan yang ada pada elemen-elemen masyarakat
terutama LSM yang banyak mendapat dukungan Internasional serta berbagai elemen
infrastruktur politik. Hal inilah yang merupakan kendala bagi kokohnya ketahanan
nasional yang berbasis pada ideologi bangsa dan negara, karena banyak elemen-elemen
masyarakat lebih setia terhadap kekuasaan asing dari pada kepada filosofi bangsa sendiri.
Kenyataan inilah yang merupakan wujud penjajahan pada era pasca moderen dewasa ini.
1. Pengaruh Aspek Ideologi
Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian
dasar dan logos ilmu. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian-
pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, kata idea disampaikan artinya sebagai
cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai
sehingga cita-cita tersebut merupakan suatu dasar, pandangan atau faham.
Perhatian kepada konsep ideologi menjadi berkembang antara lain karena Karl Max.
Ideologi menjadi vokabuler penting didalam pemikiran politik ataupun ekonomi. Karl
ii

36. Max mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan
kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi.
Dengan demikian maka ideologi lalu merupakan keseluruhan ide yang reltif karena justru
mencerminkan kekuatan lapisan.
Pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-
gagasan, id-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaa yang menyeuruh dan
sistematis yang menyangkut :
a. Bidang Politik
b. Bidang Sosial
c. Bidang Kebudayaan
d. Bidang Keagamaan
Maka ideologi Negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi
basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang
bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri
sebagai berikut :
1. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.
2. Oleh karena itu mewujudkan suatu asas kerohanian, pandagan dunia, pandangan.
hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan dan
dilestarikan kepada generasi berikutnya.
Dalam panggung politik dunia terdapat berbagai macam ideologi namun yang
sngat besar peranannya dewasa ini adalah ideologi Liberalisme, Komunisme serta
ideologi Keagamaan.
a. Ideologi Dunia
A. Liberalisme
Paham liberalisme berkembang dari akar-akar rasionalisme yaitu paham yang
mendasarkan pada rasio sebagai sumber kebenaran tertinggi, materialisme yang
meletakkan materi sebagai nilai tertinggi, empirisme yang mendasarkan atas kebernaran
fakta empiris (yang dapat ditangkap melalui indra manusia), serta individualsme yang
meletakan nilai dan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan
masyarakat dan negara.
Berdasarkan latar belakang timbulnya liberalisme yang merupakan sintesa
beberapa paham filsafat antara lain paham materialisme, rasionalisme, empirisme dan
induvidualsime. Maka dalam penerapan ideologi tersebut dalam negara senantiasa
didasari oleh aliran-aliran serta paham-paham tersebut secara keseluruhan .
ii

37. Pengaruh yang cukup kuat dari ideologi liberal terhadap ketahanan ideologi
bangsa Indonesia adalah konsepnya tentang hakikat masyarakat sipil atau civil society
yang seakan-akan berbeda dan terpisah dari negara. Hal sebenarnya berkaitan erat
dengan hakikat konsep negara sebagai organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan
suatu cita-cita bersama dari seluru warganya. Dalam masalah ini terdapat dua sudut
pandang yang berbeda yang sering digunakan dalam memahami pengertian dan
eksistensi masyarakat sipil.
Pertama, perspektif yang melihat posisi negara sebagai yang menguguli masyarakat sipil.
Perspektif ini sering digunakan sebagai dasar pijak untuk menjelaskan keadaan politik
suatu negara yang menerapkan sistem otorialisme.
Kedua, perspektif yang melihat adanya otonomi dari masyarakat sipil diluar negara dan
harus diperjuangkan dalam rangka mengimbangi kekuasasan negara.
Pengaruh yang memepertetangkan antara negara dan masyarakat sipil ini dewasa
ini sangat terasa dalam konteks reformasi, sehinga tidak mengherankan mengakibatkan
rapuh dan menipisnya komitmen terhadap ketahanan ideologi yang telah merupakan
kesepakatan para pendiri negara yang merupakan kontrak sosial dari seluruh elemen
bangsa indonesia.
B. Komunisme
Bebragai macam konsep dan paham sosialisme didunia ini sebenarnya hanya
komunislah sebagai suatu paham yang paling jelas dan lengkap. Paham ini sebenarnya
adalah sebagai bentuk reksi atas perkembangan masyarakat kapitalis yang merupakan
produk masyarakat liberal. Komunisme muncul sebenarnya sebagai reaksi atas
penindasan rakyt kecil oleh kalangan kapitalis yang didukung oleh pemerintah.
Bertolak belakang dengan individualisme kapitalisme, paham komunisme yang
dicetuskan melalui pemikiran Karl Max memandang bahwa hakikat kebebasan da
individu itu tidak ada. Ideologi komunisme mendasarkan pada suatu keyakinan bahwa
manusia pada hakikatnya adalah merupakan mahluk sosial saja. Manusia secara
ontologis merupakan sekumpulan relasi, sehingga yang mutlak adalah komunitas dan
bukan individualitas. Menurut komunisme ideologi hanya diperuntukkan bagi
masyarakat secara keseluruhan. Etika komunisme mendasarkan pada suatu kebaikan
yang hanya diperuntukkan bagi kepentingan keuntungan kelas masyarakat secara
totalitas.
Paham komunisme dalam memandang hakikat hubungan negara dengan agama
meletakkan pada pandangan filosofisnya yaitu materialisme dialektis dan materialisme
historis. Hakikat kenyataan tertinggi menurut komunisme adalah materi. Namun materi
ii

