Recommended
More Related Content
Similar to Kedudukan Hukum Wakaf Lisan
Similar to Kedudukan Hukum Wakaf Lisan (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (6)
Kedudukan Hukum Wakaf Lisan
- 1. SEMINAR PROPOSAL KEDUDUKAN HUKUM WAKAF SECARA LISAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI KASUS DI NAGARI ALAHAN PANJANG KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK) OLEH : WINDA YULITA 1920112065
- 2. LATAR BELAKANG MASALAH Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah umat Islam yang pahalanya akan terus mengalir dan tidak putus selama harta wakaf itu dimanfaatkan, oleh karenanya wakaf tergolong dalam kelompok amal jariah (yang mengalir). Di Indonesia perwakafan pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, peraturan ini berupaya agar tanah wakaf bebas dari ikatan, sitaan, persengketaan dan juga dapat terjamin fungsi dan manfaatnya sesuai dengan tujuan wakif. Peraturan wakaf lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 3. WAKAF Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf : Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- 4. ISTILAH DALAM PERWAKAFAN ada enam istilah dalam perwakafan : 1. Wakif (pihak yang mewakafkan harta benda wakaf) 2. Ikrar wakaf (pernyataan kehendak wakif secara lisan dan tulisan kepada nadzir) 3. Nadzir (pihak yang menerima dan mengelola wakaf) 4. Mauquf alaih (pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaatharta benda wakaf) 5. Akta ikrar wakaf/AIW (bukti pernyataan kehendak wakif dalam bentuk akta) 6. Pejabat pembuat akta ikrar wakaf/PPAIW (Pejabat yang berwenang membuat akta ikrar wakaf)
- 5. Praktek perwakafan di Indonesia pada umumnya banyak dilakukan secara agamis atau masih sangat sederhana dengan mendasar pada rasa saling percaya yang tidak disertai dengan administrasi, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah milik, masyarakat Indonesia melakukan perbuatan hukum perwakafan cukup dengan ikrar (pernyataan) secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu tanpa adanya pembuatan akta ikrar wakaf (AIW).
- 6. UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF BAB II BAGAIAN KETUJUH PASAL 17 AYAT (1) DAN (2) DISEBUTKAN BAHWA: 1. Ikrar wakaf dilaksanan oleh wakif kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. 2. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- 7. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 9, sampai saat ini masih banyak dijumpai pelaksanaan wakaf yang ikrar wakaf hanya diucapkan secara lisan, hanya diketahui oleh saksi tanpa dituangkan dalam bentuk tulisan atau dalam akta ikrar wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang mengakibatkan tanah yang diwakafkan tidak mempunyai kekuatan hukum dan sulit untuk membuktikan bahwa harta benda yang telah diwakafkan itu benar-benar sudah menjadi wakaf.
- 8. Contoh kasus Di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok pada umumnya mayoritas masyarakat adalah muslim, tentu masyarakatnya tidak terlepas dari adanya praktek perwakafan di daerah tersebut. objek wakaf di Kenagarian ini hampir sama dengan daerah lain seperti mewakafkan tanah untuk dibangun Masjid, Musholla, Sekolah dan tempat umum lainnya. Berdasarkan pra survey, tanah/lahan yang diwakafkan sama sekali belum ada pensertifikatan wakaf dan tidak memiliki alat bukti yang kuat berupa sertifikat hak atas tanah wakaf yang telah dibangun Masjid dan Musholla. Hal tersebut bisa menimbulkan suatu masalah ketika wakif telah meninggal dunia. Dari pra survey yang dilakukan beberapa tanah wakaf yang dibangun Masjid dan tidak mempunyai akta wakaf pada umumnya kepengurusan masjid dikuasai atau diambil alih oleh ahli waris wakif sehingga menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat sekitar apakah masjid tersebut milik pribadi atau bersama.
- 9. Contoh wakaf lisan lainnya wakif mewakafkan sebidang tanah untuk pembangunan kantor Jorong tanpa menyerahkan sertifikat tanah. Mulanya wakif mewakafkan tanah yang akan dibangun kantor Jorong dengan mengajukan persyaratan, apabila kantor Jorong sudah beroperasi harus ada dari anggota keluarga (anak atau cucu) yang bekerja di kantor tersebut. Setelah kantor Jorong selesai dibangun dan sudah aktif ada seorang cucu dari wakif yang menjadi pegawai di kantor tersebut, setelah wakif meninggal dunia cucu yang menjadi pegawai di kantor tersebut mendapat masalah sehingga terpaksa harus dikeluarkan dari kantor Jorong. Sehingga membuat pihak ahli waris dari wakif tidak menerima keputusan yang membuat cucu wakif dikeluarkan. Pada suatu hari ahli waris dari wakif menutup kantor Jorong dengan kayu yang dipaku didepan pintu utama yang membuat orang- orang tidak bisa masuk ke dalam kantor tersebut, karena ahli waris merasa tanah untuk mendirikan kantor Jorong adalah miliknya dan tanah tersebut walaupun sudah pernah diwakafkan oleh wakif tapi tidak mempunyai bukti tertulis. Karena sulitnya untuk mendapatkan bukti yang kuat bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan oleh wakif, maka dengan terpaksa kantor Jorong dipindahkan ke tempat lain. Sekitar tahun 2013 ahli waris membangun sebuah rumah di halaman kantor Jorong tersebut yang membuat kantor Jorong terbengkalai sampai saat ini.
