wakaf Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya Kantor Pertanahan Instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Akta pengganti dalam hal perbuatan Wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan Wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya.

2. Section Break
Insert the Subtitle of Your Presentation
KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN NGANJUK TERLETAK DI :
JALAN DERMOJOYO NO. 26 NGANJUK
DENGAN KOORDINAT :
X = 915884.5563
Y = 599498.0340

3. BATAS WILAYAH KABUPATEN NGANJUK :
Batas Utara : Kab. Bojonegoro
Batas Timur : Kab. Jombang & Kediri
Batas Selatan : Kab. Kediri & Trenggalek
Batas Barat : Kab. Ponorogo & madiun
SECARA GEOGRAFIS, KABUPATEN
NGANJUK TERLETAK ANTARA :
111o5' s/d 112o13' BT dan
7o20' s/d 7o59’ LS

4. LUAS WILAYAH KABUPATEN NGANJUK
ADALAH : 1,224,33 KM
YANG TERBAGI ATAS :
- 20 KECAMATAN
- 284 DESA/KELURAHAN
JUMLAH PENDUDUK DI KAB. NGANJUK :
1.037.723 JIWA
YANG TERDIRI DARI :
- LAKI-LAKI : 515.597 JIWA
- PEREMPUAN : 522.126 JIWA

5. 600.730
493.456
107.374
Estimasi Bidang
Sudah Bersertipikat
Belum Bersertipikat

7. 1
Wakaf
Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan
dan/atau menyerahkan sebagian harta benda
miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah
dan/atau kesejahteraan umum menurut
syariah.
3
Ikrar Wakaf
2
Wakif
Pihak yang mewakafkan harta
benda miliknya.
4
Nazhir
Pernyataan kehendak wakif yang
diucapkan secara lisan dan/atau
tulisan kepada Nazhir untuk
mewakafkan harta benda miliknya
Pihak yang menerima harta benda
wakaf dari Wakif untuk dikelola dan
dikembangkan sesuai dengan
peruntukannya.

8. 8
6
7
5
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
(PPAIW)
Pejabat berwenang yang ditetapkan oleh
Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
Badan Wakaf Indonesia
Lembaga independen untuk
mengembangkan perwakafan
di Indonesia.
Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf
(APAIW)
Akta pengganti dalam hal perbuatan Wakaf
belum dituangkan dalam AIW sedangkan
perbuatan Wakaf sudah diketahui
berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah)
dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak
mungkin dibuat karena Wakif sudah
meninggal dunia atau tidak diketahui lagi
keberadaannya.
Sertipikat Tanah Wakaf
Surat tanda bukti Tanah Wakaf.
9
Kantor Pertanahan
Instansi vertikal Badan Pertanahan
Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Menteri melalui Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

10. DASAR HUKUM
01 UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria
02 UU NO. 41 / 2004 tentang Wakaf
03 PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996
04 PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah

11. 05
PP No. 128/2015 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan negara bukan
pajak yang berlaku pada Kenterian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan
Nasional
06
07
08
DASAR HUKUM
PMNA/KBPN No. 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
PERATURAN K BPN NO. 1 / 2010 tentang Standar Pelayanan
dan Pengaturan Pertanahan
PMNA DAN TATA RUANG /KBPN NO.2/2017 tentang Cara
Pendaftaran Tanah Wakaf

12. BENDA TIDAK
BERGERAK
BENDA
BERGERAK
UANG
Obyek
Wakaf
• TANAH
• BANGUNAN
• KEBUN
• SURAT BERHARGA
• KEKAYAAN INTELEKTUAL
• BENDA YANG DAPAT BERGERAK
• WAKAF TUNAI

13. Wakif Nazhir
ORANG YANG BERWAKAF HARTA WAKAF YANG DIPERCAYAKAN
KEPADANYA

14. Wakif atau pewakaf (perorangan ataupun badan hukum)
menghadap nadzir (pihak penerima) di hadapan Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan
PPAIW dengan membawa dua orang sebagai saksi.
Ikrar dapat dinyatakan secara lisan atau tulisan, serta
dituangkan dalam AIW oleh PPAIW
PPAIW menyampaikan AIW kepada Kementerian Agama dan
Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk dimuat dalam register
umum wakaf pada BWI.
Wakif wajib membawa dokumen sah dan asli atas harta atau
aset yang ingin diwakafkan

15. Persyaratan
Wakaf
• Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup :
- Formulir permohonan memuat:
1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
3. Pernyataan tanah tidak sengketa
4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik
• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon/Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh
petugas loket
• Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat
• Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf
• Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

17. Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam
yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam
rangka ibadah ijtima‟iyah (ibadah sosial). Karena wakaf
adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah
pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena
mencari ridhaNya.
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2018, Praktik wakaf yang ada di
masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan
efisien, salah satu buktinya adalah di antara harta
benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar,
bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara
melawan hukum.