38. menurut komunisme berada pada suatu ketegangan intern secara dinamis bergerk dari
keadaan tesis ke keadaan lain antitesis, kemudian menyatukan sehingga merupakan suatu
sintesis yang merupakan tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya sejarah sebagaimana
berlangsungnya suat proses sangat ditentukan oleh fenomena-fenomena dasar, yaitu
dengan suatu kegiatan-kegiatan yang paling material yaitu fenomena-fenomena
ekonomis. Dalam pengertian inilah maka komunisme menyatakan bahwa manusia adalah
merupakan suatu hakikat yang menciptakan dirinya sendiri, dengan menghasilkan
sarana-sarana kehidupan sehingga sangat menentukan dalam suatu perubahan sosial,
politik, ekonomi, budaya bahkan agama.
Berdasarkan prinsip-prinsip ideologi komunisme tersebut maka komunisme
berpaham atheis, tidak mengakui adanya tuhan bahkan nti tuhan, sehingga hal ini tidak
sesuai dengan pandangan hidup dan dasar filsafat bangsa indonesia yang berketuhanan
Yang Maha Esa. Selain itu dalam operasionalisasinya komunisme senantiasa
menciptakan konflik dan untuk mencapai tujuannya, senantiasa menghalalkan berbagai
macam cara.
C. Ideologi Keagamaan
Ideologi keagamaan pada hakekatnya memiliki perspektif dan tujuan yang
berbeda dengan ideologi liberalisme dan komunisme. Sebenarnya sangatlah sulit
menentukan tipologi ideologi keagamaan, karena sangat banyak dan beraneka ragamnya
wujud, gerak dan tujuan ideologi tersebut. Namun secara keseluruhan terdapat suatu ciri
bahwa ideologi keagamaan senantiasa mendasarkan pemikiran, cita-cita serta moralnya
pada suatu ajaran agama tertentu.
Atas dasar pernyataan politik dunia yang demikian ini maka munculah berbagai
gerakan yang berbasis pada ideologi keagamaan, untuk melawan ketidak adilan dan
kesewenang-wenangan bangsa satu terhadap bangsa lainnya.
Pada era reformasi dan global dewasa ini dunia dikuasai oleh kekuatan sekutu
dibawah komando Amerika. Berbagai praktek eksploitasi bangsa diberbagai negara
terutama negara yang sedang berkembang dibawah tekanan internasional baik ekonomi,
politik, maupun keamanan.
Dalam kaitan dengan konsep negara juga banyak gerakan politik diberbagai
negara termasuk di Indonesia yang mendasarkan organisasinya atas basis ideologi
agama. Aspek positif sebenarnya tidak satu agamapun mengajarkan kekerasan, saling
menyerang dan membuat kekacauan. Adapun aspek negatifnya jikalau terdapat suatu
gerakan politik yang membenarkan tindakannya berdasarkan sempalan-sempalan norma
agama.
ii