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Pasal 3 ayat (1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nadzir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya. Nadzir harus mensertifikatkan tanah wakafnya agar suatu hari apabila terjadi permasalahan seperti adanya penguasaan tanah wakaf yang diambil alih oleh ahli waris yang dapat menimbulkan perselisihan dan dapat mengakibatkan hilangnya tanah dan manfaat atas tanah wakaf tersebut. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sertifikat tanah wakaf dapat menghindari adanya kemungkinan- kemungkinan permasalahan yang akan timbul dari tanah wakaf itu
- 11. BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, PENULIS TERTARIK MENGANGKAT PENELITIAN INI DENGAN JUDUL: “KEDUDUKAN HUKUM WAKAF SECARA LISAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI KASUS DI NAGARI ALAHAN PANJANG KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK)”
- 12. RUMUSAN MASALAH Bagaimanakah proses perwakafan tanah untuk wakaf di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok? Bagaimanakah kedudukan hukum wakaf terhadap harta benda wakaf yang hanya diwakafkan secara lisan? 1 2
- 13. KEASLIAN PENELITIAN Tesis oleh Valery Sundana Pendaftaran Tanah Wakaf di Kota Padang setelah Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf” Membahas mengenai pendaftaran tanah wakaf di kota Padang yang bertujuan untuk mengetahui proses wakaf tanah hak milik dan wakaf tanah ulayat serta kendala yang muncul dalam pendaftaran tanah wakaf. Penelitian ini menfokuskan terhadap proses pelaksanaan wakaf tanah sampai pada pendaftaran tanah. Tesis oleh Yose Leonando Penyelesaian Sengketa Wakaf di Kecamatan Bayang oleh Pengadilan Agama Kelas II Painan Kabupaten Pesisir Selatan Membahas sengketa wakaf di Pesisir Selatan bertujuan mengetahui proses perwakafan tanah hak milik dan pertimbangan hakim terhadap sengketa wakaf atas tanah ulayat dan tanah hak milik, mengetahui faktor- faktor penyebab terjadinya sengketa wakaf atas tanah ulayat dan tanah hak milik serta mengetahui proses penyelesaian sengketa wakaf dan pertimbangan hakim terhadap sengketa tanah wakah atas tanah ulayat dan tanah hak milik oleh Pengadilan Agama II Painan.
- 14. KERANGKA TEORI TEORI KEPASTIAN HUKUM Kepastian hukum menjadikan masyarakat tahu kejelasan akan hak dan kewajibannya menurut hukum. Hukum mempunyai tugas yang suci dan luhur, yaitu dengan memberikan keadilan kepada setiap orang, apa yang berhak diterima, serta memerlukan peraturan tersendiri bagi setiap kasus. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak selalu dianggap sebagai elemen yang mutlak ada disetiap saat, tetapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efesiensi. TEORI KEMANFAATAN Administrasi sebagai seni dan ilmu. Administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaan dari suatu kegiatan sedang sedang kapan berakhirnya kegiatan itu sendiri tidak diketahui. Administrasi sebagai proses kerja sama bukan merupakan hal yang baru karena ia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia. Tegasnya administrasi sebagai seni merupakan suatu sosial phenomenon Teori kemanfaatan (utilitarisme) yang dikemukakan oleh Jeremy Betham, mengatakan bahwa manusia bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemanfaan yang sebesar- besarnya dan menguragi penderitaannya. Ukuran baik buruk suatu perbuatan manusia tergantung apakah perbuatan itu akan mendatangkan kebahagiaan, kemanfaatan atau tidak. Teori kemanfaatan mempunyai tanggung jawab kepada pihak/orang yang melakukan apakah baik atau buruk TEORI ADMINISTRASI HUKUM
- 15. KERANGKA KONSEPTUAL WAKAF Wakaf secara bahasa berasal dari kata waqafa yang berarti menahan. Secara etimologi wakaf berasal dari kata arab (waqf) yang berarti al- Habs merupakan kata yang berbentuk masdar yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti atau diam. WAKAF LISAN Wakaf lisan adalah perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu tanpa melalui prosedur administrative.
- 16. METODE PENELITIAN 1 METODE PENDEKATAN Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap peraturan atau hukum yang sudah ada kejadian dilihat bagaimana aplikasinya atau penerapannya dilapangan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 2 SIFAT PENELITIAN Bersifat deskriptif analisis artinya dalam menganalisis memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.
- 17. LANJUTAN.. 3 JENIS DAN SUMBER DATA a. Data Primer yaitu data yang lansung diperoleh dari sumber data dilapangan, terutama dari pelaku melalui wawancara, observasi yang kemudian diolah peneliti. b. Data sekunder yaitu data yang diolah dari penelitian pustaka (library research) berupa disertasi, tesis, buku-buku, jurnal dan bahan hukum yang berkaitan. 4 POPULASI DAN SAMPEL Populasi adalah wilayah generalisasi penelitian terdiri atas objek dan subjek, mempunyai kwalitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah mampu secara representative dapat mewakili populasinya.
- 18. LANJUTAN.. 5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA a. Study kepustakaan atau dokumen adalah mengawali pembicaraan mengenai alat-alat pengumpulan data dalam penelitian, karena bahan bacaan dalam penelitian sangat diperlukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori, buku-buku, hasil penelitia, dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. b. Wawancara merupakan pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. 6 PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS DATA a. Pengolahan Data Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis b. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.
- 19. TERIMA KASIH