18. Pada dasarnya, benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan. Dalam sabda Rasulullahh
SAW telah dijelaskan bahwa benda wakaf tidak bisa diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan dalam hadits
Umar Radhiyallahu 'anhu :
َ
‫َل‬ َ‫و‬ ُ‫ب‬َ‫ه‬‫و‬ُ‫ي‬ َ
‫َل‬ َ‫و‬ ُ‫ث‬َ‫ور‬ُ‫ي‬ ُ‫ه‬
ََ‫ن‬َّ َ
‫َل‬ ُُ‫ع‬ََُ‫ي‬
Sesungguhnya tanah wakaf tidak boleh dijual,
tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwaris
[HR Bukhari]

19. Pasal 11 ayat 1 PP No. 28 Tahun 1977 dijelaskan :
“Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah
diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan
peruntukan atau penggunaan lain dari yang
dimaksud dalam ikrar wakaf ”
Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 berbunyi :
Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:
a. Dijadikan jaminan
b. Disita
c. Dihibahkan
d. Dijual
e. Diwariskan
f. Ditukar atau
g.Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya

20. Tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan, baik atas nama wakif maupun atas
nama mauquf „alaih karena dapat merusak kelestarian wakaf, yaitu:
Menjual lepas, artinya transaksi
memindahkan hak atas tanah atau
barang-barang yang yang telah
diwakafkan untuk selama-lamanya.
1
Mewariskan, artinya memindahkan harta wakaf secara
turun-temurun kepada anak cucu setelah meninggal
dunia.
2
Menghibahkan, artinya menyerahkan
harta wakaf kepada pihak lain tanpa
imbalan.
3

21. A
Demikian pula, tindakan-tindakan lain yang sengaja atau karena
kelalaian menyimpang dari tujuan wakaf, yaitu:
Menukar atau memindahkan wakaf dari suatu lokasi ke lokasi yang lain, seperti tanah sawah
ditukar dengan tanah darat atau dari lingkungan perkotaan ke desa terpencil.
B
C
D
E
Melakukan perubahan peruntukan yang disebabkan oleh wakif dalam ikrar
wakafnya seperti wakaf masjid diubah menjadi wakaf pondok pesantren.
Menelantarkan wakaf sehingga tidak produktif atau tidak memberi manfaat apa-apa.
Membongkar atau membongkar barang-barang wakaf hingga punah.
Mengambil alih menjadi milik pribadi.
Sebagai perlindungan kepada sebagian Ahli Waris wakif, ketentuan yang harus dimiliki sebagai
hak ahli waris adalah 2/3 dari harta peninggalan. Adapun yang 1/3 merupakan bagian atau kadar
terbesar yang boleh diwakafkan sesuai kehendak wakif kepada siapapun yang dikehendakinya.
Syara’ membolehkan adanya hak tasharruf wakaf, setelah meninggalnya wakif. Akan tetapi menjadi
lebih utama apabila tasharruf serta pemanfaatan harta wakaf itu ketika wakif masih hidup.

22. Nahzir dianggap telah melanggar hukum apabila :
Tidak mengadministrasikan benda wakaf
Tidak mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai
dengan fungsinya
Tidak mengawasi dan melindungi harta wakaf
Tidak melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan
Wakaf Indonesia
Mengubah status harta wakaf tanpa mendapat izin dari
Badan Wakaf Indonesia
Mengubah pendayagunaan harta wakaf tanpa izin tertulis
dari Badan Wakaf Indonesia, dan atau

23. Menteri Agama dianggap telah melanggar hukum wakaf apabila :
Tidak membina
serta menggawasi
penyelenggaraan
wakaf
Tidak mengikutsertakan
Badan Wakaf Indonesia
dalam membina dan
mengawasi
penyelenggaraan wakaf;
dan atau
Tidak memperhatikan
saran dan pertimbangan
Majelis Ulama Indonesia
(MUI) dalam membina
dan mengawasi
penyelenggaraan wakaf

24. SATUAN TUGAS SERTIFIKASI TANAH WAKAF
Satuan Tugas atau Satgas adalah sebuah unit atau formasi yang dibentuk untuk mengerjakan tugas
tertentu. Dengan dibentuknya satga sertifikasi tanah wakaf akan membantu pengurusan administrasi
dalam proses pendaftaran tanah wakaf. Pembentukan satgas ini juga berguna untuk percepatan sertifikasi
tanah wakaf disetiap daerah.

25. Aturan Dalam Proses
Pendaftaran Tanah Wakaf
Dalam proses pendaftaran berkas tanah wakaf mengacu
pada aturan sebagai berikut
•Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
•Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006
•Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2018

26. Wakaf dari Tanah Yang Belum Bersertipikat dan Wakaf dari Tanah Negara
Mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
Pendaftaran Berkas Sertipikasi Tanah Wakaf
Wakaf dari Tanah Yang Belum Bersertipikat (Konversi, Pengakuan dan Penegasan hak)
1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup dengan memuat :
• Identitas diri
• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon/Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Bukti pemilikan tanah / alas hak milik adat / berkas milik adat
5. Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf
6. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket
7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

27. Wakaf dari Tanah Negara (Pemberian Hak Tanah Wakaf)
Mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup dengan memuat :
• Identitas diri
• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon/Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Bukti pemilikan tanah / alas hak milik adat / berkas milik adat
5. Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf
6. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket
7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

28. T E R I M A
K A S I H