39. b. Ideologi Pancasila
Berbeda dengan ideologi-ideologi lainnya maka pancasila pada hakikatnya
merupakan suatu ideologi yang bersifat komprehensif, artinya ideologi pancasila bukan
untuk perjuangan kelas tertentu, golongan tertentu atau golongan primordial tertentu.
Berdasarkan konsep tersebut maka menurut pancasila negara pada hakikatnya
merupakan suatu kesatuan integral dari unsur-unsur yang menyusunnya. Negara
mengatasi semua golongan, bagian-bagian yang membentuk negara, negara tidak
memihak pada suatu golongan tertentu betapapun gologan itu paling besar. Negara dan
bangsa adalah untuk semua unsur yang membentuk kesatuan tersebut.
c. Ketahanan Nasional Bidang Ideologi
Bangsa indonesia merupakan suatu bangsa yang memiliki tigkat keanekaragaman
yang paling tinggi dimana bangsa indonesia tersusun atas golongan, agama dan adat
istiadat yang beraneka ragam. Keadan yang demikian ini memiliki dua kemungkinan :
Pertama, keanekaragaman itu dapat menimbulkan potensi perpecahan, jikalau diantara
unsur-unsur bangsa tidak memiliki wawasan kebersamaan sebagaimana terkandung
dalam ideologi pancasila. Hal ini nampak pada kondisi bangsa pada era reformasi dewasa
ini yang salah memahami arti kebebasan serta otonomi daerah.
Kedua, keanekaragaman ini justru merupakan suatu khasana budaya bangsa yang dapat
dikembangkan serta menguntungkan dalam pelbagai kepentingan, misalnya dalam
bidang pariwisata serta dapat menumbuhkan kebangaan nasional serta memperkokoh
kesatuan dan persatuan bangsa.
Dengan demikian salah satu fungsi pokok pancasila sebagai suatu ideologi bangsa
dan negara adalah merupakan sarana untuk mempersatukan bangsa Indonesia dalam
mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama. Oleh karena itu membina ideologi dalam
kehidupan negara, pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk meningkatkan
ketahanan nasional, dalam arti mempersatukan tekad dan semangat untuk menjaga
kelestarian hidup bangsa dan negara serta konsistensi bangsa terhadap cita-citanya.
2. Pengaruh Aspek Politik
a. Pengertian
Sejalan dengan pengertian ketahanan nasional secara umum, maka pengertian
ketahanan nasional bidang politik adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yan berisi
keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemmpuan mengembangkan potensi
nasional menjadi kekuatan nasional, sehingga dapat menangkal dan mengatasi segala
kesulitan dan gangguan yang dihadapi oleh negara baik yang berasal dari dalam maupun
dari luar negeri.
ii

40. Secara umum makna politik dalam kehidupan bernegara, memiliki makna
bermacam-macam dan kesemuanya itu dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu :
Pertama. Politik sebagai sarana atau usaha untuk memperoleh kekuasaan dan dukungan
dari masyarakat dalam melakukan kehidupan bersama. Dengan demikian politik dapat
dikatakan menyangkut kekuatan hubungan (power relationship).
Kedua, poltik dipergunakan untuk menunjuk kepada suatu rangkaian kegiatan atau cara-
cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang dianggap baik. Secara singkat
politik dapat diartikan sebagai suatu kebijakan yang dalam bahasa inggris dikenal dengan
istilah policy
b. Politik Dalam Negeri
Politik dalam negeri adalah kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat
dalam suatu sistem. Unsur-unsurnya terdiri atas struktur politik, proses politik, budaya
politik, dan partisipasi politik
c. Politik Luar Negeri
Politik luar negeri adalah salah satu sarana pencapaian kepentingan nasional
dalam pergaulan antar bangsa. Politik luar negeri indonesia berlandaskan pada
Pembukaan UUD 1945, yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan sosial, serta anti penjajahan bangsa satu
terhadap bangsa lainnya karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
3. Pengaruh Aspek Ekonomi
a. Pengertian Perekonomian
Bidang ekonomi merupakan suatu bidang kegiatan manusia dalam rangka
mencukupi kebutuhannya disamping alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Hal tersebut
dalam bidang ekonomi menyangkut berbagai bidang antara lain permintaan, penawaran,
produksi, distribusi barang dan jasa.
Bidang ekonomi tidak bisa dilepaskan dengan faktor-faktor lainnya yang saling
berkaitan. Perekonomian selain berkaitan dengan wilayah geografis suatu negara, juga
sumber kekayaan alam, sumber daya manusia, cita-cita masyarakat yang lazimnya
dikenal dengan ideologi, akumulasi kekuatan, kekuasaan, serta kebijaksanaan yang akan
diterapkan dalam kegiatan produksi dan distribusi, nilai sosial budaya, serta pertahanan
dan keamanan yang memberikan jaminan lancarnya roda kegatan ekonomi suatu bangsa.
Proses tersebut akan memberikan dampak positif dalam arti meningkatkan kesejahteraan
suatu bangsa manakala kegiatan ekonomi itu terselenggara dalam posisi keseimbangan
antara permintaan dan penawaran, produksi, distribusi barang dan jasa.
ii

41. b. Perekonomian Indonesia
Bangsa indonesia telah memiliki sistem perekonomian sendiri yang oleh para
pendiri negara telah dicanangkan, yaitu yang menekankan asas kebersamaan dan
kekeluargaan, dalam arti penekanan pada aspek kemakmuran bersama disamping
kemakmuran individu dan kelompok.
Sistem ini menekankan bahwa suatu usaha bersama berarti bahwa setiap warga
negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda
perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa. Alam pengertian ini
individupun memliki kesempatan untuk melakukan suatu usaha namun juga
pemerintahan negara sebagai lembaga hidup bersama juga ikut serta dlam kegiata
perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa.
c. Ketahanan Pada Aspek Ekonomi
Ketahanan ekonomi adalah merupkan kondisi dinamis kehidupan perekonomian
bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, kekuatan nasional dalam menghadapi serta
mengatasi segala tantangan dan dinamika perekonomian baik yang datang dari dalam
maupun dari luar bangsa indonesia, dan secara langsung maupun tidak langsung
menjamin kelangsungan dan penigkata perekonomian bangsa dan negara republik
Indonesia yang telah diatur berdasarkan UUD 1945.
Wujud ketahanan ekonomi ercermin alam kondisi kehidupan perekonomian
bangsa yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis,
menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi, dan mewujudkan
kesejahteraan rakyat yang adil dan merata.
4. Pengaruh Aspek Sosial Budaya
a. Pengertian Budaya
Manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa didlam kehidupan ini
mempunyai kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan mahluk-mahluk tuhan lainnya.
Jika dicermti dengan saksama, perbedaan itu terjadi karena manusia dikaruniai
kemampuan jiwa yaitu akal, rasa, kehendak serta keyakinan. Dengan kemampuan
jiwanya, kehidupan manusia mampu menghasilkan serentetan produk yang disebut
kebudayaan.
Produk kebudayaan dibedakan atas tiga macam yaitu sistem nilai, benda-benda
budaya, dan suatu sistem interaksi antar manusia dalam kehidupan bersama atau sering
diistilahkan dengan kehidupan sosial.
ii

42. b. Kondisi Budaya di Indonesia.
Budaya Indonesia terbagi atas dua yaitu kebudayaan Daerah dan kebudayaan
Nasional. Kebudayaan daerah aplikasinya sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
karena mengandung sisitem nilai yang menuntun sikap, perilaku, dan gaya hidup dari
suatu suku atau daerah tersebut dan menjadi kebangaan suku atau daerah bersangkutan.
Kebudayaan nasional adalah merupakan hasil interaksi kebudayaan-kebudayaan suku
bangsa yang masing-masing memiliki kebudayaan daerah, yang kemudian diterima
sebagai nilai bersama dan sebagai suatu nilai identitas bersama sebagai suatu bangsa
yaitu bangsa Indonesia.
c. Struktur Sosial di Indonesia
Pengertian sosial pada hakikatnya merupakan interaksi dalam pergaulan hidup
manusia dalam bermasyarakat. Dalam proses ini terkandung didalamnya nilai-nilai
kebersamaan, solidaritas, kebersamaan nasib sebagai unsur pemersatu kelompok. Untuk
menjamin keberadaan dan keberlangsungan hidup masyarakat, terdapat empat unsur
penting yaitu struktur sosial, pengawasan sosial, media sosial, standar sosial.
d. Ketahanan Pada Aspek Sosial Budaya
Ketahanan nasional bidang sosial budaya adalah suatu kondisi dinamis sosial
budaya suatu bangsa, yang berisi keuletan, ketangguhan dan kemampuan suatu bangsa
untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala
tantangan, permasalahan, gangguan, ancaman serta hambatan baik dari luar maupun dari
dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan
kehidupan sosial budaya bangsa dan negara indonesia.
5. Pengaruh Aspek Pertahanan Dan Keamanan
a. Filosofi Pertahanan dan Keamanan
Konsep pertahanan dan keamanan negara sering dartikan negatif, yaitu untuk
mempertahankan kekuasaan atau meningkatkan supremasi kekuasaan negara. Bagi
sekelompok orang yang memandang konsep negara terpisah dari masyarakat sipil, maka
akan berpandangan bahwa konsep pertahanan dan keamanan hanya akan memperkuat
supermasi kekuasaan negara bahkan kekuasaan sekelompok orang. Namun bagi orang
yang memandang negara adalah sebagai lembaga hidup bersama yang berkembang
dalam masyarakat, maka pertahanan dan keamanan adalah sebagai sesutu yang mutlak
harus ada, karena masyarakat membentuk negara salah satu tujuannya adalah untuk
mendapatkan jaminan keamanan dari negara sehingga dalam kehidupan sehari-harinya
dapat tentram, damai dan sejahtera.
ii

43. b. Postur Kekuatan Pertahanan dan Keamanan
Postur kekuatan dan pertahanan bangsa indonesia berlandaskan pada postur
kekuatan Hankam, pembangunan kekuatan Hankam, perkembangan lingkungan strategis
dan mewujudkan postur kekuatan Hankam.
c. Ketahanan Pada Aspek Pertahanan dan Keamanan
1) Pertahanan dan keamanan harus dapat mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela
negara yang berisi ketangguhan, kekuatan dan kemampuan melalui penyelenggaraan
Siskamnas untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan
kelangsungan hidup bangsa.
2) Bangsa indonesia cinta damai
3) Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan dimanfaatkan
untuk menjamin perdamaian dan stabilitas keamanan dan kesinambungan
pembangunan nasional dan kehidupan bangsa.
4) Potensi nasional dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai harus dilindungi
dari segala ancaman.
5) Perlengkapan dan peralatan untuk mendukung pembangunan kekuatan dan
kemampuan pertahanan dan keamanan sedapat mungkin dihasilkan oleh industri
dalam negeri.
6) Pembangunan dan pengunaan kekuatan dan kemampuan pertahankan keamanan
harus diselenggarakan oleh manusia yang berbudi luhur, arif, bijaksana, menghormati
HAM dan menghayati makna nilai dan hakikat perang dan damai.
7) TNI sebagai tentara rakyat.
8) Kesadaran dan ketaatan masyarakat kepada hukum perlu terus menerus ditingkatkan.
Keberhasilan Ketahanan Nasional Indonesia
Untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional setiap warga negara
Indonesia perlu:
1) Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non fisik yan
disertai keuletan dan ketangguhan tanpa kenal menyerah dan mampu
mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala tantangan serta
pencapaian tujua nasional.
2) Sadar dan peduli akan pengaruh yang timbul pada asapek ideologi, politik, ekonomi,
sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga setiap warga negara Indonesia
dapat mengeliminir pengaruh tersebut.
ii

44. H. POLITIK STRATEGIS NASIONAL
a. Pengertian Istilah
1. Pengertian Politik
Istilah politik berasal dari bahasa Yunani. Polis yang artinya negara yang terdiri
atas adanya rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat.
Dalam bahasa indonesia, kata politik mengandung arti suatu keadaan yang
dikehendaki, disertai cara dan alat yang digunakan untuk mencapainya. Dalam
pengertian tersebut politik dimaksudkan sebagai kepentingan umum, atau usaha untuk
kepentingan umum sedangkan politik tertentu yang lenih menjamin terlaksananya usaha,
keinginan tu keadaan yang dikehendaki.
Politik berkaitan dengan negara, pengambilan keputusan, kebijaksanaan,
pembagian atau alokasi.
2. Pengertian Strategi
Strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk kepentingan
memenangkan perang. Ada juga pendapat lain yang mengartikan bahwa srtategi adalah
sebagai seni menyelenggarakan perang di atas peta dan meliputi seluruh kawasan
operasi. Jadi pengertian strategi secara umum adalah cara untuk mendapatkan
kemenangan atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah di tetapkan.
3. Politik Nasional dan Strategi Nasional
Politik Nasional dirumuskan sebagai asas, haluan usaha, serta kebijaksanaan
tindakan dari negara tentang perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan
pengendalian serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional.
Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai
sasaran dan tujuan yang di tetapkan oleh politik nasional yakni merupakan pelaksanan
dari kebijaksanaan nasional.
b. Penyusunan Politik Strategi Nasional
1. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik
Penyusunan politik dan strategi negara di tingkat suprastruktur di lakukan oleh
presiden sebagai mendataris MPR setlah memahami GBHN yang di tetapkan oleh MPR
dengan langkah awal menyusun program kabinet yang diikuti dengan penunjukan para
mentri kabinet sebagai pembantu presiden.
Di tingkat infrastruktur politik dan srtategi nasional merupakann sasaran yang
hendak di capai meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam.
ii

45. 2. Penentu Kebijakan
Sesuai dengan sistem pemerintahan negara yang di atur dalam konstitusi bahwa
penentu kebijakan adalah bertingkat-tingkat yakni penentuu kebijakan puncak,kebijakan
umum, dan kebijakan teknis.
c. Politik Strategi Nasional
1. Politik Nasional adalah Politik Pembangunan
Politik Nasional pada hakikatnya sama dengan kebijakan nasional sebagai
landasan serta arah bagi penyusunan konsep strategi nasional dalam penyusunan politik
nasional hal-hal yang perlu di perhatikan secara garis besar adalah Kebutuhan pokok
nasional yang meliputi masalah kesejahteraan umum dan masalah keamanan dan
pertahanan bangsa
Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan
masyarakat indonesia yang di lakukna secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan
nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
memperhatikan tantangan perkembangan global.
2. Implementasi Politik dan Strategi Nasional Dalam Bidang-Bidang Pembangunan
Nasional
GBHN, sebagai arah penyelenggaraan negara bagi lembaga-lembaga tinggi
negara dan segenap rakyat indonesia.
a. Bidang-bidang Implementasi Politik dan Strategi Nasional
Bidang-bidang implementasi politik dan stategi nasional meliputi fisi dan misi GBHN
b. Arah Kebijaksanaan
Arah kebijaksanaan meliputi bidang hukum, bidang ekonomi, didang politik,
bidang agama, bidang pendidikan, bidang pembangunan sosial dan budaya, bidang
pembangunan daerah, bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, bidang
pertahanan dan keamanan.
c. Keberhasilan Politik dan Stategi Nasional
Agar politik dan srategi nasional dapat berjalan dengan baik maka prinsip-prinsip,
sikap, dan perilaku para penyelenggara negara adalah sebagai berikut :
a. Setiap penyelenggara negara dan pemerintahan negara harus benar-benar memiliki
keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME.
b. Asas kebersamaan dan kekeluargaan harus dikembangkan.
c. Pelaksaanan prinsip negara hukum sebagai dasar kesadaran yang diikuti dengan
ketaatan dan kepatuhan
d. Memiliki sikap percaya diri sendiri disertai dengan semangat kerja
ii

46. e. Memiliki sikap moral kenegaraan yang luhur
f. Memiliki mentalitas, jiwa, tekad dan semangat kebangsaan yang tinggi.
g. Memiliki profesionalisme yang tinggi
h. Ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan berdasarkan moral
keagamaan dan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Keberhasilan politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik
dan memiliki manfaan yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan
kebahagiaan seluruh rakyat, jikalau para warga negara terutama para penyelenggara
negara memiliki moralitas, semangat, serta sikap mental sebagai mana yang sijelaskan
dalam delapan prinsip tersebut diatas.
ii

47. BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Materi pokok penddidikan kewarganegaraan adalah tentang hubungan antara
warganegara dan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN).
Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan
dan kesadaran bernegara, serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air yang
bersendikan kebudayaan bangsa.
Ada dua landasan yang mendasari pendidikan kerganegaraan yaitu landasan ilmih
dan landasan hukum.
Dalah hubungan antara warganegara dengan negara, maka setiap warga negara
mempunyai kewajiban-kewjiban terhadap negara dan sebaliknya warganegara juga
mempunyai hak-hak yang wajib diberikan dan dilindungi oleh negara.
Setiap bangsa mempunyai Wawasan Nasional (National Outlook) yang merupakan
visi bangsa yang bersangkutan menuju ke masa depan. Kehidupan berbangsa dalam
suatu negara memerlukan suatu konsep cara pandangan atau wawasan nasional yang
bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan keutuhan bangsa dan wilayahnya
serta jati diri bangsa itu.
Ada 3 faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara yaitu wilayah, geopolitik dan
geostrategis, perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya.
Dalam wawasan nusantara, ada tiga unsur dasar yang harus diperhatikan yaitu wadah,
isi wawasan nusantara, dan tata laku wawasan nusantara
Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan nusantara
yaitu wawasan nusantara sebagai pancaran falsafah pancasila, wawasan nusantara
dalam pembangunan nasional, penerpan wawasan nusntara, dan hubungan wawasan
nusantara dengan ketahanan sosial.
Untuk meningkatkan ketahanan nasional, maka ada beberapa landasan yang harus
diperhatikan yaitu pancasila sebagai landasan ideal, UUD 1945 sebagai landasan
konstitusioanl, dan wawasan nusantara sebagai landasan visional.
Ruang lingkup ketahanan nasional menyangkut pokok-pokok pikiran yang mendasari
konsepsi ketahanan nasional, pengertian ketahanan nasional dan konsepsi ketahanan
nasional, hakikt ketahanan nasional dan hakikat ketahanan konsepsi nasional, asas-
asas ketahanan nasional, sifat ketahanan nasional, kedudukan dan fungsi konsepsi
ketahanan nasional.
ii

48. Aspek-aspek yang dapat mempagaruhi ketahanan nasional terhadap kehidupan
berbangsa dan bernegara adalah aspek ideologi, aspek politik, aspek sosial budaya,
aspek ekonomi, dan aspek pertahanan dan keamanan.
Ketahanan nasional juga dipengaruhi oleh HAM,Demokrasi, lingkungan hidup.
Politik Nasional dirumuskan sebagai asas, haluan usaha, serta kebijaksanaan tindakan
dari negara tentang perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian
serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional.
Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran
dan tujuan yang di tetapkan oleh politik nasional yakni merupakan pelaksanan dari
kebijaksanaan nasional.
Penyusunan politik dan strategi nasional harus berdasarkan pada UUD 1945 yang
dilaksanakan oleh suprastruktur politik dan infrastruktur politik
Agar politik dan srategi nasional dapat berjalan dengan baik maka prinsip-prinsip,
sikap, dan perilaku para penyelenggara negara adalah sebagai berikut :
Setiap penyelenggara negara dan pemerintahan negara harus benar-benar
memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME.
Asas kebersamaan dan kekeluargaan harus dikembangkan.
Pelaksaanan prinsip negara hukum sebagai dasar kesadaran yang diikuti dengan
ketaatan dan kepatuhan
Memiliki sikap percaya diri sendiri disertai dengan semangat kerja
Memiliki sikap moral kenegaraan yang luhur
Memiliki mentalitas, jiwa, tekad dan semangat kebangsaan yang tinggi.
Memiliki profesionalisme yang tinggi
Ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan berdasarkan moral
keagamaan dan nilai-nilai luhur budaya bangsa
B. SARAN
Disarankan kepada seluruh mahasiswa agar lebih sering lagi membaca buku-buku
yang berkaitan dengan PKn sebab itu semua akan menambah kecintaan kita terhadap
bangsa dan negara sehingga persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa Indonesia
dapat dipertahankan.
ii

49. DAFTAR PUSTAKA
Sukaya, Drs. H. Endang Zaelani, dkk., 2002, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk
Perguruan Tinggi, PARADIGMA, Yogyakarta.
ii

50. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................... ................ iv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................. 1
A. Latar Belakang ...................................................................................................... 1
B. Permasalahan ........................................................................................................ 2
C. Tujuan ................................................................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN .................................................................................................. 3
A. PENGERTIAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN...... 3
1) Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan....................................................... 3
2) Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ............................................................ 3
B. LANDASAN ILMIAH DAN LANDASAN HUKUM ........................................ 3
1) Landasan Ilmiah .............................................................................................. 3
2) Landasan Hukum ............................................................................................ 5
C. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA .................................................. 6
1. Pengertian Warga Negaradan Penduduk ........................................................ 6
2. Asas-asas Kewarganegaraan ........................................................................... 6
3. Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945 ............................... 6
4. Hak dan Kewajiban Bela Negara .................................................................... 7
D. HAK-HAK ASASI MANUSIA............................................................................ 8
1. Pengertian HAM ............................................................................................. 8
2. Sejarah Singkat Timbulnya HAM .................................................................. 8
E. DEMOKRASI DIINDONESIA ...........................................................................15
a. Pengertian dan Perkembangan Demokrasi ....................................................15
b. Perkembangan Demokrasi di Indonesia.........................................................16
c. Pengertian Demokrasi Menurut UUD 1945 ..................................................16
F. WAWASAN NUSANTARA...............................................................................18
a) Dasar Pemikiran ............................................................................................18
b) Pengertian Wawasan Nusantara ....................................................................19
c) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara .............................20
1) Wilayah (geografi) ...................................................................................20
2) Geopolitik dan Geostrategi ......................................................................20
3) Perkembangan Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya .......................22
ii

51. d) Unsur-Unsur Dasar Wawasan Nusantara.......................................................23
1. Wadah ......................................................................................................23
2. Isi Wawasan Nusantara ............................................................................24
3. Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi,
Batiniah dan Lahiriah ...............................................................................25
e) Implementasi Wawasan Nusantara ................................................................25
1. Wawasan Nusantara Sebagai Pancaran Falsafah Indonesia ....................25
2. Wawasan Nusantara Dalam Pembangunan Nasional ..............................25
3. Penerapan Wawasan Nusantara ...............................................................26
4. Hubungan Wawasan Nusantara Dengan Ketahanan Nasional ................26
G. KETAHANAN NASIONAL ...............................................................................28
A. Latar Belakang dan Landasan Ketahanan Nasional.......................................28
1. Latar Belakang .........................................................................................28
2. Landasan-landasan Ketahanan Nasional..................................................28
B. Ruang Lingkup Ketahanan Nasional .............................................................29
1. Pokok-pokok Pikiran yang Mendasari Konsepsi
Ketahanan Nasional .................................................................................29
2. Pengertian Ketahanan Nasional dan Konsepsi Ketahan Nasional ...........29
3. Hakikat Ketahanan Sosial dan Konsepsi Ketahanan Nasional ................30
4. Asas-asas Ketahanan Nasional ................................................................30
5. Sifat Ketahanan Nasional .........................................................................31
6. Kedudukan dan Fungsi Konsepsi Ketahanan Nasional ...........................31
C. Pengaruh HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup
Terhadap Ketahanan Nasional .......................................................................31
1. Hak Asasi Manusia ..................................................................................31
2. Demokrasi ................................................................................................32
3. Lingkungan Hidup ...................................................................................33
D. Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional Terhadap Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara ..............................................................................34
1. Pengaruh Aspek Ideologi .........................................................................34
2. Pengaruh Aspek Politik............................................................................38
3. Pengaruh Aspek Ekonomi........................................................................39
4. Pengaruh Aspek Sosial Budaya ...............................................................40
5. Pengaruh Aspek Ketahanan dan Keamanan ............................................41
ii

52. H. POLITIK STRATEGI NASIONAL ....................................................................43
A. Pengertian Istilah ...........................................................................................43
1. Pengertian Politik .....................................................................................43
2. Pengertian Strategi ...................................................................................43
3. Politik Nasional dan Strategi Nasional ....................................................43
B. Penyusunan Politik Strategi Nasional ............................................................43
1. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik ....................................................43
2. Penentu Kebijakan ...................................................................................44
C. Politik Strategi Nasional ................................................................................44
1. Politik Nasional Adalah Politik Pembangunan ........................................44
2. Implementasi Politik dan Strategi Nasional
Dalam Bidang-bidang Pembangunan Nasional .......................................44
BAB III PENUTUP .........................................................................................................46
A. Kesimpulan ..........................................................................................................46
B. Saran ....................................................................................................................47
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................................48
ii